Pelaksanaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kab.Sukabumi

Document Sample
Pelaksanaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kab.Sukabumi Powered By Docstoc
					           PELAKSANAAN DPPL DI
           KABUPATEN SUKABUMI*




                                 DISAMPAIKAN OLEH
 Drs. Andang Koswara, MM : Kabid AMDAL dan Hukum Lingkungan




         BADAN LINGKUNGAN HIDUP
         PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
*Disampaikan dalam Rakernas AMDAL Kementerian Negara Lingkungan Hidup
 Jakarta. 22-24 Juli 2008
                  Sekilas Kabupaten Sukabumi
           Deskripsi                                      Keterangan
Luas Wilayah (Ha)               412,799.54 Ha
Luas Laut (km2)                 117 km x (4 miles x 1,6 km/mile) = 748.8 sq.km
Major river systems &              DAS Cimandiri (90 km; 1,799 km2)
watershed area (in Indonesia:      DAS Cikaso (88 km; 866 km2)
Daerah Aliran Sungai/DAS)          DAS Cikarang (31 km; 281 km2)
                                   DAS Ciletuh (45 km; 251 km2)
                                   DAS Cibuni (batas dengan Kabupaten Cianjur)
Panjang Pesisir                 117 km (0,14 % Indonesian coastline)
Kecamatan dan Desa              47 Kecamatan, 336 desa + 3 kelurahan
Batas Wilayah                      Utara : Kabupaten Bogor
                                   Selatan: Samudera Indonesia
                                   Barat: Kabupaten Lebak
                                   Timur: Kabupaten Cianjur
Cuaca                              Temperatur : 180-300C
                                   Curah Hujan: 2,080-4813 mm/year
                                   Kelembaban (av): 85%
                                   Hari hujan : 160 hari per tahun
Populasi                        2,059,920 jiwa
                                (data 2006: 4.98% pertumbuhan penduduk)
Mayoritas Suku                  Sunda
Kegiatan Unggulan               Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Pariwisata, Industri.
Potensi Sumberdaya Alam         Mineral, Logam, Air , Panas Bumi, Hutan, Laut, Tanah
     POTENSI KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

1.  Kerusakan dan pencemaran akibat penambangan
2.  Kerusakan hutan dan kawasan lindung: erosi,sedimentasi
3.  Peningkatan eksploitasi air tanah untuk industri dan
    domestik
4. Berkurangnya species dilindungi
5. Pencemaran sungai oleh limbah rumah tangga (sampah,
    sabun, deterjen, tinja, bahan kimia)
6. Pencemaran sungai oleh kegiatan usaha
7. Pencemaran tanah dan sungai oleh pestisida & pupuk
    (pertanian,perkebunan)
8. Pencemaran bahan berbahaya dan beracun (oli bekas,
    limbah accu, batre, lampu mercury, limbah medis)
9. Pencemaran udara oleh sumber bergerak dan tak bergerak
10. Dampak dari Perubahan Iklim regional dan global
11. Pencemaran dan kerusakan habitat pesisir dan laut
           BIDANG AMDAL DAN PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN (2008)
Kebijakan Umum AMDAL          1. Mendorong usaha dan/atau kegiatan untuk menyusun dokumen
                                 lingkungan
                                     Optimalisasi upaya dalam menginventarisasi usaha dan/atau
                                       kegiatan yang sudah berjalan dan yang belum berjalan
                                     Peningkatan kualitas pelayanan
                                     Penerapan sanksi administrasi
                              2. Peningkatan kualitas dokumen
                                     Peningkatan kapasitas komisi dan tim teknis AMDAL
                                     Registrasi konsultan penyusun
                              3. Mendorong pelaksanaan RKL/RPL
                                     Meningkatkan kompetensi personil pengelola lingkungan
                                       hidup di perusahaan/pemrakarsa
                                     Optimalisasi laporan pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL
                                     Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait / yang
                                       membidangi
Personil                         4 orang (1 Kabid, 2 Kasubid, 1 Staf)
Komisi AMDAL Kabupaten (BLH   Sertifikat AMDAL A: 4 orang (1 pindah, 1 pensiun)
dan SKPD lain)                Sertifikat AMDAL C: -
                              Sertifikat Penilai : 3 orang
                              Sertifikat Penyusun: -
                              In House Training Kerjasama dengan KLH: 2005-2006
                              Kompetensi Teknis BLH: Teknik Lingkungan, Biologi, Kimia, Sosial
                              Kompetensi SKPD : Geologi, Kesmas, Sipil, Industri, Peternakan
                                                   Pertambangan, Pertanian, Hukum.
            BIDANG AMDAL DAN PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN (2008)
Anggaran Bidang AMDAL          APBD 2008 : 55 Juta
                               APBD 2007 : 75 Juta
                               APBD 2006 : 125 Juta
Dasar Peraturan Penerapan      Keputusan Bupati Sukabumi No. 324 tahun 2003 tentang Pedoman
Dokumen Pengelolaan             Pelaksanaan UKL-UPL di Kab. Sukabumi
Lingkungan di Kabupaten        Keputusan Bupati Sukabumi No. 325 Tahun 2003 tentang
Sukabumi                        Pembentukan Komisi Penilai AMDAL. Kabupaten Sukabumi.
                               Keputusan Bupati No. 417 A tahun 2003 tentang jenis usaha
                                dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Studi Lingkungan.
                               Keputusan Bupati Sukabumi No. 660.1/Kep.221-BLH/2008
                                Tentang Pelimpahan Penandatanganan Surat Keputusan atas
                                Dokumen DPPL kepada Kepala BLH.
         PELAKSANAAN DPPL DI KABUPATEN SUKABUMI

1.    Beberapa tahapan yang telah dilakukan:
        Inventarisasi
        Pelimpahan kewenangan penandatanganan SK DPPL
         dari Bupati kepada Kepala BLH.
        Verifikasi (10%)
        Evaluasi dan pengesahan oleh KLH (+ 200 buah
         kegiatan)
2.    Beberapa tahapan yang akan segera dilakukan:
        Penyampaian PermenLH No. 12 Tahun 2007 tentang
         DPPL kepada pemrakarsa kegiatan/usaha yang tidak
         memiliki Dokumen Pengelolaan LH.
        Tindaklanjut dengan surat himbauan/teguran.
             DATABASE AMDAL, UKL-UPL DAN DPPL

1.   Mengupdate software database yang sudah ada:
        Versi pertama tahun 2006 memakai MS Acces 2000
         dengan jumlah data 739 buah.
        Versi 2008 status dokumen ditambah dengan DPPL
         dengan jumlah total data 1279 buah, wajib DPPL 711
         buah.
2.   Database tersebut bermanfaat sebagai alat kendali dan
     tolok ukur dalam perencanaan, monitoring maupun
     evaluasi DPL (AMDAL, UKL-UPL maupun DPPL)
        Tahun 2007 himbauan/teguran DPL 50 buah, ditaati
         sebanyak 4 buah (8%), sementara himbauan laporan
         diedarkan 21 surat direspon 4 buah (19%).
        Tahun 2006 disampaikan teguran 96 surat, direspon
         sebanyak 5 buah (5,2 %), himbauan pelaporan
         sebanyak 24 surat direspon 5 buah (20 %).
                    PELUANG PENERAPAN DPPL

        ASPEK                                   KETERANGAN

Database DPPL          711 buah (awalnya kategori wajib AMDAL/UKL)
Waktu                  Berlaku Nov 2007-Nov 2009 (Sisa waktu 15 bulan)


Rata-rata / bulan      47 buah /bulan, agak sulit tercapai dengan waktu yang tersisa

Informasi              Disampaikan melalui surat teguran, leaflet dan internet/website
                       www.kabupatensukabumi.go.id, dan sosialisasi

Biaya                  DPPL wajib oleh konsultan tersertifikasi AMDAL, bagi kegiatan yang
                       tadinya wajib SPPL –UKL/UPL akan terlalu berat.

Aturan pendukung di    Penandatanganan DPPL sudah dilimpahkan kepada Kepala BLH dengan
daerah                 Keputusan Bupati Sukabumi No. 660.1/Kep.221-BLH/2008 Tentang
                       Pelimpahan Penandatanganan Surat Keputusan atas Dokumen DPPL
                       kepada Kepala BLH

Keterkaitan izin dan    Usaha wajib DPPL sudah memiliki izin sehingga tidak menjadi
dukungan                 prioritas, apalagi dengan kenaikan BBM.
instansi/SKPD lain.     Surat himbauan/teguran akan ditembuskan kepada bank kreditor
                         untuk usaha yang dibiayai kredit bank.
                        Surat himbauan/teguran akan dikaitkan dengan rekomendasi
                         pencabutan izin jika ditegur sudah 3 kali.
TERIMA KASIH
                 PENILAIAN DAN PERSETUJUAN DPPL
                      DI KABUPATEN SUKABUMI

 PEMRAKARSA           BLH            BUPATI            BPLHD             KLH
USAHA/KEGIATAN

                  INVENTARISASI                       VERIFIKASI     EVALUASI DAN
                 KEGIATAN/USAHA                                      PENGESAHAN


                 PENYAMPAIAN SK
MENYUSUN DPPL                                                        SP MENYUSUN
                     LH KPD
                  PEMRAKARSA                                             DPPL



                 PENILAIAN DPPL                     PENILAIAN DPPL



  PERBAIKAN



                   PROSES SK      PENANDATANGANAN
                     DPPL              SK DPPL




PENYERAHAN SK     ADMINISTRASI
    DPPL            SK DPPL
                                                     TEMBUSAN

                                                                          back
                                                                     1. Sumber Data Sekunder
SIKLUS PELAKSANAAN DPL DI KAB. SUKABUMI                                 Din.Cipta Karya: IMB, Izin Lahan
                                                                        Din. Pertanahan: Izin Lokasi.
                                                                        Din. Indag: SIUP, IUI, TDI
                START                                                   Din. Pertambangan: IUP, KP
                                                                        Din. Perijinan: semua izin (2007)
                                                                        Bagian Ekonomi : SITU/HO
              ENTRY DATA                                                Kecamatan: Rekomendasi
                                                                     2. Sumber Data Primer: Lapangan

                                                   TIDAK


                                  YA                                 YA
                                       TEGURAN/
                                       PERINTAH          TAAT?
             OPERASIONAL?
                                         DPPL                                DPPL


                          TIDAK                   TIDAK 3 X


            HIMBAUAN/TEGURAN                        REKOMENDASI
              AMDAL/UKL-UPL                        PENCABUTAN IZIN



    TIDAK
                 TAAT?
                                                        FINISH
                     YA

             AMDAL/UKL-UPL


             PELAPORAN
             EVALUASI
                                                                                              back
TAMPILAN DATABASE HAL. UTAMA (Ver.2006)
TAMPILAN DATA ENTRY
GRAFIK AMDAL-UKL/UPL




                       back
TAMPILAN DATA ENTRY (Ver.2008)
GRAFIK AMDAL-UKL/UPL-DPPL
GRAFIK USAHA/KEGIATAN BERDASARKAN KECAMATAN
back

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:786
posted:8/19/2010
language:Indonesian
pages:19