ASPEK HUKUM PERIKATAN TERHADAP KASUS PEMAILITAN PERUSAHAN ASURANSI MANULIFE

Document Sample
ASPEK HUKUM PERIKATAN TERHADAP KASUS PEMAILITAN PERUSAHAN ASURANSI MANULIFE Powered By Docstoc
					       ASPEK HUKUM PERIKATAN TERHADAP KASUS PEMAILITAN

                         PERUSAHAN ASURANSI MANULIFE



A. Latar Belakang Masalah

            Memasuki era globalisasi, persaingan dalam dunia bisnis jasa asuransi terlihat

   semakin ketat. Perkembangan ekonomi dunia turut mempertajam persaingan antar

   perusahaan asuransi dalam berebut pangsa pasar. Meningkatnya kebutuhan proteksi

   keuangan terhadap jiwa dan harta benda yang dimiliki masyarakat, terutama pada saat

   kondisi stabilitas keamanan dan sumber pendapatan yang fluktuatif mendorong makin

   menjamurnya perusahaan-perusahaan asuransi nasional ataupun gabungan dengan

   investor asing, untuk menawarkan solusi investasi terbaik kepada masyarakat. Begitu

   ketatnya persaingan untuk merebut pangsa pasar, mendorong setiap perusahaan

   asuransi dalam menetapkan strategi yang jitu guna mengembangkan dan

   mempertahankan asset yang sudah ada. Asset yang dimaksud disini meliputi, asset

   finansial, asset sumber daya manusia (karyawan), serta asset pangsa pasar (pengguna

   jasa).

             Asuransi sebagai lembaga keuangan bukan Bank semakin mendapat tempat di

     tengah-tengah masyarakat kita, baik dilihat dari sisi pengusaha maupun dari sisi

     kebutuhan masyarakat, bahkan hampir dalam seluruh hal mereka harus berurusan

     dengan pertanggungan. Jadi jelas, semakin lama pertanggungan akan menjadi

     kebutuhan masyarakat secara luas untuk menghadapi kemungkinan yang mungkin

     akan terjadi dan menimbulkan suatu resiko. Pertanggungan adalah perjanjian timbal

     balik antara penanggung dan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan
     diri untuk mengganti kerugian dan/atau membayar sejumlah uang (santunan) yang

     ditetapkan pada penutup perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang

     ditunjuk, pada waktu terjadinya evenement, sedangkan penutup asuransi

     mengikatkan diri untuk membayar uang premi.1

           Untuk memberikan kepastian di dalam pelaksanaan perjanjian pertanggungan,

     masing-masing pihak harus diatur secara jelas mengenai ketentuan tugas masing-

     masing pihak. Sehingga hak dan kewajibannya secara jelas diatur dalam perjanjian

     tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat

     timbulnya evenement, dimana pihak yang dipercayakan untuk menanggulangi

     resiko benar-benar mengetahui bahwa hal tersebut memang telah diperjanjikan

     sebelumnya

               Asuransi adalah perjanjian ganti rugi antara tertanggung dan penanggung

     yang aktanya disebut polis asuransi. Kontrak asuransi sangat spesifik karena hanya

     ditandatangani oleh penanggung (perusahaan asuransi), tetapi mengikat pihak

     tertanggung. Isi perjanjian umumnya disusun oleh perusahaan asuransi menjadi

     sesuatu yang baku atau standar..

               Dalam bisnis asuransi, ada beberapa prinsip asuransi yang harus

     diterapkan baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh masyarakat tertanggung.

     Setidaknya prinsip dimaksud antara lain adalah prinsip insurable interest, prinsip

     utmost good faith, prinsip indemnity, prinsip proximate cause, dan prinsip

     kontribusi dan subrogasi. Definisi dari prinsip utmost good faith menyebutkan

     bahwa si tertanggung harus memberitahukan semua fakta material dengan benar,


1
    H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 6, Jakarta: Djambatan,
    1990, hal. 10.
lengkap, serta sukarela atas obyek pertanggungan, baik diminta maupun tidak

diminta. Sebaliknya, perusahaan asuransi pun dituntut harus menunjukkan itikad

baiknya kepada si tertanggung. Sangat sering terjadi kesalahpahaman atas

penerapan prinsip ini dalam bisnis asuransi. utmost good faith seolah-olah hanya

menjadi kewajiban si tertanggung, di mana si penanggung tidak perlu menunjukkan

itikad baiknya kepada penanggung.

         Banyak penanggung mengklaim bahwa tertanggung tidak melaksanakan

itikad baik (breach of utmost good faith) sehingga klaim asuransi yang diajukan

ditolak oleh perusahaan asuransi. Dalam banyak kasus, sering sekali niat baik

tertanggung untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan klaim asuransi menjadi

bumerang karena ternyata tindakan itu melanggar ketentuan kontrak. Di sisi lain si

tertanggung tidak mengetahui bahwa niat baik itu ternyata menjadi tidak baik, yang

pada akhirnya menjadi gray area timbulnya konflik dari tuntutan ganti rugi.

         Adalah menjadi kewajiban si penanggung untuk menjelaskan semua hal

yang berkaitan dengan kontrak asuransi, termasuk sebelum dimulai kontrak.

Apabila si penanggung tidak menjelaskan hak dan kewajiban si tertanggung, maka

penanggung telah melanggar prinsip utmost good faith. Karena itu, ia dapat dituntut

dan harus bertanggung jawab atas ganti rugi yang diderita tertanggung. Ada

beberapa kasus hukum bisnis asuransi yang pernah terjadi di negeri ini. Sebut saja

kasus pemailitan Asuransi Jiwa Namura, Asuransi Wataka vs Tuan Fred Rachmat,

Asuransi Jasindo vs China Trust Commercial Bank, kasus pemailitan Asuransi

Manulife, dan terakhir kasus Asuransi Prudential.
             Dari sekian contoh kasus asuransi tersebut, mungkin yang paling menarik

perhatian adalah kasus Asuransi Manulife dan Asuransi Prudential. Hal ini menarik

karena Pengadilan Niaga memutuskan pailit kepada dua perusahaan asuransi

tersebut yang notebene adalah perusahaan asuransi joint venture

             PT Prudential Life Assurance, perusahaan patungan Indonesia-Inggris,

hanya karena tidak membayar bonus Rp 1,45 miliar kepada agennya. Kondisi ini

menjadi ironis karena Prudential termasuk perusahaan yang sehat dengan kinerja

keuangan yang mantap.

             Sebelumnya, keputusan pailit juga diberikan kepada PT Asuransi Jiwa

Manulife Indonesia. Pada 13 Juni 2002, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

memutuskan mengabulkan permohonan PT Dharmala Sakti Sejahtera untuk

memailitkan perusahaan patungannya. Gara-garanya Dharmala Sakti selaku

pemegang sahamnya tidak diberikan dividen Rp 32,7 miliar.

             Kontroversi pun merebak akibat putusan itu. Betapa tidak, pada saat

dipailitkan, perusahaan asuransi yang 51% sahamnya dikuasai oleh Manulife

Financial Corporation dari Kanada itu sebenarnya memiliki kondisi keuangan yang

cukup baik. Tetapi putusan pailit kepada Manulife dari Pengadilan Niaga itu

dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga manulife tidak lagi dalam keadaan

palilit. .

             Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk lebih mengetahui

seluk beluk dari Putusan Pengadilan Niaga yang menjatuhkan putusan pemailitan

terhadap beberapa perusahaan asuraansi di Indonesia, khususnya terhadap putusan

pemailitan terhadap Asuransi Manulife yang kemudian di batalkan oleh Mahkamah
     Agung, sehingga penulis mengambil judul :” Aspek Hukum Perikatan Terhadap

     Kasus Pemailitan Perusahan Asuransi Manulife”

B. Perumusan Masalah

               Rumusan masalah dalam suatu makalah sangat penting, sebab dengan

     adanya rumusan masalah suatu penulisan yang dilakukan dapat terfokuskan pada

     permasalahan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan latar belakang masalah,

     maka rumusan dalam makalah ini sebagai berikut : Bagaimankah keputusan dari

     Mahkamah Agung mengenai pembatalan Pemailitan dari Asuransi Manulife bila di

     lihat dari segi perikatan ?

C. Pembahasan

               Peransuransian adalah istilah hukum (legal tern) yang dipakai dalam

       perundang-undangan dan Perusahaan Peransuransian. Istilah perasuransian

       berasal dari kata “asuransi” yang berarti bertanggung atau perlindungan atau suatu

       objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi”

       diberi imbuhan peran, maka munculah istilah hukum “peransuransian”, yaitu

       segala usaha yang berkenaan dengan asuransi.2

               Di dalam perjanjian asuransi disyaratkan adanya kata sepakat dari para

       pihak, tentu saja para pihak disini mempunyai kewenangan untuk melakukan

       perbuatan hukum sesuai yang disyaratkan dalam Undang-undang. Kata

       kesepakatan antara penanggung dan tertanggung yang mendasuri terjadinya

       perjajian asuransi itu tidak dilakukan dengan cara lisan saja, tetapi harus melalui

       prosedur administrasi yang telah ditetapkan. Tindakan ini adalah langkah positif


2
  Man Suparman Sastrawidjaja, 1997. Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga. Bandung:
Alumni, hal 13
guna memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Undang-undang mengenai

pembuktian perjanjian asuransi.

       Lembaga perasuransian, sama halnya dengan lembaga perbankan, akan

dipercaya apabila dapat memberikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat.

Perusahaan asuransi harus benar-benar dapat memberikan jaminan bahwa dana

yang dikumpulkan akan dikembalikan di kemudian hari sesuai dengan hak

nasabah. Masyarakat harus dapat diyakinkan bahwa perusahaan asuransi akan

dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang

diderita oleh masyarakat tertanggung. Tetapi bila lembaga perasuransian sudah

dalam keadaan tidak dapat di percaya dalam memberikan jaminan kepercayaan

kepada masyarakat maka perusahaan asuransi tersebut akan sendirinya akan di

jauhi oleh masyarakat. Di Indonesia sendiri kasus sengketa hukum bisnis asuransi

banyak terjadi antara lain adalah kasus Pemailitan terhadap perusahaan asuransi

Manulife pada 13 Juni 2002, di mana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

memutuskan mengabulkan permohonan PT Dharmala Sakti Sejahtera untuk

memailitkan perusahaan patungannya. Gara-garanya Dharmala Sakti selaku

pemegang sahamnya tidak diberikan dividen Rp 32,7 miliar. Dari kasus tersebut

menarik di karenakan perusahaan ini merupakan perusahaan joint venture antara

manulife dengan PT Dharmala Sakti, yang termasuk perusahaan yang sehat

dengan kinerja keuangan yang mantap. Tetapi mengapa Pengadilan Niaga Jakarta

pusat memutukan putusan jatuh pailit kepada perusaaan tersebut, yang kemudian

putusan tersebut di batalkan oleh Mahkamah Agung
       Dalam Undang–Undang Kepailitan tidak dijelaskan apa yang dimaksud

dengan kepailitan tetapi hanya menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua

atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh

waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas

permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

       Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepailitan berarti suatu

keadaan debitur berhenti membayar, baik karena keadaan tidak mampu membayar

atau karena keadaan tidak mau membayar. Debitur sebagai pihak yang dinyatakan

pailit akan kehilangan hak penguasaan atas harta bendanya dan akan diserahkan

penguasaannya kepada curator dengan pengawasan seorang hakim pengadilan

yang ditunjuk.

       Para pihak yang dapat mengajukan kepailitan ada beberapa yaitu sebagai

berikut.

       a.   Atas permohonan debitur sendiri;
       b.   Atas permintaan seorang atau lebih debitur;
       c.   Oleh kejaksaan untuk kepentingan umum;
       d.   Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan bank;
       e.   Oleh Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur merupakan
            perusahaan efek.

       Permohonan kepailitan dimaksud harus diajukan oleh seorang penasihat

hukum yang memiliki izin praktek. Pengadilan yang dimaksud dalam undang–

undang tentang kepailitan adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan

peradilan umum. Ditegaskan lagi dalam Pasal 281 Undang-undang No 37 tahun

2004 bahwa untuk pertama kali Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat.
          Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan,

kreditur atau kejaksanaan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan

untuk :

   a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur;
   b. Menunjuk curator sementara untuk :
       Mengawasi pengelolaan usaha debitur
       Mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengadilan atau penggunaan
         kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memrlukan
         persetujuan curator.

          Dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk

menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimaksudkan dalam kepailitan,

terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Akibat hukum lain yang juga amat penting

dari pernyataan pailit adalah bahwa untuk kepentingan harta pailit dapat

dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah

dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum

pernyataan pailit ditetapkan. Akibat hukum lainnya adalah adanya hak retensi

yang diatur dalam Pasal 59 undang-undang No 37 tahun 2004 yaitu hak kreditur

untuk menahan barang–barang kepunyaan debitur hingga dibayarnya suatu utang

tidak kehilangan hak untuk menahan barang dengan diucapkannya pernyataan

pailit. Apabila curator bermaksud untuk menebus barang–barang tersebut, maka

curator wajib melunasi utang debitur pailit tersebut terlebih dahulu.

          Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diatur dalam

Undang–Undang Kepailitan, artinya adalah debitur yang tidak dapat atau

memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utang–utangnya

yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban

pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang
meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur

konkuren. Akibat adanya PKPU adalah :

   a. Debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan
      hak atas sesuatu bagian dari hartanya, jika debitur melanggar, pengurus
      berhak melakukan segala sesuatu untuk memastikan bahwa harta debitur
      tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut.
   b. Debitur tidak dapat dipaksa membayar utang–utangnya dan semua
      tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang,
      harus ditangguhkan.
   c. Debitur berhak membayar utangnya kepada semua kreditur bersama–sama
      menurut imbangan piutang masing–masing.
   d. Semua sitaan yang telah dipasang berakhir.

       Peristiwa pemailitan perusahaan Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

(AJMI) melalui Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 13 Juni 2002

merupakan salah satu peristiwa yang banyak dipublikasikan dan memuat

kontroversi sampai akhirnya keputusan tersebut dibatalkan dengan diterimanya

kasasi AJMI oleh Mahkamah Agung pada 8 Juli 2002

       Peristiwa pemailitan perusahaan Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

selanjutnya ditulis AJMI oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 13 Juni 2002

merupakan salah satu bentuk implementasi dari peraturan pemerintah di bidang

perasuransian yang berhubungan dengan hukum (legal announcements). Peristiwa

pemailitan perusahaan AJMI sebagai sebuah implementasi dari peraturan

pemerintah bisa dipahami sebagai suatu informasi yang relevan dalam

pengambilan keputusan terhadap investasi pada perusahaan sektor asuransi.

Relevansi informasi yang terkandung dalam peristiwa pemailitan perusahaan

AJMI dapat dipahami sebagai pemicu ketidakpastian investasi di sektor asuransi.

Sentimen negatif akibat keraguan investor terhadap kelangsungan usaha (going
           concern) perusahaan sektor asuransi muncul sebagai konsekuensi dari kontroversi

           yang menyertai peristiwa pailit yang menimpa AJMI. Mengingat AJMI sebagai

           perusahaan yang berpusat di Kanada seperti yang diterangkan oleh Staf Menlu

           Kanada, Devid Kilgour, adalah salah satu perusahaan terbaik di Kanada ternyata

           bisa mengalami pailit di Indonesia akan menambah keraguan investor terhadap

           kemampuan perusahaan asuransi lainnya dalam mempertahankan eksistensinya di

           Indonesia.3 Kontroversi seputar pemailitan perusahaan AJMI oleh pemerintah

           Indonesia melalui keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berlanjut hingga

           akhirnya pada 8 Juli 2002 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi

           perusahaan AJMI terhadap putusan tersebut yang berarti AJMI dinyatakan tidak

           pailit dan dapat melanjutkan operasinya kembali. Kasus pemailitan AJMI 13 Juni

           2002 dan diterimanya kasasi AJMI pada 8 Juli 2002 merupakan dua Keputusan

           Pemerintah yang kontraproduktif mengindikasikan inkonsistensi pemerintah

           dalam menerapkan peraturan

                   Di dalam hukum perikatan bahwa seorang debitur yang dalam keadaan

           pailit dan tak sanggup untuk membayar tanggungan yang di berikan oleh kreditur,

           maka dapat di bebaskan dalam segala beban yang di tanggung oleh debitur, tetapi

           dengan syarat bahwa debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan debitur

           tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat

           di tagih.

                   Debitor yang tidak mampu melunasi utangnya, maka harta kekayaan

         debitor yang bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang telah ada maupun yang

         akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas utangnya. Hal ini diatur dalam
3
    (dikutip dari www.detik.com 19 Juni 2002)
Pasal 1131 KUHPerdata, dengan kata lain Pasal 1131 tersebut tidak hanya

menentukan bahwa harta kekayaan seseorang debitor demi hukum menjadi agunan

bagi kewajiban yang berupa membayar utangnya kepada kreditor yang

mengutanginya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul

karena perikatan-perikatan lain, baik perikatan itu timbul karena undang-undang

maupun karena perjanjian selain perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam

uang. Ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata mengisyaratkan bahwa setiap kreditor

memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain

oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan

daripada kreditor-kreditor lainnya. Kedua pasal yang tersebut di atas merupakan

jaminan bagi kreditor untuk mendapatkan pelunasan bagi semua piutangnya, tapi

untuk melaksanakan pembayaran utang oleh debitor kepada kreditor dengan adil

diperlukan peraturan khusus, salah satunya adalah peraturan khusus yang mengatur

tentang kepailitan yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang


        Dalam hal terjadi kepailitan, yaitu Debitur tidak dapat membayar

 utangnya, maka jika Debitur tersebut hanya memiliki satu orang Kreditur dan

 Debitur tidak mau membayar utangnya secara sukarela, maka Kreditur dapat

 menggugat Debitur ke Pengadilan Negeri dan seluruh harta Debitur menjadi

 sumber pelunasan utangnya kepada Kreditur. Namun, dalam hal Debitur memiliki

 lebih dari satu Kreditur dan harta kekayaan Debitur tidak cukup untuk melunasi

 semua utang kepada para Kreditur, maka akan timbul persoalan dimana para

 Kreditur akan berlomba-lomba dengan segala macam cara untuk mendapatkan
pelunasan piutangnya terlebih dahulu. Kreditur yang belakangan datang

kemungkinan sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran karena harta Debitur

sudah habis. Kondisi ini tentu sangat tidak adil dan merugikan Kreditur yang

tidak menerima pelunasan. Karena alasan itulah, muncul lembaga kepailitan

dalam hukum. Lembaga hukum kepailitan muncul untuk mengatur tata cara yang

adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para Kreditur dengan berpedoman

pada KUHPer, terutama pasal 1131 dan 1132, maupun Undang-undang Kepailitan

dan PKPU.


Pasal 1131 KUHPer:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang
sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan
debitur itu.”

Pasal 1132 KUHPer:

 “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya;
hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-
masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk
didahulukan.”

       Dari dua pasal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pada prinsipnya pada

setiap individu memiliki harta kekayaan yang pada sisi positif di sebut kebendaan

dan pada sisi negatif disebut perikatan. Kebendaan yang dimiliki individu tersebut

akan digunakan untuk memenuhi setiap perikatannya yang merupakan kewajiban

dalam lapangan hukum harta kekayaan. Selanjutnya, pasal 2 ayat (1) Undang-

undang Kepailitan dan PKPU, mengatur bahwa:


“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas
sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit
        dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas
        permohonan satu atau lebih kreditornya”.

                Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU di atas,

        supaya pasal 1131 dan 1132 KUHP berlaku sebagai jaminan pelunasan utang

        Kreditur, maka pernyataan pailit tersebut harus dilakukan dengan putusan

        Pengadilan yang terlebih dahulu dimohonkan kepada Pengadilan Niaga. Menurut

        Gunawan Widjaja, maksud dari permohonan dan putusan pailit tersebut kepada

        Pengadilan adalah untuk memenuhi asas publisitas dari keadaan tidak mampu

        membayar Debitur4. Asas tersebut dimaksudkan untuk memberitahukan kepada

        khalayak umum bahwa Debitur dalam keadaan tidak mampu membayar, dan hal

        tersebut memberi kesempatan kepada Kreditur lain yang berkepentingan untuk

        melakukan tindakan. Dengan demikian, dari pasal tersebut dapat kita tarik

        kesimpulan bahwa dikabulkannya suatu pernyataan pailit jika dapat terpenuhinya

        persyaratan kepailitan sebagai berikut:


        a. Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih Kreditur


            Untuk melaksanakan Pasal 1132 KUHPer yang merupakan jaminan
            pemenuhan pelunasan utang kepada para Kreditur, maka pasal 1 ayat (1)
            Undang-undang Kepailitan dan PKPU mensyaratkan adanya dua atau lebih
            Kreditur. Syarat ini ditujukan agar harta kekayaan Debitur Pailit dapat
            diajukan sebagai jaminan pelunasan piutang semua Kreditur, sehingga semua
            Kreditur memperoleh pelunasannya secara adil. Adil berarti harta kekayaan
            tersebut harus dibagi secara Pari passu dan Prorata. Pari Passu berarti harta
            kekayaan Debitur dibagikan secara bersama-sama diantara para Kreditur,
            sedangkan Prorata berarti pembagian tersebut besarnya sesuai dengan
            imbangan piutang masing-masing Kreditur terhadap utang Debitur secara
            keseluruhan.



4
 Gunawan Widjaja. “Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan”. PT. Raja Grafindo Persada:
Jakarta,2003., hal 42
   Dengan dinyatakannya pailit seorang Debitur, sesuai pasal 22 jo. Pasal 19
   Undang-undang Kepailitan dan PKPU, Debitur pailit demi hukum kehilangan
   hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan ke dalam
   kepailitan. Terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan, Pengadilan
   melakukan penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan Debitur Pailit, yang
   selanjutnya akan dilakukan pengurusan oleh Kurator yang diawasi Hakim
   Pengawas. Dan bila dikaitkan dengan pasal 1381 KUHPer tentang hapusnya
   perikatan, maka hubungan hukum utang-piutang antara Debitur dan Kreditur
   itu hapus dengan dilakukannya “pembayaran” utang melalui lembaga
   kepailitan.

b. Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu

   dan dapat ditagih.


   Gugatan pailit dapat diajukan apabila Debitur tidak melunasi utangnya kepada
   minimal satu orang Kreditur yang telah jatuh tempo, yaitu pada waktu yang
   telah ditentukan sesuai dalam perikatannya. Dalam perjanjian, umumnya
   disebutkan perihal kapan suatu kewajiban itu harus dilaksanakan. Namun
   dalam hal tidak disebutkannya suatu waktu pelaksanaan kewajiban, maka hal
   tersebut bukan berarti tidak dapat ditentukannya suatu waktu tertentu. Pasal
   1238 KUHPer mengatur sebagai berikut:

   “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis
   itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini
   mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang
   ditentukan.”

   Berdasarkan pasal tersebut, mengenai utang yang jatuh waktu dan dapat
   ditagih adalah ketika Debitur melakukan kelalaian dalam perjanjian, dan
   berdasarkan ketepatan waktu kelalaian tersebut dapat dibedakan atas:

   1. Dalam hal terdapat ketetapan waktu dalam perjanjian.

        Jika dalam perjanjian telah ditetapkan suatu waktu tertentu tentang kapan
        Debitur harus melaksanakan kewajibannya melunasi utang, maka dengan
        lewatnya jangka waktu tersebut dan Debitur tidak melaksanakan
        kewajiban utangnya, Debitur sudah dapat dianggap lalai. Mulai sejak saat
        itu Debitur dianggap lalai karena tidak melaksanakan kewajibannya, dan
        sejak saat itu pula muncul hak Kreditur untuk melakukan penagihan
        pelunasan utang melalui lembaga kepailitan.

   2.   Dalam hal tidak terdapat ketetapan waktu dalam perjanjian.
     Jadi terkait keputusan kasasi dari Mahkamah Agung mengenai pembatalan

Pemailitan dari Asuransi Manulife bila di lihar dari segi perikatan maka terdapat

unsure-unsur sebagai berikut :


Pertama, Perikatan adalah suatu hubungan hukum. Hubungan hukum ini, seperti
telah disampaikan diatas, dapat lahir baik karena perjanjian maupun karena
undang-undang. Suatu perikatan yang lahir dari perjanjian mengikuti aturan-
aturan hukum perjanjian seperti yang dimaksud dalam Buku III KUHPer maupun
peraturan lainnya. Menurut pasal 1313 KUHPer, Perjanjian adalah:

 “Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu
orang lain atau lebih”.

Menurut pasal diatas perjanjian merupakan suatu “perbuatan”. Hal ini berbeda
dengan perikatan yang merupakan suatu “hubungan”. Kedua perbuatan dan
hubungan itu adalah perbuatan dan hubungan dalam bidang hukum, dan secara
kausalitas mempunyai akibat hukum. Agar melahirkan perikatan, suatu perjanjian
harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang menurut pasal 1320
KUHPer meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif meliputi
 “kata sepakat dari para pihak” dan “kecakapan para pihak untuk bertindak
hukum”. Syarat kedua, syarat obyektif, meliputi syarat “adanya suatu pokok
persoalan tertentu” dan “suatu sebab yang halal (Tidak terlarang)”.

Prinsip penting lainnya dari suatu perjanjian adalah asas “kebebasan berkontrak”.
Menurut pasal 1338 KUHPer, semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan
undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Hal ini berarti setiap orang, siapapun, bebas membuat suatu perjanjian tentang
apapun selama memenuhi syarat subyektif dan obyektif. Setelah memenuhi
syarat, maka perjanjian tersebut akan berlaku layaknya undang-undang, tapi
terbatas hanya pada pihak-pihak yang memberikan persetujuannya.

 Kedua, perikatan melibatkan dua atau lebih orang (Pihak). Suatu perikatan
melibatkan dua orang atau lebih yang merupakan para pihak dalam perikatan
tersebut. Kedua pihak itu terdiri dari pihak yang berkewajiban memenuhi isi
perjanjian pada satu sisi (Debitur) dan pihak yang berhak atas pemenuhan
kewajiban tersebut pada sisi lain (Kreditur). Dalam hal terjadi pelanggaran,
misalnya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
menimbulkan kerugian pada pihak lain, pihak yang dirugikan itu dapat menuntut
pemenuhan haknya sekaligus ganti rugi karena ingkar janji (Wanprestasi).
Demikian pula dengan hubungan hukum perikatan yang berasal dari undang-
undang, maka pihak yang menimbulkan kerugian itu dapat dituntut berdasarkan
Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
      Ketiga, perikatan termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan. Hal ini berarti
      hubungan hukum dalam perikatan harus mempunyai pengaruh terhadap harta
      kekayaan para pihak. Konsekwensi logis dari masuknya perikatan ke dalam
      lapangan hukum harta kekayaan adalah bahwa perikatan tersebut membawa para
      pihak kedalam suatu prestasi yang dapat dinilai dengan uang. Jika hubungan
      hukum tersebut tidak memberi pengaruh atau akibat terhadap harta kekayaan para
      pihak, maka hubungan hukum tersebut tidak masuk dalam batasan hukum
      perikatan.

      Keempat, Perikatan melahirkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.
      Hak tersebut meliputi hak Kreditur untuk menerima prestasi dari Debitur,
      sedangkan Debitur menjadi pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi tersebut
      kepada Kreditur. Bagi Debitur, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan
      Kreditur hak tagih.

D. Penutup

  a. Kesimpulan

   Menurut uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan dalam keputusan dari

   Mahkamah Agung mengenai pembatalan Pemailitan dari Asuransi Manulife bila di

   lihar dari segi perikatan maka dapat disimpulan seagai berikut : „

    1. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih

        dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan

        menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung

        karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau

        tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita

        tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

        memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya

        seseorang yang dipertanggungkan

    2. Kepailitan adalah bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan

        tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,

        dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri
   maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya

3. Debitor yang tidak mampu melunasi utangnya, maka harta kekayaan debitor

   yang bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang telah ada maupun yang

   akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas utangnya. Hal ini diatur dalam

   Pasal 1131 KUHPerdata, dengan kata lain Pasal 1131 tersebut tidak hanya

   menentukan bahwa harta kekayaan seseorang debitor demi hukum menjadi

   agunan bagi kewajiban yang berupa membayar utangnya kepada kreditor yang

   mengutanginya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang

   timbul karena perikatan-perikatan lain, baik perikatan itu timbul karena undang-

   undang maupun karena perjanjian selain perjanjian kredit atau perjanjian

   pinjam-meminjam uang

b. Saran-saran

      Dari pembahasan dan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran-

 saranya kepada para pihak pelaku usaha asuransi adalah sebagai berikut


 1. Pengelola usaha perasuransian harus menunjukkan prinsip utmost good faith-

    nya, jangan hanya menuntut utmost good faith dari tertanggung. Kontrak

    asuransi harus dijelaskan dengan baik kepada calon tertanggung, bagaimana

    hak dan kewajiban tertanggung berkaitan dengan kontrak, apa akibatnya

    apabila tertanggung melanggar ketentuan yang ada dalam polis. Sudah harus

    dihilangkan konsep pemikiran "adalah kewajiban tertanggung untuk membaca

    kontrak asuransi".

 2. Perusahaan asuransi harus selektif dalam menjalin kerja sama dengan agen

    asuransi, jangan asal terima bisnis. Perusahaan asuransi juga harus
menjalankan prinsip underwriting yang prudent. Harus diingat bahwa tujuan

perusahaan asuransi bukan sekadar bagaimana menjual produk atau

bagaimana menghimpun premi sebanyak-banyaknya, jauh lebih penting

adalah bagaimana melaksanakan kewajiban kepada tertanggung kelak.
                         DAFTAR PUSTAKA
      Gunawan Widjaja. “Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan”.

        PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta,2003

      H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,

        Buku 6, Jakarta: Djambatan, 1990,

      Man Suparman Sastrawidjaja, 1997. Aspek-aspek Hukum Asuransi dan

        Surat Berharga. Bandung: Alumni

      www.detik.com 19 Juni 2002

.,

				
DOCUMENT INFO
Description: Banyak penanggung mengklaim bahwa tertanggung tidak melaksanakan itikad baik (breach of utmost good faith) sehingga klaim asuransi yang diajukan ditolak oleh perusahaan asuransi. Dalam banyak kasus, sering sekali niat baik tertanggung untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan klaim asuransi menjadi bumerang karena ternyata tindakan itu melanggar ketentuan kontrak. Di sisi lain si tertanggung tidak mengetahui bahwa niat baik itu ternyata menjadi tidak baik, yang pada akhirnya menjadi gray area timbulnya konflik dari tuntutan ganti rugi.