COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Document Sample
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP Powered By Docstoc
					                                                          RHAMA LISTYA ASHARI
                                                                      0810322011
                                                         HUKUM BISNIS (KELAS C)
                      COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP




A. Pengertian Commanditaire Vennootschap (CV)
       Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap atau CV) ialah
Persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu
Komanditer ialah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai
pemasukan kepada Persekutuan, dan ia tidak ikut campur dalam pengurusan atau-pun
penguasaan dalam Persekutuan.
       Pengertian CV dijelaskan dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD). Dalam pasal itu disebutkan bahwa CV adalah perseroan yang
terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa
orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang pesero
atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang. Pada beberapa referensi lain,
pemberian pinjaman modal atau biasa disebut inbreng, dapat berbentuk selain uang,
misalnya benda atau yang lainnya.
       Dari ketentuan pasal itu terlihat bahwa di dalam CV terdapat dua alat
kelengkapan, yaitu pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng (pesero
aktif, pesero komplementer) dan pesero yang memberikan pinjaman uang (pesero pasif,
pesero komanditer).
       Perbedaan pandangan mulai muncul ketika membicarakan mengenai tata cara
pendirian CV. Tidak seperti badan usaha Firma, yang cara pendaftarannya dijelaskan di
dalam KUHD, tata cara pendaftaran CV justru tidak diatur di dalam KUHD.
       Sebagian akademisi dan praktisi hukum berpendapat, persekutuan komanditer
dapat didirikan hanya berdasarkan perjanjian di bawah tangan. Artinya, perjanjian
cukup dilakukan di antara para pesero komplementer dan pesero komanditer. Sementara
sebagian yang lain berpendapat sebaliknya, dimana pendirian sebuah CV haruslah
melalui akta otentik di hadapan notaris. Setelah itu, akta pendirian harus didaftarkan ke
Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan di dalam Tambahan
Berita Negara RI. Pada praktiknya di Indonesia, pandangan yang terakhir disebutkan
yang lazim dipraktikkan.
                                                        RHAMA LISTYA ASHARI
                                                                    0810322011
                                                       HUKUM BISNIS (KELAS C)
        Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan
modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng
yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun
kegiatan usaha perusahaan. Sehingga dalam Persekutuan Komanditer terdapat 2 macam
sekutu, yaitu :
   a. sekutu kerja atau sekutu Komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus
        Persekutuan; dan
   b.   sekutu tidak kerja atau sekutu Komanditer adalah tidak mengurus Persekutuan
        dan hanya memberikan inbreng saja.
Ciri dan Sifat CV:
   1. Sulit untuk menarik modal yang telah disetor
   2. Modal besar karena didirikan oleh banyak pihak
   3. Mudah mendapat kredit pinjaman
   4. Ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas, dan ada yang
        pasif tinggal menunggu keuntungan
   5. Relatif mudah untuk didirikan
   6. Kelangsungan hidup CV tidak menentu


B. Dasar Pengaturan Commanditaire Vennootschap (CV)
        Persoalan Firma diatur dalam Pasal 16 s/d 35 KUHD, sementara Pasal 19, 20
dan 21 adalah aturan untuk Persekutuan Komanditer. Pasal 19 (a) KUHD mengatur
bahwa “Persekutuan secara melepas uang/Persekutuan komanditer, didirikan atas satu
atau beberapa orang yang bertanggung-jawab secara pribadi untuk keseluruhan dengan
satu atau beberapa orang pelepas uang”. Terdapatnya aturan Persekutuan komanditer
diantara/ didalam aturan mengenai firma, karena Persekutuan komanditer juga termasuk
kedalam bentuk firma dalam arti khusus, yang kekhususannya terletak dari adanya
persekutuan komanditer, sementara sekutu jenis ini tidak ada pada bentuk firma (yang
ada dalam firma hanya bentuk “sekutu kerja” atau “Firma”).
                                                         RHAMA LISTYA ASHARI
                                                                     0810322011
                                                        HUKUM BISNIS (KELAS C)
C. Jenis Persekutuan Komandite r
       Dalam perkembangannya, terdapat beberapa bentuk persekutuan komanditer.
Pertama adalah persekutuan komanditer murni. Dalam bentuk yang paling sederhana
ini, hanya terdapat satu pesero komplementer dan beberapa pesero komanditer.
       Bentuk yang kedua adalah persekutuan komanditer campuran. Bentuk ini
biasanya terjadi pada persekutuan firma yang sedang membutuhkan tambahan modal.
Pihak yang mau memberikan tambahan modal itu bertindak seba gai pesero komanditer.
Sementara pesero firma secara otomatis akan menjadi pesero komplementer.
       Sedangkan bentuk ketiga dari CV adalah persekutuan komanditer bersaham.
Dalam bentuk ini, perseroan menerbitkan saham dengan tujuan untuk memudahkan
penarikan kembali modal yang telah disetorkan. Tiap pesero komplementer dan
komanditer memegang saham yang tidak dapat diperjualbelikan ini.


D. Pendirian CV
       Mengenai hal ini tidak ada pengaturan khusus bagi CV, sehingga dalam
pendirian CV adalah sama dengan pendirian F irma, bisa didirikan secara lisan
(konsesuil diatur dala Pasal 22 KUHD dikatakan bahwa tiap-tiap perseroan firma harus
didirikan dengan AKTA OTENTIK, akan tetapi ketiadaan akta demikian, tidak dapat
dikemukakan untuk merugikan publik / pihak ketiga). Pada prakteknya di Indonesia
telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan Akta
Notaris (Otentik), didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, dan
diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I.
Karena adanya kesamaan dalam pendirian tersebut dengan Firma, maka tahap-tahap
pendirian CV adalah sebagai berikut :
1. Pasal 23 KUHD mewajibkan pendiri Firma (yang juga berlaku juga pada CV) untuk
   mendaftarkan akta pendiriannya kepada Panitera PN yang berwenang, dan yang
   didaftarkan hanyalah akta pendirian firma (atau CV) atau ihtisar res minya saja
   (Pasal 24 KUHD)
2. Para pendiri CV diwajibkan untuk mengumumkan ihtisar resmi akta pendiriannya
   dalam Tambahan Berita Negara R.I. (Pasal 28 KUHD); kedua pekerjaan ini bisa
   dilimpahkan kepada Notaris yang membuat akta.
                                                         RHAMA LISTYA ASHARI
                                                                     0810322011
                                                        HUKUM BISNIS (KELAS C)


Adapun ihtisar isi resmi dari Akta Pendirian CV meliputi :
   a. nama lengkap, pekerjaan & tempat tinggal para pendiri;
   b. penetapan nama CV;
   c. keterangan mengenai CV itu bersifat umum atau terbatas untuk menjalankan
        sebuah perusahaan cabang secara khusus;
   d. nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama
        persekutuan;
   e. saat mulai dan berlakunya CV;
   f.   clausula-clausula lain penting yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap
        sekutu pendiri;
   g. Pendaftaran akta pendirian ke PN harus diberi tanggal;
   h. Pembentukan kas (uang) dari CV yang khusus disediakan bagi penagih dari
        pihak ketiga, yang jika sudah kosong berlakulah tanggung jawab sekutu secara
        pribadi untuk keseluruhan;
   i.   Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas
        nama persekutuan.


E. Pertanggungjawaban hukum
        Dalam melangsungkan kegiatan usahanya, aktivitas bisnis CV dilakukan oleh
para pesero aktifnya. Mereka lah yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan
pengurusan atau bekerja di dalam perseroan tersebut. Bahkan jika ditarik lebih jauh,
para pesero komplementer ini juga dapat dimintakan tanggung jawab secara tanggung
renteng atas perikatan-perikatan perseroanya.
        Di sisi lain, para pemberi modal atau pesero komanditer, tidak bisa terlibat
dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Hal tersebut diatur secara tegas di dalam Pasal
20 KUHD yang menjelaskan bahwa pesero komanditer ini tidak boleh melakukan
tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, meskipun ada
pemberian kuasa sekalipun.
        Implikasinya, pesero komanditer tidak perlu ikut memikul beban kerugian yang
jumlahnya lebih besar dari modal yang disetorkannya ke perusahaan. Namun jika pesero
komanditer terbukti ikut menjalankan perusahaan sebagaimana yang dilakuka n pesero
                                                         RHAMA LISTYA ASHARI
                                                                     0810322011
                                                        HUKUM BISNIS (KELAS C)
komplementer dan mengakibatkan kerugian perusahaan, maka sesuai dengan Pasal 21
KUHD, pesero komanditer ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap
semua utang dan perikatan perseroan tersebut.


F. Kewajiban Pajak
        Merujuk pada UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang menyebutkan
bahwa Badan sebagai subjek pajak adalah sekumpulan orang atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usa ha tetap dan
bentuk badan lainnya.
        Dari definisi Badan di atas jelas bahwa persekutuan komanditer termasuk ke
dalam subjek pajak. Sehingga secara umum CV juga berkewajiban mendaftarkan diri
untuk mendapatkan NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana perseroan
terbatas.


G. Berakhirnya Persekutuan Komanditer
        Karena pada hakekatnya persekutuan komanditer adalah persekutuan perdata,
maka berakhirnya persekutuan komanditer adalah sama dengan persekutuan perdata
yang diatur dalam Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUHPerdata.
        Pasal 1646 KUH Perdata menyebutkan bahwa paling tidak ada 4 hal yang
menyebabkan persekutuan berakhir yaitu, lewatnya masa waktu perjanjian persekutuan,
musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan,
kehendak dari sekutu, dan jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah
pengampuan atau dinyatakan pailit.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3364
posted:8/18/2010
language:Uzbek
pages:5
Description: COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) persekutuan komanditer, sebuah badan usaha