TINJAUAN TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 327/PDT.G/2004/PA.Ska) by pphfhuns

VIEWS: 4,881 PAGES: 84

More Info
									TINJAUAN TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM PERKARA PERMOHONAN
    CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
  (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 327/PDT.G/2004/PA.Ska)




                        Penulisan Hukum
                            (Skripsi)


                   Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
                             Hukum
    pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

                             Oleh
                    Rendy Danar Wijayanto
                        NIM. E0005267


               FAKULTAS HUKUM
     UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

                             2010




                                i
                    PERSETUJUAN PEMBIMBING




                      Penulisan Hukum (Skripsi)



  “TINJAUAN TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
 MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM PERKARA PERMOHONAN CERAI
   TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA (STUDI KASUS
          PERKARA NOMOR: 327/PDT.G/2004/PA.Ska)’’



                                Oleh

                       Rendy Danar Wijayanto

                              E0005267



Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

     (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta



                       Surakarta,        Maret 2010

                         Dosen Pembimbing




                    SOEHARTONO, S.H. M.Hum.

                     NIP. 19560425 198503 1002




                                    ii
                         PENGESAHAN PENGUJI
                          Penulisan Hukum (Skripsi)
  TINJAUAN TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
   MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM PERKARA PERMOHONAN
       CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
     (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 327/PDT.G/2004/PA.Ska)


                               Disusun Oleh :
                           Rendy Danar Wijayanto
                              NIM. E0005267
   Telah diterima dan disahkan olah Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
             Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
                                     Pada :
                              Hari           : Selasa
                              Tanggal        : 20 April 2010
                               TIM PENGUJI
1. Harjono, S.H., M.H.                         : ......................................................
             Ketua
2. Syafrudin Yudowibowo, S.H., M.H.            : ......................................................
             Sekretaris
3. Soehartono, S.H. M.Hum.                     : ......................................................
             Anggota


                              MENGETAHUI
                                     Dekan,




                          Moh. Jamin, S.H, M.Hum.
                           19610930198601100




                                       iii
                                 PERNYATAAN


Nama           : Rendy Danar W
NIM            : E0005267




Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara
Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surakarta (Studi Kasus Perkara
Nomor: 327/PDT.G/2004/PA.Ska) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang
bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan
ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan
saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa
pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan
hukum (skripsi) ini.




                                                  Surakarta, 21 April 2010
                                                  yang membuat pernyataan




                                                  Rendy Danar W
                                                  E0005267




                                      iv
                                  ABSTRAK

RENDY DANAR WIJAYANTO. E0005267. 2010. TINJAUAN TENTANG
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN DENGAN ADANYA DISSENTING OPINION DALAM
PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA
SURAKARTA               (STUDI           KASUS         PERKARA           NOMER:
327/PDT.G/2004/PA.Ska). Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
           Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak perkara
nomor: 327/PDT.G/2004/PA. Ska serta implikasi yuridis dari putusnya
perkawinan karena talak.
           Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif
dengan menggunakan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang
digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan dengan menggunakan beberapa
buku-buku, literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber
tertulis lainnya guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti. Teknik analisis data yang digunakan di penelitian ini adalah teknik
analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan,
kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya
menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.
         Hasil penelitian mengungkap tentang dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak perkara nomor:
327/PDT.G/2004/PA. Ska serta implikasi yuridis dari putusnya perkawinan
karena talak. Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama
Surakarta dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan atau pertengkaran
dengan Termohon. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah
dilakukan maka disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak dengan alasan
telah terjadi perselisihan atau pertengkaran adalah adalah Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam. Dengan demikian perkawinan antara Pemohon dengan Termohon
putus karena perceraian. Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta telah sesuai
dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, dalam memeriksa dan
memutus perkara perceraian karena terjadi perselisihan atau pertengkaran di
antara Pemohon dengan Termohon dalam wilayah hukum Pengadilan Agama
Surakarta. Dari penelitian ini juga diketahui implikasi yuridis dari putusnya
perkawinan karena talak, yaitu putusnya perkawinan antara Pemohon dengan
Termohon karena perceraian; hilangnya hubungan suami-isteri antara Pemohon
dengan Termohon serta para pihak ( Pemohon dan Termohon) tidak lagi terikat
perkawinan sehingga masing-masing pihak dapat melangsungkan perkawinan
lagi. Untuk melakukannya tidak perlu mendapatkan ijin dari pihak lainnya
         Dari hasil penelitian, penulis memberi saran bagi aparat pemerintah, dalam
hal ini Pengadilan Agama, sedapat mungkin tetap memegang teguh prinsip



                                        v
mempersulit terjadinya perceraian, dengan mengingat bahwa perkawinan
merupakan suatu ikatan yang sakral antara suami-istri yang berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa serta mengingat dampak negatif akibat perceraian
bagi generasi yang akan datang. Juga bagi mereka yang hendak melangsungkan
perkawinan, hendaknya mempersiapkan diri secara lahir maupun batin dalam
menghadapi permasalahan atau problem rumah tangga, termasuk terjadinya
perselisihan/ pertengkaran yang timbul dalam kehidupan berumah tangga, untuk
menghindari terjadinya perceraian dengan segala akibat hukumnya.




                                     vi
                                   ABSTRACT



RENDY DANAR W. 2010. STUDY ON JUDGE PRINCIPAL JUDGEMENT
OF A DIVORCE CASE VERDICT IN SURAKARTA RELIGION COURT
(CASE STUDY NUMBER: 327/PDT.G/2004/PA.Ska). Faculty of Law.
Sebelas Maret University of Surakarta.
        This legal research objective is to know judge principal judgement of a
divorce case verdict number: 327/PDT.G/2004/PA.Ska, and juridical implication
of dissolution of marriage in divorce case.
        This is a descriptive-normative legal research, based on secondary data
and literature study technique use books, literatures, acts, documents and the other
written resources in order to get related substance by the problems. This legal
research is based on data qualitative analysis technique, that is data collecting,
data qualification, and then to combine theory which is connected with the
problems and finally conclusion extracting to get the results. The results is to
reveal about judge principal judgements of a divorce case verdict number:
327/PDT.G/2004/PA.Ska, and juridical implication of dissolution of marriage in
divorce case. The litigant purpose his divorce application to Surakarta Religion
Court based on already happen the dissagreeement or dispute with the befendant.
Based on the results and data analysis then implied where being the judge
principal judgements of a divorce case verdict where already happen the
dissagreeement or dispute is Article number 19 letter (f) Goverment Regulation
Number 9 Year 1975 juncto Article number 116 letter (f) Islamic Law
Compilation. So the marriage between the litigant and the befendant is dissolute
because divorce. Surakarta Religion Court Council is be in mutual accord in to
applying acts, on the order to inspect and adjudicate divorce case where already
happen the dissagreement or dispute between the litigant and the befendant in
Surakarta Religion Court yurisdiction. From this legal research, know too about
juridical implication of dissolution of marriage in divorce case, they are:
dissolution of marriage between the litigant and the befendant because divorce, no
more man and wife relationship between them, and then they are no more in
conjugal so each party can married again without permission from the other.
        By the results, the writter give suggestion to Government Institution, in
this case is Religion Case, as much as can heading toward to complicate the
divorce principle, considering if marriage is a sacred relation between man and
wife in the name of God also indeed hve negatively impact from divorse for the
rising generation. Also for those who will get married, ought to prepare external
and internal to facing disturbance of domestic peace, include dissagreement or
dispute on home life, to avoid the divorce with any kinds of judicial
consequences.




                                        vii
                                  MOTTO



“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”
                                                         (Q.s. asy-Syarh: 5-6)

Rosullah SAW bersabda : “Manusia yang paling disukai Allah adalah manusia
yang paling bermanfaat bagi manusia lain.”

                                                          (HR. Muslim)

“ Jangan pernah merasa takut apa yang akan dijalani, karena semua sudah
diatur oleh-Nya, tugas kita adalah berusaha, berdoa dan bersabar. Karena
semua akan terasa indah jika datang dan terjadi pada waktunya.”

                                                          ( Penulis)




                                     viii
PERSEMBAHAN




   Karya kecil ini penulis persembahkan
   kepada :
         Ayah       dan     Ibu           yang   telah
          memberikan       do’a,     perhatian     dan
          kasih   sayang           serta     segalanya
          untukku;
         Adik-adikku yang selalu ada dan
          memberikan perhatian dan keceriaan
          untukku;
         Teman-teman angkatan 2005 yang
          telah mengisi hari-hariku dengan
          semangat dan kerja sama;
         Almamaterku, Universitas Sebelas
          Maret Surakarta.




     ix
                            KATA PENGANTAR


      Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih
dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan penulisan hukum ( skripsi ) dengan judul: “TINJAUAN
TENTANG          DASAR         PERTIMBANGAN             HAKIM       DALAM
MENJATUHKAN           PUTUSAN      DALAM       PERKARA       PERMOHONAN
CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA (STUDI
KASUS PERKARA NOMOR: 327/PDT.G/2004/PA.Ska)”.
      Penulisan hukum ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas serta untuk
memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tidaklah berlebihan bahwa
penulisan hukum ini penulis kerjakan dengan ketekunan dan telah mencurahkan
segala kemampuan yang ada, namun karya ilmiah ini sangat sederhana dan
mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu penulis mohon maaf
apabila dalam penulisan hukum ini banyak kekurangan serta penulis mohon saran
dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian.
      Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis tidak dapat menyelesaikan
dari awal sampai akhir tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh
karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :
1.   Bapak Moh. Yamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS
     yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk
     menyelesaikan penulisan hukum ini.
2.   Bapak Soehartono, S.H. M.Hum., selaku pembimbing penulisan hukum yang
     telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan
     bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini.
3.   Ibu Erna Dyah Kusumawati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik
     atas bimbingan, cerita dan nasihatnya selama penulis menuntut ilmu di
     Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.




                                       x
4.   Bapak Drs. Zaenuri, M.Hum selaku Hakim Pengadilan Agama Surakarta
     yang telah membimbing dengan penuh perhatian memberikan arahan,
     bantuan, meluangkan waktu tanpa mengenal lelah dan dengan penuh
     kesabaran yang tiada batas demi keberhasilan penyusunan skripsi ini.
5.   Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
     Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga
     dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis
     amalkan dalam kehidupan masa depan nantinya.
6.   Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus
     prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul skripsi, pelaksanaan
     seminar proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.
7.   Segenap staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas
     bantuannya yang memudahkan penulis mencari bahan-bahan referensi untuk
     penulisan hukum ini.
8.   Ibunda dan Ayahanda tercinta, yang tiada hentinya mencurahkan kasih
     sayangnya dan tidak pernah lelah mendorong dan memberikan motivasi
     kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
9.   Adik-adik tercinta (Bowo, Dewi dan Akbar) atas kebersamaan, kebahagiaan
     dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Keponakanku tercinta, si kecil Kaisya, atas keceriaan dan tawa lucunya yang
     menghiburku di setiap saat.
11. Teman karibku di kampus: Jana dan Edwin, yang menjadi teman
     seperjuangan tiap semester, yang dengan setia mendengar keluh kesah penulis
     dan memberi bantuan, semangat, serta dukungan untuk menyelesaikan
     skripsi. Maaf telah banyak merepotkan kalian. Semoga persahabatan ini tidak
     lekang oleh waktu dan jarak.
12. Teman-teman magang di Pengadilan Agama Surakarta: Bagus, Probo, Eko,
     Irma Permata Asri, Irma Nurjanah, Ainy, Intan dan Yudika.
13. Seluruh teman-teman Angkatan 2005 FH UNS yang telah mengisi hari-hari
     kuliah penulis selama ini. Maaf tidak bisa menyebutkan kalian satu persatu.




                                        xi
14. Almamaterku, Fakultas Hukum UNS yang telah memberi bekal ilmu
    pengetahuan dan pengalaman yang indah.
15. Semua pihak yang telah banyak membantu kelancaran penelitian dan
    penyusunan skripsi ini.
     Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan karya yang sempurna, untuk itu
kritik dan saran dari pembaca budiman sangat penulis perlukan. Akhirnya,
semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua.




                                                Surakarta,       Maret 2010




                                                       Penulis




                                     xii
                                                             DAFTAR ISI




HALAMAN JUDUL .................................................................................................                 i
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................                           ii
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................                           iii
HALAMAN PERNYATAAN …………………………………………………….                                                                                       iv
ABSTRAK .................................................................................................................       v
MOTTO ......................................................................................................................    ix
PERSEMBAHAN ......................................................................................................              x
KATA PENGANTAR ...............................................................................................                 xi
DAFTAR ISI .............................................................................................................. xiv
DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………. xvi
DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………………….. xvii
BAB I                 : PENDAHULUAN
                        A. Latar Belakang Masalah.............................................................                      1
                        B. Perumusan Masalah ..................................................................                 5
                        C. Tujuan Penelitian ......................................................................             5
                        D. Manfaat Penelitian ....................................................................              6
                        E. Metode Penelitian .....................................................................              6
                        F. Sistematika Penulisan Hukum ..................................................                      10
BAB II                : TINJAUAN PUSTAKA
                        A. Kerangka Teori .........................................................................            12
                             1. Tinjauan tentang Perkawinan...............................................                     12
                                    a. Pengertian Perkawinan………………………………..                                                     12
                                    b. Tujuan Perkawinan……………………………………                                                         15
                             2. Tinjauan tentang Perceraian………….….......…………….. 16
                                   a. Pengertian Perceraian...................................................... 16
                                   b. Pengertian Cerai Talak.................................................... 17




                                                                      xiv
               3. Tinjauan tentang Putusan.....................................................                 18
                     a. Pengertian Putusan.........................................................             18
                     b. Macam-macam sifat dan isi putusan..............................                         20
          B. Kerangka Pemikiran....................................................................             25
BAB III   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
                     A. Hasil Penelitian………………………………………… 28
                     B. Pembahasan…………………………………………….                                                            41
                           1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan
                                 Putusan Dalam Perkara Permohonan Cerai Talak Di
                                 Pengadilan Agama Surakarta (Studi Kasus
                                 Perkara Nomor: 327/PDT.G/2004/PA.Ska)……….                                      41
                           2. Implikasi Yuridis dari Putusnya Perkawinan
                                 karena Talak……………………………………….                                                   47
BAB IV    : PENUTUP

          A. Simpulan.....................................................................................      51

          B. Saran...........................................................................................   53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN




                                                        xv
                   DAFTAR GAMBAR



Gambar 1: Kerangka Pemikiran…………………………………………….   32




                         xvi
                            DAFTAR LAMPIRAN

Surat Ijin Penelitian Nomor : 2835/ H27.1.11/PP/2009
Putusan Nomor               : 327/PDT.G/2004/PA.Ska




                                     xvii
                          BAB I. PENDAHULUAN

                         A. Latar Belakang Masalah

    Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian perumusan
perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Tentulah tidak merupakan perkawinan kalau sekiranya ikatan lahir
batin itu tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut Undang-undang ini perkawinan barulah
ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak
dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perkawinan itu 2 (dua) orang
pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (lesbian). Demikian
juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan
banyak wanita seperti group merriage yang terdapat di masyarakat Masai di
Afrika 5 (lima) orang pria sekaligus mengawini saudara perempuan seperti
terdapat di Tibet atau suku Margisan dan mungkin juga di kalangan suku Yadaan
Kanaits di India. (Mohd. Idris Ramulyo, 2002: 54).

    Perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 2 UU No. 1 Th. 1974 tentang
Perkawinan).

    Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki –
laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama
Allah S.W.T. bahwa kedua mempelai tersebut berniat membangun rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam dikatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sehingga tercipta suatu




                                       1
                                                                               2




keharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri. Keharmonisan dalam rumah tangga
mengacu pada prinsip perkawinan karena perkawinan dilandasi oleh ikatan lahir
dan batin yang menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban suami-istri.

    Semua manusia mengharapkan kehidupan perkawinannya dapat berlangsung
terus hingga akhir hayatnya. Hal ini diperkuat sebagaimana dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa prinsip
perkawinan adalah suatu akad yang suci yang dibangun oleh suami-istri dengan
tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Namun tak dapat
dipungkiri kehidupan rumah tangga tak luput dari permasalahan-permasalahan
yang timbul baik disengaja ataupun tidak disengaja yang mana dapat
menimbulkan perselisihan rumah tangga. Perselisihan-perselisihan yang terjadi
harus dapat diselesaikan secara proporsional. Artinya bahwa apabila penyebab
dari perselisihan tersebut adalah suatu kesalahan kecil yang tidak disengaja oleh
salah satu pihak, harus diselesaikan secara damai, tidak perlu diselesaikan dalam
jalur hukum.

    Perkawinan harus dipertahankan semaksimal mugkin dari suami-istri. Pada
prinsipnya Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut ketentuan
mempersulit terjadinya perceraian. Kalaupun terjadi perceraian, hal tersebut
merupakan jalan akhir yang akan ditempuh apabila memang perkawinan tersebut
tidak dapat dipertahankan lagi. Perkawinan dapat diputus apabila terjadi karena
alasan-alasan yang prinsipil, yang apabila rumah tangganya dipertahankan akan
terjadi kemadharatan dan dampak buruk yang lebih besar daripada dampak
positifnya atau dengan kata lain, bercerai akan lebih besar manfaatnya daripada
tetap menjalin kehidupan rumah tangga.

    Dalam BAB VIII Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diatur tentang putusnya
perkawinan. Berdasarkan Undang-undang tersebut, dan Pasal 113 Kompilasi
Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena :
                                                                                   3




a.   Kematian;
b.   Perceraian; dan
c.   Atas keputusan Pengadilan.

     Adapun alasan-alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

a.   Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan
     lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b.   Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa
     izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
     kemampuannya;
c.   Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum yang
     lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d.   Salah satu pihak mengalami kekejaman atau penganiayaan yang sangat berat
     yang membahayakan pihak yang lain;
e.   Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
     dapat menjalankan kewajibannya sebagi suami atau istri;
f.   Antar suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
     tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

     Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi karena
alasan- alasan :

a.   Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan
     lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b.   Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
     tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
     kemampuannya;
c.   Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
     yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
                                                                                4




d.   Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
     membahayakan pihak lain;
e.   Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
     dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
f.   Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan prtengkaran dan
     tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g.   Suami melanggar taklik talak;
h.   Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan
     dalam rumah tangga.

     Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, Pengadilan adalah suatu
badan atau lembaga peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk
memperoleh keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan
penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui lembaga
peradilan tersebut. Dalam suatu lembaga peradilan, hakim memegang peranan
penting karena hakim dalam hal ini bertindak sebagai penentu untuk memutuskan
suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.

     Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen,
Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang
berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama merupakan
pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang
beragama Islam, mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang.
Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama berkedudukan di kota
madya atau ibu kota kebupaten dengan wilayah hukum meliputi wilayah kota
madya atau kabupaten.

     Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan
Agama Surakarta karena Pengadilan Agama Surakarta merupakan salah satu
Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
                                                                                 5




Islam yang di antaranya bidang perkawinan. Penulis ingin mengetahui lebih lanjut
tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara
permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Surakarta (studi kasus perkara
Nomor: 327/PDT.G/PA. Ska ).

     Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN TENTANG DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM
PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA
SURAKARTA              (STUDI        KASUS           PERKARA           NOMOR:
327/PDT.G/2004/PA.Ska)’’.

                             B. Rumusan Masalah

     Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam
penulisan hukum ini dirumuskan sebagai berikut:

1.   Apakah yang menjadi dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
     putusan dalam perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama
     Surakarta?
2.   Apakah implikasi yuridis dari putusnya perkawinan karena talak?

                             C. Tujuan Penelitian

     Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diuraikan
diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :
1.   Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
     putusan dalam perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama
     Surakarta tersebut.
2.   Untuk mengetahui implikasi yuridis dari putusnya perkawinan karena talak.
                                                                             6




                              D. Manfaat Penelitian

     Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat antara
lain :

1. Manfaat Teoritis
     a. Bagi perkembangan Hukum Acara Peradilan Agama mengenai dasar
         pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian dengan
         alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan
         pertengkaran serta implikasi dari putusan tersebut.
     b. Menambah referensi dan literatur kepustakaan di bidang Hukum Perdata
         khususnya Hukum Perkawinan dan Hukum Acara Peradilan Agama.
     c. Hasil Penelitian dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian
         sejenis.

2. Manfaat Praktis
     a. Bagi Penulis
         Sebagai sarana untuk mengembangkan penalaran, pemahaman serta
         tambahan pengetahuan dalam hal pelaksanaan Hukum Acara Peradilan
         Agama.
    b. Bagi Masyarakat Umum
         Sebagai sumbangan dan masukan terhadap masyarakat sehingga
         masyarakat dapat lebih mengetahui mengenai tata cara beracara di
         Pengadilan Agama dalam sengketa perceraian.

                               E. Metode Penelitian

     Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode,
sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau
beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Diadakan
pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut permasalahan-
permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.
                                                                                7




    Dalam setiap kegiatan penelitian harus digunakan suatu metode penelitian
yang tepat, hal ini dikarenakan metode penelitian merupakan unsur mutlak yang
harus ada dalam penelitian (Soerjono Soekanto, 2006:7).

    Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
       Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif.
    Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan
    cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto &
    Sri Mamudji, 2006:13-14)

2. Pendekatan Penelitian
       Penelitian yang dilakukan dengan studi kasus. Studi kasus dilakukan
    dengan cara menelaah satu kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi
    yang telah menjadi putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
    tetap.

3. Sifat Penelitian
       Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif
    yang merupakan penggambaran obyek penelitian secara lengkap dan
    sistematis.

4. Lokasi Penelitian
       Dalam penulisan hokum ini, penulis mengambil lokasi penelitian di :
   a. Pengadilan Agama Surakarta yang terletak di Jl. Veteran No. 273
       Surakarta.
   b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan
       Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta serta tempat-
       tempat lain yang terdapat data yang diperlukan, dalam rangka
       mengidentifikasi data secara sistematis.
                                                                             8




5. Jenis data
       Dalam penelitian hukum, data dibedakan antara data yang diperoleh secara
    langsung dari masyarakat dan bahan-bahan kepustakaan. Data yang diperoleh
    secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar),
    sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan
    data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006:12).

       Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi data yang
   diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan/melalui literatur-literatur,
   himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian yang
   berwujud laporan, maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan
   penelitian.

6. Sumber Data

       Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

   a. Bahan Hukum Primer
           Bahan hokum primer dalam penulisan hukum ini adalah Putusan
       Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 327/PDT.G/2004/PA.Ska.

   b. Bahan Hukum Sekunder
           Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data sekunder dari
       bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
       peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, makalah, skripsi
       dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

   c. Bahan Hukum Tersier
           Merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan
       hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, bibliografi dan
       lain-lain.
                                                                               9




7. Teknik Pengumpulan Data
       Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini
    dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas
    dan reabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal paling
    sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu : studi dokumen atau bahan
    pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (
    Soerjono Soekanto, 2006 : 21 ).

      Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan
    data yang diperlukan adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan
    merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan beberapa buku-
    buku, literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber tertulis
    lainnya guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

8. Teknik Analisis Data
      Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam
    pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan
    dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik
    analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu dengan
    kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu,
    untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya
    kualitatif(Lexi J. Moleong, 2002:183).

       Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian
   hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data
   pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-
   bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap
   bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan
   konstruksi (Soerjono Soekanto, 2006: 251).

      Teknik analisis data adalah pengolahan data yang pada hakekatnya untuk
    mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, kegiatan
                                                                                 10




    yang dilakukan berupa pengumpulan data, kemudian data direduksi sehingga
    diperoleh data khusus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas
    untuk kemudian dikaji dengan menggunakan norma secara materiil atau
    mengambil isi data disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan
    akhirnya diambil kesimpulan dan akan diperoleh kebenaran obyektif.

        Teknik analisis data yang digunakan di penelitian ini adalah teknik analisis
    data    kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan,
    kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan
    akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

                           F. Sistematika Penulisan Hukum

Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I          PENDAHULUAN
               Bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah,
               perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
               penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II         TINJAUAN PUSTAKA
               Pada bab ini penulis menguraikan mengenai dua hal yaitu, yang
               pertama adalah kerangka teori yang melandasi penelitian serta
               mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam
               penulisan hukum ini, antara lain meliputi: tinjauan umum tentang
               perkawinan yang terdiri dari: pengertian perkawinan dan tujuan
               perkawinan; tinjauan umum tentang perceraian yang meliputi:
               pengertian perceraian dan pengertian cerai talak; kemudian tinjauan
               umum tentang putusan yang meliputi pengertian putusan, macam-
               macam sifat dan isi putusan. Yang kemudian dalam bab ini akan
               diakhiri dengan kerangka pemikiran yang menggambarkan alur
               pemikiran dalam penelitian.
                                                                              11




BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
           Dalam bab ini penulis akan membahas sekaligus menjawab
           permasalahan     yang      telah   ditentukan   sebelumnya      yaitu
           bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
           putusan dalam perkara permohonan cerai talak perkara nomor:
           327/PDT.G/2004/PA. Ska serta implikasi yuridis dari putusnya
           perkawinan karena talak.

BAB IV     PENUTUP
           Bab ini berisi simpulan serta saran dari hasil penelitian yang telah
           dilakukan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
                       BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

                               A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Perkawinan

  a.   Pengertian Perkawinan

           Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang
       sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk
       selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami istri
       bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung,
       menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya
       yang hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karena itulah dikatakan bahwa
       “ikatan antara suami istri” adalah ikatan paling suci dan paling kokoh. Dan
       tidak ada sesuatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat
       kesuciannya yang demikian agung itu, lain dari pada Allah sendiri, yang
       menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan mitsaqan-
       ghalidhan yang artinya adalah perjanjian yang kokoh (Sayyid Sabiq,
       1980:7).

           Perkawinan berasal dari kata Az-zawaaj adalah kata dalam bahasa arab
       yang menunjukan arti: bersatunya dua perkara, atau bersatunya ruh dan
       badan untuk kebangkitan. Sebagaimana firman Allah „azza wa jalla (yang
       artinya):

              “Dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)” (Q.S At-
              Takwir : 7)

           Dalam firman-Nya tentang nikmat bagi kaum mukminin di surga,
       yang artinya mereka disatukan dengan bidadari :




                                       12
                                                                        13




       “Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik
       lagi bermata jeli”(Q.SAth-Thuur : 20).

    Adapun dari sisi istilah yang juga terkenal dengan sebutan dari sisi
Syari‟ah perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang
laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti digambarkan UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Karena itu definisi yang menyatakan bahwa
perkawinan atau pernikahan sebagai transaksi atau akad pemilikan (‘aqd
al-tamlik) atau sebagai ganti kepemilikan (‘aqd mu’awadah) perlu ditinjau
ulang. Sebagai definisi ini tidak sejalan dengan nash al-Qur‟an dan sunnah
Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan
lahir dan batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan
keluarga (rumah tangga), yang bahagia, sejahtera, damai, tenteram dan
kekal (Khoirudin Nasution, 2002: 19).

    Selanjutnya, ikatan pernikahan merupakan ikatan yang paling utama
karena berkaitan dengan dzat manusia dan mengikat antara dua jiwa
dengan ikatan cinta dan kasih sayang, dan karena ikatan tersebut
merupakan sebab adanya keturunan dan terpeliharanya kemaluan dari
perbuatan keji.

    Hal tersebut dikuatkan pula dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
dijelaskan pula mengenai pengertian perkawinan, yang berbunyi :

    “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
                                                                       14




       Dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, dapat ditarik beberapa unsur, yakni (Muchlis Marwan, 1992:
40):

a) Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan
       seorang wanita;
b) Keduanya terikat sebagai suami istri dan bukan terikat sebagai teman
       biasa;
c) Mempunyai tujuan yaitu membentuk suatu keluarga;
d) Sifat dari keluarga yang diharapkan yaitu keluarga yang bahagia,
       kekal dan sejahtera.

       Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin
dan Aminudin (1999:10) adalah suatu akad antara seorang calon mempelai
pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan
kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut syarat
yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan percampuran antara
keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu
sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

       Pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi
orang Islam adalah sebagai berikut (Soemiyati, 1986: 4):

a) Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan
       hidup baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita
       secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai
       makhluk yang terhormat diantara makhluk-makhluk Tuhan yang
       lainnya;
b) Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga
       dimana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai
                                                                            15




         dan tenteram dan kekal dengan disertai rasa kasih syang antara suami-
         istri;
     c) Dengan      melakukan      perkawinan   yang     sah,dapat   diharapkan
         memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga
         kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat
         berlangsung secara jelas dan bersih;
     d) Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang
         merupakan inti daripada hidup masyarakat yang teratur dan berada
         dalam suasana damai;
     e) Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan
         yang telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, adalah
         merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

b.   Tujuan Perkawinan

         Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan
     hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan
     dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan rasa kasih
     saying, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan
     mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari‟ah (Soemiyati,
     1986: 12).

         Sedangkan tujuan perkawinan dalam Penjelasan Undang-undang No.
     1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk
     itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-
     masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai
     kesejahteran spiritual dan materiil.
                                                                            16




2. Tinjauan tentang Perceraian

   a. Pengertian Perceraian

          Dalam kehidupan rumah tangga, tak mungkin luput dari suatu
      permasalahan. Kadang kala permasalahan yang timbul dapat menjadi
      pemicu adanya perceraian. Perceraian merupakan bagian dari dinamika
      rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan
      perkawinan bukanlah perceraian, perceraian merupakan sunnatullah,
      dengan penyebab yang berbeda-beda (Beni Ahmad Saebani. 2008:47).

          Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri
      karena ikatan perkawinan mereka tidak mugkin untuk dipertahankan lagi.
      Perceraian bukan hanya berdampak pada suami- istri saja, tetapi juga akan
      berdampak pada anak- anak dan keluarga dari kedua belah pihak. Alasan-
      alasan dilakukannya perceraian haruslah alasan yang paling mendasar,
      yakni jika tidak dilakukan talak, kehidupan suami-istri akan lebih banyak
      mendatangkan kemadharatan daripada kemaslahatannya.

          Adapun alasan-alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19
      Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

      a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
          penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
      b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-
          turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal
          lain diluar kemampuannya;
      c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
          hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
      d) Salah satu pihak mengalami kekejaman atau penganiayaan yang
          sangat berat yang membahayakan pihak yang lain;
      e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
          tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagi suami atau istri,
                                                                          17




   f)   Antar suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan
        pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
        rumah tangga.

        Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:
   “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi
   karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”

        Adapun sebab-sebab atau alasan terjadinya perceraian menurut Pasal
   116 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:
   a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
        penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
   b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
        berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
        karena hal lain diluar kemampuannya;
   c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
        hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
   d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
        membahayakan pihak lain;
   e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
        tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
   f)   Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
        pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
        rumah tangga;
   g) Suami melanggar taklik talak;
   h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak
        rukunan dalam rumah tangga.

b. Pengertian Cerai Talak

        Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan hukum
   Islam memutuskan akad nikah antara suami istri. Dalam pengkajian fiqih
                                                                             18




      seperti yang bersumber dari hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu
      Majah, Kamus Istilah Agama menulis “talak berarti melepaskan ikatan,
      yaitu melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapakan secara
      sukarela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas/shahih
      ataupun    dengan    kata-kata    sindiran/kinayah”(Shodiq&Shalahuddin
      Chaery, - :358).

          Dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam tertulis:
                 “Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan
                 Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan,
                 dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan
                 131.”
          Hak talak hanya pada suami, sedangkan cerai gugat dimiliki oleh istri.
      Seorang istri berhak membayar kembali mahar yang telah diberikan oleh
      suaminya. Karena hak talak ada pada suami, maka suami harus berhati-hati
      dalam mengeluarkan kata – kata yang dapat berakibat jatuhnya talak.
      Kata-kata sindiran pun dapat menyebabkan jatuhnya talak jika diucapkan
      dengan niat menceraikan istrinya (Beni Ahmad Saebani. 2008: 53).

          Thalaq sebagai perbuatan hukum gampang menimbulkan kibat hukum
      putus perkawinan, sehingga hak yang diletakkan pada pihak suami ini
      membutuhkan sifat kehati-hatian dalam arti suami tidak mudah
      melontarkan kara dan niatannya (Achmad Kuzari. 1995:118).

3. Tinjauan tentang Putusan

   a. Pengertian Putusan

          Jika didefinisikan, putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim, yang
      olehnya sebagai Pejabat Kekuasaan Kehakiman yang diberi wewenang
      untuk itu, diucapkan di dalam persidangan dengan maksud dan tujuan
      untuk mengakhiri suatu perkara atau persengketaan antara dua pihak yang
      bersengaketa (Sudikno Mertokusumo, 1980: 167-168).
                                                                       19




    Putusan tidak hanya yang diucapkan saja, melainkan juga pernyataan
yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh
Hakim di dalam persidangansebuah konsep, belum mempunyai kekuatan
sebagai putusan, apabila belum diucapkan di dalam persidangan. Antara
yanag ditulis di dalam konsep putusan dengan yang diucapakan harus
sama, tidak boleh berbeda. Dengan demikian, putusan dapat didefinisikan
pula dengan suatu “hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang
didasarkan     pada      pertimbangan   yang   menetapkan     apa    yang
hukum”(Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, 1980: 95).

    Putusan Pengadilan merupakan intisari daripada seluruh kegiatan
persidangan. Dengan keluarnya putusan, maka berakhirlah suatu
persengketaan, karena dalam persengketaan tersebut telah ditetapakan
hukumnya, siapa yang salah dan siapa yang benar. Kegiatan dan tindakan
selanjutnya adalah pelaksanaan putusan, sebagai realisasi tugas Pengadilan
yang terakhir adalah menyelesaikan perkara.

    Produk hukum Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama,
selain berupa putusan, ada juga produk hukum yang berupa penetapan.
Dimana produk hukum yang berupa putusan mn\erupakan pengakhiran
dari suatu persengkaetaan, produk hukum yang berupa penetapan
merupakn yang bersifat menyelesaikan suatu konflik atau persengketaan,
melainkan hal ini Majelis Hakim (Pengadilan) hanya sekedar memberikan
jasa-jasanya sebagai tenaga tata usaha Negara, sehingga isi dari penetapan
hanya bersifat menerangkan saja, yang dalam istilah hukumnya dikenal
dengan declaratoir (Taufiq Hamami, 2003: 172).

    Putusan adalah produk hukum pengadilan agama untuk perkara yang
bersifat   contensius,    sedangkan penetapan adalah     produk     hukum
Pengadilan Agama untuk perkara yang bersifat voluntair. Dalam hal
putusan, digolongkan menjadi dua macam putusan, yaitu putusan sela dan
                                                                              20




   putusan akhir. Putusan sela adalah putusan sementara yang dijatuhkan
   sebelum putusan akhir (selama persidangan masih berlangsung), dan pada
   umumnya     putusan    ini     dijatuhkan    untuk   memperlancar    jalannya
   persidangan dan mempermudah penjatuhan putusan akhir.

       Beberapa contoh dari putusan sela yang terdapat dalam praktek
   beracara di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai
   berikut:

       a) Putusan sela tentang pengangkatan Hakam dalam kasus gugatan
          perceraian karena alasan sqiqaq. Hakam ini ditugaskan oleh
          Majelis Hakim dalam upaya mencari jalan keluar yang terbaik bagi
          kedua belah pihak yang bersengketa, apakah disatukan kembali
          atau dipisahkan (bercerai). Penekanannya lebih kepada usaha
          merukunkan atau mendamaikan kembali. Hasil pekerjaannya
          dilaporkan kepada Majelis Hakim.

       b) Putusan sela tentang izin perpisahan tempat tinggal bersama antara
          suami-istri    selama     proses     persidangan   berlangsung.   Pada
          umumnya, izin perpisahan ini atas permintaan salah satu pihak,
          terutama pihak istri, mengingat hal-hal kemudharatan apabila
          mereka tetap tinggal bersama dalam satu rumah/ tempat kediaman
          bersama.

b. Macam-macam sifat dan isi putusan.

       Dalam praktek peradilan pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
   Agama, putusan dapat dibeda-bedakan menurut sifat dan isinya(Taufiq
   Hamami, 2003: 173-177).
                                                                        21




1) Menurut sifatnya, putusan terdiri dari:

    a) Putusan yang bersifat declaratoir.
           Putusan declaratoir adalah suatu putusan yang bersifat
       pernyataan atau menegaskan suatu keadaan hukum. Misalnya,
       pernyataan atau penegasan (isbat) tentang adanya keterikatan
       hubungan suami istri antar Penggugat dengan Tergugat. Putusan
       semacam ini biasanya diterapkan pada putusan perceraian bagi para
       pihak yang pernikahannya tidak tercatat pada Pegawai Pencatat
       Nikah setempat.

    b) Putusan yang bersifat constitutif.
           Putusan constitutif      adalah suatu putusan yang meniadakan
       suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum
       baru. Misalnya putusan tentang jatuhnya talak satu bain sughro
       Tergugat atas Penggugat. Sebelum dijatuhkannya putusan, antara
       Penggugat dengan Tergugat secara hukum antara keduanya adalah
       suami istri. Namun, setelah dijatuhkannya putusan, hilanglah
       keadaan hukum tersebut dan terciptalah hukum baru berupa “bukan
       suami istri lagi antara Penggugat dengan Tergugat”.

   c) Putusan yang bersifat condemnatoir.
           Putusan condemnatoir adalah suatu putusan yang bersifat
       penghukuman. Tentang hal ini dapat dicontohkan tentang
       keharusan Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang telah
       dilalaikan Tergugat kepada Penggugat, atau keharusan untuk
       membayar kebutuhan hidup anak sampai anak tersebut dewasa/
       mandiri.

           Dalam praktek, suatu putusan tidak akan berdiri sendiri, tetapi
       pada   umumnya      selalu    bergabung   antara   declaratoir   dan
                                                                           22




           condemnatoir atau bisa juga penggabungan antara ketiga-tiganya.
           Suatu putusan condemnatoir tidak akan dapat berdiri sendiri, tetapi
           sebelumnya harus didahului oleh putusan yang bersifat declaratoir.
           Contohnya; penghukuman tentang pembayaran nafkah atau biaya
           pemeliharaan anak. Untuk mendasarkan pelaksanaan penghukuman
           tersebut, sebelumnya yang dalam hal ini Tergugat, harus
           dinyatakan terlebih dahulu bahwa ia sebagai bapak atau ayah dari
           anak tersebut berkewajiban untuk menanggung kebutuhan anak
           tersebut sampai dengan dewasa.

               Contoh lainnya, putusan tentang penghukuman pembayaran
           mahar atau maskawin. Sehubungan dengan hal ini, sebelumnya
           putusan tersebut harus didahului oleh putusan yang bersifat
           declaratoir, yaitu suatu pernyataan bahwa mahar atau maskawin
           tersebut belum di bayar/ masih dihutang oleh oleh Tergugat.

2) Menurut isinya, putusan terdiri dari:

       a) Gugatan atau permohonan tidak diterima, yang dikenal dengan
           putusan negative (N.O.).

               N.O. singkatan dari Neit Ovankelijkler berarti gugatan atau
           permohonannya tidak diterima. Putusan macam ini antara lain
           karena alasan-alasan sebagai berikut:

           (1) Gugatan/ permohonan kabur atau tidak jelas. Atas putusan
               N.O., gugatan/ permohonan dapat diajukan kembali setelah
               gugatan/ permohonan diperbaiki;
           (2) Gugatan/    permohonan      tidak   berdasar/   melawan    hak.
               Umpamanya,       gugatan    cerai   diajukan    oleh   orangtua
               Penggugat/Pemohon, bukan oleh Penggugat/Pemohon sendiri.
               Gugatan/permohonan dapat diajukan kembali setelah ia
                                                             23




   (orangtua Penggugat/Pemohon) mendapatkan surat kuasa
   khusus dari Penggugat/Pemohon atau istri;
(3) Gugatan/ permohonan masih belum waktunya (prematur).
   Contoh tentang hal ini gugatan cerai dengan alasan
   Tergugat/Termohon telah meninggalkan Penggugat/Pemohon
   selama 4 bulan tanpa izin Penggugat/Pemohon. Menurut Pasal
   19 huruf (b), waktunya harus selamnya 2 (dua) tahun berturut-
   turut;
(4) Gugatan/ permohonan Nebis in Idem. Artinya, gugatan/
   permohonan sudah pernah diputus oleh Pengadilan dengan
   objek sengketa yang sama, pihak-pihak yang bersengketa juga
   sama;
(5) Gugatan/ permohonan salah alamat, dikenal dengan istilah
   Error In Persona, contoh permohonan cerai talak yang
   diajukan oleh suami kepada orangtua istri;
(6) Gugatan/ permohonan telah lampau waktu (kedaluwarsa).
   Contoh tentang hal ini permohonan pembatalan perkawinan
   yang dilangsungkan di bawah ancaman. Apabila anacaman
   telah berhenti dan dalam jangka 6 (enam) bulan setelah itu
   masih hidup sebagai suami istri, dan tidak mengajukan haknya
   untuk mengajukan pembatalan perkawinan, haknya gugur.
   Untuk itu bila setelah melampaui waktu 6 (enam) bulan baru
   diajukan permohonan pembatalan, permohonannya tersebut
   akan diputus N.O. oleh Pengadilan;
(7) Pengadilan tidak berwenang. Tentang hal ini, contohnya
   adalah permohonan cerai talak diajukan di kediaman suami/
   pemohon. Seharusnya, atau yang berwenang adalah Pengadilan
   Agama yang mewilayahi tempat kediaman istri/ termohon.
                                                                  24




b) Gugatan/ permohonan dikabulkan.

      Putusan semacam ini diajukan dalam hal dalil-dalil gugatan
   dapat dibuktikan kebenarannya. Akan tetapi, dalam, dalam hal ini
   hanya sebagian saja yang dapat dibuktiakan. Gugatan/ permohonan
   akan dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya.

c) Gugatan/ permohonan ditolak.

       Putusan semacam ini terjadi apabila dalil-dalil gugatan tidak
   dapat dibuktikan kebenarannya. Perbedaan antara putusan N.O.
   dengan putusan ditolak adalah kalau di dalam putusan N.O. tidak
   sampai pada pemeriksaan pokok perkara. Sedangkan putusan
   menolak gugatan/ permohonan dijatuhkan setelah pokok perkara,
   dan ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut, dalil-dalil gugatan/
   permohonan tidak terbukti.

d) Gugatan/ permohonan digugurkan.

       Putusan mengugurkan gugatan/ permohonan terjadi apabila
   Penggugat/ Tergugat pada sidang pertama (biasanya Majelis
   member kesempatan sampai sidang kedua) Penggugat/ Pemohonan
   tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk hadir di
   persidangan seabai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun ia telah
   dipanggil dengan patut dan resmi oleh Juru Sita/ Juru Sita
   Pengganti Pengadilan Agama, dan ketidak hadirannya tersebut
   tanpa alasan yang sah, sedang Tergugat/ Termohon hadir. Guna
   melindungi    kepentingan    Tergugat/   Termohon   yang    sudah
   mengorbankan waktu dan mungkin juga uang untuk ongkos pergi
   ke Pengadilan, gugatan Penggugat atau permohonan Pemohon
   digugurkan.
                                                                          25




          e) Gugatan/ permohonan dibatalkan.

                 Dalam hal panjer biaya perkara sudah habis atau setidak-
             tidaknya tidak mencukupi lagi untuk menanggulangi segala
             keperluan yang mungkin muncul selama proses berjalan sampai
             dengan diputus, Penggugat/ Pemohon akan ditegur untuk
             menambah panjer biaya perkara oleh Panitera. Surat teguran
             tersebut bertenggang waktu selambat-lambatnya satu bulan sejak
             tanggal surat peneguran. Apabila ternyata Penggugat/ Pemohon
             tidak memenuhi atau tidak mengindahkan teguran tersebut,
             Panitera karena jabatannya akan membuat surat keterangan tentang
             hal tersebut, dan menyampaikannya kepada Majelis Hakim yang
             menangani perkara tersebut.

                 Berdasarkan surat keterangan tersebut, Majelis akan menilai
             bahwa Penggugat/ Pemohon ternyata telah tidak bersungguh-
             sungguh dalam berperkara, sesuai pertimbangan inilah, Majelis
             Hakim akan memabatalkan perkara tersebut dengan membebenkan
             Penggugat/ Pemohon untuk membayar biaya perkara. Bentuk
             pembatalan cukup dituangkan dalam sebuah penetapan tentang hal
             tersebut, dan tidak perlu dibacakan di dalam persidangan.

                          B. Kerangka Pemikiran

  Semua manusia mengharapkan kehidupan perkawinannya dapat berlangsung
terus hingga akhir hayatnya. Hal ini diperkuat sebagaimana dalam Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa prinsip
perkawinan adalah suatu akad yang suci yang dibangun oleh suami- istri dengan
tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia.

  Namun tak dapat dipungkiri kehidupan rumah tangga tak luput dari
permasalahan-permasalahan yang timbul baik disengaja ataupun tidak disengaja
                                                                               26




yang mana dapat menimbulkan perselisihan rumah tangga. Perselisihan-
perselisihan yang terjadi harus dapat diselesaikan secara proporsional. Artinya
bahwa apabila penyebab dari perselisihan tersebut adalah suatu kesalahan kecil
yang tidak disengaja oleh salah satu pihak, harus diselesaikan secara damai, tidak
perlu diselesaikan dalam jalur hukum. Namun bila permasalahan di antara suami
istri tersebut tidak dapat lagi diselesaikan secara damai, maka jalan keluar satu-
satunya adalah dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama
untuk memutuskan ikatan perkawinan antara suami istri tersebut.

  Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, Pengadilan adalah suatu badan
atau lembaga peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk memperoleh
keadilan. Tak terkecuali dalam bidang perkawinan yang menjadi wewenang
Pengadilan Agama. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan
penyelesaian suatu perkara perkawinan dalam negara hukum adalah melalui
lembaga peradilan dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Dalam suatu lembaga
peradilan, hakim memegang peranan penting karena hakim dalam hal ini
bertindak sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke
pengadilan.

  Secara garis besar kerangka pemikiran dalam penulisan hukum ini dapat dilihat
dalam skema sebagai berikut:
                                             27




             PERKAWINAN




              PERCERAIAN




                ALASAN
              PERCERAIAN




             PERSIDANGAN




PENGAKUAN   KETERANGAN SAKSI   KETERANGAN
TERMOHON                         KELUARGA
                               PEMOHON DAN
                                TERMOHON




                 RAPAT
            PERMUSYAWARATAN
                 HAKIM




                PUTUSAN         IMPLIKASI
                                 YURIDIS
             BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

                                A. Hasil Penelitian

   Untuk dapat menguraikan dan memberi penjelasan dalam pembahasan
mengenai hal-hal yang penulis kaji dalam penulisan hukum ini, penulis
mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Surakarta. Dari hasil penelitian
penulis yakni Putusan Pengadilan Agama Nomor: 327/Pdt. G/2004/PA. Ska,
didapat data sebagai berikut:

1. Identitas Para Pihak

  a. Pemohon
          Pemohon berinisial CH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS
     (Guru), tempat tinggal Mangkuyudan, Kelurahan Purwosari, Kecamatan
     Laweyan, Kota Surakarta.

  b. Termohon
          Termohon berinisial SZ, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru
     Swasta, tempat tinggal di Perumnas Mojosongo, Kelurahan Mojosongo,
     Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.

2. Duduk Perkara

     Duduk perkara dalam perkara No. 327/Pdt. G/2004/PA. Ska, adalah sebagai
  berikut:

       Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 2 Februari
  1980 secara sah dan telah terdaftar dalam register Kutipan Akta Nikah Nomor :
  571/06/II/1980.

       Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua
  Pemohon yakni di Mangkuyudan, Surakarta selama 4 tahun. Selanjutnya sejak




                                      28
                                                                         29




tahun 1985 menempati rumah sendiri di Perumnas Mojosongo, Kelurahan
Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta sampai sekarang dan sudah dikarunia
5 orang anak.

    Pada awal kehidupan berumah tangga, antara Pemohon dan Termohon
dapat menjalin hubungan baik secara rukun dan damai, namun semenjak anak
pertama lahir (1981) mulai sering terjadi kesalahan pahaman yang
menyebabkan berkurangnya keharmonisan rumah tangga.

    Pada tanggal 7 Desember 2003, Termohon marah dan mengusir Pemohon
untuk pergi dari rumah. Sejak saat itu Pemohon meninggalkan rumah dengan
sepengetahuan Termohon dan pulang ke rumah orangtua di Mangkuyudan,
Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

    Berdasarkan kasus tersebut, Pemohon mengajukan permohonan cerai yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor
Register: 327/Pdt. G/2004/PA. Ska, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 2 Februari
  1980 secara sah dan telah terdaftar dalam register Kutipan Akta Nikah
  Nomor: 571/06/II/1980 tanggal 2-2-1980;

b. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang
  tua Pemohon yakni di Mangkuyudan, Surakarta selama 4 tahun. Dan
  selanjutnya sejak tahun 1985 menempati rumah sendiri di Perumnas
  Mojosongo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta sampai
  sekarang dan sudah dikarunia 5 orang anak yang bernama:

           1. HNIP, lahir pada tanggal 7 Juli 1981;
           2. MIF, lahir pada tanggal 23 September 1984;
           3. FAA, lahir pada tanggal 13 Mei 1987;
           4. UNA, lahir pada tanggal 7 September 1988;
                                                                       30




            5. LF, lahir pada tanggal 13 Juni 1990.

c. Bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
  1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
  Ketuhanan Yang Maha Esa;

d. Pada awal kehidupan berumah tangga, antara Pemohon dan Termohon dapat
  menjalin hubungan baik secara rukun dan damai, namun semenjak anak
  pertama lahir (1981) mulai sering terjadi kesalahan pahaman yang
  menyebabkan berkurangnya keharmonisan rumah tangga yang disebabkan
  antara lain karena:

    1. Sifat cemburu Termohon yang berlebihan;
    2. Adanya akhlak Termohon yang dianggap kurang baik, semisal:
           Sering mengucapkan kata-kata kotor dan tidak pantas;
           Berani/ tidak taat kepada suami dan orang tua;
           dan lain sebagainya yang semisal;
    3. Termohon sering kali meminta perceraian di depan Pemohon;
    4. Termohon tidak terima pada besarnya nafkah.

e. Bahwa pada hari Ahad malam tanggal 7 Desember 2003, terjadi kemarahan
  yang luar biasa pada diri Termohon, yang akhirnya mengusir Pemohon
  untuk pergi dari rumah. Sejak saat itu Pemohon meninggalkan rumah
  dengan sepengetahuan Termohon dan pulang ke rumah orang tua di
  Mangkuyudan, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

f. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak dapat
  rukun dalam satu rumah tangga kembali dengan Termohon;

  Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan kondisi tersebut, Pemohon mohon
agar Pengadilan Agama Surakarta berkenan memeriksa dan menjatuhkan
putusan sebagai berikut:
                                                                      31




PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak
    terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Surakarta;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.

   Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak datang
menghadap persidangan dan majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah
pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil.

   Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk
melakukan      perceraian    dari    atasannya   dengan    Nomor:   M.AK
30/KS.01.1/07/2004 tanggal 9 Januari 2004.

   Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon.

   Selanjutnya, sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, Termohon
telah menyampaikan jawaban secara lisan pokoknya adalah:

a. Benar Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 2 Februari
    1980. Setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon,
    kemudian pada tahun 1985 tinggal di rumah sendiri di Perumnas
    Mojosongo. Perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah
    dikaruniai lima orang anak;
                                                                        32




b. Pada awal kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon
    hidup rukun dan damai, kemudian setelah punya anak keadaan rumah
    tangga tidak harmonis karena ada kesalahpahaman antara Pemohon
    dengan Termohon. Namun tidak benar hal itu disebabkan oleh sikap
    (akhlak) Termohon yang dikatakan Pemohon tidak baik dan Termohon
    cemburu yang berlebihan kepada Pemohon. Benar Termohon pernah
    meminta cerai kepada Pemohon tapi seingat Termohon hanya sekali
    karena emosi dengan Pemohon. Adapun mengenai besarnya nafkah,
    Termohon pernah tidak menerima hanya pada bulan Nopember 2004;

c. Benar pada tanggal 7 Desember 2003 terjadi pertengkaran antara Pemohon
    dengan Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di
    Mangkuyudan samapai sekarang. Namun tidak benar kepergian Pemohon
    tersebut diusir oleh Termohon;

d. Sehubungan dengan permohonan Pemohon hendak menjatuhkan talak
    terhadap Termohon, dalam hal ini Termohon keberatan bercerai dengan
    Pemohon. Karena sekalipun Pemohon dengan Termohon hidup berpisah,
    namun Pemohon masih sering datang dan pernah melakukan hubungan
    suami istri.

  Selanjutnya Pemohon menyampaikan tanggapan (Replik) secara lisan atas
jawaban Termohon yang pokoknya adalah:

a. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Pemohon sebagaimana yang dikemukakan
  dalam permohonan Pemohon;

b. Bahwa kalau terjadi pertengkaran, Termohon seringkali minta cerai dengan
  Pemohon;

c. Bahwa Termohon sering mengeluh/ tidak terima nafkah yang telah
  diberikan Pemohon;
                                                                         33




d. Oleh karena itu Pemohon tetap dengan pendirian hendak menjatuhkan talak
     terhadap Termohon sekalipun pada bulan Ramadhan tahun 2004 Pemohon
     pernah datang dan melakukan hubungan suami istri dengan Termohon
     (sekali).

     Sehubungan dengan Replik yang telah disampaikan oleh Pemohon,
kemudian Termohon menyampaikan tanggapan/ Duplik secara lisan adalan
sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon tetap bertahan sebagaimana yang telah dikemukakan
     dalam Jawaban terdahulu;

b. Bahwa Termohon tetap pula pada pendirian tidak ingin bercerai dengan
     Pemohon.

     Dalam proses persidangan, Majelis telah mendengar keterangan keluarga
masing-masing sebagai berikut:

I.    Keluarga Pemohon

      IS, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
      Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Saudara Sepupu
      Pemohon.

         Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
      berikut :

      a. Keluarga Pemohon telah mengetahui maksud Pemohon hendak
         menjatuhkan talak terhadap Termohon;

      b. Sepengetahuan keluarga, perkawinan Pemohon dengan Termohon telah
         berjalan selama dua puluh empat tahun. Setelah menikah mereka
                                                                           34




         tinggal di Mangkuyudan selama empat tahun kemudian pindah di
         Perumnas Mojosongo sampai sekarang dan dikaruniai lima orang anak;

      c. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan
         pertengkaran karena diantara mereka ada kesalahpahaman. Pemohon
         akan menunaikan ibadah haji bersama ibunya dengan biaya ditanggung
         oleh Ibu Pemohon;

      d. Bahwa Pemohon telah hidup terpisah dengan Termohon lebih kurang
         satu tahun lamanya;

      e. Keluarga sudah berusaha memberikan nasehat kepada kedua belah
         pihak berperkara tetapi tidak berhasil.

II.   Keluarga Termohon

      RN, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat
      tinggal     Kelurahan Made Gondo,        Kecamatan Grogol,    Kabupaten
      Sukoharjo, Ayah Termohon.

         Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
      berikut :

      a. Keluarga telah mengetahui maksud Pemohon hendak bercerai dengan
         Termohon;

      b. Sepengetahuan keluarga setelah menikah, Pemohon dan Termohon
         tinggal bersama di Mangkuyudan selama 4 (empat) tahun kemudian
         pindah di Perumahan Mojosongo sampai sekarang dan telah dikaruniai
         lima anak;

      c. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan, mereka
         telah hidup berpisah. Namun tidak tahu persis soal penyebabnya;
                                                                        35




    d. Keluarga Termohon telah berusaha dengan maksimal mendamaikan
       kedua pihak berperkara, tetapi tidak berhasil.

   Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti surat sebagai berikut:

a. Bukti P-1

   Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 571/06/II/1980 tanggal 2 Februari
   1980;

b. Bukti P-2

   Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat
   Jebres tanggal 8 September 2003;

c. Bukti P-3

   Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian dari atasan Pemohon dengan
   Nomor: M.AK 30/KS.01.1/07/2004 tanggal 9 Januari 2004.

   Selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2
orang saksi yang masing-masing telah mengucapkan sumpah menurut Agama
Islam, yaitu :

1. Saksi I

   MZ, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat
   tinggal di Tobayan, Kelurahan Pogah, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten
   Klaten, Adik Pemohon.

      Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
   berikut :

   a. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
                                                                            36




   b. Saksi sudah mengetahui maksud Pemohon hendak bercerai dengan
      Termohon;

   c. Sepengetahuan saksi, perkawinan Pemohon dengan Termohon telah
      berjalan selam 24 tahun dan mereka telah dikaruniai lima orang anak.
      Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
      oaring tua Pemohon di Mangkuyudan selama 4 tahun, kemudian mereka
      menempati rumah sendiri di Mojosongo dan sekarang telah berpisah
      kurang lebih setahun lamanya;

   d. Saksi tidak mengetahui secara langsung soal penyebab Pemohon
      Berpisah dengan Termohon, hanya Pemohon pernah bercerita dengan
      saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada
      kecocokan (berselisih) sehingga lebih baik hidup berpisah;

   e. Saksi yang juga selaku keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan
      kedua belah pihak berperkara, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

2. Saksi II

   FA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di
   Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

      Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
   berikut :

   a. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

   b. Saksi tahu bahwa Pemohon hendak bercerai dengan Termohon;

   c. Sepengetahuan saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah hidup
      berpisah selama delapan bulan lamanya. Saksi tidak tahu langsung
                                                                           37




       penyebabnya,hanya berdasarkan keterangan Pemohon, sekarang antara
       Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan (berselisih).

     Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
  pokoknya adalah:
     Bahwa Pemohon tetap pada pendirian sebagaimana yang dikemukakan
  dalam permohonan tanggal 24 Oktober 2004 hendak menjatuhkan talak
  terhadap Termohon. Mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan,
  mengijinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon.

     Kemudian Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan
  yang pada pokoknya adalah:
     Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon dan Termohon tetap
  ingin mempertahankan perkawinan dengan Pemohon.

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

  a. Bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah
     sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan cerai tanggal 27 Oktober
     2004;

  b. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
     1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon secara formil dapat
     diterima oleh Pengadilan Agama Surakarta;

  c. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak
     berperkara namun tidak berhasil;

  d. Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian
     dari atasan Pemohon dengan Nomor: M.AK 30/KS.01.1/07/2004 tanggal 9
     Januari 2004 sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat(1) Peraturan Pemerintah
     Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
                                                                         38




  Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi
  Pegawai Negeri Sipil;

e. Bahwa secara hukum, antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan
  yang sah;

f. Bahwa dalil atau alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon
  pokoknya adalah sering terjadi perselisihan karena Termohon cemburu,
  sikap (akhlaknya) kurang baik, sering minta cerai dengan Pemohon dan
  tidak menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Namun dalil
  permohonan itu dibantah oleh Termohon, menurut Termohon, telah
  kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon sehingga menimbulkan
  perselisihan atau pertengkaran diantara kedua belah pihak;

g. Bahwa Pemohon masih bersiteguh dengan permohonannya dan menolak
  dalil-dalil bantahan Termohon. Dan sebaliknya, Termohon tetap bersiteguh
  dengan jawabannya dan menolak untuk bercerai dengan Pemohon;

h. Bahwa dari proses pemeriksaan saksi-saksi, diperoleh keterangan bahwa
  telah terjadi perselisihan di antara Pemohon dan Termohon. Keterangan
  saksi tersebut telah menguatkan dalil atau alasan perceraian yang diajukan
  oleh Pemohon. Termohon juga secara tegas tidak membantah adanya
  perselisihan dan pertengkaran kecuali hanya sebagian penyebabnya;

i. Bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon maupun keluarga
  Termohon, dikuatkan pula dengan bukti P.3 dan saksi-saksi yang diajukan
  oleh Pemohon, telah membuktikan adanya perselisihan atau pertengkaran
  antara Pemohon dengan Termohon;

j. Bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perbedaan sikap dan
  arah berpikir sebagai bentuk perselisihan atau pertengkaran dimana baik
                                                                            39




     kedua belah pihak maupun keluarga Pemohon atau keluarga Termohon
     sudah tidak mampu mendamaikan kembali;

  k. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sehingga
     keduanya tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri. Dengan
     keadaan rumah tangga yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa
     tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang
     Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga
     (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera akan sulit tercapai;

  l. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan
     ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
     Perkawinan, Majelis Hakim secara ex officio perlu mempertimbangkan hak-
     hak Termohon selaku istri yang akan ditalak oleh Pemohon, yaitu
     mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan mut’ah serta nafkah iddah
     kepada Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b);

  m. Bahwa oleh karena perkara cerai talak termasuk sengketa bidang
     perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
     Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul akibat
     perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

4. Amar Putusan

     Majelis Hakim mengeluarkan putusan atas perkara tersebut dengan nomor:
  327/PDT.G/2004/PA.Ska, yang pada amar putusannya berbunyi:

  a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

  b. Memberikan izin kepada Pemohon (CH) mengikrarkan talak terhadap
     Termohon (SZ) di depan siding Pengadilan Agama Surakarta;

  c. Membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut’ah kepada
                                                                            40




  Termohon sebesar Rp. 3.000.000,00 ( Tiga juta rupiah ) dan memberikan
  nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 ( Satu juta lima
  ratus ribu rupiah ) dibayar kontan sekaligus sebelum Ikrar Talak dijatuhkan;

d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
  Rp. 286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
                                                                             41




                               B. Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam
  Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surakarta
  (Studi Kasus Perkara Nomor: 327/PDT.G/2004/PA.Ska).

    Dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan penelitian tentang
  permohonan cerai talak dengan nomor : 327/PDT.G/2004/PA.Ska di
  Pengadilan Agama Surakarta. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis
  dapat mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam
  perkara permohonan cerai talak dengan alasan adanya perselisihan/
  pertengkaran di antara kedua belah pihak yang terdaftar dalam perkara
  nomor: 327/PDT.G/2004/PA.Ska.

    Pada   perkara    nomor:    327/PDT.G/2004/PA.Ska        tersebut,   penulis
  menganalisa pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai berikut:

  a. Adanya permohonan Pemohon yang pada pokonya didasarkan pada alasan
    bahwa telah terjadi kesalahpahaman, sehingga terjadi perselisihan/
    pertengkaran yang menyebabkan berkurangnya keharmonisan rumah
    tangga, sifat cemburu diri Termohon yang berlebihan, akhlak Termohon
    yang dianggap kurang baik, Termohon sering kali meminta cerai di depan
    Pemohon dan tidak terima besarnya nafkah dari Pemohon;

        Pada    permohonan      Pemohon,     alasan   Pemohon      mengajukan
    Permohonan cerai talak pada pokoknya adalah di antara Pemohon dengan
    Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

        Sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
    1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan alas an
    perceraian yakni “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan
    dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
                                                                         42




   rumah tangga”. Kedua tersebut dapat menjadi dasar hukum dalam
   memutus perkara nomor: 327/PDT.G/2004/PA.Ska.

b. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon
   tetapi tidak berhasil;

       Dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
   1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
   berbunyi:

       Ayat (1): Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian,
                 Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
       Ayat (4): Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan
                 dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.


       Berdasarkan Pasal 82 ayat(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7
   Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
   2006 tersebut, selama perkara belum diputus, tidak menutup kemungkinan
   bagi Majelis Hakim untuk berusaha mendamaikan kedua pihak yang
   bersengketa.

       Karena perdamaian tidak tercapai, maka Majelis Hakim melanjutkan
   pemeriksaan        permohonan     cerai     talak    dengan      nomor:
   327/PDT.G/2004/PA.Ska yang diajukan oleh Pemohon yang bernama CH
   terhadap Termohon yang bernama SZ sesuai dengan ketentuan Pasal 65
   Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
   diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi:

       “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah
   Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
   kedua belah pihak.”
                                                                           43




      Dalam perkara ini, Pemohon mengajukan permohonannya ke
   Pengadilan Agama Surakarta karena tempat kediaman Termohon masuk
   dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, sesuai dengan ketentuan
   Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
   dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Pasal 129
   Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa permohonan cerai talak
   diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
   kediaman Termohon atau Istri.

c. Terhadap dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon
   menolak dalil-dalil Pemohon kecuali yang dengan tegas diakui
   kebenarannya oleh Termohon seperti yang diuraikan dalam Jawaban dan
   Duplik Termohon;

       Karena dalam jawaban dan duplik yang diajukan oleh Termohon
   terdapat penolakan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, untuk memenuhi
   ketentuan Pasal 163 HIR, Majelis Hakim berpendapat perlu diadakannya
   proses   pembuktian   untuk     mengetahui   kebenaran   dari   dalil-dalil
   permohonan    Pemohon    maupun      bantahan-bantahan   yang    diajukan
   Termohon.

d. Keterangan keluarga Termohon yang disampaikan di bawah sumpah, yang
   pada pokoknya menerangkan bahwa di antara Pemohon dengan Termohon
   telah terjadi perselisihan dan mengetahui Pemohon dan Termohon telah
   hidup berpisah namun tidak mengetahui penyebabnya;

e. Keterangan keluarga Pemohon yang disampaikan di bawah sumpah, yang
   pada pokoknya menerangkan bahwa di antara Pemohon dengan Termohon
   telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena diantara mereka ada
   kesalah pahaman dan mengetahui bahwa Pemohon telah hidup berpisah
   dengan Termohon lebih kurang satu tahun lamanya;
                                                                       44




f. Keterangan dua orang saksi Pemohon yang disampaikan dibawah sumpah,
   yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui Pemohon dan
   Termohon telah hidup berpisah namun tidak mengetahui penyebabnya.

g. Keterangan Termohon yang secara tegas tidak membantah adanya
   perselisihan dan pertengkaran kecuali hanya sebagian penyebabnya.

       Dalam proses pemeriksaan bukti-bukti, saksi-saksi dan keluarga dari
   pihak Pemohon maupun Termohon, didapatkan keterangan, baik para saksi
   maupun keluarga kedua belah pihak mengetahui bahwa antara Pemohon
   dengan Termohon telah terjadi perselisihan meskipun para saksi tidak
   mengetahui penyebab perselisihan, puncaknya sekitar bulan Desember
   2003, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon
   sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Mangkuyudan dan Termohon
   Termohon tinggal di Mojosongo. Keterangan para saksi Pemohon (MZ
   dan FA) dan keluarga Pemohon maupun Termohon tersebut telah
   menguatkan dalil Pemohon serta berdasarkan pada jawaban Termohon
   yang secara tegas tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran
   kecuali hanya sebagian penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, dalil
   atau alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah didukung cukup
   bukti.

h. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
   telah pecah dan sudah tidak ada kesempatan untuk berdamai kembali,
   dimana Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai walaupun Termohon
   tidak menghendaki perceraian, sehingga apabila rumah tangga Pemohon
   dan Termohon yang sudah pecah atau berselisih itu tetap dipaksakan
   dipertahankan, justru akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah
   pihak;
                                                                       45




    Berdasarkan fakta tersebut, maka permohonan cerai talak Pemohon
telah mendapat cukup alasan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam.

     Pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
tertulis alasan perceraian yakni “antara suami dan isteri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga”. Perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus antara suami dan istri membuat rumah tangga laksana neraka
dunia, dimana suami istri di dalamnya tersiksa, jauh dari rasa ketenangan,
ketentraman dan kebahagiaan yang justru menjadi tujuan perkawinan.
Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran juga bermacam-
macam, antara lain adalah karena tekanan ekonomi rumah tangga, bisa
karena cara hidup dan pandangan yang berbeda, bisa karena kehidupan
beragama yang berbeda dan sebagainya (Ridwan Syahrani, 1987:56).

   Ada 2 (dua) pendapat mengenai penggunaan alasan perceraian
sebagaimana tertulis pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni
“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”. Pendapat pertama mengatakan, bahwa alasan-alasan perceraian
itu hanyalah contoh saja, dimana tiap alasan dapat dipergunakan untuk
meminta perceraian, asal saja alasan itu mengakibatkan suami istri tidak
dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Pendapat kedua mengatakan
bahwa penyebutan alasan-alasan itu sifatnya limitatif, karenanya tidak
dapat ditambah dengan alasan perceraian yang lain. Hal ini sesuai dengan
prinsip kekal abadinya perkawinan dan kehendak pembentuk Undang-
Undang untuk mempersulit perceraian dan adanya pokok pikiran bahwa
alasan-alasan untuk menuntut perceraian harus merupakan alasan-alasan
tertentu (Ridwan Syahrani, 1987:57-58).
                                                                          46




        Pada kasus tersebut, dapat juga diterapkan metode Argumentum per
     analogiam atau metode berfikir analogi. Analogi memberi penafsiran pada
     suatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam
     peraturan tersebut, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat
     dimasukkan kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut
     (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 : 23).

        Hakim menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
     9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang
     berbunyi “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan
     pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
     tangga”. Menurut penulis, Pasal tersebut apabila dianalogikan maka
     perselisihan dan pertengkaran tersebut meliputi segala hal yang dapat
     menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
     tangga. Dalam kasus di atas, dengan adanya sikap dan arah berpikir
     Pemohon dengan Termohon masing-masing sudah berbeda yang
     menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
     tangga dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, sehingga menurut
     penulis, Hakim telah tepat memberikan dasar hukum Pasal 19 huruf (f)
     Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)
     Kompilasi Hukum Islam.

i.   Berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim yang dilanjutkan
     dengan proses voting, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan
     permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dan menjatuhkan
     talak Pemohon atas Termohon.

         Rapat permusyawaratan hakim (RPH) merupakan perundingan yang
     dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang
     diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan Pengadilan
     Agama yang berwenang. Musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan secara
                                                                          47




     rahasia, maksudnya apa yang dihasilkan dalam rapat Majelis Hakim
     tersebut hanya diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara
     sampai putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
     Tujuan diadakan musyawarah majelis ini adalah untuk menyamakan
     persepsi, agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan
     putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
     Sehingga Majelis Hakim harus bersungguh-sungguh dengan cara
     musyawarah mufakat untuk menghasilkan suara bulat dalam memutuskan
     perkara (Abdul Manan, 2000: 161).

          Dari proses voting yang dilakukan tersebut, akhirnya Majelis Hakim
     sepakat menyatukan pendapat di antara mereka untuk membuat satu
     putusan untuk memutus perkara tersebut. Majelis Hakim menyatakan
     menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh
     Pemohon, CH kepada istrinya, SZ.

2. Implikasi Yuridis dari Putusnya Perkawinan karena Talak.

     Dalam perkara nomor: 327/PDT.G/2004/PA.Ska tersebut, yang menjadi
   dasar untuk melakukan perceraian adalah antara Pemohon dengan Termohon
   telah terjadi perbedaan sikap dan arah berpikir yang tidak dapat lagi
   dikompromikan sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan/ pertengkaran
   di antara Pemohon dengan Termohon dan rumah tangga Pemohon dan
   Termohon sudah tidak harmonis lagi. Pemohon dan Termohon telah hidup
   berpisah/ pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan.

       Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut menggunakan
   dasar hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
   juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 19 huruf (f)
   Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan alasan perceraian
   yakni “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
                                                                        48




pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”.

   Dalam amar putusan Hakim, dapat diketahui implikasi yuridis dari
putusnya perkawinan karena talak yaitu:

       a. Putusnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon karena
           perceraian.

                Dengan adanya putusan Pengadilan Agama Surakarta dengan
           nomor: 327/PDT.G/2004/PA.Ska tersebut          dengan demikian
           perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena
           perceraian.

       b. Hilangnya      hubungan suami-isteri   antara   Pemohon dengan
           Termohon.

                Karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah
           putus karena perceraian, maka di antara Pemohon dengan
           Termohon sudah tidak terikat dalam hubungan suami-isteri,
           sehingga semua kewajiban maupun hak sebagai suami maupun
           istri juga hilang.

       c. Para pihak ( Pemohon dan Termohon) tidak lagi terikat perkawinan
           sehingga masing-masing pihak dapat melangsungkan perkawinan
           lagi. Untuk melakukannya tidak perlu mendapatkan ijin dari pihak
           lainnya.

    Mengenai masalah hak pengasuhan anak, tidak tertulis dalam amar
putusan karena baik Pemohon maupun Termohon tidak manyinggung soal
hak pengasuhan anak. Hak pengasuhan anak telah tertulis dalam Pasal 156
Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :
                                                                         49




a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya,
    kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan
    oleh:
   1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
   2) Ayah;
   3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
   4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
   5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan
    hadhanah dari ayah atau ibunya;
c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan
    jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah
    dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan
    Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang
    mempunyai hak hadhanah pula;
d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah
    menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut
    dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak,
    pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), (c)
    dan (d);
f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya
    menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak
    yang tidak turut padanya.

    Selain Pasal diatas, juga terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam
yang berbunyi :

   Dalam hal terjadinya perceraian:
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
   adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
   memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

    Menurut Pasal 156 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di atas karena
anak-anak Pemohon dan Termohon masing-masing telah mumayyiz (saat
perkara disidangkan) maka anak diberikan kebebasan untuk memilih diantara
ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
                                                                        50




     Mengenai masa iddah karena perkawinan antara Pemohon dengan
Termohon putus karena perceraian, maka iddah-nya adalah iddah talak. Iddah
artinya satu masa yang mengharuskan perempuan-perempuan yang telah
diceraikan oleh suaminya, baik cerai mati ataupun cerai hidup, untuk
menunggu sehingga dapat diyakinkan bahwa rahimnya telah berisi atau kosong
dari kandungan. Sedangkan Iddah talak artinya adalah iddah karena bercerai.
Perempuan-perempuan yang dalam iddah talak terdiri atas empat macam,
yakni (Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S, 2007:372-374) :

a.   Perempuan-perempuan yang telah dicampuri dan belum putus dari haid.
     Iddahnya ialah tiga kali suci atau tiga kali haid;
b.   Perempuan-perempuan yang dicampuri dan telah putus dari masa haid
     karena sudah tua;
c.   Perempuan-perempuan yang dicampuri, sedangkan ia belum pernah haid,
     karena belum baligh, iddah mereka tiga bulan;
d.   Perempuan-perempuan yang belum didukhul berarti tidaklah ada iddah
     bagi mereka.

Sehingga dalam perkara diatas, masa iddah bagi Penggugat adalah tiga kali
suci atau tiga kali haid.
                                  BAB IV. PENUTUP

                                    A. Simpulan

   Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis kemukakan, didapatkan
kesimpulan atas hal yang telah penulis tinjau dan bahas lebih lanjut tersebut,
yakni:

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor: 327/Pdt.
  G/2004/PA. Ska adalah:

  a.     Adanya permohonan Pemohon yang pada pokonya didasarkan pada alasan
         bahwa telah terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi perselisihan/
         pertengkaran yang menyebabkan berkurangnya keharmonisan rumah
         tangga, sifat cemburu diri Termohon yang berlebihan, akhlak Termohon
         yang dianggap kurang baik, Termohon sering kali meminta cerai di depan
         Pemohon dan tidak terima besarnya nafkah dari Pemohon;

  b.     Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon
         tetapi tidak berhasil;

  c.     Terhadap dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon
         menolak dalil-dalil Pemohon kecuali yang dengan tegas diakui
         kebenarannya oleh Termohon seperti yang diuraikan dalam Jawaban dan
         Duplik Termohon;

  d.     Keterangan keluarga Pemohon yang disampaikan di bawah sumpah, yang
         pada pokoknya menerangkan bahwa diantara Pemohon dengan Termohon
         telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena diantara mereka ada
         kesalah pahaman dan mengetahui bahwa Pemohon telah hidup berpisah
         dengan Termohon lebih kurang satu tahun lamanya;

  e.     Keterangan keluarga Termohon yang disampaikan di bawah sumpah, yang
         pada pokoknya menerangkan bahwa diantara Pemohon dengan Termohon




                                       51
                                                                             52




       telah terjadi perselisihan dan mengetahui Pemohon dan Termohon telah
       hidup berpisah namun tidak mengetahui penyebabnya;

  f.   Keterangan dua orang saksi Pemohon yang disampaikan dibawah sumpah,
       yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui Pemohon dan
       Termohon telah hidup berpisah namun tidak mengetahui penyebabnya;

  g.   Keterangan Termohon yang secara tegas tidak membantah adanya
       perselisihan dan pertengkaran kecuali hanya sebagian penyebabnya;

  h.   Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
       telah pecah dan sudah tidak ada kesempatan untuk berdamai kembali,
       dimana Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai walaupun Termohon
       tidak menghendaki perceraian, sehingga apabila rumah tangga Pemohon
       dan Termohon yang sudah pecah atau berselisih itu tetap dipaksakan
       dipertahankan, justru akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah
       pihak;

  i.   Berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim yang dilanjutkan
       dengan proses voting, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan
       permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dan menjatuhkan
       talak Pemohon atas Termohon.

2. Implikasi Yuridis dari putusnya perkawinan karena talak.
   a. Putusnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon karena
       perceraian.

   b. Hilangnya hubungan suami-isteri antara Pemohon dengan Termohon.

   c. Para pihak ( Pemohon dan Termohon) tidak lagi terikat perkawinan
       sehingga masing-masing pihak dapat melangsungkan perkawinan lagi.
       Untuk melakukannya tidak perlu mendapatkan ijin dari pihak lainnya.
                                                                            53




                                     B. Saran

1. Bagi aparat pemerintah, dalam hal ini Pengadilan Agama, sedapat mungkin
   tetap memegang teguh prinsip mempersulit terjadinya perceraian, dengan
   mengingat bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral antara
   suami-istri yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mengingat
   dampak negatif akibat perceraian bagi generasi yang akan datang. Selain itu
   diharapkan juga pihak pengadilan dapat memberikan penyelesaian yang baik
   manakala menghadapi permohonan atau gugatan perceraian dengan alasan
   terjadi perselisihan/ pertengkaran antara suami dan istri dengan menyarankan
   mereka untuk melakukan upaya perundingan dengan melibatkan keluarga
   sehingga tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;

2. Bagi   mereka   yang    hendak    melangsungkan    perkawinan,     hendaknya
   mempersiapkan diri secara        lahir   maupun batin dalam      menghadapi
   permasalahan atau problem rumah tangga, termasuk terjadinya perselisihan/
   pertengkaran yang timbul dalam kehidupan berumah tangga, untuk
   menghindari terjadinya perceraian dengan segala akibat hukumnya.
                             DAFTAR PUSTAKA




Abdul Manan. 2000. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
      Agama. Jakarta: Yayasan al-Hikmah.

Achmad Kuzari. 1995. Nikah Sebagai Perikatan. Jakarta : PT RajaGrafindo
       Persada.

Beni Ahmad Saebani. 2008. Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang –
       Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang
       Poligami dan Problematikanya). Bandung : Penerbit Pustaka Setia.

Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin S. 2007. Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi’i Buku
      2: Muamalat, Munakahat, Jinayat. Bandung: Pustaka Setia.

Khoiruddin Nasution. 2002. Hukum Perkawinan I. Yogyakarta : Academic dan
       Tazzafa.

Lexi J. Moleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
       Rosdakarya.

Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto. 1992. Hukum Islam II, Surakarta :
       UNS Press.

Muhd Idris Ramulyo 2002. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta : Bumi Aksara.

Peter Mahmud Marzuki.2009. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana.

Ridwan Syahrani. 1987. Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
      Jakarta: PT Media Sarana Press.

Sayyid Sabiq. 1980. Fikih Sunnah Jilid 8. Bandung : PT Alma’arif.

Shodiq dan Shalahuddin Chaery. Kamus Istilah Agama. Jakarta: CV.
       Sienttararama.

Slamet Abidin dan Aminudin. 1999. Fiqh Munakahat. Bandung : Penerbit
       Pustaka Setia.
Soemiyati. 1986. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan
       (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Yogyakarta: Liberty).

Soerjono Soekanto.2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta:
       PT. Raja Grafindo Persada.

Subekti . dan Tjitrosoedibyo. 1980. Kamus Hukum. Jakarta: Pradya Paramita.

Sudikno Mertokusumo. 1980. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta:
       Liberty.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum.
      Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Taufiq Hamami. 2003. Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam
       Sistem Tata Hukum Di Indonesia. Bandung: Alumni.



Dissenting Opinion, Wujud Kemandirian Hakim. <www.fajaronline.com>.
       (diakses pada 22 April pukul 11.12).

Hakikat dan Kedudukan Hukum Dissenting Opinion bagi Kemandirian Hakim di
      Indonesia. <www.infokum.com>, (diakses pada 22 April 2009 pukul
      10.02).

Praktek Dissenting Opinion dalam Peradilan Indonesia. <www.mappi-fhui.com>,
       (diakses pada 22 April pukul 10.30).

Pengertian Dissenting opinion. <www.hukumpedia.com > , (diakses pada 22
      April pukul 11.00).



Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
       Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

								
To top