TINJAUAN SINGKAT TERHADAP PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING DI by oem57078

VIEWS: 1,222 PAGES: 28

									                                                                             Opini


       TINJAUAN SINGKAT TERHADAP PERWAKILAN PERUSAHAAN
                    PERDAGANGAN ASING DI INDONESIA
                              Ari Wahyudi Hertanto


A. Pendahuluan
       Indonesia merupakan negara yang ada dan keberadaannya diperoleh melalui
perjalanan sejarah yang cukup panjang dan dengan segala perjuangannya berhasil
memperoleh pengakuan dunia internasional dengan asas negara nusantara (wawasan
nusantara) dalam penentuan wilayah negara yang meliputi seluruh daratan, pulau
dan laut sekelilingnya. Tidak dipungkiri bahwa kemajemukan masyarakat dan
potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik dalam bentuk sumber daya
manusia maupun sumber daya alam serta potensi-potensi lainnya yang masih belum
digali merupakan aset yang sangat bernilai tinggi dan sangat strategis tetapi masih
tidak dioptimalkan. Namun, sebelum penulis menguraikan lebih lanjut perlu kiranya
untuk disampaikan bahwa pokok-pokok pikiran yang dimuat dalam tulisan ini
merupakan bagian dari penelitian yang telah disampaikan kepada Departemen
Perindustrian dan Perdagangan pada bulan Nopember 2001 yang silam dan
informasi yang dipaparkan dalam tulisan ini merupakan bagian dari proses
pembaharuan terhadap kondisi terakhir dari aktivitas dan sepak terjang para pelaku
bisnis dari mancanegara yang tengah berlangsung pada saat ini.
       Dengan turut memperhatikan faktor-faktor sebagaimana yang telah
diuraikan diatas, maka Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi incaran
para investor asing sebagai lokasi penanaman modal dan usaha. Komponen-
komponen yang turut menjadi daya tarik bagi investor asing selain sumber kekayaan
alam yang tersedia dan sumber daya manusia yang banyak, secara lebih mendalam
lagi adalah tingkat populasi masyarakat Indonesia. Tingginya tingkat populasi
masyarakat Indonesia mengakibatkan harga tenaga kerja Indonesia relatif murah dan
bersaing dengan tenaga kerja mancanegara lainnya seperti China. Namun, perlu




www.pemantauperadilan.com                                                        1
                                                                            Opini


diperhatikan bahwa tidak jarang komitmen dari segelintir tenaga kerja Indonesia
dipandang merugikan para pengusaha, dimana terdapat kelompok-kelompok pekerja
yang berbuat nakal terhadap pemberi kerja mereka, yang notabene adalah para
investor asing.
       Peran serta negara-negara asing dalam proses pembangunan negara Republik
Indonesia dipandang sebagai suatu hal yang penting dan signifikan. Secara tegas,
ketergantungan Indonesia terhadap adanya peran investor asing dimaksud
diimplementasikan dalam berbagai bentuk kerjasama, bantuan dan alih teknologi
serta berbagai macam pendayagunaan tenaga asing lainnya, yang secara umum
masih sangat dibutuhkan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa
dalam kondisi perekonomian dipenghujung tahun 2002 ini adalah merupakan suatu
kondisi yang hampir dapat dikatakan mustahil untuk dilakukannya pemulihan
perekonomian bangsa Indonesia tanpa didukung keberadaan investor asing.
Alternatif lain yang dimiliki oleh Indonesia adalah dengan mengajukan permohonan
terhadap institusi perbankan ataupun moneter internasional untuk bersedia
memberikan kucuran dana pinjaman dan bantuan atau dalam bentuk apapun juga
guna menunjang perekonomian negara, tetapi tidak jarang pada prakteknya harus
dibayar mahal oleh negara yang tidak semata-mata berupa pengembalian pinjaman
pokok berikut bunga serta ikutan lainnya, melainkan juga dengan kondisi-kondisi
dan prasyarat-prasyarat lainnya yang harus dipenuhi oleh pemerintah yang
bertindak untuk dan atas nama bangsa dan negara sebagai kompensasi pemberian
pinjaman atau dana bantuan dimaksud.
       Tulisan ini disusun dengan dilatarbelakangi oleh suatu dasar pemikiran agar
dapat dibuat pemetaan secara lebih mendalam tentang aspek-aspek yang
berhubungan langsung dengan investor asing, dalam hal ini terutama penulis
berkeinginan untuk secara khusus meninjau bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan
oleh para pelaku bisnis mancanegara, yang lebih ditekankan pada perwakilan
perdagangan asing dikaitkan dengan lingkup perundang-undangan dan peraturan-




www.pemantauperadilan.com                                                       2
                                                                           Opini


peraturan baik yang bersifat administratif maupun teknis yang mengatur bidang
tersebut.
       Sebelum dikaji secara lebih mendalam lagi, secara umum kantor klasifikasi
perwakilan asing di Indonesia dibedakan berdasarkan jenis, maksud dan tujuan dari
didirikannya. Kantor-kantor tersebut dibedakan berdasarkan 3 (tiga) kategori umum
sebagai berikut:
1. Kantor perwakilan asing yang didirikan dan tunduk pada ketentuan Badan
   Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM"), yang tunduk pada ketentuan Ketua
   BKPM melalui Surat Keputusan BKPM No.38/SK/1999 tentang Pedoman dan
   Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka
   Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Indonesia,
   yang dikeluarkan pada beserta seluruh ketentuan peraturan pelaksanaannya.
2. Kantor perwakilan asing dibidang jasa konstruksi. Kantor ini lingkup bidangnya
   sangat spesifik, sehingga khusus untuk pendiriannya tunduk pada ketentuan
   Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.50/PRT/PRT/1991.
3. Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing yang berada dibawah
   pengaturan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
   sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan
   Perdagangan No.402/MPP/Kep/11/1997 tentang Ketentuan Perizinan usaha
   Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.


       Dari ketiga uraian singkat tersebut diatas, maka dalam rangka penyusunan
tulisan ini akan lebih ditekankan pada kantor perwakilan perusahaan perdagangan
asing sebagaimana yang dijelaskan pada butir 3 tersebut di atas. Namun, penulis
menilai perlu untuk dilakukan penjabaran secara umum tentang ketiga bentuk
kantor perwakilan sebagaimana tersebut di atas, sebagai bahan perbandingan dari
lingkup kerja dan batasan-batasan kewenangan yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.




www.pemantauperadilan.com                                                      3
                                                                            Opini


      Tulisan ini akan melakukan spesifikasi terbatas hanya pada lingkup
pembahasan korelasi antara peraturan-peraturan yang berlaku dan mengatur tentang
perwakilan perusahaan perdagangan asing dengan ketentuan-ketentuan yang
mengatur mengenai masalah ketenagakerjaan.
      Penyusunan tulisan ini dilakukan dengan alasan indikasi banyaknya
pelanggaran   ataupun   pelampauan    wewenang     terhadap   peraturan/ketentuan
Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia yang mengatur tentang Tenaga Kerja
Asing di Indonesia, yang salah satunya adalah ketentuan yang mensyaratkan
wilayah kerja kantor perwakilan perdagangan diwajibkan berlokasi didaerah
propinsi tingkat I. Namun, pada kenyataannya sering pula dijumpai kantor
perwakilan tersebut melakukan operasinya di daerah Kabupaten Tingkat II.
      Kendala-kendala tersebut timbul sebagai salah satu pelanggaran, tetapi
bilamana ditelaah secara lebih mendalam lagi sebenarnya terdapat suatu benturan
hukum yang secara teknis identik dengan inter governmental policy impact, atau
dengan kata lain terjadi gesekan antar institusi kepemerintahan sehubungan dengan
kebijakan yang telah dikeluarkan yang terjadi baik yang terkait secara langsung
maupun tidak langsung berkenaan dengan kantor perwakilan dimaksud maupun
dengan departemen dan instansi terkait yang berhubungan langsung dengan
didirikannya perusahaan perwakilan dimaksud. Sehingga dan oleh karenanya
diperlukan adanya suatu tatanan yang tidak semata-mata normatif dan proforma,
melainkan perlu adanya suatu kebijakan tegas yang mencantumkan tidak semata-
mata hak dan kewajiban tetapi juga meliputi sanksi baik administratif maupun
pidana dengan melihat dari derajat pelanggaran yang terjadi, sehubungan dengan
tata cara pendirian perwakilan perusahaan perdagangan di Indonesia.
      Ide semacam ini tidak akan terwujud selama tidak dan/atau belum
terbentuknya suatu sinergi kerja yang baik antara departemen dan instansi-instansi
terkait. Alasan fundamental dari gagasan ini dikarenakan kurangnya koordinasi
dalam antara departemen dan instansi terkait, sehingga timbul over lapping dalam




www.pemantauperadilan.com                                                       4
                                                                            Opini


pelimpahan wewenang maupun pembagian tugas. Salah satu bentuknya terdapat
dalam perumusan suatu kebijakan yang hanya dikeluarkan secara mandiri oleh salah
satu departmen atau instansi yang tidak terlebih dahulu dikoordinasikan dan/atau
dikonsultasikan dengan departemen atau insatansi terkait lainnya. Oleh karenanya
secara aktual akan terjadi gesekan kepentingan yang seharusnya merupakan
tanggungjawab bersama. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah akan terdapat
pihak-pihak yang secara jelas mengalami kerugian akibat ketidakjelasan sistem yang
dijalankan oleh masing-masing departemen dan instansi.
       Pada lingkup pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang timbul dan
perlu untuk mendapatkan solusi yang optimal guna mengatasi permasalahan yang
timbul, antara lain yaitu:
1. Esensi dari dilaksanakannya penulisan ini dilaksanakan sehubungan dengan
   terjadinya gesekan kepentingan dan kebijakan yang dipandang sebagai suatu hal
   yang kurang sehat dan menghambat dinamika dari efisiensi kerja, yang dalam hal
   ini dikhususkan kepada inter departement policy antara Departemen
   Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dengan Departemen Tenaga
   Kerja Republik Indonesia.
2. Kurangnya koordinasi atau aplikasi penerapan kebijakan/peraturan yang secara
   signifikan menunjukan perbedaan yang bersifat prinsipiil, secara umum
   bukanlah merupakan suatu hal baru. Tetapi justru diperlukan adanya suatu
   sistem-sistem dan pola-pola macam apa yang dapat diterima atau setidaknya
   dapat ditolerir oleh lembaga-lembaga yang mengeluarkan kebijakan, agar dapat
   terjadi suatu kesinambungan yang bersifat paralel dan sistematis serta
   mempermudah seluruh pihak yang berhubungan baik secara langsung ataupun
   tidak langsung, dan dengan berpedoman pada dasar pemikiran tentang
   bagaimana mengatasi timbul suatu permasalahan sehingga dapat terhindarkan
   penyelesaian permasalahan.




www.pemantauperadilan.com                                                       5
                                                                           Opini


3. Perubahan secara radikal selalu akan menimbulkan reaksi keras dari berbagai
   pihak, namun perubahan yang dilakukan secara bertahap dipandang kurang
   dapat mengikuti laju perkembangan yang terjadi. Penekanan diadakannya
   penelitian ini berkaitan erat dengan peran serta perusahaan asing yang hidup
   dalam arus dinamika perubahan yang cepat dan pesat. Oleh karenanya peneliti
   dalam proses pengkajian ini didasarkan pada prinsip independen, kejujuran, dan
   objektifitas yang tinggi akan mengkaji secara umum mengenai efektifitas
   penerapan kebijakan-kebijakan yang telah diberlakukan oleh Departemen
   Perindustrian dan Perdagangan dan Departemen Tenaga Kerja dalam
   menghadapi penyelesaian kasus perwakilan perusahaan perdagangan asing di
   Indonesia.
4. Ketidakadaannya peraturan dalam tingkat perundang-undangan maupun
   peraturan perlaksanaan yang memperbaharui peraturan-peraturan yang berlaku
   dalam lingkup perwakilan perusahaan asing yang menurut hemat penulis telah
   memiliki rentang waktu yang sangat lama, tetapi belum terdapat tanda-tanda
   akan diberlakukannya baik dalam bentuk peraturan baru, perubahan, revisi
   maupun peraturan pelaksana dari peraturan-peraturan yang telah ada dan
   berlaku.


      Tulisan tentang perwakilan perusahaan perdagangan asing ini bersifat
normatif yuridis dengan mengkaji lebih jauh efektifitas dan efisiensi berdasarkan
ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan turut menggunakan metode sampling
terhadap kasus-kasus yang dianggap relevan. Oleh karenanya secara umum tulisan
ini disusun dan dibuat berdasarkan Kajian normatif dan yuridis ini akan dilakukan
dengan penelusuran data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dan
penulis mencoba menelusuri penulisan-penulisan maupun karya-karya ilmiah yang
menunjang, yang kemudian antara hasil penelitian tersebut dibaurkan dengan
kondisi faktual yang terjadi. Perumusan dari hasil penelitian ini akan dituangkan




www.pemantauperadilan.com                                                      6
                                                                           Opini


dalam beberapa bab sesuai dengan kronologis duduk permasalahan sampai dengan
alternatif solusi yang ditawarkan serta akan ditambah dengan adalan bab tambahan
yang menekankan pada hal-hal yang perlu diantisipasi sehubungan dengan
koneksitas perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya
seputar perwakilan perusahaan perdagangan asing. Sehingga pengaturan bab-bab
dalam kerangka penyusunan ini masih terbuka peluang untuk dilakukan
penyesuaian menurut kajian dan pembahan masalah.
      Pembatasan terhadap tulisan ini akan dilakukan ekslusif terhadap ketentuan-
ketentuan tentang perwakilan perusahaan perdagangan asing di Indonesia yang
dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang merujuk pada
ketentuan di atasnya, yaitu undang-undang dan Keputusan Presiden Republik
Indonesia. Pada kenyataannya permasalahan ini timbul dikarenakan adanya
Keputusan Menteri Perindustrian yang berkaitan dengan masalah ketenaga kerjaan
pada perusahaan perwakilan dimaksud. Kualifikasi ini penulis berikan berdasarkan
pertimbangan agar tidak terjadi bias pokok pembahasan, mengingat begitu
banyaknya peraturan-peraturan yang terintegrasi dengan tata cara pendirian,
perizinan dan prosedur sehubungan dengan permasalahan ini, salah satunya adalah
dengan diberlakukanya ketentuan tentang otonomi daerah.
      Sasaran penelitian ini adalah agar tercipta suatu iklim usaha yang dapat
mendorong arus invetasi yang mengalir ke Indonesia, sehingga taraf hidup dan
tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan akan semakin membaik. Tidak
dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia tidak dapat sepenuhnya mandiri tanpa
keberadaan rekanan asing yang secara yang memiliki sumber teknologi dan dana
yang dibutuhkan oleh negara Republik Indonesia. Oleh karenanya Keputusan
Presiden Republik Indonesia No.90 tahun 2000 tertanggal 10 Juli 2000 tentang
Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (Keppres No.90/2000) bertujuan membuka
peluang perusahaan-perusahaan induk asing untuk melakukan evaluasi pasar yang




www.pemantauperadilan.com                                                      7
                                                                               Opini


terjadi di Indonesia, dengan harapan agar para investor asing tersebut nantinya akan
menanamkan modal atau kembali menanamkan modalnya di Indonesia.
       Penelitian ini dilakukan guna mencari pemecahan dan terobosan-terobosan
aktual agar sistem dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dengan turut
meminimalisir terjadinya inter departement policy impact.


B. Pembahasan.
1. Umum.
       Minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia berdasarkan
informasi yang penulis terima dari pejabat BKPM menurun secara drastis hingga
70% (tujuh puluh persen). Hal dimaksud sejalan dengan pendapat yang dilontarkan
oleh Aburizal Bakrie dalam Surat Kabar Harian Kompas, yang menyatakan bahwa
“tahun 2003 jangan harap investasi asing masuk ke negeri ini, jika kebijakan
perdagangan tidak berpedoman terhadap kebijakan ketenagakerjaan, sehingga
pengangguran tidak tidak akan pernah bisa diatasi.” Pendapat tersebut turut
ditambahkan dengan kondisi yang didukung dengan data-data bahwa dengan
hengkangnya para investor asing dari Indonesia mengakibatkan dampak pada
tingkat pengangguran usia produktif di Indonesia, yang pada dewasa ini berkisar
kurang lebih 40 juta orang, sedangkan untuk setiap tahunnya tenaga kerja siap pakai
ataupun lulusan berbagai macam lapisan pendidikan berjumlah kurang lebih 2,5 juta
orang. Oleh karenanya, permasalahan ini harus dapat sesegera mungkin diatasi guna
mengurangi krisis perekonomian yang berkepanjangan dan dengan turut
memperhatikan     dampak    berskala   nasional yang    ditimbulkan,   serta   dapat
mempengaruhi faktor keamanan dan ketertiban bangsa.
       Kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) pada perusahaan perdagangan asing
tidak dapat dielakkan, karena disamping masih terbatasnya kemampuan, keahlian
dan ketrampilan tenaga-tenaga kerja Indonesia dibidang perdagangan, juga berkaitan




www.pemantauperadilan.com                                                         8
                                                                               Opini


dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki pada
kegiatan bidang usaha tertentu.[2]
       Berkaitan dengan hal tersebut, maka sudah barang tentu kita dapat
memahami bahwa sampai saat ini sebagian besar masyarakat kita masih tergolong
tradisional dan konvensional. Namun, dibalik kondisi yang serba terbatas ini
Indonesia, menyadari bahwa masyarakatnya memiliki potensial sebagai pasar dari
produk-produk luar. Menyikapi keadaan yang demikian, perusahaan-perusahaan
asing ingin melakukan ekspansi penjualan atas produk-produknya. Oleh karenanya
tidak sedikit perusahaan-perusahaan asing yang melakukan kegiatan promosinya di
Indonesia. Tetapi sebaliknya, karena sifat masyarakatnya masih tradisional dan
konvensional tersebut, maka produk-produk yang dihasilkan, mulai dari kelompok
masyarakat pengusaha kelas menengah ke bawah, maupun pada kalangan industri
kelas nasional pun turut menarik minat pangsa pasar asing. Tidak sedikit dari para
pengusaha asing yang turut melakukan pemasaran terhadap produk lokal Indonesia
dan bertindak sebagai perwakilan dagangnya di Indonesia berstatus sebagai Selling
Agent, Manufacturing Agent, maupun Buying Agent.
       Menghadapi derasnya arus globalisasi dan teknologi, Pemerintah Indonesia
turut memberikan perhatian yang serius terhadap sektor perwakilan perusahaan
asing dengan mengeluarkan Keppres No.90/2000. Secara tegas pada bagian
menimbang dalam Keppres tersebut disebutkan, bahwa untuk lebih menarik
perusahaan asing untuk mendirikan kantor perwakilan di Indonesia, dipandang
perlu untuk menyempurnakan kembali ketentuan pendirian kantor perwakilan
perusahaan asing sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden No.53 tahun
1983.[3]
       Merujuk pada Keppres No.90/2000 tersebut di atas sebenarnya jelas, bahwa
pemerintah tetap mengharapkan peran serta perusahaan-perusahaan asing. Namun,
implementasi dari Keppres dimaksud masih merujuk pada ketentuan peraturan-
peraturan terdahulu dan relatif sampai dengan saat belum terdapat perubahan.




www.pemantauperadilan.com                                                         9
                                                                              Opini




Iklim investasi di Indonesia pada masa sekarang ini dipandang kurang mendukung
para investor asing dalam melakukan kegiatan penanaman modalnya. Hal tersebut
terkait dengan masalah sistem perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang
belum atau bahkan tidak dapat berjalan dengan semestinya, sehingga timbul animo
negatif dari para investor yang dalam kapasitas bisnis mereka merasa dipersulit
melalui birokrasi yang berbelit. Dilain sisi, pemerintah tetap meminta para investor
untuk tetap tidak beranjak dari Indonesia. Untuk menahan para pengusaha asing kali
ini pemerintah harus melipat gandakan keseriusannya dikarenakan nasib bangsa dan
negara merupakan taruhannya. Fakta yang telah terjadi adalah dengan hengkangnya
beberapa raksasa industri seperti Aiwa, Nike International dan Sony dari Indonesia.


2. Beberapa Bentuk Kantor Perwakilan di Indonesia
       Sebelum beranjak lebih jauh lagi, ada baiknya kita mengkaji dan memberikan
sedikit bahan perbandingan secara lebih dalam mengenai beberapa kantor
perwakilan asing yang eksistensinya diperkenankan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
a. Kantor perwakilan asing yang didirikan dan tunduk pada ketentuan Badan
   Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM"), yang tunduk pada ketentuan Ketua
   BKPM melalui Surat Keputusan BKPM No.38/SK/1999 tentang Pedoman dan
   Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka
   Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Indonesia
   (“SK-38”), yang dikeluarkan pada beserta seluruh ketentuan peraturan
   pelaksanaannya.
   Merujuk pada ketentuan pada Bagian C SK-38, mengatur tentang kantor
   perwakilan wilayah perusahaan asing, dimana dalam pasal 11 SK-38 dinyatakan
   sebagai berikut:




www.pemantauperadilan.com                                                         10
                                                                              Opini


  (1) Pendirian Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing (KPWPA) diluar
     bidang keuangan wajib memperoleh izin dari Meninves/Kepala BKPM;
  (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan 2 (dua)
     rangkap dengan menggunakan formulir KPWPA sebagaimana terdapat pada
     Lampiran 3, kepada Meninves/Kepala BKPM;
  (3) Izin-izin pendirian KPWPA dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, dan
     disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Izin dengan tembusan
     kepada instansi-instansi sebagai berikut:
     (a) Menteri Keuangan;
     (b) Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
     (c) Menteri Tenaga Kerja;
     (d) Kantor Perwakilan Republik Indonesia dinegara asal perusahaan asing;
     (e) Kedutaan/Perwakilan dari negara asal perusahaan asing di Jakarta;
     (f) Ketua Badan Koordinasi Penanaman Daerah yang bersangkutan.[4]


  Berdasarkan isi dari pasal 11 tersebut di atas jelas bahwa klasifikasi kantor
  perwakilan sebagaimana yang dimaksud dalam butir ini adalah sebagai Kantor
  Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing, dengan kata lain kantor perwakilan
  tersebut berkedudukan sebagai lembaga perwakilan asing yang ditunjuk oleh
  perusahaan induk/prinsipalnya dan bertugas untuk mengawasi jalannya
  perusahaan-perusahaan yang berada di bawah bendera yang sama dan bergerak
  dibidang bisnis dan industri, dan berada wilayah regional kantor perwakilan
  asing dimaksud yang didirikan diluar wilayah teritorial negara Republik
  Indonesia.
  Kantor perwakilan untuk selanjutnya bertugas mengadakan pengawasan,
  koordinasi dan supervisi dengan perusahaan-perusahaan yang berada dalam
  lingkup      tanggungjawabnya,   untuk   kemudian    dilaporkan   kinerja    dan
  produtivitasnya kepada perusahaan induk/prinsipal.




www.pemantauperadilan.com                                                       11
                                                                          Opini




b. Kantor perwakilan asing dibidang jasa konstruksi. Karena lingkup bidangnya
   sangat spesifik, sehingga khusus untuk maksud pendirian kantor perwakilan
   dibidang jasa konstruksi tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan
   Umum No.50/PRT/1991 tentang Perizinan Perwakilan dibidang Jasa Konstruksi
   (“Permen No.50/PRT/1991”).
   Berhubung dihapusnya keberadaan Departemen Perkerjaan Umum, maka secara
   setiap pengurusan kantor perwakilan bidang jasa konstruksi dilakukan dibawah
   koordinasi Kantor Wilayah Pekerjaan Umum Bidang Jasa Konstruksi.
   Sebagaimana hasil riset lapangan kami yang mengkonfirmasikan tentang
   kemungkinan untuk dilakukannya perubahan terhadap Permen No.50/PRT/1991
   rencananya   akan   dilakukan   perubahan   ataupun   dikeluarkan   peraturan
   perundang-undangan yang baru berikut peraturan pelaksanaannya yang
   semestinya sudah diberlakukan pada pertengahan tahun 2000.[5] Oleh sebab itu
   Permen No.50/PRT/1991 dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan saat ini.
   Kantor perwakilan bidang jasa konstruksi ini merupakan suatu bentuk
   perusahaan perwakilan dalam rangka kerjasama dengan perusahaan jasa
   konstruksi lokal atau bidang usaha lain yang memerlukan bantuan berupa dari
   perusahaan konstruksi asing, yang akhirnya dituangkan dalam suatu mekanisme
   joint venture agreement. Mekanisme kemitraan tersebut dibina antara pihak
   kontraktor asing dengan pihak pemerintah, yang dalam hal ini bekerjasama
   dengan pemerintah daerah setempat.


c. Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing yang berada dibawah
   pengaturan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
   sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan
   Perdagangan No.402/MPP/Kep/11/1997 tentang Ketentuan Perizinan usaha




www.pemantauperadilan.com                                                    12
                                                                            Opini


  Perwakilan          Perusahaan       Perdagangan         Asing         (“Kepmen
  No.402/MPP/Kep/11/1997”).


  Secara       umum     hal-hal    pokok    yang     diatur    dalam      Kepmen
  No.402/MPP/Kep/11/1997 tersebut, meliputi:
  (1) Bidang usaha, dimana secara umum perwakilan perusahaan perdagangan
     asing hanya diperkenankan bergerak dalam bidang kegiatan promosi,
     penelitian pasar, dan pengawasan pembelian dan penjualan, kecuali untuk
     ekspor, serta masih dilarang bergerak dalam bidang perdagangan pada
     umumnya.
  (2) Kedudukan perwakilan perusahaan perdagangan asing, kantor perwakilan
     perusahaan perdagangan asing di Indonesia berkedudukan sebagai agen
     perusahaan asing di luar negeri di Indonesia guna memasarkan produk
     barang-barang baik produk impor maupun produk ekspor Indonesia sesuai
     dengan amanat yang diberikan oleh prinsipal luar negerinya. Penekanan
     lebih lanjut diberikan bahwa perusahaan perdagangan asing di Indonesia
     bukan sebagai cabang perusahaan asing diluar negeri di Indonesia yang
     memiliki otoritas mutlak dari kantor pusat untuk melaksanakan kegiatan
     kantor pusatnya di Indonesia.
  (3) Pengaturan pendirian perwakilan perusahaan perdagangan asing.


  Secara umum dapat ditarik suatu perbandingan dari ketiga bentuk kantor
  perwakilan sebagaimana yang telah diuraikan di atas sebagai berikut:
  a. Ketiga bentuk kantor perwakilan tersebut keberadaannya di Indonesia adalah
     berdasarkan penunjukkan dari kantor pusatnya yang berkedudukan diluar
     negeri;
  b. Khusus untuk kantor perwakilan sebagaimana yang diuraikan dalam butir (1)
     dan (3) oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku secara tegas




www.pemantauperadilan.com                                                      13
                                                                                 Opini


      tidak diperkenankan untuk membuat atau melakukan transaksi dengan pihak
      ketiga lainnya, baik dalam bentuk kontrak, perjanjian, memorandum of
      understanding,   yang     dapat   dianggap   sebagai   suatu   transaksi   yang
      menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak didalamnya;
   c. Terdapat permasalahan mengenai pengunaan tenaga kerja asing yang
      bertugas di kantor perwakilan.


   Jelas bahwa terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing pendatang ketiga
   bentuk kantor perwakilan tersebut memiliki permasalahan yang cukup
   mendasar. Oleh karenanya kembali kepada topik kajian tulisan ini, penulis akan
   melakukan penelahaan lebih jauh lagi terhadap hal-hal yang terjadi dalam
   lingkup perwakilan perusahaan perdagangan asing berdasarkan Kepmen
   No.402/MPP/Kep/11/1997.


3. Benturan Kebijakan antar Departemen sehubungan dengan Kantor Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing.
      Secara umum ketidaksesuaian pemahaman terhadap kebijakan yang
dikeluarkan oleh masing-masing departemen adalah terkait dengan aspek
kepentingan atau dasar dari dikeluarkannya kebijakan tertentu, yang dipandang
secara eksklusif dari sisi salah satu departemen dan tidak dilakukan koordinasi
terlebih dahulu. Kejadian semacam ini telah terjadi berulang kali dalam kaitannya
tidak semata-mata pada kantor perwakilan saja, melainkan turut terjadi pada
perusahaan-perusahaan penanaman modal asing yang telah berdiri dan menjalankan
kegiatan usahanya. Kurangnya koordinasi ini menyebabkan terjadinya pelampauan
wewenang dari departemen terkait dikarenakan pihaknya merasa berkepentingan
dan menurutnya memiliki kapasitas atau wewenang untuk memberlakukan suatu
kebijakan.




www.pemantauperadilan.com                                                          14
                                                                            Opini


       Kekhawatiran yang cukup mendalam terhadap penerapan suatu kebijakan,
selain tidak dilakukannya koordinasi terlebih dahulu dengan departemen-
departemen lainnya yang terkait, juga tidak dilakukannya riset lapangan terlebih
dahulu dalam penyusunan suatu kebijakan. Hal ini berbeda dengan mekanisme yang
telah diterapkan dinegara-negara maju di dunia, dimana mereka mencoba untuk
membuat suatu sistem yang diciptakan sedemikian efisien dan efektif. Penilaian
efisien dan efektif tersebut seharusnya tidak hanya dilihat dari sudut pandang si
pembuat kebijakan tetapi juga dengan turut memperhatikan keberlakuan dari
kebijakan tersebut dilapangan.[6]
       Kebijaksanaan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
(TKWNAP), pada dasarnya bukanlah merupakan prioritas utama bagi Indonesia,
sepanjang jabatan yang akan didduduki oleh tenaga kerja warga negara asing
pendatang tersebut dapat diisi oleh tenaga kerja warga negara Indonesia.
       Penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang disektor perdagangan
secara umum terdiri dari:
(a) Tenaga kerja warga negara asing pendatang yang bekerja pada perusahaan
   nasional sebagai asisten ahli bidang tertentu. Segala hal yang berkaitan dengan
   gaji dan fasilitas, yang diperlukan oleh tenaga kerja warga negara asing
   pendatang tersebut dibiayai oleh perusahaan nasional bersangkutan;
(b) Tenaga kerja warga negara asing pendatang yang bekerja pada perusahaan
   Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
   baik sebagai pemilik/pengurus perusahaan , ataupun sebagai tenaga asisten ahli
   bidang tertentu. Segala hal yang berkaitan dengan gaji dan fasilitas yang
   diperlukan oleh tenaga kerja warga negara asing pendatang tersebut dibiayai
   sepenuhnya oleh investor bersangkutan;
(c) Tenaga kerja warga negara asing pendatang yang bekerja pada kantor pusat dan
   cabang perwakilan perusahaan perdagangan asing baik sebagai kepala perwakilan
   maupun tenaga asisten ahli bidang tertentu. Segala hal yang berkaitan dengan




www.pemantauperadilan.com                                                      15
                                                                              Opini


   gaji dan fasilitas yang diperlukan oleh tenaga kerja warga negara asing pendatang
   tersebut dibiayai sepenuhnya oleh kantor pusat perwakilan perusahaan
   perdagangan asing tersebut yang berkedudukan di luar negeri.[7]


       Permasalahan-permasalahan     yang    timbul   terkait   dengan   ketentuan
ketenagakerjaan yang diberlakukan kepada warga negara asing pendatang
diimplementasikan melalui Keputusan Presiden No.75 tahun 1995 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Warga negara Asing Pendatang tertanggal 9 Nopember
1995 (Keppres No.75/1995) dan dengan memperhatikan Keputusan Menteri Tenaga
Kerja No.Kep-682/MEN/85 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga
Kerja Warga negara Asing Pendatang di Sektor Perdagangan (Kepmen No.Kep-
682/MEN/85).
       Prinsip dasar dari diberlakukannya Keppres No.75/1995 dan Kepmen
No.Kep-682/MEN/85 adalah guna memberikan kesempatan kepada tenaga kerja
nasional memiliki peluang bekerja yang lebih besar dengan memberikan berbagai
macam batasan-batasan, yaitu dengan adanya persyaratan-persyaratan dan
kualifikasi-kualifikasi yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja warga negara asing
pendatang. Persyaratan dan kualifikasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah
sebagaimana yang dijabarkan dalam Ketentuan-Ketentuan Pokok Perizinan
Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, yang diuraikan dalam Bab II Sub Bab 3
No.(3 ) sampai dengan (7), yaitu:


(3) Perwakilan perusahaan perdagangan asing berkewajiban mempekerjakan 3 (tiga)
   orang tenaga kerja Warga negara Indonesia sebagai tenaga ahli dan atau
   administrasi setiap penggunaan 1 (satu) orang tenaga kerja asing dan tenaga kerja
   Indonesia dimaksud tidak termasuk untuk jabatan sopir, kurir, pesuruh kantor,
   petugas keamana (satpam), pembantu rumah tangga dan atau jabatan yang tidak




www.pemantauperadilan.com                                                        16
                                                                             Opini


   berhubungan dengan kegiatan perwakilan perusahaan perdagangan asing yang
   diizinkan;
(4) Setiap tenaga kerja asing yang bekerja pada kantor perwakilan perusahaan
   perdagangan asing harus minimal berlatar pendidikan S1 atau setara dengan S1
   dan berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dibidang tugas
   keahliannya.
   Setara dengan S1 dimaksud, dikualifikasikan apabila:
   (a) Berijazah Diploma atau Politeknik (D3) dengan pengalaman kerja dibidang
       keahliannya minimal 5 tahun; atau
   (b) Berijazah SLTA dengan pengalaman kerja dibidang keahliannya 7 (tujuh)
       tahun; atau
   (c) Berijazah SLTA dengan pengalaman kerja dibidang keahliannya minimal 5
       (lima) tahun serta memiliki ijazah pendidikan khusus/keahlian berupa
       kursus-kursus dan lain-lain sesuai dengan profesi dan keahlian yang
       dimilikinya.
(5) Setiap tenaga kerja asing yang bekerja pada kantor perwakilan perusahaan
   perdagangan asing baik sebagai kepala perwakilan atau asisten kepala perwakilan
   harus memiliki izin kerja tenaga kerja asing dari Menteri Tenaga Kerja atau
   pejabat yang ditunjuk dan ijin tinggal (menetap) dari Menteri Hukum dan Hak
   Asasi Manusia dan perundang-undangan c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi;
(6) Kepala dan Asisten Kepala perwakilan perusahaan perdagangan asing baik warga
   negara asing maupun warga negara Indonesia dilarang merangkap jabatan pada
   perusahaan lain;
(7) Masa berlaku Surat Izin Usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing,
   disesuaikan dengan masa berlaku surat penunjukkan (Letter of Appointment)
   Kepala perwakilan (perseorangan) dan dapat diperpanjang dengan syarat telah
   memenuhi ketentuan yang berlaku, antara lain:




www.pemantauperadilan.com                                                      17
                                                                             Opini


   (a) Telah menerapkan ration penggunaan tenaga kerja yaitu 3 : 1 (3 (tiga) tenaga
        kerja warga negara Indonesia berbanding 1 (satu) tenaga kerja warga negara
        Asing);
   (b) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan sesuai dengan alamat, nama, perwakilan
        perusahaan perdagangan asing dan bidang kegiatan/status;
   (c) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha Tetap Asing sesuai data
        perwakilan perusahaan perdagangan asing;
   (d) Kedudukan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Ibukota
        Propinsi Daerah Tingkat I.


        Apabila keempat hal tersebut di atas belum terpenuhi, maka Surat Izin Usaha
Perwakilan Perusahaan perwakilan perusahaan perdagangan asing hanya dapat
diberikan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.[8]
        Kualifikasi-kualifikasi yang telah diuraikan merupakan persyaratan yang
mutlak harus dipenuhi oleh setiap perusahaan asing yang akan menempatkan kantor
perwakilan perusahaan perdagangan asingnya di Indonesia. Oleh karenanya, jelas
bahwa rambu-rambu antar departemen sebenarnya masih dipegang teguh. Namun,
benturan kebijakan terjadi pada hal-hal yang bersifat kasuistis dan tidak secara
umum.
        Kasuistis sebagaimana dimaksud di atas adalah timbulnya permasalahan baik
yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan maupun terhadap permasalahan lain
yang bersifat teknis pada masing-masing kantor perwakilan perusahaan perdagangan
asing yang telah melakukan kegiatannya di Indonesia. Hal-hal tersebut terjadi
karena perbedaan persepsi antara lembaga pembuat kebijakan dengan pihak kantor
perwakilan perusahaan perdagangan asing. Perbedaan persepesi ini lazim terjadi
disebabkan perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak.
        Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing sudah barang tentu
memandang dari sudut ekonomis, komersil, efisiensi dan pencapaian tujuan dari




www.pemantauperadilan.com                                                       18
                                                                           Opini


kantor pusat, sementara benturan kepentingan itu timbul karena adanya persyaratan
yang harus dipenuhi oleh kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
      Tidak jarang dijumpai permasalahan mengenai kantor perwakilan perusahaan
perdagangan asing, antara lain mencakup pendiriannya yang dilakukan didaerah
tingkat II , penggunaan tenaga kerja asing yang tidak terdaftar sebagai staf yang
terdaftar dalam daftar yang dimiliki baik oleh Departemen Tenaga Kerja maupun
Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta permasalahan-permasalahan
lainnya. Kejadian serupa memang tidak dapat dipungkiri, namun secara ketentuan
peraturan dan perundang-undangan sebenarnya sudah jelas ditetapkan adanya
batasan-batasan terhadap kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing.
Pelanggaran secara umum dapat dilakukan baik oleh pihak kantor perwakilan
perusahaan perdagangan asing maupun oleh oknum instasi yang berwenang.
      Kendala yang dihadapi dilapangan dalam rangka menyikapi segala
permasalahan yang timbul memang diakui tidak dapat dilakukan secara efekif.
Idealnya masing-masing departemen melakukan koordinasi inspeksi lapangan baik
secara koordinasi ataupun mendadak dan melakukan feasibilties study terhadap
kebenaran dokumen-dokumen yang dimiliki oleh kantor perwakilan perusahaan
perdagangan asing dengan fakta dilapangan dan dibandingkan dengan dokumen-
dokumen yang dimiliki oleh departemen-departemen terkait. Terhadap kantor
perwakilan perusahaan perdagangan asing yang terbukti melakukan pelanggaran
tersebut, maka secara serta merta akan dijatuhkan sanksi baik administrasi maupun
pidana.


4. Efektifitas keberlakuan Peraturan-Peraturan Kantor Perwakilan Perusahaan
Perdagangan Asing terkait.
      Keberlakuan Keppres No.90/2000, Keppres No.75/1995 dan Kepmen No.Kep-
682/MEN/85 secara umum dipandang relevan dan sementara dianggap memenuhi




www.pemantauperadilan.com                                                     19
                                                                              Opini


kebutuhan minimal perwakilan perusahaan perdagangan asing. Kondisi ini dengan
turut memperhatikan kebutuhan akan peraturan pelaksana dari ketentuan yang
mengatur tentang perwakilan perusahaan perdagangan asing, baik dalam lingkup
pendirian, ketenagakerjaan, perizinan dan lain sebagainya.
       Dalam menyikapi situasi dan kondisi minimnya peraturan ataupun
perundang-undangan yang mengatur tentang perwakilan perusahaan perdagangan
asing, maka mekanisme dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas adalah
sebagai berikut:


a. Penerapan asas lex specialis derogat legi generalis.
       Negara Republik Indonesia tidak mentolerir adanya kekosongan hukum
dalam bidang manapun. Oleh karenanya menyikapi keadaan ini, secara umum atau
apabila telah dinyatakan baik secara eksplisit maupun implisit dalam peraturan
tersebut, maka diberlakukan asas lex specialis derogat legi generalis. Maksud dari
asas ini adalah apabila tidak terdapat ketentuan yang bersifat khusus mengatur, maka
yang berlaku adalah ketentuan yang bersifat umum. Ketentuan umum sebagaimana
dimaksud adalah ketentuan setingkat undang-undang atau peraturan teknis yang
kedudukannya diatas ketentuan terkait.
       Terhadap hal-hal yang tidak diatur, misalnya sehubungan dengan
permasalahan ketenagakerjaan pada kantor perwakilan perusahaan perdagangan
asing, maka terhadap permasalahan tersebut akan kembali merujuk pada ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.


b. Penerapan mekanisme rechtsvinding dan rechtsvorming.
       Peraturan yang mengatur tentang keberadaan perwakilan perusahaan
perdagangan asing belum tentu dapat mengakomodir seluruh kebutuhan dari para
pihak yang berkepentingan, baik dari sisi pembuat kebijakan/perijinan terutama
pihak asing. Kemungkinan ini terjadi dikarenakan ada 2 hal utama, yaitu:




www.pemantauperadilan.com                                                        20
                                                                            Opini




i. Tidak dipahami maksud dari dan ide dari peraturan tersebut, yaitu suatu keadaan
   dimana isi ketentuan tersebut tidak secara tegas-tegas menyebutkan tentang
   maksud maupun batasan-batasan, misalnya isi dari Pasal 7 Undang-Undang
   Dasar 1945, yaitu:


          “Presiden dan Wakil Presiden Memegang jabatannya selama masa 5
          (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”[9]


   Merujuk pada isi dari pasal 7 tersebut diatas, tidak dijelaskan secara pasti
   mengenai toleransi sampai dengan berapa kali pemilihan terhadap diri yang
   bersangkutan dan diperkenankan menurut Undang-Undang tersebut.


ii. Kekosongan hukum,
   Kekosongan hukum disini tidak berarti sebagai suatu keadaan dimana tidak
   terdapat peraturan yang mengatur mengenai hal dimaksud. Namun, cakupannya
   belum secara terperinci dan mendalam.


      Terhadap kedua hal tersebut diatas pemecahan yang lazim dilakukan adalah
dengan dilakukannya:
i. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran dan mencoba untuk memahami arti
   dan ide yang diberikan oleh pembuat undang-undang dan/atau peraturan secara
   gramatikal;
ii. Analogi, yaitu melakukan penafsiran lebih jauh mengenai maksud dari isi
   ketentuan dan melakukan pencocokan dengan keadaan yang terjadi dilapangan,
   misalnya sebagaimana isi dari Pasal 1576, Kitab Undang-Undang Hukum
   Perdata, yang berbunyi:




www.pemantauperadilan.com                                                      21
                                                                            Opini


          “Dengan dijualnya barang yang disewa, sewa yang dibuat sebelumnya
          tidak diputuskan, kecuali bila diperjanjikan pada waktu menyewakan
          barang.”[10]


       Analogi yang diberikan terhadap pasal tersebut di atas adalah terhadap
barang yang statusnya disewakan, tidak dapat dilakukan pengalihan kepada pihak
ketiga lainnya. Terminologi yang diberikan oleh para ahli hukum lainnya adalah
dalam konteks ini adalah pasal 1576 tersebut dipersamakan dengan ide pengalihan.
Sehingga dan oleh karenanya terhadap barang yang statusnya sedang disewakan
tidak dapat dijual dan/atau dihibahkan dan/atau diwariskan dan tidak dapat
dialihkan dalam bentuk apapun juga kepada pihak ketiga lainnya.
       Kedua bentuk diatas pada akhirnya akan bermuara pada fase rechtsvinding
dan rechtsvorming, yaitu fase dimana dilakukan penelusuran hukum dan
pembentukan hukum guna menjawab dan memberikan solusi terhadap begitu
minimalnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakilan
perusahaan perdagangan asing di Indonesia.
       Kekosongan hukum ini seharusnya sesegera mungkin diantisipasi dengan
dikeluarkannya peraturan-peraturan pelaksana dan bukan berarti dengan peraturan
yang sudah ada dipandang telah cukup dan memadai, sehingga tidak dipandang
perlu untuk dilaksanakan dan/atau menunda proses penyusunan peraturan-
peraturan pelaksana dimaksud. Beberapa kalangan memiliki kecenderungan untuk
menggunakan terminologi menunda proses perancangan peraturan pelaksana
terkait. Namun, batasan-batasan tentang kualifikasi penundaan tersebut harus dapat
secara tegas ditetapkan. Dengan turut menimbang fakta bahwa dengan terjadinya
penundaan tersebut berakibat akan semakin jauh tertinggal antara policy maker
dengan laju pertumbuhan dan kebutuhan, dalam hal ini khusus pada lingkup
perwakilan perusahaan perdagangan asing seiring era globalisasi.




www.pemantauperadilan.com                                                      22
                                                                               Opini


       Disatu sisi dinyatakan bahwa kehadiran investor asing maupun tenaga kerja
warga negara asing diperlukan guna mendorong produktivitas usaha, sekaligus
diharapkan dapat pula memberikan nilai tambah bagi pembangunan bangsa, baik
dalam rangka alih teknologi, peningkatan kemampuan maupun dalam rangka
menciptakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja warga negara Indonesia. Dengan
adanya harapan adanya partisipasi asing tersebut sudah semestinya para policy
maker memberikan tatanan dan sistem hukum yang jelas, yang dapat memberikan
kepastian hukum secara khusus bagi lingkup maupun bidang yang digeluti oleh
perwakilan perusahaan perdagangan asing tersebut.
       Apabila dilihat secara makro, ketidakpastian hukum ini merupakan salah satu
pemicu terjadinya situasi ketidak mantapan perekonomian yang tidak berjalan
dengan baik dan cenderung terus menurun. Keadaan semacam ini apabila tetap
dibiarkan berlanjut, maka akan turut mempengaruhi tingkat perekonomian rakyat.
Karena dengan adanya penilaian-penilaian yang bersifat apriori terhadap Indonesia
akan memberikan dampak yang signifikan pula kepada perekonomian nasional.
       Komponen-komponen kepastian hukum, keamanan, stabilitas nasional dan
sistem serta aparat hukum yang berjalan secara efektif , memang tidak dapat
dilepaskan dengan perekonomian bangsa, baik secara internal maupun eksternal.
Penggunaan terminologi eksternal tersebut terkait dengan animo dari negara-negara
internasional untuk tetap berinvestasi di Indonesia.
       Kesanggupan     Indonesia   untuk    turut      berkecimpung   dalam   kancah
perekonomian internasional dengan berpartisipasi dalam penyelenggaraan GATT
dan WTO serta perdagangan bebas, saat ini merupakan pertanyaan yang sederhana
tetapi memberikan dampak yang luar biasa, yaitu apakah Indonesia masih mampu
melaksanakan komitmen dimaksud dan apakah dunia luar masih menganggap
bahwa Indonesia merupakan mitra sejajar?. Keadaan ini dapat dikatakan bahwa
Indonesia yang semula merupakan negara berkembang kini terperosok, dan bahkan




www.pemantauperadilan.com                                                        23
                                                                           Opini


ada sementara kalangan dunia internasional yang menilai bahwa Indonesia kini
termasuk dalam kategori masyarakat dunia ketiga.
      Oleh karenanya pemerintah berkewajiban untuk membenahinya secara
keseluruhan. Tetapi, pembenahan yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil
apabila tidak ditunjang oleh seluruh komponen masyarakat dan akhirnya usaha
tersebut menjadi sia-sia. Oleh sebab itu peran serta masyarakat dan pemerintah
dibutuhkan dalam menciptakan restrukturisasi bangsa untuk membangun kembali
negara dan untuk menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya, terutama
untuk menjaga kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia.


C. Penutup.
1. Gesekan kepentingan dan kebijakan yang terjadi pada umumnya bersifat
   kasuistis dan tidak secara umum. Karena gesekan-gesekan tersebut pada
   umumnya timbul akibat perbedaan kepentingan antara pihak pembuat kebijakan
   dengan kepentingan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing. Dilain
   pihak terbuka kemungkinan dikarenakan pihak kantor perwakilan perusahaan
   perdagangan asing kurang atau tidak memahami peraturan perundang-undangan
   ataupun peraturan-peraturan yang mengatur tentang keberadaan mereka secara
   keseluruhan yang meliputi, perizinan, pendirian, tenaga kerja, lokasi dan lain
   sebagainya. Akibat yang ditimbulkan adalah berupa pelanggaran ataupun
   perbedaan interpretasi terhadap ketentuan peraturan, yang salah satunya guna
   mengikuti pola pemikiran ekonomis dan komersil perusahaan prinsipal.
2. Selain diperlukan peraturan-peraturan pelaksana yang mengatur lebih jauh lagi
   tentang perwakilan perusahaan perdagangan asing, diperlukan pula sumber daya
   manusia yang terpilih dan benar-benar memahami dan menguasai tentang
   perwakilan perusahaan perdagangan asing serta memiliki pengetahuan dan
   wawasan yang luas. Dengan demikian jajaran departemen terkait dapat saling
   mengisi kekurangan satu sama lain dan tetap dapat mengikuti perkembangan




www.pemantauperadilan.com                                                     24
                                                                              Opini


   yang terjadi dalam perkenomian di era globalisasi ini. Masing-masing
   departemen terkait selalu berupaya semaksimal mungkin untuk secara
   berkesinambungan mengadakaan koordinasi atau menjaga konsistensi dari
   aplikasi penerapan kebijakan/peraturan yang secara signifikan yang bersifat
   prinsipiil. Dan dengan mengembangkan sistem-sistem dan pola-pola terobosan
   terus berupaya agar dapat terjadi suatu kesinambungan yang bersifat paralel dan
   sistematis serta mempermudah seluruh pihak yang berhubungan baik secara
   langsung ataupun tidak langsung, dan dengan berpedoman pada dasar pemikiran
   tentang bagaimana mengatasi timbul suatu permasalahan sehingga dapat
   terhindarkan dan terjadi penyelesaian permasalahan.
3. Sikap dan mental yang disiplin akan waktu dan dekdikasi terhadap perkerjaan
   merupakan syarat utama agar tetap dapat mengikuti perkembangan dan
   perubahan yang terjadi, meskipun perubahan tersebut dilakukan secara radikal,
   tetapi proses penyesuaian diri dapat terkelola lebih baik apabila turut ditunjang
   dengan pemahaman dari dikeluarkannya suatu kebijakan. Harapannya adalah
   arus dinamika perubahan yang cepat dan pesat dapat dilakukan meskipun secara
   bertahap, dimana dengan demikian dapat dilakukan penyelesaian kasus
   perwakilan perusahaan perdagangan asing di Indonesia.
4. Dilontarkannya otonomi daerah merupakan suatu ujian bagi masyarakat
   Indonesia dalam menyiasati pemikiran yang tersirat didalamnya. Mengingat
   otonomi daerah merupakan bom waktu atau pedang bermata ganda, yaitu
   pemerintah daerah berhasil dalam melakukan pembangunan daerahnya dengan
   mengoptimalisasikan kinerjanya atau sebaliknya akan menciptakan bentuk-
   bentuk baru dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan demikian otonomi
   daerah apabila dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin akan membangun
   kembali bangsa Indonesia serta berlaku pula sebaliknya.
5. Hengkangnya para investor asing untuk tidak melanjutkan investasinya di
   Indonesia, sekiranya sudah merupakan suatu pertanda tidak baik dan kewajiban




www.pemantauperadilan.com                                                        25
                                                                           Opini


   bagi pemerintah untuk mengembalikan iklim perekonomian serta memberikan
   jaminan keamanan di segala baik terhadap investor asing maupun seluruh lapisan
   masyarakat negara Indonesia. Ketidak cekatan maupun adanya kecenderungan
   mementingkan kelompok atau golongan tertentu dari pihak pemerintah yang
   merupakan tumpuan harapan dari seluruh rakyat dan bangsa telah diketahui
   secara internasional dan dipandang sebagai salah satu pertimbangan maupun
   alasan para investor untuk meninggalkan investasinya di Indonesia, dikarenakan
   tidak ada itikad maupun kesungguhan pemerintah dalam memberikan kepastian
   hukum dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Semestinya pemerintah
   telah dapat memprediksi bahwa semakin terpuruknya iklim investasi asing di
   Indonesia juga akan memberikan imbas bagi para investor lokal untuk tidak
   mengembangkan aset, produksi, dan pasar mereka didalam negeri. Dampak
   menyeluruh yang akan ditimbulkan adalah dengan semakin membengkaknya
   jumlah pengangguran di Indonesia.
6. Perangkat peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan lainnya
   perlu kiranya untuk dilakukan pembaharuan baik yang berupa perubahan, revisi,
   penambahan maupun pengaturan suatu ketentuan hukum investasi asing baru,
   yang mengatur tentang seluruh aspek yang berkaitan dengan investasi asing yang
   dalam hal ini dikhususkan pada kantor perwakilan perdagangan asing berserta
   seluruh instrumen penunjangnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama
   bahwa untuk perwakilan asing bidang perdagangan sampai dengan disusunnya
   tulisan ini belum terdapat suatu peraturan pelaksanaannya, sementara kebutuhan
   akan kepastian hukum dari pihak asing yang berkepentingan telah berlangsung
   lama. Keseriusan pemerintah dalam menangani hal ini tengah diuji mengingat
   pemilihan umum tahun 2004 telah semakin dekat, maka perumusan maupun
   pengesahan peraturan perundang-undangan demi kelangsungan investasi asing
   di Indonesia sangatlah kecil kemungkinannya. Sementara itu di lain pihak pada
   masa perekonomian Indonesia relatif stabil kantor perwakilan perdagangan asing




www.pemantauperadilan.com                                                     26
                                                                                    Opini


   ini merupakan pintu gerbang dari investor asing yang ingin melihat peluang
   usaha mereka di Indonesia, dan setelah melihat keadaan yang sesungguhnya
   barulah mereka memutuskan untuk memulai usahanya.


--------------------------------------------------------------------------------
[1] Penulis adalah asisten dosen mata kuliah ilmu negara dan filsafat Pancasila di
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
[2] Bagian Proyek Pembinaan Lembaga usaha Keagenan Direktorat Bina Usaha
Perdagangan      Direktorat    Jenderal    Perdaganan      Dalam     Negeri    Departemen
Perindustrian dan Perdagangan “Ketentuan dan Prosedur Pendirian Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing (Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing) di
Indonesia”, hal.1.
[3] Keputusan Presiden Republik Indonesia No.90 tahun 2000 tanggal 10 Juli 2000
tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, sub Menimbang butir (b)
[4] Surat Keputusan BKPM No.38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara
Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal
Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Indonesia Bagaian C, Pasal 11.
[5] Berdasarkan hasil riset lapangan dengan Ibu Sri Sumarni, pejabat Kantor Wilayah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pekerjaan Umum, Bidang Bina Jasa Konstruksi, Jl.
Pemuda Kavling 52, Jakarta Timur.
[6] Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Prof. Bob Seidman, salah seorang
Profesor dibidang sosiologi hukum yang mengajar Legal Drafting pada Boston
University, yang disampaikan dalam Workshop Legal Drafting yang diselenggarakan
di Hotel Crowne Plaza pada tanggal 15 – 26 Januari 2001. Beliau turut
menambahkan bahwa di Indonesia kualifikasi tentang harus atau kapan
dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya
kebijakan departemen yang merupakan peraturan pelaksana), oleh undang-undang
tidak disebutkan. Namun, terkait pada aspek-aspek yang bersifat teknis lainnya yang




www.pemantauperadilan.com                                                              27
                                                                               Opini


justru dipandang sebagai proses kelanjutan (sekunder) dijabarkan secara sedemikian
terperinci. Oleh karenanya dari dikeluarkannya peraturan tentang perancangan
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tersebut, dipandang suatu bukti
begitu lemahnya para perancang peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Menurutnya dipandang perlu untuk dilakukan pola-pola yang lebih sistematis dalam
pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan dan kebijakan, karena efektif
atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan dan kebijakan akan dapat
terlihat dari berlaku atau tidaknya suatu peraturan didalam masyarakat.
[7] Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktorat Jenderal Dalam Negeri,
Direktorat Bina Usaha Dalam Negeri tahun 1998, “Himpunan Peraturan Mengenai
Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di Sektor Perdagangan – Buku 1”,
Bagian Kata Pengantar, hal.ii.
[8] Bagian Proyek Pembinaan Lembaga usaha Keagenan Direktorat Bina Usaha
Perdagangan     Direktorat   Jenderal   Perdaganan   Dalam    Negeri      Departemen
Perindustrian dan Perdagangan “Ketentuan dan Prosedur Pendirian Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing (Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing) di
Indonesia”, hal.1.
[9] Undang-Undang Dasar 1954 Pasal 7.
[10] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1576.




www.pemantauperadilan.com                                                         28

								
To top