Hak Imunitas Kepala Negara di Hadapan Pengadilan Internasional Ditinjau Dari Segi hukum Internasional

Document Sample
Hak Imunitas Kepala Negara di Hadapan Pengadilan Internasional Ditinjau Dari Segi hukum Internasional Powered By Docstoc
					                                                                  1



           DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

                 UNIVERSITAS GADJAH MADA

                        FAKULTAS HUKUM




                        PENULISAN HUKUM


      HAK IMMUNITAS KEPALA NEGARA DI HADAPAN

    PENGADILAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI SEGI

HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS OMAR AL- BASHIR)


Penulisan Hukum ini Disusun untuk Memenuhi Persyaratan dalam Rangka

                 Memperoleh Gelar Sarjana Hukum


                          Diajukan oleh :


               Nama         : MUHAMMAD LARRY IZMI
               NIM          : 05/185452/HK/16940
               Bagian       : HUKUM INTERNASIONAL



                         YOGYAKARTA

                               2009
                                                       2



               HALAMAN PERSETUJUAN




                  PENULISAN HUKUM


HAK IMMUNITAS KEPALA NEGARA DI HADAPAN PENGADILAN

INTERNASIONAL DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL

            (STUDI KASUS OMAR AL- BASHIR)




                         Penyusun




                  Muhammad Larry Izmi


            No. Mahasiswa: 05/185452/HK/16940




                        Menyetujui:


                    Dosen Pembimbing




            Linda Yanti Sulistiyawati, S.H., M.Sc


                NIP: 19751103200501 2 001
                                                                          3



                        HALAMAN PENGESAHAN


Penulisan Hukum ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas

Hukum Universitas Gadjah Mada pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2009.


                                Dewan Penguji
                                   Ketua




                      Endang Purwaningsih, S.H., M.H
                             NIP : 130530862
              Anggota I                            Anggota II




 Linda Yanti Sulistiyawati, S.H.,M.Sc       Harry Purwanto, S.H., M.Hum
    NIP : 19751103200501 2 001                    NIP : 131412032




                                Mengetahui,
                      Ketua Bagian Hukum Internasional




                          Sigit Riyanto, S.H., LL.M
                               NIP : 131789397


                               Mengesahkan :
                           Dekan Fakultas Hukum
                           Universitas Gadjah Mada




                  Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M
                              NIP : 131598151
                                                                                 4



                                PERNYATAAN




Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan

untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan

sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang

pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu

dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.


                                                    Yogyakarta, 13 Agustus 2009




                                                        Muhammad Larry Izmi
                                                                              5



                            KATA PENGANTAR



       Penulisan Hukum dengan judul “Hak Immunitas Kepala Negara di

Hadapan Pengadilan Internasional Ditinjau dari Segi Hukum Internasional (Studi

Kasus Omar Al- Bashir)” ini memaparkan penerapan atau penggunaan hak

imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional dengan bahasan kasus

terhadap Kepala Negara Sudan Omar Al-Bashir. Ada empat tahapan dalam

sistematika pembahasan penulisan hukum ini, yaitu pendahuluan, tinjauan umum

mengenai hak imunitas, tinjauan umum mengenai pengadilan internasional, dan

kesimpulan.


       Penerapan hak imunitas memiliki makna adanya keistimewaan bagi orang-

orang yang menikmati hak tersebut dari aturan-aturan yang ada terutama di

hadapan hukum. Berangkat dari pengertian ini, permasalahan yang kemudian

mengemuka adalah mengenai adanya ataupun perlunya pengecualian terhadap

hak imunitas, yang selanjutnya mendorong perincian lebih mendalam tentang

pengertian hak imunitas serta pembenturan konsep imunitas dengan konsep

pertanggunjawaban individu dalam hukum internasional.


       Penulis mengharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan

yang berguna bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum internasional

pada khususnya, terlebih lagi dalam cakupan bahasan hak imunitas kepala negara.


       Penulis menyadari bahwa dalam penyusunannya, penulisan hukum ini

telah diberi kesempatan, bantuan, dan bimbingan oleh berbagai pihak. Oleh
                                                                          6



karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin menghaturkan terima kasih

kepada:


   1. Bapak Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas

      Hukum Universitas Gadjah Mada;


   2. Bapak Sigit Riyanto, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum

      Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;


   3. Ibu Linda Yanti Sulistiyawati, S.H., M.Sc selaku dosen pembimbing

      skripsi penulis yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam

      penyelesaian penulisan hukum ini;


   4. Bapak Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A yang telah memberikan

      masukan dan bantuan ide dalam penyelesaian penulisan hukum ini;


   5. Ibu Dra. Hery Listyawati, S.H selaku Dosen Pembimbing Akademik

      penulis di Fakultas Hukum UGM;


   6. Dosen Bagian Hukum Internasional, (alm) Prof. Dr. F. Sugeng Istanto,

      S.H., Prof. Dr. H. Mohd. Burhan Tsani, S.H., M.H., Prof. Dr. Agustinus

      Supriyanto, S.H., M.Si., Endang Purwaningsih, S.H., M.H., Harry

      Purwanto, S.H., M.Hum., dan Agustina Merdekawati, S.H., LL.M., yang

      telah memberikan bimbingan ilmu kepada penulis selama penulis aktif di

      bagian hukum internasional;


   7. Dosen dan Pegawai Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah

      Mada yang telah banyak membantu dalam penulisan hukum ini;
                                                                           7



8. Kedua Orang Tua penulis, Syamsurrizal, S.H. dan Herlina Warganegara,

   S.E., M.M., serta Kedua Adik penulis, Sheilla Ayu Ramadhani dan

   Muhammad Maulana, yang selalu mendukung dan memberikan semangat,

   baik moril, materiil, dan spirituil yang sangat berarti bagi penulis;


9. Wini Rahayu, yang selalu memberikan semangat dan mendampingi

   penulis;


10. Aditya Bardawansyah, S.H., Ginandjar Koesoemardhani, S.H., Bara Haji,

   S.H. dan Prima Agung S, selaku sesama dan mantan awak penghuni

   Patehan Lor 23;


11. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum UGM dan bagian hukum

   internasional, Setyawan Widhiatmoko, Leonardus Tirta, Santoso Ari

   Wibowo, Ilham Priambodho, Didit Prayitno, Gede Mahatma, Faisol

   Rahman, Andika, Ilman, Muhammad Fathi, Svetlana Anggita, Adi

   Purwanto, Rangga Aditya, Feri bakti, Yoannike Afilia, Sekar, Dyah Ayu

   Rafikasari M, Iriene Ayu P, Aura Akhman, Arif Rahman Hakim, dan

   Lakso Anindito;


12. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum

   UGM Cabang Bulaksumur, Erwin Natosmal O, Girindra, Gesha, Dadang

   Abdurrahman Syoir, Mina A Noor, Seto W, Alfitria Maharani, Raysha

   Rahma, Muhammad Irham Fuady, Aditya Nugraha Iskandar, R.M Nasatya

   Danisworo, dan Dimas Primadana;
                                                                            8



   13. Teman-teman ALSA LC FH UGM, Jono, Ankici, Dodi, Andila, Hoho,

      Penyu, Abung, Rike, Thatit, Fifi, Rio, Fian, Ateng, Vira, Dier, Fadjrin,

      Cebe, Fani, Fudi, Tiara, Aulia, Rechsa, Mamat, Opik, Dandi, Rangga,

      Alex, Riris, Icha, Andina, serta kamerad angkatan 2007 dan 2008;


   14. Teman-teman MCC ALSA 2006, Kompetisi Peradilan Semu Piala A

      Kahar Muzakkir 2007, dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga

      Mahasiswa UGM 2007-2008; serta


   15. Semua pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun

      tidak langsung sampai terselesaikannya penulisan hukum ini.


      Penulisan hukum ini masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan

pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, hal ini menjadi dorongan

bagi penulis untuk menerima masukan serta saran demi penyempurnaan penulisan

hukum ini.


                                                 Yogyakarta, 13 Agustus 2009




                                                    Muhammad Larry Izmi
                                                                                                              9



                                                 DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL ...........................................................................               i


HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................                        ii


HALAMAN PENGESAHAN .............................................................                        iii


HALAMAN PERNYATAAN ............................................................                         iv


KATA PENGANTAR ........................................................................                 v


DAFTAR ISI .......................................................................................      ix


BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................                   1


          A. Latar Belakang Masalah .....................................................               1


          B. Rumusan Masalah ........................................................... ...            11


          C. Tujuan Penelitian ................................................................         11


          D. Keaslian Penelitian .............................................................          12


          E. Manfaat Penelitian ...............................................................         13


          F. Tinjauan Pustaka ..................................................................        14


          G. Hipotesis ..............................................................................   21


          H. Metode Penelitian ................................................................         22


          I. Sistematika Penulisan Hukum .............................................                  25
                                                                                                            10



BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK IMUNITAS ............                                              26


     A. Hak Imunitas...........................................................................       26


          1. Jenis-jenis Hak Imunitas..................................................               26


               a. Imunitas Negara.........................................................            26


               b. Imunitas Diplomatik.................................................                31


          2. Imunitas Pejabat Negara dan Kepala Negara...................                             38


          3. Dampak Perolehan Hak Imunitas.....................................                       52


     B. Pertanggungjawaban Individu................................................                   61


          1. Tinjauan Umum Individu Sebagai Subyek Hukum

               Internasional.......................................................................   61


          2. Aturan-aturan Normatif dan Parktek Pertanggungjawaban

               Individu............................................................................... 71


BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGADILAN

        INTERNASIONAL.................................................................... 83


        A. Pengadilan Internasional....................................................... 83


              1. Sejarah Pembentukan Mahkamah-mahkamah Kejahatan

                   Internasional................................................................... 83


                   a. Masa Pra Perang Dunia II........................................                84
                                                                                                            11



                      b. Masa Nuremberg Trial dan Tokyo Trial.................. 85


                      c. Masa ICTY dan ICTR.............................................. 91


                      d. Masa ICC.................................................................. 95


                 2. Status dan Yurisdiksi ICC.............................................. 100


                      a. Status Hukum ICC.................................................... 100


                           1. Personalitas hukum............................................. 101


                           2. Kapasitas hukum................................................. 102


                      b. ICC dan Pengadilan Nasional................................... 103


                      c. ICC dan PBB............................................................ 106


                      d. Yurisdiksi ICC.......................................................... 107


                           1. Yurisdiksi Teritorial........................................... 108


                           2. Yurisdiksi Rationae Temporis............................ 109


                           3. Yurisdiksi Rationae Personae............................ 111


                           4. Yurisdiksi Rationae Materiae............................ 114


            B. Pengaruh Hak Imunitas Kepala Negara Terhadap Pelaksanaan

                 Yurisdiksi ICC...................................................................... 116


BAB IV. KESIMPULAN............................................................................ 130
                                                                                                                12



LAMPIRAN. WARRANT OF ARREST FOR OMAR HASSAN AHMAD AL

             BASHIR...................................................................................... 131


DAFTAR PUSTAKA.................................................................................. 139
                                                                                        13



Hak Immunitas Kepala Negara di Hadapan Pengadilan Internasional

Ditinjau dari Segi Hukum Internasional (Studi Kasus Omar Al- Bashir)




          A. Latar Belakang Masalah


                  Dewasa      ini   perkembangan       Hukum       Internasional   semakin

          menerangkan peristiwa-peristiwa yang menyangkut hak immunitas

          seorang kepala negara dalam pertanggungjawaban pidana terhadap

          kejahatan yang telah dilakukannya. Hal ini menjadi semacam isu

          kontemporer yang cukup menarik baik itu dalam tatanan masyarakat

          internasional maupun hukum internasional. Seperti dalam kasus Augusto

          Pinochet, seorang mantan presiden dari Chile yang dalam masa jabatannya

          dituduh telah melakukan pelanggaran berat HAM                   di negaranya baik

          terhadap lawan politik dan warga sipil Chile maupun juga terhadapa warga

          negara dari negara lain seperti Spanyol, Argentina, Luxemburg, Italia,

          Swiss, Belgia dan Perancis.


                  Hak immunitas atau kekebalan memiliki makna bahwa seorang

          pejabat negara terutama kepala negara maupun pemerintahan dalam suatu

          pemerintahan sebuah negara dapat menikmati inviolibility dan immunity.1

          Inviolibility diartikan sebagai kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan

          negara dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan



1
    Harry Purwanto, 2005, hand-out hukum diplomatik, Yogyakarta, hlm 17
                                                                                          14



          sedangkan immunity diartikan bahwa pejabat negara tersebut kebal

          terhadap jurisdiksi negara, baik yang bersifat pidana, perdata, maupun

          administratif.


                    Hal ini, khusus bagi kepala negara atau pemerintahan, dikarenakan

          seorang kepala negara ataupun pemerintahan itu sendiri merupakan simbol

          dari kedaulatan negaranya. Tetapi seperti halnya asas-asas yang berlaku,

          hak immunitas ini juga mengalami perkembangan mengenai eksistensi

          penyimpangannya.


                    Kekebalan hukum yang dinikmati para pejabat negara ini

          merupakan bagian dari kebebasan untuk bertindak yang diberikan oleh

          pemerintah negara. Kekebalan ini diberikan oleh pemerintah negara

          dengan maksud agar ia dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya

          dengan bebas. Kebebasan ini diberikan agar sang pejabat tidak melulu

          bergantung pada good will pemerintah negara. Ketergantungan ini dapat

          berdampak buruk bagi kelancaran pelaksanaan tugas khususnya dalam

          suatu pengambilan keputusan.2 Namun kekebalan hukum ini tidak dapat

          berfungsi jika dalam pelanggaran hukum yang diperbuatnya hanya demi

          kepentingan pribadi atau golongan tertentu bukan demi kepentingan

          negara.


                    Banyak kasus-kasus terkait yang berhubungan dengan Immunitas

          baik itu yang menyangkut sebagai kepala negara, kepala pemerintahan,

2
    Sumaryo Suryokusumo, 1995, Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Alumni-Bandung, hlm 56
                                                                    15



menteri luar negeri maupun pejabat senior pemerintahan (selanjutnya

disebut pejabat negara). Seperti dalam kasus Abdulaye Yerodia Ndombasi

selaku Menteri Luar Negeri Republik Demokrat Kongo yang dituduh

melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran berat HAM

di Kongo oleh pengadilan Belgia. Kasus ini oleh Mahkamah Internasional

(ICJ) dinyatakan tidak dapat diteruskan karena pengadilan Belgia tidak

memiliki kewenangan mengadili. Kasus yang cukup menyita perhatian

dunia adalah dalam kasus Slobodan Milosevic selaku mantan Kepala

Negara Yugoslavia, dengan julukan “Penjagal dari Balkan”, yang

kemudian tindakan-tindakan yang terjadi di Yugoslavia selama rezimnya

menorehkan sejarah baru dalam dunia peradilan internasional kontemporer

dengan pembentukan International Criminal Tribunal for The Former

Yugoslavia (ICTY). ICTY menjadi tonggak baru dalam pemaknaan dan

pengkritisan lebih dalam mengenai hak immunitas yang dapat dinikmati

seorang kepala negara atau kepala pemerintahan.


      Perkembangan mengenai hak imunitas dan penyimpangannya

semakin menarik minat pemerhati hukum internasional terutama dalam

kasus terbaru yang menimpa Presiden Sudan Omar Al-Bashir. Sebagai

presiden yang sedang berkuasa di Sudan, Omar Al-Bashir dituduh oleh

jaksa ICC (International Criminal Court) Luis Moreno-Ocampo telah

melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan
                                                                                  16



          perang di Sudan.3 Tuduhan ini kemudian berkembang menjadi

          pengeluaran surat penangkapan atas Omar Al-Bashir oleh ICC.


                  Tuduhan atas Omar Al-Bashir ini bermula dari konflik dan krisis

          yang melanda kawasan Darfur di Sudan. Konflik berkepanjangan ini

          dimulai dari gabungan beberapa faktor seperti kekeringan, perubahan

          lingkungan yang drastis, pertumbuhan yang cepat, kesempatan politik dan

          politik secara regional. Selain karena faktor-faktor tersebut, kawasan yang

          terletak di sebelah barat Sudan ini berkembang menjadi kawasan yang

          termarjinalkan dikarenakan tidak adanya perhatian serta tirani terhadap

          warga non-arab dari pemerintah Sudan. Kondisi ini memaksa terbentuknya

          dua kelompok pemberontak sebagai bentuk protes atas ketidakadilan yang

          menimpa kawasan ini, yaitu SLA (Sudan Liberation Army) dan JEM

          (Justice and Equality Movement) pada awal tahun 2003.


                  Kedua kelompok pemberontak ini memulai aksinya dengan

          berhasil menguasai kota Gulu pada awal Februari tahun 2003. Tindakan

          ini dilanjutkan oleh SLA/M yang menyerang El Fasher, ibukota Darfur

          Utara, merusak beberapa pesawat dan merampas amunisi pemerintah pada

          bulan April tahun 2003. Pemerintah Sudan yang tidak siap untuk

          mengadakan serangan balasan dikarenakan keterbatasan personel militer,

          menginisiasi suku-suku setempat untuk ikut memerangi pemberontak.

          Suku-suku ini, yang merupakan suku nonmaden Arab, menyambut


3
    Kompas, Sudan Memprotes ICC, Jum’at 6 Maret 2009
                                                                                            17



          kehendak pemerintah Sudan tersebut dengan menyediakan anggota-

          anggota sukunya untuk dijadikan milisi. Milisi yang kemudian dikenal

          dengan nama “Janjaweed” ini sebagian besar anggotanya direkrut dari

          Suku Arab Baggara. Sepak terjang dari Janjaweed untuk membantu

          pemerintah Sudan ini kemudian menimbulkan permasalahan baru terutama

          dalam pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat. Aksi mereka

          menimbulkan pengungsian besar-besaran, pembasmian, pembunuhan,

          pemerkosaan, penyiksaan dan penjarahan terhadap harta benda di kawasan

          Darfur. Aksi ini disinyalinir telah memakan korban sekitar 300.000 orang

          serta memaksa satu juta orang mengungsi dari kawasan ini, yang sebagian

          besar ke wilayah Chad.4


                  Laporan dari penyelidik PBB pada tanggal 6                      Juni 2005

          menyatakan bahwa pemerintah Sudan turut andil bagian dalam merancang

          dan berpartisipasi aktif terjadinya krisis di Darfur ini. Bahkan laporan

          Dewan HAM PBB menggambarkan bahwa krisis Darfur dipenuhi dengan

          pelanggaran HAM yang sistematis dan meluas, hingga bisa dikatakan

          bahwa dalam krisis Darfur ini telah terjadi pelanggaran HAM berat.5


                  Konflik dan krisis yang telah berlarut-larut ini kemudian berusaha

          ditengahi oleh komunitas internasional dengan cara turut andil dalam

4
    Kompas, Kejahatan yang Memicu Eksodus, Jum’at 6 Maret 2009
5
  Anonim," Report of the High-Level Mission on the situation of human rights in Darfur pursuant
to Human Rights Council decision S-4/101”,
http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/12_03_07_un_sudan.pdf, news.bbc.co.uk, diakses pada
tanggal 22 April 2009
                                                                                         18



        penyelesaian krisis di Darfur, khususnya oleh PBB. Dewan Keamanan

        PBB dan Perdamaian Uni Afrika kemudian membentuk AMIS (African

        Union Mission in Sudan) sebagai bentuk andil atau campur tangan dalam

        krisis Darfur ini.6 Hal tersebut kemudian diikuti dengan penandatangan

        Humanitarian Ceasefire Agreement pada tanggal 8 April 2004 antara

        pemerintah Sudan dan dua kelompok pemberontak, yaitu SLA dan JEM.

        Perjanjian ini kemudian menjadi dasar bagi AMIS untuk beroperasi

        dengan agenda utamanya pengawasan pelaksanaan perjanjian tersebut dan

        pelaporan pelanggaran melalui Ceasefire Monitoring Commission. Akan

        tetapi perjanjian ini pun kemudian pecah setelah para pemberontak

        melakukan pelanggaran-pelanggaran, provokasi kepada pihak pemerintah

        hingga terbunuhnya tentara UA (Uni Afrika) dikarenakan perjanjian

        tersebut dirasa belum memuaskan terlebih lagi setelah melihat perjanjian

        yang dilakukan antara pemerintah Sudan dengan SPLA (The Sudan

        People’s Liberation Army), pemberontak di daerah selatan Sudan, yang

        mampu mengakomodir keinginan SPLA di daerah selatan hingga akhirnya

        Omar Al-Bashir menggandeng pimpinan SPLA sebagai pejabat senior

        pemerintahan Sudan. Upaya-upaya untuk menyelesaikan krisis Darfur ini

        kemudian semakin rumit ditambah sikap pemerintah Sudan sendiri yang

        menolak intervensi dari luar atas urusan dalam negerinya seperti




6
 Anonim, “AMIS”, African Union Mission in The Sudan, dalam www.amis-sudan.org, diakses
pada tanggal 22 April 2009
                                                                                         19



        penolakan kedatangan tentara perdamaian PBB dan UA di Darfur pada

        tahun 2007.


                 Krisis kemanusiaan di Darfur inilah yang kemudian menyebabkan

        Jaksa ICC mengeluarkan sepuluh tuduhan kejahatan perang terhadap

        Presiden Sudan Omar Al-Bashir pada tanggal 14 Juli 2008. Kesepuluh

        tuduhan tersebut terdiri dari 3 (tiga) tuduhan untuk genosida, 5 (lima)

        tuduhan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan 2 (dua) tuduhan untuk

        kejahatan perang. Jaksa ICC menyatakan bahwa Omar Al-Bashir

        merupakan dalang dan pelaksana rencana penghancuran tiga kelompok

        suku di Darfur berdasar kesukuan mereka yang non arab.7


                 Sebelumnya,     Jaksa    ICC    juga    telah   mengeluarkan       surat

        penangkapan terhadap mantan Menteri Dalam Negeri Sudan Ahmed

        Haroun, yang sekarang menjabat sebagai Menteri Humaniter Sudan, dan

        Pimpinan Milisi Janjaweed Ali Kushavb pada bulan April 2007 dengan

        tuduhan kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan.8 Akan tetapi

        pemerintah Sudan menolak untuk menyerahkan kedua warga negaranya

        tersebut ke Den Haag dengan alasan ICC tidak memilik yurisdiksi atas

        Sudan.


7
 Peter Walker, "Darfur genocide charges for Sudanese president Omar al-Bashir",
http://www.guardian.co.uk/world/2008/jul/14/sudan.warcrimes1?gusrc=rss&feed=worldnews,
www.guardian.co.uk, diakses pada tanggal 22 April 2009
8
 Anonim, “International Criminal Court Names First War Crimes Suspects in Darfur”,
http://www.wwan.cn/apps/news/story.asp?NewsID=21692&Cr=darfur&Cr1=, www.wwan.cn,
diakses pada tanggal 15 April 2009
                                                                                            20



                 Walaupun begitu, pada tanggal 4 Maret 2009 ICC kemudian

        merespons permintaan Jaksa ICC Luis Moreno-Ocampo berdasarkan

        tuduhan pada bulan Juli 2008 untuk menangkap Omar Al-Bashir serta

        menghadapkannya ke depan ICC di Den Haag. Surat penangkapan

        tersebut hanya berisi tujuh tuduhan berdasarkan Statuta Roma, yaitu9:


        -    Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dengan lima tuduhan yaitu,

             Pembunuhan (Pasal 7 (1)(a)), Pemusnahan (Pasal 7 (1)(b), Pemaksaan

             Pengusiran (Pasal 7 (1)(d)), Penyiksaan (Pasal 7 (1)(f)) dan

             Pemerkosaan (Pasal 7 (1)(g))


        -    Kejahatan Perang dengan dua tuduhan, yaitu dengan maksud

             melakukan penyerangan terhadap suatu kelompok tertentu atau

             melakukan penghasutan kebencian terhadap kelompok tertentu (Pasal

             8 (2)(i)) dan penjarahan (Pasal 8 (2)(v))


        Tuduhan sebelumnya yang tidak dimasukkan ke dalam surat penangkapan

        yaitu, tuduhan atas kejahatan genosida dinyatakan tidak mencukupi bukti.

        Namun hal tersebut dapat dipertimbangkan kembali untuk dicantumkan

        sebagai sebuah tuduhan apabila dinyatakan sudah mencukupi bukti akan

        terjadinya genosida oleh Omar Al-Bashir.


                 ICC dalam pertimbangan surat penangkapan tersebut menerangkan

        bahwa tidak ada dan dikenal penggunaan alasan hak immunitas dalam hal

9
  Anonim, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc639078.pdf, www.icc-cpi.int, diakses pada
tanggal 10 Maret 2009
                                                                         21



pelanggaran berat HAM dan hanya mengenal pertanggunjawaban pidana

individu (Pasal 25 (3) Statuta Roma). Omar Al-Bashir sebagai presiden

Sudan    dan   panglima    angkatan    bersenjata   Sudan   dituduh    telah

mengkoordinasikan       desain   dan    pelaksanaan    kampanye       kontra

pemberontakan di Darfur. Diketahui pula bahwa Omar Al-Bashir

mengontrol semua kegiatan dan para pelaku serta menggunakan

kekuasaannya    untuk      mengamankan      tindakan   kampanye       kontra

pemberontakan di Darfur.


        Surat penangkapan atas Omar Al-Bashir ini menuai kecaman dari

organisasi-organisasi internasional semacam Liga Arab dan UA.

Pemerintah Sudan sendiri memprotes surat penangkapan tersebut dan

menyatakan tidak akan menyerahkan Omar Al-Bashir kepada ICC dengan

alasan Sudan bukan merupakan anggota ICC. Tindakan protes dari

pemerintah Sudan itu sendiri kemudian diikuti dengan tindakan pengusiran

13 nonpemerintah asing dari Sudan. Tindakan yang dianggap justru akan

makin memperparah krisis baik di Darfur maupun di Sudan sendiri.


        ICC menyatakan bahwa alasan Sudan, yang menerangkan bahwa

tindakan Omar Al-Bashir maupun Sudan bukan merupakan yurisdiksi

ICC, bukanlah alasan yang tepat untuk menggambarkan sejauh mana

yurisdiksi ICC dalam menindak pelanggaran HAM berat. Yurisdiksi ICC,

dijelaskan dalam Pasal 12 dan 13 Statuta Roma, menyatakan bahwa

yurisdiksi ICC dinyatakan berlaku terbatas untuk negara anggotanya,

kejahatan yang dilakukan di wilayah negara anggotanya dan situasi yang
                                                                     22



diarahkan oleh Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB sendiri

mengeluarkan Resolusi DK PBB 1593 sebagai dasar pengusutan

pelanggaran berat HAM di Darfur. Alasan dari Dewan Keamanan PBB ini

lah serta Pasal 25 dan 103 Piagam PBB yang kemudian menjadi dasar bagi

ICC untuk memaksa Sudan menyerahkan Omar Al-Bashir.


      Pemeriksaan terhadap Omar Al-Bashir oleh ICC juga berlandaskan

dari prinsip yurisdiksi universal. Prinsip ini mengkategorikan suatu

kejahatan internasional atau delicta jure gentium dapat diterapkan

kewenangan mengadilinya oleh hukum pidana suatu negara atau

masyarakat internasional, terlebih lagi perbuatan kejahatan tersebut

melanggar kepentingan masyarakat internasional.


   Kasus Omar Al-Bashir ini nyatanya menjadi ujian bagi ICC dalam

upayanya untuk menegakkan hukum internasional, khususnya hukum

pidana internasional. Kasus Slobodan Milosevic dapat dijadikan gambaran

keberhasilan penyeretan seseorang yang pernah menduduki jabatan yang

setara dengan Omar Al-Bashir di Sudan, walaupun masih banyak pelaku

pelanggaran berat HAM lainnya di dunia yang lolos karena satu dan lain

hal. Setidaknya ICC diharapkan bisa membuktikan kekuasaannya sebagai

organ penegak pelanggaran HAM berat. Mengingat bahwa kasus Omar

Al-Bashir ini mengibaratkan ICC seperti jaring laba-laba yang hanya bisa

menjaring lalat-lalat kecil seperti Sudan dalam kasus Omar Al-Bashir dan

Yugoslavia dalam kasus Slobodan Milosevic tetapi tidak bisa menjerat
                                                                                        23



        negara-negara kuat seperti Amerika Serikat, Rusia dan Cina.10

        Keberhasilan ICC ini kemudian akan menjadi terobosan penting dalam

        Penegakan hukum pidana internasional menyangkut pejabat negara yang

        sedang berkuasa, walau hanya dilihat dari koridor kacamata hukum.

        Keadaan ini kemudian menimbulkan pertanyaan sejauh manakah

        penerapan     hak    immunitas      kepala    negara    dihadapan     pengadilan

        internasional ditinjau dari segi hukum internasional dan bagaimana

        keabsahan surat penangkapan ICC terhadap Omar Al-Bashir selaku kepala

        negara menurut hukum internasional




        B. Rumusan Masalah


        -   Bagaimana penerapan hak immunitas kepala negara dalam pengadilan

            internasional ditinjau dari segi hukum internasional?


        -   Apakah Surat Penangkapan ICC terhadap Omar Al-Bashir selaku

            kepala negara sah menurut hukum internasional?




        C. Tujuan Penelitian


        Tujuan yang akan dicapai penulis dalam penelitian ini akan mencakup 2

        (dua) hal, yaitu:

10
  Robert Skidelsky, “Perintah Penangkapan Al-Basyir yang Sarat Kemunafikan”, Koran Tempo,
Rabu, 1 April 2009.
                                                                    24



1. Tujuan Objektif


   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan hak

   imunitas kepala negara dihadapan pengadilan internasional ditinjau

   dari segi hukum internasional dan keabsahan surat penangkapan ICC

   terhadap Omar Al-Bashir selaku kepala negara menurut hukum

   internasional




2. Tujuan Subjektif


   Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam

   penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu persyaratan untuk

   memperoleh gelar keserjanaan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah

   Mada.




D. Keaslian Penelitian


Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis di

perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tidak ditemukan

penelitian mengenai hak immunitas kepala negara dihadapan pengadilan

internasional ditinjau dari segi hukum internasional dengan studi kasus

terhadap surat penangkapan ICC atas diri Omar Al-Bashir selaku kepala

negara Sudan. Dengan demikian penelitian ini merupakan yang pertama

sehingga memiliki keaslian.
                                                                         25




E. Manfaat Penelitian




Apabila tujuan di atas telah terpenuhi,maka hasil penulisan hukum ini

akan memberikan manfaat dari segi:


1. Manfaat Teoritis


   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan

   sumbangan yang berguna bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan

   hukum internasional pada khususnya, terlebih lagi mengenai hak

   imunitas yang dapat dinikmati seorang kepala negara.


2. Manfaat Praktis


   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berharga

   kepada pihak-pihak terkait dalam rangka implementasi kebijakan

   mengenai hak imunitas baik dari segi nasional maupun internasional.




F. Tinjauan Pustaka




       Hak imunitas yang dapat dinikmati bagi pejabat negara diperoleh

dari hukum nasional maupun hukum internasional. Hak ini, pada hukum

internasional, dapat dilihat pada kekebalan hukum dan keistimewaan yang

diperoleh oleh para perwakilan negara yang sedang melaksanakan tugas
                                                                                            26



        dan kewajibannya di wilayah kedaulatan negara lain. Para perwakilan

        negara ini dalam hukum internasional maupun hukum nasional dikenal

        dengan nama pejabat diplomatik. Pemberian kekebalan hukum dan

        keistimewaan pada pejabat diplomatik ini merupakan bukti sejarah

        diplomasi     dalam     pergaulan      masyarakat      internasional     yang    telah

        berkembang menjadi ketentuan hukum kebiasaan internasional.


                 Kekebalan hukum dan keistimewaan yang dapat dinikmati oleh

        para pejabat diplomatik ini diperoleh berdasarkan ketentuan-ketentuan

        yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

        Konvensi tersebut menjabarkan hak-hak para perwakilan negara ini dalam

        pasal 29, 30 ayat 1, dan 31 ayat 1.11 Pasal 29 konvensi menyebutkan

        bahwa:


                 ”The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not

                 be liable to any form of arrest or detention. The receiving State

                 shall treat him with due respect and shall take all appropriate

                 steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.”


        Sedangkan Pasal 30 ayat 1 menerangkan bahwa:


                 “The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same

                 inviolability and protection as the premises of the mission”




11
  Grant V McClanahan, 1989, Diplomatic Immunity Principles, Practices, Problems, Institute for
The Study of Diplomacy, Georgetown University, Washington DC, hlm 187, 193
                                                                           27



Pasal 31 ayat 1 juga menyebutkan keistimewaan yang diperoleh oleh

pejabat diplomatik ketika memegang jabatan sebagai perwakilan negara di

salah satu negara sahabat. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:


       “A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal

       jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity

       from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of :

       (a) a real action relating to private immovable property situated in

       the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of

       the sending State for the purposes of the mission; (b) an action

       relating to succession in which the diplomatic agent is involved as

       executor, administrator, heir or legatee as a private person and not

       on behalf of the sending State; (c) an action relating to any

       professional or commercial activity exercised by the diplomatic

       agent in the receiving State outside his official functions”


       Pasal 29 Konvensi menerangkan bahwa seorang pejabat diplomatik

merupakan seorang perwakilan negara yang berhak menikmati kekebalan

hukum. Sebagai pejabat diplomatik, ia tidak dapat ditangkap ataupun

ditahan dan merupakan kewajiban negara penerima untuk mengambil

tindakan-tindakan pencegahan guna melindungi para perwakilan negara

ini. Sedang menurut Pasal 30 ayat 1, kekebalan hukum tidak hanya

dinikmati oleh pejabat diplomatik itu sendiri tetapi juga diberikan kepada

gedung kantor dan rumah kediaman pejabat diplomatik itu sendiri. Pasal

31 ayat 1 menegaskan kembali mengenai kekebalan hukum pejabat
                                                                             28



diplomatik   terhadap    yurisdiksi    pengadilan     pidana,    perdata    dan

administrasi. Namun kekebalan ini tidak berarti pejabat diplomatik dapat

berbuat seenaknya. Pemberian hak ini murni sebagai fasilitas yang

diberikan negara penerima agar pejabat diplomatik tersebut tidak

mengalami hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugasnya di negara

penerima. Oleh karena itu, kekebalan hukum ini tidak akan berfungsi jika

ia memanfaatkan kekebalan hukum tersebut untuk mempermudah

melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya menguntungkan dirinya

sendiri dan tidak atas nama negara pengirimnya. Seperti yang tertulis

dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1961, seorang pejabat diplomatik tetap

akan dikenai sanksi hukum jika ia melakukan tindakan-tindakan melawan

hukum yang bukan atas dasar kepentingan negara pengirimnya.


       Imbalan hukum yang diberikan oleh sebuah negara kepada abdi

negaranya    ini   bukanlah   dimaksudkan       sebagai   pemberian      sarana

perlindungan diri sendiri dan keluarga dari yurisdiksi pengadilan tetapi

ditujukan untuk membantu para abdi negara ini dalam melancarkan

pelaksanaan tugas dan kewajiban. Keistimewaan ini diberikan dengan

alasan bahwa para abdi negara yang diberi tugas untuk memberikan

pelayanan    yang     sebaik-baiknya     pada       masyarakat     ini     layak

mendapatkannya. Hal ini dikarenakan seringkali dalam merumuskan dan

melaksanakan kebijakan yang dirasa bermanfaat bagi kepentingan
                                                                                               29



           masyarakat umum, mereka dihadapkan suatu aturan hukum yang sulit

           untuk dilanggar ketentuannya.12


                     Maka dari itu hak atas kekebalan dan keistimewaan tersebut,

           terutama hak imunitas, menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan begitu

           saja dari seorang pejabat negara, khususnya kepala negara atau kepala

           pemerintahan. Pondai Bamu mengatakan:


                     “Customary law on the immunity of heads of state and government

                     stipulates that a head of state has immunity, which includes

                     personal inviolability, special protection for his or her dignity,

                     immunity from criminal and civil jurisdiction, and from arrest

                     and/or prosecution in a foreign state on charges concerning all

                     crimes, including international crimes”13


                     Tapi seringkali dalam suatu pengambilan kebijakan, seorang

           pejabat     negara   melakukan      penafsiran     tersendiri   terhadap    makna

           kepentingan umum. Alih-alih menerapkan kebijakan yang populer demi

           kepentingan masyarakat umum, pejabat negara tersebut menerapkan

           kebijakan yang menguntungkan diri sendiri maupun segelintir golongan

           tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan dasar pengkajian hak

           imunitas yang dapat dinikmati seorang pejabat negara di depan hukum.



12
     J.C.T Simorangkir, 1983, Hukum dan Konstitusi Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, hal: 35
13
  Pondai Bamu,“Head of State Immunity and the ICC: Can Bashir be Prosecuted?”, Oxford
Transitional Justice Research Working Paper Series, Agustus 2008
                                                                                   30



                  Perbenturan hak imunitas pejabat negara terhadap suatu sistem

          Penegakan hukum ini sering ditemukan dalam kasus-kasus pelanggaran

          berat HAM         karena konsep pelanggaran berat HAM        mengakui dan

          menerapkan suatu pertanggungjawaban individu dalam Penegakannya.

          Hal ini berdasarkan hukum kebiasaan internasional yang menyatakan

          secara tegas bahwa seorang pelaku pelanggaran berat HAM tidak boleh

          dibebaskan dari kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan

          kejahatan yang telah ia lakukan. Berkaitan dengan pelanggaran berat

          HAM tersebut, Pasal 6 London Agreement 8 Agustus 1945 menyatakan

          bahwa terdapat tiga jenis kejahatan yang harus diadili sebuah Mahkamah

          Kejahatan Internasional.14 Kejahatan-kejahatan tersebut adalah:


                  1. Crimes against peace, which are planning, preparation,

                      initiation, or waging of war aggression or a war in violation of

                      international    treaties,   agreements,   or   assurance    or

                      participation in a common plan or conspiracy for any

                      forgoing;


                  2. War crimes, which are violations of the law or custom of war;

                      and


                  3. Crimes against humanity, which are murder, exterminaton,

                      enslavement, deportation, and other inhuman acts committed

                      against any civilian population before or during the war or

14
     GPH Haryomataram, Hukum Humaniter, Rajawali-Jakarta, 1984
                                                                        31



          prosecution on political, racial, religious grounds in execution

          of or in connection with any crime within any jurisdiction of

          the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of

          the country where perpetrated.


       Perkembangan pemikiran akan pelanggaran berat HAM dimulai

dari kesadaran kolektif bangsa-bangsa di dunia terhadap perlunya

perlindungan HAM secara internasional, setelah kejadian-kejadian pada

Perang Dunia ke II (PD II). Kejadian-kejadian tersebut menorehkan suatu

sejarah baru dalam hukum pidana internasional dengan pembentukan dua

pengadilan perang, yaitu Nuremberg Trial dan Tokyo Trial. Pengadilan ini

mengadili pejabat-pejabat negara dari Jerman dan Jepang yang dirasa

bertanggungjawab terhadap kejahatan-kejahatan dan kekejian pada PD II

walaupun dalam pembentukannya disinyalir sebagai suatu upaya yang

bersumber dari Victory’s Justice pihak sekutu sebagai pemenang PD II.


       Pemikiran terhadap pelanggaran berat HAM         melahirkan suatu

konsep internasionalisasi HAM. Hal ini mengembangkan pemikiran

bahwa HAM merupakan sesuatu yang hal yang harus diperhatikan setiap

negara di dunia dalam hal pemajuan penghormatan dan perlindungan

HAM di masing-masing negara. Konferensi HAM dunia pada tahun 1993

mengatakan:


       “Human rights are a legitimate concern for all nations and that

       their protection is a joint responsibility, especially in regard to
                                                                                              32



                 combating serious and grave violations occuring in any part of the

                 world”15


                 Seiring dengan itu, pelanggaran berat HAM juga dilandasi dengan

        prinsip yurisdiksi universal. Prinsip ini menerangkan bahwa hukum pidana

        suatu negara berlaku atas perbuatan pidana yang melanggar kepentingan

        masyarakat internasional sehingga perbuatan tersebut dikualifikasikan

        sebagai kejahatan internasional atau delicta jure gentium. Karya tulis

        Linda Malone mengatakan:


                 “Universal jurisdiction is based on the philosophy that when a

                 person violates international law in such a grotesque and profound

                 manner, all states have an obligation to prosecute.”16


        Oleh karena itu, yurisdiksi universal yang merupakan perluasan asas

        dalam hukum pidana internasional menerangkan kewajiban adanya suatu

        pertanggungjawaban individu dalam pelanggaran HAM berat. Hal ini

        selaras dengan pendapat Bruce Broomhall yang menggambarkan karakter

        khas dari hukum pidana internasional, yaitu:


                 1. Pertanggungjawaban individu.



15
  _______, 1993, UN World Conference of Human Rights, seperti yang tertulis dalam Rafael Edy
Bosko, 2008, Hand-Out Hukum dan Ham, Hak Asasi Manusia: Instrumen dan Kelembagaan
Internasional, Yogyakarta, hlm 4
16
  Malone, Linda, “Does Saddam Hussein Have Head of Stae Immunity?”,
http://law.case.edu/saddamtrial/entry.asp?entry_id=2, law.case.edu, diakses pada tanggal 20
April 2009
                                                                                           33



                2. Pertanggungjawaban pidana tersebut tidak tergantung dari

                    jabatan yang melekat pada seseorang.


                3. Pertanggungjawaban individual tersebut tidak tergantung

                    apakah       undang-undang       nasional     mengecualikan        dari

                    pertanggungjawaban tersebut.


                4. Pertanggungjawaban          dimaksud     mengandung        konsekuensi

                    penegakan hukum melalui mahkamah pidana internasional atau

                    melalui pengadilan nasional yang dilaksanakan pada prinsip

                    universal.


                5. Terdapat hubungan erat secara historik, praktek dan doktrin

                    antara hal-hal yang dilarang dari undang-undang dan landasan

                    hukum internasional pasca perang dunia kedua.17


                Pertanggungjawaban         pidana     terhadap      pelanggaran      HAM

        mensyaratkan adanya suatu upaya hukum nasional dari negara yang

        bersangkutan terlebih dahulu. Hal ini merupakan penghormatan terhadap

        kedaulatan suatu negara untuk dapat mengadakan suatu proses hukum

        terhadap warga negaranya sebelum berada di bawah yurisdiksi hukum

        internasional (exhaution of local remedies). Namun apabila semua upaya

        hukum domestik telah selesai ditempuh dan tidak memuaskan atau ada

        indikasi kuat bahwa upaya hukum domestik tersebut tidak jujur, tidak

17
 Bruce Broomhall, seperti yang tertulis dalam Eddy O.S Hiariej, 2008, Hand-Out Hukum dan
Ham, Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana, Yogyakarta, hlm 10
                                                                      34



efektif, dan ditunda-tunda tanpa ada alasan yang jelas maka hal ini dapat

dibawa ke hukum internasional, dalam hal ini suatu pengadilan

internasional   yang   bersifat   ad   hoc   ataupun   Mahkamah   Pidana

Internasional (ICC).


       Penegakan hukum pidana internasional yang dilakukan oleh ICC

mengisyaratkan adanya kewenangan untuk mengadili individu yang telah

melakukan kejahatan perang. Penegakan hukum oleh ICC juga

menempatkan semua orang sama di hadapan statuta ICC tanpa

membedakan kapasitas jabatan seperti jabatan kepala negara atau

pemerintahan, anggota pemerintahan atau parlemen, dan suatu dewan

perwakilan atau pejabat pemerintah.




G. Hipotesis




ICC sebagai instrumen penegak hukum pidana internasional memiliki

kewenangan untuk melakukan proses hukum terhadap individu-individu.

Hal ini berlaku tak terkecuali pejabat negara yang memiliki kekebalan

hukum, terutama kepala negara. Pelanggaran berat HAM yang terjadi di

wilayah darfur sejak tahun 2003 sudah memberikan dasar suatu proses

hukum terhadap individu pelaku oleh ICC.
                                                                       35



H. Metode Penelitian




1. Jenis Data


   A. Bahan     Hukum     Primer,     yaitu   ketentuan-ketentuan   hukum

      internasionla. Bahan-bahan ini dapat diperoleh, terutama dalam

      sumber-sumber hukum internasional, yaitu:


          Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa


          Statuta Roma


          Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik


          Resolusi Dewan Keamanan PBB 1556


          Resolusi Dewan Keamanan PBB 1564


          Resolusi Dewan Keamanan PBB 1593


          Putusan Pre-Trial Chamber 1 ICC No. ICC-02/05-01/09 pada

           tanggal 4 Maret 2009.


   B. Bahan     Hukum     Sekunder,     yaitu   bahan-bahan    yang   erat

      hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

      menganalisa serta memahami bahan hukum primer meliputi karya

      yang ada hubungannya dengan pokok bahasan yang akan diteliti

      baik dalam bentuk buku, skripsi, majalah, jurnal hukum, dan

      sebagainya.
                                                                     36



   C. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan tertulis yang menunjang

       penulisan hukum seperti:


          Kamus Hukum


          Kamus Besar Bahasa Indonesia


          Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan


          Kamus Bahasa Inggris-Indonesia




2. Lokasi Penelitian


   Penelitian ini akan dilakukan dengan teknik studi pustaka dengan

   mengambil lokasi penelitian pada:


   a. Perpustakaan     Fakultas   Hukum     Universitas   Gadjah   Mada

       Yogyakarta


   b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

       Yogyakarta


   c. Unit Perpustakaan II Universitas Gadjah Mada Yogyakarta


   d. Perpustakaan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam

       Indonesia Yogyakarta




3. Teknis Pengumpulan Data
                                                           37



Data-data yang dibutuhkan dikumpulkan melalui teknik studi

kepustakaan/dokumen, yakni dengan cara mencari bahan-bahan

hukum yang diperlukan melalui buku-buku literatur dan sumber

dokumentasi lainnya, untuk kemudian diklarifikasi berdasarkan

variabel permasalahan.
                                                                       38



4. Analisis Data


   Data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode

   kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk

   selanjutnya dianalisis berdasarkan kualitas data.


   Untuk memahami makna dari bahan-bahan yang diperoleh maka akan

   diinterpretasikan dengan jalan:


   a. Interpretasi gramatikal, yaitu mengetahui makna sesuatu dengan

      cara menfsirkan sesuai susunan kata/bunyi bahasanya.


   b. Interpretasi historis, yaitu untuk mengetahui sejarah lahirnya suatu

      peristiwa berdasarkan waktu dan tempat kejadiannya.


   c. Interpretasi dengan bahan intrinsik, yaitu penafsiran dengan

      berdasarkan pada bahan-bahan atau referensi lain yang mendukung




   Pada akhirnya, penarikan kesimpulan dengan cara berpikir:


   a. Deduksi, yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat abstrak ke

      hal-hal yang bersifat konkret.


   b. Induksi, yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat konkret ke

      hal-hal yang bersifat abstrak.
                                                                      39



I. Sistematika Penulisan Hukum


       Penulisan hukum ini dibahas dalam beberapa bab yang terdiri dari:


       Bab I berisi pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian,

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis, cara penelitian dan

sistematika penulisan hukum.


       Bab II berisi tinjauan umum mengenai hak imunitas, terdiri dari

pembatasan istilah hak imunitas dan pertanggungjawaban individu sebagai

subjek hukum internasional dalam pengadilan internasional


       Bab III berisi tinjauan umum mengenai pengadilan internasional,

dalam hal ini ICC (International Criminal Court). Pembahasan ini terdiri

dari Sejarah mahkama kejahatan internasional, pembatasan yurisdiksi ICC,

dan pengaruh hak imunitas kepala negara terhadap pelaksanaan yurisdiksi

ICC (pembahasan kasus Omar Al-Bashir)


       Bab IV berisi kesimpulan dan saran

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:1483
posted:8/19/2010
language:Indonesian
pages:39