FUNGSI HUKUM DAN ASAS-ASAS DASAR NEGARA HUKUM

Document Sample
FUNGSI HUKUM DAN ASAS-ASAS DASAR NEGARA HUKUM Powered By Docstoc
					                                 FUNGSI HUKUM
                     DAN ASAS-ASAS DASAR NEGARA HUKUM
                           ( Drs. Abd. Choliq, S.H., M.H. )


A. PENDAHULUAN
         Yang namanya fungsi itu dimana-mana dan dalam konteks apapun sangat
  menentukan segalanya, dalam konteks rumah tangga kalau suami atau isteri sudah
  tidak dapat menjalankan fungsinya akan hancur, manusia diberi akal oleh Yang Maha
  Kuasa namun kalau akal itu tidak berfungsi, maka manusia itu akan mendapatkan
  gelar manusia gila, peralatan di perusahaan industri kalau tidak berfungsi akan macet
  perusahaan industri tersebut, begitu pula hukum jika tidak berfungsi hukum, maka
  akan rusaklah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan demikian betapa
  pentingnya fungsi hukum.


B. FUNGSI HUKUM
           Diantara fungsi-fungsi     hukum, maka ada dua fungsi hukum menurut
  Bernard, yaitu :
  1. Hukum mengemban fungsi ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan hidup,
     nilai-nilai budaya dan nilai keadilan.
  2. Hukum mengemban fungsi instrumental yaitu sarana untuk menciptakan dan
     memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan
     nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta pengadaban
     masyarakat dan sarana pembaharuan masyarakat (mendorong, mengkanalisasi dan
     mengesahkan perubahan masyarakat) ( Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang
     Struktur Ilmu Hukum, 2000, Bandung, Mandar maju, Cet. II, hal. 189).


C. ASAS DASAR NEGARA HUKUM
           Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, hukum memegang
  peranan didalam negara tersebut, yang berintikan unsur-unsur dan asas-asas dasar,
  sebagai berikut :
   1. Asas pengakuan dan perlindungan martabat serta kebebasan manusia, kebebasan
       individu, kelompok, masyarakat etnis, masyarakat nasional.
   2. Asas kepastian hukum, warga masyarakat bebas dari tindakan pemerintah dan
        pejabatnya yang tidak dapat diprediksi dan sewenang-wenang. Implementasi
        asas ini menuntut dipenuhinya :
          -   Syarat   legalitas dan   konstitusionalitas,   tindakan   pemerintah dan
              pejabatnya    bertumpu   pada   perundang-undangan        dalam   kerangka
              konstitusi.
          -   Syarat Undang-Undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang
              cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan.
          -   Syarat perundang-undangan hanya mengikat warga masyarakat setelah
              diundangkan dan tidak berlaku surut ( Non Retroaktif).
          -   Asas peradilan bebas terjaminnya obyektifitas, imparsialitas, adil dan
              manusiawi.
          -   Asas bahwa Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan alasan
              hukum tidak ada atau tidak jelas ( Asas Non Miquet)
   3. Asas persamaan ( Similia Similibus). Pemerintah dan pejabatnya harus
        memberikan perlakuan sama kepada warganya dan Undang-Undang berlaku
        sama untuk semua orang.
   4. Asas Demokrasi. Yaitu berkenaan dengan cara pengambilan keputusan. Tiap
        warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk
        mempengaruhi putusan dan tindakan pemerintah.
   5. Asas Pemerintah dan Pejabatnya mengemban fungsi melayani rakyat (Ibid, hal.
        199-201). .


D. KESIMPULAN
  1. Bahwa hukum berfungsi mewujudkan ketertiban, stabilitas, keadilan dan
       menciptakan masyarakat yang cerdas dan beradab.
  2.   Bahwa asas dasar negara hukum adalah terlindunginya kehidupan individu dan
       kelompok, tidak adanya kesewenang-wenangan, pemberlakuan hukum tidak
       pandang bulu, kebebasan kritik membangun kepada Pemerintah dan Pemerintah
       dan Pejabatnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dalam program dan
       implementasinya.