Docstoc

Rancang Bangun Percepatan Penurunan AKI

Document Sample
Rancang Bangun Percepatan Penurunan AKI Powered By Docstoc
					              RANCANG BANGUN
PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
UNTUK MENCAPAi SASARAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS




    Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
       Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
                         2007



                                     ISBN 978 - 979 - 3764 - 25 -2
KONTRIBUTOR

Penanggungjawab Umum Kegiatan
    Dr. Ir. Dedi M. Masykur Riyadi, MSc (Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan)

Penanggung Jawab Pelaksanaan Harian: DR. Arum Atmawikarta (Direktur Kesehatan dan Gizi
    Masyarakat); Koordinator Substansi: DR. Hadiat, MA; Koordinator Administrasi: Ir. Yosi Diani
    Tresna, MPA

Bidang Kesehatan
    Pelaksana Kegiatan/Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK): DR. Arum Atmawikarta,
    SKM, MPH (Ketua), Dadang Rizki R, SH, MPA, DR. Drs. Hadiat, MA, Ir. Yosi Diani Tresna,
    MPM, Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Sularsono, SP, ME (Anggota Pelaksana)
    Nara Sumber: Prof. Budi Oetomo, Dr. Broto Wasisto, MPH, Dr. dr. Triono Soendoro, MPH
    Focus Group Discussion: Dr. Sri Hermiyanti, M.Sc, Drs. Abdurrachman, MPH, Dr. Endang
    Achadi
    Tenaga Pendukung: Nurlaily Aprilianty, Riswati S, Hendriyanto, Inti Wikanestri, SKM

Bidang Pendidikan
    Pelaksana Kegiatan/ Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK): Dr. Ir. Taufik Hanafi,
    MUP (Ketua), Drs. M. Sjuhdi Rasyid, Emmy Suparmijatun, SH, MPM, Ahmad Taufik, S. Kom,
    Beny Azwir, ST, MM-T, Setyo Hari Priyono, S.IP, Ir. Suharti, MA, Rachmat Hidayat, ST, MT, Drs.
    Amich Alhumami, MA, M.Ed (Anggota Pelaksana)
    Nara Sumber: Dr. Agung Purwadi, M.Pd, Dr. Fasli Jalal, Ph.D
    Focus Group Discussion: Dra. Nina Sardjunani, MA, Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA, Ir.
    Tubagus Achmad Choesni, MSc
    Tenaga Pendukung: Erna Rosita, Sulaeman, Hadi Indra, Saniman

Bidang Pemberdayaan Perempuan
    Pelaksana Kegiatan/Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK): Dr. Yohandarwati
    (Ketua), Lenny Nurhayanti Rosalin, SE, MSc, Ir. Haryo Raharjo, MA, Ir. Destri Handayani, ME,
    Dani Ramadhan, S.Si (Anggota Pelaksana)
    Nara Sumber: Dr. Ida Bagus Permana, Dr. Yulfita Raharjo, Dr. Soeharsono Soemantri
    Focus Group Discussion: Drs. Suharno, MSc, Dr. Sri Harijati Hatmadji,
    Tenaga Pendukung: Edi Budi Utomo, Salamun, Depermana, Syahrul, Nurali

Bidang Kebudayaan
    Pelaksana Kegiatan/ Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK): Dr. Ir. Subandi, MSc
    (Ketua), Dra. Esti Nurhayati, MM, Aris Subiyono, SH, Dra. Sri Rahayu, MEd, Tatang Muttaqin,
    M.Ed, Vivi Andriani, ST (Anggota Pelaksana)
    Nara Sumber: Dr. Latif Bustami
    Focus Group Discussion: Drs. Hari Waluyo M.Hum, Dra. RD. Siliwanti, MPIA
    Tenaga Pendukung: Ester Gloria, Norita Sarwoto, Sumaryono, Didik Darmanto, S.Sos, Desy
    Anisya, S.Si

Tim Inti
    Hadiat, Dadang Rizki R, Yosi Diani Tresna, Suharti, Lenny N. Rosalin, Aris Subiyono

Tim Penulis
    Hadiat, Pungkas Bahjuri Ali, Amich Alhumami, Destri Handayani, Tatang Muttaqin, Didik
    Darmanto

Editor
    Hadiat, Pungkas Bahjuri Ali, Didik Darmanto




                                                                                                 i
                            RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002/2003, AKI di
Indonesia adalah sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup. Tingginya AKI dipengaruhi oleh
penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung berkaitan dengan kondisi
saat melahirkan seperti perdarahan, hipertensi atau tekanan darah tinggi saat kehamilan
(eklampsia), infeksi, partus lama, dan komplikasi keguguran. Penyebab langsung tersebut
diperburuk oleh status kesehatan dan gizi ibu yang kurang baik. Sementara itu penyebab tidak
langsung antara lain adalah rendahnya taraf pendidikan perempuan, kurangnya pengetahuan
kesehatan reproduksi, rendahnya status sosial ekonomi, kedudukan dan peranan ibu yang tidak
menguntungkan dalam keluarga, kuatnya tradisi dan budaya lokal dalam menyikapi proses
persalinan, serta kurangnya ketersediaan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana (KB).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009 menetapkan sasaran
pencapaian AKI sebesar 226 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009. Sementara itu
Millenium Development Goals (MDGs), menetapkan AKI pada tahun 2015 menjadi 2/3 dari
keadaan tahun 2000, yaitu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun dalam dua
dekade terakhir, AKI di Indonesia mengalami penurunan yang cukup tinggi, dari 390 pada
tahun 1994 menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2000, angka ini masih
termasuk yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Tingginya AKI ini menunjukkan
bahwa derajat kesehatan di Indonesia masih belum baik.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka penurunan AKI, seperti program Making
Pregnancy Safer (MPS) yang merupakan strategi sektor kesehatan untuk mengatasi masalah
kesehatan akibat kematian dan kesakitan ibu dan bayi. Fokus MPS diarahkan pada (1)
peningkatan akses terhadap pelayanan tenaga kesehatan terampil, (2) pelayanan rujukan, serta
(3) pencegahan kehamilan tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran. Program
lain adalah Gerakan sayang Ibu, yaitu suatu gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat,
bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan perbaikan kualitas hidup perempuan.
Program laian mendukung penurunan AKI adalah penyediaan bidan di desa, peningkatan
kemampuan Puskesmas menjadi Puskesmas PONED serta kerjasama anatara tenaga kesehatan
dan dukun. Namun demikian, kebijakan yang telah dilakukan elum secara signifikan
menurunkan AKI seperti yang diharapkan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih
kurangnya keterpaduan kebijakan antara sektor kesehatan dengan sektor lain yang terkait erat
dengan kematian ibu seperti pendidikan, kependudukan, sosial, budaya, gender, transportasi dan
pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, kajian prakarsa strategis rancang bangun
percepatan penurunan angka kematian ibu difokuskan pada (1) pemetaan faktor determinan
penyebab tingginya AKI, sekaligus melihat keterkaitannya antar faktor dan analisis masalah
(gap analysis), (2) best practices penanganan AKI (kebijakan, program, kegiatan) di Indonesia
dan Negara lain, serta (3) perumusan opsi intervensi dalam rangka mengurangi masalah (filling
the gap). Kajian dilakukan di 6 (enam) provinsi dengan kriteria pemilihan lokasi mencakup
daerah dengan kondisi AKI Tinggi, daerah dengan AKI rendah, serta daerah yang memiliki
spesifik budaya dalam persalinan, yaitu Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan
Selatan, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat.

Metodologi kajian dilakukan melalui studi literatur, lokakarya di tingkat propinsi, pengumpulan
data melalui kuesioner, kunjungan dan diskusi lapangan, lokakarya pembahasan hasil, analisis
data, lokakarya hasil, dan workshop dengan nara sumber serta sosialisasi dan advokasi. Jumlah
responden kajian berjumlah 260 orang yang merupakan representasi dari berbagai sektor terkait
di enam provinsi lokasi kajian, mencakup dinas kesehatan, dinas pendidikan, kantor
Pemberdayaan Perempuan, Kantor BKKBN, Dinas kebudayaan, Bappeda, maupun
paraji/dukun. Jumlah fasilitas yang dikunjungi mencakup rumah sakit, puskesmas, polindes,
posyandu yang seluruhnya berjumlah 21 obyek di 6 provinsi lokasi kajian. Lingkup kajian
mencakup aspek kesehatan, pendidikan, agama, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan
keluarga berencana.

                                                                                             ii
Berdasarkan hasil kajian kesimpulan yang dapat ditarik dalam penanganan AKI adalah bahwa
(1) kebijakan dan strategi sudah cukup lengkap dalam penurunan AKI, namun masih ada gap,
sehingga gap tersebut perlu dijadikan sasaran program. Rancang Bangun Percepatan Penurunan
AKI memerlukan pendekatan terintegrasi (community dialog dan collective action), cross
sectoral, melalui review plan of action dan kebijakan yang ada (lesson learned), terfokus dan
meningkatkan peran aktif stakeholders; (2) pendekatan yang selama ini dilakukan dalam
penanganan AKI mencakup (i) perbaikan sarana dan akses pelayanan kesehatan, (ii)
peningkatan kualitas tenaga kesehatan, (iii) mendorong peran serta masyarakat dan swasta, (iv)
Perhatian terhadap penduduk miskin, pertimbangan desentralisasi, penyediaan pembiayaan yang
memadai, kerjasama internasional; serta (3) penurunan kematian ibu merupakan kombinasi hasil
beberapa faktor, mencakup investasi jangka panjang pada pelatihan kebidanan, investasi jangka
panjang pada rujukan rumah sakit, pelayanan kesehatan gratis, sistem pendukung yang
ditunjang dengan peraturan, kontrol dan supervisi profesi kebidanan dan medis, ditambah
dengan sistem informasi yang baik.

Kunci untuk menurunkan AKI adalah profesionalisasi dari pelayanan kebidanan dan akses
terhadap Pelayanan Kegawatdaruratan Kebidanan Komprehensif (C-EmOC). Kunci dari
profesionalisasi yang suskses adalah tanggung jawab lokal dan manajeman conflicts of interest.
Strategi profesionalisasi tanpa komitmen masyarakat tidak akan jalan; komitmen masyarakat
tanpa strategi yang tepat akan membuang-buang sumberdaya. Prioritas penanganan AKI
difokuskan pada skilled birth attendance dan memperkuat pelayanan kegawatdaruratan
kebidanan pada waktu persalinan dan segera setelah persalinan.

Pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam penurunan AKI karena berkaitan dengan
pengetahuan kesehatan ibu. Fokus pendidikan terutama dalam aspek peserta didik, pendidik,
kurikulum, dan program. Peserta didik berkaitan dengan lama pendidikan ibu, pengetahuan
reproduksi. Peran pendidik berkaitan dengan jumlah dan kualifikasi, relevansi keahlian dan
bidang studi yang diajarkan, pengetahuan guru dalam kespro, confidence, kesejahteraan.
Kurikulum berkaitan dengan materi dan jam pelajaran kespro terbatas. Program mencakup
skema kerjasama pelaksanaan PKRR, serta kendala pengetahuan kesehatan reproduksi
mencakup ketidaksiapan guru, terbatasnya sumber bacaan/bahan ajar, kultural, materi dianggap
vulgar dan tabu. Kebijakan yang dikembangkan mencakup penyampaian pengetahuan,
pemahaman dan perilaku positif tentang kespro dengan memperkuat dan memberdayakan
tenaga pendidik dan pengelola pendidikan yang sudah ada.

Keluarga Berencana. KB mempunyai peran yang penting dalam mengurangi rate dan ratio
kematian ibu. Perlu upaya revitalisasi dan “focussing” Program KB dalam era desentralisasi saat
ini, serta penajaman indikator kinerja, target, dan sasaran sehingga kegiatan atau program-
program yang diimplementasikan dapat terukur dengan baik. Relasi gender yang timpang
dengan segala implikasinya: subordinasi, diskriminasi, marginalisasi, beban ganda, dst yang
ditanggung perempuan, sehingga perempuan lebih cenderung responsive action bukan
purposive actio. Untuk itu perlu piranti legal untuk meningkatkan posisi tawar perempuan
sekaligus mengembangkan sumberdaya perempuan, re-sosialisasi atau re-edukasi, pengubahan
definisi sosial, selain perlu meningkatkan keterlibatan keluarga dan kaum perempuan dalam
menjamin pelayanan kesehatan dan memonitor kualitas pelayanan.

Budaya. Budaya-budaya yang menjadi kendala AKI mencakup konsep reproduksi, bahaya
abortus, kawin muda. Kebudayaan masyarakat bisa berubah, budaya negatif masyarakat dalam
AKI dapat dimungkinkan diubah menjadi budaya positif.

Dalam upaya menurunkan kematian ibu, setiap strategi, program dan intervensi mempunyai
urgensi dam efektifitas yang berbeda. Untuk memaksimalkan upaya di tengah keterbatasan
sumberdaya, upaya penanganan AKI perlu diprioritaskan berdasarkan besaran masalah yang
dihadapi dan cost effectiveness setiap intervensi. Program penurunan AKI perlu ditingkatkan
dari upaya yang selama ini telah dilakukan, sehingga percepatan pernurunan AKI dapat
terwujud.

                                                                                            iii
Strategi Percepatan Penurunan AKI dilakukan melalui strategi regulasi, strategi pelibatan
masyarakat serta strategi pembiayaan. Strategi regulasi lebih dititikberatkan pada komitmen
pemerintah sebagai pelaksana regulasi, dimana beberapa regulasi yang tidak menunjang dalam
penurunan AKI harus ditinjau kembali. Selain itu, komitment jangka panjang dalam rangka
penurunan AKI harus segera diimplementasikan dalam bentuk perundang-undangan dan
implementasi program yang jelas sehingga capaian kinerja terutama dalam rangka penurunan
AKI dapat diukur dengan jelas. Pelaksanaan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah, perlu disosialisasikan dengan baik kepada aparat dan masyarakat, serta perlu
dimonitor pelaksanaannya.

Strategi Pelibatan Masyarakat menekankan masyarakat sebagai komponen yang sangat penting
dalam menunjang kebijakan penurunan AKI. Masyarakat merupakan ujung tombak dari
berbagai kebijakan, strategi, dan program-program yang diluncurkan kepada masyarakat. Oleh
karena itu, perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan AKI harus
melibatkan partisipasi masyarakat.

Strategi Pembiayaan dilakukan atas dasar keterbatasan anggaran pemerintah dalam
mengimplementasikan program penurunan AKI. Strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah
dalam mengimplementasikan komitmen penurunan AKI terutama pada sisi pembiayaan
mencakup (1) penentuan jumlah anggaran yang diperlukan untuk program penurunan AKI yang
diharapkan, misalnya pada tahun 2015 penurunan AKI harus mencapai 75% dari tahun 1990,
(2) melibatkan Pemerintah Daerah dalam penganggaran program penurunan AKI, (3)
melibatkan peran swasta dalam pendanaan penurunan AKI, serta melibatkan berbagai donor
yang tertarik dalam rangka penurunan AKI.

Intervensi kebijakan yang perlu dilakukan dalam rancang bangun percepatan penurunan angka
kematian ibu mencakup:

(1) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, melalui (i) pelayanan
antenatal dengan meningkatkan frekuensi kunjungan antenatal, peningkatan cakupan imunisasi
TT dan konsumsi tablet FE, serta kegiatan KIE, (ii) peningkatan jumlah dan persebaran bidan di
desa dengan prioritas pada daerah perdesaan, terisolir, perbatasan dan terpencil, (iii)
peningkatan peran puskesmas tidak hanya puskesmas perawatan tetapi juga puskesmas PONED
serta RS PONEK dan perluasan polindes dan poskesdes, (iv) pemberian jaminan pelayanan
kesehatan gratis bagi masyarakat miskin sekaligyus memperbaiki distribusi tenaga dan fasilitas
pelayanan kesehatan, (v) memperkuat link antara sistem pelayanan informal melalui tenaga
dukun dan pelayanan formal melalui tenaga kesehatan (bidan) dalam pelayanan kesehatan
reproduksi kepada perempuan untuk mengurangi resiko persalinan;

(2) Pengendalian faktor-faktor yang memperburuk dan meningkatkan potensi kematian ibu
melahirkan di Indonesia terutama akibat kurang anemia gizi besi, kurang energi kronik,
gangguan akibat kurang yodium dan zat gizi mikro lainnya, serta serangan penyakit malaria dan
TBC;

(3) Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan Ibu/Perempuan melalui (i) peningkatan
peluang penduduk perempuan untuk memperoleh pelayanan pendidikan sampai jenjang yang
lebih tinggi sehingga dampaknya dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah, dan meningkatnya
usia menikah pertama, dan meningkatnya pengetahuan khususnya mengenai pendidikan
reproduksi, (ii) pemberian pendidikan kesehatan repoduksi melalui sekolah secara efektif dalam
bentuk modul pembelajaran yang fokus dan tidak bersifat normatif, (iii) pendidikan kesehatan
reproduksi dengan mempertimbangkan tahap-tahap pertumbuhan fisik dan kejiwaan siswa, (iv)
intervensi pendidikan pada satuan, jenis, dan jenjang pendidikan yakni SD/MI, SMP/MTs,
SMA/SMK/MA, Paket A, Paket B, dan Paket C, serta Kelompok, serta (v) mengacu pada sistem
pendidikan yang menjadikan pendidikan kesehatan reproduski sebagai bagian dari muatan
kurikulum, yang dapat diberikan di sekolah dan di luar sekolah;


                                                                                           iv
(4) Pola Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga melalui (i) peningkatan aksesibilitas
perempuan terhadap pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi yang berkualitas, (ii)
peningkatan upaya-upaya pemberdayaan perempuan melalui kelompok-kelompok/organisasi
perempuan, (iii) pemberian kesempatan yang sama dalam berpartisipasi di tingkat masyarakat
terutama dalam forum-forum dan organisasi kemasyarakatan lainnya, (iv) peningkatan
kemampuan dan keterampilan perempuan dalam berbagai hal, dalam upaya membantu
meningkatkan pendapatan keluarga, (v) memberikan kemudahan dalam mengakses informasi
atau pelayanan sehingga mereka mempunyai pengetahuan yang utuh terhadapa kesehatan
reproduksi dan kesehatan anak, serta (vi) mempertajam indikator kinerja, target, dan sasaran
sehingga kegiatan atau program-program yang diimplementasikan dapat terukur dengan baik;

 (5) Fokus Pada Pendekatan Hak dan Masyarakat Miskin. (i) Pendekatan Hak. Pemerintah
wajib memberikan pelayanan kesehatan yang adil, karena kesehatan merupakan hak dasar
rakyat, sehingga tidak meninggalkan prinsip keadilan dan pemerataan. Salah satu isu
pemerataan yang adalah adanya ketimpangan dalam aksebilitas masyarakat terhadap bidan dan
puskesmas, terumata bagi masyarakat di perdesaan/terpencil , masyarakt miskin, dan
masyarakat dengan tingkat pendidikan formal yang rendah. Salah satu pendekatan hak yang
belum tertangani dengan baik adalah hak atas akte kelahiran dan sertifikat kematian. Setiap ibu
yang meninggal perlu dilengkapi dengan sertifikat kematian yang mengindikasin penyebab
medis kematian. Pencatatan ini akan membantu upaya untuk mengidentifikasi setiap kematian
maternal, membantu mengadvokasi pemerintah dalam hal tingginya kematian ibu agar perhatian
pemerintah semakin besar pada kematian maternal, (ii) Masyarakat Miskin. Keberadaan
program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (JPK–MM/GAKIN ) sangat
membantu masyarakat miskin dan tenaga kesehatan dalam penanganan persalinan baik normal
maupun komplikasi. Dengan demikian salah satu hambatan terbesar bagi akses terhadap fasilits
kesehatan dapat teratasi. Namun keberadaan JPK Gakin dapat ini membawa konsekuensi pada
ketergantungan masayarakat dan fasilitas kesehatan pada subsidi dana, yang sebenarnya
merupakan program ad-hoc yang bisa dihentikan sewaktu-waktu, sehingga menimbulkan
kerentanan. Oleh Karena itu perlu dilakukan upaya untuk menjamin ketersediaan dana seperti
ini secara kontinyu dan pada saat yang sama membangun kamampuan masyarakat dalam
memperoleh pelayanan kesehatan.

(6) Peningkatan Kualitas Budaya Masyarakat. Peningkatan Kualitas Budaya Masyarakat
melalui (i) Rekayasa Sosial (social engineering) Spesifik Ranah Budaya, mencakup perubahan
cara hidup (way of life), aturan berpikir (rule of thinking), dan pendirian atau prinsip hidup
(state of mind) yang tidak mendukung upaya penurunan AKI agar menjadi kontributif terhadap
upaya penurunan AKI, (ii) Community development melalui kegiatan dialog, belajar bersama,
dan membangun jaringan komunitas, (iii) peningkatan peran Lembaga Keagamaan, (iv)
pengembangan Aturan Hukum Yang Jelas Tentang Aborsi, serta (v) melakukan pemantapan
UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

(7) Pengembangan Data AKI untuk meningkatkan akurasi, representasi daerah dan
kontinuitas data. Untuk itu perlu dikaji kemungkinan penggunaan metode tambahan seperti
sensus penduduk dan menggunakan sistem registrasi vital. Upaya ini tentu tidak mudah dan
perlu waktu yang lama, dan karenanya perlu segera dimulai.




                                                                                             v
                                Kata Pengantar


Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan
untuk mengukur derajat kesehatan suatu negara. AKI sering digunakan untuk menilai
status kesehatan penduduk suatu negara dan menjadi penting karena dapat menunjukkan
bagaimana kinerja sebuah sistem kesehatan di suatu negara. Selain menunjukkan
capaian status kesehatan penduduk. AKI juga mengindikasikan kemampuan dan
kualitas pelayanan kesehatan, kapasitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan
pengetahuan masyarakat, kualitas kesehatan lingkungan, sosial budaya, serta hambatan
dalam memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan.

Angka Kematian Ibu (maternal mortality rate/MMR) adalah jumlah kematian maternal
yang terjadi dalam periode waktu tertentu per 100.000 kelahiran hidup pada periode
waktu yang sama. Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002/2003,
mengindikasikan masih tingginya AKI di Indonesia yaitu sebesar 307 per 100.000
kelahiran hidup. Walaupun dalam dua dekade terakhir, AKI di Indonesia mengalami
penurunan dari 390 pada tahun 1994 menjadi 307 pada tahun 2002/2003, angka ini
masih termasuk yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Tingginya AKI dengan
berbagai penyebabnya, merupakan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009,
Pemerintah telah menetapkan sasaran pencapaian AKI sebesar 226 per 100.000
kelahiran hidup pada tahun 2009. Dalam Millenium Development Goals (MDGs),
Indonesia berkomitmen untuk menurunkan AKI pada tahun 2015 menjadi 2/3 dari
keadaan tahun 2000, yaitu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka penurunan AKI, seperti program Making
Pregnancy Safer (MPS) yang telah diluncurkan sejak tahun 2000. MPS merupakan
strategi sektor kesehatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah kesehatan akibat
kematian dan kesakitan ibu dan bayi. Fokus MPS diarahkan pada (1) peningkatan akses
terhadap pelayanan tenaga kesehatan terampil, (2) pelayanan rujukan, serta (3)
pencegahan kehamilan tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran. Strategi
yang dilakukan dalam program MPS mencakup (1) perbaikan kualitas dan cakupan
pelayanan, (2) pengembangan kemitraan lintas sektor, (3) pemberdayaan perempuan/
keluarga, dan (4) pemberdayaan masyarakat. Program MPS tersebut melibatkan sektor
terkait mencakup sektor kesehatan, sektor pendidikan, bidang pembangunan sosial
ekonomi, pemberdayaan perempuan, dan hak azasi manusia.

Namun demikian percepatan penurunan AKI masih belum sesuai dengan harapan. Salah
satu kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya keterpaduan kebijakan antara
sektor yang terkait erat dengan kematian ibu seperti kesehatan pemberdayaan
perempuan, pendidikan, keluarga berencana, serta budaya. Berdasarkan kondisi tersebut
diperlukan suatu akselerasi interevensi kebijakan dalam penurunan angka kematian ibu.
Tanpa akselerasi yang maksimal sulit penurunan angka kematian ibu dapat mencapai
target yang ditetapkan baik target RPJM, Millenium Development Goals (MDGs)
maupun target Indonesia Sehat 2010.

Buku ini merupakan kumpulan pemikiran didasarkan best practices program yang
selama ini telah dilakukan dalam upaya rancang bangun percepatan penurunan angka
kematian ibu. Walaupun rancang bangun ini tidak sepenuhnya pendekaan dan strategi
baru, dalam buku ini dibahas secara komprehensif kondisi implementasi program
                                                                               vi
penurunan AKI dan kesenjangan kebijakan yang dilakukan serta upaya-upaya yang
perlu dilakukan dalam percepatan penurunan AKI. Dipaparkan juga beberapa skenario
konseptual pecepatan penurunan AKI sebagai acuan dalam membuat strategi
kebijakannya. Pemikiran yang dituangkan dalam buku ini selain bersumber dari hasil
survei lapangan, diskusi dengan pelaksana di daerah, juga dari hasil diskusi intensif
dengan berbagai nara sumber yang memiliki kepakaran dalam kesehatan ibu, baik di
lingkungan instansi pemerintah, perguruan tinggi maupun organisasi profesi baik di
pusat maupun di daerah.

Mudah-mudahan buku ini memiliki manfaat yang besar tidak hanya bagi para
pengambil kebijakan, tetapi juga bagi kalangan akademisi serta berbagai pihak yang
memiliki kepedulian dalam peningkatan derajat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan
keluarga.

Terima kasih.

.


Jakarta, Mei 2007

H. Paskah Suzeta
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional




                                                                                  vii
DAFTAR ISI
Tim Kajian
Ringkasan Eksekutif
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

Bab 1 Pendahuluan - 1
      1.1 Latar Belakang – 1
      1.2 Tujuan Kajian – 3
      1.3 Manfaat Yang Diharapkan – 3
      1.4 Sistematika Laporan – 4

Bab 2 Metodologi - 5
      2.1 Konsep dan Kerangka Pemikiran - 5
      2.2 Ruang Lingkup - 7
      2.3 Pengumpulan dan Analisis Data – 8

Bab 3 Pembelajaran Penanganan AKI - 11
      3.1 Kebijakan dan Program – 12
      3.2 Pelayanan Kesehatan - 16
          3.2.1. Pelayanan Obstetrik – 16
          3.2.2. Pelayanan Antenatal - 17
          3.2.3. Tenaga Kesehatan – 18
      3.3 Mencegah Aborsi dan Kehamilan Yang Tidak Diinginkan – 18
      3.4 Kemitraan Untuk Peningkatan Upaya Keselamatan Ibu – 20

Bab 4 Status dan Kebijakan Penurunan AKI di Indonesia - 24
      4.1 Status dan Kecenderungan - 24
      4.2 Pengukuran Angka Kematian Ibu – 26
      4.3.Percepatan Penurunan AKI - 28
      4.4 Kebijakan Penanganan AKI – 31
           4.4.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang – 32
           4.4.2 Indonesia Sehat 2010 – 33
           4.4.3 Making Pregancy Safer (MPS) – 34
           4.4.4 Gerakan Sayang Ibu – 37
           4.4.5 Standar Pelayanan Minimal – 38

Bab 5 Faktor Determinan AKI dan Langkah Penanganan yang Dilakukan Dalam Penurunan
      AKI – 40
      5.1 Penyebab Langsung Kematian Ibu – 41
           5.1.1 Pelayanan Antenatal – 44
           5.1.2 Kualitas Pelayanan Antenatal – 46
               5.1.2.1 Pemeriksaan Kehamilan – 48
               5.1.2.2 Imunisasi – 50
               5.1.2.3 Zat Besi – 50
               5.1.2.4 Pelayanan KB untuk Mencegah Unwanted Pregnancy – 51
               5.1.2.6 Ketersediaan Darah - 51
           5.1.3 Penolong Persalinan – 51
           5.1.4 Tempat Persalinan – 54
           5.1.5 Peran Dukun – 56
           5.1.6 Pelayanan Obstetri Emergency – 60
      5.2 Faktor Yang Memperburuk Kematian Ibu: Status Kesehatan dan Gizi Ibu – 63
           5.2.1 Anemia Gizi Besi – 63
           5.2.2 Kurang Energi Kronik – 64

                                                                                 viii
            5.2.3 Kurang Zat Gizi Mikro Lainnya – 64
            5.2.4 Malaria dan TBC – 65
            5.2.5 HIV/AIDS - 65
       5.3 Penyebab Tidak Langsung – 66
           5.3.1 Perlindungan dan Perilaku Dalam Keluarga - 66
                5.3.1.1. Kekerasan terhadap Perempuan dan Beban Ganda - 66
                5.3.1.2. Perilaku Konsumsi dalam Keluarga - 67
                5.3.1.3. Pemicu Aborsi dan Perawatan Persalinan - 70
                5.3.1.4 Perkawinan Usia Muda - 71
                5.3.1.5 Pandangan Budaya Masyarakat Terhadap Ajaran Agama - 76
           5.3.2 Pemenuhan Hak Reproduksi - 79
                5.3.2.1 Kesertaan Masyarakat Dalam Keluarga Berencana – 79
                5.3.2.2 Akses dan Kualitas Pelayanan KB – 79
                5.3.2.3 Kesertaan Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi - 79
           5.3.3 Akses dan Penggunaan Pelayanan Kesehatan – 80
       5.4 Faktor Dasar - 81
           5.4.1 Keterbatasan Pengetahuan - 81
                5.4.1.1 Pengetahuan dan Budaya Kesehatan Reproduksi - 81
                5.4.1.2 Pendidikan Kesehatan Reproduksi - 88
                5.4.1.3 Pendidik, Metode dan Pendekatan Pendidikan Kesehatan Reproduksi -
                91
           5.4.2. Status Perempuan – 93
                5.4.2.1 Taraf Pendidikan Perempuan – 93
                5.4.2.2 Status Sosial Ekonomi Perempuan – 97
                5.4.2.3 Pengambilan Keputusan di Tingkat Rumah Tangga – 100
           5.4.3 Kelembagaan – 102
                5.4.3.1 Kelembagaan KB dan Pemberdayan Perempuan - 102
                5.4.3.2 Posyandu - 103
                5.4.3.3 Institusi Pendidikan dan Keagamaan – 105
       5.5 Kesenjangan Kebijakan dalam Percepatan Penurunan AKI – 107
            5.5.1 Analisa Kesenjangan - 107
            5.5.2 Dukungan Pembiayaan – 112
            5.5.3 Intervensi yang Cost effective -114

Bab 6 Kesimpulan, Rekomendasi, Implikasi Kebijakan – 116
      6.1 Kesimpulan - 116
      6.2 Rekomendasi Kebijakan - 118
          6.2.1 Pengembangan Data AKI – 118
          6.2.1 Strategi Percepatan Penurunan AKI - 118
      6.3 Matriks Intervensi – 124

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN




                                                                                        ix
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1    Persentase kelahiran oleh Tenaga Kesehatan dan Angka Kemtian Ibu di Beberapa
             Negara Tahun 2005 – 2
Tabel 2.1    Jadwal dan Penyaji Makalah pada Lokakarya Tingkat Propinsi – 9
Tabel 2.2    Jumlah Peserta Lokakarya Tingkat Propinsi – 9
Tabel 2.3    Fasilitas/Obyek yang dikunjungi pada kunjungan lapangan dan diskusi – 10
Tabel 4.1    Skenario Laju Penurunan AKI – 29
Tabel 4.2    Skenario Pencapaian Target AKI – 30
Tabel 4.3    Jumlah Kematian Yang Perlu Dicegah - 31
Tabel 5.1    Penyebab Kematian Maternal Utana di 6 Propinsi Tahun 2005 – 42
Tabel 5.2    Kematian Ibu – Penyebab dan Rekomendasi Intervensi – 43
Tabel 5.3    Komponen Pemeriksaan Kehamilan – 49
Tabel 5.4    Ketersediaan Puskesmas PONED dan RS PONEK Rata-rata Nasional – 61
Tabel 5.5    Prevalensi Kurang Energi Kronik (KEK) pada wanita usia subur – 64
Tabel 5.6    Alasan Perempuan Kawin Usia Muda/< 20 tahun – 72
Tabel 5.7    Perkembangan Rata-rata Umur Kawin Pertama Perempuan (UKPW) di Propinsi
             Jawa Barat 2004-2005 – 73
Tabel 5.8    Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur >10 di Propinsi NTB 2000-2003 –
             74
Tabel 5.9    Persentase Wanita Pernah Kawin yang Pernah Menggunakan/Memakai Alat/Cara
             KB menurut Ijazah tertinggi yang dimiliki, 2004 – 82
Tabel 5.10   Persentase Perempuan yang Mempunyai Anak Lahir Hidup Terakhir dalam Lima
             Tahun Sebelum Survei yang Membicarakan Topik Tertentu Selama Kehamilan dan
             Tingkat Pendidikan Perempuan, 2002-2003 – 83
Tabel 5.11   Persentase Perempuan yang Mempunyai Anak Lahir Hidup Terakhir dalam Lima
             Tahun Sebelum Survei Menurut Tenaga Pemeriksa Kehamilan dan Tingkat
             Pendidikan Perempuan, 2002-2003, - 84
Tabel 5.12   Persentase Perempuan yang Mempunyai Anak Lahir Hidup Terakhir dalam Lima
             Tahun Sebelum Survei menurut Penolong Persalinan Berkualifiksasi Tertinggi dan
             Tingkat pendidikan Perempuan, 2002-2003 – 84
Tabel 5.13   Lembaga yang Berpartisipasi dalam kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan
             Pendidikan Kesehatan Reproduksi – 92
Tabel 5.14   Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12, 13-15, dan 16-18 Tahun menurut
             Jenis Kelamin, 2004 – 95
Tabel 5.15   Angka Partisipasi Kasar jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Menurut
             Jenis kelamin, 2004 – 95
Tabel 5.16   Usia Menikah Pertama penduduk perempuan usia 10 Tahun ke atas Menurut Ijazah
             tertinggi Yang dimiliki, 2004 – 97
Tabel 5.17   Persentase Perempuan Pernah Kawin yang Melaporkan Bahwa Mereka Mempunyai
             Masalah dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan bagi Mereka ketika Sakit
             Menurut Tingkat Pendidikan, 2002-2003 – 97
Tabel 5.18   Analisa Kesenjangan Kebijakan dalam Percepatan Penurunan AKI - 107
Tabel 5.19   Beberapa pilihan intervensi yang dianggap cost effective – 114




                                                                                         x
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1    Faktor berpengaruh dalam kematian Ibu Melahirkan – 6
Gambar 2.2    Fase Tiga terlambat – 7
Gambar 4.1    Kecenderungan AKI di Indonesia dan proyeksi Penurunannya – 25
Gambar 4.2    AKI di Indonesia di antara negara ASEAN – 25
Gambar 4.3    Strategi Making Pregancy Safer – 35
Gambar 5.1    Penyebab Utama Kematian Ibu di Dunia Tahun 2004 – 41
Gambar 5.2    Penyebab Utama Kematian Ibu di Indonesia – 42
Gambar 5.3    Kecenderungan Cakupan K4 di Indonesia – 44
Gambar 5.4    Cakupan Kunjungan Ibu Hamik K4 – 45
Gambar 5.5    Pemeriksaan Kehamilan Tahun 2002-2003 – 46
Gambar 5.6    Persentase Kelahiran Dibantu Oleh Tenaga kesehatan – 52
Gambar 5.7    Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan – 52
Gambar 5.8    Rasio Bidan Puskesmas dan Bidan di Desa per 100.000 penduduk – 53
Gambar 5.9    Tempat Persalinan – 54
Gambar 5.10   Prevalendi Anemia Gizi Besi pada Perempuan tahun 1995 – 63
Gambar 5.11   Angka Penemuan Kasus TB (CDR) – 65
Gambar 5.12   Rata-rata Lama Sekolah Penduduk perempuan dan Persentase perempuan Usia
              Produktif yang sedang menggunakan/memakai alat/cara KB tahun 2004 – 82
Gambar 5.13   Rata-rata Lama Sekolah penduduk Perempuan dan Persentase Persalinan yang
              Ditolong oleh Tenaga Kesehatan, Tahun 2002 – 85
Gambar 5.14   Rata-rata Lama Sekolah dan Umur Harapan Hidup, Tauun 2002 – 94
Gambar 5.15   Pengeluaran rata-rata Rumah Tangga per Bulan Menurut kelompok Pengeluaran
              Rumah Tangga, 2004 – 98
Gambar 5.16   Proporsi Pengeluaran Pangan Keluarga Menurut Kelompok Ekonomi dan
              Sumber Zat Gizi, 2004 – 99
Gambar 5.17   Perkembangan Posyandu di Indonesia – 104
Gambar 5.18   Skema Hubungan Kerjasama pelaksanaan Pendidikan Kesehatan reproduksi –
              105




                                                                                     xi
                                      RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU




    BAB 1
    PENDAHULUAN
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                                       




                                                                                    
                                                                                    

                                                                        LATAR BELAKANG 
 1.1 Latar Belakang  
                                                                        TUJUAN 
 
                                                                        MANFAAT 
Pembangunan SDM memiliki peran yang sangat penting dalam 
                                                                        SISTEMATIKA LAPORAN 
mewujudkan  manusia  Indonesia  yang  maju  dan  mandiri, 
sehingga  mampu  berdaya  saing  dalam  era  globalisasi.  Fokus 
utama  pembangunan  SDM  ditekankan  pada  aspek  kuantitas,  kualitas,  dan  mobilitas. 
Penekanan aspek kuantitas dilakukan melalui keluarga berencana, aspek kualitas terutama 
melalui pendidikan dan kesehatan, dan aspek mobilitas melalui migrasi. 
 
Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  keberhasilan  pembangunan  SDM  antara  lain 
adalah  Human  Development  Index  (HDI)  atau  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM),  dan 
Gender‐related  Development  Index  (GDI)  atau  Indeks  Pembangunan  Gender  (IPG).  Kedua 
indikator  ini  mempunyai  variabel:  (1)  kesehatan  (yang  diukur  melalui  usia  harapan 
hidup/life expectancy); (2) pendidikan (yang diukur melalui angka melek huruf dan rata‐rata 
lama  bersekolah);  dan  (3)  ekonomi  (yang  diukur  dari  perkiraan  daya  beli  atau  purchasing 
power parity). Di Indonesia, ketiga variabel IPM dan GDI tersebut masih relatif rendah, yaitu 
urutan ke 110 (2003) untuk IPM dan urutan 87 (2003) untuk ranking GDI. 
 
Dalam dimensi kesehatan, selain indikator usia harapan hidup, indikator  angka kematian 
ibu  (AKI)  juga  merupakan  salah  satu  indikator  utama  yang  digunakan  untuk  mengukur 
derajat  kesehatan  masyarakat  di  suatu  negara.    AKI  menjadi  penting  karena  jumlah 
kematian  yang  begitu  besar,  terkait  dengan  kematian  bayi,  dan  dapat  menunjukkan 
bagaimana kinerja sebuah sistem kesehatan di suatu negara. 
 
Angka  kematian  ibu  (AKI)  atau  maternal  mortality  ratio  (MMR)  adalah  jumlah  kematian 
maternal  yang  terjadi  dalam  periode  waktu  tertentu  per  100.000  kelahiran  hidup  pada 
periode  waktu  yang  sama1.  Yang  dimaksud  dengan  kematian  maternal  adalah  kematian 
seorang  wanita  pada  saat  hamil,  atau  42  hari  setelah  persalinan,  pada  berapapun  usia 
kehamilan  tersebut,  yang  disebabkan  oleh  kehamilan  dan  bukan  karena  sebab‐sebab  
accidental or incidental causes2.  
 
Selain  menunjukkan  capaian  status  kesehatan  penduduk,  AKI  juga  mengindikasikan 
kemampuan  dan  kualitas  pelayanan  kesehatan,  kapasitas  pelayanan  kesehatan,  kualitas 
pendidikan  dan  pengetahuan  masyarakat,  kualitas  kesehatan  lingkungan,  sosial  budaya 


1   World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Tenth 
    Revision. Geneva, World Health Organization, 1992 
2   Maternal Mortality in 2000: Estimates developed by WHO, UNCEF and UNFPA 2004 




                                                                                                                          1
                                    RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



serta  hambatan  dalam  memperoleh  akses  terhadap  pelayanan  kesehatan.  Berdasarkan 
Survei  Demografi  Kesehatan  Indonesia  (SDKI)  tahun  2002/2003,  AKI  di  Indonesia  adalah 
sebesar  307  per  100.000  kelahiran  hidup.  Dengan  demikian  diperkirakan  13.778  ibu 
meninggal setiap tahun karena kehamilan dan persalinan. Jika dikalkulasi  dalam hitungan 
hari, berarti 38 ibu yang meninggal atau 2 ibu setiap jamnya.  
 
Tingginya  AKI  dipengaruhi  oleh  penyebab  langsung  dan  penyebab  tidak  langsung. 
Penyebab  langsung  berkaitan  dengan  kondisi  saat  melahirkan  seperti  perdarahan, 
hipertensi atau tekanan darah tinggi saat kehamilan (eklampsia), infeksi, partus lama, dan 
komplikasi keguguran. Penyebab langsung tersebut diperburuk oleh status kesehatan dan 
gizi  ibu  yang  kurang  baik.  Sementara  itu  penyebab  tidak  langsung  antara  lain  adalah 
rendahnya  taraf  pendidikan  perempuan,  kurangnya  pengetahuan  kesehatan  reproduksi, 
rendahnya status sosial ekonomi, kedudukan dan peranan ibu yang tidak menguntungkan 
dalam  keluarga,  serta  kurangnya  ketersediaan  pelayanan  kesehatan  dan  keluarga 
berencana (KB). 
 
Walaupun  dalam  dua  dekade  terakhir,  AKI  di  Indonesia  mengalami  penurunan  yang 
cukup tinggi, dari 390 pada tahun 1994 menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 
2000, angka ini masih termasuk yang tertinggi di antara negara‐negara ASEAN (Tabel 1.1). 
Tingginya AKI ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan di Indonesia masih belum baik. 
                                           Tabel 1.1 
     Persentase Kelahiran Oleh Tenaga Kesehatan dan Angka Kematian Ibu di Beberapa 
                                     Negara Tahun 2005 

                                        Pertolongan persalinan  Angka kematian ibu (per 
          No.          Negara 
                                       oleh tenaga kesehatan(%) 100.000 kelahiran hidup) 

           1     Banglades                           14                            380 
           2     India                               43                            540 
           3     Indonesia                           66                            230 
           4     Myanmar                             56                            360 
           5     Nepal                               11                            740 
           6     Sri Lanka                           97                            92 
           7     Thailand                            99                            44 
           8     Malaysia                            97                            41 
      Sumber: The World Health Report 2005      3

 
Penurunan  AKI  merupakansalah  satu  tantangan  besar  yang  dihadapi  oleh  bangsa 
Indonesia.  Dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJM)  2004‐2009, 
Pemerintah  telah  menetapkan  sasaran  pencapaian  AKI  sebesar  226  per  100.000  kelahiran 
hidup  pada  tahun  2009.  Sejalan  dengan  deklarasi  millenium  seperti  tertuang  dalam 
Millenium  Development  Goals  (MDGs),  Indonesia  berkomitmen  untuk  menurunkan  AKI 
menjadi 2/3 dari keadaan tahun 2000, yaitu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup. 
 



3    WHO. 2005. The World Health Report 2005: Make Every Mother and Child Count 

                                                                                              2
                              RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



Berbagai  upaya  telah  dilakukan  dalam  rangka  penurunan  AKI,  dengan  strategi  utama 
melalui  Making  Pregnancy  Safer  (MPS)  yang  telah  diluncurkan  sejak  tahun  2000.  MPS 
merupakan  strategi  yang  ditujukan  untuk  mengatasi  masalah  kesehatan  akibat  kematian 
dan  kesakitan  ibu  dan  bayi.  Fokus  MPS  diarahkan  pada:  (1)  peningkatan  akses  terhadap 
pelayanan  tenaga  kesehatan  terampil,  (2)  pelayanan  rujukan,  serta  (3)  pencegahan 
kehamilan  tidak  diinginkan  dan  penanganan  komplikasi  keguguran.  Strategi  yang 
dilakukan dalam program MPS mencakup: (1) perbaikan kualitas dan cakupan pelayanan, 
(2) pengembangan kemitraan lintas sektor, (3) pemberdayaan perempuan/keluarga, dan (4) 
pemberdayaan  masyarakat.  Program  MPS  tersebut  melibatkan  sektor  terkait  mencakup 
sektor kesehatan, sektor pendidikan, bidang pembangunan sosial ekonomi, pemberdayaan 
perempuan, dan hak azasi manusia. 
 
Walaupun  begitu,  percepatan  penurunan  AKI  seperti  yang  diharapkan  masih  belum 
tercapai. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya keterpaduan kebijakan 
antara  sektor  kesehatan  dengan  sektor  lain  yang  terkait  erat  seperti  pendidikan, 
kependudukan,  sosial,  budaya,  gender,  transportasi  dan  pemberdayaan  perempuan. 
Dengan  kecenderungan  yang  ada  saat  ini,  kemungkinan  sulit  untuk  mencapai  tujuan 
nasional (RPJM) dan global (MDGs). 
 
Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  percepatan  penurunan  angka  kematian  ibu.  Prakarsa 
strategis  ini  merupakan  upaya  dalam  rangka  mempertajam  strategi  percepatan.  Dengan 
adanya  prakarsa  ini  diharapkan  dapat  teridentifikasi  faktor‐faktor  yang  mempengaruhi 
penurunan  AKI,  permasalahan  yang  dihadapi  dan  rekomendasi  kebijakan  dan  strategi 
untuk  mengatasinya.  Prakarsa  ini  juga  diharapkan  dapat  menjadi  perangkat  keterpaduan 
seluruh sektor untuk bersama‐sama menurunkan angka kematian ibu. 
 
 
 1.2  Tujuan Kajian 
 
Tujuan umum dari prakarsa strategis ini adalah untuk menyusun sebuah rancang bangun 
strategi nasional percepatan penurunan AKI. 
 
Adapun tujuan khususnya adalah: 
 1. Mengkaji kerangka teoritis dan  pengalaman global dalam upaya  penurunan AKI  (best 
     practices). 
 2. Melakukan identifikasi faktor‐faktor dominan berpengaruh penyebab tingginya AKI di 
     Indonesia. 
 3. Melakukan  evaluasi  terhadap  upaya  yang  telah  dilakukan  selama  ini  dalam  rangka 
     penurunan AKI. 
 4. Memformulasikan strategi, termasuk alokasi sumber daya yang diperlukan. 
 5. Melakukan diseminasi dan advokasi rancang bangun percepatan penurunan AKI. 
 
 1.3 Manfaat Yang Diharapkan 
 
  1. Terumuskannya rancang bangun dan strategi termasuk rekomendasi tentang prioritas, 
      upaya  dan  sumber  daya  yang  diperlukan  dalam  rangka  penurunan  angka  kematian 
      ibu. 


                                                                                               3
                              RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



 2. Tersosialisasikannya rancang bangun dan strategi ini ke lintas sektor terkait serta para 
    pengambil kebijakan baik di pusat, propinsi dan kabupaten/kota. 
 
 
 1.4 Sistematika Laporan 
  
Pada bagian pertama, disampaikan hal‐hal yang menjadi latar belakang prakarsa dan ruang 
lingkup  dari  prakarsa    ini,  serta  tujuan  dan  manfaat  yang  diharapkan.  Pada  bagian 
selanjutnya  disajikan  tentang  metodologi  yang  digunakan  dalam  kajian  dan  penulisan 
laporan.  Bab  selanjutnya  menguraikan  berbagai  pelajaran,  terutama  dari  negara‐negara 
lain, dalam upaya penurunan kematian ibu.  Dengan melihat perbandingan ini, diharapkan 
kita  dapat  menilai  posisi  dan  status  serta  kinerja  upaya  penurunan  kematian  ibu  di 
Indonesia.  
 
Bagian  Status  dan  Kebijakan  Penurunan  AKI  dimaksudkan  untuk  memberi  gambaran 
tentang  kebijakan‐kebijakan  yang  selama  ini  diambil  sebagai  landasan  pelaksanaan 
program yang terkait dengan penurunan AKI. Dengan menguraikan bagian ini, diharapkan 
kita  dapat  membandingkan  kebijakan  ditetapkan  dengan  kondisi  di  daerah  yang  akan 
dibahas pada bagian berikutnya. 
      
Bagian  Faktor  Determinan  dan  Langkah  Penanganan  yang  dilakukan  dalam  penurunan 
AKI, yang merupakan bagian terbesar dari laporan ini berisi tentang uraian, deskripsi, dan 
analisis  tentang  faktor‐faktor  yang  mempengaruhi  kematian  ibu  baik  di  tingkat  nasional 
maupun  di  daerah  kajian.  Selain  itu  upaya‐upaya  yang  telah  dilakukan  serta  evaluasi 
terhadap  upaya  itu  juga  ditampilkan  sekaligus  langkah‐langkah  umum  yang  perlu 
ditindaklanjuti.   
      
Bagian  akhir  berisi  Kesimpulan  dan  Rekomendasi,  yang  berusaha  membawa  kita  pada 
kesimpulan  penanganan  kematian  ibu  saat  ini,  termasuk  identifikasi  permasalahan  dan 
penyajian berbagai alternatif penyelesaiannya. 
      




                                                                                               4
                             RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU




 
 
 
 
  
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                                                           
                                                                           



BAB 2
METODOLOGI KAJIAN
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                          
2.1 Konsep dan Kerangka Pemikiran                           KONSEP DAN KERANGKA PEMIKIRAN 
                                                            RUANG LINGKUP 
Berbagai  faktor  yang  menyebabkan  kematian  ibu  PENGUMPUAN DAN ANALISIS DATA 
telah  secara  luas  diidentifikasi  yang  disertai  bukti‐
bukti ilmiah yang cukup kuat. Secara umum penyebab kematian ibu dapat digolongkan ke 
dalam  penyebab  langsung,  faktor‐faktor  yang  memperburuk  kematian  ibu,  dan  penyebab 
tidak  langsung,  serta  faktor  dasar.  Penyebab  langsung  adalah  komplikasi  selama 
kehamilan, persalinan dan masa nifas (post partum). Komplikasi ini diperburuk oleh status 
kesehatan  dan  gizi  ibu  yang  kurang  baik  seperti  anemia  dan  kekurangan  gizi  lainnya. 
Penyebab  tidak  langsung  meliputi  perhatian  dan  perilaku  keluarga,  perhatian  pada  hak‐
hak reproduksi, dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Ketiga penyebab tidak langsung ini 
dipengaruhi  oleh  tingkat  pengetahuan  ibu,  keluarga,  dan  masyarakat,  serta  kemampuan 
dan  kontrol  terhadap  sumber  daya  yang  jika  dirunut  lebih  jauh  bersumber  pada  posisi 
status perempuan. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            5
                                    RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



 
                                       Gambar 2.1
                          Faktor Berpengaruh dalam Kematian Ibu
 
                               Kematian Ibu



                     Komplikasi kehamilan, Persalinan 
                                dan Nifas                                Penyebab Langsung 


                                                                        Faktor Yang  
                    Status Kesehatan dan Gizi Buruk
                                                                        Memperburuk 




        Perlindungan           Penghormatan               Akses dan  
              &                  pada Hak                Penggunaan 
                                                                        Penyebab Tidak Langsung
       Perilaku dalam           Reproduksi                 Yankes 
          Keluarga




                          Keterbatasan Pengetahuan 
                                       


                                                                         Faktor Dasar 


                             Ketersediaan dan 
                          Penguasaan Sumberdaya




                              Status Perempuan 




                                                                                             
         Sumber: UNICEF, 2004
 
 
Komplikasi  selama  kehamilan,  persalinan  dan  nifas  terjadi  karena  berbagai  faktor  yang 
sering  disebut  sebagai  konsep  Tiga  Terlambat,  yaitu  terlambat  dalam  memutuskan  untuk 
mencari  pertolongan,  terlambat  mencapai  fasilitas  kesehatan,  dan  terlambat  mendapat 
penanganan yang memadai. Interaksi antar berbagai faktor dalam penanganan komplikasi 
dapat dilihat pada bagan model Tiga Terlambat di bawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  6
                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU


                                   Gambar 2.2
                               Fase Tiga Terlambat

      FAKTOR BERPENGARUH                                    FASE TERLAMBAT 


         Status Ekonomi                                           Fase 1 
        Status Pendidikan                                    Memutuskan untuk  
        Status Perempuan                                     Mencari Perawatan 
        Karakteristik Sakit 


              Jarak 
         Alat Tarsportasi                                          Fase 2 
          Kondisi Jalan                                       Mencapai Fasilitas 
              Biaya                                              Kesehatan 


       Kualitas Perawatan 
    Bahan Medis & Non Medis                                        Fase 3 
       Tenaga Profesional                                      Mendapatkan 
              Biaya                                         Penanganan Memadai 
                                                                                        
 
    Sumber: UNICEF, 2004
 
 
 
 
Model faktor yang berpengaruh dan model 3 terlambat dijadikan sebagai kerangka konsep 
dalam kajian ini. Dengan kata lain, salah satu pendekatan dalam kajian ini adalah melihat 
bagaimana  faktor‐faktor  tersebut  terjadi  dan  saling  berinteraksi,  sehingga  menyebabkan 
tiga  keterlambatan  yang  menyebabkan  kematian  ibu.  Dengan  mengacu  pada  model  ini, 
kajian akan difokuskan untuk menangkap berbagai kondisi yang terjadi pada masyarakat, 
dengan  contoh kasus pada 6 daerah yang menjadi lokasi kajian ini.  
 
 
2.2     Ruang Lingkup 
 
Lingkup  dari  kajian  prakarsa  strategis  Rancang  Bangun  Percepatan  Penurunan  Angka 
Kematian  Ibu  adalah:  (1)  Pembelajaran  (lesson  learned)  terhadap  penanganan  masalah  AKI 
yang  selama  ini  telah  dilakukan,  (2)  Evaluasi  pelaksanaan  program  dalam  rangka 
penurunan AKI, (3) Identifikasi faktor dominan berpengaruh, serta (4) Perumusan langkah 
kebijakan dalam penanganan masalah AKI secara lebih komprehensif.  
 
Lingkup  kajian  ini  tidak  hanya  terfokus  pada  bidang  kesehatan  sebagaimana  dilakukan 
selama  ini,  tetapi  memasukkan  bidang‐bidang  pembangunan  lain  yang  relevan  seperti 
pendidikan,  sosial  budaya,  agama,  keluarga  berencana,  dan  gender.  Data  dan  informasi 
yang  diperoleh  dari  lapangan  digunakan  sebagai  pendukung  untuk  memperkuat  analisis 
kajian ini dan bukan sebagai dasar utama dalam perumusan kebijakan. 
 



                                                                                               7
                             RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



Dalam analisa penyebab tidak langsung yang berasal dari sudut pandang nilai‐nilai sosial, 
budaya  dan  ajaran  agama  yang  dianut  masyarakat,  kajian  hanya  bermaksud  menggali 
berbagai kondisi yang kemungkinan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kematian 
ibu, dan tidak menilai kebenarannya sebagai pandangan hidup dan tidak membahas detail 
implikasinya dari sudut empiris medis. Berbagai kepercayaan dan budaya masyarakat yang 
dideskripsikan  pada  kajian  ini  tidak  mewakili  gambaran  kepercayaan  atau  budaya 
msayarakat  di  wilayah  propinsi  atau  kabupaten/kota  tertentu,  tetapi  menggambarkan 
masih adanya kepercayaan dan budaya yang bisa berdampak negatif bagi kesehatan ibu. 

                                 Gambar 2.3
              Kerangka Rancang Bangun Percepatan Penurunan AKI
 


                RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN AKI

                                       DERAJAT KESEHATAN
               TINGKAT                                                      STATUS
              PENDIDIKAN                                                  PEREMPUAN


                                          ANGKA KEMATIAN IBU
           KONDISI SOSIAL                                                  KONDISI
              BUDAYA                                                      GEOGRAFIS
                                       KOMPLIKASI    GIZI BURUK
                                         MEDIS


                                                                            KONDISI
           KONDISI SOSIAL                                                 PELAYANAN
             EKONOMI                                                      KESEHATAN

                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN
                                     PENURUNAN AKI
                              Kebijakan        Strategi        Kegiatan



                                                                                         
 
 
2.3 Pengumpulan dan Analisis Data  
 
Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder, baik kuantitatif 
maupun kualitatif,  yang diperoleh melalui studi literatur, diskusi dengan pakar, lokakarya, 
diskusi dengan pemerintah daerah serta kunjungan lapangan. Data primer baik kuantitatif 
maupun kualitatif dilakukan melalui pengisian kuesioner pada dinas terkait di daerah dan 
petugas ditingkat provider. 
 
Pengumpulan data di lakukan di 6 (enam) propinsi yaitu Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa 
Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. Pemilihan propinsi 
dilakukan  secara  purposif  dengan  mempertimbangkan  status  AKI  tingkat  propinsi  yang 
mewakili  tingkat  tinggi,  sedang,  dan  rendah,  serta  memperhatikan  ragam  budaya 
masyarakat yang berbeda.  
 
 

                                                                                           8
                                        RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



                Tabel 2.1  Jadwal dan Penyaji Makalah pada Lokakarya Tingkat Propinsi 
 
                                                                                   PEREMPUAN/ 
    No      PROPINSI         BAPPEDA     KESEHATAN            PENDIDIKAN                                          BUDAYA 
                                                                                       KB 
    1  SUMBAR                 Kepala      Dinkes Prop         Dinas Pendidikan      1. Ka. BKKBN                  LKKAM 
       29 Agust 06           Bappeda       Kasubdin                                   2. Biro PP 

    2  JABAR                Kasubdin       Dinkes Prop    Dinas Pendidikan 1. Kantor BKKBN  PSW UNPAD
       5 Sept 06           Kesra Bapeda  Kasubdin Data &                    2. TP PKK Prop  Dinas Kebud 
                                            Informasi 
    3  JATIM                  Kepala       Dinkes Prop      Diknas Prop       BKKBN Prop      UNAIR 
       29 Agust 06           Bappeda 

    4  KALSEL                 Kepala     Kepala Dinkes          Kepala Dinas      1. BKKBN       UNLAM 
       30 Agust 06           Bappeda         Prop                Pendidikan    2. Badan Pemb.  Dinas Budpar
                                                                                Masy & Permp 
    5  SULUT                   Kabid    Wakil Ka Dinkes       Dinas Pend Prop 1. Kantor BKKBN    UNSRAT 
       5 Sept 06              Sosbud         Prop                  Kabid          2. TP PKK 
                             Bappeda 

    6  NTB                    Kepala    Wakil Ka Dinkes         Kasi Dinas         Ka. BKKBN Prop  PSW UNRAM
       6 Sept06              Bappeda         Prop             Pendidikan Prop

 
Kegiatan  yang  dilakukan  meliputi  studi  literatur,  lokakarya  penyempurnaan  TOR, 
lokakarya di tingkat propinsi, pengumpulan data melalui kuesioner, kunjungan dan diskusi 
lapangan, lokakarya pembahasan hasil, penulisan laporan termasuk analisis data, lokakarya 
hasil,  dan  pembuatan  laporan.  Dalam  pelaksanaannya  kegiatan  tersebut  di  atas 
dikelompokkan  menurut  sektor  yang  paling  berpengaruh  baik  langsung,  maupun  tidak 
langsung  yaitu  kesehatan,  pendidikan,  agama,  kebudayaan,  pemberdayaan  perempuan, 
dan keluarga berencana. 
 
                       Tabel 2.2 . Jumlah Peserta Lokakarya Tingkat Propinsi 
                         Peserta                  Sumbar Jabar  Jatim            Kalsel        Sulut        NTB         JML 
          A. Institusi Pemerintah                                                                                    
          1. Dinkes Prop‐Kab/Kota                   3          4        3          4             4           3          21 
          2. Dinas Pendidikan                       1          2        3          2             2           2          12 
          3. Kantor Agama                            ‐         2        ‐          ‐             1           ‐           3 
          4. Kantor BKKBN                           2          3        3          4             6           3          21 
          5. Pemberdayaan Perempuan                 2          3        ‐          ‐             1           ‐           6 
          6. Budaya                                  ‐         3        1          1             ‐           ‐           5 
          7. Bappeda                                6          9        8          8            13          13          57 
          8. Bappenas                               7          8        5          6             6           5          37 
          B. Perguruan Tinggi                        ‐         2        1          1             2           1           7 
          C. Unit Pelayanan                                                                                               
          1. Rumah Sakit                            1          4        2          2             1           1          11 
          2. Puskesmas                              7          6        1          4             4           4          26 
          3. Polindes/IBI                           2          6        2          ‐             1           3          14 
          D. Masyarakat                                                                                                   
          1. Kader Posyandu                         2          2        1          5             ‐           1          11 


                                                                                                                               9
                                 RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



    2.Kader  PKK                             2       4       ‐             1           1          3      11 
    3. Dukun/Paraji                          ‐        ‐     1              ‐           ‐          1       2 
    4. Lembaga Adat                          1        ‐      ‐             1           1          ‐       3 
    E. Lain‐lain                             ‐       5      8              ‐           ‐          ‐      13 
    Jumlah                                  36       63     39            39          43         40      260 
 
Selain  pengisian  kuesioner,  penggalian  data  dilakukan  dengan  diskusi  dengan  petugas 
kesehatan  di  tingkat  kecamatan  dan  desa,  diskusi  dengan  aparat  pemerintah  kecamatan 
dan  desa,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  tenaga  pendidik,  dan  lain  sebagainya  disertai 
dengan peninjauan fasilitasi‐fasilitas kesehatan dasar. 
                                                 
    Tabel 2.3. Fasilitas/Obyek yang Dikunjungi pada Kunjungan Lapangan dan Diskusi 
                                                     
     No       Fasilitas/Objek       Sumbar        Jabar  Jatim  Kalsel  Sulut  NTB  Jumlah 
      1    Puskesmas                   2            1      ‐         1           1          1          6 
      2    Rumah Sakit                 ‐            1      ‐         ‐           ‐          ‐          1 
      3    Polindes                    ‐            1      ‐         1           ‐          1          3 
      4    Posyandu                    ‐            1      ‐         ‐          BKB         ‐          2 
      5    Dinas Terkait               ‐          Kantor   ‐      Kantor  Dinas  Kantor                4 
                                                  Dinkes          BKKBN Pend  Camat 
      6    Masyarakat                  ‐            1      ‐        ‐     SMA      ‐                   2 
      7    Dukun/Paraji                ‐            1      ‐         1           ‐          1          3 

    Jumlah (lokasi)                    2            7      ‐         4           4          4          21 
 




                                                                                                                10
                              RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU




 BAB 3
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
 PEMBELAJARAN                                              
 PENANGANAN AKI                                            
 
 
                                                             KEBIJAKAN DAN PROGRAM 
 
                                                             PELAYANAN KESEHATAN 
Di  tingkat  dunia,  setiap  menit  seorang  ibu  meninggal 
                                                               o PELAYANAN OBSTETRIK 
karena  penyebab  yang  berkaitan  dengan  kehamilan  dan 
                                                               o PELAYANAN ANTENATAL 
persalinan. la biasanya berusia muda, sudah menjadi ibu 
                                                               o TENAGA KESEHATAN 
dan hidup di negara berkembang.  
                                                             MENCEGAH ABORSI DAN 
 
                                                             KEHAMILAN YANG TIDAK 
 
                                                             DIINGINKAN 
 
                                                             KEMITRAAN UNTUK PENINGKATAN 
Dari  ibu  yang  selamat,  biasanya  ibu  tersebut 
                                                             UPAYA KESELAMAYAN IBU 
mengalami  kesakitan,  cacat  atau  kelainan  fisik 
akibat komplikasi kehamilan. Secara keseluruhan diperkirakan bahwa setiap tahun 585.000 
wanita meninggal akibat kehamilan dan persalinan; 99 persen dari kematian tersebut terjadi 
di negara berkembang. Wanita di Afrika Barat dan Timur menghadapi risiko kematian ibu 
paling tinggi; demikian pula di beberapa negara Asia. 

Sebagian  besar  (60  hingga  80  persen)  kematian  ibu  disebabkan  oleh  perdarahan  saat 
melahirkan, persalinan macet, sepsis, tekanan darah tinggi pada kehamilan dan komplikasi 
dari  aborsi  yang  tidak  aman.  Komplikasi  kehamilan/persalinan  yang  menyebabkan 
kematian ibu tak bisa diperkirakan sebelumnya, dan sering terjadi beberapa jam atau hari 
setelah persalinan. 

Kematian  seorang  ibu  sangatlah  berpengaruh  terhadap  kesehatan  dan  kehidupan  anak‐
anak  yang  ditinggalkannya.  Jika  seorang  ibu  meninggal,  maka  anak‐anak  yang 
ditinggalkannya mempunyai kemungkinan untuk meninggal dalam waktu dua tahun tiga 
hingga sepuluh kali lebih besar bila dibandingkan dengan mereka yang masih mempunyai 
kedua  orangtua.  Di  samping  itu,  anak‐anak  yang  ditinggalkan  ibunya  seringkali  tidak 
mendapatkan  pemeliharaan  kesehatan,  serta  pendidikan  yang  memadai  seiring  dengan 
pertumbuhannya.  Kematian  seorang  ibu  mempunyai  dampak  yang  lebih  luas  sampai  di 
luar  lingkungan  keluarganya:  ia  adalah  pekerja  produktif  yang  hilang  yang  memelihara 
dan  membimbing  generasi  penerus,  merawat  para  lanjut  usia,  dan  menyumbangkan 
stabilitas di masyarakat. 

Upaya  Keselamatan  Ibu  (Safe  Motherhood  Initiative)  dicanangkan  pada  tahun  1987  oleh 
badan‐badan  internasional  dan  pemerintah  guna  meningkatkan  kesadaran  dunia  tentang 
pengaruh  kematian  dan  kesakitan  ibu  serta  untuk  mendapatkan  pemecahan  masalahnya. 
Pada waktu itu dibentuk kerjasama antar kelompok untuk keselamatan ibu yang sekarang 
meliputi WHO, UNICEF, UNFPA, Bank Dunia, Population Council dan IPPF. Pengalaman 
secara  global  menunjukkan  bahwa  kematian  ibu  dapat  dicegah  dan  berbagai  penelitian 
tentang  strategi  untuk  mengurangi  kematian  ibu  telah  dihasilkan.  Namun,  ternyata  sulit 

                                                                                             11
                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



untuk  mendokumentasikan  penurunan  AKI  yang  terukur.  Data  yang  tersedia 
menunjukkan bahwa kematian ibu tetap tinggi di banyak negara. 

Komitmen  dalam  Upaya  Keselamatan  Ibu  diperbaharui  ketika  Keselamatan  Ibu  dipakai 
sebagai  tema  Hari  Kesehatan  Sedunia  tahun  1998  oleh  WHO  dan  pada  pertemuan 
Konsultasi  Teknis  Keselamatan  Ibu  pada  bulan  Oktober  1997  di  Sri  Lanka.  Tokoh‐tokoh 
perwakilan  dari  pemerintah,  penyandang  dana  international,  dan  lembaga  swadaya 
masyarakat  berkumpul  di  Washington,  DC,  menghadiri  Simposium  Internasional 
Keselamatan  Ibu  pada  Hari  Kesehatan  Sedunia,  tanggal  7  April  1998.  Pesan  yang 
disampaikan sangat jelas, yaitu: persalinan dapat dan harus diupayakan agar aman bagi ibu 
dan bayinya. 

 

 3.1 Kebijakan dan Program 
 
Tinjauan  berbagai  studi  dan  kebijakan  tentang  keselamatan  ibu  menunjukkan  pentingnya 
pelaksanaan kebijakan berikut : 
• Reformasi hukum unluk memperluas akses wanita terhadap pelayanan kesehatan yang 
    diperlukan,  misalnya perluasan peran bidan dalam pelayanan obstetri esensial. 
• Alokasi  sumberdaya  secara  memadai  untuk  mendukung  upaya  keselamatan  ibu, 
    termasuk transportasi ke sarana pelayanan obstetri esensial. 
 
Implikasi program khusus untuk keselamatan ibu mencakup hal berikut : 
 • Menjamin kehadiran tenaga kesehatan pada setiap persalinan. 
 • Memperluas akses terhadap pelayanan kebidanan di tingkat masyarakat. 
 • Meningkatkan  akses  terhadap  pelayanan  obstetri  esensial,  termasuk  pelayanan  gawat 
     darurat. 
 • Menyediakan  pelayanan  terpadu  kesehatan  reproduksi,  termasuk  keluarga  berencana 
     dan pelayanan pasca aborsi.  
 • Menjamin  kesinambungan  pelayanan  yang  berhubungan  dengan  sarana  rujukan,  dan 
     didukung oleh bahan habis pakai, alat obat dan transportasi yang memadai.  
 
Berdasarkan  hasil  konferensi    kesehatan  ibu  dan  bayi  di  Zimbabwe  dilaporkan  bahwa 
hanya  42  persen  dari  kelahiran  di  negara  Afrika  yang  dilakukan  oleh  ahlinya.  Selain  itu 
tingginya  tingkat  aborsi  yang  dilakukan  secara  tidak  aman  oleh  para  remaja.  Setelah 
diidentifikasi  ternyata  anggaran  pemerintah  Afrika  untuk  bidang  kesehatan  tidak 
mencukupi untuk mengatasi masalah kelahiran. 
 
Anggaran GDP yang disediakan untuk kesehatan di sub Sahara Afrika hanya tersisa sekitar 
1 – 3,7 persen. Prof Joseph Kasonde  mengatakan bahwa jika angka  kematian ibu dan bayi 
tidak ditekan maka diperkirakan sekitar 2,5 juta ibu meninggal; 2,5 juta bayi meninggal dan 
49  juta  ibu  mengalami  kesulitan  melahirkan  pada  10  tahun  mendatang.  Dia  juga 
mengatakan  bahwa  lebih  dari  setengah  dari  600.000  wanita  melahirkan    yang  meninggal 
setiap  tahunnya  di  Afrika.  Rasio  tingkat  kematian  ibu  melahirkan  di  Afrika  masih  tetap 
yang tertinggi dengan rata‐rata meningkat dari 870 per 100.000 kelahiran pada tahun 1990 
menjadi 1000 per 100.000 kelahiran  pada tahun 2001.  
 

                                                                                                 12
                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



Penyebab  dari  kematian  adalah  40  persen  karena  masalah  pernafasan  semasa  melahirkan 
(birth asphyxia), 25 persen karena prematur dan lahir dengan berat badan kurang, 20 persen 
disebabkan infeksi, 10 persen karena bawaan lahir, dan 3 persen   disebabkan kondisi pasca 
operasi  yang  parah.  Selain  itu  disebabkan  pula  oleh  kurangnya  peralatan,  sumber  daya 
manusia,  buruknya  kondisi  jalan  juga  jauhnya    jarak  antara  pasien  dan  ahli  yang 
menangani  kelahiran.  Penyebab  lainnya  adalah  masih  dipercaya  untuk  menggunakan 
dukun  beranak.  Prof.  Joseph  Kasonde  mengusulkan  beberapa  hal  untuk  mengatasi   
masalah ini:      
1. Menempatkan  masalah  ibu  melahirkan  dan  bayi  baru  lahir  sebagai  agenda  yang 
     penting di pemerintahan. 
2. Mengkaji ulang tentang kebijakan, petunjuk pelaksanaan, dan program‐program yang 
     berkaitan dengan masalah ini. 
3. Menempatkan sumber daya manusia untuk mengatasi masalah kelahiran. 
 
Berdasarkan  pengalaman  organisasi  yang  menangani  masalah  kematian  ibu  dan  anak  di 
Afrika maka langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:  
1. Dibuatnya  sebuah  web‐based  yang  menyediakan  akses  informasi  tentang  metodologi 
     pengumpulan data kematian ibu dan anak yang dinamakan sisterhood methodology. Hal 
     ini sangat menolong karena data dari daerah setempat biasanya sangat kurang. 
2. Dibentuk  sebuah  jejaring  internasional  yaitu  kerjasama  antar  multi  disiplin,  antar 
     negara dan institusi untuk ditempatkan di daerah  krisis. Dari tahun 1988 sampai 1996 
     dibentuk  sebuah  jejaring  yang  dinamakan  Prevention  of  Maternal  Mortality  (PMM) 
     Network  dari  berbagai  disiplin  dari  Afrika  Barat  (Ghana,  Nigeria,  Sierra  Leone)  yang 
     bekerjasama dengan tim dari Universitas Columbia New York. 
3. Dibentuknya  sebuah  organisasi  lokal  yang  bergerak  di  bidang  kesehatan  reproduksi 
     wanita. Contoh kasus terjadi di negara Mali yang berhasil menekan angka kematian ibu 
     setelah dibentuknya organisasi ini. 
4. Dibutuhkannya  suatu  identifikasi  yang  cepat  untuk  meninjau  adanya  ketimpangan 
     antara tujuan kebijakan dan tingginya angka kematian.  
5. Dikembangkannya  suatu  inventori  atau  peralatan  yang  berkaitan  dengan  sistem 
     transportasi dalam rangka mengurangi  angka kematian ibu oleh lembaga internasional 
     seperti Bank Dunia. Pada proses kelahiran para wanita hamil memerlukan akses yang 
     luas  kepada  jasa  pelayanan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  cara  yang  utama  mencegah 
     kematian,  yaitu  dengan  menyediakan  akses  cepat  ke  perawatan  kandungan  untuk 
     keadaan  darurat,  mencakup  perawatan  pada  kasus  pendarahan,  infeksi/peradangan, 
     dan hipertensi. Adalah penting juga untuk memastikan bahwa kehadiran  bidan, atau 
     dokter pada tiap‐tiap proses kelahiran.  
 
Di negara‐negara berkembang hanya sekitar setengah dari proses kelahiran yang ditangani 
oleh  ahlinya.  Kurangnya  fasilitas  pendukung  untuk  bertahan  hidup  terutama  di  daerah‐
daerah miskin seperti antibiotik, peralatan operasi, dan transportasi menjadikan tingginya 
angka  kematian.  Berdasarkan  data  statisitik    menunjukkan  dibutuhkan  waktu  sekitar  30 
menit  untuk  membawa  para  wanita  hamil/akan  melahirkan  ke  tempat  yang  tersedia 
fasilitas  yang    memadai.  Idealnya  di  tempat  tersebut  tersedia  juga  dokter  yang  ahli 
menangani masalah kandungan untuk mengatasi masalah komplikasi kelahiran. Pelajaran 
yang dapat diambil dari masalah transportasi yang berkaitan dengan pengurangan angka 
kematian ibu di Afrika adalah melibatkan  komunikasi dan isu antar organisasi melalui : 


                                                                                                13
                                      RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



    a. Penyampaian informasi yang cepat dapat menyelamatkan hidup. 
    b. Menyumbangkan jasa pelayanan lokal dapat mengurangi kebutuhan mobilitas. 
    c. Pengoperasian  sejumlah  penginapan  dapat  mengurangi  sementara  kasus‐kasus 
       kritis.  
     
Hal yang dapat dilakukan berkaitan dengan terwujudnya kesehatan ibu yang baik adalah 
penyusunan jasa transportasi dan fasilitasnya seperti:  
    a. Menggunakan  jasa  transportasi  dilengkapi  dengan  sistem  radio  untuk 
        berkomunikasi seperti di Uganda yang terbukti dapat mengurangi angka kematian 
        hingga 40 persen. 
    b. Menggunakan sepeda dan bendera kuning sebagai tanda, telah dilakukan di Afrika 
        Selatan. 
    c. Pemanfaatan jasa ambulan untuk menangani kasus operasi emergensi seperti pada 
        proyek di negara Ghana. 
    d. Dibuat klinik keliling yang bergerak dibidang kesehatan ibu.  
    e. Dibangun  akses  jalan  yang  menghubungkan  antara  pusat  layanan  kesehatan 
        dengan daerah pemukiman. 
    f. Dikembangkan suatu peralatan yang mendukung  terwujudnya kesehatan ibu. 
    g. Melakukan modifikasi terhadap teknologi transportasi. 

Di  Kuba  dengan  keterbatasan  sumberdaya  ekonominya  telah  mampu  menurunkan  AKI, 
yaitu dengan cara mengalokasikan dana khusus yang diprioritaskan bagi penduduk desa. 
Sehingga  mereka  dapat  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  sama  dengan  penduduk 
kota. Dengan kebijakan pengalokasian dana yang adil dan dikontrol ketat oleh pemerintah, 
pada tahun 1959 Kuba berhasil menekan AKI.4  

Hal serupa juga dilakukan oleh Cina. Dalam rangka mencapai target  millenium development 
goals  (MDGs),  pemerintah  Cina  meningkatkan  pelayanan  Rumah  Sakit  di  Wilayah  Barat 
dan  menyediakan  dana  bagi  perempuan  miskin  di  daerah  tersebut,  meningkatkan 
kemampuan petugas kesehatan, dan melakukan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi.5 

Di Malaysia upaya penurunan AKI menjadi komitmen politik pemerintah. Ketika GNP per 
kapita  dan  tingkat  melek  aksara  perempuan  pada  tahun  1950  masih  sangat  rendah  (di 
bawah 20 persen), Malaysia telah berhasil menurunkan AKI. Melalui perbaikan organisasi 
dan  manajemen  kesehatan    AKI  berkurang  50  persen.  Strategi  Malaysia  dalam  upaya 
menurunkan  AKI  adalah  dengan  menyediakan  paket  kesehatan  dan  jasa  sosial  yang  bisa 
dijangkau oleh masyarakat miskin dan yang serba kekurangan, menyediakan perawat yang 
profesional, dan perawatan gratis bagi ibu hamil.6 

Berbeda  dengan  beberapa  kasus  di  atas,  di  daerah  perdesaan  Guatemala,  ibu  hamil  di 
negara  tersebut  lebih  memilih  tempat  dukun  bayi  untuk  perawatan  kehamilan  dan 
melahirkan  dari  pada  pergi  ke  Rumah  Sakit.7  Keputusan  mereka  pada  umumnya 


4      Maternal Mortality, www.gendercide.org 
5      Reproductive health, www.wpro.who.int/NR 
6      Ibid. 
7      Tradisi untuk melahirkan di rumah hampir terjadi di berbagai wilayah dan budaya, sehingga tidak mudah 
       untuk  merubahnya.  Oleh  karena  itu,  daripada  melawan  arus  tradisi,  dr.  Paul  Zakaria  daGomez,  MS  

                                                                                                               14
                                            RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



dipengaruhi  oleh  kepercayaan  bahwa  komplikasi  yang  dialami  sudah  merupakan  takdir 
dan  atas  kehendak  Tuhan,  disamping  juga  karena  adanya  persepsi  yang  salah  tentang 
operasi caesar, maraknya malpraktek dan adanya perlakuan diskriminasi pada rumah sakit. 
Untuk  mengatasi  pandangan  budaya  masyarakat  yang  tidak  kontributif  terhadap  upaya 
penurunan  AKI  tersebut,  Pemerintah  Guatemala  menempuh  beberapa  kebijakan  antara 
lain: (1)  meningkatkan kerjasama antar  sektor kesehatan formal (bidan dan staf hospital) 
dan  staf  rumah  sakit,  dengan  melakukan  program  bilateral  culture‐sensitive  education  bagi 
dukun  bayi  dan  staf  rumah  sakit;  (2)  meningkatkan  kesehatan  ibu  dengan  memanfaatkan 
dukun bayi untuk meningkatkan perasaan saling menghargai antara perempuan hamil dan 
staf RS  melalui program bilateral culture‐sensitive education bagi dukun bayi dan staf rumah 
sakit.  Program  ini  diharapkan  dapat  mendukung    peran  dukun  bayi,  mengurangi 
diskriminasi  di  RS  dan  meningkatkan    tingkat  pelayanan  perempuan  hamil  ke  RS;  (2) 
mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat bagi perempuan hamil dan keluarganya; 
(4) memanfaatkan sejumlah besar dukun bayi mengingat dukun bayi mempunyai pengaruh 
yang sangat kuat dan ditokohkan oleh masyarakat.8 

Langkah  yang  dilakukan  oleh  Amerika  Serikat  untuk  mengurangi  angka  kematian  ibu 
adalah sebagai berikut: 
1. Sekitar  25  negara  bagian  berkumpul  di  dalam  sebuah  komite  untuk  mengkaji  ulang 
    masalah tersebut dan menilai pihak mana saja yang berhak untuk ambil bagian dalam 
    penyelesaian masalah ini.  Komite ini mengkaji beberapa faktor yang berpengaruh pada 
    kematian  ibu,  seperti  kualitas  dan  jasa  layanan  medis,  dan  masalah  sistemik  dalam 
    pelayanan kesehatan semasa melahirkan. Selain itu, seluruh negara bagian diharuskan 
    untuk  melakukan  pengawasan  secara  aktif  terhadap  angka  kematian  ibu,  dan 
    pengawasan secara aktif terhadap komite yang menangani kasus ini. 
2. Menyediakan  akses  kepada  setiap  wanita  untuk  mendapatkan  pelayanan  keluarga 
    berencana,  karena  kehamilan  yang  tidak  diinginkan  akan  menyebabkan  tingginya 
    resiko kematian ibu dan bayi. 
3. Para  wanita  harus  mengetahui  tentang  pencegahan  penyakit  penularan  seksual, 
    sehingga  wanita  dapat  melakukan  tindakan  pencegahan  dan  menghindari  terjadinya 
    kehamilan ektopik. 
4. Semua  wanita  diberi  akses  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan  semasa  hamil, 
    melahirkan dan pasca melahirkan. 
5. Pencegahan  komplikasi,  diagnosis  awal  serta  perawatan  yang  efektif  semasa 
    komplikasi  memegang  peranan  penting  pula.  Hal  ini  disebabkan  di  Amerika    terjadi 
    peningkatan sebesar 10 persen pada tahun 1996, kasus wanita yang tidak mendapatkan 
    perawatan yang  cukup semasa hamil. 




       menyodorkan alternatif persalinan di rumah sendiri. Tetapi ada syarat untuk kelahiran di rumah, yaitu: (1) 
       mengkonfirmasikan bahwa kehamilan tersebut sifatnya fisiologis/normal. Artinya tidak terdapat kelainan 3 
       P, yakni power atau kekuatan dari si calon ibu; passage atau jalan lahir; dan passanger yakni kondisi janin yang 
       akan melaluinya; (2) tersedianya tenaga penolong persalinan yang memadai; (3) tersedia kamar atau ruang 
       bersalin di rumah.  Lebih lanjut ada http://www.indomedia.com/intisari/1998/maret/salin.htm.  
8     Mattias  Roots,  Sara  Johnsdotter,  Jerker  Liljestrand,  Birgitta  Essen,  A  Quality  study  of  conceptions  and  attitudes 
      regading  maternal  mortality  among  tradisional  birth  attendant  in  rural  Guatemala,  BJOG:  International  Journal  of 
      Obstetrics and Gynaecology, December 2004, Volume 111, halaman 1372 – 1377). 


                                                                                                                                 15
                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



 6. Ditetapkannya  tema  untuk  hari  kesehatan  sedunia  tahun  1998  yaitu  ”Investasi  untuk 
        Masa  Depan:  Mendukung  Kesehatan  Ibu”.  Selain  itu,  bercita‐cita  pada  tahun  2010, 
        angka ibu menjadi 3,3 per 100.000 kelahiran. 
 
Di  India,  permasalahan  utama  adalah  kurangnya  fasilitas  pelayanan  kesehatan.    Oleh 
karena itu pemerintah India melakukan beberapa langkah yaitu: 
  1. Menetapkan anggaran sebesar Rs 40.000 untuk mendanai kembali program Reproduksi 
      dan kesehatan anak yang disebut dengan program RCH II (Reproductive and Child Health) 
      yang bertujuan untuk melayani kesehatan ibu dan anak  yang tergolong miskin selama 
      lima tahun ke depan.  
  2.  Membuka 3.000 pusat‐pusat pelayanan untuk pencegahan penularan HIV dari orang tua 
      kepada  anak.  Saat  ini  telah  tersedia  380  pusat  layanan  yang  akan  memberikan  anti‐
      retroviral treatment (ART)  kepada calon ibu. 
 

3.2  Pelayanan Kesehatan 

3.2.1   Pelayanan Obstetrik 

Penyebab  obstetrik  langsung  dari  kematian  ibu  sudah  diketahui  dan  dapat  ditangani, 
meskipun  pencegahannya  terbukti  sulit.  Penyebab  tak  langsung  kematian  dan  kesakitan 
ibu  meliputi  kondisi  kesehatan  dan  penyakit  yang  dideritanya,  misalnya  malaria  dan 
penyakit kardiovaskuler. Faktor yang melatarbelakangi kematian ibu meliputi keseluruhan 
faktor  sosial,  budaya,  ekonomi,  dan  politik  yang  kompleks  serta  tidak  mudah  untuk 
mengatasinya.  Sebagian  besar  komplikasi  obstetri  yang  berkaitan  dengan  kematian  ibu 
tidak  dapat  dicegah  atau  diramalkan,  tetapi  hampir  semuanya  dapat  ditangani  jika 
pelayanan  yang  memadai  tersedia.  Bila  keadaan  gawat  darurat  sudah  dideteksi,  maka 
kelangsungan hidup tergantung pada kecepatan mendapat pelayanan obstetri esensial.  
         
Kebanyakan pelayanan obstetri esensial dapat diberikan pada tingkat pelayanan dasar oleh 
bidan  atau  dokter  umum.  Transfusi  darah  dan  tindakan  operasi  harus  dapat  diberikan  di 
rumah sakit kabupaten oleh dokler umum terlatih atau oleh ahli kebidanan. Jika komplikasi 
tidak  dapat  ditangani  di  tingkat  pelayanan  dasar,  bidan/dokter  Puskesmas  harus 
memberikan  pertolongan  pertama  dan  merujuk  secepatnya.  Penggunaan  protokol 
pengobatan  standar  dapat  mendorong  agar  semua  tenaga  dan  fasilitas  kesehatan 
melakukan  prosedur  tetap  dan  menangani  komplikasi  secara  tepat  disamping  melakukan 
pemantauan mutu pelayanan obstetri. Transportasi gawat darurat harus selalu tersedia. 
         
Tersedianya paket pelayanan kesehatan ibu yang meliputi pelayanan obstetri esensial dapat 
menurunkan  kematian  ibu.  Sebagai  contoh,  di  Matlab,  Bangladesh,  berbagai  pelayanan 
kesehatan  ibu  disediakan,  termasuk  perawat  bidan  terlatih  untuk  menolong  persalinan, 
menangani  dan  merujuk  kasus  dengan  komplikasi  dan  pengaturan  transportasi  untuk 
rujukan  keadaan  darurat.  Keadaan  tersebut  memastikan  bahwa  setiap  wanita  yang 
mengalami  komplikasi obstetri mendapat pelayanan gawat darurat secara cepat dan tepat 
waktu. Kematian yang  disebabkan kelainan obstetrik langsung menurun dari  440  menjadi 
140  per  100.000  kelahiran  hidup  selama  tiga  tahun.  Namun  pada  saat  yang  bersamaan, 
kematian obstetri di daerah sekitarnya juga menurun, walaupun tidak mendapatkan paket 


                                                                                               16
                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



lengkap kesehatan ibu. Hal ini diperkirakan akibat peningkatan akses terhadap pelayanan 
obstetri esensial yang disediakan oleh rumah sakit. 
         
Pelatihan  tentang  keterampilan  pertolongan  pertama  pada  kegawatdaruratan  obstetri  (life 
saving skills, LSS) untuk bidan telah dikembangkan dan dilaksanakan oleh American College 
of  Nurse  Midwives  (organisasi  profesi  bidan  di  AS).  Pelatihan  ini  merupakan  program 
pelatihan  keterampilan  berbasis  kompetensi  yang  melengkapi  bidan  dengan  keterampilan 
dalam penanganan lima komplikasi obstetri yang sering menyebabkan kematian ibu, yaitu: 
perdarahan obstetri, persalinan macet, sepsis, hipertensi selama kehamilan, dan komplikasi 
aborsi yang tidak aman. 
 
Dalam pelatihan tersebut, bidan dan tenaga inti kesehatan ibu lainnya mendapat pelatihan 
secara teori dan praktek klinik yang berkaitan, misalnya penggunaan partograf (alat untuk 
memantau persalinan), pengeluaran plasenta secara manual, pencegahan dan penanganan 
perdarahan, serta perawatan pasca‐aborsi, termasuk aspirasi vakum. 
 
Paket  pelatihan  ini  berbeda  dari  pelatihan  lainnya.  Hal  yang  membuat  pelatihan  ini  unik 
adalah tercakupnya suatu proses yang terdiri atas beberapa langkah dan upaya kerjasama, 
termasuk penilaian kemampuan dan kebutuhan sebelum pelatihan dilaksanakan. Pelatihan 
ini  didasarkan  pada  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dibutuhkan  oleh  bidan,  dokter 
umum,  dan  petugas  pelayanan  kesehatan  ibu  lainnya.  Permintaan  untuk  pelatihan  ini  di 
luar dugaan: panduannya telah diterjemahkan dalam bahasa Perancis, Vietnam dan bahasa 
Indonesia.  Pengalaman  di  Ghana,  Uganda,  Indonesia,  Nigeria  dan  Vietnam  menunjukkan 
bahwa  program  pelatihan  ini  dapat  berlanjut:  pelatih  dan  pendukungnya  telah 
mengembangkan strategi untuk melanjutkan program pelatihan setelah bantuan dana dari 
pihak donor berakhir. Pada tahun 1997 diperkirakan lebih dari 2.000 bidan, 100 pelatih, 30 
master trainer (pelatih utama), dan 15 ahli kebidanan telah mendapat pelatihan LSS di lima 
negara. 
         

3.2.2     Pelayanan Antenatal 
         
Pelayanan  antenatal  sangat  penting  untuk  mendeteksi  secara  dini  komplikasi  kehamilan 
dan dalam mendidik wanita tentang kehamilan. Isi pelayanan antenatal di berbagai negara 
sangat  bervariasi,  dan  mencakup  berbagai  jenis  pelayanan  termasuk  penyuluhan  kepada 
pasien,  pengobatan  penyakit  yang  ada,  pengobatan  komplikasi  dan  skrining/penjaringan 
faktor risiko. Komponen penting pelayanan antenatal meliputi: 
• Skrining dan pengobatan anemia, malaria, dan penyakit menular seksual (PMS). 
• Deteksi  dan  penanganan  komplikasi  seperti  kelainan  letak  (malpresentasi),  hipertensi, 
   edema, dan pre‐eklamsia. 
• Penyuluhan tentang komplikasi yang potensial, kapan dan bagaimana cara memperoleh 
   pelayanan rujukan. 
 
Temuan tentang dampak pelayanan antenatal terhadap kematian ibu masih simpang siur. 
Di  Republik  Demokrasi  Kongo  pelayanan  antenatal  terbukti  memberikan  kontribusi 
terhadap  penurunan  kematian  ibu  melalui  penurunan  anemia  berat  dan  kasus  persalinan 
macet.  Namun,  temuan  studi  di  Gambia  dan  Tanzania  menunjukkan  bahwa  tidak  ada 


                                                                                                17
                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



pengaruh  kunjungan  antenatal  terhadap  kematian  ibu.  Pada  umumnya,  pelayanan 
antenatal saja tidak menghasilkan penurunan yang bermakna bagi kematian ibu.  
        
Penjaringan  risiko  antenatal  menurut  umur,  paritas,  tinggi  badan  dan  riwayat  obstetri 
secara umum tidak terbukti efektif. Misalnya, pada Proyek Kasongo di Republik Demokrasi 
Kongo,  90  persen  kasus  rujukan  rumah  sakit  dengan  riwayat  obstetri  buruk  (risiko  tinggi 
untuk persalinan macet) tidak mengalami persalinan macet. Rujukan yang tidak perlu bagi 
wanita  yang  tidak  mengalami  komplikasi  akan  sangat  membebani  sistem  pelayanan 
kesehatan,  merusak  kredibilitas  petugas,  serta  membahayakan  wanita  yang 
diidentifikasikan  sebagai  ʺrisiko  rendahʺ  melalui  pengalokasian  sumber  daya  dan 
penyuluhan  kepada  wanita  ʺrisiko  tinggiʺ  yang  kemudian  ternyata  mengalami  persalinan 
normal.  Karena  setiap  kehamilan  mengandung  risiko,  maka  setiap  wanita  hamil  harus 
memiliki akses terhadap pelayanan gawat darurat obstetri. 
 

3.2.3   Tenaga Kesehatan  
         
Ketersediaan  tenaga  persalinan  terlatih  yang  dapat  melaksanakan  pertolongan  persalinan 
yang aman dan bersih, mengenal dan menangani komplikasi obstetri (sendiri atau merujuk) 
akan mampu mengurangi kematian ibu. Namun demikian, di negara berkembang hanya 55 
persen  wanita  ditolong  oleh  tenaga  terampil  pada  saat  persalinan.  Pelayanan  kebidanan 
berkualitas  untuk  para  ibu,  yang  kebanyakan  diberikan  di  rumah,  telah  memberikan 
kontribusi  nyata  terhadap  penurunan  kematian  ibu  di  Swedia  pada  akhir  tahun  1800‐an 
dan  awal  1900‐an,  sebelum  maraknya  pelayanan  gawat  darurat  obstetri.  Pada  waktu  itu 
penurunan jumlah kematian ibu mencapai hampir sepertiganya, yaitu dari 630 menjadi 230 
kematian  per  100.000  kelahiran  hidup  selama  kurun  waktu  antara  tahun  1871‐1895.  Data 
dari  studi  di  Matlab  menunjukkan  bahwa  penempatan  bidan  di  desa  menyebabkan 
peningkatan  penggunaan  pelayanan  kesehatan  oleh  ibu‐ibu  setempat  dan  peningkatan 
penanganan komplikasi obstetri di desa tersebut. 
 
Pelayanan  kebidanan  menempati  peran  yang  penting  dalam  kesinambungan  pelayanan 
bagi  ibu  hamil,  antara  lain  melalui  tersedianya  rantai  rujukan  untuk  berbagai  tingkat  pe‐
layanan  yang  sangat  penting.  Seorang  bidan  dapat  berfungsi  sebagai  tempat  rujukan 
pertama  bagi  dukun  bayi  atau  orang/individu  yang  membawa  ibu  ke  tempat  rujukan. 
Tentu  efektivitas  pelayanan  kebidanan  dalam  menurunkan  kematian  ibu  juga  tergantung 
pada  ketersediaan  infrastruktur  pelayanan  kesehatan  yang  memberikan  fasilitas  untuk 
konsultasi dan rujukan bagi ibu yang memerlukan pelayanan obstetri gawat. 
         
Sebagai  contoh,  di  Uganda  pemerintah  melaksanakan  perubahan  kebijaksanaan  guna 
mendukung peningkatan peranan bidan dengan melatih semua bidan yang terdaftar dalam 
keterampilan  pertolongan  pada  gawat  darurat  obstetri,  termasuk  juga  kemampuan 
konseling dan komunikasi interpersonal. 
         
         

3.3  Mencegah Aborsi dan Kehamilan yang Tak Diinginkan 



                                                                                                 18
                              RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



Meskipun  aborsi  tak  aman  merupakan  penyebab  kematian  ibu  yang  mudah  dicegah  dan 
ditangani,  namun  keadaan  ini  menjadi  penyebab  paling  sedikit  13  persen  dari  seluruh 
kematian ibu di dunia, atau satu dari delapan kematian ibu. Proporsi kematian ibu tertinggi 
karena aborsi yang tak aman terdapat di Amerika Latin dan kepulauan Karibia, yaitu lebih 
dari  20  persen.  Ketersediaan  pelayanan  keluarga  berencana  yang  dapat  diterima 
masyarakat  tampaknya  berkaitan  dengan  penurunan  jumlah  aborsi  dan  kematian  karena 
aborsi.  Di  Mexico  City  misalnya,  peningkatan  penggunaan  kontrasepsi  sebesar  24  persen 
antara  tahun  1987  hingga  1992  berkaitan  dengan  penurunan  angka  aborsi  sebanyak  39 
persen. Di Kazakstan, peningkatan pemakaian pil dan TUT sebanyak 32 persen pada awal 
tahun 1990‐an menghasilkan turunnya angka aborsi 15 persen.  

Kematian  karena  komplikasi  aborsi  dapat  dicegah  jika  keadaan  tersebut  diketahui  lebih 
awal  dan  perawatan  dilakukan  dengan  baik.  Pelayanan  pasca‐aborsi,  yang  diperkenalkan 
pada  Konferensi  Internasional  tentang  Kependudukan  dan  Pembangunan  1994, 
direkomendasikan  sebagai  strategi  yang  efektif  untuk  menurunkan  kematian  ibu  melalui 
tiga  komponen  terpadu,  yaitu:  penanganan  darurat  aborsi  tidak  lengkap  dan 
komplikasinya, konseling dan pelayanan keluarga berencana pasca‐aborsi, dan keterkaitan 
dengan  pelayanan  kesehatan  reproduksi  yang  lain.  Pengalaman  di  Ghana  menunjukkan 
bahwa  pelatihan  bidan  dalam  pelayanan  pasca‐aborsi  merupakan  strategi  yang  layak  dan 
dapat diterima dalam upaya desentralisasi pelayanan pasca‐aborsi, dan telah menghasilkan 
peningkatan  akses  terhadap  pelayanan  keluarga  berencana  pasca‐aborsi  serta  pelayanan 
kesehatan reproduksi lainnya.  

Membantu  ibu  menghindarkan  kehamilan  yang  tak  diinginkan  akan  mengakibatkan 
berkurangnya  kehamilan,  berkurangnya  kematian  karena  persalinan,  dan  berkurangnya 
aborsi. Keluarga berencana merupakan salah salu intervensi kesehatan ibu dan anak yang 
diperkenalkan  di  Matlab,  Bangladesh  sejak  1976  sebagai  bagian  dari  kegiatan  untuk 
menurunkan  kematian  ibu  dan  bayi.  Data  yang  dikumpulkan  di  daerah  tersebut  antara 
akhir  tahun  1970‐an  dan  akhir  tahun  1980‐an  menunjukkan,  bahwa  keluarga  berencana 
dapat menyumbang penurunan jumlah kematian ibu sebesar 2 persen per tahun, terutama 
kematian  yang  disebabkan  oleh  penyebab  langsung  dan  kematian  karena  aborsi. 
Pemakaian  kontrasepsi  meningkat  dari  8  persen  menjadi  48  persen  selama  kurun  waktu 
tersebut.  

Perbaikan pelayanan keluarga berencana dengan penyediaan konseling yang terpusat pada 
kebutuhan  klien  dan  berbagai  pilihan  metoda  KB  (termasuk  kontrasepsi  darurat),  serta 
penyediaan  pelayanan  yang  terjangkau  bagi  siapa  saja  yang  membutuhkan  (termasuk 
remaja),  merupakan  komponen  penting  dalam  setiap  upaya  menurunkan  kematian  ibu. 
Selain  itu,  dalam  keadaan  keterbatasan  sumberdaya,  pelayanan  keluarga  berencana 
mungkin  lebih  mudah  diterapkan  lebih  dahulu  dari  pada  intervensi  lain  yang  ditujukan 
untuk menurunkan rate kematian ibu (kematian ibu per 100.000 wanita usia reproduksi). Di 
samping  berpengaruh  pada  penurunan  rate  kematian  ibu,  keluarga  berencana  juga 
berkontribusi  terhadap  penurunan  ratio  kematian  ibu  (kematian  ibu  per  100.000  kelahiran 
hidup),  oleh  karena  KB  secara  konsisten  mempromosikan  agar  wanita  usia  subur 
menghindari perilaku reproduksi yang masuk kategori empat terlalu, yaitu menikah terlalu 
muda, melahirkan terlalu tua, jarak kelahiran terlalu rapat, serta jumlah anak yang terlalu 
banyak.  Namun  kontribusi  KB  terhadap  penurunan  ratio  kematian  ibu  tidak  sebesar 
terhadap  penurunan  rate,  oleh  karena  penurunan  angka  (ratio)  kematian  ibu  senantiasa 

                                                                                              19
                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



memerlukan  tindakan  obstetri  secara  memadai  yang  berkaitan  dengan  sistem  pelayanan 
kesehatan secara menyeluruh. 
         
Sebagai contoh di Sri Lanka, komitmen pemerintah yang kuat, perbaikan sistem pelayanan 
kesehatan  dan  pelayanan  keluarga  berencana  yang  baik  telah  memberikan  kontribusi 
dalam menyelamatkan ibu : tingkat penggunaan kontrasepsi pada wanita yang menikah 62 
persen  (dibandingkan  pada  lahun  1975  yang  hanya  sebesar  32  persem),  94  persen 
persalinan  di  sarana  kesehatan,  dan  lebih  dari  90  persen  penduduknya  mempunyai  akses 
terhadap  pelayanan  kesehatan  dasar.  Jumlah  kematian  akibat  kehamilan  dan  persalinan 
menurun drastis dari 520 pada tahun 1990 menjadi 250 pada tahun 1997. 

 3.4 Kemitraan untuk Peningkatan Upaya Keselamatan Ibu 
                                                     
“….penurunan  kematian  ibu  memerlukan  komitmen  jangka  panjang  yang  mantap  dari  seluruh 
mitra ..... Di berbagai masyarakat, pemerintahan, lembaga swadaya dan pemimpin setempat sedang 
memadukan  kekuatan  dan  sumberdaya  untuk  mengembangkan  strategi  pelayanan  kesehatan  yang 
mempromosikan keselamatan ibu.ʺ Hillary Rodham Clinton, Ibu Negara Amerika Serikat, Hari 
Kesehatan Sedunia 1998. 
 
Upaya  Keselamatan  Ibu  diperkuat  oleh  kemitraan  yang  melibatkan  ibu  dan  keluarganya, 
tenaga  kesehatan,  masyarakat  penyandang  dana,  peneliti  dan  penentu  kebijakan. 
Kemitraan  mengandung  arti  saling  bertukar  pengetahuan,  sumberdaya  dan  komitmen 
untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Untuk  itu  diperlukan  sikap  saling  menghargai  dan 
keterbukaan tentang semua hal. 
 
Kemitraan  dengan  perempuan  dan  organisasi  perempuan.  Wanita  yang  tinggal  di  desa 
pegunungan terpencil di Bolivia, jauh dari pelayanan kesehatan, memiliki angka kematian 
ibu  yang  diperkirakan  mencapai  1.400  kematian  per  100.000  kelahiran  hidup.  Melalui 
pendekatan partisipatif untuk pemecahan masalah, Proyek Warmi, MotherCare, melibatkan 
kaum  ibu  untuk  mengenali  dan  menentukan  prioritas  masalah  kesehatan  ibu,  menyusun 
rencana  pemecahan  masalah  bersama  pemerintah  setempat  dan  melaksanakannya. 
Kegiatan yang dilakukan termasuk pelatihan dukun bayi, pendidikan dan pelatihan kaum 
wanita dan pria tentang persalinan yang aman di rumah serta tentang keluarga berencana, 
mengembangkan  persiapan  rujukan  ke  rumah  sakit,  menurunkan  biaya  untuk  pelayanan 
darurat obstetri, dan mengembangkan materi informasi tentang kesehatan reproduksi. 
 
Pada  akhir  proyek  tiga  tahun  ini  di  tahun  1993,  perbaikan  yang  bermakna  dapat  diamati 
pada beberapa komponen kesehatan: prevalensi kontrasepsi dan pemakaian pil persalinan 
meningkat  dari  0  menjadi  27  persen,  pelayanan  antenatal  meningkat  dari  45  menjadi  77 
persen,  dan  pemanfaatan  dukun  bayi  meningkat  dari  13  menjadi  57  persen.  Sementara 
pengaruh  intervensi  tersebut  terhadap  kematian  ibu  belum  dievaluasi,  kombinasi  dengan 
penyediaan  akses  terhadap  pelayanan  obstetri  esensial  memiliki  potensi  untuk 
menurunkan kematian ibu. 
 
Kemitraan  dengan  masyarakat  dan  dukun  bayi.  Pelatihan  petugas  dalam  upaya 
keselamatan  ibu  tidaklah  lengkap  tanpa  penyuluhan  dan  motivasi  terhadap  keluarga, 
masyarakat,  dan  dukun  bayi.  Kemitraan  masyarakat  dalam  keselamatan  ibu  yang 


                                                                                               20
                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



diujicobakan  di  India  pada  tahun  1998  menjangkau  wanita,  keluarganya,  dan  dukun  bayi 
dalam upaya memastikan akses ke pelayanan obstetri esensial. Upaya tersebut menerapkan 
pelatihan  berbasis  kinerja  untuk  meningkatkan  akses  terhadap  pertolongan  pertama  pada 
kasus obstetri yang efektif dan aman, mengatasi penyebab yang melatarbelakangi kematian 
ibu dan mengenali masa kritis terjadinya komplikasi, yaitu pada saat persalinan, awal nifas 
dan pasca‐aborsi. 
 
Garis besar dari isi pelatihan di India tersebut meliputi: 
• Pemantapan sistem rujukan dan sistem transportasi pada keadaan darurat. 
• Pengenalan kegawatan obstetri. 
• Pelatihan dukun bayi dalam pertolongan pertama. 
• Pelatihan  dukun  bayi  dalam  pemecahan  masalah  dengan  menggunakan  simulasi  atau 
   pengalaman praktek klinis. 
 
Komitmen  politis,  alokasi  sumberdaya  yang  memadai,  dan  adanya  model  pelayanan 
kesehatan  ibu  tidak  menjamin  tercapainya  Keselamatan  Ibu.  Perubahan  perilaku 
masyarakat amat penting dalam mencapai sukses. Strategi berbasis masyarakat yang akan 
mendukung tercapainya tujuan upaya Keselamatan Ibu meliputi: 
 • Melibatkan anggota masyarakat, khususnya wanita dan pelaksana pelayanan setempat, 
     dalam upaya memperbaiki kesehatan ibu. 
 • Bekerjasama  dengan  masyarakat,  wanita,  keluarga,  dan  dukun/pengobat  untuk 
     mengubah sikap terhadap keterlambatan mendapat pertolongan. 
 • Menyediakan  pendidikan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kesadaran  tentang 
     komplikasi obstetri serta kapan dan di mana mencari pertolongan. 
 
Sebagai  contoh,  kemitraan  masyarakat  yang  sedang  berlangsung  di  Warmi,  Bolivia  telah 
melibatkan anggota masyarakat dan pembuat keputusan setempat dalam perencanaan dan 
pelaksanaan pendekatan yang efektif dan tepat guna untuk menurunkan kematian ibu. 
         
Di negara berkembang kebanyakan wanita melahirkan di rumah tanpa dihadiri oleh tenaga 
kesehatan. Pelatihan dukun bayi sebagai strategi dan teknik untuk menurunkan kesakitan 
dan  kematian  ibu  telah  dilaksanakan  secara  global  pada  dekade  yang  lalu.  Status  dan 
kegiatan  dukun  bayi  di  dunia  sangat  bervariasi,  demikian  pula  komponen  atau  isi 
pelatihannya. 
         
Di  banyak  negara  berkembang,  dukun  bayi  berperan  sangat  penting  sebagai  penghubung 
antara  masyarakat  dengan  sistem  pelayanan  kesehatan  formal.  Walaupun  dukun  bayi  tak 
dapat mencegah kematian ibu jika terjadi komplikasi, namun mereka dapat berperan dalam 
menyelamatkan ibu. Pelatihan dukun bayi dalam persalinan aman dan bersih, pengelolaan 
persalinan  yang  lebih  baik,  pengenalan  komplikasi  dini,  dan  upaya  rujukan  dapat 
menyelamatkan jiwa bila  pelayanan obstetri  esensial tersedia. Mengupayakan  agar  dukun 
bayi  mengenal  dan  terbiasa  dengan  tempat  rujukan  (serta  petugas  tingkat  rujukan  primer 
memahami peranan dukun bayi) menjadi sangat penting. 
 
Kemitraan  dengan  bidan.  Kemitraan  Asosiasi  Kebidanan  untuk  Kemandirian  (The 
Midwifery  Association,  Partnerships  for  Sustainabilily,  MAPS),  suatu  kegiatan  yang  dibiayai 
USAID (Proyek SEATS II) dan diterapkan oleh American College of Nurse‐Midwives, bekerja 


                                                                                                 21
                                RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



melalui  organisasi  profesi  kebidanan  untuk  mendukung  pelayanan  kesehatan  reproduksi. 
MAPS  memberi  kesempatan  kepada  para  bidan  mengikuti  program  pelatihan  kesehatan 
reproduksi  penanganan  melalui  organisasi  profesi  mereka.  Pelatihan  MAPS  meliputi 
penanganan  kegawatan  obstetri,  pencegahan  infeksi,  dan  keluarga  berencana.  MAPS  juga 
menyediakan  kesempatan  unik  untuk  mengembangkan  kapasitas  kelembagaan  dan 
organisasi  profesi  kebidanan  setempat.  Perhatian  utama  pada  organisasi  ini 
memaksimalkan  kebijakan  dan  dukungan  teknis  yang  lestari  untuk  menjaga  kualitas 
pelayanan  kesehatan  ibu  yang  tinggi.  MAPS  telah  diterapkan  di  Uganda,  Zimbabwe, 
Senegal, dan Zambia. 
 
Kemitraan  dengan  penentu  kebijakan.  Kemitraan  antara  lembaga  pembangunan,  donor, 
dan pemerintah setempat diperlukan untuk keberhasilan kegiatan Keselamatan Ibu. Seperti 
diungkapkan  dalam  Francophone  African  Resource  Group  for  Save  Motherhood  pada  tahun 
1993. ʺSeringkali bantuan donor mendorong program pembangunan suatu negara, namun 
tidak  merefleksikan  secara  baik  prioritas  negara  tersebut  maupun  kemampuan  dalam 
melestarikan suatu programʺ 
          
Proyek  di  daerah  Tanjungsari,  Jawa  Barat,  Indonesia,  menunjukkan  kemitraan  antara 
penyandang  dana,  pelayanan  kesehatan  pemerintah,  tokoh  masyarakat  dan  warga 
Tanjungsari.  Pondok  bersalin  desa  yang  dilayani  oleh  bidan,  dukun  bayi,  dan  kader 
disediakan  untuk  memberikan  pelayanan  antenatal  dan  persalinan  di  tingkat  desa.  Di 
samping itu, kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dilaksanakan untuk mendukung 
proyek serta disediakan sarana komunikasi radio dengan fasilitas rujukan untuk merespon 
obstetri gawat. 
          
Dengan  mendorong  kerjasama  antara  berbagai  tingkatan  pemerintah,  termasuk  tokoh 
masyarakat,  proyek  melakukan  fasilitasi  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan 
program. Dari evaluasi awal ditemukan bahwa kunjungan antenatal ke Polindes meningkat 
dari  4  menjadi  14  persen  dalam  15  bulan,  dan  pelayanan  antenatal  oleh  tim  dukun  dan 
bidan meningkat dari 58 menjadi 70 persen dalam 9 bulan pertama. 
 
Pengembangan alat persalinan seksual yang sesuai dengan budaya atau kebiasaan setempat 
membantu dukun bayi dalam pertolongan persalinan di rumah yang lebih aman. Misalnya, 
PATH telah bekerja dengan kelompok di Bangladesh dan Nepal untuk mengembangkan kit 
persalinan  sekali‐pakai  yang  murah  dan  dapat  dibeli  oleh  ibu  hamil  di  desa.  Kit  tersebut 
berisi  instruksi  bergambar  dan  peralatan  yang  baru  dan  bersih,  yaitu  alas  plastik,  silet, 
pengikat tali pusat dan sabun. Berdasarkan hasil riset kualitalif mendalam dan uji coba, kit 
tersebut  telah  diproduksi  secara  lokal  dan  dipasarkan  secara  luas  di  berbagai  daerah,  dan 
telah menghasilkan persalinan yang lebih bersih dan aman di rumah. 
 
Secara keseluruhan,  upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang besarnya masalah dan 
dampak  kematian  ibu:  mengubah  kebijakan  pemerintah  yang  terbatas,  menjamin  akses 
terhadap  pelayanan  kesehatan  termasuk  keluarga  berencana,  pelayanan  pasca‐aborsi, 
tenaga penolong persalinan yang terampil, pelayanan kegawatan obstetri, serta melibatkan 
masyarakat  dalam  mengembangkan  pelayanan  kesehatan  ibu  yang  efektif,  lebih  sehat, 
wanita dan masyarakat yang lebih kuat, serta berkurangnya kematian ibu. 
 


                                                                                                  22
                                      RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU




     BAB 4
     STATUS DAN KEBIJAKAN PENURUNAN AKI DI INDONESIA

                                                            
                                                            
 
                                                            STATUS DAN KECENDERUNGAN 
                                                            PENGUKURAN ANGKA KEMATIAN IBU 
Berdasarkan estimasi WHO, UNICEF dan UNFPA,                 PERCEPATAN PENURUNAN AKI 
diperkirakan  pada  tahun  2000  terdapat  sekitar          KEBIJAKAN PENANGANAN AKI 
529.000  kematian  maternal  di  dunia  yang  terdiri        o RPJPN DAN RPJMN 
dari  kematian  di  Afrika  sebanyak  251,000,    Asia       o INDONESIA SEHAT 2010 
253,000,  dan  selebihnya  (4  persen)  di  Amerika          o MAKING PREGNANCY SAFER (MPS) 
Latin  dan  Karibia  serta    1  persen  di  Negara  maju.   o GERKAN SAYANG IBU 
Negara  penyumbang  AKI  terbesar  adalah  India             o STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
(136,000),  diikuti  oleh  Nigeria  (37,000),  Pakistan 
(26,000),  Kongo  dan  Etiopia  (masing‐masing  24,000),  Tanzania  (21,000),  Afghanistan 
(20,000), Bangladesh (16,000), Angola, China, and Kenya (masing‐masing 11,000), Indonesia 
dan Uganda (masing‐masing 10,000). Ketiga belas negara ini berkontribusi pada 67 persen 
seluruh kematian maternal di dunia. 
 
4.1 Status dan Kecenderungan 
 
Angka  kematian  ibu  (AKI)  di  Indonesia  telah  mengalami  penurunan  menjadi  307  per 
100.000 kelahiran hidup antara tahun 1998‐20029, Tetapi dengan 20.000 ibu yang meninggal 
setiap  tahun  akibat  komplikasi  kehamilan  atau  persalinan,  pencapaian  target  MDG  akan 
dapat  terwujud  hanya  jika  dilakukan  upaya  yang  lebih  intensif  untuk  mempercepat  laju 
penurunannya.  Dari  5  juta  kelahiran  yang  terjadi  di  Indonesia  setiap  tahunnya, 
diperkirakan sebanyak 20.000 ibu meninggal akibat komplikasi kehamilan atau persalinani.  
Dengan kecenderungan seperti ini,  pencapaian  target  MDG untuk menurunkan AKI akan 
sulit bisa terwujud kecuali apabila dilakukan upaya yang lebih intensif untuk mempercepat 
laju penurunannya. 




9      BPS‐Statistics Indonesia and ORC Macro, 2003. Indonesia Demographic and Health Surveys (IDHS) 2002‐2003. 
       Maryland. USA. Also IDHS 1994 and 1997. 

                                                                                                                   23
                                                                                                           RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



                                     Gambar 4.1 Kecenderungan AKI di Indonesia dan proyeksi penurunannya10 




                                                 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
                                                                                            500

                                                                                                    390
                                                                                            400
                                                                                                           334
                                                                                                                      307
                                                                                                                                                    Sasaran RPJM
                                                                                            300                                    262
                                                                                                                                         226
                                                                                                                                                207                   Sasaran RPJP
                                                                                            200                                                         163
                                                                                                                                                                    129
                                                                                                                                                                           102
                                                                                            100                                  MDG Target                   102


                                                                                             0
                                                                                                 1990      1995       2000        2005     2010         2015        2020    2025

                                                                                                                  Proyeksi (Depkes)                 Tren AKI SDKI
                                                                                           
 
Walaupun  terus  mengalami  penurunan,  AKI  di  Indonesia  masih  cukup  tinggi 
dibandingkan dengan negara‐negara di ASEAN. Dengan menggunakan data UNICEF (lihat 
gambar  4.2), terlihat bahwa AKI di Indonesia relatif lebih  rendah  dibanding Negara Laos, 
Timor Leste, Kamboja, dan Myanmar, tetapi masih lebih tinggi daripada Brunei, Malaysia, 
Filipina,  Thailand,  dan  Vietnam.  Dengan  kondisi  seperti  ini,  risiko  kematian  ibu  karena 
melahirkan di Indonesia adalah 1 dari 65, dibandingkan dengan 1 dari 1.100 di Thailand.   
 
                   Gambar 4.2  AKI di Indonesia di antara negara ASEAN11 

                                           800
       Kematian Ibu per 100.000 penduduk




                                                                                                                                                                                 Brunei
                                                                                                                650                                    660
                                                                                                                                                                                 Indonesia
                                           600
                                                                                                                                                                                 Cambodia
                                                                                                                                                                                 Lao PDR
                                                                                                          450
                                                                                                                                                                                 Myanmar
                                           400
                                                                                                                      360                                                        Malaysia
                                                                                                                                                                                 Philippines
                                                                                                        230                                                                      Thailand
                                           200                                                                                     200
                                                                                                                                                                                 Timor Leste
                                                                                                                                                               130
                                                                                                                                                                                 Vietnam
                                                                                            37                              41                 44
                                            0
                                                                                           
 
Selain AKI yang relatif masih tinggi, persoalan AKI di Indonesia menjadi semakin besar jika 
mempertimbangkan  jumlah  penduduk  Indonesia  yang  merupakan  terbesar  di  ASEAN 
(direpresentasikan  dengan  besar  bulatan  pada  gambar  di  atas).  Angka  kematian  ibu 
Indonesia  sebesar  230  per  100.000  kelahiran  hidup  pada  gambar  4.2  merupakan  angka 


10 Data tren bersumber dari SDKI 2002‐2003, sedangkan proyek merupakan kesepakatan di Departemen 
   Kesehatan 
11 Maternal Mortality in 2000: Estimates developed by WHO, UNCEF and UNFPA 2004 




                                                                                                                                                                                               24
                                   RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



tahun  2000  yang  diestimasi  WHO  untuk  dapat  diperbandingkan  dengan  negara  lain, 
sehingga angkanya berbeda hasil survey SDKI 2002‐2003. 
 
                                                    
Penyebab kematian ibu yang utama adalah perdarahan, eklampsia, partus lama, komplikasi 
aborsi, dan infeksi. Kontribusi dari penyebab kematian ibu tersebut masing‐masing adalah 
perdarahan 28 persen, eklampsia 13 persen, aborsi yang tidak aman 11 persen, serta sepsis 
10 persen. Kontrasepsi modern memainkan peranan penting untuk menurunkan kehamilan 
yang  tidak  diinginkan.  Pada  tahun  1997,  tingkat  pemakaian  kontrasepsi  pada  perempuan 
kawin usia 15‐49 tahun hanya 57,4 persen dan meningkat menjadi 60,3 persen pada tahun 
2002‐2003 (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002‐2003).   
 
Risiko  kematian    ibu  dapat  diperparah  dengan  adanya  anemia,  dan  penyakit  menular 
seperti  malaria,  tuberkulosis  (TB),  hepatitis,  dan  HIV/AIDS.  Pada  tahun  1995  misalnya, 
prevalensi anemia pada ibu hamil masih sangat tinggi yaitu 51 persen dan pada ibu nifas 45 
persen12.  Anemia  pada  ibu  hamil  mempunyai  dampak  kesehatan  terhadap  ibu  dan  anak 
dalam kandungan, meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, bayi dengan berat 
lahir rendah serta sering menyebabkan kematian ibu dan bayi baru lahir. Faktor lain yang 
berkontribusi adalah kekurangan energi kronik (KEK). Pada tahun 2002, 17,6 persen wanita 
usia  subur  (WUS)  menderita  KEK13.  Tingkat  sosial  ekonomi,  tingkat  pendidikan,  faktor 
budaya,  dan  akses  ke  sarana  kesehatan  dan  transportasi  juga  berkontribusi  secara  tidak 
langsung  terhadap  kematian  dan  kesakitan  ibu.  Situasi  ini  diidentifikasi  sebagai  “3  T” 
(terlambat). Pertama, terlambat mendeteksi bahaya dini selama kehamilan, persalinan dan 
nifas  serta  terlambat  dalam  mengambil  keputusan  untuk  mendapatkan  pelayanan 
kesehatan  ibu  dan  neonatal.  Kedua,  terlambat  merujuk  kepada  fasilitas  kesehatan  karena 
kondisi  geografis  dan  sulitnya  transportasi.  Ketiga,  terlambat  mendapat  pelayanan 
kesehatan yang memadai di tempat rujukan.  
 
                                                    
4.2 Pengukuran Angka Kematian Ibu 
 
Indonesia  belum  memiliki  data  statistik  vital  yang  langsung  dapat  menghitung  Angka 
Kematin Ibu (AKI). Estimasi AKI dalam Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 
diperoleh  dengan  mengumpulkan  informasi  dari  saudara  perempuan  yang  meninggal 
semasa  kehamilan,  persalinan,  atau  setelah  melahirkan.  Meskipun  hasil  survey 
menunjukkan  bahwa  AKI  di  Indonesia  telah  mengalami  penurunan,  hal  tersebut  perlu 
ditafsirkan secara hati‐hati mengingat keterbatasan metode penghitungan yang digunakan. 
Dari  5  juta  kelahiran  yang  terjadi  di  Indonesia  setiap  tahunnya,  diperkirakan  sebanyak 
20.000 ibu meninggal akibat komplikasi kehamilan atau persalinan14.   
 



12 Departemen Kesehatan RI, Rencana Strategis Nasional Making Pregnancy Safer di Indonesia 2001‐
   2010.Jakarta, 2001. 
13 Badan Pusat Statistik, Laporan Hasil Survei Konsumsi Garam Yodium Rumah Tangga 2002: Kerjasama BPS, 

   Depkes dan Bank Dunia, Jakarta 2002. 
14 Departemen Kesehatan RI, 2001. Rencana Strategis Nasional “Making Pregnancy Safer” di Indonesia 2001‐2010. 

   Jakarta 

                                                                                                             25
                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



Kematian maternal merupakan indikator yang sulit untuk diukur, baik pada tataran konsep 
maupun  pelaksanaannya,  karena  sulit  untuk  mengidentifikasi  kematian  ibu  pada  usia 
reproduktif  (15‐49  tahun),  status  kehamilan  menjelang  atau  pada  saat  kematian,  dan 
penyebab  medis  dari  kematian  itu.  Ketiga  komponen  ini  semakin  sulit  untuk  mengukur 
secara  akurat  ketika  tidak  ada  laporan  kematian  dan  tidak  ada  sertifikasi  medis  tentang 
penyebab  kematian.  Kalaupun  tingkat  kematian  cukup  tinggi,  kematian  maternal  tetap 
merupakan  kasus  yang  kejadiannya  relatif  jarang,  membutuhkan  ukuran  sampel  yang 
sangat  besar  untuk  memperoleh  angka  perkiraannya  bila  akan  dihitung  dari  survei, 
sehingga rentan terhadap kesalahan pengukuran (measurement error). 
 
Beberapa  pendekatan  yang  paling  sering digunakan  untuk mengukur  AKI adalah  dengan 
identifikasi  sertifikat  medis  tentang  penyebab  kematian  melalui  sistem  registrasi  vital, 
survey rumah tangga, sensus dan  Reproductive Age Mortality Studies (RAMOS). 
 
Registrasi  Vital.  Yaitu  dengan  menarik  informasi  dari  sistem  pencatatan  kematian  yang 
didalamnya  terdapat  sertifikasi  kematian  dari  tenaga  kesehatan  yang  menyebutkan 
penyebab  medis  kematian  ibu.  Digunakan  di  negara‐negara  maju  yang  telah  mempunyai 
sistem registrasi vital yang baik. 
 
Direct household survey methods. Dilakukan melalui survei rumah tangga yang menggunakan 
estimasi langsung. Survei biasanya cukup mahal dan kompleks karena memerlukan sampel 
yang  besar,  untuk  memperoleh  estimasi  yang  cukup  reliabel  dan  biasanya  memberikan 
selang kepercayaan yang cukup lebar. 
 
Indirect  sisterhood  method.  Dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  kepada  saudara 
perempuan  dewasa  dan  dapat  mengurangi  jumlah  sampel  secara  signifikan.  Bersifat 
restropektif hingga 12 tahun ke belakang dan masih memberikan selang kepercayaan yang 
lebar. Namun tidak  tepat  untuk digunakan  pada daerah dengan tingkat fertilitas  (TFR)  di 
bawah 4.  
 
Direct  sisterhood  method.  Digunakan  pada  Demographic  and  Health  Surveys  (DHS)  dan 
merupakan  varian  dari  sisterhood  approach,  dengan  asumsi  yang  lebih  sedikit,  namun 
memerlukan  sampel  yang  lebih  banyak.  Menggunakan  pendekatan  restropektif  hingga  7 
tahun  ke  belakang  untuk  mengitung  AKI  pada  3  sampai  4  tahun  sebelumnya.  Tidak 
disarankan digunakan memantau AKI pada jangka pendek 
 
Reproductive  Age  Mortality  Studies  atau  RAMOS.  Meliputi  identifikasi  dan  investigasi 
penyebab  kematian  wanita  usia  subur  kepada  rumah  tangga  atau  petugas  kesehatan  dan 
dapat  digunakan  pada  daerah  dengan  atau  tanpa  sistem  registrasi  vital  yang  baik. 
Merupakan  metode  yang  dianggap  paling  lengkap  untuk  mengestimasi  AKI,  tapi  cukup 
kompleks dan lama  
 
Verbal autopsy. Dilakukan jika tidak ada sertifikat medis pada kematian, namun realibilitas 
dan  validitas  belum  dapat  dipastikan  dan  tidak  mampu  mengidentifikasi  proporsi 
kematian maternal terutama jika terjadi di masa‐masa awal kehamilan atau beberapa waktu 
setelah kehamilan. 
 


                                                                                                26
                                   RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



Sensus. Sensus sepuluh tahunan dapat digunakan untuk menanyakan tentang kematian di 
rumah  tangga  pada  1  atau  2  tahun  terakhir  kemudian  diikuti  oleh  pertanyaan  yang 
mengidentifikasi kematian maternal (verbal autopsy). Dapat digunakan untuk menghasilkan 
angka  kematian  di  tingkat  nasional  dan  sub‐nasional  dan  melakukan  analisis  menurut 
karakteristik  rumah  tangga.  Banyak  negara  telah  memanfaatkan  sensus  penduduk  untuk 
memperoleh angka kematian ibu. 
 
Di  Indonesia,  sistem  registrasi  vital  belum  ada.  Saat  ini  Survei  Kesehatan  Rumah  Tangga 
(SKRT)  dan  Survei  Demografi  dan  Kesehatan  Indonesia  (SDKI)  merupakan  salah  satu 
sumber utama yang dipakai di Indonesia untuk mengestimasi AKI dalam skala yang lebih 
luas. Namun kedua survei ini belum bisa menggambarkan AKI pada tingkat propinsi atau 
kabupaten.  Angka  kematian  ibu  di  tingkat  propinsi  atau  kabupaten  biasanya  di  peroleh 
dari  kematian  maternal  yang  terjadi  di  rumah  sakit.  Oleh  karena  itu  Seyogjanya  dapat 
dikumpulkan datanya melalui sistem registrasi atau Sensus Penduduk.15  
 
Saat  ini  AKI  yang  sering  dijadikan  rujukan  adalah  hasil  estimasi  Survei  Demografi  dan 
Kesehatan  Indonesia  (SDKI)  diperoleh  dengan  mengumpulkan  informasi  dari  saudara 
perempuan  yang  meninggal  semasa  kehamilan,  persalinan  atau  setelah  melahirkan  atau 
dikenal dengan sisterhood method. Metode ini mempunyai kelemahan karena mengandalkan 
informasi  dari  wawancara  saudara  perempuan  yang  kemudian  dibandingkan  dengan 
general fertility rate.  
 
Menurut WHO, alternatif terbaik untuk perhitungan AKI adalah dengan mengikuti kohort 
ibu  hamil.  Metode  ini  menghitung  kohort  ibu  hamil  yang  meninggal  pada  masa  hamil, 
melahirkan,  atau  periode  nifas  dibandingkan  dengan  total  kohort  ibu  untuk  kemudian  di 
konversi  per  100.000.  Dengan  demikian,  jumlah  absolut  kematian  maternal  adalah  jumlah 
kohort  ibu  yang  meninggal  pada  masa  hamil,  melahirkan,  atau  periode  nifas.  Dengan 
metode ini, AKI akan lebih rendah dari perhitungan AKI Konvensional karena pembaginya 
dipakai kohort ibu hamil yang analog dengan jumlah kehamilan, bukan jumlah lahir hidup.  
Metode ini sebenarnya pernah dikembangkan pada tahun 1994 dalam Sistem Pemantauan 
Wilayah  Setempat  Kesehatan  Ibu  dan  Anak  (PWS‐KIA).  Namun  dengan  sistem 
desentralisasi, pada umumnya sistem informasi yang dikembangkan saat ini tidak berjalan 
dengan  baik  walaupun  PWS‐KIA  ini  berpotensi  dilaksanakan  dan  digunakan  oleh 
pemerintah daerah. 
 
Seperti  indikator  kesehatan  lain  pada  umumnya,  terdapat  perbedaan  angka  kematian  ibu 
antar  wilayah  di  Indonesia.  Estimasi  AKI  menggunakan  pendekatan  PMDF  (proportion  of 
maternal deaths of female reproductive age) tahun 1995 di 5 propinsi menunjukkan bahwa Jawa 
Tengah mempunyai AKI yang lebih rendah yaitu 248, dibandingkan dengan Papua sebesar 
1025, Maluku sebesar 796, Jawa Barat sebesar 686 dan Nusa Tenggara Timur sebesar 554 per 
100.000 kelahiran hidup16. 
 



15  Ahrizal Ahnaf: Angka Kematian Ibu di Indonesia Kecenderungan dan Faktor‐Faktor yang Berpengaruh; di 
    presentasikan pada Workshop Prakarsa Strategis Percepatan Penurunan AKI, di Jakarta, 7 Agustus 2006. 
16 Soemantri et.al (eds), Maternal Morbidity and Mortality Study: CHN‐III/Household Health Survey 1995, MOH and 

    National Institute of Health Research and Development, Jakarta, 1999. 

                                                                                                              27
                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



Untuk  keperluan  program,  data  kematian  maternal  di  tingkat  daerah  biasanya  diperoleh 
dari  data  kematian  di  rumah  sakit,  dan  dapat  memberikan  gambaran  yang  lebih  lengkap 
termasuk  sebab‐sebab  kematian  ibu,  tingkat  kematian  kasus  atau  case  fatality  rate.  Namun 
angka  ini  hanya  menggambarkan  kematian  di  rumah  sakit  saja  dan  belum  tentu 
mencerminkan  kondisi  pada  propinsi  yang  sebenarnya,  karena  banyak  kematian  yang 
terjadi tidak di rumah sakit dan tidak tercatat. 
 
 
4.3 Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu 
 
Walaupun  belum  ada  sumber  angka  kematian  ibu  dari  registrasi  vital,  dan  estimasi  AKI 
berbeda  menurut  jenis  estimasi  yang  digunakan,  secara  umum  AKI  mengalami 
kecenderuangn penurunan dari waktu ke waktu.  Indonesia telah membuat kemajuan yang 
sangat  pesat  dalam  penurunan  Angka  Kematian  Ibu,  terutama  dengan  adanya  program 
pengembangan kesehatan masyarakat pada tahun 1970‐an dan 1980‐an.  
 
Walaupun begitu terlihat kecenderungan adanya perlambatan dalam penurunan AKI pada 
beberapa  tahun  terakhir.  Dengan  kecenderungan  seperti  ini  yang  terus  berlanjut,  maka 
target‐target  pencapaian  AKI  seperti  dalam  RPJM  dan  MDGs  akan  sulit  terpenuhi.  Oleh 
karena  itu,  dalam  rangka  pencapaian  target‐target  AKI,  maka  perlu  percepatan  dalam 
upaya penurunan AKI. 
 
Terdapat  berbagai  skenario  penurunan  AKI  untuk  mencapai  target  MDGs.  Skenario  ini 
dapat  dibuat  berdasarkan  AKI  yang  dihasilkan  dari  berbagai  metode  pengukuran  yang 
berbeda. Pemilihan sumber bagi penghitungan AKI akan berimplikasi pada tingkat upaya 
yang perlu dilakukan. Dengan metode Sisterhood, misalnya, AKI tahun 1990 adalah sebesar 
408  per  100.000  kelahiran  hidup,  sedangkan  dengan  metode  PMDF  kematian  ibu  adalah 
sebesar  636  per  100.000  kelahiran  hidup  (SDKI)  dan  544  per  100.000  kelahiran  hidup 
(SKRT).  
 
Untuk  memberikan  gambaran  tentang  berapa  besar  upaya  yang  diperlukan  untuk 
mempercepat  penurunan  kematian  ibu  guna  mencapai  target‐target  RPJM,  RPJP  dan 
MDGs, perlu estimasi laju penurunan AKI yang ideal pada masa depan. Beberapa skenario 
laju penurunan AKI dapat dilakukan, misalnya dengan menggunakan SDKI 1994 dan SDKI 
2002‐2003  sebagai  dasar.  Menurut  estimasi  (sisterhood)  SDKI,  AKI  pada  tahun  2005  adalah 
sebesar  262.  Jika  menggunakan  tahun  2005  sebagai  titik  tolak,  maka  terdapat  beberapa 
skenario penurunan AKI. 
 
Kecenderungan  penurunan  AKI  sejak  tahun  1990  hingga  tahun  2015  dengan  beberapa 
metode perhitungan dan sumber data dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 


                                                                                                28
                                     RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



                                                Tabel 4.1 
                                     Skenario Laju Penurunan AKI17 
                                                     
             Tahun                     SDKI: Sisterhood     SDKI: PMDF                   SKRT: PMDF 
              1990                            408              636                          544 

                 1995                         352                     542                     471 

                 2000                         304                     461                     407 

                 2005                         262                     393                     352 

                 2010                         226                     335                     305 

                 2015                         195                     285                     264 

    Laju penurunan 1990‐2015                 52%                      55%                     52% 

    Laju Penurunan 2000‐2015                 36%                      38%                     35% 

 
Jika  dilihat  dari  kecenderungan  penurunan  AKI    (Sisterhood)  menurut  SDKI,  maka  selama 
25  tahun  (1990‐2015),  AKI  mengalami  penurunan  sebesar  52  persen.  Laju  penurunan  AKI 
ini  kemudian  mengalami  pelambatan,  dan  pada  periode  2000‐2015,  AKI  menurun  sebesar 
36  persen.  Target  penurunan  AKI  dalam  MDGs  adalah  menurunkan  AKI  sebesar  ¾  pada 
tahun 2015  dari  angka  tahun 1990,  atau menjadi 102  per  100.000 kelahiran  hidup.  Dengan 
tingkat laju penurunan seperti  ini,  maka target AKI dalam MDGs tidak akan tercapai dan 
hanya  akan  mencapai  195  per  100.000  kematian  ibu.  Sedangkan  target  Rencana 
Pembangunan  Jangka  Panjang  (RPJP)  sebesar  102  per  100.000  kematian  hidup  juga  tidak 
akan tercapai. Oleh karenanya diperlukan upaya untuk mempercepat penurunan AKI. 
 
Terdapat  beberapa  skenario  laju  penurunan  AKI  di  Indonesia.  Tabel  4.2  menunjukkan 
beberapa skenario penurunan AKI dengan menggunakan estimasi sisterhood data SDKI 1994 
dan SDKI 2002‐2003. 
 
                                           Tabel 4.2 
                               Skenario Pencapaian Target AKI18 
                         Skenario I      Skenario II          Skenario III      Skenario IV 
                          Tren SDKI 94 
        Tahun                               Penurunan AKI         Penurunan AKI         Penurunan AKI 
                         dan SDKI 02‐03 
                                            4,7% per tahun        6,3% per tahun        9,5% per tahun 
                           (sisterhood) 
         2005                 262                 262                   262                   262 
         2010                 226                 207                   191                   163 
         2015                 195                 163                   140                   102 
         2020                 168                 129                   102                    64 
         2025                 145                 102                    74                    40 
 


17
   Soeharsono Soemantri, disampaikan sebagai tanggapan atas draft laporan Parakarsa Startegis Rancang
   Bangun Percepatan Penurunan AKI untuk mencapai sasaran MDG di Jakarta, 23 Januari 2007
18
   ibid

                                                                                                        29
                                       RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



Skenario I adalah skenario menggunakan kecenderungan penurunan AKI yang terjadi saat 
ini. Skenario II, III dan IV adalah skenario penurunan AKI yang lebih cepat dibandingkan 
kecenderungan saat ini (skenario I) yang berdasarkan SDKI. Jika sasaran yang ingin dicapai 
pada  akhir  RPJP  2005‐2025  adalah  sebesar  102  per  100.000  kelahiran  hidup  dapat  dicapai 
apabila  penurunan  AKI  per  tahun  adalah  4,7  persen.  Namun  jika  angka  ini  tetap  ingin 
dicapai  pada  tahun  2015  seperti  yang  disarankan  dalam  MDGs,  maka  penurunan  AKI 
diharapkan mencapai 9,5 persen per tahun.  
 
Berbagai  skenario  laju  penurunan  AKI  dapat  diterjemahkan  ke  dalam  jumlah  kematian 
yang  perlu  dicegah  agar  laju  penurunan  AKI  sesuai  dengan  skenario  yang  dikehendaki 
seperti dalam Tabel 4.3.  
 
 
 
                                           Tabel 4.3 
                            Jumlah Kematian Yang Perlu Dicegah19 
                                                  
                                  Jumlah Kematian Ibu yang perlu di cegah per tahun 
              Kematian        Skenario I      Skenario II       Skenario III      Skenario IV 
    Tahun                    Tren SDKI 94      Penurunan          Penurunan 
              Maternal*                                                          Penurunan AKI
                                   dan SDKI 02‐03           AKI                 AKI 
                                                                                               9,5% per tahun 
                                    (sisterhood)       4,7% per tahun      6,3% per tahun 
   2005**        11.236               0                       0                   0                    0 
    2006         11.272             325                     522                  685                1.015 
    2007         11.288             647                    1.022                1.330               1.941 
    2008         11.211             951                    1.488                1.921               2.763 
    2009         11.272            1.256                   1.949                2.499               3.543 
    2010         11.288            1.551                   2.370                3.059               4.265 
    2011         11.298            1.835                   2.800                3.541               4.883 
    2012         11.311            2.113                   3.197                4.017               5.467 
    2013         11.245            2.366                   3.552                4.434               5.958 
    2014         11.183            2.610                   3.887                4.821               6.399 
    2015         11.249            2.877                   4.250                5.238               6.869 
Keterangan:  
       *)   Jumlah  kematian  maternal  yang  terjadi  setiap  tahun.  Angka  dasar  yang  digunakan  adalah  angka 
                  kematian maternal tahun 2005 sebesar 262 per 100.000 kelahiran hidup  
            **)   Tahun  2005  digunakan  sebagai  base/dasar  perhitungan  kematian  yang  perlu  dicegah  dengan 
                  tingkat AKI pada tahun 2005 sebesar 262 per 100.000 kelahiran hidup. 
 
Dengan  menggunakan  perhitungan  skenario  di  atas,  dengan  upaya  yang  selama  ini 
dilakukan maka kematian maternal akan mengikuti trend SDKI (Skenario I). Artinya pada 
tahun 2006, 325 kematian maternal dapat dicegah setiap tahunnya. Akan tetapi untuk dapat 
mencapai  target  RPJP  sebesar  102  per  100.000  kelahiran  hidup  pada  tahun  2025,  maka 
upaya ekstra perlu dilakukan untuk mencegah tambahan 197 kematian agar mencapai 522 
kematiaan (207 per 100.000 kematian) seperti pada skenario II. 
  

19
     ibid

                                                                                                                30
                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



 
4.4 Kebijakan Penanganan AKI 
 
Penurunan  AKI  merupakan  salah  satu  kunci  bagi  tujuan  pembangunan  suatu  negara. 
Dalam  tataran  global,  penuruanan  AKI  telah  menjadi  komitmen  dalam  forum‐forum 
internasional seperti World Summit for Children (WSC) tahun 1990, International Conference on 
Population  and  Development  (ICPD)  tahun  1994,  dan  the  Fourth  World  Conference  on  Women 
tahun  1995,  termasuk  Follow  Up  Progress  Evaluations  tahun  1999  and  2000,  Millennium 
Declaration  tahun  2000  dan  United  Nations  General  Assembly  Special  Session  (UNGASS)  on 
Children  tahun  2002.  Selain  itu,  penurunan  AKI  menjadi  salah  satu  target  penting  dalam 
Millenium  Development  Goals  (MDGs)  dengan  target  menurunkan  angka  kematian  ibu 
sebesar tiga perempatnya antara tahun 1990 dan 2015. 
 
Menyadari  bahwa  permasalahan  kesehatan  ibu,  terutama  untuk  menurunkan  AKI, 
merupakan  salah  satu  permasalahan  utama  kesehatan  di  Indonesia,  pemerintah  telah 
merumuskan dan menetapkan berbagai langkah kebijakan, seperti penetapan dalam RPJM 
2004‐2009, RPJP, Indonesia Sehat 2010 yang kemudian dituangkan dalam berbagai program 
terutama Making Pregnancy Safer (MPS).  
 
4.4.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang 
 
Pada  tingkat  nasional,  AKI  menjadi  salah  satu  indikator  utama  pembangunan  jangka 
menengah  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  2004‐2005)  dan  menjadi 
fokus pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). 
 
Permasalahan  utama  dalam  pembangunan  kesehatan  dan  gizi  di  Indonesia  antar  lain 
adalah: 
     Disparitas  status  kesehatan  antar  tingkat  sosial  ekonomi,  antar  kawasan,  dan  antar 
     perkotaan‐perdesaan masih tinggi. 
     Beban  ganda  penyakit,  yaitu  pola  penyakit  yang  diderita  oleh  masyarakat  sebagian 
     besar  adalah  penyakit  infeksi  menular,  namun  pada  waktu  yang  bersamaan  terjadi 
     peningkatan  penyakit  tidak  menular,  seperti  penyakit  jantung,  pembuluh  darah, 
     diabetes mellitus, dan kanker.  
     Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah, seperti proporsi pertolongan persalinan oleh 
     tenaga  kesehatan,  proporsi  bayi  yang  mendapatkan  imunisasi  campak,  dan  proporsi 
     penemuan kasus (Case Detection Rate) tuberkulosis paru.  
     Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.  
     Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. 
     Rendahnya kualitas, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan.  
     Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata.  
     Rendahnya status kesehatan penduduk miskin.  
 
Sasaran  pembangunan  kesehatan  pada  akhir  tahun  2009  adalah  meningkatnya  derajat 
kesehatan  masyarakat  melalui  peningkatan  akses  masyarakat  terhadap  pelayanan 
kesehatan yang antara lain tercermin:  
 • Meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun.  
 • Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per 1.000 kelahiran hidup.  


                                                                                               31
                                    RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



•       Menurunnya  angka  kematian  ibu  melahirkan  dari  307  menjadi  226  per  100.000 
        kelahiran hidup.  
•       Menurunnya  prevalensi  gizi  kurang  pada  anak  balita  dari  25,8  persen  menjadi  20,0 
        persen.  
 
Untuk  mencapai  sasaran  tersebut,  kebijakan  pembangunan  kesehatan  terutama  diarahkan 
pada:  (1)  Peningkatan  jumlah,  jaringan  dan  kualitas  Puskesmas,  (2)  Peningkatan  kualitas 
dan kuantitas tenaga kesehatan, (3) Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi 
penduduk miskin, (4) Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat, 
(5) Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini, dan (6) Pemerataan 
dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar.  
 
 
4.4.2 Indonesia Sehat 2010  
 
Indonesia  Sehat  2010  merupakan  visi  atau  gambaran  masa  depan  yang  ingin  di  capai 
melalui    pembangunan  masa  depan,  yaitu  masyarakat,  bangsa  dan  negara  yang  ditandai 
oleh  penduduknya  yang  hidup  dalam  lingkungan  dan  dengan  perilaku  hidup  sehat, 
memiliki  kemampuan  untuk  menjangkau  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu  secara  adil 
dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi‐tingginya. 
 
Visi Indonesia Sehat 2010 ini diwujudkan melalui empat misi, yaitu: (1) Menggerakkan 
pembangunan nasional berwawasan kesehatan; (2) mendorong kemandirian masyarakat 
untuk hidup sehat; (3) memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, 
merata dan terjangkau; serta 4) memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, 
keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya20. 
 
Dalam kaitan dengan penurunan AKI, salah satu sasaran pokok yang ingin dicapai adalah 
menurunnya  secara  bermakna  AKI  sebagai  bagian  dari  peningkatan  derajat  kesehatan 
masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia Sehat 2010 mentargetkan capaian AKI pada tahun 
2010  menjadi  150  per  100.000  kelahiran  penduduk.  Upaya  penurunan  AKI  ini  diikuti 
dengan berbagai upaya yang mendukung penurunan AKI, seperti kerjasama lintas sektor, 
kemandirian masyarakat dan kemitraan  dengan swasta,  perilaku  hidup sehat, lingkungan 
sehat, upaya kesehatan dan manajemen pembangunan kesehatan.  
 
Indonesia Sehat 2010 telah menetapkan beberapa upaya yang mendukung penurunan AKI 
yang ditandai dengan pencapaian indikator pada tahun 2010 sebagai berikut21: 
1. Presentase Posyandu purnama dan mandiri sebesar 40 persen. 
2. Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 90 persen. 
3. Persentase ibu hamil mendapat tablet besi sebesar 80 persen. 
4. Rasio dokter umum sebesar 40 per 100.000 penduduk. 
5. Rasio bidan sebesar 100 per 100.000 penduduk. 
6. Penduduk yang menjadi peserta Jaminan Palayanan Kesehatan sebesar 80 persen. 
7. Persentase Pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB sebesar 70 persen. 

20    Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010, Depkes 1999. 
21    Kepmenkes no 1202/MENKES/SK/VII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 Pedoman Penetapan 
      Indikator Porvinsi Sehat dan Kab/Kota Sehat. 

                                                                                                       32
                                RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



 
Indonesia  Sehat  disusun  atas  dasar  Pembangunan  Berwawasan  Kesehatan,  yaitu  suatu 
keadaan  di  mana  perencanaan  pembangunan  dan  pelaksanaannya  di  semua  sektor  harus 
mampu  mempertimbangkan  dampak  negatif  dan  positifnya  terhadap  kesehatan.  
Pendekatan ini jelas sekali menuntut peran seluruh sektor dan  aspek pembangunan untuk 
mempertimbangkan  dampak  kesehatan  pada  setiap  pembangunan  yang  dilaksanakan.  Di 
sektor  kesehatan  sendiri  menetapkan  Paradigma  Sehat  sebagai  arah  dari  pembangunan 
kesehatan  hingga  tahun  2010.  Dengan  paradigma  sehat,  upaya  kesehatan  yang  dilakukan 
perlu lebih mengutamakan upaya‐upaya preventif dan promotif, tanpa mengabaikan upaya 
kuratif dan rehabilitatif. 
 
 
 
4.4.3 Making Pregnancy Safer (MPS) 
 
Pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Making Pregnancy Safer (MPS) 
yang  merupakan  strategi  sektor  kesehatan  secara  terfokus.  Fokus  strategi  MPS  adalah 
untuk  meningkatkan  kemampuan  sistem  kesehatan  dalam  menjamin  penyediaan  dan 
pemantapan  pelayanan  kesehatan  yang  ditujukan  untuk  menanggulangi  penyebab  utama 
kematian dan kesakitan ibu dan bayi baru lahir. 
 
Dalam  pelaksanaan  MPS,  pemerintah  Indonesia  memanfaatkan  pengalaman  pogram  Safe 
Mothehood  dengan  memfokuskan  pada  intervensi  utama  di  sektor  kesehatan  dan  kegiatan 
yang  berbasis  masyarakat.  Penekanannya  pada  persalinan  oleh  tenaga  kesehatan  dan 
pelayanan  kesehatan  yang  berkesinambungan,  tepat  dan  efektif.  Dalam  mengembangkan 
intervensi  dan  kegiatan  masyarakat  dilakukan  pendekatan  perencanaan  yang  sistematis 
dan  terintegrasi  dengan  mengutamakan  pentingnya  kemitraan  antara  sektor  pemerintah, 
badan donor, sektor swasta dan masyarakat. 
 
Berdasarkan  lessons  learned  dari  program  Safe  Mothehood,  maka  pesan‐pesan  kunci  MPS 
adalah  (1)  setiap  persalinan  ditolong  oleh  tenaga  kesehatan  terlatih,  (2)  setiap  komplikasi 
obstetri  dan  neonatal  mendapat  pelayanan  yang  adekuat,  (3)  setiap  wanita  usia  subur 
mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan 
komplikasi  keguguran.  Berdasarkan  pesan  kunci  tersebut,  Visi  MPS  dalam  konteks 
Indonesia  Sehat  2010  adalah  semua  perempuan  di  Indonesia  menjalani  kehamilan  dan 
persalinan  dengan  aman,  dan  bayi  dilahirkan  hidup  dan  sehat,  Misi  MPS  adalah 
menurunkan  kesakitan  dan  kematian  ibu  dan  bayi  baru  lahir  melalui  pemantapan  sistem 
kesehatan  untuk  menjamin  akses  terhadap  intervensi  yang  cost  effective  berdasarkan  bukti 
ilmiah  yang  berkualitas;  memberdayakan  wanita,  keluarga  dan  masyarakat  dan 
mempromosikan  kesehatan  ibu  dan  bayi  baru  lahir  yang  lestari  sebagai  prioritas  dalam 
program pembangunan nasional. 
 
Tujuan  MPS  adalah  menurunkan  kesakitan  dan  kematian  ibu  dan  bayi  baru  lahir  di 
Indonesia.  Target  dampak  kesehatan  dari  MPS  adalah  (1)  menurunkan  AKI  menjadi 
125/100.000  kelahiran  hidup,  (2)  menurunkan  angka  kematian  neonatal  menjadi  15/1000 
kelahiran hidup, (3) menurunkan anemia gizi (Hb<8 gr) pada ibu hamil menjadi 20 persen 



                                                                                                   33
                            RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



dan anemia pada wanita usia subur menjadi 15 persen, 94) menurunkan angka kehamilan 
yang tidak diinginkan dari 17,1 persen menjadi 11 persen. 
 
Untuk mencapai tujuan dan target tersebut di atas telah diidentifikasi empat strategi utama 
yang konsisten dengan “Rencana Indonesia Sehat 2010”, yaitu 
 • Meningkatkan  akses  dan  cakupan  pelayanan  kesehatan  ibu  dan  bayi  baru  lahir 
   berkualitas yang cost‐effective dan berdasarkan bukti‐bukti 
 • Membangun kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program, lintas sektor dan 
   mitra  lainnya  untuk  melakukan  advokasi  guna  memaksimalkan  sumberdaya  yang 
   tersedia serta meningkatkan koordinasi perencanaan dan kegiatan MPS 
 • Mendorong  pemberdayaan  wanita  dan  keluarga  melalui  peningkatan  pengetahuan 
   untuk  menjamin  perilaku  sehat  dan  pemanfaatan  pelayanan  kesehatan  ibu  dan  bayi 
   baru lahir 
 • Mendorong  keterlibatan  masyarakat  dalam  menjamin  penyediaan  dan  pemanfaatan 
   pelayaanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. 
    
    
                                         Gambar 4.3.   
                             Strategi Making Pregnancy Safer 
                                                 

                                   Safe Motherhood



   Hak Asasi        Pemberdayaan           Sektor          Pendidikan           Sosial
   Manusia           Perempuan           Kesehatan                             ekonomi


                                          MPS

                                       Fokus pada:
                         •Persalinan oleh tenaga kesehatan terampil
                               •Penanggulangan Komplikasi
               •Pencegahan kehamilan tak diinginkan dan penanganan komplikasi
                                         Strategi



        Cakupan dan           KS-LP/LS           Pemberdayaan        Pemberdayaan
       Kualitas Yanbid         Swasta               Kel &             Masyarakat
                                                  Perempuan
                                                                                                
Sumber : Depkes, 2005 
 
Keempat strategi MPS ini dikembangkan dengan fokus pada pendekatan perencanaan yang 
sistematis dan terpadu. Justifikasi strategi tersebut adalah sebagai berikut: 


                                                                                         34
                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



 
 •   Intervensi klinis yang cost effective dan berdasarkan bukti ilmiah.  
     Beberapa kegiatan yang dianjurkan di masa lampau, seperti penapisan (screening) rutin 
     pada  pelayanan  antenatal  terhadap  faktor  resiko  (tinggi  dan  berat  badan),  dan 
     pelatihan  Dukun  bayi  secara  besar‐besaran  tidak  efektif  dalam  menanggulangi 
     penyebab  utama  kematian  ibu.  Hasil  penelitian  dan  pengalaman  praktis  telah 
     menunjukkan  bahwa  intervensi  kesehatan  spesifik  dapat  menurunkan  insiden  dan 
     beratnya komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan dan nifas pada 
     ibu dan bayi baru lahir. Intervensi kesehatan ini meliputi: 
      -   Tersedianya tenaga kesehatan penolong persalinan terampil 
      -   Pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar dan komprehensif 
      -   Pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan serta penanganan komplikasi 
          keguguran 
 
 •   Sistem kesehatan yang berfungsi 
     Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  menghadapi  masalah  kesakitan  dan 
     kematian  ibu  dan  bayi  baru  lahir  yang  kompleks  dibutuhkan  suatu  sistem  pelayanan 
     kesehatan  yang  berfungsi,  khususnya  jika  timbul  komplikasi.  Pengalaman  telah 
     menunjukkan  pula  bahwa  intervensi  tunggal  tidak  cukup;  yang  diperlukan  adalah 
     pelayanan  kehamilan,  persalinan  dan  nifas  yang  berkesinambungan  oleh  tenaga 
     kesehatan terampil untuk mencegah atau mendeteksi serta menangani komplikasi pada 
     ibu dan bayi baru lahir. 
 
 •   Kegiatan Masyarakat 
     Telah  dibuktikan  bahwa  intervensi  sosial  dan  masyarakat  harus  dilakukan  pada  tiap 
     kegiatan  sektor  kesehatan.  Keluarga  dan  masyarakat  memiliki  peran  utama  dalam 
     memanfaatkan akses pelayanan dan melindungi kesehatan wanita melalui peningkatan 
     perilaku hidup sehat dan pencegahan kehamilan yang tidak diingini. 
 
 •   Upaya hukum dan kebijakan 
     Komitmen  politik  jangka  panjang  merupakan  persyaratan  utama.  Jika  pengambil 
     keputusan pada tingkat teratas telah memutuskan untuk menanggulangi kematian ibu, 
     maka sumberdaya yang diperlukan akan diupayakan dan kebijakan yang dibutuhkan 
     akan ditetapkan. Tanpa komitmen jangka panjang yang kuat, proyek‐proyek tidak akan 
     menjadi  program  dan  kegiatan  tidak  akan  berkesinambungan.  Disamping  itu 
     lingkungan  sosial,  hukum  dan  ekonomi  yang  mendukung,  akan  memungkinkan 
     wanita  mengatasi  berbagai  kesulitan  yang  membatasi  aksesnya  terhadap  pelayanan 
     kesehatan. 
 
•    Membangun kemitraan yang efektif 
     Kemitraan  antara  pihak‐pihak  yang  terlibat  amat  penting  dalam  pengambilan 
     keputusan  pada  tingkat  pusat  dan  daerah  untuk  menyesuaikan  intervensi  dengan 
     kebutuhan  spesifik  daerah.  Intervensi  kesehatan  ibu  dan  bayi  baru  lahir  perlu 
     dilakukan  secara  terkoordinasi  dan  terintegrasi  dengan  program  kesehatan  lain  yang 
     menangani  masalah  kesehatan  yang  sedang  meningkat  seperti  HIV/AIDS,  malaria, 
     tuberkulosis  paru,  kesehatan  anak,  imunisasi  dan  gizi.Sampai  sekarang  belum  cukup 



                                                                                             35
                              RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



    perhatian  terhadap  tantangan  epidemi  HIV/AIDS  yang  sedang  meningkat  dan 
    kebutuhan untuk mengurani resiko infeksi HIV/AIDS pada wanita dan bayi. 
 
•   Komunikasi dan Advokasi 
    Melalui  proses  komunikasi,  konsultasi,  fasilitasi  dan  peningkatan  kemampuan  yang 
    terfokus  pada  masyarakat,  media  dan  petugas  kesehatan  profesional  dapat  memberi 
    informasi yang tepat pada masyarakat, media dan petugas kesehatan profesional dapat 
    memberi  informasi  yang  tepat  pada  masyarakat.  Dengan  demikian  masyarakat  akan 
    menuntut pelayanan yang mereka inginkan serta mengembangkan kemampuan untuk 
    merubah perilaku mereka sendiri. 
 
•   Pemantauan dan evaluasi 
    AKI  sebagai  indikator  status  kesehatan  ibu  dan  bayi  baru  lahir  yang  konvensional 
    bukanlah  indikator  yang  tepat  untuk  memantau  kemajuan  dalam  jangka  waktu 
    pendek. Indikator yang dapat digunakan untuk pemantauan program dan strategi MPS 
    secara  berkala  adalah  indikator  proses.  Indikator  proses  dapat  membantu 
    menggambarkan upaya penurunan kematian ibu. Indikator proses meliputi: 
        jumlah dan distribusi pelayanan obstetri neonatal esensial 
        proporsi persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terampil atau persalinan di 
        fasilitas pelayanan 
        angka komplikasi yang ditemukan, dirujuk dan ditangani 
        angka persalinan dengan tindakan bedah (Seksio Sesarea, Forseps, dan Vakum 
        ekstraksi), serta 
        Case Fertility Rate di fasilitas pelayanan 
 
4.4.4 Gerakan Sayang Ibu  
 
Salah  satu  bagian  penting  yang  merupakan  penjabaran  dari  MPS  adalah  dicanangkannya 
Gerakan  Sayang  Ibu  (GSI).  Gerakan  Sayang  Ibu  (GSI)  merupakan  gerakan  untuk 
meningkatkan  kualitas  hidup  perempuan  melalui  upaya  penurunan  angka  kematian  ibu 
karena  hamil,  melahirkan  dan  nifas,  diantaranya  dengan  menghapus  pandangan‐
pandangan  yang  selama  ini  bias  gender,  diskriminatif  dalam  bidang  hak  dan  Kesehatan 
Reproduksi. (GSI) merupakan produk kesepakatan inter sektoral yang terdiri dari berbagai 
Dinas/Instansi  Pemerintah,  Organisasi  Profesi,  LSM  serta  Organisasi  perempuan  dan 
Organisasi Kemasyarakatan lainnya.  GSI ini lebih banyak menitikberatkan pada mobilisasi 
potensi  masyarakat  dengan  model  pendekatan  pengembangan  masyarakat  (community 
development approach) yang basis operasionalnya terletak pada pembentukan minat bersama 
dan konsensus yang bulat.  
 
Dari pengertian tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang sangat penting, yaitu:  
 
Pertama,  Gerakan  Sayang  Ibu  merupakan  gerakan  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat 
bersama dengan pemerintah. Artinya pelaksanaan GSI melibatkan masyarakat secara aktif, 
tidak  hanya  sebagai  sasaran,  tetapi  juga  sebagai  pelaku.  Keikutsertaan  masyarakat  dalam 
Gerakan  Sayang  Ibu  merupakan  pengalihan  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  secara 
bertahap  dari  pemerintah  kepada  masyarakat.  Proses  ini  membutuhkan  waktu  yang 



                                                                                              36
                              RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



panjang, konsisten dan intensif. Dalam proses ini, keterlibatan sektoral, pemerintah daerah 
sangat dibutuhkan sekali. 
 
Kedua,  GSI  mempunyai  tujuan  untuk  meningkatkan  Kualitas  Hidup  Perempuan  sebagai 
sumberdaya  manusia.  Artinya  perempuan  yang  selama  ini  telah  mendapatkan  perlakuan 
yang  tidak  adil  dan  diskriminatif  dalam  berbagai  bidang,  termasuk  dalam  bidang 
Kesehatan  Reproduksi  dan  telah  menimbulkan  berbagai  masalah  sampai  menyebabkan 
kematian  ibu  yang  tinggi  karena  hamil,  melahirkan  dan  nifas.  Perlakukan  tidak  adil 
tersebut  telah  menyebabkan  perempuan  tertinggal  dalam  berbagai  bidang  kegiatan 
kehidupan  jika  dibandingkan  laki‐laki.  Gerakan  Sayang  Ibu  melalui  pendekatan 
pemberdayaan  masyarakat,  terutama  para  laki‐laki  agar  meberikan  hak‐hak  reproduksi 
kepada  perempuan  serta  melindungi  dengan  cara  membantu  memberikan  perawatan 
kepada  pada  ibu‐ibu  hamil,  melahirkan  dan  nifas.  Dengan  hamil  dan  melahirkan  dalam 
kondisi  yang  sehat  serta  direncanakan  dengan  baik,  akan  memberi  peluang  para  ibu‐ibu 
tersebut untuk mengembangkan potensi dirinya dengan baik 
 
Ketiga, Gerakan Sayang Ibu bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, 
karena hamil, melahirkan, nifas dan bayi. Artinya kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas 
di Indonesia merupakan angka kematian Ibu tertinggi di ASEAN. Kondisi tersebut sangat 
menghambat  upaya  pembangunan,  khususnya  dalam  pelaksanaan  program  peningkatan 
kualitas hidup perempuan. 
 
Upaya  untuk  menurunkan  angka  kematian  ibu  (AKI)  melalui  GSI  untuk  menyadarkan 
masyarakat dan keluarga mengenai pentingnya memahami tiga fase terlambat yang dapat 
menyebabkan kematian ibu, yaitu:  
 
Terlambat  Satu:  terlambat  memutuskan  untuk  mencari  pertolongan  baik  secara  individu, 
keluarga atau keduanya. Faktor‐faktor yang mempengaruhi fase satu ini adalah terlambat 
mengenali  kehamilan  dalam  situasi  gawat.  Jauh  dari  fasilitas  kesehatan,  biaya,  persepsi 
mengenai kualitas dan efektivitas dari perawatan kesehatan. 
 
Terlambat  Dua:  terlambat  mencapai  fasilitas  pelayanan  kesehatan.  Faktor‐faktor  yang 
mempenagruhi  fase  dua  ini  adalah  lama  pengangkutan,  kondisi  jalan,  dan  biaya 
transportasi. 
 
Terlambat  Tiga:  terlambat  mendapatkan  pelayanan  yang  adekuat.  Faktor‐faktor  yang 
mempengaruhi  fase  tiga  ini  adalah  terlambat  mendapatkan  pelayanan  pertama  kali  di 
Rumah Sakit (rujukan). Keterlambatan ini dipenagruhi oleh kelengkapan peralatan Rumah 
Sakit, ketersediaan obat, dan ketersediaan tenaga kesehatan terlatih. 
 
Disamping faktor tiga terlambat, program Keluarga Berencana juga berkontribusi terhadap 
penurunan  angka  kematian  ibu,  melalui  kampanye  yang  diarahkan  kepada  wanita  usia 
subur untuk menghindari empat terlalu (4T), yaitu: 
 • Terlalu muda untuk melahirkan 
 • Terlalu tua untuk melahirkan 
 • Terlalu rapat jarak kelahiran 
 • Terlalu banyak melahirkan 


                                                                                              37
                                    RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



 
 
4.4.5 Standar Pelayanan Minimal 
 
Dalam  setting  desentralisasi  pembangunan,  menurut  peraturan  perundangan,  pemerintah 
pusat  mempunyai  kewenangan  untuk  menetapkan  pedoman  standar  pelayanan  minimal 
yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.  Daerah diberi tugas, wewenang, kewajiban 
dan tanggung jawab menangani urusan pemerintahan tertentu termasuk bidang kesehatan.  
 
Di  bidang  kesehatan,  telah  ditetapkan  Standar  Pelayanan  Minimal22    yang  menjadi  tolok 
ukur  kinerja  pelayanan  kesehatan  yang  diselenggarakan  Daerah.  Pelayanan  kesehatan  ini 
merupakan  bagian  dari  pelayanan  dasar  kepada  masyarakat  yang  merupakan  fungsi 
pemerintah  dalam  memberikan  dan  mengurus  keperluan  kebutuhan  dasar  masyarakat 
untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. 
 
Berkaitan  dengan  kesehatan  ibu,  khususnya  dalam  upaya  penurunan  AKI,  beberapa 
standar dan target yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 
 1. Pelayanan  kesehatan  Ibu  dan  Bayi  :  Cakupan  kunjungan  Ibu  hamil  K4  (  95    persen); 
     Cakupan  pertolongan  persalinan  oleh  Bidan  atau  tenaga  kesehatan  yang  memiliki 
     kompetensi kebidanan (90  persen); Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk (100  persen); 
     Cakupan  kunjungan  neonatus  (90    persen);  Cakupan  kunjungan  bayi  (90  persen);  dan  
     Cakupan bayi berat lahir rendah (BBLR) yang ditangani (100 persen). 
 2. Pelayanan Keluarga Berencana: Cakupan peserta aktif KB (70 persen). 
 3. Pelayanan Gizi: Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe (90 persen); 
 4. Pelayanan  Obstetrik  dan  Neonatal  Emergensi  Dasar  dan  Komprehensif  :  1.  Akses 
     terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu 
     hamil dan neonatus (80 persen); Ibu hamil risiko tinggi / komplikasi yang ditangani (80 
     persen); 3. Neonatal risiko tinggi / komplikasi yang ditangani (80 persen). 
 5. Penyuluhan Perilaku Sehat: Posyandu Purnama (40 persen). 
 6. Penyelenggaraan pembiayaan untuk Keluarga Miskin dan masyarakat rentan: Cakupan 
     jaminan pemeliharaan kesehatan Keluarga Miskin dan masyarakat rentan (100 persen). 
 
Standar  Pelayanan  Minimal  yang  ditetapkan,  merupakan  acuan  dalam  perencanaan 
program  pencapaian  target  masing‐masing  daerah  Kabupaten/Kota.    Menurut  SK  Menkes 
tersebut,  sumber  pembiayaan  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  untuk  pencapaian  target 
sesuai SPM seluruhnya dibebankan pada APBD. 
 
Pemerintah  dan  Pemerintah  Propinsi  bertugas  memfasilitasi  penyelenggaraan  pelayanan 
kesehatan  dan  mekanisme  kerjasama  antar  Daerah  Kabupaten/Kota.  Yang  dimaksud 
fasilitasi adalah pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, pelatihan meliputi: 
perhitungan  kebutuhan  pelayanan  kesehatan  sesuai  SPM  penyusunan  rencana  kerja  dan 
standar kinerja pencapaian target SPM; Penilaian pengukuran kinerja; penyusunan laporan 
kinerja.  Sementara  itu  Menteri  Kesehatan  melaksanakan  supervisi  dan  pemberdayaan 
Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM. 

22    Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 
      Kesehatan Di Kabupaten/Kota 

                                                                                                       38
                              RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU




                                                 
                                                 
                                                                                            
                                                                                            



    BAB 5
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
    FAKTOR DETERMINAN DAN LANGKAH                                                           
    PENANGANAN YANG DILAKUKAN DALAM                                                         
                                                                                            
    PENURUNAN AKI                                                                           
 
 
 
 
                                  PENYEBAB LANGSUNG KEMATIAN IBU 
                                     o PELAYANAN ANTENATAL 
                                     o KUALITAS PELAYANAN ANTENATAL 
Komplikasi  pada  saat               o PENOLONG PERSALINAN 
kehamilan, persalinan dan            o TEMPAT PERSALINAN 
masa       nifas     dapat           o PERAN DUKUN 
menyebabkan  kematian                o PELAYANAN OBSTETRI EMERGENCY 
ibu.  Kejadian  kematian          FAKTOR YANG MEMPERBURUK KEMATIAN IBU 
ibu  di  Indonesia  yang             o STATUS KESEHATAN DAN GIZI IBU 
masih                tinggi       PENYEBAB TIDAK LANGSUNG 
menunjukkan         bahwa            o PERLINDUNGAN DAN PERILAKU DALAM KELUARGA 
komplikasi  ini  masih               o PEMENUHAN HAK REPRODUKSI 
sering  terjadi  dan  tidak       FAKTOR DASAR 
dapat  ditangani  dengan             o KETERBATASAN PENGETAHUAN 
baik.           Sebenarnya           o STATUS PEREMPUAN 
pengetahuan             dan          o KELEMBAGAAN  
teknologi            medis        KESENJANGAN KEBIJAKAN DALAM PERCEPATAN 
penanganan  komplikasi            PENURUNAN AKI 
telah  dikuasai  dengan              o ANALISA KESENJANGAN 
baik,  dan  seharusnya               o DUKUNGAN PEMBIAYAAN 
dapat             mencegah           o INTERVENSI COST EFFECTIVE 
terjadinya  kematian  ibu,          
namun  kematian  ibu 
masih tetap terus terjadi dengan intesitas yang tidak kecil. Pertanyaan yang timbul adalah, 
mengapa  kejadian  ini  terus  terjadi?  Bagaimana  peran  dari  status  gizi  ibu,  pengetahuan 
masyarakat, pendidikan dan budaya dalam kematian ibu? 
 
Di  tengah  penduduk  Indonesia,  dan  penduduk  manapun  di  dunia,  kehamilan  bukanlah 
hanya  sekedar  masa  menunggu  kelahiran  anak  manusia.  Kehamilan  pada  hakekatnya 
adalah  masa  penuh  kegembiraan  dan  harapan  bagi  keluarga  bahkan  masyarakat 

                                                                                               39
                                         RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



sekitarnya.  Oleh  karenanya  kelahiran  biasanya  dipersiapkan  dengan  baik,  sehingga 
kegembiraan  yang  ditunggu  dapat  terwujud.  Namun  masa  kehamilan,  pada  kondisi 
tertentu  bisa  pula  menjadi  masa  yang  menyedihkan  terutama  pada  proses  kehamilan 
dengan  komplikasi  yang  tidak  dapat  ditangani  dengan  baik  atau  karena  kehamilan  yang 
tidak diinginkan. Komplikasi yang tidak tertangani dengan baik, dipengaruhi oleh faktor‐
faktor medis sebagai penyebab kematian ibu. Namun di balik semua itu, berbagai kendala 
masih  cukup  banyak  di  hadapan  di  Indonesia  yang  menyebabkan  kematian  ibu  masih 
cukup  tinggi.  Tingkat  pengetahuan  masyarakat,  status  gizi  ibu,  pengaruh  budaya, 
masyarakat  hingga  faktor  keterbatasan  infrastruktur  seperti  fasilitas  pelayanan  kesehatan, 
transportasi,  kemampuan  ekonomi  keluarga  hingga  pada  proses  pengambilan  keputusan 
dalam keluarga turut menyumbang kematian ibu. 
 
Pada bagian ini akan diuraikan berbagai faktor baik langsung maupun tidak langsung yang 
berpengaruh  pada  kematian  ibu,  dan  melihat  bagaimana  upaya  yang  telah  dan  perlu 
dilakukan dalam merespon berbagai keadaaan tersebut. 
 
 
5.1 Penyebab Langsung Kematian Ibu 
 
Secara  umum,  kematian  ibu  di  dunia  di  sebabkan  oleh  perdarahan  (25  persen),  infeksi 
paska persalinan (15 persen,) aborsi yang tidak aman (13 persen), gangguan tekanan darah 
tingi  (12  persen),  partus  lama  (8)  penyebab  obstetrik  langsung  lainnya  (85)  dan  penyebab 
tidak langsung (19 persen).  
 
                                             Gambar 5.1.   
                      Penyebab Umum Kematian Ibu di dunia Tahun 200423 
                                                     

                              indirect Causes                     Pospartum
                                    19%                           hemorrhage
                                                                     25%


                          Other direct
                           obstetric
                            causes
                              8%

                            Obstructed
                              Labor                                  infection after
                               8%                                       delivery
                                                                          15%
                                  hypertensive
                                    Disorder            unsafe
                                      12%              Abortion
                                                         13%
                                                                            
 
Penyebab langsung kematian ibu di Indonesia juga mempunyai pola yang hampir sama, di 
mana kematian ibu terutama disebabkan oleh perdarahan, eklampsia atau gangguan akibat 
tekanan darah tinggi saat kehamilan, partus lama, aborsi yang tidak aman dan infeksi24. 

23    WHO 2004 –Surviving Childbirth and Pregnancy in South Asia 
24    Pemerintah RI. 2004. Laporan Perkembangan Tujuan Pembangun Millenium.  

                                                                                                 40
                                  RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



                                        Gambar 5.2  
                          Penyebab utama kematian ibu di Indonesia25 

                                             Lain-lain
                                               12%                    Perdarahan
                              Kompl masa                                 30%
                              puerpureum
                                  8%
                           Emboli obst
                              3%
                              P. lama
                                5%

                               Abortus
                                 5%

                                         Infeksi
                                          12%
                                                                 Eklamsia
                                                                   25%


                                                                                
 
Kondisi ini pada umunya serupa dengan kondisi di berbagai propinsi dengan berbagai 
variasinya. Berikut ini adalah penyebab kematian utama di 6 propinsi kajian tahun 2005: 
 
         Tabel 5.1 Penyebab Kematian Maternal Utama di 4 Provinsi Tahun 2005 
Propinsi            Penyebab Kematian maternal 
NTB*              Perdarahan‐42%     Eklampsia‐13%                 Infeksi‐5%        Lainnya‐40% 

Jabar*            Perdarahan‐39%            Eklampsia‐15%          Infeksi‐6%        Lainnya‐40% 

Jatim *           Perdarahan‐37%            Eklampsia ‐26%         Infeksi‐10%       Lainnya‐37% 

Sumbar*           Perdarahan‐34%            Eklampsia ‐16%         Infeksi‐1%        Lainnya‐49% 

Sulut**           Perdarahan‐49%            Eklampsia ‐16%         Infeksi‐6%        Lainnya‐29% 

Kalsel**          Perdarahan‐54%            Eklampsia ‐32%         Infeksi‐0%        Lainnya‐14% 

Sumber: * Dinas Kesehatan Propinsi NTB, Jabar, Jatim dan Sumbar, ** Departemen Kesehatan  
 
Secara  nasional,  perdarahan,  yang  biasanya  tidak  bisa  diperkirakan  dan  terjadi  secara 
mendadak,  bertanggung  jawab  atas  30  persen  kematian  ibu.  Sebagian  besar  kasus 
perdarahan  dalam  masa  nifas  terjadi  karena  retensio  plasenta  dan  atonia  uteri.  Hal  ini 
mengindikasikan  kurang  baiknya  manajemen  kala  tiga  dan  pelayanan  obstetrik  dan 
neonatal  emergensi  yang  tepat  waktu  serta  perawatan  neonatal.  Eklampsia  merupakan 
penyebab utama  kedua kematian  ibu yaitu 25  persen kematian  ibu di Indonesia (rata‐rata 
dunia  adalah  12  persen)26.  Pemantauan  kehamilan  secara  teratur  sebenarnya  dapat 
menjamin  akses  kepada  perawatan  yang  sederhana  dan  murah  yang  dapat  mencegah 
kematian  ibu  karena  eklampsia.  Dari  data  Rumah  Sakit27,  eklampsia  dan  preeklampsia  ini 


25 Survey Kesehatan Rumah Tangga Tahun 2001 
26 Departemen Kesehatan RI, 2003. Dirjen Binkesmas. Upaya Penurunan AKI di Indonesia. Makalah untuk 
   Kelompok Kerja MDG. 2003. 
27 Depkes RI. 2006. Profil Kesehatan 2004 




                                                                                                       41
                                       RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



merupakan penyebab kematian dengan tingkat kematian kasus atau case fatality rate (CFR)  
yang paling tinggi, yaitu 1,8 persen. 
 
Aborsi yang tidak aman bertanggung jawab terhadap 11 persen kematian ibu di Indonesia 
(rata‐rata  dunia  13  persen).  Kematian  ini  sebenarnya  dapat  dicegah  jika  perempuan 
mempunyai akses kepada informasi dan pelayanan kontrasepsi serta, perawatan terhadap 
komplikasi  aborsi.  Data  dari  SDKI  2002‐2003  menunjukkan  bahwa  7,2  persen  kelahiran 
tidak diinginkan. 
 
Upaya  mengatasi  kematian  ibu  karena  penyebab  langsung  merupakan  bagian  dari  upaya 
untuk  mengatasi  permasalahan  “3  terlambat”  khususnya  keterlambatan  ke  tiga,  yaitu 
terlambat  dalam  penanganan  medis.  Hal  antara  lain  bisa  dilakukan  dengan 
mengembangkan  Emergency  Obstetric  Care  (EmOC)  atau  Pelayanan  Obstetri  Emergency 
melalui  perbaikan  efektifitas  sistem  kesehatan  secara  keseluruhan,    mulai  dari 
meningkatkan  ketrampilan  petugas  hingga  sarana  dan  prasarana.  Intervensi  ini  perlu 
didukung  dengan  peningkatan  pengetahuan  penolong  persalinan  untuk  menjamin  bahwa 
setiap kehamilan dan persalinan ditolong dengan benar.  
 
WHO28  merekomendasikan  intervensi  yang  dianggap  efektif  dalam  mengatasi  berbagai 
penyebab langsung kematian ibu sebagai berikut: 
                                                   
             Tabel 5.2 Kematian Ibu – Penyebab dan Rekomendasi Intervensi 
Penyebab               Rekomendasi Intervensi 
kematian ibu 
Perdarahan             Pelayanan Kehamilan: Penanganan anemia semasa kehamilan 
                       Penolong persalinan terlatih: mencegah atau menangani 
                       perdarahan dengan obat yang tepat, menggantikan cairan yang 
                       hilang  
                       Pelayanan Obstetrik Emergency: transfusi darah (jika parah), 
                       manajemen aktif kala tiga 
Eklampsia              Kunjungan Antenatal: deteksi selama  kehamilan, penanganan 
                       dengan obat yang tepat 
                       Pelayanan Obstetrik Emergency: Merujuk pada persalinan yang 
                       dibantu oleh tenaga terlatih 
Infeksi paska          Penolong persalinan terlatih: perlakuan dengan bersih (clean 
persalinan             practices), antibiotik jika timbul infeksi, dan gizi ibu 
Aborsi yang tidak  Penolong persalinan terlatih 
aman 
Partus Lama            Penolong persalinan terlatih: deteksi secara cepat 
                       Pelayanan Obstetrik Emergency: operasi caesar 
                        
Penyebab obsetrik  Penolong persalinan terlatih/Pelayanan Obstetrik Emergency 
langsung lainnya 
Penyebab tidak         Intervesi spesifik menurut penyakit misalnya malaria, HIV/AIDS, 
langsung               dan lain‐lain 

28    WHO 2004 –Surviving Childbirth and Pregnancy in South Asia  

                                                                                          42
                                 RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



Berbagai  intervensi  tersebut  harus  saling  mendukung  dan  melengkapi.  Namun  dalam 
pelaksanaan  program,  rekomendasi  intervensi  tersebut  perlu  dirancang  agar  dapat 
mengatasi  setiap  penyebab  kematian  sesuai  dengan  dominasi  atau  “magnitude”  dari 
masing‐masing  penyebab  tersebut.  Dalam  hal  ini,  prioritasisasi  perlu  dilakukan  dengan 
melihat  kemampuan  sumber  daya  dan  kondisi  lapangan  yang  berbeda.  Berikut  ini  akan 
dibahas  3  intervensi  utama  yang  direkomendasikan  tersebut  yaitu  pelayanan  antenatal, 
persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan pelayanan obstetri emergency: 
 
 5.1.1 Pelayanan Antenatal 
 
Pelayanan  antenatal  merupakan  pelayanan  kesehatan  oleh  tenaga  kesehatan  profesional 
(dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu 
hamil selama masa kehamilannya. Pelayanan antenatal terkait dengan kesiapan seorang ibu 
dalam  menghadapi  persalinan  termasuk  kemungkinan  terjadinya  komplikasi  pada  saat 
melahirkan. Pelayanan antenatal ini dalam bidang kesehatan sering diterjemahkan sebagai 
kunjungan  antenatal  pertama  kali  ke  fasilitas  kesehatan  atau  K1  dan  kunjungan  paling 
sedikit  4  kali  semasa  kehamilan  atau  K4.  Proses  terciptanya  pelayanan  kehamilan 
sebenarnya  cukup  kompleks  karena  menyangkut  pemahaman  (awareness)  dari  ibu, 
keluarga  dan  masyarakat  disekitarnya  tentang  pentingnya  pelayanan  kehamilan  ini. 
Misalnya,  sebagian  masyarakat  masih  menganggap  kelahiran  sebagai  sebagai  sebuah 
peristiwa  yang  biasa  saja  (ordinary  event)  sehingga  tidak  melakukan  persiapan  pada  masa 
kehamilan  dengan  baik.  Hal  ini  terkait  dengan  budaya,  termasuk  di  dalamnya  peran  dan 
kedudukan  perempuan  dalam  pengambilan  keputusan.  Kemampuan  ekonomi,  tingkat 
pendidikan dan dukungan sistem transportasi juga pada akhirnya mempengaruhi cakupan 
pelayanan kehamilan ini. Faktor‐faktor yang berpengaruh ini akan di bahas secara terpisah 
bagian budaya, pendidikan dan peran perempuan. 
 
                    Gambar 5.3  Kecenderungan Cakupan K4 di Indonesia 

                  100


                   80
                                            75.66   74.98   74.25             77
                         71.32     71.85                            72.62
                   60


                   40


                   20


                    0
                         1997      1998    1999     2000    2001    2003     2004
                                                                                       
             Sumber: Profik Kesehatan Indonesia 2005, Depkes 
 
Secara nasional, cakupan kunjungan ibu hamil K4 cenderung meningkat, yaitu 72,6 persen 
pada tahun 2003 menjadi 77 persen pada tahun 2004 (Gambar 5.3). Namun jika dilihat dari 
tahun‐tahun  sebelumnya,  cakupan  K4  mengalami  penurunan  terus  dari  tahun  1999  (75.66 


                                                                                               43
                                        RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



persen) hingga tahun 2003.  Adapun target cakupan K4 yang ingin dicapai pada tahun 2010 
adalah 95 persen 29.  
 
                                      Gambar 5.4   
                           Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 



                                       CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL K4
                      100.0
                       80.0
                       60.0

                       40.0
                       20.0
                        0.0
                               SUMBAR     JABAR   JATIM   KALSEL   SULUT   NTB    NAS

                  Tahun 2003    80.7       57.7   81.2     80.9     71.9   82.3   72.6

                  Tahun 2004    82.4       83.2   76.4     72.5     90.2   79.9   77.0

                                                                                          
            Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, Depkes 2005 
 
Cakupan  kunjungan  ibu  hamil  K4  untuk  6  lokasi  kajian  menunjukkan  kecenderungan 
meningkat untuk propinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Utara. Persentase kenaikan 
tertinggi  cakupan  kunjungan  ibu  hamil  K4  dicapai  oleh  Jawa  Barat  yaitu  sebesar  25,5 
persen,  disusul  Sulawesi  Utara  sebesar  18,3  persen,  dan  Sumatera  Barat  1,7  persen. 
Cakupan tertinggi untuk kunjungan ibu hamil K4 dicapai oleh Sulawesi Utara. Cakupan K4 
di Jawa Timur, Kalimatan Selatan dan Nusa Tenggara Barat cenderung menurun walaupun 
persentasenya  masih  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  cakupan  kunjungan  ibu  hamil  K4 
rata‐rata nasional.  
 
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  upaya  untuk  meningkatkan  pelayanan  antenatal,  khususnya 
cakupan  K4  perlu  terus  lebih  tingkatkan,  baik  di  tingkat  nasional  maupuan  propinsi. 
Pelayanan  antenatal  merupakan  salah  satu  kunci  dalam  upaya  mencegah  terjadinya 
perdarahan  (post  partum  hemmorhage),  yaitu  antara  lain  melalui  penyuluhan  dan 
pemberian  kapsul  Fe  kepada  ibu  untuk  mengatasi  anemia.  Anemia  pada  ibu  hamil 
merupakan salah satu dari 4 masalah besar di bidang gizi yang di hadapi di Indonesia. Data 
SKRT  2001  menunjukkan  bahwa    prevalensi  ibu  hamil  yang  menderita  anemia  gizi  besi 
mencapai 40 persen pada tahun 2001. 
 
 
 
 
 

29    Depkes RI. 2000. Indonesia Sehat 2010 

                                                                                             44
                                             RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



 
                                                  Gambar 5.5  
                                     Pemeriksaan Kehamilan Tahun 2002‐200330 
                                                        

                                                           PEMERIKSAAN KEHAMILAN
                                                               TAHUN 2002-2003
                                        100.0
                                           90.0
                                           80.0
                                           70.0
                                           60.0
                                           50.0
                                           40.0
                                           30.0
                                           20.0
                                           10.0
                                            0.0
                                                   SUMBAR    JABAR   JATIM   KALSEL   SULUT   NTB    NAS
                   Dokter Umum                       3.1      1.3     1.0     2.4      3.1    1.4    1.4
                   Dokter Ahli Kandungan            16.8      5.2    14.0     5.7      32.3   2.1    9.6
                   Perawat/ bidan/ bidan di desa    74.9      87.1   75.9     80.6     61.4   87.0   80.5
                   Dukun/ lainnya                    3.8      2.1     5.0     7.7      1.1    2.8    3.9
                   Tidak Periksa                     1.5      4.1     3.8     3.4      1.0    6.7    4.4
                                                                                    
 
SDKI  2002‐2003  menunjukkan  bahwa  92  persen  ibu  hamil  di  Indonesia  mendapat 
pemeriksaan  kehamilan  dari  tenaga  kesehatan  dengan  komposisi  80,5  persen  mendapat 
pemeriksaan dari perawat, bidan atau bidan di desa, 10 persen mendapat pemeriksaan dari 
dokter  ahli  kebidanan  dan  kandungan,  dan  1  persen  mendapat  pemeriksaan  dari  dokter 
umum.  Kondisi  tersebut  secara  umum  juga  tergambarkan  di  6  propinsi  kajian  yang 
menunjukan  dominasi  dari  perawat,  bidan  atau  bidan  di  desa  sebagai  tenaga  yang 
memeriksa ibu hamil. Dengan demikian, isu ketersediaan perawat, bidan atau bidan di desa 
menjadi  sangat  penting,  karena  di  sinilah  titik  temu  utama  antara  ibu  hamil  dan  tenaga 
kesehatan.  Pembahasan  mengenai  tenaga  kesehatan  akan  di  lakukan  pada  bagian 
tersendiri. 
 
Dalam  hal  ini  terlihat  jelas  adanya  keterkaitan  antar  sektor  atau  bidang  dalam  upaya 
mencegah  terjadinya  perdarahan  sebagai  penyebab  utama  terbesar  kematian  ibu,  yaitu 
untuk  bersama‐sama  meningkatkan  kunjungan  antenatal  ke  fasilitas  kesehatan.  Pada 
momen  ini,  ibu  hamil  akan  mendapat  pengetahuan  dan  suplai  kaspul  Fe  guna  mengatasi 
anemia  gizi  besi.  Namun  upaya  ini  perlu  dukungan  dari  sarana  transportasi  ke  fasilitas 
kesehatan, pengetahuan ibu dan masyarakat tentang pentingnya kunjungan antenatal, serta 
dukungan suami, keluarga dan masyarakat dalam mempersiapkan kelahiran bayi. 
 
 5.1.2 Kualitas Pelayanan Antenatal 
 
Beberapa  lingkup  dalam  pembahasan  kualitas  pelayanan  antenatal  yang  perlu  mendapat 
perhatian  antara  lain  adalah  persiapan  persalinan;  informasi  tentang  perilaku  sehat 


  Atmarita: Nutrition Problem di Indonesia. Presented at An Integrated International Seminar and Workshop on 
30

Lifestyle – Related Diseases Gajah Mada University, 19 – 20 March, 2005 



                                                                                                                45
                                 RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



(termasuk kepemilikan buku KIA), frekuensi kontak dengan petugas, dan status kesehatan 
kehamilan terkait dengan gizi, immunisasi, dan penyakit. 
 
Dalam hal persiapan persalinan, survei SDKI31 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 
25,7  persen  ibu  hamil  yang  tidak  membicarakan  persiapan  persalinan  dalam  hal  tempat, 
transportasi, penolong persalinan, biaya, atau donor darah. Hal ini dapat diinterprestasikan 
sebagai  kurangnya  pemahaman  tentang  pentingnya  persiapan  kelahiran.  Pada  propinsi 
dengan  kematian  ibu  yang  tergolong  tinggi  seperti  NTB,  Jawa  Barat  dan  Sulawesi 
Tenggara,  persentase  ibu  yang  tidak  membicarakan  persiapan  persalinan  merupakan 
termasuk yang tertinggi yaitu masing‐masing 33,9 persen, 37,1 persen dan 36,5 persen.   
 
Persiapan  persalinan  bagi  seorang  ibu  juga  bisa  dibantu  dengan  komunikasi  yang  efektif 
yang  dapat  menjadi  bahan  referensi  bagi  ibu  dalam  menghadapi  persalinan.  Dalam 
pelaksanaan di lapangan, pada tingkat puskesmas biasanya diadakan penyuluhan berkala 
bagi  para  pengunjung  puskesmas.  Topiknya  beragam,  dari  penyakit  menular,  gizi,  higine 
dan sanitasi serta kesehatan ibu dan anak. Jika Puskesmas melakukan kegiatan ini, hal ini 
bisa  membantu  dalam  mendidik  masyarakat  dalam  hal  persiapan  persalinan.  Selain  itu 
penyuluhan  juga  dilakukan  di  Posyandu  oleh  kader  (seperti  dilakukan  di  Puskemas 
Lingsar,  NTB)  dengan  salah  satu  tujuan  untuk  mengingatkan  ibu  hamil  agar  dapat 
memeriksakan kehamilan dan melakukan persalinan di Puskesmas  
 
Buku  KIA  yang  telah  di  desain  dengan  baik  juga  bisa  menjadi  sarana  yang  efektif  untuk 
memberikan  pengetahuan  bagi  ibu.  Sebenarnya  fungsi  utama  buku  adalah  sebagai  sarana 
pengetahuan  bagi  ibu,  juga  sebagai  pencatatan  medis  (medical  records)    ibu,  sehingga 
berbagai permasalahan selama kehamilan, imunisasi dan status gizi dapat terekam dengan 
baik  dan  dapat  digunakan  sebagai  alat  pemantau  menuju  persalinan.  Di  Jawa  Timur,  di 
seluruh kecamatan yang melaksanakan gerakan  sayang  ibu,  cakupan  buku KIA mencapai 
80  persen32.  Namun  banyak  daerah  yang  penggunaan  buku  KIA  masih  sangat  rendah. 
Secara  nasional,  siperkirakan  baru  sekitar  5‐7  persen  dari  ibu  hamil  yang  memiliki  buku 
KIA33. Dan hingga kini upaya untuk pencetakan buku baik di tingkat pusat maupun daerah 
belum kelihatan dilakukan secara intensif.  
 
Program  kesehatan  di  Indonesia  menyarankan  ibu  hamil  untuk  melakukan  kunjungan  ke 
tenaga  kesehatan  setidaknya  empat  kali  pemeriksaaan  kehamilan  yaitu  satu  kali  pada 
trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga. SDKI 
2002‐2003  menunjukkan  bahwa  64  persen  ibu  memenuhi  jadwal  yang  dianjurkan  dengan 
presentase  lebih  tinggi  pada  daerah  perkotaan  (72  persen)  dari  pada  perdesaaan  (57 
persen).  Sementara  itu  hanya  4,4  persen  yang  tidak  pernah  melakukan  pemeriksaan 
kehamilan  dengan  persentase  lebih  tinggi  di  perdesaan  yaitu  6,3  persen  di  banding 
perkotaan  2,2  persen.  Selebihnya  melakukan  kunjungan  lebih  dari  4  kali  atau  lebih 
sebanyak  (81  persen),  2‐3  kunjungan  11  persen  dan  1  kunjungan  3  persen.    Kenyataan  ini 
menunjukkan  bahwa  upaya  untuk  meningkatkan  kunjungan  kehamilan  setidaknya  harus 
meliputi  dua  hal,  yaitu  untuk  meningkatkan  frekuensi  kontak/kunjungan  dan  sekaligus 
waktu kunjungan yang sesuai jadwal yang direkomendasikan.  

31 Badan Pusat Statistik. Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002‐2003 
32 Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, disampaikan pada Workshop AKI di Surabaya 
33 Direktorat Kesehatan Ibu, Depkes pada Diskusi mengenai CCT di Bappenas 




                                                                                                 46
                                      RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



 
Beberapa  petugas  kesehatan  menyatakan  bahwa  faktor  biaya  dan  transportasi  menjadi 
salah satu kendala bagi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan. Namun bagi penduduk 
miskin,  kendala  biaya  pelayanan  saat  ini  dianggap  tidak  menjadi  masalah  besar  dengan 
adanya program jaminan kesehatan bagi penduduk miskin melalui asuransi kesehatan bagi 
penduduk  miskin.  Melalui  program  ini,  masyarakat  bisa  mendapatkan  pelayanan 
kesehatan  tanpa  perlu  membayar  biaya  pelayanan.  Kendala  yang  kini  dihadapi  adalah 
biaya  dan  alat  transportasi.    Hingga  saat  ini  belum  ada  mekanisme  untuk  meringankan 
biaya penduduk miskin untuk memeriksakan kehamilan34. Kendala kedua adalah masalah 
hambatan  transportasi/geografis  yang  bisa  juga  diartikan  dengan  masih  belum  cukupnya 
jumlah  dan  pemerataan  tenaga  kesehatan  terutama  bidan  untuk  daerah‐daerah  terpencil, 
misalnya.  
 
Kualitas  pelayanan  antenatal  juga  dapat  diukur  antara  lain  dari  jenis  pemeriksaan  yang 
dilakukan  pada  saat  kunjungan,  serta  intervensi  gizi  bagi  ibu  hamil  yang  mengalami 
permasalahan gizi seperti kurang energi kronik, kurang vitamin A dan anemia gizi besi.  
  
  5.1.2.1   Pemeriksaan Kehamilan  
 
Di  Indonesia    setiap  ibu  hamil  di  anjurkan  mendapatkan  pelayanan  berupa  pengukuran 
tinggi  dan  berat  badan,  pengukuran  tekanan  darah,  pemberian  pil  zat  besi,  imunisasi 
tetanus toksoid dan pemeriksaan perut35.  Selain itu dalam setiap pemeriksaan kehamilan, 
ibu  harus  mendapatkan  penjelasan  tentang  tanda‐tanda  komplikasi  kehamilan,  diukur 
berat badannya, diperiksa darah dan urinnya.  




34    Biaya transportasi untuk persalinan bisa diklaim ke askeskin, namun tidak untuk pemeriksaan kehamilan 
35    Badan Pusat Statistik. Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002‐2003 

                                                                                                               47
              Tabel 5.3 Komponen Pemeriksaan Kehamilan36 
             
                                                                Jenis Pelayanan yang didapatkan wanita pada pemeriksaan kehamilan (Persen) 
                                      Informasi tentang                                                                                                  Presentase 
                                         tanda‐tanda                                                                                                        yang 
                     Karakteristik        komplikasi       Penimbangan     Pengukuran       Pengukuran      Pemeriksaan    Pemeriksaan    Pemeriksaan    mendapat 
                         Ibu              kehamilan         berat badan    tinggi badan    tekanan darah       urin           darah          perut        pil besi 
                  Urutan                                                                                                                                       
                  melahirkan 
                  1                         32,6               91,7            35,2            92,0            43,7           33,4            96,6          82,9 
                  2‐3                       29,0               91,1            30,5            91,5            38,7           30,0            95,4          81,2 
                  4‐5                       24,4               84,5            25,7            85,3            27,8           24,6            95,3          70,3 
                  6+                        14,7               78,7            21,1            76,7            23,7           26,8            88,1          54,5 
                                                                                                                                                               
                  Daerah  tempat                                                                                                                               
                  tinggal 
                  Perkotaan                 30,7               95,2            36,3            95,2            49,4           37,3            97,1          82,8 
                  Perdesaan                 26,3               84,5            25,9            85,1            27,2           23,8            93,7          74,5 
                                                                                                                                                               
                  Pendidikan                                                                                                                                   
                  Tidak Sekolah             10,7               72,2            19,2            68,9            18,5           21,1            91,8          50,4 
                  Tidak tamat SD            18,6               79,6            19,5            80,1            21,1           22,5            91,5          64,5 
                  Tamat SD                  23,3               89,1            26,6            89,1            29,2           25,8            94,6          77,5 
                  SLTP                      32,0               92,3            32,8            92,8            41,1           31,6            96,2          81,9 
                  SLTP +                    40,6               95,7            42,0            96,7            57,1           40,0            98,0          89,3 
                                                                                                                                                               
                  Jumlah                    28,7               89,6            30,9            89,9            37,8           30,3            95,3          78,4 
               




36    Badan Pusat Statistik. Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002‐2003 
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  pemeriksaan  kehamilan  pada  hampir  semua  ibu  (95,3 
persen)  untuk  pemeriksaan  perut,  pengukuran  tekanan  darah  (89,9  persen)  dan 
penimbangan berat badan (89,9 persen).  Namun hanya kurang dari satu di antara tiga ibu 
yang  mendapat  informasi  tentang  tanda‐tanda  komplikasi  kehamilan  dan  masih  sekitar 
seperempat ibu yang tidak mendapat pil besi. Semakin besar urutan kehamilan, pelayanan 
yang didapatkan juga semakin berkurang. Yang perlu diperhatian adalah pada ibu dengan 
pendidikan  rendah,  pelayanan  yang  diberikan  juga  semakin  berkurang.  Seharusnya 
pelayanan  yang  diberikan  kepada  ibu  tidak  dibedakan  menurut  tingkat  pendidikan. 
Namun bisa terjadi ibu dengan pendidikan rendah, kurang memahami tentang pelayanan 
yang diperlukan dan cenderung tidak mempertanyakan hal tersebut kepada petugas.  
 
Kemungkinan  lain  adalah  ibu  hamil  dari  pendidikan  rendah,  yang  biasanya  juga  dari 
golongan  ekonomi  yang  rendah,  memeriksakan  kehamilan  pada  tenaga  atau  tempat 
pelayanan yang kurang berkualitas. Sebanyak 3,9 persen ibu memeriksakan kehamilannya 
pada dukun (SDKI 2002‐2003), dengan variasi antar propinsi dari 0,6  persen di DKI dan DI 
Yogyakarta,  hingga  13,7  persen  di  Jambi  dan  21,9  persen  di  Kalimantan  Tengah.  Masih 
banyak  dukun  di  daerah  yang  belum  menguasai  teknik  pemeriksaan  kehamilan,  baik  itu 
dukun yang telah mendapat pelatihan maupun dukun yang tidak mendapat pelatihan. Di 
Kalimantan  Selatan  misalnya,  walaupun  dukun  bayi  telah  mendapatkan  pelatihan  dari 
bidan, namun jenis peralatan dan obat‐obatan yang dimiliki masih sangat terbatas. Dukun 
hanya mendapatkan kit berupa gunting kecil, obat merah, benang dan beberapa peralatan 
sederhana. Dalam kondisi ini, jelas sekali ibu yang memeriksakan kehamilannya tidak akan 
mendapatkan pelayanan yang memadai.  
 
Fakta‐fakta  di  atas  menunjukkan  pentingnya  perlindungan  dan  pelayanan  yang  baik 
kepada  ibu  dari  golongan  pendidikan  rendah  yang  umumnya  adalah  dari  golongan 
ekonomi  lemah.  Karena  pada  golongan  inilah  pada  umumnya  yang  mempunyai  masalah 
dengan anemia gizi besi, dan penyebab komplikasi lainnya, sehingga merupakan golongan 
yang  beresiko  tinggi,  tapi  justru  kurang  mendapatkan  informasi  tentang  tanda‐tanda 
komplikasi  dan  asupan  zat  besi.  Pelayanan  pada  fasilitas  pemerintah  atau  swasta  yang 
cukup  mungkin  belum  cukup,  karena  masih  banyak  ibu  yang  memeriksakan  kehamilan 
pada dukun atau bahkan tidak memeriksakan kehamilannya sama sekali.  
 
  5.1.2.2      Imunisasi.  
   
  Kondisi    serupa  terjadi  pada  pelayanan  imuniasi  tetanus  toksoid  (TT)  pada  ibu  hamil. 
  Secara  keseluruhan  55  persen  ibu  yang  melahirkan  mendapatkan  imunisasi  2  kali  atau 
  lebih  selama  kehamilan  (standar  Depkes),  22  persen  mendapat  satu  kali  dan  masih 
  terdapat 26  persen yang tidak mendapatkan imunisasi. Pada ibu yang tidak berpendidikan 
  formal  di  sekolah  bahkan  lebih  dari  separuh  (56,4  persen)  tidak  mendapatkan  imunisasi 
  TT, dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan SLTP atau lebih hanya 17,5 persen yang 
  tidak  mendapatkan  imunisasi.  Beberapa  kemungkinan  yang  menyebabkan  tingginya  ibu 
  yang  tidak  mendapatkan  imunisasi  ini,  salah  satunya  adalah  masalah  akses  terhadap 
  fasilitas kesehatan karena masalah ketersediaan fasilitas, geografis atau biaya.  
 
  5.1.2.3      Zat Besi 
   
  Pemberian  pil  besi  bagi  ibu  hamil  merupakan  salah  satu  upaya  memerangi  anemia  gizi 
  besi yang merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia. Departemen Kesehatan 
                                      RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
    memberikan  pil  besi  ini  kepada  ibu  hamil  dan  menganjurkan  agar  wanita  hamil 
    menkonsumsi  setidaknya  90  pil  besi  selama  kehamilannya.  Data  SDKI  menunjukkan 
    bahwa  terdapat  20,1    persen  ibu  hamil  yang  tidak  mendapatkan  pil  besi  dan 
    mengkonsumsinya.  Dari  78  persen  ibu  mendapat  pil  besi,  hanya  29  persen  yang 
    mengkonsumsi sesuai anjuran dan 50 persen mengkonsumsi kurang dari 60 tablet. Selama 
    ini  pemerintah  telah  menyediakan  tablet  besi  secara  cukup,  namun  tampaknya  masih 
    menemui masalah dalam hal distibusi ke ibu hamil. Ketika pil besi telah diperoleh oleh ibu, 
    masalah selanjutnya adalah ketepatan (compliance) konsumsinya yang harus ditingkatkan. 
 
 
    5.1.2.4      Pelayanan KB untuk Mencegah Unwanted Pregnancy 
 
Aborsi  yang  tidak  aman  bertanggung  jawab  pada  11  persen  kematian  ibu  di  Indonesia. 
Aborsi  yang  tidak  aman  ini  biasanya  terjadi  karena  kehamilan  yang  tidak  inginkan 
(unwanted  pregnancy).  Dalam  hal  ini  kontrasepsi  modern  memainkan  peranan  penting 
untuk  mencegah  kehamilan  yang  tidak  diinginkan.  Namun  pada  tahun  1997,  tingkat 
pemakaian  kontrasepsi  pada  perempuan  kawin  usia  15‐49  tahun  hanya  57,4  persen  dan 
meningkat menjadi 60,3 persen pada tahun 2002‐200337.  
 
Sementara itu unmet need pada tahun 2002‐2003, masih sekitar 8,6 persen. Dengan demikian 
pelayanan  KB  oleh  pemerintah  memang  perlu  dtingkatkan,  tidak  saja  dalam  upaya 
pengendalian  pertumbuhan  penduduk,  namun  KB  merupakan  bagian  dari  kesehatan 
reproduksi yang dapat menurunkan angka kematian ibu.  
 
 
  5.1.2.5    Ketersediaan Darah 
 
Hemorhage  atau  perdarahan  yang  berlebihan  sebelum  maupun  setelah  melahirkan, 
merupakan  penyebab  utama  kematian  ibu  di  Indonesia.  Dalam  waktu  dua  sejak 
perdarahan,  jika  tidak  dapat  tertangani  atau  mendapat  tranfusi  darah,  ibu  melahirkan 
dapat  meninggal  dunia.  Akibatnya  akan  lebih  parah  pada  ibu  yang  mengalami  anemia. 
Diperkirakan  sekitar  500  ml  darah  akan  keluar  dan  hilang  dari  tubuh  karena  perdarahan 
ini. Oleh karena itu transfusi darah pada saat yang tepat merupakan salah satu intervensi 
yang  dapat  menyelamatkan  nyawa  ibu.  Akan  tetapi  aksesibilitas  dan  ketersediaan  darah 
yang  aman,  sering  menjadi  masalah  terutama  di  daerah  perdesaan.  Biasanya  bank  darah 
hanya tersedia di ibukota kabupaten.  
 
 
 5.1.3 Penolong Persalinan  
 
Pertolongan  persalinan  oleh  tenaga  kesehatan  terlatih  merupakan  salah  satu  cara  yang 
paling  efektif  dalam  upaya  menurunkan  kematian  ibu.  Dalam  perkembangannya,  istilah 
“terlatih”  dianggap  belum  menjamin  bahwa  bahwa  tenaga  tersebut  “terampil”  (skilled) 
dalam  penanganan  persalinan.  Oleh  karenanya  istilah  tenaga  kesehatan  terampil  saat  ini 
mulai  banyak  digunakan.  Apapun  data  yang  terkumpul  dari  berbagai  survei,  pada 
umumnya  masih  berupa  presentase  persalinan  yang  di  tolong  oleh  tenaga  kesehatan  dan 

37    Badan Pusat Statistik. Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002‐2003 
                                                                                              50
                                           RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
belum  terdapat  data  tentang  persalinan  oleh  tenaga  kesehatan  terlatih  (trained)  atau 
terampil (skilled). 
 
                                        Gambar 5.6.  
                      Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan 



                         %
                   100                                                                                     90


                    80                                                   68.4    71.52      72.41
                                                                                           Sasaran 2010
                                                                 66.9
                                                          63.1
                                                   56.3                                  70.42
                    60                      49.7                        66.6    67.91
                                    47.2
                                                            56
                             40.7
                                                   49.2
                    40


                    20


                     0
                         1990               1995                 2000               2005                  2010
                  Sumber: Susenas
                                                                                             
 
Dari  gambar  di  atas,  terlihat  jelas  bahwa  persentase  kelahiran  yang  ditolong  oleh  tenaga 
kesehatan terlatih terus mengalami peningkatan. Indonesia Sehat 2010 mentargetkan bahwa 
pada  tahun  2010,  90  persen  persalinan ditolong  oleh tenaga  kesehatan terlatih.  Data  SDKI 
2002‐2003  yang  mengidentifikasi  kelahiran  5  tahun  terakhir  (1998‐2003)  menunjukkan 
persalinan  oleh  tenaga  kesehatan  yang  lebih  kecil  yaitu  66,3  persen38.  Sedangkan  data 
Susuenas menunjukkan angka 72,41 persen pada tahun 2006. 
  
   Gambar 5.7  Persentase Persalinan oleh tenaga kesehatan menurut provinsi tahun 2006 




38    Yaitu tenaga persalinan dengan kualifikasi tertinggi yang melolong melahirkan. 
                                                                                                                 51
                                       RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU

                 Sulawesi Barat                       35.93
                   Maluku Utara                        37.35
                 Nusa Tenggara                             43.39
                         Maluku                              46.11
             Sulawesi Tenggara                                 47.26
                       Gorontalo                                   52.57
                Irian Jaya Barat                                      56.35
               Sulawesi Tengah                                          58.41
                          Papua                                            58.73
            Kalimantan Tengah                                               60.59
              Kalimantan Barat                                              61.19
           Nusa Tenggara Barat                                               62.48
                     Jawa Barat                                              62.60
               Sulawesi Selatan                                              62.93
                         Banten                                                 64.90
                       Jambi                                                     65.72
                       Lampung                                                      68.22
            Kalimantan Selatan                                                         71.78
                      Indonesia                                                          72.41
                          Riau                                                              76.26
                 Nanggroe Aceh                                                              76.40
                       Bengkulu                                                             76.46
              Sumatera Selatan                                                              76.62
                   Jawa Tengah                                                                79.31
                 Sulawesi Utara                                                                  79.72
                Bangka Belitung                                                                  79.73
              Kalimantan Timur                                                                    81.00
                     Jawa Timur                                                                   81.13
                Sumatera Utara                                                                      84.53
                Sumatera Barat                                                                        87.05
                Kepulauan Riau                                                                            89.12
                  DI Yogyakarta                                                                               94.78
                          Bali                                                                                    95.64
                     DKI Jakarta                                                                                   97.57


                                   0         20       40              60                    80                    100
                                                           Persen
                                                                                                                            
       Sumber: Susenas 
 
Variasi  persalinan  oleh  tenaga  kesehatan  antar  propinsi  masih  cukup  tinggi.  Ada  18 
propisni  yang  mempunyai  rata‐rata  persalinan  oleh  tenaga  kesehatan  di  bawah  rata‐rata 
masional yaitu 72,41 persen. Bahkan untuk propinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat 
dan Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur, cakupannya masih di bawah 50 persen. 
 
Salah  satu  faktor  yang  sangat  menentukan  pertolongan  persalinan  oleh  tenaga  kesehatan 
adalah ketersediaan tenaga kesehatan itu sendiri. Tenaga yang menolong persalinan adalah 
dokter spesialis kandungan, dokter umum, perawat dan bidan. Perawat, bidan dan bidan di 
desa  sebagai  penolong  persalinan  memainkan  peranan  yang  sangat  penting  karena 
mencakup 55,3 persen. Sedangkan untuk daerah yang cukup maju seperti DKI Jakarta, DI 
Yogyakarta,  Bali  dan  Sulawesi  Utara  dokter  ahli  kebidanan  dan  kandungan  menolong 
sekitar 1 dari empat kelahiran.  
 
Salah satu tenaga yang sangat berperan dalam penolong persalinan adalah bidan, baik yang 
bertugas  di  rumah  sakit  dan  Puskesmas  maupun  bidan  di  desa.    Khusus  untuk  daerah 
perdesaan  atau  daerah  yang  tertinggal,  bidan  puskesmas  dan  bidan  di  desa  mengambil 
peranan  yang  lebih  penting.  Pada  Gambar  5.8  dapat  dilihat  rasio  tenaga  bidan  di 
Puskesmas dan Bidan di Desa terhadap 100.000 penduduk per propinsi. Perlu diperhatikan 
di  sini  bahwa  data  ini  tidak  termasuk  bidan  di  rumah  sakit,  sehingga  jika  keseluruhan 
jumlah  bidan  digabung,  maka  rasio  bidan  per  100.000  penduduk  adalah  27,3  bidan  per 

                                                                                                                               52
                                                RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
100.000 penduduk. Adapun rasio yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2010 adalah 
100 bidan per 100.000 penduduk39. 
 
                                    Gambar 5.8  
      Rasio bidan puskesmas dan bidan di desa per 100.000 penduduk tahun 200540 
                                           

                                      Banten        8.9
                                 Jawa Barat         9.3
                                        Riau              13.4
                            Sumatera Barat                   16.2
                                 Jawa Timur                    17.9
                               Jawa Tengah                     17.9
                                        NTB                     18.3
                          Sulawesi Selatan                       19.1
                             Kepulauan Riau                       20.2
                                INDONESIA                          20.7
                                    Lampung                        20.8
                             Sulawesi Barat                          21.7
                                    Sulawesi                         22.3
                          Kalimantan Barat                           22.3
                                         Bali                         23.1
                             Sulawesi Ut ara                           23.6
                          Kalimantan Timur                              24.3
                                       Jambi                             24.8
                          Bangka Belitung                                   27.7
                                  Goront alo                                 28.2
                                     M aluku                                 28.5
                          Sumatera Selatan                                     30.6
                                        NTT                                       32.5
                               M aluku Ut ara                                            36.5
                         Kalimant an Selatan                                                    41.3
                            Irian Jaya Barat                                                    41.3
                            Sumatera Ut ara                                                      42.2
                         Kalimant an Tengah                                                             47.2
                                   Bengkulu                                                                     59.1
                          Sulawesi Tengah                                                                              63.5
                                        NAD                                                                               66.4
                                       Papua                                                                                     74.0


                                            0                 20                         40                    60                   80
                                                             Rasio Bidan per 100.000 penduduk
                                                                                               
 
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa rasio bidan Puskesmas dan bidan desa per 100.000 
penduduk  sangat  bervariasi  antar  propinsi.  Propinsi  Banten  dan  Jawa  Barat  merupakan 
daerah  dengan  rasio  paling  kecil,  sementara  rasio  tertinggi  adalah  Propinsi  Papua.  Untuk 
propinsi  dengan  rasio  yang  kecil,  salah  satu  upaya  yang  perlu  dipertimbangkan  adalah 
penambahan tenaga, sehingga rasio semakin meningkat. Untuk daerah dengan rasio tinggi, 
bukan  berarti  bahwa  akses  penduduk  terhadap  bidan  lebih  mudah.  Misalnya  untuk 
propinsi Papua, Maluku dan NTT  dengan  rasio bidan  per 100.00  penduduk cukup tinggi, 
namun presentase persalinan oleh tenaga kesehatan justru termasuk yang paling rendah.  
 
Sebaliknya pada daerah dengan rasio tenaga yang kecil seperti di Jawa Barat, variasi antar 
perkotaan  dan  perdesaan  juga  terlihat.  Sebagai  contoh,  Puskesmas  Melong  di  Jawa  Barat 
mempunyai 3 tenaga dokter umum dan 5 bidan puskesmas. Selain dari puskesmas terdapat 
13  bidan  praktek  swasta  yang  tersebar  di  wilayah  Melong.  Selain  itu  Puskesmas  Melong 
dipersiapkan untuk Puskesmas PONED sehingga sarana/alat medis/non medis mencukupi. 
Bahkan karena jumlah tenaga yang mencukupi, gerakan Desa Siaga bisa dilakukan hingga 
tingkat yang lebih kecil, yaitu RW (Rukun Warga) siaga.  
 
Rendahnya  rasio  dan  variasi  yang  tinggi  menunjukkan  bahwa  masyarakat  belum  dapat 
sepenuhnya  mengakses  bidan  baik  di  rumah,  polindes  maupun  puskesmas.  Selain  karena 
masalah  budaya,  dan  ekonomi,  ditinjau  dari  sumber  daya  manusia  kesehatan,  rendahnya 

39    Depkes. 2000.  Indonesia Sehat 2010. 
40     Diolah  dari  Profil  Kesehatan  Indonesia  2005  (jumlah  bidan  di  Puskesmas  dan  di  desa)  dan  BPS  (jumlah 
        penduduk tahun 2004) 
                                                                                                                                         53
                                     RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
persalinan  oleh  tenaga  kesehatan  menunjukkan  persebaran  tenaga  kesehatan  khususnya 
bidan dalam wilayah di propinsi masih belum merata dan pada umumnya terkosentrasi di 
perkotaan, karena persebaran penduduk di daerah terpencil atau karena kendala geografis 
dan transportasi yang sulit.  
 
 5.1.4 Tempat Persalinan 
 
Walaupun Puskesmas ada di setiap kecamatan, bahkan banyak yang lebih dari satu, serta 
terdapat polindes, namun persalinan di rumah masih tetap tinggi yaitu mencapai 60 persen.  
 
                                         Gambar 5.9  
                      Persentase persalinan menurut tempat bersalin 41 



                                                   Lainnya
                              Fasilitas
                                                     0%
                              Swasta
                                31%



                                                                          Rumah
                             Fasilitas                                     60%
                            pemerintah
                               9%



                                                                                           
 
Persalinan di rumah untuk perkotaan juga masih cukup tinggi yaitu 39,5 persen, sedangkan 
di perdesaan mencapai 76,1 persen. Persalinan pada kelompok umur resiko tinggi (kurang 
dari  20  tahun  atau  35  tahun  ke  atas)  lebih  cenderung  terjadi  di  rumah  (masing‐masing  69 
dan  66  persen).  Demikian  juga  persalinan  untuk  urutan  kelahiran  yang  tinggi  sangat 
cenderung  terjadi  di  rumah  (82    persen  untuk  urutan  kelahiran  ke  enam  atau  lebih). 
Berdasarkan  propinsi,  lebih  dari  50  persen  persalinan  di  lakukan  di  rumah  di  semua 
propinsi, kecuali DKI Jakarta, Bali, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Sumatera Barat. Hal ini 
menunjukkan bahwa secara relatif proporsi sebagain besar persalinan dengan resiko tinggi 
masih terjadi di rumah. 
 
Di Kalimantan Selatan, beberapa alasan yang menyebabkan tingginya persalinan di rumah 
adalah: 1) permasalahan akses, yaitu jarak, transportasi dan geografi yang menghambat ibu 
hamil  untuk  melakukan  persalinan  di  puskesmas;  2)  ingin  berkumpul  dengan  keluarga 
pada  saat  melahirkan,  dan  3)  merasa  tidak  mempunyai  masalah  kehamilan.  Selain  itu 
proses  persalinan  di  Kalimantan  Selatan  biasanya  melibatkan  “wanita  tua/tetangga”  yang 
akan memperkuat spirit ibu ketika bersalin42. 
 
Terdapat  hubungan  negatif  antara  persalinan  di  rumah  dengan  jumlah  kunjungan 
pemeriksaan kehamilan; ibu yang tidak mendapat pemeriksaan kehamilan lebih cenderung 

41    Badan Pusat Statistik. Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002‐2003 
42    Paparan Dr. Wahyu MS, Dosen Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan  
                                                                                                  54
                                  RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
melahirkan  di  rumah  dari  pada  ibu  yang  mendapat  pemeriksaaan  kehamilan.  Di  semua 
propinsi,  persalinan  di  fasilitas  kesehatan  swasta  lebih  tinggi  dari  fasilitas  kesehatan 
pemerintah,  kecuali  di  Nusa  Tenggara  Barat,  Nusa  Tenggara  Timur,  Kalimantan  Selatan, 
Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo43. Dengan demikian 
peranan swasta yang cukup besar dalam persalinan perlu mendapat perhatian khusus dari 
pemerintah. 
 
Dalam  sistem  kesehatan  modern,  dianjurkan  agar  persalinan  di  lakukan  di  fasilitas 
kesehatan seperti puskesmas dan polindes, sehingga bila terjadi komplikasi dapat segera di 
tangani  atau  di  rujuk  ke  rumah  sakit.  Namun  upaya  ini  tidaklah  mudah,  karena 
menyangkut budaya, tingkat pendidikan dan tingkat sosial ekonomi masyarakat serta akses 
fisik.  Oleh  karena  itu  perlu  upaya‐upaya  untuk  dapat  menangani  komplikasi  persalinan 
yang terjadi di rumah. Pada kondisi seperti ini, kemampuan jelajah dan kecepatan mobilitas 
bidan  di  desa  menjadi  sangat  penting,  karena  bidan  harus  mendatangi  rumah  tempat 
bersalin, dengan peralatan (bidan kit) yang memadai.  
 
Pada wilayah dengan cakupan bidan yang cukup dan akses transportasi yang cukup baik 
serta  budaya  masyarakat  yang  mendukung,  hal  ini  lebih  mudah  dilakukan.  Namun  pada 
wilayah  dengan  akses  yang  sulit  seperti  di  Pulau  Bawean,  Madura,  tentu  upaya  ini  tidak 
mudah  dilakukan.  Hal  ini  diperburuk  dengan  kemampuan  petugas  dan  kualitas  dan 
kuantitas  KB  yang  kurang44.  Terlebih  lagi  jika  bidan  di  desa  yang  tidak  tinggal  di  desa 
tempat  tugasnya  yang  menyebabkan  kecepatan  (respons  time)  menjadi  berkurang.  Di 
seluruh  propinsi  Jawa  Timur,  misalnya,  dari  10.844  bidan  yang  ada,    76    persen  bidan 
tinggal di desa45. Secara nasional, rata‐rata hanya 64,4 persen bidan di desa yang tinggal di 
desa46.  
 
 5.1.5 Peranan Dukun 
 
Walaupun  terjadi  peningkatan  pada  proporsi  persalinan  yang  di  tolong  oleh  tenaga 
kesehatan  profesional,  sekitar  sepertiga  (31,5  persen)  kelahiran  masih  di  tangani  oleh 
dukun,  dan  lebih  dari  sepersepuluhnya  hanya  dibantu  oleh  sanak/keluarga.  Dukun 
memainkan  peranan  yang  sangat  penting  sebagai  penolong  persalinan  terutama  di 
perdesaan (42 persen), dan pada kelompok ibu yang tidak sekolah (60 persen). Persentase 
persalinan  oleh  dukun  masih  cukup  tinggi  di  NTT  (55  persen),  Sulawesi  Tenggara  (55 
persen), Gorontalo (51 persen) dan Jawa Barat (50 persen)47. Di tingkat kabupaten, angka ini 
bisa jauh lebih tinggi, seperti di Kabupaten Bangkalan, yang mencapai 70 persen48. 
 
Perlu  diperhatikan  bahwa  angka  persalinan  oleh  dukun  sebesar  31,5  persen  seperti  yang 
disebutkan  di  atas  adalah  penolong  persalinan  dengan  kualifikasi  tertinggi.  Sedangkan 
dukun  sebagai  penolong  kelahiran  pada  kualifikasi  terendah  sebesar  32,4  persen.  Hal  ini 
menunjukkan  bahwa  bahwa  hampir  seluruh  pertolongan  yang  dilakukan  oleh  dukun 
hanya  dilakukan  oleh  dukun  itu  sendiri  tanpa  kehadiran  tenaga  kesehatan  profesional 

43 Badan Pusat Statistik. Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002‐2003 
44 Kuesioner dari Kepala Puskesmas di Madura, Jatim. 
45 Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur 

46 Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, Depkes 

47 Badan Pusat Statistik. Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002‐2003 

48 Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Bangkalan 

                                                                                                  55
                                      RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
(penolong  persalinan  dengan  kualifikasi  lebih  tinggi);  dan  hanya  0,9  persen  dukun  yang 
ikut membantu persalinan yang di lakukan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi lebih 
tinggi seperti bidan atau dokter. 
 
Masih tingginya persalinan yang dilakukan di rumah menunjukkan bahwa bidan desa dan 
dukun yang pada umumnya membantu persalinan di rumah masih sangat tinggi dan tidak 
bisa diabaikan begitu saja. Dukun atau penolong persalinan tradisional adalah perempuan 
yang umumnya memperoleh pengetahuan dan cara‐cara membantu persalinan dari belajar 
kepada dukun lain atau belajar sendiri. Sedangkan dukun terlatih, merupakan dukun yang 
mendapat  pelatihan  persalinan  modern  untuk  meningkatkan  keahliannya.  Walaupun 
demikian,  hal  ini  tidak  berarti  bahwa  otomatis  dukun  yang  terlatih  menjadi  tenaga 
kesehatan yang terampil (skill birth attendants). 
 
Pada  awalnya,  dalam  upaya  untuk  membantu  persalinan,  dukun  tradisional  dilatih  oleh 
Departemen Kesehatan menjadi dukun terlatih, sehingga diharapkan dapat menjadi tenaga 
persalinan yang terampil pada lokasi‐lokasi yang sulit mengakses ke Puskesmas atau bidan 
di  desa.  Namun  pelatihan  dukun  bayi  secara  besar‐besaran  dianggap  tidak  efektif  dalam 
menanggulangi  penyebab  utama  kematian  ibu49.  Hasil  penelitian  dan  pengalaman  praktis 
telah  menunjukkan  bahwa  intervensi  kesehatan  spesifik  dapat  menurunkan  insiden  dan 
beratnya komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu 
dan  bayi  baru  lahir.  Intervensi  kesehatan  ini  meliputi  penyediaan  tenaga  kesehatan 
penolong  persalinan  terampil;  pelayanan  obstetri  dan  neonatal  emergensi  dasar  dan 
komprehensif;  dan  pencegahan  kehamilan  yang  tidak  diinginkan  serta  penanganan 
komplikasi keguguran.  
 
Saat  ini  terdapat    dua  macam  dukun  yaitu  yang  terlatih  dan  yang  tidak  terlatih.  Dukun 
yang tidak terlatih masih ada karena memang belum terjangkau oleh program Departemen 
Kesehatan  atau  karena  memang  merupakan  dukun  yang  baru  muncul  dan  membuka 
praktek. Saat ini menurut catatan Departemen Kesehatan terdapat sekitar 95.688 dukun di 
seluruh Indonesia.  Jumlah ini  jauh 3 kali lebih besar daripada jumlah Bidan di Desa yaitu 
sekitar 38.580 bidan. Dari seluruh dukun tersebut 50.3 persen ini telah mendapat pelatihan.  
 
Peran  dukun  diharapkan  dapat  segera  tergantikan  oleh  bidan‐bidan  muda  yang  baru 
diangkat sebagai bidan PTT, baik bidan di desa maupun di Puskesmas. Jika dilihat antara 
antara sasaran/target ideal pada sebesar 100 bidan per 100.000 ribu penduduk pada tahun 
2010,  sedangkan  tahun  2004  rasio  bidan  secara  nasional  baru  mencapai  sekitar  27,3  bidan 
per  100.000  penduduk,  berarti  terdapat  kekurangan  sekitar  72,7  bidan  per  100.000 
penduduk.  BPS  memperkirakan  bahwa  jumlah  penduduk  di  Indonesia  pada  tahun  2010 
sebesar  234.139.400  juta  jiwa50.  Dengan  demikian  sampai  dengan  tahun  2010,  akan 
diperlukan  tambahan  bidan  sebanyak    170.219  orang  (belum  dikurangi  bidan  yang 
memasuki  masa  pensiun).  Dengan  menggunakan  rata‐rata  pengangkatan  pegawai  tidak 
tetap (PTT) bidan pada tahun 2002‐2003 sebesar 30.096 orang maka kebutuhan bidan untuk 
mencapai target 2010 akan dapat terpenuhi. 
 



49    Maternal Mortality Reduction strategy UNICEF Eastern and Southern Africa Regional Office June 2003. 
50    BPS. 2006. Proyeksi Penduduk Indonesia 
                                                                                                             56
                                 RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
Namun dalam hingga tahun 2010, peran dukun masih cukup tinggi. dan  resiko kegagalan 
penanganan  komplikasi  persalinan  oleh  dukun  masih  tetap  akan  terjadi.  Oleh  karena  itu 
dalam  masa  transisi  ini,  perlu  dilaksnakan  suatu  kebijakan  yang  dalam  menyikapi 
tingginya  peran  dukun  yang  memberi  pertolongan  persalinan,  terutama  di  daerah 
perdesaan dan daerah terpencil. Dalam hal ini sistem rujukan dan pelayanan EmOC harus 
di  perkuat51  sambil  terus  mempromosikan  persalinan  oleh  tenaga  kesehatan  terampil. 
WHO/WolrdBank/UNICEF  menyarankan  untuk  memperkuat  link    antara  sistem  informal 
(dukun)  dan  formal  (tenaga  kesehatan)  dalam  upaya  pelayanan  kepada  perempuan. 
Misalnya  dukun  dapat  berperan  dalam  pelayanan  psikologi  atau  perwakilan  kultur  di 
tingkat masyarakat, berfungi sebagai jembatan antara masyarakat dengan sektor kesehatan 
dan berpartisipasi pada distribusi zat gizi mikro. 
 
Fungsi  dukun  sebagai  intermediary  antara  masyarakat  dan  sistem  kesehatan  formal  ini 
antara  lain  telah  diakomodasi  dalam  Program  Making  Pregnancy  Safer  (MPS).  Program  ini 
merupakan  bagian  dari  Strategi  Pembangunan  Kesehatan  Masyarakat  menuju  Indonesia 
Sehat  2010  dengan  tujuan  utama  menurunkan  angka  kematian  ibu  dan  angka  kematian 
bayi.  Empat  strategi  utama  MPS  adalah  meningkatkan  akses  dan  cakupan  pelayanan 
kesehatan  ibu  dan  bayi,  membangun  kemitraan  yang  efektif  melalui  kerjasama  lintas 
program,  mendorong  pemberdayaan  wanita  dan  keluarga,  serta  mendorong  keterlibatan 
masyarakat  Salah satu prinsip dalam pelaksanaan strategi MPS ini adalah menjamin agar 
bidan di desa meningkatkan kerjasama dengan dukun bayi untuk memberi dukungan pada 
pelayanan ibu dan bayi baru lahir. 
 
Walaupun  begitu,  hingga  saat  ini  tidak  ada  kebijakan  secara  nasional  yang  menempatkan 
posisi  dukun  dalam  proses  persalinan.  Walaupun  kebijakan  ini  diharapkan  oleh  sebagian 
daerah  seperti  Jawa  Barat,  hal  ini  bisa  dimaklumi  karena  masih  besarnya  peran  dukun 
sebagai  penolong  persalinan,  dan  menjadi  salah  satu  tenaga  yang  cukup  di  percaya  oleh 
masyarakat.  Kemitraan  antara  bidan  dan  dukun  kemudian  di  interpestasikan  menurut 
kebutuhan  lokal  oleh  masing‐masing  daerah.  Kerjasama  atau  kemitraan  antara  sistem 
kesehatan formal dengan dukun bayi dapat terjadi dalam berbagai bentuk 
 
Di  Lombok  Barat,  dukun  dilarang  menolong  persalinan,  dan  akan  diberi  insentif  bila 
mengantarkan  ibu  yang  akan  melahirkan  ke  bidan,  puskesmas  atau  polindes.  Di  Jawa 
Timur,  justru  terdapat  insentif  (yang  berasal  dari  dana  dekonsentrasi)  bagi  dukun  untuk 
setiap  persalinan  yang  di  tolongnya  dengan  harapan  dukun  bisa  merujuk  persalinan  ke 
bidan52  Sedangkan  di  Kalimantan  Selatan,  dukun  ada  yang  menjadi  penolong  persalinan, 
namun  ada  juga  yang  membantu  bidan  dalam  persalinan  sekaligus  sebagai  ”orang  tua” 
yang memberi do’a bagi ibu melahirkan53.  
 
Di Kabupaten Lombok Barat, NTB, program kemitraan dukun dan sistem kesehatan formal 
tertuang dalam Gerakan Sayang Ibu. Di daerah GSI ini, dukun tidak lagi berfungsi sebagai 
penolong  medis  dalam  proses  persalinan,  karena  semua  persalinan  wajib  dilakukan  oleh 
bidan  datau  bidan  di  desa.  Dukun,  yang  pada  umunya  berusia  tua,  bertugas  untuk 
memantau kehamilan dan mengantarkan ibu yang akan melahirkan ke bidan. Dalam proses 


51 UNICEF. 2004. Surviving Birth in South Asia  
52 Pendapat dari perwakilan IDI Jawa Timur. 
53 Wawancara dengan dukun bayi di Kabupaten Barito Kuala, Kalsel 

                                                                                               57
                                    RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
persalinan  dukun  dipercaya  oleh  masyarakat  sebagai  orang  bisa  membantu  persalinan 
dengan do’a‐doa. Secara budaya, dukun memegang peranan penting bagi ketenangan dan 
kesiapan  batin/psikologi  seorang  ibu  yang  akan  melahirkan.  Sementara  persalinan  sendiri 
dilakukan oleh bidan.  
 
Walaupun  demikian,  tidak  selamanya  kerjasama  dengan  dukun  bisa  berjalan  dengan 
mulus. Untuk mengurangi peran dukun sebagai penolong medis persalinan, di Kecamatan 
Lingsar,  Lombok  Barat,  melalui  “awig‐awig”  (peraturan  Camat),  telah  ditetapkan  bahwa 
dukun  yang  menolong  persalinan  akan  dikenai  denda  sebesar  Rp  100.000  per  persalinan.  
Hal ini menjadi salah satu penyebab beberapa dukun sulit untuk di ajak kerjasama, karena 
merasa kehilangan penghasilan54. Untuk, itu kerjasama dengan dukun harus diikuti dengan 
kompensasi  finansial  bagi  dukun  karena  tidak  lagi  mendapatkan  penghasilan  sebagai 
penolong  persalinan.  Melalui  GSI,  misalnya,  dukun  kemudian  diberi  imbalan  sebesar  Rp 
100.000  setiap  kali  mengantarkan  pasien  ke  bidan  yang  diambilkan  dari  klaim  bidan  ke 
Askeskin.  Namun  mekanisme  ini  mungkin  tidak  bisa  dilaksanakan  di  setiap  kondisi, 
karena  ketergantungan dari ketersediaan dana. 
 
Di Jawa Timur juga terjadi perubahan  peran dukun dari penolong medis dalam persalinan 
menjadi “petugas” konseling, dan hal ini mendapat dukungan dari Ikatan Dokter Indonesia 
(IDI) Jatim55. Ketika persalinan ditolong bidan, dukun mengambil peran dalam perawatan 
ibu dan bayi  dalam 7 hari atau hingga 40 hari pertama pasca kelahiran.  Seseorang menjadi 
dukun  pada  umumnya  karena  warisan/turun  menurun.  Untuk  memotong  regenerasi 
dukun  ini,  Ikatan  Bidan  Indonesia  Jawa  Timur  mengambil  inisitaif  untuk  beasiswa  bagi 
anak‐anak dukun untuk sekolah D3, dengan maksud tidak ada lagi dukun seperti ibunya. 
 
Walaupun  persalinan  diupayakan  dilakukan  oleh  bidan,  sedangkan  dukun  hanya  bersifat 
membantu  proses  bidan  dalam  proses  persalinan,  di  Kalimantan  Selatan,  dukun  bayi 
terlatih  masih  sering  melakukan  proses  persalinan  tanpa  bekerjasama  dengan  bidan,  atau 
sebaliknya  bidan  tidak  bekerjasama  dengan  dukun.  Hal  ini  terjadi  terutama  pada  daerah 
yang  letaknya  jauh  dari  bidan  di  desa  atau  puskesmas,  seperti  di  daerah  SP  (Satuan 
Permukiman) transmigrasi di Kalimantan Selatan. Pada daerah yang mempunyai akses ke 
bidan,  maka  bidan  akan  dibantu  oleh  ”orang  tua”  termasuk  dukun  yang  membantu 
persalinan  atas  isntruksi  bidan.  Selain  itu  dukun  juga  berfungsi  membacakan  do’a‐do’a 
pada saat proses persalinan.  
 
Pada  umunya  hampir  seluruh  responden  di  6  daerah  kajian,  menyatakan  bahwa  bidan 
melakukan  kerjasama  dengan  dukun  yang  telah  mendapat  pelatihan.    Di  satu  sisi  hal  ini 
menunjukan  bahwa  kemitraan  bidan  dan  dukun  dapat  dilakukan  lebih  efektif.  Namun  di 
sisi  lain  perlu  diperhatikan  bahwa  dukun  yang  tidak  dilatih  yang  menolong  persalinan 
sendiri  (tanpa  adanya  kemitraan  dengan  bidan)  cenderung  menghadapi  resiko  yang  lebih 
besar,  dibandingkan  dengan  dukun  terlatih  yang  melakukan  pertolongan  persalinan 
sendirian.  Oleh  karenanya  perlu  dipikirkan  untuk  tetap  melakukan  kemitraan  dengan 
dukun yang tidak terlatih untuk mengurangi resiko kematian akibat persalinan. 
 



54    dr. Agung Ariawan, Kepala Puskesmas Lingsar, Kabupaten Lombok Barat 
55    Presentasi IDI Jatim. 
                                                                                               58
                                     RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
Kerjasama ini dapat berjalan cukup baik,  antara lain karena bidan tersedia dengan cukup 
dan terjangkau oleh masyarakat, serta adanya program asuransi kesehatan bagi penduduk 
miskin, di mana biaya persalinan akan dibayarkan oleh PT Askes.  Di Kalimantan Selatan, 
dukun di latih dalam penanganan persalinan modern dan masih diperbolehkan menolong 
persalinan.  Pada  umumnya  kondisi  geografis  sering  menjadi  hambatan  bagi  ibu  hamil 
untuk  mendapatkan  akses  kepada  puskesmas,  polindes  atau  bidan  di  desa.  Walaupun 
biaya persalinan bagi penduduk miskin juga di bayar oleh PT Akses,  namun dalam kondisi 
seperti masih banyak ibu yang tidak dapat menjangkau bidan dengan cepat, sehinga peran 
dukun masih dominan. 
 
Jumlah  dan  penyebaran  bidan  pada  daerah‐daerah  dengan  geografis  yang  cukup  mudah 
dijangkau seperti di daerah perkotaan mungkin masih juga menjadi masalah, namun tidak 
sebesar urgensi pengadaan bidan untuk daerah‐daerah dengan geografis yang cukup sulit 
seperti  di  Kalimantan,  Papua,  Maluku,  Maluku  Utara  dan  beberapa  wilayah  di  NTT  dan 
NTB.  Pada  daerah  yang  sulit  seperti  ini,  sampai  kebutuhan  akan  bidan  di  desa  dapat 
dipenuhi,  keberadaan  dukun  bayi  tidak  dapat  dihindari.  Sebagai  salah  satu  upaya  untuk 
menurunkan  kematian  ibu  akibat  komplikasi,  maka  sistem  rujukan  dengan  fasilitas 
kesehatan  yang  harus  di  perkuat  khususnya  Puskesmas  PONED  dan  PONEK.  Walaupun 
kebutuhan  akan  jumlah  bidan  terpenuhi,  pada  umunya  karena  budaya  masyarakat  yang 
tidak  cepat  berubah,  kepercayaan  kepada  dukun  masih  tetap  tinggi.  Oleh  karenanya 
pengadaan  bidan  harus  diikuti  dengan  peningkatan  pengetahuan  masyarakat,  dan 
perbaikan  kondisi  sosial  ekonomi.  Langkah  jangka  pendek  yang  dapat  ditempuh  adalah 
dengan merangkul dukun sebagai intermediary dengan sistem kesehatan formal. 
 
Pada daerah perkotaan atau daerah yang kondisi geografisnya sukup mudah, peningkatan 
pengadaan bidan perlu juga dievaluasi dengan mempertimbangkan efektifitas dan cakupan 
bidan. Di banyak wilayah seperti di Lombok Barat, di Kabupaten Minahasa, Barito Kuala, 
memang  tidak  semua  desa  mempunyai  bidan  di  desa.  Akan  tetapi  karena  jaringan 
transportasi yang memadai, dan jumlah  penduduk yang tidak terlalu  besar, jumlah  bidan 
yang  ada  masih  bisa  menangani  persalinan,  termasuk  persalian  di  desa  di  luar  tempat 
bidan  bertugas.  Menurut  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kalimantan  Selatan,  efektifitas  bidan 
untuk  daerah‐daerah  ini  perlu  diteliti  kembali,  misalnya  pada  desa  yang  hanya  terdapat 
persalinan kurang dari 10 persalinan per bulan. Implikasi dari peningkatan efektifitas dan 
efisiensi  ini  adalah  pada  kurun  waktu  jangka  pendek,  pengadaaan  bidan  dapat  dilaihkan 
pada  daerah  yang  benar‐benar  membutuhkan,  dan  tidak  hanya  bersandar  pada  kriteria 
satu desa satu bidan. 
 
 
 5.1.6 Pelayanan Obstetri Emergency 
 
Ketersediaan  tenaga  dan  pengetahuan/teknologi  dalam  menangani  komplikasi  persalinan 
untuk mencegah kematian ibu dan bayinya akan tidak berarti banyak tanpa adanya akses 
kepada  fasilitas  mempunyai  kemampuan  pelayanan  obsetrti  emergency.  Komisi 
Makroekonomi  dan  Kesehatan,  Bank  Dunia56  menyatakan  bahwa  ketiadaan  fasilitas, 
infrastruktur,  obat,  peralatan  dan  persediaan  darah  yang  dipelukan  pada  saat  persalinan 
normal  maupun  komplikasi  merupakan  hambatan  utama  dalam  upaya  penurunan 

56    World Bank. 2001. Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development 
                                                                                                   59
                                      RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
kematian ibu. Dengan upaya apapun yang dilakukan untuk mengatasi “terlambat pertama 
dan kedua” , masih terdapat 15 persen ibu hamil yang akan mengalami komplikasi obstetri 
yang mengancam keselamatan ibu, dan sebagain besar di antaranya tidak dapat diprediksi 
atau dicegah.  
 
Pelayanan obstetri esensial merupakan komponen yang diperlukan dalam manajemen pada 
masa kehamilan normal dan komplikasi, persalinan dan masa masa nifas.  Pelayanan yang 
lengkap  untuk  penanganan  komplikasi  kelahiran  merupakan  bagian  dari  pelayanan 
obstetri esensial  yang disebut dengan pelayanan osbtetri emergency. Fasilitas kesehatan di 
klasifikasikan  menurut  kemampuan  8    prosedur  kunci  dalam  penanganan  persalinan. 
Pelayanan obstetri emergency ini selanjutnya dibagi 2 yaitu Pelayanan Obstetric Emergency 
dan  Nenonatal  Dasar  (PONED)  dan  Pelayanan  Obstetrik  dan  Neonatal  Emergency 
Kopmprehensif (PONEK). Perbedaannya adalah PONEK mampu melakukan pembedahan, 
khususnya bedah ceasar, dan melakukan transfusi darah.  
 
Menurut  standar  internasional57,  untuk  mampu  menangani  persalinan  komplikasi, 
setidaknya  terdapat  1  fasilitas  PONEK  dan  4  fasilitas  PONED  untuk  setiap  500.000 
penduduk.  Untuk  mencapai  manfaat  yang  maksimal  bagi  penduduk,  pelayanan  ini  harus 
tersedia  24  jam  sehari,  7  hari  dalam  seminggu.    Di  Indonesia,  dalam  program  MPS 
ditetapkan    bahwa  dalam  setiap  kabupaten/kota,  paling  sedikit  terdapat  4  Puskesmas 
perawatan yang mampu melakukan PONED (selanjutnya disebut Puskesmas PONED) dan 
seluruh rumah sakit mampu melakukan PONEK (selanjutnya disebut rumah sakit PONEK) 
selama 24 jam penuh dalam sehari. 
  




57    UNICEF. 2004. Surviving birth in South Asia 
                                                                                         60
                                      RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
Tabel berikut ini menggambarkan ketersediaan Puskesmas PONED dan RS PONEK secara 
rata‐rata nasional58.  
 
      Tabel 5.4 Ketersediaan Puskesmas PONED dan RS PONEK Rata‐rata Nasional 
                                                   RSU                                                   RSU 
                        Puskesmas PONED          PONEK                      Puskesmas PONED            PONEK 
                                                  24 Jam                                                24 Jam 
                                     per           per                                                   per 
                        per        500.000       500.000                    per        per 500.000     500.000 
                      Kab/Kota    penduduk      penduduk                  Kab/Kota     penduduk       penduduk 
 Gorontalo              0.0          0.0            0.5      NTT            1.3             2.5           0.5 
 Kalteng                0.0          0.0            1.6      Lampung        3.3             2.6           0.6 
 Kaltim                 0.0          0.0            2.2      Bali           2.0             2.7           2.5 
 Papua                  0.0          0.0            0.0      Sulsel         1.8             2.7           1.5 
 Sumut                  0.4          0.5            0.6      Sultra         1.3             2.8           0.9 
 Jabar                  2.0          0.6            0.3      Kalbar         1.7             3.0           1.2 
 Banten                 2.5          0.8            0.3      Sulut          1.6             3.3           1.7 
 Babel                  0.4          1.1            1.1      Riau           2.9             3.6           3.2 
 Jambi                  0.6          1.1            1.3      Sumsel         4.2             4.3           7.4 
 Jatim                  2.7          1.4            0.6      Sumbar         3.4             7.4           tad 
 Bengkulu               0.6          1.5           Tad       Sulteng        3.8             8.7           2.1 
 Jateng                 3.9          2.1            1.0      NTB            11.6           12.0           1.2 
 DI Yogyakarta          3.0          2.2            0.9      Maluku         5.8            13.4           4.2 
 DKI Jakarta            6.6          2.3            4.0      Nasional       2.1             2.2           1.1 
 
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  secara  nasional  fasilitas  Puskesmas  PONED  masih 
belum  mencukupi  baik  jika  merujuk  pada  standar  internasional  maupun  pada  target 
program  MPS.  Secara  nasional  jumlah  Puskesmas  PONED  masih  perlu  di  tingkatkan 
sekitar dua kali lipat. Sedangkan jika di lihat variasi propinsi, terlihat bahwa hampir semua 
masih  belum  memenuhi  standar  atau  target,  kecuali  beberapa  propinsi  seperti  Maluku, 
NTB,  Sulteng  Sumbar  dan  Sumsel.  Sedangkan  rasio  Rumah  Sakit  Umum  dengan 
kemampuan PONEK 24 jam secara nasional adalah 1,1 per 500.000 penduduk, yang berarti 
secara umum sudah memenuhi standar internasional. Namun masih banyak propinsi yang 
belum  memenuhi  standar  tersebut.  Di  tingkat  propinsi,  rasio  yang  di  bawah  standar 
umumnya  terjadi  pada  daerah  dengan  penduduk  padat  seperti  Jawa  Barat,  Banten,  DI 
Yogyakarta dan Lampung. 
 
Namun  angka  di  atas  perlu  hendaknya  digunakan  sebagi  acuan  umum,  sedangkan  lebih 
detailnya harus dihitung rasio PONED dan PONEK per kabupaten/kota. Hal ini disebabkan 
jumlah  penduduk  yang  bervariasi  antar  kabupaten  kota,  sehingga  standar  4  Puskesmas 
PONED per kabupaten bisa jadi belum mencukupi. Selain itu persebaran Puskesmas antara 
daerah  kota  dan  desa  juga  perlu  diperhatikan,  karena  pada  umumnya  Puskesmas  dan 
Rumah  sakit  yang  mempunyai  fasilitas  PONED  bersifat  “urban‐centris”,  yaitu  cenderung 
berkumpul pada daerah perkotaan saja. 
 
Yang  juga  perlu  diperhatikan  adalah  dengan  dtetapkannya  Puskesmas  PONED  belum 
menjamin fasilitas ini befungsi sebagaimana mestinya karena misalnya dukungan peralatan 
dan  tenaga  yang  belum  memadai.  Di  Kabupaten  Bangkalan,  jumlah  Puskesmas  PONED 


58    Dihitung dari jumlah penduduk, RS umum, proporsi RS Ibu, dan RS Bersalin – Data diolah dari dari Profil 
      Kesehatan 2005 dan dari Binkesmas, Depkes 
                                                                                                                 61
                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
terus meningkat dari 1 Puskesmas pada tahun 2005 menjadi 8 Puskesmas pada tahun 2007. 
Namun  petugas  menyatakan  bahwa  Puskesmas  PONED  yang  ada  belum  semuanya  aktif. 
Oleh  karena  itu  petugas  kesehatan  di  Bangakalan  menyarankan  untuk  membentuk, 
sekaligus  mengaktifkan  kembali  Puskesmas  PONED  sehingga  dapat  berfungsi  dalam 
penanganan kasus komplikasi persalinan. 
  
Ekspansi  Puskesmas  PONED  terutama  untuk  daerah  perdesaan  menjadi  sangat  penting 
untuk  dilakukan,  mengingat  3  dari  4  persalinan  di  perdesaan  di  lakukan  di  rumah. 
Puskesmas  PONED  mempunyai  kemampuan  untuk  menolong  ibu  dari  kematian  karena 
sebagian  gejala  komplikasi  dapat  dicegah  hanya  dengan  pemberian  obat  yang  tepat. 
Bahkan  jika  diperlukan  perawatan  yang  lebih  khusus,  Puskesmas  PONED  masih  dapat 
menstabilkan kondisi ibu sebelum ibu dirujuk ke fasilitas PONEK.  
 
Peningkatan pelayanan kesehatan harus didukung dengan peralatan yang memadai. Secara 
umum, sebagain besar responden dari Puskesmas menyatakan bahwa peralatan medis dan 
nonmedis  di  Puskesmas  dan  Polindes  masih  kurang  dan  belum  memadai  (Jawa  Timur, 
NTB, Kalsel, Sumbar, Jabar) termasuk yang ada peralatan tetapi dalam kondisi rusak atau 
berkarat  (Sulawesi  Utara).  Di  beberapa  tempat  yang  lain  seperti  di  Gresik,  Jawa  Timur, 
menurut  Kadinkes  Gresik,  peralatan  yang  ada  cukup  lengkap,  bahkan  diangggap 
berlebihan karena ada dropping alat yang jarang digunakan di Puskesmas. 
 
Peningkatan  kapasitas  Puskesmas  perawatan  menjadi  Puskesmas  Perawatan  dengan 
kemampuan  PONED  sebenarnya  dapat  dilakukan  dengan  meng‐upgrade    Puskesmas 
Perawatan  yang  ada  dengan  fasilitas  dan  tenaga  kesehatan,  dan  tidak  harus  membangun 
fasilitas  PONED  baru  yang  biasaya  lebih  mahal.  Sementara  itu  dalam  jangka  yang  lebih 
panjang,  Puskesmas  juga  perlu  ditingkatkan  menjadi  Puskesmas  Perawatan,  hingga 
fasilitas PONED makin tersedia luas dan terjangkau oleh masyarakat khususnya di daerah 
perdesaan.  
 
Beberapa  inisiatif  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  kerjasama  antara  Rumah  Sakit 
Umum  Daerah  (RSUD)  dengan  Puskesmas.  Misalnya  di  RSUD  Bangkalan,  Jawa  Timur, 
pernah ada inisiatif yang disebut Rumah Sakit Jebol Tembok, dimana para dokter sepsialis 
obstetri ginekolog (dokter kandungan) turun ke puskesmas dan melakukan sharing tentang 
ada  atau  tidak  adanya  masalah  dalam  penanganan  persalinan.  Dari  3  dokter  kandungan 
yang bertugas di RSUD, satu dokter ditugaskan ke salah satu puskesmas PONED sebagai 
dokter  konsultan  menolong  persalinan  sulit.  Selain  itu  kemitraan  ini  juga  membantu 
Rumah  Sakit  itu  sendiri  dalam  penanganan  komplikasi.  Rumah  Sakit  biasanya  menerima 
rujukan ibu yang akan melahirkan dengan komplikasi. Dengan kerjasama yang baik, dokter 
di  rumah  sakit  dapat  mengetahui  riwayat  kesehatan  ibu,  sehingga  dapat  dilakukan 
penanganan dengan cepat untuk mencegah kematian ibu. 
 
Pengembangan  PONED  juga  harus  di  dukung  oleh  penyediaan  tenaga  kesehatan  yang 
berkualifikasi,  termasuk  bidan  yang  terampil  dalam  persalinan  normal  maupun 
penanganan  kegawatdaruratan.  Setidaknya  terdapat  dua  jenis  pelatihan  yang  dilakukan 
oleh  Departemen  Kesehatan  untuk  meningkatkan  keterampilan  bidan  yaitu  Asuhan 
Pelatihan  Normal  (APN)  dan  Gawat  Darurat  Obsetri  dan  Neonatal  (GDON).  Hingga  saat 
ini diperkirakan dari 24.849 bidan di desa 26,9 persen telah mendapat pelatihan APN dan 
27,0  persen  telah  mendapat  pelatihan  GDON.  Dengan  demikian  masih  terdapat 
                                                                                               62
                                       RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
tigaperempat  bidan  desa  yang  ada  belum  mendapat  bekal  yang  mencukupi  dalam 
penanganan obstetri emergency.  
 
Walaupun fasilitas swasta lebih sering dikunjungi oleh ibu untuk bersalin, namun pelatihan 
bagi  bidan  pada  umunya  hanya  menjangkau  bidan  pegawai  negeri  sipil  (PNS).  Seperti  di 
NTB,  dari  1.175  bidan  yang  tercatat  di  NTB,  372  di  antaranya  adalah  bidan  swasta,  yang 
hampir belum pernah mendapatkan pelatihan59. Pada prakteknya bidan swasta yang tidak 
dilatih ini banyak yang tidak berani membuka praktek lagi. Kalaupun melakukan praktek, 
banyak  bidan  yang  hanya  menolong  persalinan  sebanyak  1  atau  2  kelahiran  per  bulan. 
Untuk  bidan  dengan  frekuensi  penolong  persalinan  yang  rendah  seperti  ini,  cost‐effectifity 
pelatihan  menjadi  rendah.  Tetapi  jika  frekuensinya  cukup  tinggi  maka  pelatihan  menjadi 
penting,    selain  untuk  meningkatkan  ketrampilan,  juga  untuk  tetap  menjaga  agar  bidan 
tersebut terus aktif menolong persalinan. 
 
 
5.2 Faktor yang Memperburuk Kematian Ibu: Status Kesehatan dan Gizi Ibu  
 
Resiko  kematian  ibu  makin  besar  dengan  permasalahan  gizi  dan  berbagai  penyakit  yang 
diderita ibu hamil, seperti adanya anemia, kekurangan gizi, dan  penyakit menular seperti 
malaria, tuberkulosis (TB), hepatitis dan HIV/AIDS.  
 
5.2.1 Anemia Gizi Besi 
 
Data tentang Anemia gizi besi masih sangat terbatas. Hingga saat ini secara nasional data 
tentang  anemia  gizi  besi,  termasuk  pada  wanita  usia  subur  hanya  tersedia  dari  Survei 
Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995 dan 2001.  
 
                                           Gambar 5.10.  
                  Prevalensi anemia Gizi Besi pada perempuan tahun 199560 

                 60                   57.1
                                                                                   50.9
                               48                                          45.8
                      45.2
                                               39.5      39.5     40.5                    40.1
                 40
        Persen




                 20


                  0
                         0-4    5-9    10-14    15-44     45-49    56-64     65+   Ibu Hamil
                                        Usia


                                                  1995     2001
                                                                                                     
     



59    Presentasi Dinas Kesehatan Propinsi NTB. 
60    Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 1995 dan Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 2001 
                                                                                                 63
                                 RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
Dari  gambar  di  atas  terlihat  bahwa  prevalensi  anemia  gizi  besi  pada  ibu  hamil  mencapai 
40.1  persen  pada tahun  2001. Angka ini  telah mengalami  penurunan dari 50.9  persen  dari 
tahun  1995.    Penurunan  ini  bisa  jadi  karena  adanya  program  intervensi  pemberian  tablet 
besi  kepada  ibu  hamil  yang  diberikan  sebanyak  90  tablet  besi  pada  saat  pemeriksaan 
kehamilan.  Walaupun  diperkirakan  bahwa  anemia  gizi  besi  pada  ibu  hamil  masih  terus 
berlangsung,  hingga  saat  ini  belum  ada  penelitian  kembali  tentang  status  gizi  besi 
khususnya  pada  ibu  hamil  dan  belum  ada  penelitian  ilmiah  tentang  efektifias  kebijakan 
kesehatan masyarakat dari intervensi tablet besi ini. 
 
Data dari 220 kabupaten di Indonesia61 menunjukkan bahwa cakupan distribusi tablet besi 
pada  ibu  hamil  pada  tahun  2004  mencapai  80  persen  untuk  tablet  Fe‐1  (pemberian 
pertama),  dan  71,32  persen  untuk  periode  Fe‐3  (pemberian  ketiga).    Dari  ibu  yang 
mendapatkan  pil  besi,  34,9  persen  di  antaranya  hanya  meminum  selama  60  hari  atau 
kurang dan hanya 29,1 persen yang meminum sesuai dengan anjuran yaitu 90 tablet besi62. 
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  upaya  pemberian  tablet  besi,  harus  diikuti  dengan 
intensifikasi upaya agar pil besi diminum sesuai dengan anjuran (compliance). 
 
5.2.2 Kurang Energi Kronik 
 
Kurang  energi  kronik  (KEK)  pada  wanita  usia  subur  (WUS)  masih  menjadi  masalah  yang 
cukup  besar  di  Indonesia.  Hasil  survei  BPS  tahun  2002‐2003  menunjukkan  wanita  usia 
subur  yang  beresiko  menderita  Kurang  Energi  Kronik  (KEK)  berdasarkan  pengukuran 
Lingkar  lengan  atas  (LILA)  sebesar  16,7  persen.  Pada  tahun  2004,  prevalensi  KEK  pada 
WUS  meningkat  menjadi  19,7  persen  (SKRT  2004).    Persenstasi  KEK  pada  WUS  terbesar 
adalah di Propinsi NTT yang mencapai 29,63 persen dan terendah di Propinsi Kalimantan 
Tengah 7,56 persen. KEK pada ibu hamil, selain memperburuk tingkat kesehatan ibu, juga 
seringkali menjadi penyebab bayi lahir dengan berat kurang dari normal atau bayi dengan 
berat  lahir  rendah  (BBLR)  sehingga  meningkatkan  resiko  kamatian  bayi.  Bayi  yang  lahir 
dengan  berat  rendah  juga  biasanya  menyebabkan  bayi  mrnjadi  kurang  gizi  yang  akan 
terbawa terus hingga dewasa. Sehingga kekurangan energi kronik menjadi siklus. 
 
          Tabel 5.5. Prevalensi kurang energi kronik (KEK) pada wanita usia subur63 
                                 Persen KEK pada wanita menurut usia (tahun)  
     Tahun 
                  15‐19        20‐24        25‐29      30‐34       35‐39        40‐44      45‐49 
  2000            38.04        26.59        19.01      15.11       14.04        13.16      13.16 
  2001            40.85        27.53        19.12      14.59        12.9        13.18      13.18 
  2002             35.7         23.7         18.7       18          10.4          11         11 
  2003             35.1        21.43        13.82      10.17         9.6         9.62       10.1 
 
 
5.2.3 Kurang Zat Gizi Mikro Lainnya  
 
Kurang  gizi  mikro  yang  sering  ditemukan  di  Negara  berkembang  adalah  kekurangan  zat 
seng dan asam folat, serta kekurangan yodium. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia belum 


61 Depkes RI. 2006. Profil Kesehatan 2004 
62 BPS. Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002‐2003 
63 Data dari Survey BPS tentang Konsumsi Garam Beryodium 2000, 2001, 2002 dan 2003 

                                                                                                64
                                   RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
mempunyai data yang cukup dalam skala yang luas tentang situasi kekurangan ketiga zat 
gizi  mikro  tersebut,  terlebih  pada  wanita  usia  subur  atau  ibu  hamil.  Kekurangan  zat  seng 
dan  asam  folat  pada  ibu  hamil  berpotensi  menyebabkan  kelainan  (congenital  defects)  pada 
bayi  yang  dilahirkan.  Kekurangan  serum  seng  diindikasikan  meningkatkan  resiko 
terjadinya  komplikasi  obstetri.  Sebuah  studi  di  Nusa  Tenggara  Timur  (1996) 
mengindikasikan  bahwa  71  persen  wanita  hamil  menderita  kekurangan  serum  seng  (<7 
μg/dl). Studi di Jawa Tengah juga menunjukkan prevalensi kekurangan serum seng sekitar 
70‐90 persen64. 
 
5.2.4 Malaria dan TBC 
                                                                                          
                                                                                         Pada  tahun  2001, 
               Gambar 5.11. Angka penemuan kasus TB (CDR)
                                                                                                diperkirakan 
                                                                                         prevalensi  malaria 
         %
     100                                                                                 sebesar  850  per 
                                                                                         100.000  penduduk 
      80                                                      Target Nasional    70
                                                                                    68.0
                                                                                         dan             angka 
      60                                                                    51.8         kematian  spesifik 
                                                                     38.0                akibat       malaria 
      40                                                       29.3
                                                         21.1
                                                                                         sebesar  11  per 
                                               19.0 19.7
      20                           8.0
                                          12.0                                           100.000 untuk laki‐
                        5.0
             1.0                                                                         laki  dan  8  per 
       0                                                                                 100.000         untuk 
           1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
           Sumber : Depar temen Kesehatan
                                                                                         perempuan.  Lebih 
                                                                                         dari  90  juta  orang 
di  Indonesia  tinggal  di  daerah  endemik  malaria.  Diperkirakan  dari  30  juta  kasus  malaria 
setiap  tahunnya,  kurang  lebih  hanya  10  persennya  saja  yang  mendapat  pengobatan  di 
fasilitas  kesehatan.  Beban  terbesar  dari  penyakit  malaria  ada  di  bagian  timur  Indonesia 
yang  merupakan  daerah  endemik.  Sebagian  besar  daerah  pedesaan  di  luar  Jawa‐Bali  juga 
merupakan daerah risiko malaria. Bahkan di beberapa daerah, malaria merupakan penyakit 
yang muncul kembali (re‐emerging diseases).   
Pada tahun 1998, prevalensi tuberkulosis nasional sebesar 786 per 100.000 penduduk (kasus 
baru  dan    lama),  44  persen  diantaranya  adalah  kasus  BTA  posistif  (SS+)  menular.  Pada 
tahun  2004,  angka  SS+  nasional  turun  menjadi  104  per  100.000  penduduk,  dengan  rincian 
Bali dan Jawa 59 per 100.000 penduduk, Sumatera 160 per 100.000 penduduk, dan wilayah 
timur Indonesia 189 per 100.000 penduduk. 
 
Indonesia  berada  pada  urutan  ketiga  penyumbang  kasus  tuberkulosis  di  dunia,  dengan  
sekitar 582,000 kasus baru setiap tahun, dan 259,970 kasus di antaranya adalah tuberkulosis 
paru dengan SS+. Angka kematian tuberkulosis (death rate) secara nasional pada tahun 1998 
diperkirakan sebesar 68 per 100.000 penduduk dan angka kematian kasus (case fatality rate) 
sebesar 24 persen. Sedangkan angka penemuan kasus terus meningkat dan pada tahun 2004 
mencapai 51,8 persen. 
 
 
5.2.5 HIV/AIDS 

64
     Satoto, 1999.
                                                                                                           65
                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
 
Prevalensi  HIV/AIDS  pada  penduduk  usia  15‐29  tahun  diperkirakan  masih  di  bawah  0,1 
persen.    Namun  angka  prevalensi  pada  sub  populasi  beresiko  tinggi  telah  melebihi  5 
persen.  Hingga  Juni  2005,  semua  propinsi  telah  melaporkan  adanya  penduduk  yang 
terinfeksi  HIV  dengan  jumlah  penderita  AIDS  yang  tercatat  sebanyak  3.358  orang.  Tetapi 
penderita  HIV/AIDS  yang  sebenarnya  diperkirakan  mencapai  103.971  orang.  Angka  ini 
lebih kecil  dari jumlah  penderita di  Thailand, Myanmar  dan Vietnam,  namun lebih  tinggi 
dari  Malaysia  dan  Filipina.  Pola  penyebaran  umumnya  melalui  napza  suntik  (IDUs)  47,2 
persen, hubungan heteroseksual 36,4 persen, dan homoseksual 5,8 persen.  
 
Pengetahuan tentang HIV/AIDS. Sebesar 65,8 persen wanita dan 79,4 persen pria usia 15‐24 
tahun  telah  mendengar  tentang  HIV/AIDS  (SDKI  2002‐2003).  Pada  wanita  usia  subur  usia 
15  ‐  49  tahun,  sebagian  besar  (62,4  persen)  telah  mendengar  HIV/AIDS,  tapi  hanya  20,7 
persen yang mengetahui bahwa menggunakan kondom setiap berhubungan seksual dapat 
mencegah penularan HIV/AIDS.    
 
Ancaman epidemi HIV/AIDS, telah terlihat melalui data infeksi HIV yang terus meningkat 
khususnya di kalangan kelompok beresiko tinggi. Diperkirakan ada 90.000 – 130.000 orang 
dengan  HIV/AIDS  di  2003  dan  pada  tahun  2010  akan  ada  sekitar  110.000  orang  yang 
menderita  atau  meninggal  karena  AIDS,  serta  1  –  5  juta  orang  yang  mengidap  virus  HIV. 
Data ini menunjukkan bahwa HIV/AIDS telah menjadi ancaman bagi Indonesia.   
 
 
5.3    Penyebab Tidak Langsung  
 
5.3.1 Perlindungan dan Perilaku dalam Keluarga 
 
5.3.1.1 Kekerasan terhadap Perempuan dan Beban Ganda 
         
Angka tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia relatif tinggi. Perempuan sering 
menjadi  subyek  sub‐ordinasi  dan  marjinalisasi,  serta  eksploitasi  baik  dalam  keluarga 
maupun dalam masyarakat. Kekerasan ini skalanya  bertingkat‐tingkat,  dan terjadi  baik di 
rumah  maupun  di  luar  rumah    dan  merupakan  salah  satu  bentuk  pelanggaran  hak  azasi 
manusia  (HAM).  Berbagai  upaya yang dilakukan  oleh  pemerintah  bersama‐sama dengan 
LSM  nampaknya  belum  cukup  untuk  menekan  tingginya  tindak  kekerasan  terhadap 
perempuan.  
 
Meskipun  data  lengkap  tidak  tersedia,  namun  angka  kekerasan  terhadap  perempuan 
diperkirakan cukup tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Data Pusat Krisis Terpadu 
(PKT)  RS  Cipto  Mangunkusumo  menunjukkan  bahwa  kekerasan  terhadap  perempuan 
mencapai  lebih  dari  1.100  kasus  pada  tahun  2005.  Dari  jumlah  kasus  tersebut,  hampir  50 
persen  adalah  korban  kekerasan  seksual,  sekitar  47  persen  korban  adalah  anak‐anak  (di 
bawah  usia  18  tahun),  dan  sekitar  74  persen  korban  berpendidikan  SD  hingga  sekolah 
menengah.  Data  Komnas  Perempuan  tentang  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  juga 
menunjukkan  kecenderungan  yang  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  dan  mencapai 
lebih  dari  20  ribu  kasus  pada  tahun  2005.  Angka  tersebut  diperkirakan  jauh  dari  keadaan 
sesungguhnya,  karena  merupakan  fenomena  gunung  es.  Banyak  korban  atau  keluarga 
korban  yang  enggan  melaporkan  kejadian  kekerasan  yang  dialami,  dengan  anggapan 
                                                                                                 66
                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
bahwa  masalah  tersebut  adalah  masalah  domestik  keluarga  yang  tidak  perlu  diketahui 
orang lain. 
 
Masalah kekerasan terhadap perempuan akan memperburuk kondisi perempuan, terutama 
apabila  perempuan  dalam  keadaan  hamil.  Hal  ini  akan  mempengaruhi  kondisi 
kehamilannya, yang selanjutnya dapat berkontribusi pada tingginya kematian ibu. 
 
Kekerasan  terhadap  perempuan  di  Indonesia  dibarengi  dengan  masih  banyaknya  hukum 
dan  peraturan  perundang‐undangan  yang  bias  gender  dan  diskriminatif  terhadap 
perempuan.  Perangkat  hukum  pidana  yang  ada  belum  cukup  lengkap  dalam  melindungi 
setiap  individu,  terutama  dari  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  eksploitasi. 
Meskipun sejak tahun 2004 telah diluncurkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  dan  disahkan  PP  No.  4  Tahun  2006  tentang 
Penyelenggaraan  dan  Kerjasama  Pemulihan  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga 
(KDRT),  yang  diikuti  dengan  pelaksanaan  kampanye  publik  tentang  penghapusan 
perdagangan  perempuan  dan  anak,  melalui  berbagai  media,  upaya  ini    belum  banyak 
membuahkan  hasil.  Peraturan‐peraturan  tersebut  relatif  baru,  sehingga  masih  belum 
banyak dipahami baik oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum.  
 
Di samping itu, peraturan perundang‐undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara 
konsekuen  untuk  menjamin  dan  melindungi  hak‐hak  perempuan,  termasuk  memberikan 
perlindungan bagi perempuan dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Dari hasil kajian yang 
dilakukan  oleh  berbagai  lembaga  masih  ditemukan  banyaknya  peraturan  perundang‐
undangan yang bias gender dan/atau diskriminatif terhadap perempuan.  
 
Upaya  lain  yang  telah  dilakukan  adalah  membentuk  Pusat  Pelayanan  Terpadu 
Pemberdayaan  Perempuan  (P2TP2)  di  tingkat  kabupaten/kota,  dan  dilanjutkan  dengan 
pelatihan  bagi  para  pengelola  P2TP2  dalam  penanganan  korban  kekerasan  terhadap 
perempuan.  Tetapi,  juga  karena  jumlahnya  yang  masih  sangat  terbatas  (sekitar  10  persen 
dari total kabupaten/kota), maka belum dapat sepenuhnya melayani kasus‐kasus kekerasan 
yang dialami oleh perempuan, terutama yang tinggal di daerah perdesaan. 
 
 
5.3.1.2 Perilaku Konsumsi dalam Rumah Tangga 
             
Dilihat  dari  perspektif  budaya,  acapkali  masyarakat  memiliki  tradisi  dan  mitos  tentang 
pantangan  dan  keharusan  terkait  dengan  kehamilan,  proses  persalinan  dan 
pascapersalinan.    Salah  satunya  adalah  pantangan  dan  keharusan  menyangkut  perilaku 
konsumsi ibu hamil dalam rumah tangga.   
 
Lingkungan  masyarakat  dari  berbagai  latar  belakang  budaya  percaya  adanya  hubungan 
asosiatif  antara  suatu  jenis  makanan  menurut  bentuk,  sifat,  rasa,  dan  cara  pengolahannya 
dengan akibat buruk yang ditimbulkannya kepada ibu hamil dan janin. Kepercayaan yang 
bersumber  dari  interpretasi  dan  persepsi  budaya  ini  mendorong  timbulnya  berbagai 
pantangan  dan keharusan terhadap jenis‐jenis makanan yang dapat mempengaruhi status 
kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandung. 
 


                                                                                                67
                                      RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
Semisal  pada  masyarakat  Sulawesi  Utara,  ibu  hamil  meskipun  sedang  ngidam  tidak  boleh 
makan  buah  nanas  karena  akan  membahayakan  janin.  Ibu  hamil  juga  tidak  boleh  makan 
ikan  yang  bentuknya  aneh‐aneh,  seperti:  sotong,  gurita,  pari  dan  hiu  agar  anaknya  tidak 
terlahir dalam wujud yang aneh.  
 
Selain itu, sayuran dan  buah‐buahan tertentu juga tidak boleh dikonsumsi, seperti: terong 
karena  akan  mengakibatkan  penebalan  pada  plasenta,  buah  nangka  dan  buah  bergetah 
lainnya karena akan menodai dan mempersulit keluarnya bayi, ibu hamil juga tidak boleh 
makan  makanan  yang  berbau  seperti  terasi.  Pantangan  juga  berlaku  pada  cara  memasak 
makanan,  semisal  ibu  hamil  tidak  boleh  makan  makanan  yang  dimasak  dengan  cara 
dibakar seperti ketela atau umbi bakar karena akan mengakibatkan kulit bayi terkelupas.  
 
Tampak  ada  perbedaan  tradisi  antara  masyarakat  Sulawesi  Utara  dengan  masyarakat 
Kalimantan  Selatan.  Kalau  di  Sulawesi  Utara  ibu  hamil  dilarang  makan  makanan  yang 
dibakar,  tapi  di  Kalimantan  Selatan  ibu  hamil  justru  dianjurkan  untuk  makan  makanan 
yang  dibakar  dan  menghindari  makanan  yang  dimasak  dengan  menggunakan  banyak 
minyak.  
 
Selain  pantangan,  masyarakat  juga  memiliki  tradisi  dan  mitos  tentang  makanan  yang 
diharuskan  karena  dianggap  baik  bagi  ibu  hamil.  Semisal  di  Sulawesi  Utara,  ibu  hamil 
dianjurkan  untuk  makan  air  dan  buah  kelapa  muda  agar  anak  yang  dilahirkan  memiliki 
kulit yang  bersih.  Ibu  hamil juga dianjurkan  untuk  memperbanyak makan sayur‐sayuran. 
Uniknya  di  Sulawesi  Utara,  khususnya  masyarakat  Minahasa  memiliki  tradisi  kuliner65 
yang  mendukung  nutrisi  ibu  hamil.  Seperti  bubur  Tinutuan  atau  oleh  masyarakat  luas 
dikenal dengan sebutan bubur Manado, terdiri dari rebusan jagung muda, beras, ubi manis 
dan  sayur‐sayuran  yang  bagus  untuk  nutrisi  ibu  hamil.  Yang  menarik  lagi  adalah 
masyarakat  Minahasa  memiliki  selera  makan  yang  tinggi  terutama  makan  makanan  ikan 
dan daging hasil buruan seperti babi, anjing, tikus, kucing, kera, dan lain‐lain.66  
 
Tradisi kuliner ini membuat perempuan Minahasa usia 15 sampai 49 tahun memiliki LILA 
(Lingkar  Lengan  Atas),  salah  satu  ukuran  kecukupan  gizi,  yang  baik  dan  kadar  yodium 
garam  yang  jauh  lebih  baik  dari  angka  rata‐rata  nasional.67  Di  daerah  perkotaan  Sulawesi 
Utara, persentase perempuan kelompok usia di atas dengan ukuran LILA di bawah 23,5 cm 
sebanyak  9,15  persen  atau  lebih  rendah  dari  prosentase  rata‐rata  nasional  (15,72  persen). 
Persentase  perempuan  kelompok  usia  di  atas  dengan  ukuran  LILA  lebih  dari  23,5  cm 
sebanyak  90,85  persen  atau  lebih  tinggi  dari  persentase  rata‐rata  nasional  (84,28  persen). 
Sebaliknya,  di  daerah  perdesaan  menunjukkan  perempuan  kelompok  usia  di  atas  dengan 
ukuran LILA di bawah 23,5 cm sebanyak 7,18 persen, jauh berada di bawah angka rata‐rata 
nasional  (17,65  persen).  Begitu  pula  halnya  dengan  perempuan  kelompok  usia  di  atas 


65  Gabrielle  Weichart  dalam  tulisannya  bertajuk  Identitas  Minahasa:  Sebuah  Praktik  Kuliner,  Jurnal  Antropologi 
      Indonesia  Nomor  74,  tahun  2004,  mengatakan  bahwa  untuk  bisa  disebut  sebagai  keturunan  asli Minahasa 
      maka  harus  menyukai  tiga  makanan  khas  yaitu  rica‐rica  (makanan  dengan  rasa  pedas),  bubur  tinutuan 
      (bubur Manado), dan binatang buruan seperti babi, anjing, kucing, tikus. 
66    Pak  Roni,  pegawai  BKKBN  Provinsi  Sulut,  mengatakan  orang  Minahasa  doyan  makan  semua  yang  bisa 

      dimakan asal tidak ada aturan yang melarang. “Bahkan manusia pun kalau tidak dilarang juga akan dimakan,” 
      ujarnya. 
67 Data diambil dari BPS Manado tahun 2003 sebagaimana disampaikan Antropolog Universitas Sam Ratulangi, 

      Alex J. Ulaen, dalam makalahnya berjudul “Kehamilan dan Kelahiran di Sulawesi Utara Dalam Konteks Budaya”. 
                                                                                                                       68
                                RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
dengan ukuran LILA di atas 23,5 cm sebanyak 92,82 persen atau berada di atas angka rata‐
rata nasional (82,35 persen). 
 
Distribusi persentase Rumah Tangga menurut kandungan yodium garam di Sulawesi Utara 
juga lebih baik dari angka rata‐rata nasional. Di daerah perkotaan, tercatat sebanyak 95,18 
persen  dengan  kriteria  cukup  atau  berada  di  atas  angka  rata‐rata  nasional  (78,49  persen); 
kriteria kurang sebanyak 4,54 persen atau berada di bawah angka rata‐rata nasional (11,64 
persen);  dan  yang  tidak  memiliki  kandungan  yodium  garam,  0,28  persen  atau  berada  di 
bawah  angka  rata‐rata  nasional  (9,88  persen).  Di  daerah  perdesaan,  meskipun 
persentasenya berada sedikit di bawah daerah perkotaan, namun jauh lebih baik dari angka 
rata‐rata  nasional,  yakni  93,54  persen  pada  kriteria  cukup  atau  di  atas  angka  rata‐rata 
nasional 69,64 persen; kriteria kurang, sebanyak 6,39 persen atau di bawah angka rata‐rata 
nasional  (13,45  persen)  dan  kriteria  tidak  ada,  0,06  persen  atau  di  bawah  angka  rata‐rata 
nasional (16,91 persen). 
 
Selain  LILA  dan  kandungan  yodium,  masyarakat  Minahasa  dan  Sangihe‐Talaud  juga 
memiliki  pengetahuan  budaya  dalam  menilai  kelayakan  seorang  perempuan  dijadikan 
menantu  dari  segi  kesehatan  badan.  Orang  Minahasa  dan  Sangihe‐Talaud  lebih  memilih 
perempuan  yang  poco‐poco,  yaitu  perempuan  dengan  tubuh  yang  sintal  berisi  untuk 
dijadikan  menantu,  ketimbang  perempuan  yang  kurus.  Pengetahuan  budaya  tentang 
konsep  perempuan  poco‐poco  ini  mendorong  perempuan  untuk  menjaga  nutrisi  agar  bisa 
menjadi perempuan ideal dalam pandangan budaya masyarakat setempat. 
 
Tampaknya  tradisi  kuliner  yang  mendukung  nutrisi  ibu  hamil  di  Sulawesi  Selatan  ini 
bertolak belakang dengan kondisi di lingkungan kebudayaan NTB dan Jawa Barat. Di NTB 
terdapat mitos bahwa makanan yang baik untuk ibu hamil adalah nasi dengan lauk garam 
dan  cabe  muda.  Sedangkan  makanan  bergizi  seperti  telur  dan  ikan  laut  dilarang  untuk 
dimakan karena dianggap dapat menyebabkan luka yang ada di rahim sulit kering. 
 
Begitu  pula  di  Jawa  Barat,  masyarakat  Sunda  memiliki  kebiasaan  bahwa  perempuan 
sebagai  seorang  istri  dan  ibu  cenderung  mengutamakan  makanan  bagi  suami  dan  anak‐
anaknya.  Selain  itu,  di  Jawa  Barat  juga  berkembang  pepatah  “wortel  yang    bagus  dijual  dan 
yang  kualitas  nomor  tiga  yang  dimakan”.  Hal  ini  diberlakukan  untuk  berbagai  jenis  sayuran 
lainnya.  Akibatnya  mereka  menjadi  jarang  sarapan  dan  makanan  yang  dimakan 
kualitasnya  yang  tidak  bagus.  Apabila  mereka  bekerja  di  ladang,  mereka  hanya  makan 
bekal secukupnya ketika berada di ladang itu, dan baru menjelang malam hari perempuan 
itu  makan  nasi  dengan  lauk  sayuran,  seperti:  luenca,  nangka  muda  mentah,  atau  daun 
katuk.  Hal  ini  berlaku  bagi  perempuan  yang  bekerja  di  bidang  lain  di  luar  kegiatan  di 
sawah  dan  di  ladang,  termasuk  pada  saat  mereka  sedang  hamil.    Dengan  demikian, 
menjadi  dapat  dipahami  kalau  pada  akhirnya  terjadi  kasus  kurang  gizi  di  kalangan  ibu 
hamil dan anak balita. 
 
Adapun  pantangan  terhadap  jenis‐jenis  makanan  di  lingkungan  tradisi  Sunda  dibedakan 
berdasarkan bulan kehamilan, yaitu: pada bulan pertama kehamilan sampai kelahiran bayi, 




                                                                                                    69
                                         RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
seorang  ibu  hamil  diharuskan  melakukan  pantangan  untuk  tidak  memakan  udang,  kerak 
nasi, makanan yang pedas‐pedas, pete dan jengkol.68 
 
Pada bulan kedua kehamilan sampai kelahiran bayi, jenis makanan yang dipantang adalah: 
(1)  nenas,  pepaya,  mentimun,  pisang  ambon,  dan  semua  jenis  buah‐buahan  yang  asam‐
asam dengan alasan bahwa ibu akan menjadi cepat tua; (2) telur, dengan alasan kepala bayi 
menjadi  koreng;  (3)  semua  jenis  buah‐buahan  yang  bentuknya  bulat  seperti  nangka, 
alpukat,  waluh,  durian,  talas,  ubi,  cengkudu,  dengan  alasan  perut  akan  menjadi  gendut 
setelah  melahirkan;  (4)  kelapa  muda  dan  airnya,  karena  akan  membuat  lemah  ibu  dan 
bayinya: (5) Es, karena akan menyebabkan janin dalam rahim menjadi besar. 
 
Pada bulan ketiga kehamilan sampai kelahiran bayi, jenis makanan yang dipantang adalah 
semua jenis ikan basah dan berbau anyir serta ikan asin, karena alasan akan menyebabkan 
air susu menjadi berbau amis, demikian pula dengan darah yang keluar saat bayi lahir. 
 
Pada  bulan  keempat  sampai  kelahiran  bayi,  jenis  makanan  yang  dipantang  adalah:  (1) 
belut,  karena  tabiat  anak  kelak  akan  menjadi  keluyuran,  (2)  tutut  dan  siput,  karena  dapat 
menyebabkan sang ibu mengantuk pada waktu melahirkan; dan (3) jantung pisang, karena 
bayi yang lahir akan menyerupai jantung pisang. 
 
Pada bulan kelima kehamilan sampai kelahiran bayi, jenis makanan yang dipantang adalah: 
(1)  daun  talas,  daun  kangkung,  daun  genjer  (daun  yang  berlendir)  karena  menyebabkan 
peranakan menjadi licin dan turun; (2) nenas dan salak karena pipi bayi akan menjadi gatal 
dan korengan. 
 
Sesudah  melahirkan  pada  saat  bayi  berumur  satu  bulan  sampai  satu  tahun,  jenis‐jenis 
makanan  yang  dipantang  adalah:  (1)  bermacam‐macam  ikan  seperti  ikan  mujair,  udang, 
ikan belanak, ikan lele, ikan basah, karena dianggap akan menyebabkan peranakan menjadi 
kambuh lagi sakitnya: (2) buah‐buahan, seperti pepaya, mangga, semua jenis pisang, semua 
jenis buah‐buahan yang asam atau kecut seperti jeruk, ceremai, jambu air, karena dianggap 
akan  menyebabkan  perut  menjadi  bengkak  dan  cepat  hamil  kembali;  (3)  semua  jenis 
makanan  yang  licin  antara  lain  daun  talas,  daun  kangkung,  daun  genjer,  daun  kacang, 
daun  seraung,  dan  semua  jenis  makanan  yang  pedas‐pedas  karena  akan  mengakibatkan 
peranakan  menjadi  licin;  (4)  semua  jenis  buah‐buahan  yang  bentuknya  bulat  seperti 
nangka,  durian,  kluih,  talas,  ubi,  waluh,  duku,  dan  kentang  karena  akan  menyebabkan 
perut menjadi gendut seperti orang hamil.  
 
Waktu  bayi  lahir  sampai  bayi  di‐sapih  dan  dapat  duduk,  jenis  makanan  yang  dipantang 
adalah roti, kue apem, makanan yang mempunyai kandungan cuka, ketupat dan makanan 
yang  ditusuk‐tusuk  seperti  sate,  dengan  alasan  bahwa  semua  akan  menyebabkan  perut 
menjadi besar seperti orang hamil. 
 


68       Alasan  pantangan  tersebut  adalah:  (1)  udang  atau  makanan  yang  dibungkus  dengan  daun  dan  ditusuk 
         dengan  lidi,  rajungan,  ikan  lele  dan  jenis  ikan  lain  yang  mempunyai  senjata  (patil),  karena  akan 
         menyebabkan  bayi  susah  lahir;  (2)  kerak  nasi  dan  makanan  yang  pedas‐pedas,  dengan  alasan  bahwa  bali 
         (ari‐ari) akan ketinggalan di dalam rahim dan pinggang akan sakit; (3) pete dan jengkol, dengan alasan akan 
         menyebabkan darah menjadi berbau pada saat melahirkan. 

                                                                                                                       70
                                        RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
Selain  pantangan,  biasanya  paraji  menganjurkan  kepada  ibu  dengan  usia  kehamilan 
sembilan  bulan  untuk  mengkonsumsi  makanan  tertentu  untuk  memperlancar  proses 
persalinan  seperti  minyak  keletik,  tujuannya  agar  ibu  dapat  melahirkan  dengan  lancar. 
Kelancaran proses kelahiran ini digambarkan dengan makan bubur lolos. 
 
5.3.1.3 Pemicu Aborsi dan Perawatan Persalinan  
 
Kajian dari beberapa daerah, aborsi bukanlah sebuah tradisi yang tumbuh dan berkembang 
di tengah masyarakat, bahkan aborsi belum bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat. 
Sedangkan  adanya  trend  aborsi  yang  cenderung  meningkat  merupakan  akibat  dari 
terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.  
 
Meskipun  demikian,  masyarakat  di  NTB  memiliki  keunikan,  di  mana  praktik  aborsi 
terdorong  oleh  tradisi  masyarakat  setempat.  Masyarakat  NTB  lebih  mengutamakan 
lahirnya  anak  laki‐laki,  karena  anak  perempuan  dalam  kepercayaan  adat  adalah  milik 
orang lain (umaq dengan). Sehingga keluarga di NTB berusaha untuk memiliki anak laki‐laki 
sebanyak‐banyaknya.  Ibu  dalam  sebuah  keluarga  ‐atas  permintaan  suami‐  akan  terus 
melahirkan  sebelum  mendapatkan  anak  laki‐laki.  Akibat  dari  pandangan  budaya  ini, 
banyak perempuan yang sudah berusia tua masih hamil. Kadangkala ibu hamil pada usia 
tua ini memilih melakukan aborsi dengan meminta bantuan dukun bayi.  
 
Sedangkan  di  Sulawesi  Utara  yang  mayoritas  beragama  Kristen  dan  Katolik,  memiliki 
pandangan  khas  yang  sangat  menghargai  setiap  jiwa  ciptaan  Tuhan,  termasuk  janin  yang 
ada di dalam rahim. Cuma ada sedikit perbedaan di antara kedua ajaran tadi. Kalau agama 
Kristen  membolehkan  terjadinya  aborsi  dengan  alasan  medis  untuk  menyelamatkan  jiwa 
ibu. Tetapi agama Katholik tetap tidak mengizinkan praktik aborsi dengan alasan apapun, 
karena membunuh jiwa ciptaan Tuhan termasuk dosa besar yang tidak terampunkan. Hal 
yang  sama  juga  berlaku  dalam  masyarakat  muslim  di  Sumatera  Barat,  Kalimantan  Barat 
dan Jawa Timur yang melarang terjadinya aborsi.  
 
Meskipun  aborsi  bukan  sebuah  budaya  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  tengah 
masyarakat, pengguguran kandungan atau aborsi memiliki andil besar terhadap tingginya 
kasus kematian ibu. Saat ini kasus aborsi di Indonesia cukup tinggi, mencapai 2,6 juta per 
tahun.  Setengahnya  merupakan  kasus  aborsi  spontan,  sementara  sisanya  adalah  aborsi 
disengaja.69 
 
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  LBH  APIK  Jakarta  menunjukkan  bahwa  27  persen 
pelaku  aborsi  berstatus  belum  kawin  dan  73  persen  sudah  kawin.  Adapun  alasan  mereka 
melakukan  aborsi,  37  persen  karena  gagal  KB,  14  persen  belum  menikah,  dan  6,3  persen 
masih sekolah.70 
 
Selanjutnya, ditilik dari aspek persalinan dan pascapersalinan, setiap budaya memiliki cara 
untuk menangani persalinan dan perawatan pascapersalinan tersendiri. Di komunitas adat 
Bukide, Sulawesi Utara mengenal adanya Bakera atau mandi uap untuk perawatan ibu yang 
telah selesai melahirkan. Para suami di komunitas adat Bukide ini mulai menebang batang 


69    Hari Kartini dan Kesehatan Reproduksi, Pikiran Rakyat, Edisi 21 April 2006. 
70    www.bkkbn.go.id 
                                                                                              71
                              RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
pohon  bakau  ketika  istrinya  hamil  enam  bulan  untuk  persiapan  melakukan  Bakera.  Bakera 
atau mandi uap dengan bahan bakar kayu bakau ini bertujuan untuk memperlancar aliran 
darah  dan  mengeluarkan  keringat  dingin,  atau  orang  Bukide  menyebutnya  dengan  suar 
jahat. 
 
Beda  lagi  dengan  suku  Bajo  (orang  laut)  di  pulau  Nain,  Sulawesi  Utara  yang  memiliki 
tradisi mandi di air laut sesudah melahirkan. Begitu melahirkan bayi, ibu langsung mandi 
di air laut. Sebenarnya mandi di air laut ini bisa membahayakan ibu yang habis melahirkan 
karena kondisinya masih lemah, dan berpotensi menimbulkan infeksi. 
 
Di  lingkungan  budaya  lainnya,  masyarakat  mengenal  aneka  macam  racikan  jamu  yang 
dikhususkan  untuk  ibu  pascapersalinan.  Semisal  masyarakat  di  Kalimantan  Selatan  dan 
Jawa  Timur  yang  memberikan  racikan  jamu‐jamuan  kepada  ibu  yang  habis  melahirkan 
agar luka dirahim cepat kering, memulihkan stamina dan memperlancar air susu.  
 
5.3.1.4 Perkawinana Usia Muda  
 
Di  beberapa  daerah,  perkawinan  usia  muda  mendapat  pembenaran  dari  pandangan 
budaya  masyarakat  setempat  seperti  di  daerah  Kalimantan  Selatan,  Jawa  Barat  dan  Nusa 
Tenggara  Barat.  Sedangkan  di  daerah  lain  perkawinan  usia  muda  terjadi  akibat  dari 
kehamilan yang tidak diinginkan karena pergaulan bebas.  
 
Di Kalsel sebagaimana ditunjukkan oleh Studi Wahyu dkk (1999), bahwa perkawinan usia 
muda  masih  tinggi  yaitu  rata‐rata  di  bawah  18  tahun.  Studi  Wahyu  juga  menunjukkan 
terdapat dua kabupaten yang dinilai tertinggi dan terendah kasus perkawinan usia muda, 
yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Kabupaten Barito Kuala (Batola). Hal ini 
disebabkan  pemahaman  tentang  perkawinan  yang  rendah,  misalnya  di  Hulu  Sungai 
Tengah,  sebagian  besar  masyarakat  (60  persen)  tidak  memiliki  pemahaman  yang  cukup 
baik  terkait  dengan  masalah  kawin  muda.  Tingginya  kawin  muda  di  kedua  kabupaten 
tersebut  disebabkan  putus  sekolah  dan  tidak  memiliki  pekerjaan  yang  jelas.  Hal  ini 
ditunjang  dengan  ‘pandangan’  bahwa  dengan  menikah  dapat  meringankan  beban 
keluarga,  dan  adanya  paksaan  orang  tua  karena  masyarakat  setempat  memiliki 
pengetahuan  budaya  “lebih  baik  kawin  muda  daripada  jadi  perawan  tua”.  Hal  lain  yang 
mendorong  terjadinya  kawin  muda  adalah  karena  ‘terlanjur  jatuh  cinta’  (married  by 
accident). 
 
Fenomena kawin muda terjadi juga di daerah Jawa Barat sehingga angka perkawinan usia 
muda  masih  sangat  tinggi,  terutama  di  kawasan  pantai  utara  Jawa  Barat  seperti 
diperlihatkan pada tabel 5.7. 
 
Budaya perkawinan usia muda di Jawa Barat salah satunya dipicu oleh budaya yang masuk 
pada  jaman  Belanda  dan  jaman  Jepang.  Pada  jaman  Belanda  didirikan  perkebunan‐
perkebunan  dengan  pola  kebudayaan  sendiri.    Dengan  didirikannya  perkebunan  maka 
terjadi  migrasi  baik  perpindahan  penduduk  ke  daerah  perkebunan  untuk  mendapatkan 
pekerjaan,  maupun  dalam  arti  migrasi  sosial  yaitu  perpindahan  kelas  sosial.  




                                                                                             72
                                      RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
Tabel 5.6.  Alasan Perempuan Kawin Usia Muda/< 20 Tahun71 
    
            No                  Alasan            HST (%)                                  Batola (%)
 
 
            1.    Tidak sekolah lagi                56,67                                     52,50
 
            2.    Tidak ada aktivitas yang jelas    23,33                                     27,50
 
            3.    Meringankan beban ekonomi         28,33                                     27,50
            4.    Sulit dapat jodoh                 21,66                                      0,00
            5.    Takut menjadi perawan tua         13,33                                      7,50
            6.    Dipaksa orang tua                  1,67                                     10,00
            7.    Bangga bila cepat kawin           20,00                                     15,00
 
            8.    Masyarakat menganggap wajar       40,00                                     22,50
 
            9.    Terlanjur jatuh cinta              8,33                                     25,00
 
 
  Tabel 5.7. Perkembangan Rata‐Rata Umur Kawin Pertama 
   Perempuan (UKPW) di Propinsi Jawa Barat 2004‐200572 
                                            Usia Kawin Pertama                                  
 No          Kabupaten/Kota                 Perempuan (tahun)               Sebagian  perempuan  bermigrasi 
                                            2004          2005              ke status sosial elit yaitu menjadi 
          Kab. Bekasi                       18,42        17,97              nyai‐nyai  dan  sebagian  laki‐laki 
          Kab. Karawang                     17,24        17,24 
                                                                            menjadi        mandor.        Sistem 
          Kab. Purwakarta                   17,64        17,60 
                                                                            kemandoran  memberi  peluang 
          Kab. Bogor                        17,60        17,61 
          Kab. Sukabumi                     17,12        17,05 
                                                                            pada  kaum  laki‐laki  untuk 
          Kab. Cianjur                      17,07        17,17              menikahi perempuan dalam usia 
          Kab. Bandung                      18,04        17,87              muda.          Upaya           untuk 
          Kab. Sumedang                     17,77        17,60              mempertahankan  status  sosial 
          Kab. Garut                        17,35        17,28              antara  lain  dilakukan  melalui 
          Kab. Tasikmalaya                  17,74        17,36              aspek  reproduksi,  mempunyai 
          Kab. Ciamis                       17,21        17,21              anak  sebanyak‐banyaknya  agar 
          Kab. Cirebon                      17,89        17,91              dapat  mewariskan  status  sosial.  
          Kab. Kuningan                     17,73        17,69 
                                                                            Maka  berlangsung  reproduksi 
          Kab. Indramayu                    17,19        17, 06 
                                                                            masal         untuk         kekuatan 
          Kab. Majalengka                   17,29        17,26 
          Kab. Subang                       17,61        17,62 
                                                                            perkebunan.          Lebih      cepat 
          Kab. Bandung                      19,01        19,05              melahirkan  anak  maka  akan 
          Kota Cirebon                      19,26        19,56              lebih  cepat  membentuk  koloni. 
          Kota Bogor                        19,14        18,86              Sampai  saat  ini  feodalistik  di 
          Kota Sukabumi                     18,74        18,27              perkebunan  (mandor)  masih 
          Kota Bekasi                       19,26        19,46              bertahan. 
          Kota Depok                        19,26        19,38               
          Kota Cimahi                       19,00        19,08              Pada  zaman  Jepang  masuk 
          Kota Tasikmalaya                  18,20        18,43 
                                                                            budaya  Jepang,  diantaranya 
          Kota Banjar                       17,91        17,89 
                                                                            adalah persepsi mengenai Geisha. 
          Rata‐rata Propinsi                17,86        17,82 
                                                                            Pada  saat  itu  berkembang  mitos 

71  Data  ini  diambil  dari  makalah  Dr.  Wahyu,  MS  berjudul  Angka  Kematian  Ibu  (AKI)  Dalam  Perspektif  Sosial 
    Budaya, yang disampaikan dalam Workshop Rancang Bangun Percepatan Penurunan AKI di Banjarmasin, 30 
    Agustus 2006.  
72 Data ini diambil dari Laporan bulanan F/I/Kab‐Dal dan Rek.Kab.F/II/KB. 

                                                                                                                     73
                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
perempuan  Asia  Timur  Raya  sebagai  keturunan  Dewi  Matahari.  Jepang  melakukan 
pemupukan  ekonomi  secara  massal  dengan  harga  yang  murah  (involusi  pertanian)  maka 
orang‐orang di Jawa dibayar sangat murah.  Pada saat itu banyak terjadi perkawinan muda 
yang  antara  lain  ditujukan  untuk  memudahkannya  dalam  memperoleh  kesempatan 
menjadi Geisha yang menjanjikan penghasilan yang lebih memadai. 
 
Mitos lainnya yang secara tidak langsung mempengaruhi terjadinya perkawinan usia muda 
adalah  pepatah  yang  mengatakan  “bengkung  ngariung,  bongkok  ngaronyok”,  yang  berarti 
enak atau susah yang penting berkumpul.  Mitos tersebut menyebabkan orang Sunda lebih 
senang  ngariung  (berkumpul)  sehingga  apabila  orang  Sunda  pergi  merantau  keluar 
daerahnya  bukan  disebut  perantau  tetapi  “ulin”  yang  artinya  pada  suatu  saat  ia  akan 
kembali  lagi  ke  kampung  halamannya.    Sebelum  merantau  mereka  harus  menikah  dulu 
dengan memilih isteri atau suami orang sekampung, yang diharapkan akan menjamin dan 
memudahkan mereka pada saat pulang kampung. 
 
Di  samping  itu,  dalam  tradisi  budaya  Sunda  yang  feodalistik  telah  mendorong  lahirnya 
konsepsi feodalistik pula yang terkenal dengan istilah bibit‐bebet‐bobot. Untuk mendapatkan  
bibit‐bebet‐bobot  maka  tidak  jarang  terjadi  perkawinan  usia  muda.  Orang  Sunda  tidak  siap 
kalau tidak berumahtangga. Mitos yang berkembang adalah “pantang jadi jomblo”, sehingga 
pada  saat  datang  kesempatan  pertama  untuk  menikah,  seorang  perempuan  Sunda 
cenderung untuk segera melakukan pernikahan. 
 
Mitos  lainnya  adalah  “pelamar  pertama  adalah  yang  terbaik”,  maka  ketika  lamaran  pertama 
datang  walau  usia  anak  perempuan  saat  itu  masih  dini  tetap  dilangsungkan  pernikahan.  
Biasanya  hal  ini  terkait  dengan  mitos  “pantang  jadi  jomblo”.  Jomblo  adalah  hal  yang 
dianggap aib bagi keluarga. 
 
Selain  itu,  ada  semacam  ketentuan  batasan  usia  yang  paling  ideal  untuk  menikah,  yakni 
untuk  perempuan  berusia  maksimal  tujuh  belas  tahun  dan  pria  sembilan  belas  tahun. 
Umumnya perkawinan terjadi karena dijodohkan oleh orangtua.  
 
Fenomena perkawinan di usia muda juga terjadi dalam budaya masyarakat NTB, sehingga 
memiliki  angka  perkawinan  usia  muda  cukup  tinggi.  Data  statistik  dan  analisa  gender 
Provinsi  NTB  tahun  2004,  menunjukkan  rata‐rata  umur  perkawinan  pertama  berkisar 
antara  15‐19  tahun,  paling  banyak  terjadi  di  Pulau  Lombok  (Lihat  Tabel  5.8).  Maraknya 
perkawinan  usia  muda  dipengaruhi  oleh  berbagai  variabel  seperti  nilai‐nilai  ekonomi, 
sosial, dan budaya 
 




                                                                                                74
                                          RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
                    Tabel 5.8. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur >10  
                                     di Propinsi NTB 2000‐200373 
 
                  Tipe daerah             Usia Pada Saat Perkawinan Pertama                           Jumlah 
                  dan Tahun             10 ‐ 16       17       18        19+ 
                   Perkotaan                                                                               
                      2000               11,81     14,90      13,13     60,15                          100,00 
                      2001                6,34     11,21      14,00     68,45                          100,00 
                      2002                9,94     11,24      15,22     63,59                          100,00 
                      2003               11,06     10,46      13,97     64,51                          100,00 
                   Pedesaan                                                                                
                      2000               13,05     12,120     16,31     58,44                          100,00 
                      2001               10,21      13,38     15,87     60,54                          100,00 
                      2002                9,05       9,29     14,22     67,45                          100,00 
                      2003                8,77      12,11     17,24     61,88                          100,00 
                     Total                                                                                 
                      2000               12,64     13,09      15,27     59,00                          100,00 
                      2001                8,88     12,63      15,23     63,26                          100,00 
                      2002                9,37     10,00      14,58     66,04                          100,00 
                      2003                9,55     11,55      16,12     62,78                          100,00 
 
Salah  satu  yang  ditengarai  ikut  berkontribusi  pada  perkawinan  usia  dini  adalah  mis‐
implementasi  tradisi  perkawinan  yang  disebut  merarik  yang  tumbuh  berkembang  di 
kalangan masyarakat Lombok.74  
 
Konon  merarik  merupakan  tradisi  untuk  menghargai  harkat  dan  martabat  kaum 
perempuan. Seharusnya dalam tradisi merarik perempuan memiliki posisi yang sangat kuat 
untuk menentukan masa depan dan tidak ada paksaan bagi perempuan dalam menentukan 
pilihan. 
         
Dalam  tradisi  merarik  anak  perempuan  diambil  dari  rumah  orangtuanya,  biasanya 
dilakukan pada malam hari, apabila ada yang melanggar, misalnya dilakukan di siang hari 
akan  dikenai  denda  secara  adat.  Beberapa  aturan  adat  harus  dipenuhi,  di  antaranya  yang 
mengambil  harus  orang  lain,  bukan  calon  suami,  serta  sebaiknya  ada  kaum  perempuan 
yang  ikut  dalam  proses  mengambil  yang  akan  menemani  calon  pengantin  sampai  proses 
merarik  selesai.  Perempuan  yang  diambil  tidak  boleh  dibawa  langsung  ke  rumah  calon 
suami,  melainkan  disembunyikan,  atau  dititipkan  di  rumah  orang  lain.  Biasnya  anak 
perempuan yang dilarikan disembunyikan di rumah kerabat pihak laki‐laki atau di rumah 
tokoh masyarakat seperti kepala kampung, kepala desa, dan sebagainya. 
         
Setelah  tiga  hari  peristiwa  melarikan,  dimulai  proses  negosiasi  antara  keluarga  calon 
pengantin  perempuan  dengan  keluarga  calon  pengantin  laki‐laki.  Ini  dilakukan 
berkoordinasi dengan aparat pemerintah desa, yaitu keliang (kini kepala dusun) di tempat 


73     Biro Kesejahteraan Sosial Setda NTB, Tahun 2004 yang diambil dari Laporan Poyek KPKK AUSAID, 2006.   
74       Merarik  merupakan  salah  satu  cara  perkawinan,  di  mana  secara  etimologis  merarik  berasal  dari  kata  arik 
         (adik),  sehingga  secara  terminologi  merarik  memiliki  makna  mengambil  perempuan  untuk  dijadikan  istri 
         yang dalam keseharian suami memanggil istrinya dengan sebutan arik (adik).  
                                                                                                                          75
                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
pihak  laki‐laki  dengan  keliang  di  daerah  asal  calon  pengantin  perempuan.  Tahapan  ini 
disebut mesejati. 
         
Apabila  pihak  orangtua  perempuan  menyetujui,  negosiasi  akan  dilakukan  untuk 
menentukan ‘harga calon pengantin’ dengan pihak yang melarikan (pihak laki‐laki). Setelah 
harga  disetujui,  dilanjutkan  dengan  pelaksanaan  upacara  dan  pesta  untuk  meresmikan 
pernikahan  tersebut.  Sebaliknya  apabila  pihak  orangtua  perempuan  benar‐benar  tidak 
menyetujui  pernikahan  tersebut,  si  anak  perempuan  akan  dibawa  pulang  dan  orangtua 
menolak untuk menegosiasikan ‘harga calon pengantin’ dengan pihak laki‐laki. 
         
Sayangnya  tradisi  merarik  ini  dilakukan  seringkali  tanpa  melalui  pertimbangan  usia. 
Orangtua  akan  lebih  bahagia  apabila  anak  perempuannya  cepat  menikah.  Dalam 
pandangan  masyarakat  setempat,  bagi  anak  perempuan  menikah  jauh  lebih  berharga 
dibandingkan  dengan  apapun  juga,  termasuk  pendidikan.  Hal  ini  diperparah  dengan 
kecenderungan  yang  semakin  menyalahi  makna  sebenarnya  dari  merarik  itu  sendiri. 
Seringkali  terjadi  ‘penculikkan’  terhadap  siswi  yang  sedang  berada  di  sekolah,  di  mana 
belum  tentu  siswi  yang  dilarikan  tersebut  bersedia  dijadikan  istri  oleh  laki‐laki  yang 
membawanya.  Dan  karena  kebiasaan  lokal,  orangtua  pihak  perempuan  enggan 
memperpanjang  persoalan  dan  menerima  tradisi  merarik  yang  dilakukan  pihak  laki‐laki. 
Tidak jarang orangtua perempuan malah dipersalahkan jika mempersoalkan hal itu karena 
dinilai melanggar tradisi. 
         
Maraknya  proses  merarik  yang  kini  diistilahkan  sebagai  selarian  (kawin  lari)  dan  bahkan 
dimaknai secara sederhana menjadi memaling atau mencuri, telah memberikan kontribusi 
cukup  besar  pada  perkawinan  di  mana  usia  perempuan  masih  sangat  muda  dan 
seharusnya masih bersekolah.  
 
Sedangkan  di  Sulawesi  Utara  perkawinan  usia  muda  terjadi  bukan  karena  tradisi, 
melainkan akibat dari ‘kecelakaan’ dalam pergaulan anak muda. Apalagi daerah perkotaan 
di  Sulawesi  Utara  seperti  Manado  terus  berkembang  menjadi  kota  metropolitan,  di  mana 
tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  pergaulan  bebas  di  kalangan  anak‐anak  muda. 
Anak  usia  sekolah  yang  terlanjur  hamil  oleh  orangtuanya  akan  dinikahkan  atau 
digugurkan kandungannya karena dinilai merusak status sosial keluarga. 
 
5.3.1.5 Pandangan Budaya Masyarakat terhadap Ajaran Agama 
 
Hampir di semua daerah, ajaran agama menjadi pedoman bagi masyarakat untuk berpola 
pikir dan berpola perilaku. Misalnya studi Daud (1997) di dalam tradisi masyarakat Banjar, 
Kalimantan Selatan, menunjukkan masih kuat dan kentalnya pengaruh agama, khususnya 
agama  Islam,  sehingga  ajaran  Islam  menjadi  bagian  integral  dari  kebiasaan  masyarakat. 
Ajaran  Islam  telah  menjadi  bagian  dari  kehidupan  keluarga.  Berbagai  kegiatan  ritual 
diambil  dari  ajaran  Islam,  dan  berbagai  kegiatan  ritual  yang  mungkin  asli  masyarakat 
Banjar telah memperoleh isi yang diadopsi dari ajaran Islam.  

Menurut Daud (1997), mungkin hal itu dahulu terjadi sebagai suatu kompromi  Islam sejak 
lama  sudah  menjadi  ciri  masyarakat  Banjar.  Hampir  98  persen  penduduk  Propinsi 
Kalimantan  Selatan  beragama  Islam,  selebihnya  menganut  agama  Kristen,  Hindu,  dan 
Budha.  Dengan  demikian,  masyarakat  Banjar  termasuk  orang‐orang  yang  relatif  taat 
                                                                                               76
                                     RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
melaksanakan  ajaran  agama  sehingga  hampir  dapat  dipastikan  tidak  ada  orang  Banjar, 
yang dewasa atau menjelang dewasa, yang tidak dapat mengerjakan shalat (Daud, 1997). 

Terkait  dengan  kesehatan  reproduksi,  pemahaman  agama  yang  diperoleh  masyarakat 
Banjar  cenderung  konstruktif,  meskipun  untuk  masalah  keluarga  berencana  masih  relatif 
diperdebatkan  sehingga  masih  ada  yang  tidak  membolehkan  membatasi  kelahiran.75 
Pemahaman  agama  dalam  tradisi  Banjar  bahwa  kelahiran  yang  ke‐12  akan  ‘menjamin’ 
masuk  surga,  sehingga  memotivasi  orang  untuk  hamil/melahirkan.  Ini  bisa  menjadi  salah 
satu penghalang keberhasilan program KB. Kepercayaan yang menghubungkan persoalan 
kelahiran dengan surga ini juga terdapat di NTB. Masyarakat NTB, khususnya yang tinggal 
di pedesaan, mempercayai bahwa meninggal pada saat melahirkan akan masuk surga. 

Selain  itu,  dominasi  seksual  laki‐laki  yang  tampak  di  NTB  mendapatkan  legitimasi  dari 
ajaran agama Islam. Pemahaman keagamaan mereka mengumpamakan perempuan sebagai 
‘kebun’ yang dapat digarap kepanpun dan dengan gaya apapun sesuai dengan selera laki‐
laki.  

Pengaruh ajaran agama dalam kehidupan masyarakat juga terjadi di Sumatera Barat yang 
memiliki falsafah hidup, ”Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”.76 Kitabullah adalah 
Al‐Quran  dan  Sunnah  Nabi  yang  merupakan  sumber  ajaran  Islam.  Falsafah  tersebut 
menjadikan ajaran Islam sebagai roh yang sangat mempengaruhi tradisi yang tumbuh dan 
berkembang  di  tengah  masyarakat  Sumatera  Barat.  Masyarakat  setempat  memiliki 
pengetahuan  yang  tumbuh  dari  ajaran  Islam  bahwa  masa  menyusui  ideal  adalah  selama 
dua tahun dan keharusan memuliakan perempuan.77  
 
Di  Jawa  Barat  pemahaman  masyarakat  terhadap  ajaran  agama  Islam  memicu  maraknya 
perkawinan  usia  muda  dan  memiliki  banyak  anak.  Agama  Islam  di  sana  mengemukakan 
pandangan  hidup  fatalistik  (pandangan  teologi  jabariah)  dan  Qodariah.78    Dalam  masyarakat 
Sunda kedua pandangan tersebut sama‐sama dianut, sehingga perkawinan usia muda tetap 
dilakukan  meskipun  terdapat  pertimbangan  “kumaha  engke  dan  engke  kumaha”.  Aspek 
lainnya  yang  menunjang  terhadap  perkawinan  usia  muda  adalah  lemahnya  sistem 
administrasi  dalam  Agama  Islam,  sehingga  terdapat  kelongggaran‐kelonggaran  yang 
memungkinkan terjadinya perkawinan usia muda.  
 
Pemahaman ajaran agama juga menekankan “menikah harus mempunyai anak”, sehingga 
reproduksi  kemudian  menjadi  bagian  penting  dari  suatu  rumah  tangga.    Pemahaman 


75   Berdasarkan wawancara dengan bidan PTT di desa (DBD) di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito 
     Kuala,  yaitu  bidan  Bahriyah  dan  Eka  Yuni,  masih  ada  sebagian  pemahaman    agama  masyarakat  (tokoh 
     masyarakat) yang tidak merestui pembatasan kelahiran (KB). 
76   Sumbar Canangkan Gerakan Kembali ke Surau, Republika, edisi 23 September 2000. 

77   Pandangan  tersebut  diilhami  dari  pengetahuan  yang  bersumber  dari  Al‐Quran  surat  Al‐Baqarah  ayat  233: 

     “Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempunakan 
     penyusuan”.  Selain  itu,  posisi  perempuan  di  Sumbar  juga  dimuliakan  dengan  legitimasi  agama 
     sebagaimana tercantum dalam surat Al‐Ahqaf ayat 15: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat 
     baik kepada ibu bapaknya, ibunya mengandung  dengan susah payah. Mengandung sampai menyapihnya 
     adalah selama 30 bulan”. 
78   Teologi Jabariah bersifat pasif bahkan fatalistik sehingga cenderung pasrah yaitu “kumaha engke” sedangkan 

     “Qadariah” bersifat aktif yaitu “engke kumaha” yang muncul antara lain  dengan pertimbangan  “bibit, bebet, 
     bobot” dalam pemilihan pasangan hidup.   
                                                                                                                  77
                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
tersebut  tidak  ditunjang  oleh  pemahaman  ajaran  lainnya  seperti  “janganlah  engkau 
menurunkan  keturunan  yang  lemah”.    Dengan  demikian,  dalam  pernikahan  usia  muda 
tidak  ada    keinginan  untuk  menunda  proses  reproduksi.  Karena  itu  pemahaman  ajaran 
agama  yang  salah  dapat  menjadi  pemicu  dalam  masyarakat  untuk  melahirkan  pada  usia 
muda  dan  jumlah  anak  yang  dilahirkan  juga  tidak  terkontrol,  sehingga  dapat 
meningkatkan  risiko  kematian  ibu  pada  saat  sedang  hamil  maupun  dalam  proses 
persalinan. 
 
Begitu  pula  dengan  masyarakat  Sulut  di  mana  agama  Kristen,  sebagai  agama  dengan 
pemeluk  mayoritas,  memandang  kehamilan  dan  kelahiran  sebagai  sebuah  karunia  dan 
berkat  Tuhan  bagi  pasangan  suami‐istri.  Sehingga  kehamilan  dan  kelahiran  harus 
disyukuri dan disambut dengan suka‐cita. 
 
Meskipun  ajaran  agama  memberikan  perhatian  dan  posisi  mulia  bagi  kaum  perempuan, 
namun sayangnya para tokoh agama belum sepenuhnya mengeksplorasi dan memberikan 
interpretasi  tentang  proses  persalinan  dari  sisi  keagamaan.  Yang  ada  peran  agama  baru 
pada tahap mendoakan atau mensyukuri karunia Tuhan berupa kehamilan dan persalinan 
melalui  doa‐doa.  Sehingga  perlakuan  dan  perhatian  khusus  terhadap  ibu  hamil  dan 
melahirkan belum diwujudkan dari segi ajaran agama. 
 
Acapkali  ajaran  agama  yang  memuliakan  perempuan  justru  ditafsirkan  untuk 
membelenggu  status  dan  peran  perempuan.  Siti  Fatikah  (2006)  mencontohkan  bagaimana 
masyarakat  Madura  sangat  mengagungkan  perempuan,  tetapi  dalam  pengambilan 
keputusan keluarga tidak pernah dilibatkan.  
 
Begitu  pula  dengan  sejumlah  komunitas  keagamaan  di  Jawa  Timur  yang  memiliki  cara 
pandang tentang kesucian seorang perempuan, dan cara mereka menyikapi terhadap orang 
lain  yang  bukan  mukrim  dalam  beberapa  hal  terkadang  membatasi  ruang  gerak 
perempuan untuk memeriksakan kehamilan.  
           
Masyarakat juga mengenal pola pikiran, sikap dan perilaku ibu hamil yang bersumber dari 
pandangan  masyarakat  terhadap  ajaran  agama  dan  kepercayaan  supranatural.  Meskipun 
sudah  mengenal  adanya  satu  Tuhan  (monoteisme),  tapi  masyarakat  masih  mempercayai 
adanya kekuatan supranatural yang bisa membahayakan ibu hamil dan janin, seperti kasus 
keguguran ada sebagian masyarakat yang mempercayai sebagai perbuatan makhluk halus 
yang mencuri janin dari perut ibu. 
 
Untuk  menghindari  gangguan  mahluk  halus,  masyarakat  di  Sulawesi  Utara  melarang  ibu 
hamil  berjalan  sendirian  ke  kebun  atau  keluar  rumah  pada  malam  hari.  Jika  ia  terpaksa 
harus keluar rumah maka ia harus membawa buah jeruk purut atau sepotong jahe sebagai 
penangkal  angin  jahat  atau  gangguan  makhluk  halus.  Selain  itu,  ibu  hamil  setiap  keluar 
rumah  diharuskan  menutup  kepala  untuk  melindungi  ibu  dan  bayi  yang  dikandung  dari 
gangguan makhluk halus. 
       
Dalam budaya masyarakat Jawa Barat, perempuan hamil tidak boleh menguraikan rambut 
(perempuan  jaman  dulu  umumnya  berambut  pajang),  karena  disenangi  oleh  kuntilanak, 
yaitu  makhluk  yang  diyakini  suka  menggangu  keselamatan  perempuan  hamil.    Agar 
terhindar  dari  ganguan  kuntilanak,  perempuan  hamil  harus  selalu  membawa  panglay  dan 
                                                                                               78
                                RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
gunting,  yang  digantungkan  di  baju  (di  bagian  luar  maupun  dalam),  maksudnya  sebagai 
panyinglar (penolak bala). 
 
Di  Sulawesi  Utara  ibu  hamil  tidak  boleh  menertawakan  atau  mengejek  orang  cacat  agar 
bayi  yang  dikandung  tidak  ikut‐ikutan  cacat.  Pantangan  mengganggu  dan  menyakiti 
hewan  seperti  anjing,  babi,  dan  lain‐lain.  Seorang  ibu  hamil  juga  dilarang  duduk  terlalu 
lama di depan pintu, karena hal ini sebagai penyebab sulitnya proses persalinan. 
 
Cara makan dan etiket seorang ibu hamil pun sangat diperhatikan. Jika ibu makan sambil 
berjalan,  konon  akan  menyebabkan  anaknya  gemar  buang  air  secara  sembarang.  Dalam 
soal  berbusana,  ibu  hamil  pantang  melilitkan  handuk  atau  kain  apa  pun  di  leher.  Hal  ini 
dipercayai akan menyebabkan bayi yang lahir terlilit oleh ususnya sendiri. 
 
Di  Sumatera  Barat,  ibu  hamil  dilarang  melihat,  mendengar  dan  membaca  bacaan  atau 
piranti audio visual (radio, televisi, internet) yang dapat merusak moral dan tatanan hidup. 
Ibu  hamil  dianjurkan  untuk  mendekatkan  diri  kepada  Tuhan  dengan  berperilaku  baik, 
memperbanyak doa dan dzikir. 
 
Ada  juga  pantangan  yang  harus  dihindari  suami  seperti  di  Sulawesi  Utara  dan  Sumatera 
Barat,  yaitu  suami  dari  ibu  hamil  tidak  boleh  menyembelih  hewan,  menangkap  ikan‐ikan 
besar  dan  berdarah  banyak,  dan  menyakiti  orang  lain  selama  menantikan  kedatangan  si 
buah hati.  
 
Jika  ditarik  kesimpulan,  segala  pantangan  dan  keharusan  ini  memiliki  dua  tujuan:  (1) 
bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kesempurnaan bentuk janin. Dengan menghindari 
segala pantangan dan menjalankan segala anjuran diharapkan bayi yang dilahirkan dalam 
kondisi  normal,  tidak  lahir  dengan  cacat  bawaan;  (2)  bertujuan  untuk  mendapatkan 
kelancaran dan keselamatan ibu selama hamil, ketika melahirkan, dan setelah melahirkan. 
 
 
5.3.2 Pemenuhan Hak Reproduksi 
 
5.3.2.1 Kesertaan Masyarakat dalam Keluarga Berencana 
Penyebab kematian ibu melahirkan pada umumnya disebabkan karena perdarahan, infeksi, 
dan  keracunan  kehamilan  dalam  masa  reproduksi.  Keluarga  berencana  mempunyai 
kontribusi yang besar terhadap upaya penurunan angka kematian ibu melahirkan, karena 
KB  secara  langsung  akan  menurunkan  “rate”  wanita  yang  hamil  dan  melahirkan,  dan 
sekaligus  juga  berkontribusi  terhadap  penurunan  “ratio”  kematian  ibu  melalui  kampanye 
Empat Terlalu.  
Data  SDKI  2002‐2003  menunjukkan  gap  keikutsertaan  masyarakat  dalam  ber‐KB.  Secara 
nasional prevalensi kesertaan ber‐KB di Indonesia tercatat sebesar 60,3 persen, namun antar 
provinsi  terjadi  kesenjangan  yang  cukup  besar  dari  hanya  sekitar  35  persen  di  Provinsi 
Nusa Tenggara Timur sampai sebesar  75 persen di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Di  samping  itu,  data  SDKI  2002‐2003  juga  menunjukkan  perbedaan  angka  fertilitas  yang 
cukup  bermakna  antar  status  sosial  dan  ekonomi  masyarakat.  Masyarakat  dengan  status 
sosial‐ekonomi yang baik umumnya mempunyai fertilitas yang lebih rendah dibandingkan 
dengan mereka dengan  status sosial‐ekonomi lebih  rendah.  SDKI  2002‐2003 menunjukkan  
                                                                                                  79
                                RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
angka  kelahiran  total  untuk  masyarakat  miskin  sebesar  3  per  wanita,  sedangkan  untuk 
yang mampu tercatat sebesar 2,2 per wanita.  
 
5.3.2.2 Akses dan Kualitas Pelayanan KB 

Di  samping  kesenjangan  antar  wilayah  dan  sosio‐ekonomi  masyarakat,  indikasi  lain  yang 
menunjukkan gap dalam pemenuhan hak‐hak reproduksi masyarakat adalah masih cukup 
besarnya persentase unmet need, yaitu adanya pasangan usia subur yang sebenarnya tidak 
ingin  punya  anak  lagi,  atau  ingin  menunda  kehamilan  yang  tidak  mempergunakan 
alat/obat kontrasepsi karena berbagai alasan, terutama berkaitan dengan masalah akses dan 
kualitas  pelayanan  KB.  Walaupun  telah  terjadi  penurunan,  angka  unmet  meed  KB  masih 
cukup tinggi, yaitu 9,2 persen pada SDKI 1997 dan menurun menjadi 8,6 persen pada SDKI 
2002‐2003.  Sesuai  sasaran  RPJMN,  pada  tahun  2009  diharapkan  angka  unmet  need  KB  ini 
bisa  ditekan  menjadi  sekitar  6,0  persen.  Sasaran  ini  diharapkan  bisa  dicapai  apabila 
ketersediaan  dan  pelayanan  kontrasepsi  yang  berkualitas  dapat  menjangkau  seluruh 
masyarakat miskin dan rentan sampai ke pelosok‐pelosok tanah air. 

5.3.2.3 Kesetaraan Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi 

Kesertaan  pria  dalam  kesehatan  reproduksi  dan  KB  juga  sangat  penting  dalam  upaya 
penurunan  angka  kematian  ibu  melahirkan.  Upaya‐upaya  menghindari  fenomena  Tiga 
Terlambat (3T), tentu tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab para suami (laki‐laki). Di 
samping itu, kesertaan ber‐KB yang berkontribusi terhadap penurunan angka kematian ibu 
melahirkan juga menuntut tanggung jawab dan partisipasi kaum laki‐laki. Namun, upaya 
untuk meningkatkan kesertaan laki‐laki dalam pemakaian kontrasepsi (seperti kondom dan 
medis  operatif  pria/vasektomi)  nampaknya  belum  menunjukkan  hasil  seperti  yang 
diharapkan.  

Rendahnya  partisispasi  pria  dalam  ber‐KB  ini  antara  lain  disebabkan  kondisi  lingkungan 
sosial budaya masyarakat yang kurang mendukung, kurangnya penerimaan dan akses, dan 
terbatasnya  pilihan  alat/obat  kontrasepsi  untuk  pria.  Oleh  karena  itu,  masih  diperlukan 
upaya  yang  keras  untuk  memperluas  promosi  dan  peningkatan  akses  pelayanan  KB  bagi 
kaum Pria. Berdasarkan data SDKI 2002‐2003 menunjukkan angka kesertaan pria dalam KB 
sangat  rendah,  yaitu  sekitar  1,3  persen,  padahal  sasaran  RPJMN  pada  tahun  2009 
menunjukkan angka kesertaan pria sebesar 4,5 persen. 
 
5.3.3 Akses dan Penggunaan Pelayanan Kesehatan 
 
 Akses terhadap berbagai pelayanan kesehatan di Indonesia masih sangat tergantung pada 
 kondisi geografi dan sarana transportasi yang tersedia. Untuk wilayah‐wilayah perdesaan 
 dan  daerah‐daerah  perbatasan,  akses  terhadap  Puskesmas  lebih  terbatas.  Penempatan 
 bidan  di  desa,  merupakan  salah  satu  upaya  proaktif  yang  dilakukan  untuk  mendekatkan 
 layanan  kesehatan  kepada  masyarakat.  Tetapi,  masih  banyak  masyarakat,  terutama  ibu 
 hamil yang belum bisa mengakses Puskesmas, Polindes dan bidan desa dengan mudah. 
  
 Pada tahun 1999,  21,6 persen penduduk tidak dapat mengakses fasilitas kesehatan, dalam 
 arti  jarak  antara  tempat  tinggal  dengan  fasilitas  kesehatan  masih  cukup  jauh.  Pada  tahun 
 2002,  jumlah  penduduk  yang  tidak  mempunyai  akses  ke  fasilitas  kesehatan  meningkat 

                                                                                                  80
                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
 menjadi 23,1 persen (IHDR 2004).  Sebagian besar penduduk yang tidak mempunyai akses 
 adalah  mereka  yang  tinggal  di  daerah  terpencil  atau  kepulauan  seperti  di  Kalimantan, 
 Sulawesi Selatan,  Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 
  
 Keterbatasan  akses  karena  hambatan  geografi  dan  transportasi  menjadi  salah  satu 
 penyebab  tingginya  persalinan  di  rumah  dan  persalinan  yang  dibantu  oleh  dukun. 
 Persalinan di rumah untuk perkotaan masih cukup tinggi yaitu 39,5 persen, sedangkan di 
 perdesaan mencapai 76,1 persen. 
  
 Di  Kalimantan  Selatan  jumlah  fasilitas  medis  sebenarnya  cukup  memadai  yaitu  dengan 
 adanya 29 rumah sakit, 194 puskesmas, 621 Puskesmas Pembantu, dan  1.312 Polindes.  Di 
 samping itu, selain pelayanan kesehatan di RS, Puskesmas, Pustu dan Polindes juga telah 
 dikembangkan berbagai sarana upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang terdiri 
 dari 3.296 Posyandu, 25 Pos Obat Desa, 80 Pos UKK, 1 buah Balai Laboratorium Kesehatan, 
 1  buah  Balai  Pengawasan  Obat  dan  Makanan,  dan  1  buah  Balai  Teknik  Kesehatan 
 Lingkungan.    
  
 Secara  kuantitatif  fasilitas  yang  tersedia  sudah  cukup  memadai,  tapi  fasilitas  kesehatan 
 tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh penduduk di daerah perkotaan, karena hambatan 
 geografi dan transportasinya lebih kecil. Sedangkan masyarakat miskin, terutama di daerah 
 terisolir, tetap belum bisa menikmati fasilitas medis yang memadai. 
  
 Hal serupa juga terjadi di Sulut. Di beberapa daerah, terutama penduduk yang tinggal di 
 daerah  terisolir  dan  pulau‐pulau  kecil,  peran  dukun  bayi  (mama  biang)  masih  signifikan 
 bagi  ibu  hamil  dan  melahirkan.  Berdasarkan  data  dari  BPS  Manado  tahun  2003  tercatat 
 sebanyak  61,21  persen  dari  persalinan  pertama  dibantu  oleh  tenaga  kesehatan,  dan  67,91 
 persen  persalinan  terakhir  dibantu  oleh  tenaga  kesehatan.  Ini  berarti  masih  ada  sebanyak 
 30 persen lebih persalinan yang tidak dibantu oleh tenaga kesehatan.  
  
 Di  daerah  terisolir  sebenarnya  sudah  ada  fasilitas  kesehatan  seperti  Puskesmas  (baik  di 
 darat  maupun  di  laut),  tapi  seringkali  fasilitas  kesehatan  tersebut  tidak  ada  tenaga 
 kesehatannya.  Hal  ini  disebabkan  karena  bidan  yang  ditempatkan  di  daerah  kepulauan, 
 seperti di pulau Nain tidak betah karena gajinya tidak sesuai dibandingkan dengan risiko 
 bekerja di daerah perairan. Mereka lebih memilih kerja di Manado dengan gaji yang sama 
 tapi fasilitas kehidupannya lebih baik. Sebenarnya mereka bersedia bekerja sebagai tenaga 
 medis di daerah terisolir jika mendapatkan insentif lebih tinggi.   
  
 Pada  umumnya  masyarakat  di  pulau‐pulau  kecil  Sulawesi  Utara  menggunakan  perahu 
 untuk  menjangkau  fasilitas  kesehatan.  Menurut  Alex  J.  Ulaen,  pernah  ada  kejadian  di 
 daerah  Bukide  ada  ibu  yang  melahirkan  di  atas  perahu  dalam  perjalanan  menuju 
 Puskesmas.  Kasus  kematian  ibu  di  Sulawesi  Utara,  sebagian  besar  terjadi  di  daerah 
 terisolir.  Di  pulau  Nain  dalam  kurun  waktu  tahun  1997‐2005  dari  445  kasus  kelahiran 
 terjadi  4  kasus  ibu  meninggal.  Satu  orang  meninggal  akibat  susah  melahirkan  dan  tiga 
 orang meninggal akibat pendarahan.  
 
5.4      Faktor Dasar 
 
5.4.1 Keterbatasan Pengetahuan 
                                                                                                 81
                             RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
 
Tingkat  pengetahuan  masyarakat  akan  memberikan  pengaruh  terhadap  praktek‐praktek 
perlindungan dan perilaku dalam keluarga, serta penghormatan masyarakat terhadap hak‐
hak  kesehatan  reproduksi.  Pada  umumnya  sumber  pengetahuan  utama  tentang  praktek‐
praktek  yang  menguntungkan  bagi  penurunan  AKI  berasal  dari  pendidikan  formal  di 
sekolah,  maupun  pengetahuan  yang  diperoleh  dari  interaksi  masyarakat  dengan  sistem 
kesehatan  modern  dan  tradisional  seperti  penyuluhan  dan  kampanye.  Sumber 
pengetahuan  lain  yang  sangat  kuat  pengaruhnya  terhadap  pengetahuan  yang  terkait 
dengan  kematian  ibu  barasal  dari  praktek‐praktek  budaya  tradisional  dan  keyakinan 
spiritual termasuk interprestasi terhadap ajaran agama. 
 
  
5.4.1.1 Pengetahuan dan Budaya Kesehatan Reproduksi  
             
Hubungan  pendidikan  perempuan  dan  kesehatan  reproduksi  tercermin  pada  kualitas 
kesehatan  keluarga.  Perempuan  dengan  pendidikan  yang  lebih  baik  bukan  saja  mampu 
meningkatkan  posisi  tawar  dalam  keluarga  sehingga  dapat  terlibat  penuh  dalam  proses 
pengambilan  keputusan  dalam  setiap  urusan  keluarga,  melainkan  juga  dapat  lebih 
memahami  berbagai  permasalahan  seksualitas  dan  reproduksi.  Lingkungan  sekolah  jelas 
memberi  pelajaran  berharga  bagi  setiap  remaja  perempuan  untuk  mengenali  masalah‐
masalah  sekitar  hubungan  antarjenis  kelamin,  seksualitas,  perkawinan,  tanggung  jawab 
berkeluarga,  dan  masalah‐masalah  kesehatan  reproduksi  pada  umumnya.  Remaja 
perempuan  biasanya  belajar  memahami  masalah  seksualitas  dan  reproduksi  dengan  cara 
mengamati  perilaku  orang  dewasa,  bertanya  pada  teman  sebaya,  saudara  kandung,  atau 
orangtua.  Bahkan  mereka  mendapat  informasi  dan  pengetahuan  mengenai  kesehatan 
reproduksi dari media massa (elektronik dan cetak). 
          
Sumber‐sumber  pengetahuan  mengenai  kesehatan  reproduksi  memang  beraneka  ragam. 
Namun, mengingat masalah ini sangat penting dan sensitif, maka perlu pengajaran formal 
di  sekolah  sebagai  sumber  informasi  yang  akurat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan. 
Beberapa studi menunjukkan, pendidikan kesehatan reproduksi yang diberikan di sekolah 
berpengaruh  pada  pencegahan  sexual  intercourse  bagi  yang  bukan  pasangan  resmi  dan 
penggunaan  alat  kontrasepsi  untuk  menunda  kehamilan.  Pendidikan  formal  di  sekolah 
jelas  berpengaruh  pada  kesadaran  perempuan  dalam  memelihara  kesehatan  reproduksi, 
bahkan tercermin pula pada kesadaran dalam mengikuti program KB dan pemakaian alat 
kontrasepsi seperti terlihat pada tabel di bawah ini.  
           
     Tabel 5.9. Persentase Wanita Pernah Kawin yang Pernah Menggunakan/Memakai 
                 Alat/Cara KB Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2004 
  Ijazah Tertinggi yang
                          Sumbar    Jabar     Jatim     NTB      Kalsel    Sulut   Indonesia
         Dimiliki
Tidak punya ijazah SD     34.85     49.36    52.20     63.41     53.44    54.44      50.50
Ijazah SD/MI              49.90     71.27    69.80     71.36     70.87    73.60      66.93
Ijazah SMP/MTs            57.91     73.55    73.72     68.25     81.41    73.17      69.44
Ijazah SM +               63.88     74.73    73.30     76.20     79.16    79.38      70.23
Rata-Rata                 50.72     67.41    66.61     69.36     69.17    71.46      64.21         
Sumber: SDKI 2002‐2003 
 

                                                                                             82
                                                                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
Tabel di atas dengan jelas menggambarkan, semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan 
yang  pernah  kawin,  semakin  tinggi  pula  persentase  penggunaan  dan  pemakaian  alat/cara 
KB. Demikian pula, rata‐rata lama sekolah berpengaruh pada tinggi‐rendahnya pemakaian 
alat  KB  di  kalangan  perempuan  usia  produktif.  Perempuan  yang  lama  di  dalam  sistem 
persekolahan cenderung aktif menggunakan alat KB seperti terlihat pada gambar di bawah 
ini.  
 
  Gambar. 5.12. Rata‐rata Lama Sekolah Penduduk Perempuan dan Persentase Perempuan 
       Usia Produktif yang Sedang Menggunakan/Memakai Alat/Cara KB, Tahun 2004 
                                                 
                                             90.0
    % Wanita Usia Produktif yang Sedang KB




                                             85.0

                                                                                           Lampung


                                             80.0                                                     Sumsel
                                                                      Kalbar                                               Riau


                                             75.0
                                                                                                       Malut
                                                                                                      Gorontalo


                                             70.0




                                             65.0
                                                 4.50   5.00   5.50            6.00       6.50       7.00         7.50   8.00      8.50   9.00   9.50   10.00
                                                                                      Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Perempuan (Tahun)



                                                                                                
Sumber: SDKI 2002‐2003 
 
Pendidikan  kesehatan  reproduksi  juga  memainkan  peranan  signifikan  dalam 
menumbuhkan  kesadaran  kaum  perempuan  dalam  memahami  masalah‐masalah  utama 
yang  terkait  dengan  kehamilan  dan  persalinan.  Mengetahui  masalah‐masalah  yang 
dihadapi  selama  masa  kehamilan  bermakna  penting  untuk  mengantisipasi  proses 
persalinan,  agar  dapat  berjalan  lancar  dan  menjamin  kesehatan  serta  keselamatan  ibu 
dalam melahirkan. Beragam masalah menjadi topik bahasan di kalangan perempuan hamil 
yang  sangat  penting  untuk  diketahui,  misalnya  tempat  persalinan,  transportasi,  penolong 
persalinan,  biaya  persalinan,  dan  donor  darah.  Tingkat  pendidikan  perempuan  sangat 
menentukan  tingkat  pemahaman  mereka  atas  masalah‐masalah  yang  muncul.  Semakin 
tinggi  tingkat  pendidikan  perempuan,  semakin  luas  pula  cakupan  masalah  yang 
dipahaminya seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
 




                                                                                                                                                                83
                                RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
    Tabel 5.10. Persentase Perempuan yang Mempunyai Anak Lahir Hidup Terakhir  
dalam Lima Tahun Sebelum Survei yang Membicarakan Topik Tertentu Selama Kehamilan 
                     dan Tingkat Pendidikan Perempuan, 2002‐2003  
                                            
                                                                                                Tidak Ada
 Tingkat Pendidikan  Tempat                    Penolong                 Donor     Salah Satu
                               Transportasi                Pembayaran                              yang
         Ibu        Persalinan                Persalinan                Darah       Topik
                                                                                               Dibicarakan

Tidak sekolah          38,5        16,1         38,9          36,2       2,4        48,7          51,3
Tidak Tamat SD         49,8        24,2         54,4          49,8       4,4        63,8          36,2
Tamat SD               58,8        32,1         61,1          58,9       6,2        71,7          28,3
Tidak Tamat SMP        69,0        41,5         69,7          66,2       7,9        78,5          21,5
SMP +                  79,5        52,3         76,9          69,6      13,8        84,5          15,5
Jumlah                 64,1        37,5         65,1          60,9       8,1        74,3          25,7
                                                                                                 
Sumber: SDKI 2002‐2003 
         
Demikian  pula kaum  perempuan yang  berpendidikan tinggi, bila mereka hamil,  memiliki 
kesadaran  untuk  memeriksakan  kehamilannya  ke  tenaga  kesehatan,  misalnya,  dokter 
umum, dokter kandungan, atau bidan/perawat. Bagi perempuan hamil, pemeriksaan secara 
rutin  pada  masa  kehamilan  tentu  saja  sangat  penting  untuk  mengetahui,  memonitor,  dan 
menjaga kesehatan bukan saja bagi dirinya sendiri, melainkan juga bagi anak yang berada 
di  dalam  kandungnya.  Perempuan  yang  berpendidikan  SMP  ke  atas  memeriksakan 
kehamilan  ke  tenaga  kesehatan  seperti  dokter  kandungan  dan  bidan/perawat,  masing‐
masing sebanyak 27,4 persen dan 69,4 persen.  
 
Memang,  perempuan  yang  berpendidikan  rendah  (tidak  tamat  SD)  juga  menjalani 
pemeriksaan  kehamilan  di  bidan/perawat  yakni  sebanyak  77,4  persen.  Namun,  penting 
dicatat pula bahwa di antara mereka masih ada sebanyak 28,3 persen (termasuk yang tidak 
bersekolah), yang  sama sekali  tidak  memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan  seperti 
terlihat  pada  tabel  di  bawah  ini.  Padahal,  mengetahui  status  kesehatan  perempuan  hamil 
sangat  membantu  memudahkan  proses  persalinan  sekaligus  menjalani  persalinan  dengan 
sehat dan selamat.  
 
 
       Tabel 5.11. Persentase Perempuan yang Mempunyai Anak Lahir Hidup Terakhir  
          dalam Lima Tahun Sebelum Survei Menurut Tenaga Pemeriksa Kehamilan  
                           dan Tingkat Pendidikan Perempuan, 2002‐2003 
                                           Perawat/
 Tingkat Pendidikan   Dokter     Dokter                     Dukun/       Tidak       Tidak
                                         Bidan/ Bidan                                             Jumlah
         Ibu          Umum     Kandungan                    Lainnya     Periksa    Terjawab
                                            di Desa
Tidak sekolah          1,7        0,8        67,6             11,9       17,9         0,1          100,0
Tidak Tamat SD         0,6         1,6          77,4          9,7        10,4         0,4          100,0
Tamat SD               1,0        2,3           88,1          4,1        4,4          0,2          100,0
Tidak Tamat SMP        1,8         6,4          87,4          1,9        2,3          0,2          100,0
SMP +                  2,0        27,4          69,4          0,5        0,4          0,3          100,0
Jumlah                 1,4         9,6          80,5          3,9        4,4          0,2
                                                                                                   100,0
Sumber: SDKI 2002‐2003 
 
Tingkat  pendidikan  perempuan  juga  menentukan  preferensi  dalam  memilih  tenaga 
penolong  persalinan.  Pendidikan  menjadikan  kaum  perempuan  dapat  mengetahui  dan 

                                                                                                         84
                                   RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
mampu membedakan di antara tenaga‐tenaga penolong persalinan yang memiliki keahlian 
di bidangnya. Atas dasar pengetahuan tersebut, kaum perempuan dapat memilih penolong 
persalinan  yang  memiliki  keahlian,  misalnya  dokter  umum,  dokter  kandungan, 
bidan/perawat,  atau  dukun.  Perempuan  yang  berpendidikan  setingkat  SMP  ke  atas  lebih 
memilih  penolong  persalinan  dokter  kandungan  dan  bidan/perawat,  masing‐masing  25,5 
persen dan 67,3 persen.  
 
Perbedaan persentase pilihan di antara dua tenaga penolong persalinan ini memang sangat 
mencolok,  yang  mungkin  disebabkan  oleh  kemampuan  ekonomi  keluarga.  Ongkos 
persalinan  yang  ditangani  oleh  dokter  kandungan  yang  memiliki  keahlian  khusus,  tentu 
saja  jauh  lebih  mahal  dibandingkan  dengan  ongkos  persalinan  yang  ditangani  oleh 
bidan/perawat.  Perbandingan  terbalik  ditemukan  pada  perempuan  yang  berpendidikan 
rendah  (tidak  tamat  SD),  yang  lebih  memilih  ditolong  dukun  yakni  sebanyak  56,1  persen 
ketimbang ditolong bidan/perawat yakni sebanyak 36,6 persen, apalagi dokter kandungan 
yang  hanya  2,9  persen.  Pilihan  kaum  perempuan  pada  tenaga  penolong  persalinan  dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini. 
 
       Tabel 5.12. Persentase Perempuan yang Mempunyai Anak Lahir Hidup Terakhir  
  dalam Lima Tahun Sebelum Survei Menurut Penolong Persalinan Berkualifikasi Tertinggi 
                        dan Tingkat Pendidikan Perempuan, 2002‐2003  
                                           Perawat/                 Sanak
 Tingkat Pendidikan   Dokter     Dokter                 Dukun/                            Tidak
                                         Bidan/ Bidan             Keluarga/ Tidak ada              Jumlah
         Ibu          Umum     Kandungan                Lainnya                         Terjawab
                                            di Desa                lainnya
Tidak sekolah          2,5        0,4        29,5        59,9        5,7       0,7        1,4      100,0
Tidak Tamat SD         0,6        2,9        36,6        56,1       2,1        0,5        1,2      100,0
Tamat SD               0,5        3,7        51,1        42,7       1,3        0,3        0,4      100,0
Tidak Tamat SMP        0,6        8,1        66,1        22,8       1,1        0,1        1,1      100,0
SMP +                  1,0       25,5        67,3         5,4       0,2        0,1        0,5      100,0
Jumlah                 0,8       10,2        55,3        31,5       1,3        0,3        0,8      100,0
                                                                                                  
Sumber: SDKI 2002‐2003 
 
Sejalan  dengan  hal  itu,  rata‐rata  lama  sekolah  juga  menentukan  kuatnya  preferensi  kaum 
perempuan  dalam  memilih  dan  menentukan  tenaga  penolong  persalinan.  Semakin 
bertambah  rata‐rata  lama  sekolah  penduduk  perempuan,  semakin  tinggi  pula  persentase 
pilihan  pada tenaga penolong kesehatan bila menjalani proses persalinan. Sebagai  contoh, 
rata‐rata  lama  sekolah  penduduk  perempuan  di  Provinsi  Sumatra  Barat  sudah  hampir  8 
tahun,  sementara  persentase  persalinan  yang  ditolong  tenaga  kesehatan  sebanyak  88 
persen. Bandingkan dengan rata‐rata lama sekolah penduduk perempuan di Provinsi Nusa 
Tenggara  Barat  yang  baru  mencapai  5,8  tahun,  sedangkan  persentase  persalinan  yang 
ditolong  tenaga  kesehatan  sekitar  59  persen  saja  seperti  dapat  dibaca  pada  gambar  di 
bawah ini.  
 




                                                                                                       85
                                                                                                              RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
      Gambar 5.13. Rata‐rata Lama Sekolah Penduduk Perempuan dan Persentase Persalinan  
                       yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan, Tahun 2002 
                                                          1 0 0 .0

                                                                                                                                                                                                                                            Ja k a r ta
                                                                                                                                                    B a li
                                                           9 0 .0                                                                                                      Y o g ya
                                                                                                                                                                                    S u m b a r
                                                                                                                                                                                  K a ltim   S u m u t



           % P E R S A LI N A N O LE H T E N A G A K ES
                                                                                                                                                                        A ce h               R ia u
                                                           8 0 .0
                                                                                                                    Ja te n g                                   B e n g k u lu
                                                                                                         J a tim
                                                                                                                             K a ls e l          Ja m b i
                                                                                                                 La m p u n g                     S u m s e l
                                                           7 0 .0
                                                                                                                                                                K a lte n g

                                                                                                                                                         S u lte n g
                                                                                                                                             Ja b a r
                                                           6 0 .0
                                                                            Ir j a          N T B                            S u ls e l                            B a n te n
                                                                                                                                             G o r o n ta lo

                                                                                                        K a lb a r

                                                           5 0 .0
                                                                                                      N T T
                                                                                                                      M a lu k u


                                                           4 0 .0                                   M a lu k u    U ta r a



                                                           3 0 .0
                                                                     4 .5            5 .0      5 .5                6 .0               6 .5              7 .0            7 .5            8 .0             8 .5           9 .0         9 .5            1 0 .0

                                                                                                                                                                                                                R A T A -R A T A   LA M A   S E K O LA H      (T a h u n )



                                                                                               
 
   Sumber: SDKI 2002‐2003 
 
Dalam perspektif budaya, masyarakat memiliki konsep pengetahuan reproduksi tersendiri. 
Bagi  kalangan  masyarakat  tertentu,  kehamilan  dan  persalinan  bukan  sekadar  peristiwa 
untuk melanjutkan keturunan, tapi juga pertaruhan status sosial. Misalkan di ranah budaya 
Sulawesi  Utara  memiliki  dua  konsep  budaya  tentang  kehamilan,  yaitu  So  Baisi  dan  So 
Cilaka.  Kehamilan  didefinisikan  So  Baisi  manakala  kehamilan  tersebut  diinginkan  oleh 
anggota  keluarga  (wanted  pregnancy).  Dengan  demikian,  ibu  hamil  dan  janin  yang 
dikandung akan dirawat secara baik oleh keluarga karena kehamilannya tidak mencoreng 
status sosial keluarga. 
 
Sedangkan  kehamilan  didefinisikan  So  Cilaka  manakala  kehamilan  tersebut  tidak 
diinginkan  (unwanted  pregnancy)  seperti  hamil  karena  “kecelakaan”,  perselingkuhan,  atau 
KB yang gagal sedangkan anaknya sudah banyak. Kehamilan dengan definisi So Cilaka ini 
tidak  mendapat  dukungan  dari  keluarga  karena  dinilai  akan  mencoreng  status  sosial 
keluarga, sehingga acapkali ibu dan janinnya tidak dirawat dengan baik. 
 
Bagi  warga  kaum bangsawan (menak) di Lombok, Nusa Tenggara Barat  (NTB), kehamilan 
merupakan  proses  mendapatkan  keturunan  untuk  melanjutkan  gelar  dan  status 
kebangsawanan.  Sedangkan  bagi  warga  kelompok  rakyat  biasa  (jajarkarang),  anak  yang 
dilahirkan bisa menjadi tangga sosial (social elevator) untuk meningkatkan status apabila ia 
nanti menikah dengan keturunan menak yang status sosialnya lebih tinggi.79 
 
Di  satu  pihak  masyarakat  menginginkan  kehamilan  yang  tidak  mencoreng  nama  baik 
keluarga,  tapi  di  lain  pihak  masih  banyak  masyarakat  yang  kurang  memberi  perhatian 
serius  terhadap  ibu  hamil,  misalnya  masyarakat  lebih  memperhatikan  acara  pesta 
perkawinan ketimbang perhatiannya terhadap penyambutan kelahiran bayi. 
 



79      Lihat Sari Pratiwi, Pandangan Budaya dalam Sistem Perawatan Bayi di Pulau Lombok, dalam Meutia F. Swasono, 
        Kehamilan, Kelahiran, Perawatan Ibu dan Bayi dalam Konteks Budaya, Penerbit Universitas Indonesia, 1998, hal. 
        238.  
                                                                                                                                                                                                                                                                             86
                                         RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
Di  daerah  NTB  perempuan  hamil  dan  melahirkan  dianggap  sebagai  peristiwa  biasa  yang 
merupakan  bagian  dari  siklus  kehidupan.  Anggapan  tersebut  mengakibatkan  perhatian 
keluarga,  lingkungan  sekitar,  dan  ibu  hamil  sendiri  terhadap  kehamilan  dan  persalinan 
tidak  terlalu  signifikan  perbedaannya.  Bahkan  seorang  suami  akan  tetap  bekerja 
sebagaimana biasanya, ketika istrinya sedang mempertaruhkan nyawa di saat melahirkan. 
Hal serupa juga terjadi di Sulawesi Utara. Antropolog Universitas Samratulangi, Alex John 
Ulaen,  mengungkapkan  masyarakat  Sulawesi  Utara  khususnya  Manado  memiliki  tradisi 
pesta  mewah  di  saat  perkawinan  tetapi  tidak  demikian  dalam  menghadapi  istrinya  yang 
hendak melahirkan.80 
 
Pengetahuan budaya reproduksi masyarakat Sulut menjelaskan bahwa siklus kehamilan itu 
ditandai oleh beberapa fase. Setiap fase diberi nama sesuai dengan ciri‐cirinya, yakni pada 
saat janin berusia dua bulan, tiga bulan, dan empat bulan. Pada fase‐fase ini, sebutan yang 
digunakan adalah misalnya, ”sudah sebesar buah jeruk purut” untuk menyebut janin usia 
dua  bulan,  ”sudah  dapat  dirasakan  oleh  telapak  tangan”  untuk  menyebut  janin  usia  tiga 
bulan, atau ”sudah mulai berdenyut” untuk menyebut janin usia empat bulan. Pada bulan 
kelima,  fase  itu  mereka  sebut  dengan  ”sudah  manusia”  atau  taumatate.  Pada  bulan 
kedelapan  dan  kesembilan,  seorang  dukun  beranak  (mama  biang)  yang  sudah 
berpengalaman telah dapat menerka, apakah janin itu laki‐laki atau perempuan.81 
 
Selain pengetahuan tentang siklus kehamilan, beberapa daerah juga memiliki pengetahuan 
budaya tentang proses persalinan. Di Kalimantan Selatan, jika memang telah tampak tanda‐
tanda akan melahirkan, maka akan memanggil bidan atau dukun. Tidak ketinggalan juga, 
suami  menghubungi  seorang  alim  untuk  mendapatkan  banyu  pilusur,  yaitu  air  yang 
dibacakan doa padanya untuk diminumkan kepada si perempuan yang tengah melahirkan 
itu agar kelahiran berjalan lancar dan selamat.82  

Persiapan  dalam  melahirkan  meliputi:  menyediakan  piduduk  (tikar,  upih,  dan  lain‐lain), 
cermin, buah jeruk nipis, bawang tunggal, daun jeringau, dan lain‐lain, di dekat ibu hamil 
berbaring atau di bawah bantal. Kadang‐kadang di dekat tempat tidur ibu hamil diletakkan 
pula kitab surah yasin. Barang‐barang itu, diletakkan seterusnya dekat kepala bayi sampai 
ia  berumur  40  hari.  Semua  tindakan  itu  konon  demi  menjaga  ibu  agar  terhindar  dari 
gangguan  makhluk‐makhluk  halus.  Katanya,  setiap  perempuan  yang  akan  melahirkan 
dianggap sangat mudah terserang dari gangguan kuyang dan hantu beranak (Daud, 1997) 

Dalam proses membantu kelahiran, bidan dibantu tiga perempuan tua, dua orang berada di 
kiri  kanan  ibu  hamil  dan  seorang  lagi  di  arah  kepala.  Sementara,  bidan  sendiri  berada  di 


80   ”Untuk  mengadakan  pesta  perkawinan masyarakat  rela  menyewa restoran  nyiur  melambai  jutaan  rupiah, 
     tapi  begitu  giliran  melahirkan  anak,  untuk  pergi  ke  rumah  sakit  saja  dinaikkan  angkot,  lantas  tawar‐
     menawar harga dengan bidan,” (Wawancara dengan Alex J. Ulaen, 5 September 2006).   
81   Alex John Ulaen, Pantangan  Bagi Perempuan Hamil dan  Perawatan Persalinan di Kepulauan Sangihe dan 

     Talaud, Sulawesi Utara, dalam Meutia F. Swasono, Kehamilan, Kelahiran, Perawatan Ibu dan Bayi dalam Konteks 
     Budaya, Penerbit Universitas Indonesia, 1998, hal 122. 
82     Tradisi  ini  masih  berkembang  sampai  saat  ini  sebagaimana  diungkapkan  oleh  beberapa  bidan  kampung 
        (paraji)    di  Kecamatan  Rantau  Badauh  Kabupaten  Barito  Kuala,  yaitu:  Ibu  Piun,  Ibu  Hj.  Puna,  dan  Ibu 
        Jumantan.  Ketiga  paraji  tersebut  merupakan  warga  asli  Banjar  yang  rata‐rata  telah  membantu  persalinan 
        selama  20  –  30  tahun,  dan  Ibu  Wakinem  yang  merupakan  paraji  di  perkampungan  transmigran  Jawa  di 
        Barito Kuala. 

                                                                                                                        87
                                         RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
dekat kaki, karena dialah yang harus menyambut datangnya bayi. Para perempuan lainnya, 
melakukan  tugas  berdasarkan  instruksi  bidan,  yaitu  antara  lain  menekan  perut  ibu  hamil 
untuk mempercepat proses kelahiran  

Bayi yang baru lahir segera dipotong tali pusatnya dan dimandikan oleh bidan, di‐bedong, 
lalu ayah bayi atau kakeknya atau orang lain yang dianggap tua untuk mengazankan bayi 
yang  telah  dibersihkan.  Setelah  itu  bayi  dibaringkan  di  atas  lapik  yang  telah  disiapkan. 
Kemudian,  baru  giliran  ibu  yang  melahirkan  dibersihkan  oleh  bidan.  Setelah  bersih  dan 
berganti pakaian, ibu dipindahkan ke tempat tidur yang telah dipersiapkan sebelumnya.  

Selanjutnya, perhatian bidan beralih pada tembuni. Tembuni dibersihkan, dicampur dengan 
garam,  dibungkus  dengan  kain  putih,  lalu  dimasukkan  ke  dalam  kapit,  dan  diserahkan 
kepada ayah bayi untuk ditanam. Kemudian, bidan melakukan upacara tapung tawar, yaitu 
menghamburkan beras kunyit dan memercikkan minyak likat boboreh kepada ibu dan bayi. 
Sementara,  di  dapur  terdapat  kesibukan  mempersiapkan  bubur  untuk  selamatan. 
Undangan terbatas  pada beberapa  orang  pria  tetangga dekat  dan seorang alim yang akan 
membacakan doa selamat, ditambah dengan para perempuan yang memang sudah hadir di 
sana.  

Selama  40  hari  sesudah  melahirkan,  si  ibu  harus  tidur  setengah  duduk.  Keharusan  tidur 
setengah duduk, konon dimaksudkan untuk menjaga agar darah keluar selama nifas, tidak 
naik  ke  kepala,  yang  berakibat  dapat  membawa  sakit  atau  kematian.  Selama  itu  pula, 
perutnya harus diikat dengan setagen panjang, memakai gurita. Pada waktu‐waktu tertentu 
si ibu harus minum jamu yang dipersiapkan sendiri atau oleh bidan. Makanan pun masih 
terbatas,  dan  makanan  seperti  cabe  dan  makanan  yang  bersantan  masih  dilarang.  Semua 
makanan tidak boleh digoreng, tapi harus dibakar. Kebiasaan tidur siang dan keluar rumah 
pada  siang  hari  dilarang.  Barulah  setelah  bayi  berumur  3  bulan,  si  ibu  boleh  berangsur‐
angsur memakan makanan yang terlarang.  

Pengetahuan  budaya  reproduksi  masyarakat  Kalsel  ini  merupakan  sebuah  kearifan  lokal 
yang  secara  ringkas  dapat  disebutkan  sebagai  berikut:  (1)  persalinan  selalu  melibatkan 
“perempuan  tua/tetangga”  yang  akan  memperkuat  spirit  dalam  melahirkan,  sehingga 
terjadi  kecenderungan  kelahiran  lebih  banyak  di  rumah  oleh  bidan;  (2)  adanya  dukungan 
yang  kuat  dari  sang  suami  ketika  mau  melahirkan,  blusur;  (3)  adanya  persiapan  khusus 
dalam  melahirkan;  (4)  adanya  tradisi  untuk  menghindarkan  ibu  keluar  rumah  setelah 
melahirkan sebelum 3 bulan; (5) adanya tradisi bedong yang dapat menjaga bayi yang baru 
lahir. 

Dalam  proses  kehamilan  pun  sudah  berkembang  tradisi  unik  di  Kalimantan  Selatan, 
seperti: (1) tradisi 7 bulanan untuk ‘membekali’ ibu yang akan melahirkan agar lebih siap, 
sehingga  lebih  memudahkan  dalam  proses  kelahiran  (sugestif);  (2)  tradisi  mandi  “gayah” 
untuk kelahiran yang ganjil; (3) memberikan bayu pelungsur.83 



83      Menurut Ibu Piun, salah seorang paraji di Kecamatan Rantau Baud Barito Kuala,  bayu pelungsur adalah air 
        putih  yang  telah  diberikan  do’a‐do’a  oleh  tokoh  agama  sebagai  penawar  bagi  Ibu  yang  akan  melahirkan. 
        Sampai  saat  ini  masih  biasa  dipakai  disamping  adanya  doa’‐do’a  khusus  yang  dibacakan  paraji  saat 
        membantu persalinan.  

                                                                                                                       88
                                       RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
Dalam  tradisi  masyarakat  Sunda,  pengetahuan  tentang  reproduksi  sudah  ada  dan  cukup 
berkembang.  Namun  sebagian  masyarakat  Sunda  masih  berpandangan  bahwa 
membicarakan  masalah  reproduksi  secara  terbuka  dinilai  tabu.  Setiap  perempuan  Sunda 
sejak kecil sudah ditanamkan pandangan bahwa ibu dan neneknya merupakan orang yang 
paling  memahami  tentang  masalah  kehamilan  dan  persalinan  dibandingkan  dengan 
anggota  keluarga  yang  lain.    Karena  itu  mereka  juga  merupakan  orang  yang  selalu 
mengambil keputusan mengenai saat yang tepat untuk mulai mencari bantuan perawatan 
kehamilan,  kemudian  juga  mencari  pertolongan  persalinan.    Hal  ini  kadang‐kadang 
menjadi  penyebab  keterlambatan  mengakses  pelayanan  medis  yang  dapat  berakibat  pada 
kematian ibu dan bayi.84   
  
 
5.4.1.2 Pendidikan Kesehatan Reproduksi 
 
Pendidikan  yang  lebih  tinggi  penting  bagi  kaum  perempuan  agar  mereka  dapat 
memperoleh  pengetahuan  yang  lebih  banyak  lagi  mengenai  seluk  beluk  kesehatan 
reproduksi.  Pengetahuan  mengenai  kesehatan  reproduksi  ini  sangat  penting  bagi  setiap 
perempuan untuk memperoleh pemahaman mengenai fungsi‐fungsi organ reproduksi dan 
kehidupan  seksual  yang  sehat,  sehingga  mereka  dapat  menjalani  kehidupan  sebagai 
perempuan dewasa secara sehat pula. Pemahaman mengenai masalah ini dapat mencegah 
kehamilan yang tidak diinginkan (unwanted pregnancy), yang dalam banyak hal membawa 
akibat  buruk  pada  kaum  perempuan,  misalnya,  aborsi  yang  bisa  menyebabkan  kematian. 
Pengenalan pendidikan kesehatan reproduksi di kalangan remaja perempuan yang berada 
di sistem persekolahan,  yang lazim  disebut  pendidikan sebaya (peer education), dipandang 
sangat  efektif  untuk  mengembangkan  jaringan  di  kelompok  tersebut,  sehingga  mencapai 
critical  mass  yang  sangat  penting  dalam  mendukung  akselerasi  program  pendidikan 
kesehatan reproduksi. 
Pendidikan  kesehatan  reproduksi  perlu  diberikan  sejak  dini  kepada  peserta  didik  baik 
melalui  jalur  formal  maupun  nonformal,  karena  dianggap  sebagai  wahana  strategis  dan 
medium  paling  efektif  untuk  menyebar‐luaskan  pengetahuan  mengenai  tema  penting  ini. 
Pendidikan kesehatan reproduksi diberikan sejalan dengan tahapan pertumbuhan fisik dan 
psikis anak (the stages of child development), yang secara siklikal tumbuh‐kembang menginjak 
masa  remaja  dan  kemudian  menjadi  orang  dewasa.  Dalam  masa‐masa  pertumbuhan  ini, 
setiap anak perlu memperoleh pemahaman yang baik mengenai perubahan fisik dan psikis, 
yang  ditandai  antara  lain  oleh  mulai  berfungsinya  organ‐organ  biologis,  munculnya  daya 
tarik  pada  lawan  jenis,  serta  berkembangnya  emosi  dan  kepribadian.  Dalam  menghadapi 
masa  pertumbuhan  dan  peralihan  ini,  setiap  anak  perlu  mendapat  arahan  yang  benar 
mengenai  cara  mengontrol  emosi  dan  mengendalikan  dorongan  seksual,  agar  anak  tidak 
mengambil  jalan  yang  tidak  sesuai  dengan  ajaran  agama  atau  melanggar  prinsip‐prinsip 
moral dan etika dalam kehidupan masyarakat.  
Berbagai  observasi  menunjukkan,  perilaku  menyimpang  di  kalangan  remaja  seperti 
pergaulan  bebas,  hubungan  seks  di  luar  nikah,  perkosaan,  dan  aborsi  dalam  banyak  hal 
disebabkan  oleh  ketiadaan  bimbingan  dan  arahan  baik  di  sekolah  maupun  di  rumah 
mengenai masalah‐masalah yang berkaitan dengan kehidupan anak remaja. Dalam konteks 

84      Lihat  makalah  “Pandangan  dan  Perilaku  Ibu  Selama  Kehamilan  dan  Pengaruhnya  Pada  Kematian  Bayi  di 
        Desa Jalancagak, Subang Jawa Barat” ditulis oleh Vita Priantina Dewi Sukandi, hal 148   

                                                                                                                  89
                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
inilah  pendidikan  kesehatan  reproduksi  sangat  relevan  dan  memainkan  peranan  penting, 
untuk menjawab masalah‐masalah yang menjadi perhatian anak remaja. 
 
Pendidikan  kesehatan  reproduksi  diberikan  pada  anak‐anak  usia  sekolah  baik  di  jalur 
formal (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA) maupun jalur nonformal (Paket A, Paket B, 
dan  Paket  C).  Berdasarkan  Kurikulum  1994,  pendidikan  kesehatan  reproduksi  diberikan 
kepada  siswa  SD/MI  di  kelas  V,  yang  terintegrasi  ke  dalam  mata  pelajaran  yang  relevan, 
antara  lain,  Pendidikan  Jasmani  dan  Kesehatan  (Penjaskes)  dalam  sub‐pokok  bahasan 
“Prinsip‐prinsip  Kesehatan  Reproduksi,  Kehidupan  Berkeluarga,  Kependudukan  dan 
Keluarga  Berencana.”  Sedangkan  menurut  Kurikulum  2004,  pendidikan  kesehatan 
reproduksi  diberikan  mulai  dari  jenjang  SD/MI,  SMP/MTs,  sampai  SMA/MA,  yang 
disisipkan ke dalam mata pelajaran Sains untuk jenjang  SD/MI dan SMP/MTs, serta mata 
pelajaran Biologi untuk jenjang SMA/MA. 
Secara umum, hal‐hal yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi 
dapat dirujuk pada mata pelajaran tertentu di setiap jenjang pendidikan sebagai berikut:    
 (1) Mata pelajaran Sains pada SD dan MI 
         Pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada manusia 
         Perubahan fisik tubuh laki‐laki dan perempuan pada masa pubertas 
         Menjaga kebersihan pribadi 
 (2) Mata pelajaran Sains pada SMP dan MTs 
         Tahap‐tahap perkembangan (balita, remaja, dewasa, manula) 
         Ciri‐ciri remaja yang mengalami pubertas 
         Proses reproduksi (tumbuhan, hewan, manusia) 
         HIV/AIDS dan penyakit lain yang berhubungan dengan sistem 
      reproduksi  
  (3) Mata pelajaran Biologi pada SMA/MA 
         Sistem  Reproduksi  Manusia  (menstruasi,  fertilisasi,  kehamilan,  kesehatan 
           reproduksi, ASI) 
  
 Seperti  telah  dikemukakan  bahwa  pendidikan  kesehatan  reproduksi  merujuk  pada 
 Kurikulum 2004 dan materi pelajarannya diintegrasikan ke dalam beberapa mata pelajaran 
 yang relevan seperti Biologi, Penjaskes, Bimbingan dan Penyuluhan, dan Agama. Adapun 
 materi  dan  pokok‐pokok  bahasan  pendidikan  kesehatan  reproduksi  dapat  dirinci  sebagai 
 berikut: 
          
(1) Pertumbuhan dan Perkembangan Remaja 
         Pengenalan perubahan fisik 
         Perkembangan mental dan emosional 
(2) Perkembangan Seksual Remaja 
         Haid,  meliputi  organ  reproduksi,  proses  terjadinya  haid,  haid  normal,  keluhan 
         umum pada masa haid, dan gangguan haid 
         Mimpi basah 
         Perkembangan perilaku seksual 
         Meningkatnya perhatian pada lawan jenis 
         Masturbasi 
  (3) Gizi Remaja 

                                                                                                90
                           RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
       Kondisi remaja yang dipengaruhi gizi 
       Dampak pola makan remaja 
       Faktor yang perlu diperhatikan uuntuk mendapatkan gizi yang cukup 
       Masalah gizi yang sering terjadi pada remaja 
(4) Latihan Fisik dan Rekreasi 
       Pengertian latihan fisik dan rekreasi 
       Keluhan akibat kurang bergerak 
       Latihan fisik yang benar 
       Latihan fisik dan olah raga untuk remaja 
       Latihan fisik pada masa haid 
       Manfaat rekreasi 
       Bentuk kegiatan rekreasi 
(5) Rokok, Minuman Keras, dan Narkoba 
       Rokok,  meliputi bahan‐bahan yang berbahaya pada asap rokok, penyakit/gangguan 
       akibat rokok, dan tindakan pencegahan 
       Minuman keras dan beralkohol, meliputi bahaya alcohol dan tindakan pencegahan 
       Penyalahgunaan  Narkoba,  meliputi  pengertian  narkoba,  bahaya  penyalahgunaan 
       narkoba, pencegahan penyalahgunaan narkoba 
       Kaitan penyalahgunaan narkoba, rokok, dan alkohol dengan kesehatan reproduksi  
       Membentengi diri dari bahaya narkoba, rokok, dan alkohol. 
(6) Pendidikan Pra‐Nikah 
       Agama dan perkawinan/pernikahan 
       Etika bergaul antar‐remaja 
       Bahaya kehamilan di luar nikah 
       Cara‐cara menanggulangi penyimpangan seksual 
(7) Kebersihan Organ Reproduksi 
       Alasan perlunya menjaga organ reproduksi 
       Menjaga kebersihan alat kelamin perempuan 
       Penggunaan bahan kimia 
(8) Perilaku Seksual Berisiko 
       Seksualitas dan perilaku seksual 
       Perilaku seksual berisiko 
(9) Pergaulan Bebas 
       Batasan pergaulan bebas 
       Akibat dan bahaya pergaulan bebas 
       Berpacaran di masa remaja 
(10) IMS dan HIV/AIDS 
       Pengertian IMS dan HIV/AIDS 
       Cara penularan 
       Cara pencegahan 
(11) Pelecehan Seksual 
       Pengertian 
       Contoh tindakan pelecehan seksual 
       Keselamatan diri dari perkosaan 
       Tindakan yang perlu dilakukan korban perkosaan 
(12) Membangun Keluarga Sejahtera 
       Apa yang dimaksud dengan keluarga 
       Mewujudkan keluarga sejahtera 
                                                                                     91
                              RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
       Keluarga Berencana 
       Pendidikan keluarga sejahtera di sekolah 
(13)   Kehamilan dan Persalinan 
       Masa subur 
       Proses terjadinya kehamilan 
       Tanda‐tanda kehamilan 
       Pemeliharaan kesehatan selama kehamilan 
       Tanda‐tanda akan melahirkan 
       Pemeliharaan kesehatan sesudah melahirkan 
(14)   Hak‐hak Reproduksi 
       Hak  memutuskan  berapa  jumlah  anak  serta  pengaturan  waktu  dan  jarak  untuk 
       memunyai anak 
       Hak  mengontrol  kehidupan  seksualitas  dan  kesehatan  reproduksi,  bebas  dari 
       paksaan, kekerasan, dan diskriminasi 
       Hak memilih pasangan dan menempuh kehidupan perkawinan 
       Hak  memperoleh  informasi  mengenai  hal‐hal  yang  berkaitan  dengan  kehidupan 
       seksualitas dan perkawinan  
 
 
5.4.1.3 Pendidik, Metode, dan Pendekatan dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi 
 
Satu  faktor  penting  yang  menentukan  efektivitas  dan  keberhasilan  dalam  pendidikan 
kesehatan reproduksi adalah pendidik. Untuk itu, pendidik, dalam jumlah yang cukup dan 
kualitas yang baik, di bidang mata pelajaran yang relevan harus dipastikan tersedia. Tentu, 
setiap  pendidik  harus  mempunyai  pengetahuan  yang  memadai  mengenai  materi 
pendidikan  kesehatan  reproduksi  dan  memiliki  kecakapan  serta  kepercayaan  diri  dalam 
menyampaikan materi pelajaran seperti termuat dalam kurikulum. Pemanfaatan peralatan 
audio‐visual  juga  penting  untuk  memudahkan  dalam  penyampaian  detail  informasi  dan 
pengetahuan  mengenai,  misalnya,  anatomi  tubuh  manusia,  fungsi  setiap  organ  biologis, 
atau  elemen‐elemen  yang  saling  berpengaruh  dalam  struktur  organ  dan  tubuh  manusia. 
Hal‐hal  demikian  penting  diperhatikan  sebagai  bagian  dari  proses  pemahaman  ilmiah, 
mengingat  bagi  sebagian  masyarakat  pendidikan  kesehatan  reproduksi  masih  dianggap 
tabu karena menyentuh masalah‐masalah yang sensitif. 
Dalam  perspektif  demikian,  metode  dan  pendekatan  dalam  pendidikan  kesehatan 
reproduksi  menjadi  penting  diperhatikan  dan  harus  dipilih  secara  tepat.  Pilihan  metode 
dan  cara  penyampaian  materi  bukan  saja  akan  menentukan  tingkat  keberhasilan  dalam 
pembelajaran, melainkan juga penerimaan pelajaran pendidikan kesehatan reproduksi bagi 
anak‐anak usia sekolah. Untuk itu, pendidik dituntut lebih kreatif dalam mengembangkan 
metode dan pendekatan dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menerima dan 
memahami materi dan pesan moral dalam pendidikan kesehatan reproduksi. Pendidik bisa 
saja  menggunakan  metode  pembelajaran  secara  bervariasi  seperti  ceramah,  tanya  jawab, 
diskusi,  bermain  peran,  dan  simulasi.  Namun,  pendidik  bisa  pula  menerapkan  metode 
yang disebut expanding community approach, yakni mengajak peserta didik belajar ke pusat‐
pusat layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, atau poned di mana  mereka bisa 
memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai masalah‐masalah kesehatan reproduksi.  
Metode  dan  pendekatan  ini  tentu  sejalan  dengan  program  yang  diadakan  di  pusat‐pusat 
layanan kesehatan tersebut, karena di rumah sakit, puskesmas, atau poned dibuka layanan 
                                                                                             92
                                  RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
bimbingan  dan  penyuluhan  untuk  remaja  putri  mengenai  masalah‐masalah  di  seputar 
kesehatan  reproduksi. Jika kombinasi kedua metode  dan  pendekatan ini diterapakan  atau 
dijalankan  secara  bersamaan,  maka  akan  terjalin  sinergis  sehingga  proses  pendidikan 
kesehatan reproduksi bisa menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.  
Hal  ini  penting,  mengingat  banyak  pihak  yang  terlibat  dan  berpartisipasi  dalam  layanan 
pendidikan  kesehatan  reproduksi  yakni  sekolah,  dinas  pendidikan,  dinas  kesehatan, 
BKKBN,  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM),  dan  pihak‐hak  lain  seperti  tokoh  agama, 
tokoh masyarakat, pakar seksologi, dan tenaga penyuluh HIV/AIDS  (lihat tabel di bawah).  
   Tabel 5.13. Lembaga yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan  
                          Pendidikan Kesehatan Reproduksi 
                                             
                                                       Jawaban                     Jumlah
 No.            Instansi/Lembaga
                                           Ya       %     Tdk/Kosong       %      Responden
  1        Sekolah yang bersangkutan       43      82,69       9          17,31       52
  2        Dinas Pendidikan                22      42,31      30          57,69       52
  3        Dinas Kesehatan                 30      57,69      22          42,31       52
  4        LSM                             16      30,77      36          69,23       52
  5        BKKBN                           23      44,23      29          55,77       52
  6        Lainnya                          0                  0

Lainnya :
  1 Tokoh agama/dai
  2 Komite Sekolah
  3 Pakar Seksiologi
  4 Dokter
  5 Penyuluh Pemberantasan Narkoba & HIV/AIDS
  6 Dosen
  7 Organisasi profesi                                                                         
             
Pilihan  metode  yang  tepat  dimaksudkan  untuk  menepis  persepsi  keliru  dan  salah  paham 
bahwa  pendidikan  kesehatan  reproduksi  berasosiasi  dengan  pornografi  dan  vulgarisme, 
sehingga  muncul resistensi di sebagian kalangan (orang  tua, masyarakat).  Dengan  pilihan 
metode  dan  pendekatan  yang  tepat,  maka  masalah‐masalah  sensitif  dalam  pendidikan 
kesehatan  reproduksi  bisa  dikemas  menjadi  masalah  ilmiah.  Dalam  perspektif  demikian, 
ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memperlancar proses pendidikan kesehatan 
reproduksi, antara lain, sebagai berikut:    
      a.    Pengembangan modul dan bahan belajar; 
      b.    Pengembangan teknik pengajaran dan model pembelajaran; 
      c.    Pengadaan alat bantu atau peraga pendidikan; dan 
      d.    Penyiapan  ketenagaan  (pendidik,  guru  BP,  guru  agama,  dan  tenaga  kependidikan 
            yang  lain)  melalui  pelatihan  untuk  pelatih  (training  for  trainer,  TOT)  secara 
            bertahap. 
 
 
5.4.2 Status Perempuan  
 
Salah  satu  permasalahan  dasar  dalam  upaya  penurunan  kematian  ibu,  adalah  adalah 
lemahnya posisi perempuan termasuk hiraki dalam pengambilan keputusan dalam rumah 
tangga. Berbagai keputusan dalam rumah tangga masih didominasi oleh bapak atau suami. 

                                                                                                  93
                                RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
Laki‐laki  cenderung  lebih  didahulukan  daripada  perempuan,  apakah  itu  di  bidang 
pendidikan, konsumsi makanan, dan dalam kesehatan. Apabila, ada salah seorang anggota 
rumah  tangga  yang  sakit  termasuk  si  ibu,  maka  pengobatannya  harus  menunggu 
keputusan  laki‐laki.  Porsi  makanan  laki‐laki  selalu  lebih  banyak  dan  lebih  berkualitas 
ketimbang  untuk  perempuan.  Anak  laki‐laki  didorong  bersekolah  setinggi  mungkin, 
sementara  anak  perempuan  cukup  sekadar  bisa  membaca  dan  menulis,  dan  seterusnya 
diharapkan membantu pekerjaan ibu di rumah  sebelum dikawinkan.  

Beban  kerja  si  ibu  juga  cukup  berat.  Di  samping  harus  mengurus  rumah  tangga,  dalam 
banyak  kasus  perempuan  juga  harus  mencari  nafkah  untuk  menutupi  kekurangan 
pendapatan  rumah  tangga.  Dengan  demikian,  waktu  kerja  perempuan  lebih  panjang. 
Perempuan bekerja sekitar 12 sampai 16 jam per hari, sedangkan laki‐laki sekitar 8‐12 jam 
per hari. Konsumsi pangan yang terbatas dan ditambah beban kerja yang lebih banyak dan 
panjang daripada laki‐laki, mengakibatkan kondisi fisik perempuan menjadi sangat rentan. 
Ketika  hamil,  perempuan  memerlukan  banyak  masukan  makanan  yang  bergizi  serta 
sedapat mungkin mengurangi beban kerjanya menjadi sangat berisiko, baik untuk dirinya 
maupun untuk anak yang ada dalam kandungannya. 
 
       
5.4.2.1 Taraf Pendidikan Perempuan 
           
Pendidikan  memainkan  peranan  penting  dalam  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia. 
Pendidikan  yang  berkualitas  bukan  saja  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  suatu 
bangsa  dan  menjadi  instrumen  untuk  memutus  mata  rantai  kemiskinan,  melainkan  juga 
menjadi  faktor  penentu  terwujudnya  pembangunan  berkelanjutan.  Karena  itu,  akses 
pendidikan seharusnya dapat dinikmati secara merata oleh semua kelompok masyarakat.  
Di  negara‐negara  sedang  berkembang,  penduduk  laki‐laki  umumnya  memperoleh 
kesempatan  yang  lebih  luas  untuk  bersekolah  daripada  penduduk  perempuan.  Berbagai 
laporan menunjukkan, kesempatan pendidikan bagi perempuan relatif terbatas karena  tiga 
alasan.  Pertama,  kurang  memberi  manfaat  ekonomi  bagi  keluarga  karena  pada  umumnya 
anak  laki‐laki  yang  menjadi  tulang  punggung  keluarga,  sementara  anak  perempuan  pada 
akhirnya akan menikah dan meninggalkan orang tua, sehingga tidak bisa menjadi tempat 
untuk  bergantung.  Kedua,  biaya  pendidikan  yang  relatif  mahal  sehingga  bagi  keluarga 
miskin  biasanya  lebih  mengutamakan  anak  laki‐laki  untuk  bersekolah  ketimbang  anak 
perempuan.  Ketiga,  norma  dan  nilai  budaya  tradisional  yang  memandang  perempuan 
hanya  akan  menjalankan  fungsi  dan  peran  domestik  sebagai  pengurus  rumah  tangga, 
sehingga dianggap tidak perlu memperoleh pendidikan sampai jenjang paling tinggi. 
Bagi masyarakat modern, pandangan di kalangan masyarakat tradisional di atas jelas tidak 
memiliki  dasar  argumentasi  yang  kuat.  Pendidikan  bagi  penduduk  perempuan  justru 
memberi manfaat yang jauh lebih besar bukan saja bagi anggota keluarga, tetapi juga bagi 
segenap warga masyarakat. Dengan pendidikan yang baik terutama bila sampai ke jenjang 
paling  tinggi,  kaum  perempuan  akan  memiliki  kesempatan  untuk  mengembangkan  diri, 
memperluas  peran  di  sektor  modern  (tanpa  harus  meninggalkan  peran  tradisional  yang 
berkaitan dengan urusan domestik), dan mengubah kehidupan yang bertujuan melakukan 
pemberdayaan. Tidak berlebihan bila International Conference on Population and Development 
(ICPD) 2004, menyatakan ”Education is one of the most important means of empowering women 
with the knowledge, skills, and self‐confidence necessary to participate in the development process.”  
                                                                                                   94
                                       RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
Perempuan yang berpendidikan tinggi berpengaruh signifikan pada peningkatan kesehatan 
anak  dan  penurunan  angka  kematian  bayi.  Pendidikan  bagi  kaum  perempuan  akan 
memberi  manfaat  besar  bagi  upaya  meningkatkan  derajat  kesehatan  ibu  dan  anak, 
menurunkan  tingkat  kelahiran,  dan  mendorong  terciptanya  kesejahteraan  keluarga. 
Dengan demikian, perempuan yang terlahir dari keluarga kecil dengan jumlah anak sedikit 
mempunyai  peluang  lebih  besar  untuk  bisa  menikmati  pendidikan  dan  dapat  lebih  lama 
bersekolah.  
Beberapa  studi  di  negara‐negara  berkembang  menunjukkan,  anak‐anak  yang  mempunyai 
ibu  dengan  bekal  pendidikan  lima  tahun  saja  pada  jenjang  sekolah  dasar,  berpeluang  40 
persen untuk bisa hidup di atas usia lima tahun85. Di sini tampak jelas betapa pengalaman 
mengenyam pendidikan dasar pun berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup manusia. 
Bahkan  lebih  khusus  lagi,  semakin  tingggi  jenjang  pendidikan  seseorang  akan  semakin 
panjang  umur  harapan  hidupnya.  Pendidikan  yang  bermutu  akan  membuat  seseorang 
menjadi lebih paham mengenai masalah‐masalah kesehatan dan mampu menjaga kualitas 
hidup sesuai dengan standar kesehatan.  
Data  Susenas  2003  dengan  jelas  memperlihatkan  kaitan  pendidikan  dengan  usia  harapan 
hidup seperti tampak pada gambar di bawah ini. 
                                                  
            Gambar 5.14. Rata‐rata Lama Sekolah dan Umur Harapan Hidup, Tahun 2002 




                                                                                            
         
Gambar di atas menunjukkan, rata‐rata lama sekolah di Indonesia cukup bervariasi antara 
satu  daerah  dengan  daerah  yang  lain.  Di  Provinsi  DKI  Jakarta,  rata‐rata  lama  sekolah 
sekitar  10,4  tahun,  yang  paralel  dengan  tingginya  usia  harapan  hidup  yakni  mencapai  72 
tahun.  Sementara  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB),  rata‐rata  lama  sekolah  baru 
mencapai sekitar 5,8 tahun yang sekaligus merefleksikan masih rendahnya  umur harapan 
hidup yakni 59 tahun. 
 
Menyadari  betapa  kuatnya  pengaruh  pendidikan  pada  peningkatan  kualitas  hidup,  maka 
keberhasilan dalam menyediakan layanan pendidikan bagi segenap warga negara menjadi 
sangat penting. Pencapaian pembangunan pendidikan dapat dilihat dari tingkat partisipasi 
pendidikan, antara lain, angka partisipasi sekolah (APS). Data Susenas 2004 menunjukkan, 
secara  nasional  APS  penduduk  perempuan  berusia  7‐12  tahun,  13‐15  tahun,  dan  16‐18 

85    Development for International Developement [DFID], Education, September 2005 
                                                                                               95
                                  RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
tahun  berturut‐turut  adalah  96,92  persen,  83,97  persen,  dan  52,97  persen  seperti  terlihat 
pada  tabel  di  bawah.  Partisipasi  pendidikan  penduduk  kelompok  umur  pertama  relatif 
tinggi,  namun  cenderung  mengalami  penurunan  pada  penduduk  kelompok  umur  kedua 
dan ketiga.  
           
     Tabel 5.14. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7‐12, 13‐15, dan 16‐18 Tahun  
                                 Menurut Jenis Kelamin, 2004 
                                 7 - 12 Tahun                 13 - 15 Tahun            16 - 18 Tahun
       Provinsi
                             L          P    L+P          L        P      L+P      L        P     L+P

Sum atera Barat          96,70      97,56   97,11   85,87        91,56   88,73   61,52    71,27   66,41
Jawa Barat               96,63      96,38   96,50   77,64        78,72   78,16   46,98    42,82   45,08
Jawa Tim ur              97,04      97,85   97,43   83,77        85,56   84,63   54,26    51,16   52,80
Nusa Tenggara Barat      94,95      94,38   94,67   77,60        75,35   76,47   49,46    45,35   47,26
Kalim antan Selatan      96,20      97,17   96,68   78,11        78,97   78,56   48,60    46,37   47,52
Sulawesi Utara           96,28      97,14   96,68   83,58        87,49   85,41   56,75    64,77   60,70
Indonesia                96,62      96,92   96,77   83,05        83,97   83,49   53,94    52,97
                                                                                                  53,48
Sumber: Susenas 2004 
 
Indikator  lain  adalah  angka  partisipasi  kasar  (APK).  APK  penduduk  perempuan  pada 
jenjang  SD/MI,  SMP/MTs,  dan  SMA/MA/SMK  masing‐masing  mencapai  106,71  persen, 
83,20 persen, dan 53,47 persen seperti terlihat pada tabel berikut.   
        
     Tabel 5.15. Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK  
                                 Menurut Jenis Kelamin, 2004 
                                  SD/MI                        SMP/MTs                 SMA/MA/SMK
      Provinsi
                         L          P       L+P       L            P     L+P       L        P     L+P

Sumatera Barat        106,38 106,97 106,66          85,75        91,83   88,80   60,77    69,83   65,32
Jawa Barat            105,29 104,02 104,67          73,85        76,64   75,19   49,94    42,23   46,42
Jawa Timur            108,09 107,48 107,79          82,61        87,11   84,77   56,20    51,04   53,77
Nusa Tenggara Barat   103,50 101,86 102,69          70,86        76,16   73,51   52,17    43,42   47,49
Kalimantan Selatan    107,66 106,46 107,07          78,61        79,93   79,30   42,25    44,34   43,27
Sulawesi Utara        105,23 106,58 105,87          92,08        89,32   90,79   63,88    74,35   69,03
Indonesia             107,53 106,71 107,13          81,34        83,20   82,24   55,21    53,47   54,38
Sumber: Susenas 2004 
 
Jika  diamati  secara  seksama,  partisipasi  pendidikan  antara  perempuan  dan  laki‐laki 
sebenarnya  tidak  berselisih  terlampau  jauh,  yaitu  hanya  kurang  dari  dua  persen.  Pada 
jenjang  SMP/MTs,  partisipasi  pendidikan  penduduk  perempuan  bahkan  lebih  tinggi  1,83 
persen, meskipun pada jenjang SMA/MA/SMK lebih rendah 1,74 persen. Berdasarkan data 
ini,  baik  laki‐laki  maupun  perempuan  memiliki  kesempatan  yang  sama  dalam  mendapat 
akses  pendidikan,  sehingga  kesetaraan  gender  dalam  pembangunan  pendidikan  relatif 
telah terpenuhi. 
 
Meskipun tidak bersifat langsung,  pendidikan  memberi kontribusi  pada tinggi‐rendahnya 
tingkat kematian ibu melahirkan. Pendidikan yang baik, antara lain, tercermin pada angka 
partisipasi  dan  rata‐rata  lama  sekolah,  akan  memberi  peluang  bagi  setiap  remaja 
perempuan  untuk  memperoleh  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  sangat  bermanfaat 
sebagai  bekal  untuk  menyongsong  kehidupan  berumah‐tangga.  Bila  kaum  perempuan 
lebih  lama  berada  di  dalam  sistem  persekolahan  untuk  menempuh  pendidikan,  mereka 

                                                                                                       96
                              RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
bukan saja dapat memperluas wawasan, meningkatkan pengetahuan, dan mengembangkan 
berbagai  jenis  keterampilan,  melainkan  juga  dapat  menunda  pernikahan  dini  dan 
mencegah kehamilan di usia muda.  
Menurut  berbagai  studi,  kehamilan  di  usia  muda  merupakan  salah  satu  penyebab  utama 
tingginya  angka  kematian  ibu.  Sebab  hamil  di  usia  muda,  dengan  asumsi  organ‐organ 
reproduksi  belum  siap  sepenuhnya,  sangat  potensial  berpengaruh  pada  kurang  lancarnya 
proses  persalinan,  sehingga  membawa  dampak  pada  kesehatan  dan  keselamatan  ibu. 
Penting  pula ditekankan,  semakin tinggi  remaja  perempuan mencapai  jenjang  pendidikan 
akan semakin lama mereka berada di dalam sistem persekolahan, sehingga dapat menunda 
usia  perkawinan  sampai  umur  tertentu  yang  dianggap  mencukupi.  Dengan  demikian, 
pendidikan  yang  baik  sangat  penting  untuk  membantu  kaum  perempuan  dalam 
mempersiapkan  diri,  baik  secara  fisik  maupun  psikologis,  untuk  menghadapi  masa 
perkawinan  dan  membina  biduk  rumah  tangga,  sehingga  mereka  dapat  menjalani  tugas‐
tugas  kodrati  sebagai  perempuan  yakni  hamil,  melahirkan,  dan  menyusui  dengan  lebih 
baik.  
Secara  nasional,  rata‐rata  usia  perkawinan  pertama  penduduk  perempuan  adalah  19,5 
tahun, namun bila dilihat menurut provinsi kondisinya bervariasi. Di Provinsi Jawa Timur, 
misalnya, penduduk perempuan yang berpendidikan sampai jenjang perguruan tinggi (PT) 
memasuki  masa  perkawinan  pada  umur  24,4  tahun,  sedangkan  mereka  yang 
berpendidikan  hanya  setingkat  SD/MI  saja  usia  perkawinan  pertamanya  18,3  tahun.  Hal 
yang sama juga terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, usia perkawinan pertama penduduk 
perempuan yang berpendidikan PT dan SD/MI masing‐masing 23,7 tahun dan 18,3 tahun. 
Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai penduduk perempuan, 
semakin  tua  pula  usia  pertama  perkawinan  mereka  seperti  dapat  dilihat  pada  tabel  di 
bawah ini.  
                                             
     Tabel 5.16.  Usia Menikah Pertama Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun ke Atas  
                       Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2004 
  Ijazah Tertinggi yang
                          Sumbar    Jabar     Jatim      NTB      Kalsel    Sulut   Indonesia
         Dimiliki
Tidak punya ijazah SD     18.37     16.93     17.37     19.22     17.61     20.61     18.16
Ijazah SD/MI              19.22     17.95     18.28     19.41     18.31     20.62     18.80
Ijazah SMP/MTs            20.13     19.31     19.33     19.64     18.91     20.95     19.79
Ijazah SMA/MA/SMK         22.60     21.73     21.93     21.67     21.25     22.20     22.04
Ijazah PT                 25.40     24.41     24.41     24.30     23.78     23.92     24.59
Rata-Rata                 20.19     18.62     18.94     19.89     18.80     21.23     19.55
                                                                                                             
Sumber: SDKI 2002‐2003 
Tidak  diragukan  lagi  bahwa  pendidikan  mempunyai  peranan  penting  dalam 
menumbuhkan  kesadaran  kaum  perempuan  mengenai  pentingnya  mengetahui  masalah‐
masalah kesehatan. Tingkat pendidikan jelas  berpengaruh  pada sikap  dan tindakan  kaum 
perempuan dalam menghadapi masalah‐masalah kesehatan. Bila menemui atau mengalami 
suatu  masalah,  dengan  pengetahuan  dan  informasi  yang  diperoleh  melalui  pendidikan, 
kaum perempuan mengetahui tindakan apa yang harus diambil, misalnya, pergi berobat ke 
pusat  layanan  kesehatan.  Mereka  juga  mengetahui  dan  menyadari  ragam  masalah  yang 
menjadi  hambatan  dan  kendala  dalam  memperoleh  layanan  kesehatan,  antara  lain, 

                                                                                              97
                                       RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
bagaimana  mendapat  uang  untuk  berobat,  jarah  tempuh  ke  tempat  berobat,  angkutan  ke 
tempat  berobat,  dan  beberapa  lagi  yang  lain  (lihat  tabel  di  bawah).  Dengan  kemampuan 
memahami  masalah,  tentu  akan  memudahkan  bagi  mereka  untuk  menentukan  langkah‐
langkah selanjutnya yang harus diambil. 
 
            Tabel 5.17. Persentase Perempuan Pernah Kawin yang Melaporkan  
     Bahwa Mereka Mempunyai Masalah dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  
             bagi Mereka ketika Sakit Menurut Tingkat Pendidikan, 2002‐2003  
                                        Masalah Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
                                                                                                          Salah
     Tingkat Pendidikan    Tahu                                              Angkutan Tidak Kuatir tidak
                                     Memperoleh Memperoleh        Jarak ke                                satu
         Perempuan        kemana                                                ke    berani ada tenaga
                                      ijin untuk uang untuk        tempat                                masalah
                           harus                                              tempat   pergi  pemeriksa
                                        berobat    berobat        berobat
                          berobat                                             berobat sendiri   wanita
Tidak sekolah                7,5         5,5          37,8         20,5        19,3    13,5      6,4      46,1
Tidak Tamat SD               5,4         5,6          31,6         16,3        15,8    10,6      7,1      40,0
Tamat SD                     4,5         4,2          26,5         13,9        12,7     8,3      5,4      34,2
Tidak Tamat SMP              4,3         4,4          19,2          9,8        8,7      6,9      5,7      28,1
SMP +                        2,7         2,5          9,8           5,2        4,7      6,5      4,4      19,1
Jumlah                       4,5         4,2          23,7         12,4        11,5     8,6      5,7      32,1
                                                                                                                    
Sumber: SDKI 2002‐2003 
 
 
5.4.2.2 Status Sosial Ekonomi Perempuan 

Beberapa  hasil  kajian  menemukan,  bahwa  kematian  ibu  di  negara  kita  dialami  sebagian 
besar  oleh  ibu‐ibu  yang  hidup  dalam  kemiskinan,  baik  di  daerah  perdesaan  maupun  di 
perkotaan.  Kemiskinan  memberi  peluang  bagi  ibu  untuk  mengalami  perdarahan  ketika 
proses  persalinan  terjadi,  dan  bila  perdarahan  itu  terlambat  ditangani  maka  kematianlah 
yang akan dihadapi.  

Walaupun begitu di beberapa negara yang sebagian besar penduduknya miskin, seperti Sri 
Lanka, Costa Rica dan Kerala (negara bagian India), AKI  bisa ditekan menjadi lebih rendah 
di bawah 100 per 100.000 kelahiran hidup. Salah satu faktor yang mendukung penurunan 
kematian  ibu  di  ketiga  negara  tersebut  adalah  posisi  perempuan  dalam  pengambilan 
keputusan  yang  cukup  besar.  Perempuan  dan  laki‐laki  memiliki  status  dan  peran  yang 
relatif  sejajar,  dalam  arti  perempuan  pun  bisa  mengambil  keputusan  strategis  untuk 
kepentingan  dirinya  sendiri  maupun  keluarganya.  Di  bidang  pendidikan,  tidak  nampak 
ada  diskriminasi.  Anak  perempuan  juga  disekolahkan  sama  dengan  anak  laki‐laki. 
Demikian  pula  dalam  penyediaan  konsumsi  pokok,  porsi,  jenis,  dan  mutu  makanan 
perempuan  sama  denga  laki‐laki.  Dalam  hal  kesehatan  perempuan  juga  dilayani  sama 
seperti laki‐laki, kalau sakit secepatnya diobati.86 

Status ekonomi juga berpengaruh pada kualitas konsumsi pangan keluarga. Dalam konteks 
inilah  kemiskinan  berkorelasi  dengan  kondisi  kesehatan  dan  gizi  yang  rendah.  Orang‐
orang  miskin,  bagaimanapun,  kurang  mampu  menyediakan  ragam  dan  kualitas  makanan 
yang  bergizi,  bahkan  kerap  kali  jumlahnya  juga  kurang  sebagaimana  dapat  dilihat  dalam 



86   Pikiran Rakyat, 21 April 2003 – Kartini dan Kematian Ibu. 

                                                                                                              98
                                         RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
Gambar  5.15.  Gambar  tersebut  menunjukkan  bahwa  pola  konsumsi  pangan  masyarakat 
miskin  lebih  banyak  sumber  karbohidrat,  berbeda  dengan  masyarakat  kaya  yang  pola 
konsumsinya didominasi oleh sumber protein. 

          Gambar 5.15. Pengeluaran Rata-rata Rumahtangga per Bulan Menurut Kelompok
                               Pengeluaran Rumah Tangga, 2004

            2.000.000


            1.500.000


            1.000.000


              500.000


                       0
                             Quintile 1       Quintile 2        Quintile 3       Quintile 4       Quintile 5

                                         Rata‐rata pengeluaran bukan makanan sebulan
                                         Rata‐rata pengeluaran makanan sebulan




Rata‐rata pengeluaran untuk pangan sangat berbeda antara keluarga miskin dan keluarga 
kaya. Pada tahun 2004 rata‐rata pengeluaran pangan kelompok termiskin (quintile 1) hanya 
sekitar  Rp.  337,2  ribu  jauh  lebih  rendah  dari  pengeluaran  kelompok  terkaya  (quintile  5) 
yang  mencapai  Rp.  794,4  ribu.  Informasi  tersebut  secara  tidak  langsung  menggambarkan 
bahwa jumlah dan kualitas konsumsi pangan keluarga miskin jauh lebih rendah dibanding 
keluarga kaya.  

Disamping itu, proporsi pengeluaran pangan per kapita menurut sumber zat gizinya juga 
berbeda antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Dalam Gambar 5.16 tampak bahwa 
pengeluaran  pangan  pada  kelompok  termiskin  didominasi  oleh  sumber  karbohidrat  (34,3 
persen).    Pengeluaran  untuk  sumber  karbohidrat  pada  kelompok  terkaya  hanya  14,9 
persen.  Sebaliknya,  pengeluaran  untuk  sumber  protein  pada  kelompok  terkaya  mencapai 
27,9 persen sementara pada kelompok termiskin hanya 19,7 persen.  

Di  daerah  kajian  ini,  peranserta  ibu  dalam  menanggung  beban  ekonomi  keluarga  di 
masing‐masing  daerah  mempunyai  tingkat  yang  berbeda‐beda,  tergantung  dari  latar 
belakang  etnis,  strata  sosial  dan  tingkat  kesejahteraan  keluarga.  Meskipun  data  mengenai 
kemiskinan  bervariasi87,  tampaknya  faktor  kemiskinan  menjadi  faktor  kunci  yang  akan 




87      Menurut data BPS pada Pebruari 2002, penduduk miskin pada 2000 berjumlah 37,3 juta atau 18,95 persen. 
        Pada  tanggal  13  September  2005,  BPS  merilis  data  37,2  juta  atau  16,0  persen  penduduk  miskin.  Akibat 
        kenaikan harga BBM, pada tanggal 9 November 2005 BPS mengatakan terjadi kenaikan sebesar 126 persen 
        pada 1 Oktober 2005, jumlah orang miskin bertambah 8,6 juta menjadi 24,1 juta (Lesmana dalam Kompas, 
        24/8/2006. 

                                                                                                                       99
                                       RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
berpengaruh pada faktor‐faktor lainnya.88 Kondisi kemiskinan ekonomi ini membawa efek 
domino  bagi  perempuan  berupa  kemiskinan  pendidikan,  kemiskinan  status  dan  peran 
sosial, kemiskinan gizi dan aksesibilitas fasilitas kesehatan.  
                                                  
  Gambar 5.16. Proporsi Pengeluaran Pangan Keluarga Menurut Kelompok Ekonomi dan 
                                   Sumber Zat Gizi, 2004 


              100%

               80%

               60%

               40%

               20%

                0%
                         Quintile 1       Quintile 2       Quintile 3        Quintile 4       Quintile 5


                             Sumber Karbohidrat                     Sumber Protein
                             Sumber Vitamin & Mineral               Sumber Lemak
                             Bahan minuman & bumbu                  Konsumsi Lainnya
                             Makanan dan minuman jadi               Minuman mengandung alkohol
                             Tembakau dan sirih
                                                                                            
 
 
Di beberapa daerah, keluarga miskin mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan.  Studi  yang  dilakukan  Lembaga  Penelitian  dan  Pengembangan  Komunikasi 
Massa  (LPPKM)  Universitas  Airlangga  (Unair)  terhadap  300  keluarga  miskin  di  Propinsi 
Jawa  Timur  (Jatim)  pada  tahun  2006  menunjukkan,  bahwa  sebesar  86  persen  keluarga 
miskin harus berhutang dan sebesar 76,7 persen keluarga miskin harus menjual aset untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan.89  
 
Kesulitan keluarga miskin untuk mengakses fasilitas kesehatan ini juga terjadi di Propinsi 
Kalimantan Selatan (Kalsel). Penduduk miskin, karena tingkat kemampuan ekonomi yang 
rendah,  seringkali  menunda  pergi  ke  tempat‐tempat  pelayanan  kesehatan  (rumah  sakit, 
puskesmas,  dokter,  dan  lain‐lain).  Apalagi  dua  tahun  terakhir  ini  data  dari  Bappeda 
Provinsi  Kalsel  menunjukkan  adanya  lonjakan  angka  kemiskinan  dari  231.005  jiwa  pada 
tahun 2004 melonjak jadi 741.032 jiwa pada tahun 2005.90   

88      Hal  ini  dikemukakan  oleh  Sosilog  Universitas  Lambung  Mangkurat,  Dr.  Wahyu  dalam  makalahnya  yang 
        berjudul  Angka  Kematian  Ibu  (AKI)  Dalam  Perspektif  Sosial  Budaya  yang  disampaikan  dalam  Workshop 
        Rancang Bangun Percepatan Penurunan AKI di Banjarmasin, 30 Agustus 2006.  
89      Makalah  Bagong  Suyanto,  Kematian  Ibu:  Aspek  Sosial‐Budaya,  disampaikan  pada  acara  Workshop  Kajian 
        Prakarsa Strategis Percepatan Penurunan AKI di Propinsi Jawa Timur, 2006. 
90     Data diambil dari Laporan tahunan Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan, 2006. 
                                                                                                               100
                                       RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
 
Masalah kemiskinan ini juga dirasakan perempuan di daerah Jawa Barat, khususnya warga 
perkampungan  adat  yang  tersebar  di  daerah  perbukitan  atau  lembah  yang  jauh  dari  kota 
kecamatan.  Perempuan  di  perkampungan  adat  turut  andil  membantu  mengolah  sawah 
atau  ladang.  Tidak  jarang  perempuan  yang  sedang  hamil  maupun  yang  baru  melahirkan 
harus pergi ke ladang yang lokasinya berada di perbukitan.  Keharusan ini dilatarbelakangi 
oleh pandangan atau nilai budaya yang berkembang di masyarakat, penghasilan keluarga, 
dan tuntutan akan peranan perempuan dalam lingkungan sosialnya91. 
 
Nilai budaya masyarakat Sunda menuntut seorang perempuan, berkaitan dengan statusnya 
sebagai anak atau menantu, untuk selalu rajin bekerja, baik di rumahnya sendiri maupun di 
luar  rumah.    Ia  harus  membantu  orang  tua  dan  bila  tinggal  dengan  mertua,  ia  harus 
menunjukkan  sifat  rajinnya  dalam  mengurus  rumah  tangga  kerabat  suaminya  agar 
memperoleh nama baik dari mereka.  Ia harus menjaga agar tidak dinilai oleh keluarganya 
sendiri atau keluarga suami sebagai perempuan pemalas.   
 
Di  Sumatera  Barat  (Sumbar)  yang  mengenal  sistim  kekerabatan  matrilinial,  ibu  memiliki 
peran  signifikan  dalam  mendukung  ekonomi  keluarga.  Budaya  di  masyarakat  menuntut 
ibu menjadi penyokong kelangsungan hidup keluarga dengan cara bekerja di dalam rumah 
maupun bekerja diluar luar rumah yang orientasinya menghasilkan uang. Pada umumnya 
para ibu bekerja di sektor informal seperti berdagang, menyulam, atau membuat kerajinan 
tangan  lainnya.  Para  ibu  ini  tetap  melakukan  aktivitas  ekonomi  meskipun  sedang  hamil, 
mereka baru istirahat menjelang kelahiran bayi.  
            
5.4.2.3 Pengambilan Keputusan di Tingkat Rumah Tangga 
 
Terdapat hubungan antara posisi perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat dengan 
fenomena  kematian  ibu.  Meskipun  perempuan  miskin,  bila  memiliki  otonomi  dalam 
pengambilan  keputusan  kehamilan  dan  dalam  proses  melahirkan  anaknya  cenderung 
menjadi tidak begitu berisiko. Risiko kehamilan dan persalinan bisa dikurangi apabila ibu 
bisa  mendapatkan  makanan  bermutu  dan  beban  kerjanya  dikurangi  dengan  melakukan 
pembagian tugas bersama suami atau anggota keluarga lainnya. 
 
Informasi  yang  diperoleh  dari  daerah  menunjukkan  pola  yang  berbeda‐beda.  Dari  segi 
status  dan  peran,  perempuan  Minang  memang  memiliki  posisi  tinggi.  Akan  tetapi  posisi 
tersebut hanya terbatas pada pewarisan dari harta pusaka dan penentuan garis keturunan 
yang berdasarkan ibu. Sedangkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut tradisi, 
perempuan tetap berada di bawah kendali ninik‐mamak yang semuanya laki‐laki.  
 
Di  Jawa  Barat,  seorang  perempuan  Sunda  sudah  ditetapkan  secara  budaya  memiliki 
peranan sebagai istri dan ibu yang bertugas melahirkan anak dan mengurus rumah tangga. 
Perempuan sebagai seorang istri berkewajiban untuk menunjukkan baktinya kepada suami.  
Maka  ia  juga  berkewajiban  untuk  membantu  suaminya  jika  ia  memerlukan  bantuan  di 
ladang,  sawah,  atau  di  tempat  kerjanya  yang  lain.    Di  dalam  tradisi  masyarakat  Sunda, 
untuk  hal  pengaturan  keuangan,  suami  memiliki  kewenangan  penuh.    Sementara  istri 

91      Lihat  makalah  “Pandangan  dan  Perilaku  Ibu  Selama  Kehamilan  dan  Pengaruhnya  Pada  Kematian  Bayi  di 
        Desa Jalancagak, Subang Jawa Barat” ditulis oleh Vita Priantina Dewi Sukandi

                                                                                                                101
                                     RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
hanya  menunggu  pemberian  suami,  sehingga  tidak  memungkinkan  untuk  memenuhi 
kebutuhan dirinya selama kehamilan. 
 
Status  sosial  perempuan  yang  tersubordinasi  juga  tampak  di  lingkungan  kebudayaan 
masyarakat  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB).  Dalam  konsepsi  adat  di  NTB,  perempuan 
memperoleh kedudukan tinggi yang harus dijaga sehingga perlu dibuat aturan adat untuk 
menjaga  kesucian  perempuan.  Dengan  adanya  pengetahuan  budaya  bahwa  perempuan 
harus dijaga adat, membuat posisi dan peran perempuan menjadi terbatas. 
 
Budaya masyarakat NTB mengenal istilah umag dengan untuk menyebut anak perempuan, 
yang  artinya  ‘menjadi  milik  orang  lain’.  Istilah  ini  membawa  konsekuensi  budaya  yang 
mengharuskan  perempuan untuk bersikap pasrah dan menyerah terhadap kehendak laki‐
laki/suami, termasuk dalam pengambilan keputusan yang penting dalam keluarga, seperti: 
kehamilan  dan  persalinan.  Kondisi  tersebut  mengakibatkan  gerak  perempuan  menjadi 
terbatas dan hanya bisa mengikuti kehendak laki‐laki. Dengan demikian dominasi laki‐laki 
atas perempuan mendapat pembenaran dari tradisi dan norma setempat.  
 
Sebagai contoh dalam hal reproduksi, suamilah yang menentukan untuk mempunyai anak 
lagi  atau  tidak,  dan  berhak  menentukan  jumlah  anak.  Istri  biasanya  menerima  keinginan 
suami  untuk  hamil  lagi  meskipun  dalam  keluarga  telah  banyak  memiliki  anak;  serta 
menerima keputusan suami untuk mengikuti program KB atau tidak, baik modern maupun 
tradisional. 
  
Agak  berbeda  dengan  daerah  lainnya,  perempuan  di  daerah  Minahasa  dan  Talaud    di 
Sulawesi Utara memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat 
yang  diperkuat  oleh  latar  belakang  sejarah  dan  ajaran  agama  Kristen.  Menurut  legenda, 
sekalipun  ada  keragaman  bahasa  dan  budaya,  diyakini  bahwa  pada  intinya  Minahasa 
memiliki asal yang sama yaitu dari seorang figur ibu yang bernama Lumimuut.92 Selain itu, 
di  tengah  masyarakat  juga  berkembang  keyakinan  bahwa  pendeta  pertama  yang 
menyebarkan  agama  Kristen  di  Minahasa  itu  seorang  perempuan  yang  bernama  Suster 
Karema.93 Dengan  adanya legitimasi  sejarah dan  ajaran  agama,  perempuan  Minahasa bisa 
menentukan nasibnya sendiri dalam kehidupan keluarga.  
 
Tidak  semua  daerah  di  Sulawesi  Utara,  memiliki  kebebasan  yang  cukup  besar.  Di  daerah 
Bolaang‐Mongondow94 dan Sangihe, perempuan masih disubordinasi oleh laki‐laki. Bahkan 
di  Bolaang‐Mongondow  perempuan  tidak  hanya  subordinasi  laki‐laki,  tapi  juga  menjadi 
subordinasi perempuan yang lebih tua, biasanya oleh ibu mertua. Di sinilah beratnya posisi 
perempuan,  di  satu  pihak  perempuan  menjadi  subordinasi,  di  lain  pihak  perempuan 
memegang tanggung jawab domestik.  
 



92   Gabrielle Weichart, Identitas Minahasa: Sebuah Praktik Kuliner, dalam Jurnal Antropologi Indonesia Nomor 74, 
     tahun 2004. 
93   Menurut  Antropolog  Universitas  Sam  Ratulangi,  Alex  John  Ulaen,  di  Minahasa  ada  beberapa  gereja  yang 

     dipimpin  oleh  pendeta  perempuan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  peranserta  perempuan  di  sektor  publik 
     cukup besar.  
94   Masyarakat  Bolaang‐Mongondow  mayoritas  Muslim,  terdapat  kantong‐kantong  transmigran  asal  Jawa  & 

     Bali, dan merupakan bekas kerajaan yang paternalis. 
                                                                                                                102
                              RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
Dari beberapa daerah yang diamati, pada umumnya perempuan yang berada dalam strata 
sosial  terendah  dan  tingkat  ekonomi  yang  rendah  menanggung  beban  hidup  lebih  besar 
dibandingkan  dengan  perempuan  dari  kalangan  berpenghasilan  memadai  dan 
berpendidikan.  Biasanya  perempuan‐perempuan  yang  tinggal  di  daerah  terpencil  juga 
menanggung  beban  hidup  lebih  berat  dibandingkan  dengan  perempuan  yang  tinggal  di 
daerah perkotaan dan terbuka terhadap akses transportasi.   
 
5.4.3 Kelembagaan 
  
5.4.3.1 Kelembagaan KB dan Pemberdayaan Perempuan 
 
Isu  kelembagaan  merupakan  hal  yang  perlu  menjadi  perhatian  dalam  pengembangan 
program  KB  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Kelembagaan  di  tingkat  kabupaten/kota  akan  sangat 
menentukan  keberhasilan  pengendalian  laju  pertumbuhan  penduduk.  Meskipun  angka 
kesertaan  ber‐KB  menunjukkan  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun,  namun  kondisi  di 
lapangan  sudah  mulai  jarang  ditemui  pasangan  muda  yang  berpegang  pada  prinsip  dua 
anak cukup. Ada kecenderungan dari beberapa masyarakat yang ditemui mempunyai anak 
lebih  dari  dua,  bahkan  terinformasikan  jumlah  anak  yang  dimiliki  adalah  rata‐rata  tiga 
sampai empat anak. Bahkan, untuk masyarakat miskin jumlah anak bisa lebih banyak lagi.  
 
Dengan  jumlah  anak  yang  cukup  banyak,  terutama  pada  masyarakat  miskin,  merupakan 
hal  yang  perlu  mendapat  perhatian  terutama  dikaitkan  dengan  AKI.  Masyarakat  miskin 
kurang  menyadari  akan  resiko  yang  dapat  dihadapi  bila  terlalu  sering  melakukan 
persalinan.  Hal  ini  sebenarnya  terkait  juga  dengan  tingkat  pendidikan  yang  rendah, 
sehingga  menyebabkan  pengetahuannnya  terbatas.  Di  samping  itu,  perilaku  masyarakat 
juga masih berperan, yang masih beranggapan bahwa banyak anak banyak rejeki. 
 
Kelembagaan  merupakan  isu  utama  yang  muncul  dalam  pelaksanaan  program  KB  di 
Provinsi  Jawa  Timur.  Peran  pemerintah  daerah  di  tingkat  kabupaten/kota  sangat 
menentukan  keberhasilan  KB  dalam  era  otonomi  daerah.  Untuk  itu  perlu  pemantapan 
kelembagaan  program  KB,  terutama  di  tingkat  kabupaten/kota.  Kondisi  program  KB  di 
Provinsi  Jawa  Timur  juga  ditunjukkan  dengan  angka  unmet  need  yang  masih  tinggi,  yaitu 
sebesar 13 persen, sementara itu partisipasi pria dalam ber‐KB masih rendah, yaitu sekitar 1 
persen. 
 
Upaya  yang  dilakukan  dalam  meningkatkan  kinerja  program  KB  di  Jawa  Timur 
diantaranya  melalui  kerjasama  dengan  sektor  terkait  dan  juga  LSM.  Untuk  memperluas 
jangkauan  dan  cakupan  pelayanan  kontrasepsi  mantap  pria  (seperti  MOP)  dilakukan 
dengan memanfaatkan bus pelayanan dan juga pembinaan pasca pelayanan. Sementara itu, 
untuk  meningkatkan  usia  perkawinan  pertama  perempuan  dilakukan  dengan 
menggalakkan  Program  Kesehatan  Reproduksi  Remaja  dan  Pendewasaan  Usia 
Perkawinan.  Selanjutnya  promosi  dan  sosialisasi  juga  dilakukan  untuk  meningkatkan 
peran pria dalam ber‐KB. 
 
Berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja, saat ini baru terbentuk 28 pusat informasi 
dan  konseling  remaja,  adanya  rintisan  kegiatan  pengembangan  Gugus  Depan  (Gudep). 
Upaya  yang  dilakukan  di  Provinsi  Jawa  Timur  adalah  dengan  sosialisasi  melalui  media 
elektronik dan media cetak, pelatihan pendidikan sebaya, dan konselor sebaya. 
                                                                                             103
                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
 
Kelembagaan  KB  juga  menjadi  permasalahan  di  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Semenjak 
otonomi daerah, berhasil tidaknya program KB sangat bergantung kepada kepedulian dari 
pemerintah daerah. Sedangkan di tingkat lini lapangan, kelompok bina keluarga balita dan 
bina  keluarga  remaja  (BKB  dan  BKR)  telah  berjalan  secara  mandiri,  namun 
keberlangsungannya sangat tergantung adanya bantuan dari pemerintah. 
 
Saat  ini  ada  kesalahpahaman  mengenai  program  KB.  Bila  dulu  moto  program  KB  adalah 
dua  anak  cukup,  sekarang  motonya  berkembang  menjadi  keluarga  kecil  berkualitas. 
Anggapan  yang  berkembang  di  masyarakat  saat  ini  adalah  yang  penting  berkualitas, 
walaupun anaknya menjadi lebih dari dua. 
 
Pelaksanaan  desentralisasi  yang  dimulai  tahun  2001  membawa  implikasi  pada  masalah 
kelembagaan  dan  jaringan  kerja  di  daerah.  Program  pembangunan  pemberdayaan 
perempuan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik,  apabila  ada  kelembagaan  yang 
menanganinya,  baik  di  tingkat  nasional  maupun  daerah.  Kelembagaan  yang  menangani 
masalah‐masalah  pemberdayaan  perempuan  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota  tidak 
memiliki  posisi  yang  kuat,  sehingga  mempengaruhi  proses  koordinasi  perencanaan  dan 
pelaksanaan  program‐program,  karena  pembangunan  pemberdayaan  perempuan 
merupakan  program  lintasbidang.  Di  tingkat  provinsi,  hanya  28  provinsi  yang  memiliki 
kelembagaan  pemberdayaan  perempuan  setingkat  eselon  II,  sedangkan  di  tingkat 
kabupaten/kota  kelembagaan  tersebut  sangat  bervariasi  nomenklaturnya  dan  sebagian 
besar setingkat eselon III dan IV.  
 
 
5.4.3.2 Posyandu 
 
Posyandu telah dipahami sebagai salah satu institusi berbasis masyarakat yang memainkan 
peran  yang  sangat  penting  dalam  meningkatkan  status  kesehatan  dan  gizi  ibu  dan  balita. 
Jumlah posyandu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun (lihat Gambar 5.17)  
                                                
                     Gambar 5.17. Perkembangan Posyandu di Indonesia 

               300,000
                          245.758                      245.154   238.699
                                       202.676
               200,000                                                        Mandiri
                                                                              Purnama
                                                                              Madya
               100,000                                                        Pratama



                     0
                            2000        2001             2003     2004
                                                 Tahun
                                                                                          
                                                    


                                                                                              104
                                 RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
Pada  tahun  2004,  di  seluruh  Indonesia  terdapat  238.699  posyandu  yang  terdiri  dari 
posyandu  pratama  33,61  persen,  posyandu  madya  39,86  persen,  posyandu  purnama  23,62 
persen  dan  posyandu  mandiri  2,91  persen.    Pada  tahun  2004,  rata‐rata  nasional,  di  setiap 
desa/kelurahan terdapat 3,47 posyandu.  
 
Dengan melihat persebaran posyandu yang begitu luas, posyandu dapat memainkan peran 
yang  sangat  penting  dalam  upaya  penurunan  AKI.  Di  6  propinsi  lokasi  kajian,  posyandu 
juga  menunjukkan  perannya  dalam  membantu  sistem  kesehatan  formal  yang  meliputi  
pemeriksaan  kehamilan,  imunisasi  TT,  pemberian  tablet  besi,  multivitamin,  makanan 
tambahan,  kapsul  yodium  dan  penimbangan  berat  badan.  Selain  itu  dilakukan  juga 
penyuluhan  bagi  ibu  hamil  mengenai  gizi,  kesehatan  lingkungan  dan  persiapan 
menghadapi persalinan, bimbingan dan konseling. 
 
Dengan  melihat  aksesibilitas  ibu  hamil  ke  posyandu  yang  tinggi  karena  jarak  yang  relatif 
dekat,  maka  dukungan  terhadap  posyandu  perlu  terus  ditingkatkan,  terutama  dalam 
penyediaan  peralatan  dan  persediaan  zat  besi,  kaspsul  yodium  dan  multivitamin  serta 
berbagai materi promosi dan edukasi. Selain itu kader yang biasanya ibu PKK dari warga 
setempat dan bidan yang berkunjung  perlu didukung dengan pengetahuan.  
 
Di beberapa daerah, kader posyandu mendapat insentif sebagai penghargaan kepada kader 
yang  telah  meluangkan  waktu  pada  hari  buka  posyandu.  Di  wilayah  kerja  Puskesmas 
Lingsar, Lombok Barat, di setiap dusun terdapat 4 orang kader Posyandu yang mendapat 
isentif  sebesar  Rp  5.000  per  orang  per  bulan.  Di  setiap  desa  rata‐rata  per  desa  terdapat  4 
dusun, sehingga per desa diperlukan Rp 80.000 per bulan. Selain itu setiap kader, mendapat 
jatah beras miskin (raskin) dalam bentuk beras 50 persen dan uang seharga 50 persen jatah 
beras miskin. Selain itu kader akan mendapat isentif sebesar Rp 250 rupiah per balita yang 
datang  ke  posyandu.  Alokasi  pendanaan  diambil  dari  dana  operasional  Puskesmas  dari 
Askeskin 
 
Di  beberapa  daerah,  Posyandu  memang  berhasil  memainkan  kembali  perannya  dalam 
membantu  pelayanan  di  bidang  kesehatan  dan  gizi,  terutama  bagi  ibu  hamil  dan  balita. 
Tetapi  hal  ini  bukanlah  fenomena  umum  yang  terjadi  secara  nasional.  Di  banyak  daerah, 
posyandu  tidak  lagi  menjadi  aktif  karena  tidak  adanya  dukungan  dari  pemerintah  secara 
sistematis.  Posyandu  tidak  berjalan  karena  kekurangan  kader,  kurangnya  insentif  atau 
justru  terlalu  banyak  beban  program  yang  harus  dikerjakan.  Oleh  karenanya  perlu  suatu 
upaya revitalisasi posyandu yang tersistematis dan adaptif terhadap perkembangan sosial 
budaya dan ekonomi masyarakat. 
 
5.4.3.3 Institusi Pendidikan dan Keagamaan 
 
         Mengingat  pendidikan  kesehatan  reproduksi  ini  sangat  penting,  dalam 
pelaksanaannya  perlu  kerja  sama  antarlembaga  seperti  sekolah,  komite  sekolah, 
puskesmas, posyandu, lembaga sosial‐kemasyarakatan (PKK), organisasi profesi (IDI, IBI), 
dan LSM. Selain itu, pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan orang tua sendiri juga 
penting  agar  penyampian  pendidikan  kesehatan  reproduksi  lebih  efektif,  karena  sebagai 
tokoh panutan mereka memiliki pengaruh kuat di dalam masyarakat dan di kalangan anak‐
anak  mereka.  Skema  hubungan  dan  kerja  sama  di  antara  komponen‐komponen  tersebut 
dapat digambarkan sebagai berikut:  
                                                                                                    105
                                         RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
 
     Gambar 5.18. Skema hubungan dan kerjasama pelaksanaan pendidikan Kesehatan 
                                    Reproduksi 

                             S k e m a In te ra k si d a n K e rja S a m a a n ta r k o m p o n e n
                          d a la m P e la k s a n a n P e n d id ik a n K e s e h a ta n R e p ro d u k s i

                               Tokoh                               Tokoh
                               Agam a                           M a sy a ra k a t


                                                                                              Lem baga
           O r g a n is a si                                  G u ru                          Sw ad aya
            P r o fe si                                      Agam a                          M a sy a ra k a t


                                    G u ru                 P e n d id ik a n
                                                                                         G u ru
                               B im b in g a n &            K e se h a ta n
                                                                                        B io lo g i
                               P e n y u lu h a n          R e p ro d u k si



                                                                G u ru                              P u sat
              O rang Tu a &                                 P e n ja sk e s                     K e s e h a ta n
            K o m ite S e k o la h
                                                                                                M a s y a ra k a t



                                                                                            
                                                 
         Kerja  sama  antara  berbagai  pihak  ini  perlu  dibangun  mengingat  pelaksanaan 
 pendidikan  reproduksi  selama  ini belum dapat  sepenuhnya berjalan dengan  baik.  Banyak 
 hal  yang  menjadi  hambatan  sehingga  pendidikan  kesehatan  reproduksi  kurang  berjalan 
 lancar baik yang berkaitan dengan pendidik, bahan ajar, atau masalah persepsi masyarakat 
 yang merujuk pada nilai‐nilai budaya dan agama. Paling kurang ada empat kendala yang 
 dapat diidentifikasi yaitu: 
           
  (1) Ketidaksiapan guru/pendidik; 
  (2) Terbatasnya sumber bacaan/bahan ajar bagi guru; 
  (3) Ada hambatan kultural; dan 
  (4) Materi  bahasan  sangat  sensitif  dan  seringkali  dianggap  vulgar,  karena  masih 
      dipandang tabu. 
          
         Selain  sejumlah  kendala  di  atas,  terdapat  pula  masalah‐masalah  lain  yang 
 menyebabkan  pendidikan  kesehatan  reproduksi  kurang  berjalan  lancar.  Pada  tahun  2001, 
 Departemen  Pendidikan  Nasional  menyusun  need  assessment  dan  menemukan  hal‐hal 
 seperti berikut: 
          
(1) Pada  umumnya  remaja  belum  memahami  tentang  pendidikan  kesehatan  reproduksi, 
     yang selama ini diketahui adalah adanya perubahan fisik dan psikis pada remaja; 
(2) Siswa  maupun  warga  belajar  beranggapan  bahwa  aspek  pendidikan  kesehatan 
     reproduksi penting untuk diajarkan, namun cukup sulit untuk dipahami; 
(3) Perlu memilih media pembelajaran yang tepat bagi pendidikan kesehatan reproduksi di 
     sekolah/kelompok  belajar.  Dalam  hal  ini,  mata  pelajaran  yang  paling  tepat  untuk 
     menyampaikan  pendidikan  reproduksi  adalah  Biologi,  Penjaskes,  Bimbingan  dan 
     Penyuluhan (BP), dan Agama; 


                                                                                                                     106
                                      RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
(4) Metode yang paling disukai adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, bermain peran, dan 
    simulasi; 
(5) Komunikasi  yang  terjadi  di  antara  remaja  sudah  sangat  baik  dengan  demikian 
    memberikan  informasi  melalui  jalur  pendidikan  sebaya  (peer  education)  sangat  penting 
    dilakukan; dan 
(6) Siswa  dan  warga  belajar  merasakan  adanya  hambatan  dalam  memahami  kesehatan 
    reproduksi, yaitu: 
       a.   Sarana dan prasarana pendidikan kesehatan reproduksi yang kurang mendukung; 
       b.   Bahasa dan istilah‐istilah yang sulit dipahami; 
       c.   Suasana kelas yang gaduh pada waktu belajar; 
       d.   Rasa malu untuk mengungkapkan masalah kesehatan reproduksi; 
       e.   Belum  ada  interaksi  antara  guru  dan  orang  tua  tentang  pemberian  pelajaran 
            pendidikan kesehatan reproduksi kepada siswa; dan 
       f.   Komunikasi antara siswa dan orang tua tentang tema ini belum berjalan baik. 
 
Indonesia  merupakan  bangsa  yang  religius.  Dalam  catatan  sejarah,  agama  dan  lembaga 
keagamaan  turut  berperan  dalam  perubahan  sosial‐politik  sejak  zaman  penjajahan  hingga 
era reformasi. Di beberapa daerah agama mewarnai kehidupan masyarakatnya.  
 
Di  lingkungan  budaya  masyarakat  Sulawesi  Utara,  agama  Kristen  memainkan  peranan 
penting  dalam  proses  perubahan  sosial.  Agama  Kristen  mulanya  disebarkan  oleh  misi 
Protestan Nederlandsch  Zending Genootschap (NZG)  pada awal abad ke‐19. Misi keagamaan 
ini mendirikan sekolah‐sekolah sebagai  pusat pendidikan  sekaligus untuk menyampaikan 
ajaran‐ajaran Al‐Kitab. Di zaman penjajahan Belanda, Sulawesi Utara khususnya Minahasa 
dikenal  sebagai  salah  satu  daerah  Hindia  Timur  dengan  tingkat  pendidikan  tertinggi  dan 
tingkat buta huruf yang rendah.95 
 
Saat  ini  GMIM  (Gereja  Masehi  Injili  di  Minahasa)  merupakan  lembaga  gereja  terbesar  di 
Minahasa  yang  selain  membawa  misi  keagamaan  juga  melakukan  kegiatan  sosial  berupa 
pendidikan  dan  kesehatan.  Di  beberapa  daerah,  ajaran  agama  Kristen  telah  mengubah 
pandangan  masyarakat  tentang  kehamilan  dan  persalinan.  Seperti  di  daerah  Bukide, 
dulunya  orang  melahirkan  di  kebun  tapi  seiring  dengan  diterimanya  agama  Kristen 
perempuan mulai diperbolehkan melahirkan di dalam rumah.  
 
Misi agama Kristen terlebih dulu akan mengintrodusir pendidikan dan kesehatan dari pada 
melakukan  pembaptisan.  Pengutamaan  pendidikan  dan  kesehatan  inilah  yang  membuat 
Minahasa menjadi salah satu daerah yang memiliki sifat keterbukaan terhadap perubahan, 
dan sekolah telah menjadi tradisi yang mengakar di tengah masyarakat.  
 
Begitu  pula  di  Sumatera  Barat,  Jawa  Timur,  dan  Kalimantan  Selatan  agama  Islam  dan 
lembaga keagamaan seperti pondok pesantren mewarnai kehidupan masyarakatnya. Oleh 
karena itu, peran lembaga keagamaan yang memiliki kontribusi positif terhadap penguatan 
dan  pemberdayaan  masyarakat  untuk  mendukung  upaya  penurunan  AKI  perlu 
ditingkatkan.  
 

95     Lihat  Gabriele  Weichart  dalam  Jurnal,  “Identitas  Minahasa:  Sebuah  Praktik  Kuliner”  dalam  Jurnal 
        Antropologi Indonesia Nomor 74 tahun 2004. 
                                                                                                             107
                                  RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
5.5. Kesenjangan Kebijakan dalam Percepatan Penurunan AKI  
 
Kematian  ibu  telah  menjadi  permasalahan  bagi  status  kesehatan  masyarakat  yang  cukup 
lama.  Demikian  pula  berbagai  upaya  untuk  mengatasinya  telah  cukup  lama.  Oleh  karena 
itu,  sebenarnya  cukup  banyak  pelajaran  yang  dapat  diambil  untuk  terus  memperbaiki 
kebijakan  dalam  rangka mempercepat  penurunan AKI di  Indonesia.   Analisa kesenjangan 
dapat  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  kebijakan  apa  yang  telah  dilakukan,  tujuan  apa 
yang diinginkan dan kebijakan apa yang perlu di akselerasi untuk mencapai tujuan itu.  
 
5.5.1. Analisa Kesenjangan 
 
Pada  bagian  sebelumnya  telah  digambarkan  bagaimana  faktor‐faktor  determinan  baik 
medis  maupun  non medis berkontribusi  terhadap  kematian ibu, serta kebijakan‐kebijakan 
yang dilakukan untuk menanggulanginya. Berikut ini disajikan matrik analisa kesenjangan 
kebijakan penurunan AKI yang merupakan sintesa dari paparan pada bab‐bab sebelumnya. 
Level dari kebijakan yang dianalisa bersifat makro dan tidak mencakup detail taknis medis, 
karena memang analisa ini ditujukan untuk melihat kesenjangan kebijakan nasional secara 
makro.  Namun  dalam  hal‐hal  tertentu  yang  dianggap  sangat  penting,  isu  teknis  dapat 
diangkat menjadi masalah kebijakan dalam analisa ini.  
 
 
 
Tabel 5.18 Analisa Kesenjangan Kebijakan dalam Percepatan Penurunan AKI 
Apa yang harus                               Apa upaya yang                            Apa yang dapat 
                        Bagiamana 
  dilakukan                                  telah dilakukan                           dilakukan untuk 
                        kebijakan                              Kesenjangan apa 
    untuk                                     saat ini untuk                                mengisi 
                       nasional atau                             yang terjadi 
 mempercepat                                    memenuhi                                 kesenjangan 
                     standar yang ada 
penurunan AKI                                standar tersebut                              tersebut? 
                                          A. PENYEBAB LANGSUNG 
Pelayanan Antenatal 
 • Meningkatkan  • Cakupan Ibu             • Program Askeskin  • Cakupan              • Meningkatkan 
   cakupan            melakukan              yang memberikan     kunjungan ibu          awareness ibu dan 
   kunjungan          pemeriksaan            pelayanan           hamil berfluktuasi     masyarakat untuk 
   antenatal          kehamilan 4 kali       pemeriksaan         bahkan terdapat        memeriksaan 
                      (K4) 90%               kehamilan secara    kecenderungan          kehamilan perlu 
                                             gratis bagi         menurun                ditingkatkan 
                                             penduduk miskin  • Pemeriksaan            
                                                                 kehamilan 
                                                                 sebagian besar 
                                                                 dilakukan oleh 
                                                                 perawat, bidan 
                                                                 dan bidan di desa. 
                                                                 Namun 
                                                                 ketersediaan nya 
                                                                 belum merata 
                                                               • Biaya transportasi 
                                                                 tidak dibiayai oleh 
                                                                 akseskin dan 
                                                                 sering menjadai 
                                                                 kendala untuk 
                                                                 memeriksakan 
                                                                 kehamilan  
                                                                
                                                                                                      108
                                    RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
Kualitas Pelayanan Antenatal 
 • Ibu memahami  • Petugas                 • Pengadaan buffer  • Ibu yang                • Peningkatan 
    tentang             menginformasika      stock pil besi dan    mendapatkan              edukasi kepada ibu 
    pentingnya          n tentang tanda‐     vaksin di tingkat     informasi tentang        hamil tentang 
    kunjungan           tanda bahaya         nasional              tanda bahaya,            tanda‐tanda 
    antenatal dan     • Ibu mendapatkan                            pemeriksaan urin         komplikasi 
    tanda‐tanda         pemeriksaan                                dan pemeriksaan  • Peningkatan 
    bahaya              lengkap,                                   darah masih              penyebaran buku 
 • Pemeriksaan          imunisasi TT, Pil                          rendah                   KIA 
    kehamilan           besi dan asam                            • Ketersediaan buku  • Peningkatan 
    dilakukan           folat                                      KIA masih rendah         compliance 
    secara lengkap                                               • Ibu dari kelompok        konsumsi pil besi 
 • Ibu                                                             berpendidikan dan  • Peningkatan 
    mendapatkan                                                    berpendapatan            penggunaan alat 
    Imunisasi TT                                                   rendah, mendapat         kontrasepsi 
    secara lengkap                                                 pelayan yang 
 • Ibu                                                             relatif lebih rendah 
    mendapatkan                                                  • Peningkatan 
    pil besi                                                       compliance 
 • Unwanted                                                        konsumsi pil besi 
    Pregnancy                                                    • CPR masih rendah 
    menurun                                                        dan Unmet need 
 • Darah tersedia                                                  cukup tinggi 
    bila diperlukan 
Penolong Persalinan: 
 • Meningkatkan                                                                            
    cakupan           • Persalinan         • Pengangkatan        • Persalinan             • Penambahan 
    pertolongan         ditolong oleh        Bidan PTT per         ditolong oleh            rekrutmen bidan 
    persalinan oleh     tenaga kesehatan     tahun sekitar         tenaga kesehatan         melalui PTT, PNS 
    tenaga              mencapai 90%         sebesar 30.096        baru mencapai            atau tenaga 
    kesehatan         • Rasio bidan 100      orang                 71,5%                    kontrak 
                        per 100.00         • Menyediakan         • Rasio bidan            • Bantuan biaya 
                        penduduk             biaya bagi            terhadap                 transportasi untuk 
                                             kelahiran oleh        penduduk masih           persalinan 
                                             tenaga kesehatan      rendah                 • Insentif bagi bidan 
                                           • Asuransi            • Persebaran tenaga        yang tinggal di 
                                             kesehatan bagi        bidan belum              desa 
                                             penduduk miskin       merata 
                                                                 • Kendala biaya dan 
                                                                   transpotasi 
 Tempat Persalinan 
 • Persalinan di                                                                           
    lakukan di        • Persalinan         • Pembangunan         • 60% persalinan         • Peningkatan 
    fasilitas           dilakukan di         sarana Puskesmas      dilakukan di             pembangunan 
    kesehatan           Puskesmas dan        di daerah             rumah kerana             jumlah Puskesmas 
    sehingga bila       Polindes             terpencil dan         masalah akses            dan Polindes  
    terjadi                                  pemekaran             (biaya,                • Edukasi 
    komplikasi                                                     transportasi)            masyarakat 
    dapat segera di                                                merasa tidak           • Kerjasama dengan 
    tangani atau di                                                punya masalah            dukun untuk 
    rujuk                                                          kesehatan dan            mengantar ibu 
                                                                   alsan psikologis         hamil ke puskes‐
                                                                                            mas/polindes 
Peran Dukun: 
 • Dukun                                   • Meningkatkan        • Peran dukun            • Mengidentifikasi 
    berfungsi         ‐                      kemitraan dengan      masih dangat             peran dukun 
    sebagai                                  dukun melalui         besar, namun             dalam sistem 
    intemediary                              Program MPS           belum ada                kesehatan formal 

                                                                                                           109
                                  RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
    atau link antara                     termasuk GSI    kebijakan yang      antara lain dengan 
    sistem                                               jelas di tingkat    menyusun best 
    kesehatan                                            nasional mengenai   parctices 
    formal dan                                           dukun persalinan  • Meningkatkan 
    informal                                             oleh dukun          kemampuan bidan 
                                                                             muda (sebagai 
                                                                             pengganti dukun) 
                                                                             dengan bekal ilmu 
                                                                             psikologi 
Pelayanan Obtetrik Darurat 
 • Tersedia dan     • Seluruh rumah         •  Peningkatan      • Puskesmas              • Standar Puskesmas 
    terbukanya        sakit mampu             jumlah Puskesmas    PONED masih              PONED perlu 
    akses PONED       melakukan               PONED dan           belum cukup jika         disesuaikan pada 
    dan PONEK 24      PONEK                   Rumah Sakit         merujuk standar          tingkat Kab/kota 
    jam 7 hari      • Di setiap kab/kota      PONEK               internasional          • Ekspansi PONED 
    seminggu          minimal terdapat                            maupun nasional.         lebih cepat di 
                      4 Puskemas                                  Jumlah Puskesmas         daerah perdesaan 
                      PONED                                       PONED masih            • Peningkatan 
                                                                  perlu di tingkatkan      dukungan 
                                                                  minimal dua kali         peralatan dan SDM 
                                                                  lipat.                   untuk Puskesmas 
                                                                • Dukungan                 PONED 
                                                                  peralatan dan          • Bekerjasama 
                                                                  SDM untuk                dengan Rumah 
                                                                  Puskesmas                sakita dalam 
                                                                  PONED belum              pengadaan tenaga 
                                                                  memadai                  di PONED di 
                                                                • Sekitar 3/5 tenaga       Puskesmas 
                                                                  bidan di desa          • Pelatihan bidan 
                                                                  belum mendapat           termasuk bidan 
                                                                  pelatihan obstetrik      swasta 
                                                                  darurat 
                                     B. FAKTOR YANG MEMPERBURUK 
Status Kesehatan dan Gizi Ibu Hamil:  
 • Meningkatkan  • Perbaikan gizi           • Pemberian kapsul  • Anemia gizi besi   • Compliance 
   status            golongan rentan          Fe dan vitamin A    pada wanita          konsumsi Fe pada 
   kesehatan dan     (ibu hamil dan         • Penyuluhan          remaja dan ibu       ibu hamil perlu 
   gizi ibu hamil    balita)                                      hamil masih cukup    ditingkatkan 
                                                                  tinggi             • Pendidikan gizi 
                                                                • Kurang energi       
                                                                  Kronik ada ibu 
                                                                  hamil masih cukup 
                                                                  tinggi 
                                     C. PENYEBAB TIDAK LANGSUNG 
Perlindungan dan Perilaku dalam Keluarga 
 • Mengurangi      • UU No. 23 Tahun  • Kampanye publik  • Peraturan‐                    • KIE tentang 
   kekerasan         2004 tentang         untuk sosialisasi     peraturan tersebut         pengurangan 
   terhadap          Penghapusan                                relatif baru, dan          KDRT 
   perempuan         Kekerasan Dalam                            belum dipahami           • Gender 
 • Perilaku          Rumah Tangga                               masyarakat dan             mainstreaming 
   konsumsi ibu      (KDRT)                                     aparat hukum             • Edukasi tentang 
   mendorong       • PP No. 4 Tahun                           • Banyaknya                  pola makan 
   pada perbaikan    2006 tentang                               peraturan yang           • Penyediaan alat 
   gizi              Penyelenggaraan                            bias gender                kontrasepsi 
 • Mengurangi        dan Kerjasama                              dan/atau                 • Optimalisasi 
   aborsi dan        Pemulihan                                  diskriminatif              aturan tentang 
   unwanted          Korban Kekerasan                           terhadap                   batas minimas usia 
   pregancy          dalam Rumah                                perempuan                  perkawinan dalam 

                                                                                                         110
                                   RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
 • Ibu melahirkan    Tangga (KDRT)                             • Pengaruh nilai          UU No. 1/1974  
   pada usia yang  • Penyediaan alat                             tradisional           • Peningkatan 
   aman              kontrasepsi (gratis                         mempengaruhi            pemahaman 
 • Masyarakat        bagi penduduk                               konsumsi ibu yang       masyarakat melalui 
   mengetahui        miskin)                                     tidak                   penyuluhan, 
   tentang proses  • Batas minimal                               menguntungkan           kampanye, dan 
   persalinan        usia perkawinan                           • Unwanted dan            pendidikan 
   yang aman         (UU No 1 Tahun                              unmet need masih 
                     1974 tentang                                tinggi 
                     Perkawinan)                               • Perkawinan usia 
                                                                 muda sering 
                                                                 terjadi karena 
                                                                 masalah budaya 
                                                                 dan pendidikan 
                                                               • Pandangan 
                                                                 tradisional 
                                                                 menyebabkan 
                                                                 pandangan yang 
                                                                 yang salah 
                                                                 terhadap 
                                                                 kehamilan dan 
                                                                 kelahiran 
Pemenuhan Hak Reproduksi 
 • Peran serta     • Angka kesertaan      • Peningkatan        • Contraceptive         • Peningkatan akses 
   masyarakat        pria dalam KB          program KB           prevalence rate baru    terhadap alat 
   yang tinggi       4,5% (RPJMN)                                mencapai 60,3%          kontrasepsi 
   dalam program  • Unmet need 6%                                dan Total Fertility   • Revitalisasi 
   KB                (RPJMN)                                     Rate yang cukup         program KB 
 • Kebutuhan                                                     tinggi pada           • Peningkatan peran 
   masyarakat                                                    kelompok miskin         pria dalam KB: 
   akan alat KB                                                • Unmet need              meengatasi 
   terpenuhi                                                     mencapai 8,6%           masalah budaya 
 • Peran pria                                                  • Peran pria dalam        dan ketersediaan 
   dalam KB                                                      KB hanya 1,3%           alat kontrasepsi 
   memadai                                                                               bagi pria 
 Akses dan Penggunaan Pelayanan Kesehatan 
 • Masyarakat      • Seluruh              • Outreach tenaga    • Puskemas dan          • Perbaikan sarana 
   mempunyai         masyarakat             bidan ke             bidan lebih banyak      transportasi 
   akses terhadap    mendapat akses         masyarakat           tersedia di daerah  • Perekrutan tenaga 
   fasilitas         ke fasilitas         • Bantuan biaya        perkotaan               tenaga kesehatan 
   kesehatan         kesehatan              transportasi dari  • Kendala                 untuk daerah 
                                            Askeskin untuk       transportasi            terpencil dengan 
                                            pelayanan            geografis untuk         insentif khusus 
                                            rujukan              mencapai fasilitas  • Penyediaan sarana 
                                                                 kesehatan               atau tunjangan  
                                                               • Fasilitas kesehatan     transportasi 
                                                                 di daerah terpencil     outreach 
                                                                 kekurangan tenaga       puskesmas/ bidan 
                                            D. FAKTOR DASAR 
Keterbatasan Pengetahuan 
• Masyarakat        • Kesehatan            • Komunikasi,         • Pelaksanaan KIE      • KIE kesehatan 
   dapat              reproduksi             Informasi dan         tentang kesehatan      reproduksi kepada 
   memahami           diajarkan sebagai      Edukasi tentang       reproduksi masih       masyarakat 
   kesehatan          bagian kurikulum       kesehatan             belum intensif       • Pengembangan 
   reproduksi         pada siswa SD/MI       reproduksi          • Belum adanya           modul dan bahan 
• Siswa               sampai SMA/MA                                kesepakatan            belajar;  teknik dan 
   memperoleh                                                      tentang metode         model 
   pengetahuan                                                     dan waktu              pembelajaran; alat 

                                                                                                          111
                                       RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
    tentang                                                   pemberian            bantu atau peraga 
    kesehatan                                                 pengatahuan          serta pelatihan 
    reproduksi                                                tentang kesehatan    tenaga pendidik. 
    secara                                                    reproduksi yang     
    memadai                                                   lebih terfokus 
 • Mutu pendidik 
    dan metode 
    kependidikan 
    kesehatan 
    reproduksi 
    meningkat 
Status Perempuan 
 • Perempuan                                  • Pengarusutamaan                           • Peningkatan 
    memiliki peran                              gender                                      kesempatan kesrja 
    yang besar                                • Wajib belajar                               bagi perempuan 
    dalam                                       pendidikan dasar 
    pengambilan                                 9 tahun 
    keputusan di                              • Pemberantasan 
    tingkat rumah                               buta aksara 
    tangga                                    • Pendidikan 
 • Beban kerja                                  kesetaraan (Paket 
    perempuan                                   A,B) 
    diringankan 
 • Tingkat dan 
    partisipasi 
    perempuan 
    dalam 
    pendidikan 
    meningkat 
 • Sosial ekonomi 
    keluarga 
    meningkat 
Kelembagaan 
 • Fungsi KB di      • Revitalisasi           • Bantuan finansial    • Kegiatan           • Kembali 
    daerah dapat       Posyandu                 terbatas untuk         posyandu mulai       mengaktifkan 
    dilaksanakan                                insentif kader         menurun karena       posyandu secara 
    oleh lembaga                                posyandu oleh          kurangnya kader      sistematif dan 
 • Posyandu                                     Depkes                                      adaptif terhadap 
    dapat                                                                                   perkembangan 
    berfungsi                                                                               masyarakat 
    dalam 
    pelayanan KIA 
 • Institusi 
    pendidikan 
    dan 
    keagamaan 
    turut aktif  
Data dan Sistem Informasi 
 • Menyediakan                                • Memperoleh         • Data AKI menjadi  • Mengaktifkan PWS 
    data dan                                    estimasi AKI dari    kurang akurat dan     –KIA (Pemantauan 
    informasi                                   SDKI dan SKRT        tidak tersedia per    Wilayah Setempat, 
    tentang AKI                               • Merintis vital       propinsi/kabupate     Kesehatan Ibu dan 
    yang akurat                                 registrastion        n                     Anak) 
    tingkat                                                        • Ketergantungan      • Register kohort ibu 
    nasional dan                                                     pada ketersediaan  • Merintis dan scale‐
    bila mungkin                                                     dana untuk SDKI       up pengumpulan 
    tingkat                                                          dan SKRT              dengan vital 
    propinsi                                                                               registration 

                                                                                                          112
                                     RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
 
5.5.2. Dukungan Pembiayaan 
 
Dengan  melihat  kecenderungan  penurunan  AKI  dari  tahun  ke  tahun  di  Indonesia 
sebagaiman di jelaskan pada Bab II di atas, untuk mempercepat penurunan AKI diperlukan 
upaya ekstra, yaitu peningkatan dari upaya yang selama ini di lakukan. Tanpa upaya lebih, 
penurunan  AKI  diperkirakan  tidak  akan  mencapai  target  MDG  dan  RPJM  sebagaimana 
telah ditetapkan. Kebijakan pemerintah dan terutama  pemerintah daerah serta  pendanaan 
menjadi  sesuatu  yang  amat  penting  untuk  ditingkatkan  baik  dari  kuantitas  maupun 
kualitasnya (efisiensi dan efektifitas biaya) 
 
Dari segi kebijakan, ditingkat nasional telah ditetapkan MPS sebagai salah satu pilar upaya 
penurunan  AKI  yang  ditunjang  dengan  program‐program  pendukungnya  seperti 
peningkatan sumber daya kesehatan serta sarana dan  prasarana. (Bagian tentang ini telah 
di bahas pada Bab I di atas).   
 
Di tingkat daerah, pada umumnya telah ada kebijakan yang menjadi landasan bagi upaya 
penurunan  AKI.  Pada  umumnya  kebijakan  tentang  penurunan  AKI  dapat  dijumpai  pada 
Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJM  2004‐2009)  yang  juga  menjadi 
acuan dalam penyusnan RPJM Daerah. Selain itu semua daerah kajian juga melaksanakan 
program  MPS.  Setelah  itu  banyak  kebijakan  lain  di  daerah  yang  menjadi  rujukan  bagi 
penurunan  AKI  seperti  SK  Bupati,  Program  Peningkatan  IPM  (Jabar),    Rencana  Strategis 
(NTB dan Kalsel),  Standar Pelayanan Minimum dan Perda tentang Kabupaten Sehat (Jawa 
Timur).  
 
Kebijakan  tersebut  sebagain  besar  telah  dijabarkan  dalam  perencanaan  yang  lebih  rinci, 
termasuk  penetapan  indikator  capaian  yang  pada  umumnya  mengacu  pada  SPM  Bidang 
Kesehatan yaitu cakupan K1  95  persen, cakupan K4  90  persen dan  persalinan oleh tenaga 
kesehatan  90  persen.  Walaupun  begitu  ada  beberapa  responden  (di  Kalimantan  Selatan) 
yang menyatakan bahwa Rencana Strategis (Renstra)96 belum dijabarkan lebih lanjut pada 
sistem perencanaan. 
 
Dalam  hal  pembiayaan,  walaupun  banyak  kabupaten  yang  mengalokasikan  pendanaan 
melalui  APBD  kabupaten/kota,  masih  banyak  daerah  yang  tergantung  pada  pendanaan 
dari  tingkat  administratif  yang  lebih  tinggi  (propinsi  atau  pusat)  terutama  dari  dana 
dekonsentrasi.  Di  Sulawesi  utara  untuk  tahun  2006,  dana  dekosentrasi  untuk  penurunan 
AKI  sebesar  Rp  10  M.  Di  salah  satu  kabupaten  di  Jawa  Timur,  peran  pemerintah  pusat 
sangat  besar  yaitu  dengan  adanya  dana  dekonsentrasi  sebesar  Rp  1,46  M,  sementara  dari 
APBD Kabupaten hanya mengalokasikan Rp 56 juta. Di Jawa Barat tercatat dana stimulan 
dari  propinsi  sebesar  Rp.  5,8  M,  dana  kesehatan  reproduksi  sebesar  Rp.  288  juta  dan, 
Program Pendanaan Kompetitif Gemas Dukung sebesar Rp. 1,5 M. 
 
Untuk operasional di tingkat pelayanan, baik di Bidan, Puskesmas dan Rumah Sakit, peran 
dana  program  Program  Kompensasi  Pengurangan  Subsidi  Bahan  Bakar  Minyak  (PKPS  – 
BBM),  dan  Jaminan  Pelayanan  Kesehatan  Penduduk  Miskin  (JPK  –  Gakin)  atau  lebih  di 


96      Yang dimaksud adalah Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah –atau Renstra SKPD yang berisi tentang 
        rencana stratagis dinas tertentau, seperti dinas kesehatan 
                                                                                                             113
                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
kenal  dengan  Askeskin,  memainkan  peranan  utama  terutama  dalam  pembiayaan 
persalinan baik normal maupun komplikasi untuk penduduk miskin. Di Jawa Barat, biaya 
persalinan  yang  diganti  oleh  Askeskin  sebesar  Rp.  230.000  per  persalinan.  Di  Sulawesi 
biaya yang diganti Akseskin ini sebesar Rp 150.000 per persalinan dan di NTB sebesar Rp 
250.000  per  persalinan.  Dana  Askeskin  di  beberapa  wilayah  di  Lombok  Barat  juga 
digunakan untuk membei insentif tambahan bagi kader posyandu. 
 
Dengan  dana  ini,  ibu  hamil  dari  keluarga  miskin  dapat  melakukan  persalinan  di  fasilitas 
kesehatan tanpa dipungut biaya. Di NTB, penggantian dana sebesar Rp 250 yang di berikan 
kepada bidan juga diberikan kepada petugas ambulans desa (penyedia transport) rata‐rata 
Rp  10.000  dan  dukun  yang  mengantar  ibu  sebesar  Rp  15.000.  Namun  Perda  Kabupaten 
Lombok  Barat  menetapkan  dana  Askeskin  ini  juga  harus  dipotong  sebesar  20  persen  (Rp 
50.000) sebagai bagian dari pemasukan bagi daerah.  
 
Beberapa  proyek  dengan  dana  PHLN  (Pinjaman  dan  Hibah  Luar  Negeri)  juga  berperan 
dalam membantu upaya penurunan AKI, seperti proyek Health Workforce and Service (HWS) 
di Sumatera Barat, proyek Desentralized Health Service di Sulut, dana dari UNICEF, WFP dan 
GTZ di NTB. 
 
Secara  umum  responden  dari  ke  enam  Propinsi  kajian  menyatakan  bahwa  kurangnya 
pendanaan  masih  menjadi  kendala  bagi  upaya  penururan  AKI  di  daerah,  terutama  dana 
yang  bersumnber  dari  APBD  kabupaten/kota.  Sehingga  daerah  masih  tergantung  pada 
bantuan  dana  dari  propinsi  dan  pusat  baik  yang  bersumber  dari  dana  dekonsentrasi 
maupun  dana  alokasi  khusus  (DAK)  serta  dana  program  Askeskin.  Bahkan  di  tingkat 
Puskesmas,  ketergantungan  pada  dana  Askeskin  sangat  besar.  Salah  satu  Puskesmas  di 
Sulut,  misalnya  menyatakan  bahwa  tidak  ada  dana  lain  yang  ditujukan  langsung  untuk 
menurunkan AKI selain dari Akseskin. 
 
DI  Jawa  Timur,  Puskesmas  harus  menanggung  biaya  untuk  pendidikan  kesehatan 
reproduksi di sekolah melalui program UKS (Upaya Kesehatan Sekolah). Dana UKS di tiap 
Puskesmas di Jawa Timur dialokasikan sebesar Rp 19 juta per tahun yang diambil dari dan 
operasional  Puskesmas  dan  jumlah  ini  hanya  mampu  membiayai  program  tersebut  di  2 
sekolah dari 22 sekolah sasaran.  
 
Dukungan pembiayaan dari masyarakat biasanya berwujud tabulin (tabungan ibu bersalin) 
yang  dapat  digunakan  ibu  untuk  membiayai  persalinan.  Namun  karena  biasanya  yang 
paling  memerlukan  biaya  adalah  dari  keluarga  miskin  yang  sebenarnya  telah  mendapat 
fasilitas  gratis  dari  Akseskin.  Di  NTB,  dana  tabulin  juga  dimanfaatkan  untuk  memberi 
insentif kepada pengojek sebagai komponen ambulans desa pada gerakan sayang ibu.   
 
5.5.3.  Intervensi yang  Cost Effective 
 
Intervensi  kegiatan  untuk  menurunkan  AKI  harus  dilakukan  dengan  mempertimbangkan 
besaran  (magnitude)  permasalahan  yang  terjadi,  dan  seberapa  efektif  pengaruh  dari 
intervensi  tersebut.  Penyebab  kematian  ibu  yang  utama    di  Indonesia  adalah  perdarahan, 
eklampsia, partus lama, komplikasi aborsi, dan infeksi. Dengan penyebab utama ini, WHO 
mengindikasikan  tiga  paket  intervensi  utama  yaitu  pelayanan  antenatal,  persalinan  oleh 
tenaga kesehatan terlatih dan pelayanan obstetri emergency. Intervensi lain yang juga bisa 
                                                                                               114
                                          RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
dilakukan  antara  lain  adalah  intervensi  spesisifk  menurut  penyakit,  seperti 
malaria/HIV/AIDS dan lain‐lain, tergantung dari permasalahan yang dihadapi. 
 
Intervensi  yang  terbaik  adalah  dilaksanakan  dengan  lengkap,  karena  masing‐masing 
intervensi  mempunyai  spesifikasi  dan  kemampuan  mencegah  kematian  ibu  dengan  cara 
yang  berbeda.  Namun  sudah  menjadi  pengetahuan  bersama  bahwa  intervensi  ideal  akan 
sulit dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya pendukung terutama dana. Oleh 
karena  itu  perlu  kembali  kemampuan  setiap  intervensi  untuk  mencegah  kematian  ibu 
dengan biaya yang paling minimal. Kombinasi PONED dan PONEK merupakan salah satu 
pilihan intrevensi yang paling di anggap cost effective.  
 
                Tabel 5.19  Beberapa pilihan intervensi yang dianggap cost‐effective 
                                 % Kematian       Biaya Program  Biaya ($000) per kematian 
         Intervensi 
                                 yang dicegah         ($000)               yang dapat dicegah 
  Pelatihan dukun                       3               138                       17.250 
  Upgarde dukun                         7               184                       11..00 
  Pelayanan antenatal                  11               460                       17.692 
  PONED                                25               250                        4.098 
  PONED danPONEK                       67               605                        3.795 
Sumber: Maine, D. Safe Motherhood Programs: Options and Issues, 1991 
 
Analisa cost effectiveness oleh WHO menunjukkan bahwa bahwa untuk negara‐negara Asia 
Tenggara  dengan  angka  kematian  ibu  dan  anak  tergolong  tinggi  (termasuk  Indonesia), 
beberapa  kegiatan  yang  dianggap  cost‐effective  untuk  menurunkan  kematian  ibu  dan  anak 
bertutur‐turut  adalah  adalah  promosi  dan  pelayanan  ditingkat  masyarakat  (misalnya 
promosi ASI eksklusif), pelayanan antenatal (sepeti imunisasi tetanus toxoid), pertolongan 
persalinan  oleh  tenaga  kesehatan  terampil,  dan  pelayanan  yang  memerlukan  rujukan  ke 
failitas kesehatan tingkat tinggi97.  
 
Untuk menurunkan kematian ibu, promosi pelayanan antenatal sangat cost‐effective. Namun 
hal  harus  didukung  oleh    akesibilitas  dan  kualitas  pelayanan  medis.  Selain  itu  diperlu 
diingat  kembali  bahwa  seluruh  intervesi  yang  cost‐effective  tadi  dapat  berjalan  apabila  ada 
sumber daya manusia yang bisa melaksanakannya. Oleh karena itu dukungan ketenagaan 
terutama dokter dan bidan menjadi isu yang tidak mungkin dilepaskan. 
 
Namun  keputusan  dalam  pengalokasian  sumberdaya  tidak  hanya  berdasar  pada  cost‐
effectiveness  saja,  karena  isu  tentang  pemerataan  dan  keadilan  pelayanan  kesehatan  juga 
menjadi  isu  yang  perlu  diperhatikan.  Menurut  undang‐undang,  kesehatan  merupakan 
salah  satu  hak  yang  harus  dipenuhi  negara  kepada  penduduknya.  Dengan  demikian 
pendekatan  cost‐effectiveness  juga  harus  harus  mempertimbangkan  hak  setiap  penduduk 
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.  
 
 
 
 


97    Adam et,al: Cost effectiveness analysis of strattegis for maternal dan neonatal health ini developing countries, BMJ 2005 
      331; 1107   
                                                                                                                          115
                              RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU




        BAB 6
        KESIMPULAN, REKOMENDASI, IMPLIKASI
        KEBIJAKAN         
 
 
                                    KESIMPULAN 
                                    REKOMENDASI KEBIJAKAN 
                                    PENGEMBANGAN DATA AKI 
                                    STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN AKI 
6.1 Kesimpulan                         STRATEGI REGULASI 
                                       STRATEGI PELIBATAN MASYARAKAT 
                                       STRATEGI PEMBIAYAAN 
        Kebijakan         dan 
                                    PRIORITAS PROGRAM INTERVENSI 
        strategi       dalam 
                                       AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN 
        Penanganan        AKI 
                                       PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN PENGETAHUAN 
        sudah          cukup 
                                       IBU/PEREMPUAN 
        lengkap,      namun 
                                       POLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA 
        masih       memiliki 
                                       FOKUS PADA PENDEKATAN HAK DAN MASYARAKAT MISKIN 
        kesenjangan  antara 
                                         PENINGKATAN KUALITAS BUDAYA MASYARAKAT 
        kebijakan         dan 
                                    MATRIK INTERVENSI 
        implementasinya, 
        sehingga  penurunan 
        AKI  masih  lambat.  Rancang  Bangun  Percepatan  Penurunan  AKI  memerlukan 
        pendekatan terintegrasi (community dialog dan collective action), cross sectoral, melalui 
        review  plan  of  action  dan  kebijakan  yang  ada  (lesson  learned),  terfokus  dan 
        meningkatkan  peran  aktif  stakeholders.  Untuk  mencapai  target  MDG  di  2015  harus 
        ada  terobosan  dalam  kebijakan  dan  politik,  serta  diperlukan  komitmen  politik 
        eksekutif maupun legislatif. 
 
        Pendekatan  yang  selama  ini  dilakukan  dalam  penanganan  AKI  mencakup  (1) 
        Perbaikan  sarana  dan  akses  pelayanan  kesehatan,  (2)  Peningkatan  kualitas  tenaga 
        kesehatan,  (3)  Mendorong  peran  serta  masyarakat  dan  swasta,  (4)  Perhatian 
        terhadap  penduduk  miskin,  pertimbangan  desentralisasi,  penyediaan  pembiayaan 
        yang  memadai,  kerjasama  internasional.  Penurunan  Kematian  Ibu  merupakan 
        kombinasi hasil beberapa faktor, mencakup investasi jangka panjang pada pelatihan 
        kebidanan,  investasi  jangka  panjang  pada  rujukan  rumah  sakit,  pelayanan 
        kesehatan gratis, sistem pendukung yang ditunjang dengan peraturan, kontrol dan 
        supervisi  profesi  kebidanan  dan  medis,  ditambah  dengan  sistem  informasi  yang 
        baik. 
 


                                                                                             116
                              RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
        Kunci  untuk  menurunkan  AKI  adalah  profesionalisasi  dari  pelayanan  kebidanan 
        dan  akses  terhadap  Pelayanan  Kegawatdaruratan  Kebidanan  Komprehensif  (C‐
        EmOC). Kunci dari profesionalisasi yang suskses adalah tanggung jawab lokal dan 
        manajeman conflicts of interest. Strategi profesionalisasi tanpa komitmen masyarakat 
        tidak akan jalan; komitmen masyarakat tanpa strategi yang tepat akan membuang‐
        buang  sumberdaya.  Prioritas  penanganan  AKI  difokuskan  pada  skilled  birth 
        attendance  dan  memperkuat  pelayanan  kegawatdaruratan  kebidanan  pada  waktu 
        persalinan dan segera setelah persalinan. 
 
        Pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam penurunan AKI karena berkaitan 
        dengan  pengetahuan  kesehatan  ibu.  Fokus  pendidikan  terutama  dalam  aspek 
        peserta didik, pendidik, kurikulum, dan program. 
           Peserta didik berkaitan dengan lama pendidikan ibu, pengetahuan reproduksi 
           Peran pendidik berkaitan dengan jumlah dan kualifikasi, relevansi keahlian dan 
           bidang  studi  yang  diajarkan,  pengetahuan  guru  dalam  kespro,  confidence, 
           kesejahteraan 
           Kurikulum: materi dan jam pelajaran kespro terbatas 
           Program: skema kerjasama pelaksanaan PKRR 
           Kendala  pengetahuan  kesehatan  reproduksi  mencakup  ketidaksiapan  guru, 
           terbatasnya  sumber  bacaan/bahan  ajar,  kultural,  materi  dianggap  vulgar  dan 
           tabu. 
           Kebijakan  yang  dikembangkan:  menyampaikan  pengetahuan,  pemahaman  dan 
           perilaku  positif  tentang  kespro  dengan  memperkuat  dan  memberdayakan 
           tenaga pendidik dan pengelola pendidikan yang sudah ada. 
 
        Keluarga  Berencana.  KB  mempunyai  peran  yang  penting  dalam  mengurangi 
        kematian ibu  
            Perlu  upaya  revitalisasi  dan  “focussing”  Program  KB  dalam  era  desentralisasi 
            saat ini; 
            Penajaman  indikator  kinerja,  target,  dan  sasaran  sehingga  kegiatan  atau 
            program‐program yang diimplementasikan dapat terukur dengan baik 
            Pemakaian  kontrasepsi  melalui  Program  KB  mempunyai  kontribusi  yang 
            signifikan  teradap  upaya  penurunan  ratio  dan  rate  kematian  ibu.    Promosi 
            pendewasaan  usia  kawin,  penjarangan  kelahiran,  dan  tidak  melahirkan  lagi 
            pada usia yang terlalu “tua” secara nyata dapat menurunkan ratio kematian ibu.  
         
        Gender.  Relasi  gender  yang  timpang  dengan  segala  implikasinya:  subordinasi, 
        diskriminasi,  marginalisasi,  beban  ganda,  dst  yang  ditanggung  perempuan, 
        sehingga perempuan lebih cenderung responsive action bukan purposive action  
            Perlu piranti legal untuk meningkatkan posisi tawar perempuan 
            Mengembangkan  sumberdaya  perempuan,  re‐sosialisasi  atau  re‐edukasi, 
            pengubahan definisi sosial 
            Perlu  meningkatkan  keterlibatan  keluarga  dan  kaum  perempuan  dalam 
            menjamin pelayanan kesehatan dan memonitor kualitas pelayanan 
 
    o   Budaya. Budaya‐budaya yang menjadi kendala AKI 
           Konsep reproduksi, bahaya abortus, kawin muda 


                                                                                             117
                               RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
            Kebudayaan  masyarakat  bisa  berubah,  budaya  negatif  masyarakat  dalam  AKI 
            dapat dimungkinkan diubah menjadi budaya positif 
     
     
6.2 Rekomendasi Kebijakan 
 
6.2.1 Pengembangan Data AKI 
      o Berbagai  metode  pengumpulan  data  tentang  AKI  di  Indonesia  masih  belum 
           memungkinkan  diperolehnya  data  secara  kontinyu  dalam  waktu  yang  lebih 
           pendek.  Survei  Kesehatan  Rumah  Tangga  (SKRT)  dan  Survei  Demografi  dan 
           Kesehatan  Indonesia  (SDKI)  yang  merupakan  sumber  informasi  utama  tentang 
           estimasi  AKI  tidak  dapat  dilakukan  setiap  tahun  karena  proses  survey  yang 
           kompleks  dan  ketergantungan  pada  ketersediaan  dana.  Selain  itu  data‐data  yang 
           dihasilkan belum mampu melihat sebaran per daerah.  
  
      o Untuk meningkatkan akurasi, representasi daerah dan kontinuitas data perlu dikaji 
           kemungkinan  penggunaan  metode  tambahan  seperti  sensus  penduduk  dan 
           menggunakan sistem registrasi vital. Upaya ini tentu tidak mudah dan perlu waktu 
           yang lama, dan karenanya perlu segera dimulai. 
 
6.2.2 Strategi Percepatan Penurunan AKI 
 
   6.2.2.1      Strategi  Regulasi.  Strategi  regulasi  lebih  dititikberatkan  pada  komitmen 
                pemerintah  sebagai  pelaksana  regulasi,  dimana  beberapa  regulasi  yang  tidak 
                menunjang dalam penurunan AKI harus ditinjau kembali. Selain itu, komitmen 
                jangka panjang dalam rangka penurunan AKI harus segera diimplementasikan 
                dalam  bentuk  perundang‐undangan  dan  implementasi  program  yang  jelas 
                sehingga capaian kinerja terutama dalam rangka penurunan AKI dapat diukur 
                dengan  jelas.  Pelaksanaan  dari  setiap  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh 
                pemerintah, perlu disosialisasikan dengan baik kepada aparat dan masyarakat, 
                serta perlu dimonitor pelaksanaannya. 
    
   6.2.2.2      Strategi  Pelibatan  Masyarakat.  Masyarakat  merupakan  komponen  yang 
                sangat  penting  dalam  menunjang  kebijakan  penurunan  AKI.  Masyarakat 
                merupakan  ujung  tombak  dari  berbagai  kebijakan,  strategi,  dan  program‐
                program yang diluncurkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perancangan, 
                pelaksanaan,  dan  evaluasi  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  AKI  harus 
                melibatkan partisipasi masyarakat. 
 
   6.2.2.3      Strategi  Pembiayaan.  Keterbatasan  anggaran  pemerintah  dalam 
                mengimplementasikan  program  penurunan  AKI  merupakan  satu  kendala 
                utama yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan 
                oleh  pemerintah  dalam  mengimplementasikan  komitmen  penurunan  AKI 
                terutama pada sisi pembiayaan adalah sebagai berikut: 
                       Penentuan jumlah anggaran yang diperlukan untuk program penurunan 
                       AKI yang diharapkan, misalnya pada tahun 2015 penurunan AKI harus 
                       mencapai 75 persen dari tahun 1990 

                                                                                              118
                                  RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
                      Melibatkan  Pemerintah  Daerah  dalam  penganggaran  program 
                      penurunan AKI 
                      Melibatkan peran swasta dalam pendanaan penurunan AKI 
                      Melibatkan donor yang tertarik dalam rangka penurunan AKI 
 
    6.2.2.4     Prioritas Program/Intervensi. Dalam upaya menurunkan  kematian  ibu, setiap 
                program  dan  intervensi  mempunyai  urgensi  dam  efektifitas  yang  berbeda. 
                Untuk  memaksimalkan  upaya  di  tengah  keterbatasan  sumberdaya,  upaya 
                penanganan  AKI  perlu  diprioritaskan  berdasarkan  besaran  masalah  yang 
                dihadapi dan cost effectiveness setiap intervensi. Program penurunan AKI perlu 
                ditingkatkan dari upaya yang selama ini telah dilakukan, sehingga percepatan 
                pernurunan AKI dapat terwujud. Intervensi kebijakan yang perlu dilakukan: 
 
                (1)   Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 
 
                   1. Pelayanan antenatal. Kualitas pelayanan harus ditingkatkan, antara lain 
                       peningkatan pengetahuan ibu masyarakat dalam persiapan menghadapi 
                       persalinan terutama melalui peningkatan frekuensi kunjungan antenatal,  
                       pengenalan tanda‐tanda bahaya, peningkatan cakupan imunisasi TT dan 
                       konsumsi  tablet  Fe,  dan  kegiatan  komunikasi,  informasi,  dan  edukasi 
                       (KIE)  termasuk  penyebaran  buku  KIA  yang  lebih  luas.  Kesemuanya 
                       perlu dibarengi dengan peningkatan kesesuaian jadwal yang tinggi. 
                    
                   2. Meningkatkan jumlah dan persebaran bidan di desa,  dengan prioritas 
                       pada  daerah  perdesaan,  teriosolir,  perbatasan  dan  terpencil.    Dengan 
                       tingkat persalinan di rumah yang masih tinggi, maka upaya outreach dari 
                       tenaga  kesehatan  pada  masyarakat  perlu  diperluas,  dan  pada  saat  yang 
                       sama  membangun  kemitraan  dengan  dukun  untuk  merujuk  setiap 
                       persalinan  yang  tidak  dapat  ditanganinya.  Kebijakan  yang  diperlukan 
                       dalam perbaikan program bidan di desa adalah bagaimana memperbaiki 
                       distribusi  bidan  dan  bagaimana  meningkatkan  imej  dan  kompetensi 
                       bidan.  Perbaikan  kompetensi  bidan  melalui  pelatihan  yang  dilakukan 
                       sejauh  ini  perlu  dilihat  sebagai  kebijakan  jangka  pendek,  dan  pada  saat 
                       yang  sama  perlu  kebijkan  jangka  panjang  melalui  perbaikan  mutu 
                       sekolah‐sekolah bidan.  
                      
                   3. Peningkatan  Peran  Puskesmas.  Peningkatan  peran  Puskesmas,  tidak 
                       hanya  sebatas  Pusksmas  Perawatan,  tetapi  juga  Puskesmas  PONED. 
                       Untuk  itu  target‐target  pencapaian  rasio  Puskesmas  PONED,  Polindes 
                       dan  RS  PONEK  per  kabupaten/kota  pada  tingkat  daerah  perlu  di 
                       sesuaikan  dengan  jumlah  penduduk  dan  kondisi  geografis  dan  sarana 
                       transportasi  di  daerah  yang  bersangkutan.  Selain  itu  perlu  dibangun 
                       sistem  monitoring  dan  evaluasi,  untuk  menjamin  bahwa  Puskesmas 
                       PONED,  Polindes  dan  RS  PONEK  yang  telah  ditetapkan  benar‐benar 
                       aktif  dan  berfungsi.  Dalam  hal  kerjasama  dengan  fasilitas  swasta,  yang 
                       hampir  tidak  pernah  di  sentuh,  perlu  mendapat  perhatian  serius 
                       mengingat besarnya peran mereka pada proses persalinan.  
 
                                                                                                   119
                             RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
               4. Jaminan  akes  pelayanan  bagi  masyarakat  miskin  dan  masyarakat  di 
                  desa  yang  jauh  dari  fasilitas  pelayanan.  Percepatan  penurunan  AKI 
                  perlu lebih fokus pada pemberian jaminan akses pelayanan bagi mereka 
                  dengan hambatan biaya dan jarak, yaitu masyarakat miskin dan mereka 
                  yang  tinggal  di  desa  jauh  dari  fasilitas  pelayanan.  Memperbaiki  akses 
                  pelayanan  perlu  mengarah  pada  pemecahan  masalah  biaya  dan 
                  memperbaiki distribusi tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan.   
                 
               5. Peran  Dukun.  Persalinan  oleh  dukun  terlatih  maupun  tidak  terlatih 
                  tanpa  peran  serta  tenaga  kesehatan  dianggap  tidak  efektif  dalam 
                  membantu  penurunan  kematian  ibu.    Namun  peran  dukun  dalam 
                  membantu persalinan  normal dan dukungan sosial masih sangat tinggi, 
                  baik  karena  ketersediaan  tenaga  kesehatan  yang  masih  rendah  atau 
                  karena kepecayaan masyarakat yang masih tinggi.  
                  o untuk itu perlu me‐reorientasikan kembali peran dukun dengan fokus 
                     untuk  meningkatkan  pengetahuan  dukun  dalam  mendeteksi  tanda‐
                     tanda  bahaya  dan  membantu  merujuk  setiap  persalinan  ke  fasilitas 
                     yang mampu menanangani pelayanan obstetri emergency 
                  o Kemitraan  antar  dukun  dengan  sistem  pelayanan  modern  harus 
                     diperkuat  dengan  memanfaatkan  tingginya  kepercayaan  masyarakat 
                     kepada  dukun,  kelebihan  kemampuan  dukun  dan  dukungan  sosial 
                     dan budaya bagi ibu hamil.  Dukungan bagi dukun dalam persalinan 
                     hanya  mungkin  diberikan  apabila  proporsi  kelahiran  yang  ditolong 
                     oleh  tenaga  kesehatan  sangat  rendah,  sistem  kesehatan  yang  ada 
                     kurang  berfungsi  dengan  baik,  dan  sistem  rujukan  terhadap 
                     pelayanan  osbtetri  dasar  dapat  dijamin  setiap  saat.  Pelatihan  dukun 
                     oleh oleh sistem kesehatan modern tidak dianjurkan untuk dilakukan, 
                     kecuali  merupakan  bagian  dari  strategi  yang  lebih  luas  yang 
                     mengintegrasikan  dukun  dengan  sistem  kesehatan  modern, 
                     partispiasi  masyarakat  dan  sistem  rujukan  ke  pelayanan  obstetri 
                     emergency.  Kemitraan  harus  segera  dilaksanakan  khususnya  pada 
                     kelompok  masyarakat  yang  tidak  mempunyai  akses  ke  puskesmas 
                     dan bidan.  
 
        (2)   Pengendalian  faktor‐faktor  yang  memperburuk.  Berbagai  masalah 
              kesehatan dan gizi yang memperburuk dan meningkatkan potensi kematian 
              ibu melahirkan di Indonesia terutama adalah anemia gizi besi, kurang energi 
              kronik,  gangguan  akibat  kurang  yodium  dan  zat  gizi  mikro  lainnya,  serta 
              serangan  penyakit  malaria  dan  TBC,  perlu  mendapat  penanganan  yang 
              serius  mengingat  pengaruhnya  bagi  kematian  ibu.  Namun  hubungan  yang 
              jelas  tentang  pengaruh  faktor‐faktor  tersebut  masih  terhambat  oleh 
              kurangnya dukungan data dan informasi yang mutakhir baik pada populasi 
              umum  maupun  pada  wanita  usia  subur.  Untuk  itu  perlu  segera  dilakukan 
              pengumpulan data dan informasi berkaitan dengan status gizi dan penyakit 
              pada  wanita  usia  subur  guna  menjamin  bahwa  intervensi  dilakukan 
              berdasarkan bukti‐bukti ilmiah yang nyata. 
     
        (3)  Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan Ibu/Perempuan 
                                                                                            120
                           RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
 
           1. Meningkatkan  peluang  penduduk  perempuan  untuk  memperoleh 
               pelayanan  pendidikan  sampai  jenjang  yang  lebih  tinggi  sehingga 
               dampaknya  dapat  meningkatkan  rata‐rata  lama  sekolah,  dan 
               meningkatnya  usia  menikah  pertama,  dan  meningkatnya  pengetahuan 
               khususnya mengenai pendidikan reproduksi. 
           2. Agar  pendidikan  kesehatan  repoduksi  yang  diberikan  melalui  sekolah 
               lebih  efektif  materi  dalam  modul  pembelajaran  harus  fokus  dan  tidak 
               bersifat normatif,  
           3. Pendidikan  kesehatan  reproduksi  perlu  diberikan  kepada  siswa  dengan 
               mempertimbangkan  tahap‐tahap  pertumbuhan  fisik  dan  kejiwaannya. 
               Untuk  itu,  materi  dalam  modul  pembelajaran  harus  dibedakan  antara 
               siswa‐siswa yang belum dan sudah aktif secara seksual,  
           4. Intervensi  pendidikan  pada  satuan,  jenis,  dan  jenjang  pendidikan  yakni 
               SD/MI,  SMP/MTs,  SMA/SMK/MA,  Paket  A,  Paket  B,  dan  Paket  C,  serta 
               Kelompok  Pemuda.  Pelaksanaan  pendidikan  mengikuti  sistem  yang 
               sudah ada,  
           5. Mengacu pada sistem pendidikan yang menjadikan pendidikan kesehatan 
               reproduski sebagai bagian dari muatan kurikulum, yang dapat diberikan 
               di sekolah dan di luar sekolah.,  
           6. Kurikuler  yang  dilakukan  dengan  mengintegrasikan  materi  pendidikan 
               reproduksi ke dalam mata pelajaran yang relevan (Penjaskes, IPA/Biologi, 
               BP dan Agama), 
           7. Ekstrakurikuler  yang  dilakukan  dengan  mengembangkan  kegiatan‐
               kegiatan ekstrakurikuler untuk pendidikan kesehatan reproduksi melalui 
               kegiatan  bimbingan  konseling,  UKS,  pendidikan  keterampilan  hidup 
               sehat (life skills education), dan pendidikan sebaya (peer education), 
           8. Kegiatan  Khusus  yang  dilakukan  dengan  memberikan  pendidikan 
               kesehatan  reproduksi  pada  saat  kegiatan  pembinaan  kesiswaan  seperti 
               MOS (Masa Orientasi Siswa), Kepramukaan, dan lain‐lain, 
           9. Pendidikan  kesehatan  reproduksi  diberikan  pada  kelompok‐kelompok 
               sasaran melalui kelompok pemuda, SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), BPKB 
               (Balai  Pengembangan  Kegiatan  Belajar),  dan  PKBM  (Pusat  Kegiatan 
               Belajar Masyarakat), 
           10. Mengembangkan  infrastruktur  yang  bersifat  koordinatif  yang  ditempuh 
               melalui pembentukan Pokja Pendidikan Kesehatan Reproduksi di tingkat 
               Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, 
           11. Mengimplementasikan ke dalam sistem SPEM yang sudah ada, 
           12. Membangun  kemitraan  dan  kerja  sama  antara  sekolah  dan  masyarakat 
               sekitar (tokoh agama dan masyarakat). 
 
        (4) Pola Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
     
           1. Mempermudah  aksesibilitas  perempuan  terhadap  pelayanan  kesehatan, 
              termasuk kesehatan reproduksi yang berkualitas; 
           2. Meningkatkan  upaya‐upaya  pemberdayaan  perempuan  melalui 
              kelompok‐kelompok/organisasi perempuan; 


                                                                                        121
                        RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
        3. Memberikan  kesempatan  yang  sama  dalam  berpartisipasi  di  tingkat 
           masyarakat terutama dalam forum‐forum dan organisasi kemasyarakatan 
           lainnya; 
        4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan perempuan dalam berbagai 
           hal, dalam upaya membantu meningkatkan pendapatan keluarga; 
        5. Memberikan  kemudahan  dalam  mengakses  informasi  atau  pelayanan 
           sehingga  mereka  mempunyai  pengetahuan  yang  utuh  terhadapa 
           kesehatan reproduksi dan kesehatan anak; 
        6. Mempertajam  indikator  kinerja,  target,  dan  sasaran  sehingga  kegiatan 
           atau  program‐program  yang  diimplementasikan  dapat  terukur  dengan 
           baik. 
        7. Diperlukan  upaya  revitalisasi  Program  KB  melalui  penguatan  dan 
           pembentukan  SKPD‐KB  pada  Pemerintah  Kabupatan/Kota  serta 
           dukungan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai. 
        8. Memberikan perhatian khusus kepada keluarga miskin dan rentan dalam 
           memperoleh  akses  pelayanan  KB  dan  kesehatan  reproduksi  yang 
           berkualitas. 
        9. Melakukan identifikasi dan intervensi terhadap pasangan‐pasangan yang 
           sebenarnya  tidak  ingin  punya  anak  atau  ingin  menunda  kehamilan  tapi 
           tidak ber‐KB (unmet need) untuk menghondari terjadinya kehamilan yang 
           tidak diinginkan (unwanted pregnancy) dan rawan  terhadap upaya aborsi 
           tidak aman (unsafe abortion). 
 
    (5) Fokus Pada Pendekatan Hak dan Masyarakat Miskin 
       
        1. Pendekatan  Hak.  Setiap  upaya  ini  harus  dilandasi  pengertian  bahwa 
           pemerintah  wajib  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  adil,  karena 
           kesehatan  merupakan  hak  dasar  rakyat,  sehingga  tidak  meninggalkan 
           prinsip  keadilan  dan  pemerataan.  Salah  satu  isu  pemerataan  adalah 
           adanya  ketimpangan  dalam  aksebilitas  masyarakat  terhadap  bidan  dan 
           puskesmas, terumata bagi masyarakat di perdesaan/terpencil , masyarakat 
           miskin,  dan  masyarakat  dengan  tingkat  pendidikan  formal  yang  rendah. 
           Salah satu pendakatan hak yang belum tertangani dengan baik adalah hak 
           atas  akte  kelahiran  dan  sertifikat  kematian.  Setiap  ibu  yang  meninggal 
           perlu  dilengkapi  dengan  sertifikat  kematian  yang  mengindikasikan 
           penyebab  medis  kematian.  Pencatatan  ini  akan  membantu  upaya  untuk 
           mengidentifikasi  setiap  kematian  maternal,  membantu  mengadvokasi 
           pemerintah dalam hal tingginya kematian ibu agar perhatian pemerintah 
           semakin besar pada kematian maternal. 
 
        2. Masyarakat  Miskin.  Keberadaan  program  Jaminan  Pemeliharaan 
           Kesehatan  bagi  Keluarga  Miskin  (JPK–MM/GAKIN  )  sangat  membantu 
           masyarakat  miskin  dan  tenaga  kesehatan  dalam  penanganan  persalinan 
           baik normal maupun komplikasi. Dengan demikian salah satu hambatan 
           terbesar  bagi  akses  terhadap  fasilits  kesehatan  dapat  teratasi.  Namun 
           keberadaan  JPK  Gakin  dapat  ini  membawa  konsekuensi  pada 
           ketergantungan  masyarakat  dan  fasilitas  kesehatan  pada  subsidi  dana, 
           pada  program  yang  bersifat  ad‐hoc/keproyekan  dan  bisa  dihentikan 
                                                                                      122
                             RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
                sewaktu‐waktu,  sehingga  menimbulkan  kerentanan.  Oleh  Karena  itu 
                perlu  dilakukan  upaya  untuk  menjamin  ketersediaan  dana  seperti  ini 
                secara  kontinyu  dan  pada  saat  yang  sama  membangun  kamampuan 
                masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. 
     
        (6) Peningkatan Kualitas Budaya Masyarakat.  
 
           1.   Rekayasa Sosial (social engineering)  
                Rekayasa sosial mencakup setiap aspek kebudayaan yang mencakup cara 
                hidup  (way  of  life),  aturan  berpikir  (rule  of  thinking),  dan  prinsip  hidup 
                (state  of  mind).  Rekayasa  sosial  dilakukan  dengan  mempertimbangkan 
                budaya  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat,  beserta  pranata 
                yang  ada  di  dalamnya  sehingga  tidak  terjadi  ketegangan  yang 
                kontraproduktif.  Rekayasa  sosial  dilakukan  secara  bertahap  dengan 
                mengoptimalkan  pranata  sosial  yang  selama  ini  sudah  ada  di  tengah 
                masyarakat, seperti: lembaga keagamaan dan kemasyarakatan.  
           2.   Peningkatan Peran Lembaga Keagamaan 
                Lembaga  keagamaan  seperti  pondok  pesantren  mewarnai  kehidupan 
                masyarakat.  Oleh  karena  itu,  peran  lembaga  keagamaan  yang  memiliki 
                kontribusi  positif  terhadap  penguatan  dan  pemberdayaan  masyarakat 
                untuk mendukung upaya penurunan AKI perlu ditingkatkan. 
               
           3.  Aturan Hukum Yang Jelas tentang Aborsi 
                Diperlukan aturan hukum yang jelas tentang aborsi. Aturan hukum aborsi 
                ini  harus  mencakup:  (1)  alasan  pengguguran  janin  yang  diperbolehkan; 
                (2) siapa yang berhak meminta tindakan; (3) pihak yang boleh melakukan 
                tindakan aborsi; dan (4) prosedur hingga batas atas biaya aborsi.  
           4.  Peningkatan Penggunaan Alat Kontrasepsi 
                Ada  korelasi  positif  antara  peningkatan  penggunaan  alat  kontrasepsi 
                dengan  penurunan  AKI.  Oleh  karena  itu,  intensitas  pemasyarakatan 
                penggunaan alat kontrasepsi perlu lebih ditingkatkan. 
           5.  Penyediaan fasilitas dan insentif bagi tenaga medis di daerah terisolir 
                Tenaga medis enggan bekerja di daerah terpencil karena tidak ada insentif 
                dan  fasilitas  hidup  yang  memadai.  Oleh  karena  itu,  perlu  diberikan 
                insentif dan fasilitas kepada tenaga medis yang bekerja di daerah terisolir 
           6.  Optimalisasi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 
                Pelanggaran  batas  minimal  usia  nikah  ini  menjadi  salah  satu  penyebab 
                tingginya  angka  perkawinan  usia  dini  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu, 
                aturan  batas  minimal  usia  perkawinan  yang  tercantum  dalam  UU 
                Perkawinan harus dioptimalkan.  
            



                                                                                                 123
                          STRATEGI IMPLEMENTASI
                 RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN AKI
STRATEGI 1: AKSESIBILITAS DAN KUALITAS CAKUPAN PELAYANAN
                                                                                                                              INSTITUSI
     ISU                                                                                         INDIKATOR
                    MASALAH                             OPSI INTERVENSI                                                     PENANGGUNG
KEBIJAKAN                                                                                         CAPAIAN
                                                                                                                               JAWAB
Tenaga      Distribusi bidan/nakes tidak        Outreach tenaga bidan/nakes pada            tenaga kesehatan (bidan) ada
Kesehatan   merata, tidak semua desa            masyarakat diperluas melalui kebijakan      di setiap desa
            tersedia tenaga bidan, terutama     pemberian insentif bagi tenaga medis di     penambahan rekrutmen
            di daerah terpencil                 daerah terpencil                            bidan
                                                Di daerah yang jumlah bidannya tidak        tersedianya insentif untuk
                                                                                                                            Depkes dan Pemda
                                                mencukupi, memperkuat tim di Puskemas       bidan di daerah terpencil,
                                                untuk mengidentifikasi dan memberikan       misalnya menjdaikan bidan
                                                pelayanan kepada ibu hamil/bersalin,        di daerah terpencil sebagai
                                                secara terkoordinasi dan                    PNS
                                                berkesinambungan.
             - Kompetensi klinis bidan          Akreditasi insitusi pendidikan kebidanan    Semua institusi Pendidikan
               sub-standar.                     Peningkatan kompetensi bidan melalui        Kebidanan sudah
                                                pelatihan kemampuan bidan secara            terakreditasi oleh organisasi    Depkes & Diknas
                                                sistematis, terstruktur dan                 profesi dan Depke4s               & Organisasi
                                                berkesinambungan                            Semua bidan APN                      profesi
                                                                                            (tersertifikasi)

            Kemitraan tenaga kesehatan/       Bidan lebih pro-aktif melakukan Reorientasi   Berperannya dukun dalam
            bidan dengan dukun belum          perbedaan peran bidan dan dukun khususnya     membantu merujuk setiap
            maksimal                          di daerah tertentu dengan fokus pada :        komplikasi persalinan ke
                                              Pentingnya dukun untuk bermitra dengan        fasilitas pelayanan obstetri    Depkes & Pemda
                                              bidan agar:                                   emergency, yang dapat
                                              - dapat segera mengidentifikasi dan merujuk   diukur melalui meningkatnya
                                              komplikasi                                    kasus rujukan komplikasi
                                                                                          RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



                                                  - mengetahui bahwa terjadinya komplikasi       kebidanan ke RS
                                                  tidak dapat diprediksi                         Jumlah Nakes meningkat
                                                                                                 Dikembangkannya cara-cara
                                                                                                 praktis sesuai kemampuan
                                                                                                 dukun untuk mengenali
                                                                                                 tanda-tanda komplikasi
                                                                                                 obstetri.
Fasilitas            Masyarakat pada umumnya,       Polindes yang dilengkapi dengan bidan        Polindes dengan Bidan
Kesehatan            terutama masyarakat miskin     harus tersedia di setiap desa, utamanya      tersedia di setiap desa,
(Institusi)          di daerah terpencil dan        desa terpencil                               khususnya di daerah
                     pulau-pulau kecil masih        Peningkatan Puskesmas PONED yang             terpencil dan pulau-pulau
                     kesulitan menjangkau           dapat memberikan pelayanan 24 jam            kecil
                     fasilitas medis.               RS Kabupaten harus dapat memberikan          Puskesmas PONED dan RS          Depkes & Pemda
                     Puskesmas PONED,               pelayanan kebidanan darurat 24 jam           PONEK berfungsi 24 jam
                     Polindes dan RS PONEK          (termasuk tersedianya dokter ahli            Adanya Sistem Monev untuk
                     masih terbatas jumlahnya,      kebidanan dan/atau dokter umum yang          menjamin efektivitas dan
                     dan yang berfungsi 24 jam.     dilatih dan tenaga ahli anestesi)            efesiensi fasilitas kesehatan

Pelayanan         • Cakupan kunjungan bumil         Peningkatan ketrampilan Bidan dalam          % ANC
Antenatal dan       cenderung menurun               melakukan komunikasi dan konseling,          Pemeriksaan kehamilan
Persalinan oleh   • Terdapat kesenjangan yg         terhadap ibu hamil, agar efektif dalam       dilakukan secara lengkap
Tenaga              besar antara kunjungan ibu      mempromosikan pentingnya persalinan          Ibu mendapatkan Imunisasi
Kesehatan           hamil dengan persalinan         oleh tenaga kesehatan                        TT secara lengkap
(Nakes)             Nakes yang menunjukkan                                                       Ibu mendapatkan pil besi
                                                    Edukasi gizi, imunisasi TT                   Persalinan oleh tenaga
                    tidak efektifnya Bidan
                                                                                                 kesehatan (%)                   Depkes & Pemda
                    mempromosikan pentingnya
                    persalinan Nakes pada saat
                    kunjungan ibu hamil untuk
                    ANC
                  • Ketrampilan komunikasi dan
                    konseling Bidan masih
                    rendah



                                                                                                                                                  125
                                                                                RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



Pelayanan    Akses masyarakat miskin        Perlu sosialisasi mengenai ketersediaan     Meningkatnya pelayanan
Kesehatan    terhadap fasilitas kesehatan   dana bagi masyarakat miskin untuk           kebidanan yang
Masyarakat   masih sangat rendah.           mendapatkan pelayanan di fasilitas          menggunakan Askeskin
Miskin                                      kesehatan, termasuk kriteria penerima dan   secara benar
                                            jenis pelayanan yang dapat diterima.        Meningkatnya kasus            Depkes dan Pemda
                                            Perlu dilakukan upaya untuk menjamin        komplikasi dari masyarakat
                                            ketersediaan dana secara kontinyu melalui   miskin yang dirujuk dan
                                            jaminan gratis pelayanan obstetri           ditangani di Rumah sakit
                                            emerjensi dengan rawat inap klas 3 untuk
                                            semua.
Faktor       Masyarakat tidak memiliki      Pemberiaan bantuan biaya transportasi       Dana transportasi untuk
Pendukung    biaya untuk menjangkau         bagi masyarakat miskin dalam                masyarakat miskin
             fasilitas kesehatan (Dana)     menjangkau fasiliitas kesehatan             dialokasikan, terutama        Depkes & Pemda
                                                                                        untuk masyarakt yang
                                                                                        tinggal di daerah terpencil
             Tidak semua RS rujukan         Rumah Sakit memiliki bank darah             Adanya unit transfusi darah
             memiliki bank darah                                                                                       Depkes, Pemda,
                                            kerjasama dengan PMI                        yang dilengkapi bank darah
                                                                                                                           PMI
                                                                                        di setiap rumah sakit




                                                                                                                                         126
                                                                                     RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



STRATEGI 2: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
                                                                                                                            INSTITUSI
      ISU                                                                                         INDIKATOR
                        MASALAH                        OPSI INTERVENSI                                                    PENANGGUNG
KEBIJAKAN                                                                                          CAPAIAN
                                                                                                                             JAWAB
Akses            Masih terjadi kesenjangan      Peningkatan akses pada layanan pendidikan    Meningkatnya rata-rata
Pelayanan        partisipasi pendidikan untuk   bagi perempuan, terutama pada jenjang        pendidikan perempuan
                                                                                                                          Diknas & Pemda
Pendidikan       perempuan pada jenjang         lanjutan
Perempuan        lanjutan                       Peningkatan rata-rata lama sekolah
Status           Posisi Tawar Perempuan         Mengembangkan sumberdaya perempuan,          Adanya piranti legal untuk
Perempuan        dalam Pengambilan Keputusan    re-sosialisasi atau re-edukasi, pengubahan   meningkatkan posisi tawar
                 lemah                          definisi sosial                              perempuan                     Menneg PP &
                                                Peningkatkan keterlibatan keluarga dan                                       Pemda
                                                perempuan dalam menjamin pelayanan
                                                kesehatan dan kualitas pelayanan
Status Sosial-   Perempuan dengan status        Peningkatan kesempatan dan peran             Meningkatnya status
Ekonomi          sosial rendah, miskin, dan     perempuan di dunia kerja.                    perempuan dalam keluarga
                                                                                                                            Menneg PP &
Perempuan        tinggal di daerah terpencil                                                 dan masyarakat
                                                                                                                              Pemda
                 menanggung beban hidup
                 lebih besar.
Kesadaran        Kesadaran ber-KB cenderung     Penyediaan alat kontrasepsi yang cukup       Jumlah peserta KB
Untuk ber-KB     menurun, terutama untuk        bagi penduduk miskin                         meningkat                    BKKBN & Pemda
                 keluarga miskin




                                                                                                                                           127
                                                                                     RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



STRATEGI 3 : KEMITRAAN LINTAS SEKTOR
                                                                                                                             INSTITUSI
     ISU                                                                                         INDIKATOR
                    MASALAH                           OPSI INTERVENSI                                                       PENANGGUNG
KEBIJAKAN                                                                                         CAPAIAN
                                                                                                                               JAWAB
Peran BKKBN   Melemahmnya komitmen             Perlu upaya revitalisasi dan “focussing”     Meningkatnya fungsi BKKBN
              politis Program Keluarga         Program KB dalam era desentralisasi saat     dalam menurunkan Angka          BKKBN & Pemda
              Berencana                        ini;                                         Kemtian Ibu
Pendidikan    Pendidikan kesehatan             Integrasi program pendidikan kespro ke       Adanya motode pengajaran
Kesehatan     reproduksi belum                 dalam kurikulum                              kespro yang tepat dan           Diknas & Pemda
Reproduksi    sepenuhnya dilaksanakan                                                       relevan
Peran         Masih rendahnya peran            Pelibtan aktif masyarakat dalam upaya        Tersedianya asuransi
Masyarakat    masyarakat (LSM) dalam           proses persalinan, sebelum maupun            persalinan, tarnsportasi
              upaya pertolongan pra-           sesudah melalui penyediaan asuransi, akses   pendukung proses persalinan         Pemda
              kelahiran, proses kelahiran      emergency, dan transportasi
              dan pra-kelahiran
Peran         Belum optimalnya peran           Meningkatkan peran IBI dan FOGI dalam        Menguatnya peran IBI dan
Organisasi    organisasi profesi seperti IBI   penanganan angka kematian ibu melalui        FOGI dalam percepatan
Profesi       dan FOGI dalam proses            sertifikasi tenaga, dan penguatan kompetsi   penurunan AKI                      Depkes
              persalinan, pra-persalinan,      anggota
              dan pasca persalinan
Kerja Sama    Belum terbangun sinergi          Peningkatan kerja sama lintas sektor dan     Adanya perkuatan kerja
Kelembagaan   yang kuat di antara lembaga      lintas lembaga (Sekolah, Puskesmas,          sama lintas sektor dan lintas
              atau stakeholders untuk          organisasi profesi, LSM, Tokoh Agama,)       lembaga                          Lintas Sektor
              mendukung pelaksanaan
              pendidikan kespro




                                                                                                                                             128
                                                                                   RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



STRATEGI 4: PENDEKATAN BUDAYA
                                                                                                                           INSTITUSI
     ISU                                                                                      INDIKATOR
                     MASALAH                         OPSI INTERVENSI                                                    PENANGGUNG
KEBIJAKAN                                                                                      CAPAIAN
                                                                                                                           JAWAB
Pendidikan      Pendidikan kesehatan          Integrasi program pendidikan kespro ke      Adanya motode pengajaran
Kesehatan       reproduksi belum              dalam kurikulum                             kespro yang tepat dan          Diknas & Pemda
Reproduksi      sepenuhnya dilaksanakan                                                   relevan
Pemicu Aborsi   Di daerah pedesaan/           Menyusun aturan hukum yang jelas tentang    Adanya aturan hukum yang
                pedalaman masih ada           aborsi.                                     jelas tentang aborsi
                                                                                                                         DepHukHam &
                pandangan budaya yang
                                                                                                                            Pemda
                mendorong terjadinya
                aborsi.
Mitos dan       Masyarakat memiliki tradisi   Penguatan mitos dan tradisi yang            Berubahnya mitos masyarkat
Tradisi         dan mitos yang tidak          mendukung keselamatan ibu hamil, melalui    dalam keselamatan ibu hamil
                                                                                                                        Depag, Debudpar &
                memiliki kontribusi bagi      saluran-saluran sosial dan budaya, tokoh    dan melahirkan
                                                                                                                             Pemda
                kesehatan ibu hamil dan       agama.
                melahirkan.
Perkawinan      Di kalangan masyarakat        Optimalisasi batas minimal usia             Diterapkannya peraturan
Usia Muda       miskin, perkawinan usia       perkawinan yang tertuang dalam UU No 1      batas usia minimal             DepHukHam &
                muda dijadikan solusi untuk   Tahun 1974 tentang Perkawinan.              perkawinan                        Pemda
                mengurangi beban ekonomi.




                                                                                                                                            129
                                                                                RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU



STRATEGI 5: KELEMBAGAAN
                                                                                                                      INSTITUSI
    ISU                                                                                    INDIKATOR
                     MASALAH                      OPSI INTERVENSI                                                   PENANGGUNG
KEBIJAKAN                                                                                   CAPAIAN
                                                                                                                       JAWAB
Kebijakan KIA   Kebijkan KIA belum         Pencantuman Kebijkan KIA dalam RPJPN,       Kebijkan KIA tercantum
                menjadi prioritas          RPJMN, RKP, RPJPD, RPJMD, RKPD              dalam setiap dokumen           Bappenas &
                pembangunan                                                            kebijakan di Pusat maupun       Bappeda
                                                                                       Daerah
Mata Anggaran   Program KIA tidak muncul   Kodifikasi mata anggaran yang spesifik      Program KIA tertuang
Program KIA     dalam bentuk Mata          untuk program KIA pada APBN dan             sebagai Mata Anggaran
                Anggaran tersendiri        APBD Provinsi/Kab/Kota                      tersedniri dalam APBN        Depkeu, Depkes,
                                                                                       maupun APBD Provinsi/          dan Pemda
                                                                                       Kabupaten/Kota
Peraturan       Masih adanya aturan        Penetapan aturan aborsi, kawin muda         Operasionalnya aturan
Perundangan     perundangan yang belum     secara operasional                          aborsi, kawin muda
                sejalan dan belum          Disempurnakannya peraturan pelayanan        Adanya peraturan pelayanan
                operasional terkait        medis                                       medis yang disempurnakan
                penurunan AKI              Dikembangkan Perda/Kepmen untuk             Tersedianya Perda/Kepmen      Lintas Sektor
                                           jaminan biaya transportasi proses           untuk jaminan biaya
                                           persalinan emergency                        transportasi proses
                                                                                       persalinan emergency bagi
                                                                                       keluarga miskin




                                                                                                                                      130
DAFTAR PUSTAKA 
 

Adam et,al. 2005. Cost effectiveness analysis of strattegis for maternal dan neonatal health 
    ini developing countries, BMJ. 

Ahrizal Ahnaf. 2006. Angka Kematian Ibu di Indonesia Kecenderungan dan Faktor‐Faktor 
      yang  Berpengaruh;  di  presentasikan  pada  Workshop  Prakarsa  Strategis 
      Percepatan Penurunan AKI, di Jakarta. 

Alex John Ulaen. 1998. Pantangan Bagi Perempuan Hamil dan Perawatan Persalinan di 
      Kepulauan  Sangihe  dan  Talaud,  Sulawesi  Utara,  dalam  Meutia  F.  Swasono, 
      Kehamilan,  Kelahiran,  Perawatan  Ibu  dan  Bayi  dalam  Konteks  Budaya.  Jakarta: 
      Universitas Indonesia. 

Atmarita. 2005. Nutrition Problem di Indonesia. Presented at An Integrated International 
     Seminar  and Workshop on Lifestyle – Related  Diseases. Yogyakarta: Gajah Mada 
     University. 

BPS‐Statistics  Indonesia  and  ORC  Macro.  2003.  Indonesia  Demographic  and  Health 
      Surveys (IDHS) 2002‐2003. Maryland. USA.  

Badan  Pusat  Statistik.  2002.  Laporan  Hasil  Survei  Konsumsi  Garam  Yodium  Rumah 
     Tangga 2002: Kerjasama BPS, Depkes dan Bank Dunia. Jakarta. 

Badan Pusat Statistik. Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002‐2003 

Badan Pusat Statistik. Survey Kesehatan Rumah Tangga Tahun 2001 

Badan Pusat Statistik. 2006. Proyeksi Penduduk Indonesia 

Bagong  Suyanto.  2006.  Kematian  Ibu:  Aspek  Sosial‐Budaya,  disampaikan  pada  acara 
     Workshop  Kajian  Prakarsa  Strategis  Percepatan  Penurunan  AKI  di  Propinsi 
     Jawa Timur. 

Bappenas. 2004. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004‐2009 

Biro Kesejahteraan Sosial Setda NTB, Tahun 2004 yang diambil dari Laporan Poyek 
      KPKK AUSAID, 2006.   

BKKBN,  UNFPA.  2006.  Keluarga  Berencana,  Kesehatan  Reproduksi,  Gender,  dan 
    Pembangunan Kependudukan. 

Departemen Kesehatan RI. 2001. Rencana Strategis Nasional “Making Pregnancy Safer” 
      di Indonesia 2001‐2010. Jakarta 
                              RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
Departemen Kesehatan RI. 2003. Upaya Penurunan AKI di Indonesia. Makalah untuk 
      Kelompok Kerja MDG.  

Departemen Kesehatan RI. 2006. Profil Kesehatan 2004 

Departemen Kesehatan RI. 2000. Indonesia Sehat 2010 

Gabrielle  Weichart.  2004.  Identitas  Minahasa:  Sebuah  Praktik  Kuliner,  dalam  Jurnal 
      Antropologi Indonesia Nomor 74 

Kepmenkes  no  1202/MENKES/SK/VII/2003  tentang  Indikator  Indonesia  Sehat  2010 
    Pedoman Penetapan Indikator Porvinsi Sehat dan Kab/Kota Sehat. 

Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  1457/Menkes/SK/X/2003  tentang  Standar 
     Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota 

Laporan tahunan Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan, 2006 

Mattias  Roots,  Sara  Johnsdotter,  Jerker  Liljestrand,  Birgitta  Essen.2004.  A  Quality 
      study  of  conceptions  and  attitudes  regading  maternal  mortality  among  tradisional 
      birth  attendant  in  rural  Guatemala,  BJOG:  International  Journal  of  Obstetrics 
      and Gynaecology, December 2004, Volume 111, halaman 1372 – 1377). 

Pemerintah RI. 2004. Laporan Perkembangan Tujuan Pembangun Millenium. 

Pikiran Rakyat, 21 April 2003 – Kartini dan Kematian Ibu. 

Pratiwi,  Sari.  1998.  Pandangan  Budaya  dalam  Sistem  Perawatan  Bayi  di  Pulau  Lombok. 
      dalam Meutia F. Swasono, Kehamilan, Kelahiran, Perawatan Ibu dan Bayi dalam 
      Konteks Buday. Jakarta: Universitas Indonesia. 

Roysot,  Erica  dan  Sue  Armstrong.  1994.  Pencegahan  Kematian  Ibu  Hamil.  Jakarta: 
      Binarupa Aksara. 

Soemantri et.al (eds). 1999. Maternal Morbidity and Mortality Study: CHN‐III/Household 
     Health  Survey  1995,  MOH  and  National  Institute  of  Health  Research  and 
     Development, Jakarta. 

UNICEF. 2004. Surviving Birth in South Asia. 

Vita  Priantina  Dewi.  2006.  Pandangan  dan  Perilaku  Ibu  Selama  Kehamilan  dan 
       Pengaruhnya Pada Kematian Bayi di Desa Jalancagak, Subang Jawa Barat.  

Wahyu, MS. 2006. Angka Kematian Ibu (AKI) Dalam Perspektif Sosial Budaya. 



                                                                                           132
                            RANCANG BANGUN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
World Health Organization. 1992. International Statistical Classification of Diseases and 
     Related Health Problems. Tenth Revision. Geneva, World Health Organization. 

WHO, UNICEF, UNFPA. 2004. Maternal Mortality in 2000. 

WHO 2004 –Surviving Childbirth and Pregnancy in South Asia. 

WHO. 2005. The World Health Report 2005: Make Every Mother and Child Count. 

World  Bank.  2001.  Macroeconomics  and  Health:  Investing  in  Health  for  Economic 
     Development. 

www.bkkbn.go.id 

http://www.indomedia.com/intisari/1998/maret/salin.htm. 


 




                                                                                     133

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:24450
posted:3/19/2009
language:Indonesian
pages:145