Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda - PDF

Document Sample
Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda - PDF Powered By Docstoc
					BAPPENAS

www.dadangsolihin.com

2

Materi
• • • • • • Isu d M I dan Masalah P b l h Pembangunan D Daerah h Apa Tujuan Pembangunan? Pembangunan Daerah Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Perwakilan Rakyat Penyusunan Peraturan Daerah

www.dadangsolihin.com

3

Apa Tujuan Pembangunan? pa ujua e ba gu a
(Todaro: the three objectives of development)
1. Peningkatan standar hidup (l 1 P i k d hid (levels of living) setiap orang, b ik l f li i ) i baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (f 3 P i k t k b b (freedom/democracy) setiap orang. d /d ) ti antar daerah antar sub daerah

How?
1. Mengurangi di 1 M i disparitas atau k i i ketimpangan pembangunan b

antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). y y g 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan) (berkelanjutan).

www.dadangsolihin.com

5

www.dadangsolihin.com

6

Pembangunan Daerah (1)
Pembangunan d P b daerah pada h k k h d hakekatnya adalah upaya terencana d l h untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Pembangunan Daerah (2)
Pembangunan d P b daerah j h juga merupakan upaya untuk k k memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang d l ilih dapat dil k k masyarakat b i t dilakukan k t bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

www.dadangsolihin.com

7

www.dadangsolihin.com

8

Pembangunan Daerah (3)
• Pembangunan d P b daerah dil k h dilaksanakan melalui penguatan otonomi k l l i i daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, pemerintah dunia usaha swasta, dan masyarakat swasta masyarakat. •

Pembangunan Daerah (4)
Pemerintahan (l i l if eksekutif, d yudikatif) memainkan peran P i h (legislatif, k k if dan dik if) i k yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat b M k t berperan d l dalam penciptaan i t k i sosial, ekonomi i t interaksi i l k i dan politik.

•

• •

www.dadangsolihin.com

9

www.dadangsolihin.com

10

Pergeseran Paradigma:
From G Government to Governance tt G

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , y yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja Kontrol Kontrol

Dunia Usaha  Swasta

Pemerintah

Masyarakat

Government
Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, publik Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. iji k

Governance
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, pemerintah civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
Nilai Pertumbuhan Pasar Redistibusi Melalui Pelayanan

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. G d
11 www.dadangsolihin.com 12

www.dadangsolihin.com

Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE
Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police

Troika

CITIZENS
Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media

organized into:

BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange

www.dadangsolihin.com

13

www.dadangsolihin.com

14

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta

Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan

Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara

Masyarakat y Pemerintah

VISI

Good Governance

Dunia Usaha

www.dadangsolihin.com

15

www.dadangsolihin.com

16

Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1. Pembangunan Ekonomi 1 P b Ek i Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional b l i l belum merata d menunjukkan k ti t dan j kk ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial g Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayananpelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).

Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
3. Pembangunan Prasarana Wilayah 3 P b P Wil h Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. y Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya k M kapasitas d k t it dan ketersediaan sumberdaya t di b d tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. g y g Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur.

www.dadangsolihin.com

17

www.dadangsolihin.com

18

Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 4 P b S b d Al d Li k Hid Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, p pencemaran lingkungan ( , udara, suara, sampah). g g (air, , , p ) Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Alih f fungsi l h pertanian produktif menjadi l h permukiman i lahan t i d ktif j di lahan ki secara signifikan.

Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
5. P b 5 Pembangunan SDA d LH (lanjutan) dan (l j ) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. Penurunan luas k P l kawasan H t T i d k Hutan Tropis dan kawasan resapan air, i serta meningkatnya DAS kritis. Kejadian bencana alam g p , banjir dan longsor y g j gempa, j g yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.

www.dadangsolihin.com

19

www.dadangsolihin.com

20

Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
6. Permasalahan Khusus 6 P l h Kh Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat k t Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas p g keamanan di daerah perbatasan negara.

Perwakilan Rakyat y

www.dadangsolihin.com

21

Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

Wadah Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas p j perjuangan kepentingan tertentu g p g Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional
www.dadangsolihin.com

Pemda
Kebijakan dan  Program  Pembangunan g

Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Parpol LSM
Produk‐produk  Fungsi DPRD Program partai  dan janji  kampanye p y Kebijakan dan  program khusus  LSM

Ormas
Agenda lobi dan  tekanan politik

Mana yang paling dekat dengan  M li d k d rakyat dan secara nyata sering  memperjuangkan kepentingan  y rakyat?  Organisasi mana yang terkait  langsung memperjuangkan  kepentingan rakyat?  Lembaga dan organisasi mana  yang mempunyai sumberdaya  pembangunan yang dapat  didayagunakan untuk secara  nyata dan cepat memenuhi  kebutuhan hidup rakyat?  Organisasi mana yang mempunyai  Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di  lingkungan rakyat?

Sosial
Kesejahteraan sosial  bagi seluruh warga

Arena Pembangunan Ekonomi Lingkungan
Pertumbuhan dan  pemerataan Lingkungan yang sehat  dan lestari

Kelembagaan
Pembuatan keputusan  partisipatif

Pemda
KDH, Sekda, SKPD 

DPRD

Lembaga Intermediary Parpol
Pimpinan Partai,  Biro‐biro dalam  Bi bi d l Partai

LSM

Ormas
Berbagai bentuk  dan jenis Ormas d j i O

Pimpinan, Komisi,  Fraksi, Kaukus F ki K k

Berbagai bentuk  dan jenis LSM d j i LSM

Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
Warga Negara dan Kepentingan‐kepentingannya

Gender
Laki

Ekonomi
Kaya Miskin

Domisili
Tetap Tidak Tetap www.dadangsolihin.com

Keamanan
Mapan Rentan

Organisasi
Kelompok Individual 
24

23

Perempuan

Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)

Kelompok Median
Mereka d l h M k adalah para pemain politik di tingkat ''meso'' atau tengah i li ik i k h yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan. Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang mereka harapkan; bisa insentif politik atau ekonomi. Mereka dapat b M k d t bergerak seperti 'b l li ' k k ti 'bola liar' karena mampu masuk k dalam berbagai kalangan dengan mudah. Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider j g j p gg g terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat dan kepentingan mereka. Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas menengah' di umumnya kelas menengah lingkungan ekonomi atau pun lingkungan intelektual.

Pendukung Pemilu
Pada P d umumnya mereka mendapatkan akses k d k k pemanfaatan fasilitas publik dan sumberdaya pembangunan secara lebih baik dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan. Karena posisi yang berada di lapisan tengah, mereka dapat diakses baik oleh para penguasa formal maupun masyarakat luas, sebab keduanya punya ketergantungan terhadap kelompok median ini ini.

www.dadangsolihin.com

25

www.dadangsolihin.com

26

Fungsi DPRD menurut UU
1. Legislasi: kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. 2. Anggaran: kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD. g g pengawasan 3. Pengawasan: kewenangan dewan untuk melakukan p g terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
Sumber: UU 32/2004

Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998) (1966• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan h t j ik k k tif k k it d kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif. Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat. Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, d anggaran pemerintah d l dan i t h daerah t l h mencerminkan h telah i k prioritas konstituen. Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih y anggota DPRD yang loyal pada rezim.

•

•

•

www.dadangsolihin.com

27

www.dadangsolihin.com

28

Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
• • DPRD saat i i l bih cerdas d k t ini lebih d dan kompeten dib di k di masa t dibandingkan lalu. Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam p y gg penyusunan p peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah. Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil b i d l ktif bil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan t k b ekonomi dan masyarakat di daerahnya. Melalui pemilihan umum y g j j dan adil, anggota DPRD kini p yang jujur gg lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini. •

Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1)
Seperti di b S ti banyak t k tempat l i di d i para politisi seringkali t lain dunia, liti i i k li terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia. Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa biasa.

•

•

•

www.dadangsolihin.com

29

www.dadangsolihin.com

30

Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2)
• Tuduhan korupsi d penyalahgunaan sumber d T d h k i dan l h b daya publik yang blik terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik. Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi. DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih b k t k b t l bih banyak l i A k lagi. Anggaran d daerah h sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya. •

Mengapa Hal Ini Terjadi?
Sistem partai yang t Si t t i terpusat membuat anggota DPR/D menjadi t b t t j di lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat. Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai. Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat li d t lima t h sekali, sebagai b i d i k tahun k li b i bagian dari kampanye pemilihan kembali. “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan g p p g tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang.

•

•

•

•

•

www.dadangsolihin.com

31

www.dadangsolihin.com

32

Kemauan untuk Mereformasi
• Anggota DPRD yang progresif d b iki A t if dan berpikiran reformis semakin f i ki sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek seharihari. Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi. DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan ki k ti i i k t t i k tk transparansi.

Best Practices (1)
Peraturan D P t Daerah t t h tentang T Transparansi dan Partisipasi i d P ti i i • Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan p y pendapatnya p y memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai p dalam proses pembuatan keputusan. Penggunaan Masa Reses yang B P M R Bermakna k • Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk melakukan konsultasi dengan p g para konsituennya. y • Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.

•

•

www.dadangsolihin.com

33

www.dadangsolihin.com

34

Best Practices (2)
Keterlibatan Publik d l K t lib t P blik dalam Penyusunan Peraturan Daerah P P t D h • DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan p p y p dari kelompok-kelompok masyarakat sipil. • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan peraturan daerah daerah. • Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan.

Best Practices (3)
Dengar P d D Pendapat Publik t P blik • Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan y g pendapat p p publik. masyarakat melalui dengar p • Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah bawah. • Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.

www.dadangsolihin.com

35

www.dadangsolihin.com

36

Best Practices (4)
Transparansi Anggaran T iA • Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya g gg y y kepada publik dalam bentuk poster. • Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program radio untuk membicarakan anggaran daerah daerah. y g gg Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran • Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD APBD.

Orientasi Dasar Politik DPRD
1. Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas k lit pendidikan d didik dan kesehatan; Pemberantasan korupsi dan p reformasi birokrasi.

www.dadangsolihin.com

37

www.dadangsolihin.com

38

O e tas asa o t Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
2. Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. klise Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka d l ij k k dalam proses politik yang litik berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. Dengan informasi dan p g g pengetahuan y g yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.

O e tas asa o t Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
3. Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan. perbaikan Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.

www.dadangsolihin.com

39

www.dadangsolihin.com

40

O e tas asa o t Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
4. Membangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif. efektif Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan update terhadap informasi dan program kerjanya. Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang. b

Siklus Representasi Wakil Rakyat
Mandat litik M d t politik yang bersifat sementara mengandung arti b h b if t t d ti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. k d t Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang y p p g para p pemilihnya, y , wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan p maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.

www.dadangsolihin.com

41

www.dadangsolihin.com

42

Siklus Representasi Wakil Rakyat
RAKYAT PEMILU
Representasi Rakyat (keterwakilan)

Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
Keputusan p p politik/ kebijakan p j publik y g dihasilkan berdampak yang p positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Secara substansial
Fungsi Legislasi

Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi)

DPRD

perlindungan hak p peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek g j g p Secara prosedural mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnya Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media, serikat, Ormas, LSM Ormas LSM, perguruan tinggi dan lain-lain. tinggi, lain lain

MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK

Fungsi Anggaran

Fungsi Pengawasan

Perlindungan hak‐ hak Individu dan  masyarakat Sumber: NDI, LGSP

Peningkatan Kesejahteraan  Individu dan Masyarakat

Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
43 www.dadangsolihin.com 44

www.dadangsolihin.com

Peraturan Daerah
Peraturan Daerah adalah Produk Hukum seperti: Hukum, • • • Perda tentang RPJPD Perda tentang RPJMD P d t t Perda tentang APBD • • • Perda tentang Pajak Daerah Perda tentang Retribusi P d t t R t ib i Daerah, Dll

www.dadangsolihin.com

45

www.dadangsolihin.com

46

Tata Urutan Hukum
(UU 10/2004 ttg Pembentukan Peraturan PerUU) No
1. 2. 2

Apa itu Hukum? Hukum?
Hukum adalah keseluruhan dari alat yang mengatur kehidupan Negara y g g p g dan Warga Negara termasuk seluruh peraturan dan kebijakan pemerintah baik tertulis maupun tidak tertulis dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum

Produk Hukum
UUD 1945 UU

Penetapan Oleh
MPR DPR d dan ditandatangani oleh Presiden Presiden

Fungsi
Sumber hukum Tertinggi dari segala hukum Pelaksana k P l k konstitusi (UUD 1945) tit i

3. 3

Peraturan Perat ran Pemerintah Pengganti Undangg (PERPU) ) Undang ( Peraturan Pemerintah Peraturan Daerah

Setingkat dengan undang-undang ndang ndang Selanjutnya harus diserahkan kepada DPR untuk ditetapkan atau j g g ditolak menjadi undang-undang Pelaksanaan undang-undang

4.

Presiden setelah disetujui oleh Menteri DPRD

5.

Penyelesaian tugas, kewajiban dan hak pemerintah daerah

Hukum bisa menjadi alat  Hukum bisa menjadi alat sah suatu rezim yang  otoriter untuk mengatur  y masyarakat secara  semena‐mena dan tidak  adil. 

Hukum juga bisa  menjelma dalam  menciptakan keadilan di  masyarakat dan  membatasi penguasa  b t i agar tidak semena‐ mena.

www.dadangsolihin.com

47

www.dadangsolihin.com

48

Bentuk Hukum
Hukum Tertulis (hukum formil) • Salah satu ciri dari konsepsi hukum modern yang harus mengatur serta melayani k hid l i kehidupan modern. d

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perundang1. Asas Kejelasan Tujuan: Harus mempunyai tujuan yang jelas dan yang hendak dicapai. 2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat:

Hukum Tidak Tertulis (hukum materiil) • • g y y Perkembangan budaya dan masyarakat. Saat ini tradisi, kebiasaan, kepercayaan atau budaya tidak dapat diandalkan lagi.

Harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat atau peraturan yang lebih tinggi. 3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan: Harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
49 www.dadangsolihin.com 50

www.dadangsolihin.com

4. Asas Dapat Dilaksanakan: Karena benar benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur benar-benar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Asas Kejelasan Rumusan: Harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, perundang undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, y jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak g gg Bahasa hukumnya j menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 6. Asas Keterbukaan: Dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan p pembuatan p peraturan p perundang-undangan. g g dalam proses p
www.dadangsolihin.com 51

7.

Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau lex superior derogate lex inferiori: Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

8. 8

Asas l specialis derogate lex generalis: A lex i li d t l li Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan p g y p g peraturan p perundang-undangan y g lebih g g yang umum.

9. 9

Asas l posterior derogate lex priori: A lex t i d t l i i Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan p g y p g peraturan p perundang-undangan y g lahir g g yang terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundangundangan tersebut sama.

www.dadangsolihin.com

52

10. Asas Keadilan: Setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali terkecuali.

13. Asas Mengutamakan Kepentingan Umum: g p g Dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum umum. 14. Asas Kenusantaraan: Setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia atau wilayah tertentu sesuai jenis peraturan perundangperundang undangan. 15 Asas Kebhinekatunggalikaan: 15. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif p y dalam kehidupan masyarakat.
53 www.dadangsolihin.com 54

11. 11 Asas kepastian hukum: Setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat. 12 Asas pengayoman: 12. Setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. k k

www.dadangsolihin.com

Syarat Penyusunan Perda
1. Hindari pemberian kewenangan y g p g yang berlebihan; 2. Hindari pengaturan dan persyaratan yang tidak perlu berlebihan dan sulit perlu, berlebihan, diterapkan; 3. Akomodasi ketetapan yang bersifat transparan, akuntabel, dan melewati proses pengambilan keputusan yang benar; ; 4. Libatkan tokoh masyarakat setempat; 5. Gunakan proses pelibatan publik yang l luas; 6. Tingkatkan efektivitas mekanisme penegakan hukum.
www.dadangsolihin.com 55

Prinsip Dasar Proses Penyusunan Perda (1)
1. Transparansi/keterbukaan. Informasi tentang akan ditetapkannya suatu kebijakan, Peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

www.dadangsolihin.com

56

Prinsip Dasar Proses Penyusunan Perda (2)
2. Partisipasi: 2 P i i i Mendorong terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah, Mendorong keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik t k kemudian menyediakan gagasan b b ik untuk k di di k baru d l dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu isu. Mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam menerapkan suatu keputusan dan mendukung penerapan akuntabilitas. akuntabilitas

Prinsip Dasar Proses Penyusunan Perda (3)
3. Koordinasi dan Keterpaduan. Koordinasi dan keterpaduan/integrasi berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan organisasi dalam pemerintah. y yang Menyediakan mekanisme y g melibatkan instansi lain dalam pengambilan keputusan secara utuh. Keterpaduan memerlukan kombinasi yang harmonis antara wawasan dan aksi koordinasi, menekan konflik membatasi koordinasi konflik, ketidakefektifan, dan yang terpenting membatasi jumlah produk hukum.

www.dadangsolihin.com

57

www.dadangsolihin.com

58

Prinsip Dasar Perumusan Substansi (1) p ( )
1. Akurasi Ilmiah dan Pertimbangan Sosial-Ekonomi Sosial Ekonomi. Setiap peraturan hendaknya disusun berdasarkan kajian keilmuan di dalamnya. Suatu peraturan tidak bersifat normatif semata, melainkan juga harus mencerminkan isu dan permasalahan y , g p yang sebenarnya, berikut strategi pemecahan y g dibutuhkan masyarakat. Untuk dapat memastikan kebutuhan yang sebenarnya dari para pemangku kepentingan, suatu kajian akademis kepentingan terhadap peraturan yang tengah dirancang atau ditetapkan perlu dilakukan, dengan menekankan pertimbangan ilmiah, sosial, d ekonomi di d l i l dan k i dalamnya.

Prinsip Dasar Perumusan Substansi (2) p ( )
2. Pendanaan Berkelanjutan. Berkelanjutan Diperlukan dukungan pendanaan yang cukup untuk mengimplementasikan suatu peraturan. Pendanaan tersebut digunakan untuk keperluan administrasi dan operasional, dan hanya sebagian kecil y g g yang digunakan untuk p pelaksanaan p g program dan pembangunan. Keterbatasan kemampuan dalam mendukung pendanaan merupakan salah satu alasan utama lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

www.dadangsolihin.com

59

www.dadangsolihin.com

60

Prinsip Dasar Perumusan Substansi (3) p ( )
3. Kejelasan Kejelasan. Peraturan dapat diterima untuk kemudian dilaksanakan dengan baik hanya apabila memiliki kejelasan dan dapat dipahami l h di h i oleh masyarakat. k t Kejelasan mengacu pada bagaimana suatu peraturan y g g yang dirumuskan dan masyarakat mengerti akan kandungan y g terdapat di dalamnya.

Prinsip dalam Penerapan Hukum (1)
1. Akuntabilitas Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; Adanya sanksi yang dit t k atas k Ad k i ditetapkan t kesalahan atau k l l i l h t kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; y p yang Adanya output dan outcome y g terukur. 2. Kepastian Hukum Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan konsisten; Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif; Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum; Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum.

www.dadangsolihin.com

61

www.dadangsolihin.com

62

Prinsip dalam Penerapan Hukum (2)
3. Keleluasaan Aministratif Tak satupun peraturan yang dapat secara efektif memprediksi semua kegiatan, fakta, dan situasi yang dibutuhkan. Keleluasaan d K l l dapat dit t dituangkan secara eksplisit d i li it k k li it dan implisit dalam suatu peraturan. 4. Keadilan Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak mendapatkan keadilan. Hukum ditegakkan bukan atas dasar kepentingan kekuasaan ataupun golongan kepentingan tertentu, melainkan demi g y tegaknya keadilan. Keadilan harus didukung oleh keberadaan institusi hukum dan aparat penegak hukum yang jujur, profesional dan tidak terpengaruh oleh golongan manapun manapun.
www.dadangsolihin.com 63

Tahapan Penyusunan Perda p y
1 Identifikasi isu & masalah 2 Identifikasi legal baseline atau  landasan hukum, dan bagaimana  Perda baru dapat memecahkan  Perda baru dapat memecahkan masalah 5 Penyelenggaraan Konsultasi Publik: Revisi Rancangan Perda; Apabila diperlukan, melakukan  pab a d pe u a , e a u a konsultasi publik tambahan 3 Penyusunan  Naskah  Akademik

6 Pembahasan di  DPRD

4 Penulisan  Raperda

7 Penetapan Perda

www.dadangsolihin.com

64

1. 1

Identifikasi isu & masalah

Metode M4E
M4E = Men, Money, Managerial, Method, Environment Men (manusia) Dilakukan pengujian bagaimana perilaku manusia (subyek hukum) melaksanakan atau bertindak sehingga timbul masalah; Money (uang/anggaran) g j g g g Pengujian dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana kedudukan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menimbulkan masalah;

1. Identikasi isu dan masalah. 2. Identikasi i 2 Id tik i siapa yang terkait dengan masalah. t k it d l h 3. Gunakan metode pemecahan masalah yang sesuai. 4. 4 Identikasi dampak pemecahan masalah masalah. 5. Pembuatan skala prioritas masalah yang akan diatasi.

www.dadangsolihin.com

65

www.dadangsolihin.com

66

Managerial Dilakukan pengujian dan riset apakah pola managerial baik dari sistem maupun sub sistem dapat mendukung atau tidak terhadap aturan-aturan yang ada. Perlu diperbaharui aturan yang lama atau membentuk aturan yang baru. Method (metode) Terkait dengan hubungan antara subyek hukum (pelaku) dengan obyek hukum, Bagaimana model dan pola hubungannya tersusun dalam sebuah metode metode. Environment (lingkungan) g g g p g p y persoalan Lingkungan sangat berpengaruh terhadap hadirnya p yang terjadi. Lingkungan ini terkait juga pengaruh dari luar (globalisasi).

2. 2

Identifikasi legal baseline (1)

1. Identikasi l h 1 Id ik i seluruh peraturan perundang-undangan yang ada d d d terkait dengan permasalahan, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan perundang-undangan terbawah. 2. Identikasi instansi pelaksana. 3. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada, dengan mempertimbangkan penulisannya: d ti b k li a. Kejelasan pasal dan ayat; dan b. b Kepastian preskripsi hukum hukum.

www.dadangsolihin.com

67

www.dadangsolihin.com

68

2. 2

Identifikasi legal baseline (2)

3.

Penyusunan Naskah Akademik (1)

4. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada, 4 E l i f ki i d d d dengan mempertimbangkan pelaksanaannya: a. Ketersediaan dana pelaksanaan; b. Kapasitas administrasi; dan c. Penegakan hukum. 5. Identikasi peraturan perundang-undangan yang paling berpotensi untuk dapat memecahkan masalah, apabila keefektifannya ditingkatkan atau dibuat revisi revisi. 6. Identikasi macam-macam instrumen hukum yang mungkin dapat memecahkan masalah.

1. Bentuk tim penyusun secara resmi. a. Keanggotaan tidak terlalu besar b. b Masukkan wakil wakil stakeholders wakil-wakil c. Penuhi kebutuhan wakil-wakil d. d Identifikasi staf pendukung e. Formalkan dengan Surat Keputusan 2. Komitmen tim penyusun. a. Komitmen waktu memadai b. Ruangan – satu ruangan pertemuan c. Anggaran – jasa-jasa pendukung 3. Aturan prosedural tim penyusun.

www.dadangsolihin.com

69

www.dadangsolihin.com

70

3.

Penyusunan Naskah Akademik (2)

3.

Penyusunan Naskah Akademik (3)

4. Identifikasi kelompok penasehat/ pengarah. a. Identifikasi pakar b. Identifikasi stakeholders c. Tentukan cara komunikasi teratur 5. Susun jadwal penyelesaian pekerjaan. 5 S j d l l i k j 6. Mulai penyusunan (drafting) a. a Identifikasi isu dan masalah b. Buat sistematika, tulis teks c. Perbaiki terus d. Buat notulensi setiap pertemuan

7. Selenggarakan pertemuan stakeholders dan konsultasi publik untuk membahas draft dan memperoleh masukan: a. Ki i salinan ( Kirim li (copy) draft sebelum pertemuan ) d ft b l t b. Sediakan data pendukung sebelum pertemuan 8. 8 Revisi dan finalisasi. finalisasi

www.dadangsolihin.com

71

www.dadangsolihin.com

72

4. 4
1. Penamaan (Judul) – – – – –

Penulisan Raperda
jenis peraturan; teritorial/wilayah h k / idik i ( t it i l/ il h hukum/yuridiksi (negara, d daerah, d h desa d b) dsb); nomor peraturan; tahun pembuatan; nama peraturan.

2. 2 Frase/Klausul Permanen Contoh: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BEKASI, 3. Pembukaan terdiri atas konsiderans atau dasar pemikiran, dasar hukum pembentukannya dan judul judul. 4. Batang Tubuh 1. Ketentuan Umum 2. Ketentuan Substansi 3. Ketentuan Sanksi 5. Penutup 6. Lampiran/Penjelasan

Contoh:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR A A A A GA A
www.dadangsolihin.com 73

www.dadangsolihin.com

74

5. 5
•

Penyelenggaraan Konsultasi Publik
Interaksi dengan masyarakat merupakan upaya yang lentur, dan harus diintegrasikan ke dalam proses penulisan rancangan Perda. Proses konsultasi dan penulisan bersifat interaktif, saling mengisi dan mempengaruhi. • •

6. 6

Pembahasan di DPRD

Pembahasan di DPRD merupakan salah satu bentuk dari dilaksanakannya konsultasi publik. Pembahasan di DPRD tidak dilakukan oleh DPRD semata, melainkan bekerja sama dengan kepala daerah, seperti apa yang diamanatkan d l di tk dalam UU N Nomor 10 T h 2004 tentang Tahun t t Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

•

www.dadangsolihin.com

75

www.dadangsolihin.com

76

7. 7
•

Penetapan Perda

Salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan sebuah Perda baru adalah masa transisinya, yaitu tanggal mulai diberlakukannya Perda baru. Sebuah Perda baru sebaiknya ada t S b hP d b b ik d tenggang waktu antara kt t disahkannya sebuah Perda dengan tanggal mulai diberlakukannya. Hal ini dimaksudkan agar lembaga/instansi pemerintah terkait dan masyarakat dapat melakukan persiapan-persiapan yang memadai untuk pelaksanaan secara efektif efektif. Persiapan pelaksanaan meliputi pembentukan kesadaran masyarakat tentang ketentuan-ketentuan hukum yang baru, serta penyelenggaraan pendidikan d pelatihan b i i l didik dan l ih bagi instansi i pelaksana dan aparat penegak hukum mengenai ketentuanketentuan spesifik dari Perda yang baru tersebut.
www.dadangsolihin.com 77 www.dadangsolihin.com 78

•

Terima Kasih

•

•

Tentang Narasumber

www.dadangsolihin.com

79


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: dprd
Stats:
views:3339
posted:3/30/2009
language:Indonesian
pages:20
Description: Seminar Studi Peningkatan Peran Daerah DPRD Kabupaten Lombok Tengah;n Hotel Grand Asia-Jakarta, 28 Maret 2009