Docstoc

PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Document Sample
PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI Powered By Docstoc
					                                                                      1




PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA
 DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK
                PENGHASILAN ORANG PRIBADI




Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
       Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
                 Universitas Sebelas Maret Surakarta




                           Disusun Oleh :
                MOCHAMMAD LUKY PRASETYO
                             E1105104




                      FAKULTAS HUKUM
                UNIVERSITAS SEBELAS MARET
                          SURAKARTA
                                2010
                                                                      2




                          PENGESAHAN PENGUJI


                              Penulisan Hukum (Skripsi)
   PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA
    DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK
                       PENGHASILAN ORANG PRIBADI


                                   Disusun Oleh :
                       MOCHAMMAD LUKY PRASETYO
                                   NIM:E.1105I04




Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji PenuHsan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
                       Pada           : 29 April 2010
                       Hari           : Kamis
                       Tanggal        : 2010




                                   TIM PENGUJI
1. (Dr. I. Gusti Ayu Ketut R. H, SH, MM)            : Ketua Penguji
2. (Wida Astuti S.H)                                : Sekretaris
3. (Wasis Sugandha, S.H, M.H, M.H.)                 : Anggota


                                  MENGETAHUI
                                       Dekan,




                          MOH. JAMIN, SH, M.Hum
                          NIP. 19610930 1986011 001


                                         ii
                                                 3




            PERSETUJUAN PEMBIMBING




               Penulisan Hukum (Skripsi)
PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK
          PENGHASILAN ORANG PRIBADI




                     Disusun Oleh:
          MOCHAMMAD LUKY PRASETYO
                    NIM:E.110S104




              Disetujui untuk Dipertahankan
                      Pembimbing




           WASIS SUGANDA, S.H, M.H, M.H.
             NIP. 19650213 199002 1 001




                          iii
                                                                              4




                                  ABSTRAK

MOCHAMMAD LUKY PRASETYO, 2010. PERAN KANTOR
PELAYANAN    PAJAK    PRATAMA    SURAKARTA     DALAM
MENINGKATKAN      KESADARAN     MEMBAYAR        PAJAK
PENGHASILAIM ORANG PRIBADL FAKULTAS HUKUM UNS.

        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Surakarta dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak penghasilan
orang pribadi selain itu juga untuk mengatahui faktor-faktor yang menjadi
hambatan dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak penghasilan orang
pribadi dan soiusinya.
        Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat
deskriptif. Lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta.
Jumlah responden 1 orang yaitu Bapak Gathot Subroto, S.E., M.SI selaku Kepala
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I. Jenis data yang digunakan adalah data primer
dan data sekunder. Data primer merupakan data utama, sedangkan data sekunder
digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Analisis data
kualitatif dengan model interaktif data.
        Berdasarkan penelitian ini diperoleh basil bahwa peran Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama Kota Surakarta dalam meningkatkan kesadaran membayar
pajak penghasilan orang pribadi adalah : 1) Mengadakan SosiaHsasi melalui
media massa dan penyuluhan langsung, 2) Penyebaran Info melalui display pajak
dan penerbitan buku pajak
        Hambatan yang timbul dalam meningkatkan meningkatkan kesadaran
membayar pajak penghasilan orang pribadi adalah sebagai berikut:
1) terkendala dengan sistem on-line yang sering hank, 2) Resistensi pada pajak
yang negatif dari wajib pajak sendiri membuat kesadaran untuk membayar pajak
dari masyarakat berkurang, 3) Dilihat dari sudut pandang wajib pajak, masih
banyak wajib pajak yang belum paham mengenai Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT). Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain : 1) dalam hal
penggunaan sistem on-line yang sering terjadi permasalahan atau hank, maka
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta bersama dengan Pihak Bank BRI
biasanya melayani pembayaran secara manual, 2) dilakukan kampanye atau
sosialisasi mengenai kesadaran untuk penuigkatan membayar pajak lebih
digencarakan sejak usia dini agar masyarakat selaku wajib pajak sadar akan
pentingnya pajak bagi negara, 3) serta adanya kerja sama antara Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Surakarta dengan Bank Negeri maupun Swasta dalam hal
peminjaman kredit yang diberlakukannya sebuah aturan kepada pihak peminjam
yaitu harus melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 4) Adanya sistem
antrian yang merupakan efisiensi dari segi pelayanan yang dilakukan oleh Kantor
Pajak Pratama Kota Surakarta turut memperlancar bagi wajib pajak yang akan
menjalankan kewajibannya yaitu membayar pajak.
Kata kunci: kesadaran membayar pajak, orang pribadi, pajak penghasilan,
              KPP Pratama Surakarta.

                                      iv
                                                                                     5




                                    ABSTRACT


MOCHAMMAD LUCKY PRASETYO, 2010. THE ROLE OF TAX
SERVICE OFFICE OF PRATAMA OF SURAKARTA IN IMPROVING
THE AWARENESS OF TAX PAYMENT OF PERSONAL PEOPLE
INCOME. Faculty of Law, Sebelas Maret University of Surakarta 2010.

         This research aims to find out the role of tax service office of Pratama of
Surakarta in improving the awareness of tax payment of personal people income
and to find out the factors which resistances the improving awareness of tax
payment of personal people income people its solution.
         The research belongs to empirical law research which has descriptive
characteristic. The location of this research is in the office of tax service of
Pratama of Surakarta. The number if respondent is one person that is Gathot
Subroto, S.E., M.Si as the head of Observation and Consultation I Section. The
data type of the research is premier and secondary data. Premier data is the main
data and secondary data is the data which is used to support the premier data.
Technique of collecting data of the research is interview and literature review. The
data analysis of the research is qualitative with model of data interactive. From the
result of the analysis, the result of the data test yields that the role of tax service
office (KPP) of Pratama of Surakarta in improving the awareness of tax payment
of personal people income is (1) performing a socialization through mass media
and counseling directly, (2) spreading information through tax displayed and
publisher of tax book.
         The factors which resistances the improving awareness of tax payment of
personal people income people its solution are (1) the first factors are burdened
with the system of online which is often error, (2) the resistance of the negative
tax from taxpayer make the decrease of the awareness to pay tax from the society,
(3) if they are seen from the taxpayer, there are many taxpayers which have not
understand about the annual notice. The solutions to solve these problems are (1)
the using of online system which is often error, hence the office of tax service of
Pratama of Surakarta with BRI Bank usually serve the payment manually, (2) the
office of tax service of Pratama of Surakarta do a socialization to increase the
payment of tax early so that the society aware about the important of tax in our
country, (3) and there is cooperation between the office of tax service of Pratama
of Surakarta with country bank and private bank in the case of credit loaning
should have an order to the lender that they have to enclose the Fundamental
Number of Taxpayer, (4) there is a queue systems that make efficiency from the
services of the office of tax service of Pratama of Surakarta which help to
accelerate the taxpayer to pay the tax.




                                          v
                                                                                6




                                      MOTTO


"Ora et Labora" Belajar dan Berdoa.


"Perbuatan paling baik adalah berbuat baik kepada diri sendiri dan orang lain, one
for all....all for one".
                                                                   (Mario Teguh)


"Masa lalu hanyalah pembelajaran, jadilah manusia super dengan belajar dari
masa lalu dan berjuang sekuat tenaga untuk mencapai sesuatu".
                                                                   (Mario Teguh)


"Masyarakat yang maju tidak cukup hanya berciri produktif, tetapi juga bersifat
kreatif.
                                                           (Prof. Dr. Fuad Hasan)


".....Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-
orang yang diberi Ilmu Pengetahuan beberapa derajat...."
                                                              (QS.Mujaadilah:11)




                                       vi
                                                                               7




Sahabat- Sahabatku Slamet, Kraitong, Aprexs, Pak Jaz, Gembur, Pampam semua
temen nongkrong yang selalu mendukungku.
9. teman FH UNS, Ronggo, Singgih, Ihsan, Bintang, Retno, Wibi, Hermin,
   Yuke, Destina, Puri, Damar, Dalang, Gunawan, Rudi, Anung, Qinoy, Ajay,
   Tika, Deden makasih sudah kasih semangat.
10. Pak wardi dan mas Wahyono makasih atas dukungannya.
11. Teman-temanku Teman- SMP, Deni, Croos, Kelik Cemani, Tyok, Hermawan,
   Cahyadi, Matra, Alan, Hafid sukses buat kalian.
      Penulis menyadari penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan,
mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Dengan lapang dada penulis
mengharapkan segata saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak
untuk kesempurnaan penulisan hukum ini


                                                     Surakarta,   April 2010




                                                            Penulis




                                      vii
                                                                                                           8




                                               DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL ..........................................................................               i
HALAMANPERSETUJUAN. .............................................................                     ii
HALAMAN PENGESAHAN ..............................................................                    iii
ABSTRAK .........................................................................................    iv
HALAMAN MOTTO .........................................................................              vi
KATA PENGANTAR .........................................................................             vii
DAFTAR ISI .......................................................................................   ix
BAB I PENDAHULUAN. ..................................................................                 1
          A. Latar Belakang Masalah . ....................................................            1
          B. Perumusan Masalah . ...........................................................          3
          C. Tujuan Penelitian ................................................................       3
          D. Manfaat Penelitian ..............................................................        4
          E. Metode Penelitian ..............................................................         4
          F. Sistematika Skripsi .............................................................        9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA. .......................................................                     11
          A. KerangkaTeori.....................................................................      11
              1. Tinjauan Umum Tentang Pajak ........................................                11
              2. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban ..................                          26
              3. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Membayar Pajak . ...                                33
          B. Kerangka Pemiktran ............................................................         36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....................                                        38
            A. Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
                 Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak Penghasilan
                 Orang Pribadi ..................................................................    33
                 1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta 38
                 2. Kedudukan Tugas dan Fungsi Pokok Kantor Pelayanan
                     Pajak Pratama Kota Surakarta. .....................................             39
                 3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
                      Kota Surakarta ............................................................    40


                                                      viii
                                                                                                              9




               4. Uraian Tugas Jabatan Struktural Organisasi Kantor
                     Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta ....................                        .42
               5. Dasar Hukum Pelaksanaan Kantor Pefayanan Pajak
                     Pratama Kota Surakarta dalam Meningkatkan Kesadaran
                     Membayar Pajak Orang Pribadi...................................                    44
               6. Pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Membayar Pajak
                   Penghasilan Orang Pribadi ............................................               46
          B. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam meningkatkan
               kesadaran membayar Pajak Penghasilan Orang
               Pribadi dan Solusinya .......................................................            49
               1. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam meningkatkan
                     kesadaran membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi                                 49
               2. Solusi yang menjadi hambatan dalam meningkatkan
                     kesadaran membayar pajak penghasilan orang pribadi.                                50
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN .................................................                             52
      A. Kesimpulan ...........................................................................         52
      B. Saran. .....................................................................................   52
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMP1RAN




                                                       ix
                                                                                                  10




                                     DAFTAR GAMBAR


Gambar 1 : Bagan tahap analisis data ...................................................      9
Gambar 2 : Bagan Kerangka Pemikiran ...............................................          36
Gambar 3 : Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak
              Pratama Kota Surakarta .....................................................   42




                                                    x
                                    BAB I
                              PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah
          Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam
   rangka pengembangan atau mengadakan perubahan - perubahan kearah
   keadaan yang lebuh baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia
   adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik
   materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar
   1945. Demi terciptanya pembangunan nasional, maka penyusunan program
   pembangunan tersebut rnengikuti suatu pola atau tatanan yang telah
   ditentukan di dalam pemerintah negara Indonesia (Badudu - Zein, 1996: 203).
          Dalam usaha mencapat tujuan pembangunan tersebut, pemerintah
   menciptakan tahap - tahap pelaksanaannya, baik untuk jangka panjang
   maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan,
   pengawasan, dan evaluasi dengan tidak mengecilkan arti peran dari pokok -
   pokok lainnya dalam berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional.
          Untuk meningkalkan dan menetapkan penyelenggaraan pemerintah
   dan pembangunan, maka dilakukan pendayagunaan aparatur pemerintah, yang
   pelaksanaan dan penggunaannya juga diperlukan adanya pengawasan yang
   efektif dan efisien agar pembangunan nasional berjalan dengan baik.
   Pendayagunaan aparatur pemerintah sangat penting dalam pengelolaan
   pendapatan   untuk    menggali    sumber    pendapatan    guna   membiayai
   pembangunan.
          Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah adalah
   menyerap dari sektor pajak, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari
   berbagai sektor pendapatan yang lain (Erly Suandy, 2000: 9)
          Dengan digulirkannya reformasi dibidang perpajakan yang ditandai
   dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang
   Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
   Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disamping itu juga Undang-

                                      1
                                                                           2




Undang Nomer 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang -
Undang Nomer 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Dari Undang
-Undang tersebut terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam perpajakan.
       Adanya perubahan menimbulkan akses yang besar bagi wajib pajak.
Salah satunya adalah menurunnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak akan
kewajibannya karena dasarnya atau ada kecenderungan wajib pajak merasa
keberatan katau harta yang telah dikumpulkan atau diperoleh sebagian
disetorkan kepada negara. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut
diperlukan suatu perangkat untuk menggugah kepatuhan wajib pajak.
Perangkat tersebut dapat berupa sosiaiisasi yang diberikan kepada wajib pajak
akan kesadaran wajib pajak dalam hal pembayaran pajak (Waluyo,200:2).
       Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah
satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak
termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum
perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana
saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan
yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan
wajib pajak sendiri.
       Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala
kewajibannya perlu dibina sehingga timbul disetiap kalbu wajib pajak yang
hidup bermasyarakat. Dengan demikian, maka roda pemerintahan akan
berlangsung lancar demi kepentingan wajib pajak itu sendiri dan lancarnya
roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita- cita
rakyat / penduduk hidup dalam negara yang adil dan makmur dalam lingkup
nilai- nilai Pancasila dan UUD 1945. Setiap rakyat/penduduk harus sadar
bahwa kewajiban membayar Pajak Penghasilan bukanlah untuk pihak lain,
tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurusi segala
kepentingan rakyat sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan itu adalah
untuk kepentingannya sendiri dari generasi ke generasi.
       Oleh sebab itu, dengan adanya sosiaiisasi diharapkan kepatuhan wajib
pajak dapat timbul dari diri wajib pajak. Sehingga wajib pajak sadar akan
                                                                                 3




   kewajiban- kewajibannya dalam hal membayar pajak, khususnya Pajak
   Pengahasilan.
          Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyusunan skripsi ini
   memilih judul "PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
   SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MEMBAYAR
   PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI.


B. Perumusan Masalah
          Setiap penelitian ilmiah yang akan dilakukan selalu berangkat dari
   masalah. Rumusan masalah dimaksudkan untuk penegasan masalah-masalah
   yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan serta pencapaian
   sasaran. Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk
   memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sisternatis. Cara ini dapat
   memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman terhadap
   permasalahan serta mencapai tujuan yang dikehendaki (Sugiyono, 2004 : 25).
          Berdasarkan   latar     belakang di atas,      maka    penulis   mencoba
   merumusakan perumusan masalah sebagai berikut:
   1. Bagaimanakah peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dalam
      meningkatkan kesadaran membayar pajak penghasilan orang pribadi?
   2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam meningkatkan
      kesadaran membayar pajak penghasilan orang pribadi dan bagaimana-
      solusinya?


C. Tujuan Penelitian
   1. Untuk mengetahui peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dalam
      meningkatkan kesadaran membayar pajak penghasilan orang pribadi.
   2. Untuk    mengetahui       faktor-faktor   yang   menjadi   hambatan    dalam
      meningkatkan kesadaran membayar pajak penghasilan orang pribadi dan
      solusinya.
                                                                               4




D. Manfaat Penelitian
   1. Manfaat Teoritis
      a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data
           sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk
           mencapai gelar kesarjanaan di bidang itrau hukum pada Fakultas
           Hukum Universltas Sebelas Maret Surakarta.
      b. Untuk sedikit memberi pemikiran dalam mengembangkan ilmu
           pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
      c. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan
           pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan
           praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis.
   2. Manfaat Praktis
      a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan
           mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai
           bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
      b.   Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang
           terkait dengan masalah yang diteliti.


E. METODE PENELITIAN
   1. Jenis Penelitian
              Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris
      adalah penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utama,
      dimana penulis langsung terjun ke lokasi penelitian yaitu Kantor
      Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.
   2. Sifat Penelitian
              Penelitian yang penulis susun adalah termasuk penelitian yang
      bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah
      suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti
      mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya
      adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu
                                                                           5




   memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan
   kerangka baru (Soeijono Soekanto, 2001 : 10).
          Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif ini tidak terbatas hanya
   sampai pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi
   analisa dan interpretasi data yang pada akhirnya dapat diambil
   kesimpulan-kesimpulan yang dapat didasarkan penelitian data itu.
3. Pendekatan Penelitian
          Penelitian ini menggimakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu
   pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-
   data yang dinyatakan responden secara Usan atau tulisan, dan juga
   perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh
   (Soerjono Soekanto, 2001 :250).
4. Lokasi Penelitian
          Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis
   melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak
   Pratama Kota Surakarta dengan pertimbangan bahwa Kantor Pelayanan
   Pajak Pratama Kota Surakarta merupakan instansi yang berwenang dalam
   hal pemungutan Pajak Pengahasilan khususnya di Kota Surakarta, salah
   satunya mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
5. Jenis Data
          Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data
   primer dan data sekunder.
   a. Data Primer
       Data ini penulis dapatkan melalui wawancara dengan Bapak Gathot
       Subroto selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
   b. Data Sekunder
       Data ini penulis dapatkan keterangan atau fakta yang diperoleh secara
       tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan.
6. Sumber Data
          Sumber data adalah tempat ditemukan data. Adapun data dari
   penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu pertama sumber data primer
                                                                          6




   yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta, kedua sumber data
   sekunder yang terdiri dari:
   a. Bahan Hukum Primer
      yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam
      hal ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain:
      1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
          Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
          Utnum dan Tata Cara Perpajakan.
      2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan
          Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
          Pajak Penghasilan.
      3. Keputusan       Menteri   Keuangan    Republik      Indonesia   No
          98/KMK.01/2006 tentang Account Representative pada Kantor
          Pelayanan Pajak yang telah menginplementasikan organisasi
          modern.
   b. Bahan Hukum Sekunder
      yaitu hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, artikel
      koran dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok
      bahasan.
   c. Bahan Hukum Tersier atau Penunjang
      yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
      bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, rnisalnya bahan dari
      media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya
      (Soerjono Soekanto, 2001:52).
7. Teknik Pengumpulan Data
   Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat
   pcnting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan
   teknik pengumpulan data sebagai berikut:
   a. Data Primer
      Untuk mendapatkan data primer, adalah dengan cara wawancara.
      Dalam penelitian ini penulis secara langsung mewawancarai Bapak
                                                                            7




       Gathot Subroto selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I di
       Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta.
   b. Data Sekunder
       Untuk memperoleh data sekunder adalah observasi. Dalam penelitian
       teknik observasi yang digunakan dengan pengamatan langsung tanpa
       aiat terhadap gejala peristiwa yang terjadi di lapangan dalam mengkaji,
       serta mengungkap fenomena-fenomena yang ada hubungannya dengan
       penelitian secara nyata dan mendalam yaitu mengenai peran Kantor
       Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dalam meningkatkan kesadaran
       membayar pajak penghasilan orang pribadi.
8. Teknik Analisis Data
   Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data
   dalam pola, kategori dan uaraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dsn
   dapat dinimuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J
   Maleong, 2002: 103).
   Penulis menggunakan model analisis interaktif (interaktif model of
   analysis), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui 3 tahap,
   yaitu tnereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Dalam
   model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data
   yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar
   data yang mendukung penyusunan laporan penelitian (HB. Sutopo, 2002
   :35).
   Tiga tahap tersebut adatah :
   a. Reduksi Data
       Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang
       bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus,
       membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan
       pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai
       laporan akhir penelitian selesai.
                                                                               8




     b. Penyajian Data
         Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat
         dilaksanakan.
     c. Menarik Kesimpulan
         Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal
         yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencacatan peraturan,
         pemyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur
         sebab-akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan (HB. Sutopo,
         2002:37).
         Berikut ini penulis memberikan Jlustrasi bagan dari tahap analisis data:
         (HB. Sutopo, 2002:37)




                          Gambar 1 : Bagan tahap analisis data
F. SISTEMATIKA SKRIPSI
         Untuk memberikan gambaran menyelurah mengenai sistematika
  penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan
  ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun
  sistematika penulisan hokum terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling
  berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah
  sebagai berikut:
                                                                    9




BAB I     : PENDAHULUAN
           A. Latar Belakang Masalah
           B. Perumusan Masalah
           C. Tujuan Penelitian
           D. Manfaat Penelitian
           E. Metode Penelitian
           F. Sistematika Skripsi


BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA
           A. Kerangka Teori
               1. Tinjauan Umum Tentang Pajak
               2. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban
               3. Tinjauan      Umum   Tentang   Kesadaran   Membayar
                      Pajak
           B. Kerangka Pemikiran


BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
         A. Deskripsi lokasi penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak
            Pratama Surakarta.
         B. Hasil Penelitian.


BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN
          A. Kesimpulan.
          B. Saran.


DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
                                                                           10




                                   BAB II
                          TINJAUAN PUSTAKA


1. Kerangka Teori
   A. Tinjauan Umum Tentang Pajak
             James Tobin, pemenang hadiah nobel ekonomi menyimpulkan,
      bahwa kebijakan fiskal mengatur kewajiban warga negara dalam bidang
      perpajakan untuk dialokasikan kepada aktifitas ekonomi masyarakat secara
      adil dan merata. Untuk itu, keijakan fiskal terus diupayakan agar sehat,
      menggali potensi sendiri, dan mengurangi ketergantungan. Beberapa teori
      dan penelitian serupa, diantaranya Farid Wijaya (1997) dan Vinod Thomas
      (2001), menyatakan bahwa sektor pajak merupakan sektor (fiskal) yang
      sangat penting bagi sebuah Negara.
             Secara spesifik, fungsi pajak sebagaimana sering disebut dalam
      literatur pajak ada dua, yakni fungsi budgeter dan fungsi regilerend.
      Kemudian, karena perkembangan jaman, fungsinya bertambah dua yakni,
      fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi (ilyas dan Buton, 2001). Fungsi
      pertama adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk
      mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-
      undang yang berlaku yang pada waktunya digunakan untuk membiayai
      pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi yang kedua adalah fungsi bahwa
      pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai
      tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.
             Fungsi ini umumnya dapat dilihat dari sektor swasta. Fungsi yang
      ketiga adalah fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud
      gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi
      kemaslahatan manusia. Sementara fungsi yang terakhir adalah fungsi yang
      lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.
             Karena itu, pajak merupakan salah satu pos pendapatan sisi fiskal
      dalam strukturAPBN Indonesia yang memegang peran penting dalam

                                      10
                                                                         11




proses redistribusi ekonomi (wealth). Dari redistribusi ekonomi inilah
diharapkan terciptanya keadilan dan kesejahteraan di semua lapisan
masyarakat.
          Di kutup yang lain, meski dalam konteks subyek dan obyek serta
pendekatan yang berbeda, penelitian yang di lakukan oleh Aksam Tuasikal
(2003) terhadap seluruh perusahaan kecil dan menengah di Surabaya
tentang     faktor-faktor   yang   mempengaruhi   pelaksanaan   tata    cara
perpajakan di Indonesia menunjukan tingkat signifikansi yang positif.
          Penelitian ini sebetulnya terfbkus pada penelitian tentang system
self assessment dalam tata cara perpajakan di Indonesia. System self
assesment sendiri didefinisikan sebagai sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri
besarnya pajak yang terutang. Cirinya antara lain: (a) wewenang untuk
menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; (b)
wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri
pajak terutang; dan (c) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
(Mardiasmo, 2008: 15)
1. Definisi Pajak
             Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
   adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
   terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007. Dijelaskan
   bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang
   terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
   berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
   secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
   besarnya kemakmuran rakyat ( Mardiasmo, 2008:21).
             Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
   undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat
   balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan
   norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan
                                                                   12




jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (http://www.
wikipedia. org/w/index.php.title=Pajak).
       Menurut P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat
kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayamya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang)
dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk
dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan
(http://www. wikipedia. org/w/index.php.title=Pajak).
       Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock
Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke
sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib
dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu,
tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar
pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan
pemerintahan (http://www.wikipedia.org/w/index.php.title=Pajak).
       Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh
Mardiasmo dalam bukunya "Perpajakan" dituliskan bahwa pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.
       Dari definisi tersebut, dapat disimputkan bahwa pajak memiliki
unsur-unsur:
a. Iuran dari rakyat untuk negara, yang berhak memungut pajak
   hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
b. Berdasarkan Undang-undang, pajak dipurigut berdasarkan atau
   dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara
   langsung dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh
   pemerintah.
                                                                         13




   d. Digunakan imtuk membiayai rumah tangga negara, yakni
       pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo,
       2008:2).
2. Ciri-ciri Pajak
           Dari berbagai defmisi yang diberikan terhadap pajak baik
   pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari
   sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yurtdis
   (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan
   tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai
   berikut:
   a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai
       dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan
       "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan
       negara diatur dalam undang-undang."
   b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan)
       yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat
       membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui'jalan yang sama
       kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan
       bermotor.
   c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan
       umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan,
       baik rutin maupun pembangunan.
   d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan
       apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan
       dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag-undangan.
   e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas
       Negara/Anggaran     Negara    yang    diperlukan   untuk    menutup
       pembiayaan penyeknggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi
       sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara
       dalam lapangan ekonomi dan sosial (fiingsi mengatur / regulatif) (
       Mardiasmo, 2008:1).
                                                                      14




3. Fungsi Pajak
   Pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai 4 (empat)
   fungsi, yaitu:
   a. Fungsi Finansial (budgeter), pajak sebagai sumber dana bagi
       pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
   b. Fungsi mengatur (regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur
       atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan
       ekonomi. Contoh: pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk
       mengurangi konsumsi minuman keras.
   c. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana
       untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas
       harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan
       antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat,
       pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
   d. Fungsi redistribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh
       negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan
       umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga
       dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat
       meningkatkan pendapatan masyarakat (Fidel, 2008:3).
4. Jenis Pajak
          Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan
   menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak
   yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian
   dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan.
   Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh
   Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.
   Pajak-pajak Pusat dalam hal ini adatah :
   a. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada
       orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau
       diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan
       penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
                                                                15




berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat
digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan
nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka
penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium,
hadiah, dan lain sebagainya (Hadi Purnomo, 2004:1).
Menurut Undang Undang no. 17 tahun 2000 tentang pajak
penghasilan, subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:
1. Subyek pajak pribadi yaitu setiap orang yang tinggal di
   Indonesia atau tidak bertempat tinggal di Indonesia yang
   mendapatkan penghasilan dari Indonesia.
2. Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari
   seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi
   menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan
   pajak.
3. Subyek pajak badan yaitu perkumpulan orang dan/atau modal
   baik melakukan usaha maupun tidak melakukan kegiatan usaha
   meiiputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
   lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama
   dan bentuk usaha apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana
   pensiun, perkumpulan, persekutuan, yayasan, organisasi massa,
   organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga,
   bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
4. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh
   orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau
   berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka
   waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan
   berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di
   Indonesia.
                                                                 16




          Undang Undang No. 17 tahun 2000 menjelaskan tentang
   apa yang tidak termasuk obyek pajak sebagai berikut:
   1. Badan perwakilan negara asing.
   2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat -
      pejabat lain dari negara asing dan orang - orang yang
      diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat
      tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara
      Indonesia    dan   negara   yang   bersangkutan     memberikan
      perlakuan timbal balik.
   3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan
      menteri keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam
      organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan
      kegiatan usaha di Indonesia. Contoh: WTO, FAO, UNICEF.
   4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan
      oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga
      negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari
      Indonesia.
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adaiah pajak yang dikenakan atas
   konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam
   Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah
   yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
   dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah
   Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain
   oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar
   10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud
   Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi
   wilayah darat, peraian, dan ruang udaradiatasnya{ Hadi Purnomo,
   2004:1).
c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), selain dikenakan
   PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong
                                                                      17




   mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang
   Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:
   1) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
   2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
   3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat
       berpenghasilan tinggi
   4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
   5) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral
       masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat (Hadi
       Purnomo, 2004:2).
d. Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti
   surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat
   berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas
   jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan ( Hadi Purnomo, 2004:2).
e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan
   atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB
   merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi
   penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik
   Proplnsi maupun Kabupaten/Kota (Hadi Purnomo, 2004:2).
f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah
   pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau
   bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh
   Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya
   diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun
   Kabupaten/Kota      sesuai dengan ketentuan (Hadi Purnomo,
   2004:2).
       Mardiasmo dalam bukunya "Perpajakan"       menjelaskan bahwa
pajak daerah di bagi menjadi 2 bagtan, yaitu: (Mardiasmo, 2008:13).
                                                                  18




   1. Pajak Propinsi
      a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
      b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas
          Air
      c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor
      d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
          Permukaan.
   2. Pajak Kabupaten/ Kota
      a) Pajak Hotel
      b) Pajak Restoran
      c) Pajak Hiburan
      d) Pajak Reklame
      e) Pajak Penerangan Jalan
      f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
      g) Pajak Parkir


5. Jenis Wajib Pajak
   a. Wajib Pajak Orang Pribadi
                Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang
      menurut ketentuan peraturan perilndang-undangan perpajakan
      ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk
      pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
   b. Wajib Pajak Badan
                Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang
      menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
      ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. termasuk
      pemungut pajak alau pemotong pajak tertentu.
   c. Wajib Pajak Bendaharawan
                Bendaharawan    Pemerintah    adalah   Bendaharawan
      Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga
                                                                      19




       Pemerintah, Lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar
       Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah,
       tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun
       sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
   d. Wajib Pajak Patuh
              Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh
       Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi
       kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan
       kelebihan pembayaran paiak(http://www.paiak.go.ld/index.php?option
       conicontent &view=article&N7285&Itemid=175X
6. Prinsip-prinsip Perpajakan
   a. Menurut Safri Numata dalam bukunya yang berjudul "Pengantar
       Perpajakan" dijelaskan bahwa prinsip pemungutan pajak di
       Indonesia yaitu: ( Safri Numata, 2005:100).
       1) Equity, tentang ukuran apa yang digunakan dalam membagi
          secara adit pengeluaran pemerintah.
       2) Economic Effect, pengenaan pajak haruslah netral, atau
          diupayakan menimbulkan distorsi ekonomik terkecil. Upaya
          yang diadakan adaiah dengan menidentifikasi struktur pajak
          optimal yang menghasilkan kerugian economic yang minimal.
       3) Collectibility, pelaksanaan suatu pajak harus memperhatikan
          biaya-biaya yang timbul baik biaya dipihak pemerintah
          maupun dipihak \vajib pajak
   b. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan
       ajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak
       adalah sebagai berikut: {http://www.wikipedia.org/w/index.php.
       title=Pajak).
       1) Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau
          asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara
          harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak.
                                                                       20




      Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib
      pajak.
   2) Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak
      harus berdasarkan UU, sehingga bag! yang melanggar akan
      dapat dikenai sanksi hukum.
   3) Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang
      tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada
      saat yang tepat bagi wajib pakak (saat yang paling baik),
      misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya
      atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
   4) Asas Efficiency (asas efesien atau asas ekonomis): biaya
      pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan
      sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil
      pemungutan pajak.
c. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai
   berikut: (http://www. wikipedia. org/w/index.php.title=Pajak).
   1) Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus
      berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin
      tinggi   penghasilan     maka       semakin   tinggi   pajak   yang
      dibebankan.
   2) Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus
      digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk
      kepentingan umum.
   3) Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara
      digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
   4) Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak
      yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam
      jumlah yang sama (diperlakukan sama).
   5) Asas     beban    yang   sekecil-kecilnya:     pemungutan      pajak
      diusahakan       sekecil-kecilnya     (serendah-rendahnya)      jika
                                                                       21




          dibandinglan sengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak
          memberatkan para wajib pajak.
   d. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai
      berikut: (http://www. wikipedia. org/w/ind=Pajak).
      1) Asas politik finalsial: pajak yang dipungut negara jumlahnya
          memadadi sehingga dapat membiayai atau mendorong semua
          kegiatan negara
      2) Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat Misalnya:
          pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
      3) Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa
          diskritninasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
      4) Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan
          (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan
          (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
      5) Asas yuridis segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-
          Undang.
7. Syarat Pemungutan Pajak
   Agar   pemungutan    pajak   tidak   menimbulkan        hambatan   atau
   perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat
   pemungutan pajak, yaitu:
   a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan
      tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan
      pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-
      undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata,
      serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil
      dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib
      Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran
      dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
   b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat
      yuridis), di Indonesia pajak diatur dalam UU 1945 pasal 23 ayat 2.
                                                                    22




      hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan,
      baik bagi negara maupun warganya.
   c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), pemungutan
      tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produk maupun
      perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian
      masyarakat.
   d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil), sesuai fungsi
      budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga
      lebih rendah dari hasil pemungutanya.
   e. System pemungutan pajak harus sederhana, system pemungutan
      pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong
      masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini
      telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru
      (Mardiasmo, 2008:2).
8. Asas Pengenaan Pajak
          Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau
   kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi
   mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada
   ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia,
   secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar
   1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan
   berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-
   undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan
   dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.
          Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai
   asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak,
   khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang
   paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk
   mengenakan         pajak        adalah:      (http://www.wikipedia,
   org/w/index.php.title=Pajak).
                                                                       23




a. Asas     domisili   atau      disebut    juga    asas   kependudukan
   (domicile/residence principle), berdasarkan asas ini negara akan
   mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau
   diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan
   perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident)
   atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang
   bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak
   dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu
   berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam
   sistem    pengenaan        pajak     terhadap   penduduk-nya     akan
   menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep
   pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu
   maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world-wide
   income concept).
b. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan
   mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau
   diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang
   akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi
   atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di
   negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa
   dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan
   tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah
   objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh:
   Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan
   yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah
   Indonesia.
c. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas
   kewarganegaraan (nationality/citizenship principle).Dalam asas ini,
   yang     menjadi    landasan       pengenaan    pajak   adalah   status
   kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh
   penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari
                                                                     24




      mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti
      halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan
      asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas
      nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide
      income.
9. Teori Pemungutan Pajak
          Menurut R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Pengantar
   Ilmu Hukum Pajak, ada beberapa teori yang mendasari adanya
   pemungutan pajak, yaitu: (Santoso Brotodiharjo,1989:57).
   a. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk
      melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan
      jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan
      tersebut diperiukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian
      asuransi deiperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak
      ini dianggap sebagai pembayaran prcmi kepada negara. Teori ini
      banyajk ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan
      perusahaan asuransi.
   b. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak
      adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara.
      Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta.
      Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin
      tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak
      ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan
      perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada
      perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan
      orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.
   c. Teori Daya/Gaya Pikul, beban pajak harus sesuai dengan
      kemampuan bayar wajib pajak, dengan memperhatikan pada
      besarnya Penghasilan, kekayaan dan daya beli wajib pajak tersebut
   d. Teori     Kewajiban    Mutlak   /Teori   Bakti,   negara   sebagai
      penyelenggaran Negara dan memenuhi kebutuhan. Negara serta
                                                                         25




        berhak memungut pajak dari warga negaranya, sebagai tanda bakti
        kepada Negara
     e. Teori Daya Beli, sebagai teori modern ditinjau dari daya beli dan
        transaksi ekonomis warga Negara yang berpengaruh terhadap hak
        Negara dalam hal pengenaan pajak. Sebagai pendapatan Negara
        dalam menyelenggarakan / mengatur kegiatan pembiayaan Negara.


B. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban
  1. Tugas dan fungsi Kanior Pelayanan Pajak
     a. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak
        1) Melaksanakan pelayanan
        2) Pengawasan administrative dan
        3) Pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak
            Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas
            Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung
        4) Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan
            perundang-undangan yang berlaku (Liberty Pandiangan, 2009:
            67).
     b. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak
        Dalam      melaksanakan tugasnya,        Kantor   Pelayanan    Pajak
        mempunyai ilmgsi: (Liberty Pandiangan, 2009: 67)
        1) pengumpulan dan pengolahan data, penyajian infortnasi
            perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi
            Wajib Pajak
        2) penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan,
            surat pemberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak
        3) pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak
            Pertambah-an Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan
            Pajak Tidak Langsung Lainnya
        4) penatausahaan    piiitang    pajak,     penerimaan,   penagihan,
            penyelesaian   keberatan,    penatausahaan      banding,    dan
                                                              26




   penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan
   Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak
   Langsung Lainnya;
5) pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan;
6) penerbitan surat ketetapan pajak;
7) pembetulan surat ketetapan pajak;
8) pengurangan sanksi pajak;
9) penyuluhan dan konsultasi perpajakan;
10) pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak.
   Menurut         Keputusan    Menteri      Keuangan      nomor
   98/KMK.01/2006 Kantor Pelayanan Pajak pada saat ini
   berimplementasikan Organisasi Modern, telah ditetapkan
   adanya Account Representative yang mengemban tugas
   intensiftkasi        perpajakan        melalui       pemberian
   bimbingan/himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan
   terhadap wajib pajak. Dalam rangka meningkatkan citra serta
   efektifitas Account Representative sebagai gugus depan
   organisasi Direktorat Jendral Pajak, dipandang perlu untuk
   menetapkan rumusan tugas, tanggung jawab, syarat dan jumlah
   Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang
   telah mengimplementastkan Organisasi Modern.
          Account Representative mempunyai tugas sebagai
   berikut:
   (http://solusiakuntansi.com^/index2.php?option=com_content).
   1. melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak
   2. bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis peipajakan
       kepada wajib pajak
   3. penyusunan profil wajib pajak
   4. analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak
       dalam rangka intensifikasi
                                                                       27




          5. melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan
             yang berlaku.
2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan (PPh)
   Menurut Mardiasmo dalam bukunya "Perpajakan" menjelaskan bahwa
   kewajiban dan hak wajib pajak, yaitu:
   a. Kewajiban Wajib Pajak
      1) mendaftarkan diri, sesuai dengan sistem self assessment maka
          Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke
          Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan
          Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4)/ Kantor Pelayanan
          Penyuluhan      dan   Konsultasi perpajakan     (KP2KP)    yang
          wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib
          Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
          Disamping melalui KPP atau KP4/KP2KP, pendaftaran NPWP
          juga dapat dilakukan melalui e-register, yaitu suatu cara
          pendaftaran NPWP melalui media elektronik on-line (internet).
      2) melaporkan usaha untuk di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena
          Pajak (PKP), setelah memperoleh NPWP, Wajib Pajak sebagai
          Pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya
          untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada
          KPP, KP4 /KP2KP, atau dapat pula dilakukan secara on-line
          melalui e-registration. Dalam rangka pengukuhan sebagai PKP
          tersebut maka akan dilakuan penelitian setempat mengenai
          keberadaan dan kegiatan usaha yang bersangkutan. Dengan
          dikukuhkannya Pengusaha sebagai PKP maka atas penyerahan
          barang kena pajak atau jasa kena pajak, wajib diterbitkan
          Faktur Pajak.
      3) Kewajiban        Pembayaran,    Pemotongan/Pemungutan,       Dan
          Pelaporan, Wajib Pajak dalam           melaksanakan kewajiban
          perpajakan sesuai dengan      sistem   self   assessment   wajib
                                                                  28




      melakukan      sendiri penghitungan, pembayaran. dan pelaporan
      pajak terutang.


a. Membayar sendiri pajak yang terutang
   1) Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25) Pembayaran
      PPh Pasal 25 yaitu pembayaran Pajak Penghasilan secara
      angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban
      Wajib Pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalarn satu
      tahun pajak. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak
      yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri
      angsuran pajak setiap bulan.
   2) Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akliir tahun; Pembayaran
      PPh Pasal 29 yaitu pelunasan Pajak Penghasilan yang
      dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak pada akhir tahun pajak
      apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari
      jumiah total pajak yang dibayar sendiri dan pajak yang
      dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak
b. Pemotongan atau Pemungutan
          Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada
   pembayaran     bulanan   yang     dilakukan   dengan   mekanisme
   pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
   Adapun jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, PPh
   Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh
   pasai 15 dan PPN dan PPn BM.
c. Pelaporan Pajak
          Sebagaimana       ditentukan     dalam    Undang-Undang
   Perpajakan, Surat Peraberitahuan (SPT) mempunyai ftmgsi sebagai
   suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan
   mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang
   sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfiingsi
   untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang
                                                                    29




dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme
pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ke-3,
melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong
atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang
telah dilakukan. Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna
yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajak.
Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP4/KP2KP dimana
Wajib Pajak terdaftar.
4) Kewajiban wajib Pajak yang diperiksa adalah :
   a. Memenuhi           panggilan   untuk      datang       menghadiri
       pemeriksaan       sesuai dengan   waktu        yang   ditentukan
       khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor
   b. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
       dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain
       termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang
       berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan
       usaha, pekerjaan bebas wajib Pajak, atau objek yang
       terutang Pajak. Khusus untuk pemeriksaan               lapangan,
       wajib     Pajak      wajib    memberikan kesempatan untuk
       mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara
       elektronik
   c. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
       ruang yang dipandang perlu dan             memberi bantuan
       lainnya guna kelancaran pemeriksaan
   d. Menyampaikan           tanggapan       secara     tertulis   atas
       surat pemberitahuan hasil pemeriksaan
   e. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat
       oleh akuntan publik khususnya untuk jenis pemeriksaan
       kantor
   f. Memberikan keterangan lain balk tisan maupun tulisan
       yang diperlukan.
                                                                   30




   5) Kewajiban Memberi Data
             Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak
      lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan
      dengan perpajakan kepada Direktort Jenderal Pajak yang
      ketentuannya diatur UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang
      perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketenluan
      Umum dan Tata Cara Perpajakan.
             Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan
      kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan self
      assessment, data dan informasi yang berkaitan dengan
      perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga.
      asosiaai dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat
      Jenderal Pajak. Data dan Informasi dimaksud adalah data dan
      informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan
      kegiatan atau usaha , peredaran usaha, penghasilan dan/atau
      kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mcngenai
      nasabah debitur, data transksi keuangan dan lain lintas devisa,
      kartu kredit, serta laporan keuangan dart/ atau laporan kegiatan
      usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar DJP.
b. Hak-Hak Wajib Pajak
          Hadi Purnomo menjelaskan di dalam bukunya yang
   berjudul Hak dan Kewajiban Wajib Pajak mengenai Hak- hak
   Wajib Pajak yaitu: (Hadi Purnomo, 2005: 15)
   1. Kerahasiaan Wajib Pajak, Wajib Pajak mempunyai hak untuk
      mendapat perlindungan kcrahasiaan atas segala sesuatu
      informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat
      Jendera!   Pajak   dalam    rangka    menjalankan     ketentuan
      perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas di
      bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan
      Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli. sepert ahli bahasa, akuntan,
                                                                   31




   pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk
   membantu          pelaksanaan    undang-undang          perpajakan.
   Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain :
   a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen
         lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak
   b. Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia
   c. Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai
         ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Penundaan Pembayaran, dalam ha!-hal atau kondisi tertentu
   Wajib     Pajak    dapat   mengajukan      permohonan     menunda
   pembayaran pajak.
3. Pengangsuran Pembayaran. dalam hal-hal atau kondisi tertentu
   Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur
   pembayaran pajak.
4. Penundaan Pelaporan SPT Tahunan. dengan alasan-alasan
   tertentu Wajib Pajak dapal menyampaikan perpanjangan
   penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Pasal
   21.
5. Pembebasan Pajak, dengan alasan-aiasan tertentu Wajih Pajak
   dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal
   25.
6. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak,
   Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai
   Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan
   kelebihan penibayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat
   1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal
   permohonan.
7. Pajak Ditanggung Pemerintah, dalam rangka pelaksanaan
   proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana
   pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang
                                                                           32




              diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama
              ditanggung oleh pemerintah.
C. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Membayar Pajak
           Kesadaran membayar pajak dapat dikatakan sebagai kesadaran
  hukum, karena dengan membayar pajak sama artinya patuh dengan hukum
  yaitu    pada   Undang-Undang      Perpajakan   (http://www.kantorhukum-
  Ihs.com/details_artikei_hukum.php?id l3)
           Menurat Sudikno Mertokusumo dalam artikelnya yang bejudul
  "Kesadaran Hukum sebagai Landasan untuk Memperbaiki Sistem Hukum"
  menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu
  melindungi kepentingan manusia dan oleh karena itu harus dilaksanakan
  serta pelanggarnya akan terkena sanksi. Pada hakekatnya kesadaran
  hukum adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya "kebatilart" atau
  "onrecht", tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu.
  Kesadaran        hukum         adalah      sumber       segala       hukum
  (http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kesadaran-hukum-sebagai-
  landasan-untuk.html).
           Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setjap manusia
  tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori
  tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara
  hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan
  tidak seyogyanya dilakukan (Scholten, 1954: 166).
           Menurut Soerjono Soekanto, Kesadaran hukum masyarakat
  menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui,
  dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui
  adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih
  rendah    daripada   apabila   mereka     memahaminya    dan     seterusnya,
  (http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php7judul=MENUMBUHKAN%20K
  ESADARAN%20HUKUM&&nomorurut_artikel=3).
           Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan
  dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja, tidak
                                                                       33




berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang saja, tetapi juga
kepada hukum yang tidak tertulis. Bahkan kesadaran akan kewajiban
hukum ini sering timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa
yang nyata. Kalau suatu peristtiwa teijadi secara terulang dengan teratur
atau ajeg, maka lama-lama akan timbul pandangan atau anggapan bahwa
memang demikianlah seharusnya atau seyogyanya dan hat ini akan
menimbulkan pandangan atau kesadaran bahwa demikianlah hukumnya
atau bahwa hal itu merupakan kewajiban hukum. Suatu peristiwa yang
teijadi berturut-turut secara ajeg dan oleh karena ttu lalu biasa dilakuan
dan disebut kebiasaan, lama-ama akan mempunyai kekuatan mengikat (die
normatieve Kraft des Faktischeri) (http://sudiknoartikel.blogspot. com
/2008/03/meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakathtml).
       Pentingnya pemahaman atas pengettian pajak dapat menimbulkan
kesadaran pajak (tax consiousness). Hal ini terutama melalui jalur
pendidikan yang terencana dengan baik dimulai sejak usia dini hingga
generasi muda mendatang sehingga mereka mempunyai pemahaman
pengetahuan pajak yang baik. Namun kesadaran pajak saja belum cukup,
harus pula diupayakan menjelma menjadi disiplin pajak. Demikian
disampaikan oleh Prof. Wiratni Ahmad dalam orasi ilmiahnya yang
berjudul "Disiplin Pajak Sebagai Faktor Utama Keberhasilan Pemungutan
Pajak di Indonesia" pada acara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam
Ilmu Hukum Pajak pada Fakultas Hukum Unpad di Grha Sanusi
Hardjadinata, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Jumat (4/12)
(http://www.impad.ac        Jd/berita/sadar-pajak-saja-tidakH;ukup-harus-
disiplin-pajak/)
       Atep Adya Barata mengemukakan bahwa kreativitas penggalian
sektor pajak itu harus ditunjang pula oleh penerapan iklim yang kondusif
bagi masyarakat wajib pajak, sehingga perlu dibangun suatu sistem
perpajakan yang baik (avaible tax syste), yang didalamnya meliputi :
Kebijakan Perpajakan (tax policy), hukum Undang-undang Pajak (tax
law), dan Administrasi Pajak (tax administration) yang komprehensif dan
                                                                34




mencerminkan kemudahan serta keadilan bagi semua pihak, keadaan ini
akan mampu mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
(http://www.pelita.or.id/baca.php?id=36436).
                                                                    35




Penjelasan:
       Republik Indonesia adalah suatu negara, dimana memiliki unsur
yaitu adanya pemerintahan dan adanya masyarakat. Pemerintah Republik
Indonesia sebagai Fiskus yang memegang tanggung jawab salah satunya
di bidang pajak. Dalam hal ini melalui kantor pajak, yang lebih khusus
dalam pembahasan ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta (KPP
Pratama Surakarta). Sedangkan masyarakat dalam hal ini sebagai Obyek
Pajak. Adapun KPP Pratama Surakarta dan masyarakat sama-sama
memiliki hak maupun kewajiban dalam hal pajak khususnya dalam hal ini
Pajak Penghasilan (PPh). Bilamana antara hak dan kewajiban tersebut
dapat dijalankan seimbang oleh pemerintah maupun oleh masyarakat maka
diharapkan timbul suatu kesadaran, dengan adanya kesadaran dan bukan
dikarenakan    paksaan     diharapkan   masyarakat   dapat   memcnuhi
kewajibannya dalam membayar pajak. Sikap seperti ini yang diharapkan
kepada seluruh masyarakat Indonesia agar terbentuk kesadaran dalam
setiap diri obyek pajak dalam hal pemenuhan kewajiban pajak, maka
kesejahteraan rakyat pun akan tercapai sebagai mana itu merupakan salah
satu dari tujuan negara.
                                                                            36




                                  BAB III
              HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Peran   Kantor    Pelayanan      Pajak    Pratama    Surakarta     Dalam
  Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi
  1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta
            Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta
     merupakan rangkaian yang tidak dapat          dipisahkan dari sejarah
     perkembangan perpajakan di Indonesia, khususnya bagi perkembangan
     perpajakan di Kota Surakarta sendiri.
            Sesuai dasar hukum pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama
     Kota Surakarta adalah KEP-141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang
     penerapan organisasi, tata kerja dan saat mulai beroperasinya kantor
     wilayah direktorat jenderal pajak Jawa Tengah II dan kantor wilayah
     direktorat jenderal pajak daerah istimewa Yogyakarta, serta kantor
     pelayanan pajak pratama dan kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi
     perpajakan di lingkungan kantor wilayah direktorat jendera) pajak jawa
     tengah I, kantor wilayah direktorat jenderal pajak jawa tengah II, dan
     kantor wilayah direktorat jenderal pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.
            Alasan terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota
     Surakarta ini karena begitu banyak wajib pajak yang terdapat di wilayah
     Kota Surakarta ini, sehingga mengakibatkan pelayanan yang kurang
     efektif dan efektifitas dalam melayani wajib pajak maka didirikanlah
     Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta yang beralamat di Jalan
     K.H. Agus Salim No. 1 Surakarta - 57147, dengan kode wilayah Nomor
     Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota
     Surakarta adalah 526, dengan wilayah kerja meliputi beberapa kecamatan,
     yaitu Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kecamatan Laweyan,
     Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Serengan.
            Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kola Surakarta merupakan suatu
     lembaga yang bernaung di bawah Ditjen Pajak yang didirikan untuk

                                     36
                                                                          37




  menempatkan pajak sebagai salah satu perwujudan bagi warga Negara RI
  dalam menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga Negara itu sendiri.
  Kewajiban yang diwujudkan di dalam pembayaran pajak ini merupakan
  penunjang dalam pembiayaan pengeluaran Negara dan menyukseskan
  pembangunan nasional yang hasilnya dapat dirasakan oleh warga Negara
  RI sendiri termasuk wajib pajak itu sendiri yang merupakan haknya untuk
  merasakan hasil dari suksesnya pembangunan.
2. Kedudukan      Tugas    dan    Fungsi      Pokok    Kantor      Pelayanan
  Pajak Pratama Kota Surakarta
  a. Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta
              Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta sebagai unsur
     perpajakan di bidang pelaksanaan pelayanan pajak di Kota Surakarta.
     Di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas
     berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direkorat Jendral
     Pajak.
  b. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta
     1) Melaksanakan pelayanan,
     2) Pengawasan administrative dan
     3) Pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak
         Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas
         Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung
     4) Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan
         perundang-undangan yang berlaku.
  c. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta
              Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak
     Pratama Kota Surakarta mempunyai flings!:
     1) pengumpulan       dan    pengolahan    data,   penyajian    informasi
         perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi
         Wajib Pajak
     2) penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat
         pemberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak
                                                                          38




     3) pengawasan      pembayaran    masa    Pajak      Penghasilan,   Pajak
         Pertambah-an Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan
         Pajak Tidak Langsung Lainnya
     4) penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian
         keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak
         Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas
         Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
     5) pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan;
     6) penerbitan surat ketetapan pajak;
     7) pembetulan surat ketetapan pajak;
     8) pengurangan sanksi pajak;
     9) penyuluhan dan konsultasi perpajakan;
     10) pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak.
3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota
  Surakarta
         Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
  Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
  Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak
  mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan
  pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan,
  Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak
  Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan
  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susunan Organisasi Kantor
  Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta terdiri dari:
  a. Kepala Kantor
  b. Sub. Bagian Umum
  c. Seksi Pengolahan data dan informasi
  d. Seksi Pelayanan
  e. Seksi Penagihan
  f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi
  g. Seksi Peraeriksaan
                                                                         39




   h. Kelompok Fungsional pemeriksa
   i.   Account Representative
   j.   Staf
           Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota
   Surakarta dirancang dan dibentuk sesuai dengan prinsip modernisasi yaitu
   dengan berbasis "fungsi". Perubahan paradigma organisasi ini guna
   memberikan pefayanan yang terbaik dan pelayanan prima kepada Wajib
   Pajak. Dengan berbasis "fungsi" ini, seluruh unit kerja akan dapat
   memberikan pelayanan penuh secara optimal kepada Wajib Pajak. Berikut
   ini penulis sajikan bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak
   Pratama Kota Surakarta.




   Gambar 3 : Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
                Kota Surakarta
4. Uraian Tugas Jabatan Struktural Organisasi Kantor Felayanan Pajak
   Pratama Kota Surakarta
   Adapun tugas pokok Sub Bagian dan Seksi adalah sebagai berikut:
   a. Sub Bagian Umum : melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan,
        tata usaha dan rumah tangga.
   b. Seksi Pengolahan data dan informasi : melakukan pengumpulan,
        pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan,
        penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan,
                                                                           40




     pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan
     e-Filing serta penyiapan laporan kerja.
c. Seksi Pelayanan : melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum
     perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,
     penerimaan dan pengelolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan
     surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan regristrasi Wajib
     Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.
d. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (ada 4 Seksi) : masing-masing seksi
     mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban
     perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan dan konsullasi teknis
     perpajakan kepada Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak
     (company profil), analisis kerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi
     data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intetisifikasi serta evaluasi
     hasil banding.
e. Seksi Pemeriksaan: melakukan penyusunan rencana pemeriksaan,
     pengawasan pelaksaan aturan pemeriksaan, penerbit dan penyaluran
     Surat   Perintah   Pemeriksaan      Pajak   (SP3),   serta   administrasi
     pemeriksaan perpajakan lainya
f.   Seksi Penagihan: melakukan urusan penatausahaan piutang pajak,
     penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan
     penghapusan      piutang   pajak,   penyimpanan      dokumen-dokumen
     penagihan.
g.   Kelompok Fungsional pemeriksa: melakukan kegiatan sesuai dengan
     jabatan fungstonal masing-masing di bidang pemeriksaan berdasarkan
     ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
                                                                         41




5. Dasar Hukum Pelaksanaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota
  Surakarta dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak Orang
  Pribadi
         Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta sesuai dengan
  adanya program sadar membayar pajak berwenang untuk melakukan
  program-program peningkatan kesadaran membayar pajak sesuai dengan
  kemampuan masing-masing wilayah dalam hal ini di Kota Surakarta. Hal
  ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara dan menyadarkan
  masyarakat tentang arti pentingnya pajak demi peningkatan kesejahteraan
  masyarakat. Namun demikian, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota
  Surakarta dalam menjalankan kewenangannya untuk mengadakan dan
  melaksanakan    program    peningkatan    kesadaran   masyarakat    untuk
  membayar pajak, tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang sudah
  ada. Hal ini agar dalam menjalankan kewenangannya Kantor Pelayanan
  Pajak Pratama Kota Surakarta mempunyai dasar hukum yang jelas.
         Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kesadaran
  membayar pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang
  Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 36
  tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7
  Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
         Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
  tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa yang menjadi subyek pajak
  adalah orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Dalam hal ini sasaran
  dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta dalam peningkatan
  pajak penghasilan adalah orang pribadi. Dengan demikian pelaksanaan
  peningkatan kesadaran membayar pajak yang dilakukan oleh Kantor
  Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta mengacu pada Undang-Undang
  tersebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
  Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa yang menjadi obyek pajak
  penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
                                                                        42




  atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar
  negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan
  wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  Dari ketentuan tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta
  melakukan peningkatan kesadaran membayar pajak untuk menambah
  kekayaan dan konsumsi negara.
         Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
  tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa besamya penghasilan kena
  pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan
  berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan,
  menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk yang sebutkan dalam
  huruf a butir 2 biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah,
  gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan dalam bentuk uang.
  Jadi hal tersebut yang menjadi obyek pajak orang pribadi dalam
  pelaksanaan peningkatan kesadaran membayar pajak yang dilakukan oleh
  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta.
         Kemudian Pasal 9 ayat (1) huruf i menjelaskan bahwa untuk
  menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam
  negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan biaya yang
  dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau
  orang yang menjadi tanggungannya. Dengan demikian, biaya untuk
  keperluan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya,
  pada hakikatnya merupakan penggunaan penghasilan oleh wajib pajak
  yang bersangkutan.
6. Pelaksanaan Peniagkatan Kesadaran Membayar Pajak Penghasilan
  Orang Pribadi
         Kesadaran kritis (critical consciousness), sebagaimana Paulo
  Freire (2003) tampaknya telah ada pada publik. Kesadaran kritis diartikan
  sebagai kesadaran yang melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber
  masalah. Masyarakat melihat bahwa sistem perpajakan yang ada masih
  belum memadai untuk diterapkan pada masyarakat. Dari sudut pandang
                                                                       43




publik, sistem tidak hanya sekedar tnenyangkut pembayaran pajak pada
internet-banking (e-payment), pendaftaran nomor pokok Wajib Pajak
(NPWP) melalui peralalan elektranik (e-registration), atau pelaporan SPT
yang juga eleklronik (e-filling) sebagaimana berkembang, tetapi juga
menyangkut aparat maupun petugas pajak (fiskus) di lapangan. Artinya,
dukungan sistem yang baik tanpa fiskus yang jujur pajak tidak akan
menjadi apa-apa.
         Sistem pajak, dalam pandangan publik tidak selalu mengandung
pengertian 'pemungutan' pajak, namun juga mengandung pengertian
sosialisasi pajak itu sendiri. Karena itu, sence of duty serta sence of
obligation fiskus pajak lebih dituntut oleh publik. Karena publik
menyadari bahwa pemahaman mereka tentang perpajakan masih belum
optimal, khususnya tentang Pajak penghasilan (PPh). Up grade sistem
pelayanan memang haras dilakukan, tetapi masyarakat kelas bawah yang
relatif tidak mempunyai akses yang cukup terhadap sistem itu menjadi
tidak tergarap potensi pajaknya.
         Faktor kesadaran publik terhadap pajak sebetulnya bukan karena
faktor-faktor 'kesadaran' itu sendiri, tetapi publik lebih taat dan takut
terhadap hukum ketimbang kesadaran. Semestinya hal ini dapat direduksi
dan dieliminasi dengan memberikan kepercayaan (trust) pada publik
bahwa fiskus juga konsisten terhadap etika dan norma pekerjaan yang
dilakukannya.      Trust,   kata   Fukuyama     (2002),   dapat   muncul
karenakohesifitasantarakebajikansosial dan modal sosial (social capital).
Trust seperti kejujuran, sence of obligation, dengan demikian menjadi
modal utama bag! timbulnya kesadaran masyarakat dalam membayar
pajak.
         Dari hasil penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
dalam upaya peningkatan kesadaran membayar pajak penghasilan orang
pribadi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta sesuai hasil
wawancara dengan Bapak Gathot Subroto selaku Kepala Seksi
                                                                      44




Pengawasan dan Konsultasi 1 dapat dijelaskan langkah- langkah
pelaksanaan sebagai berikut:
a. Mengadakan Sosialisasi
          Dalam     hal   mengadakan     sosialisasi   mengenai   masatah
   perpajakan kepada masyarakat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota
   Surakarta khususnya melalui seksi pelayanan bersama staf telah
   melakukan beberapa cara atau metode, yaitu:
   1. media massa, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota
       Surakarta mensosialisasikan hal-hal yang berhubungan dengan
       kesadaran membayar pajak melalui media televisi yaitu bekerja
       sama dengan TA TV dalam waktu penayangan antara pukul 14.00 -
       17.00 WIB serta melalui media radio yaitu bekerja sama dengan
       Solo Pos FM. Hal ini dikarenakan lebih menjangkau kepada
       masyarakat untuk dapat lebih memahami dan mengetahui tentang
       periunya kesadaran membayar pajak.
   2. penyuluhan langsung, Penyampaian dalam metode ini melibatkan
       langsung para staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta
       dengan wajib pajak. Tempat dilaksanakan untuk mensosialisasikan
       tersebut diantaranya di Kantor Kelurahan se-Surakarta sudah
       hampir tujuh puluh persen antara lain, kelurahan Mojosongo,
       Kampung Sewu, Keratonan, Sangkrah dan Kantor Instansi
       Pemerintah seperti Dinas Pekerjaan Umum, Tata Kota, Kesehatan,
       Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Lalu Lintas dan Angkutan jalan,
       Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal, Tenaga Kerja
       serta kantor maupun perusahaan milik swasta dan BUMN seperti
       Kantor Keuangan Daerah, Kantor Pengelolaan Aset Daerah, Bank
       BCA, PT Telkom, PT KA1. Sasaran penyuluhan tersebut yaitu
       pegawai negeri atau swasta dan para pensiunan pegawai negeri
       yang berpenghasilan kena pajak.
                                                                           45




      b. Penyebaran Info
                 Penebaran info adalah salah satu cara yang dilakukan oleh
         Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta, dalam metode ini
         Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta melalui seksi
         pengawasan dan informasi beserta account reprecentative melakukan
         dengan cara, yaitu:
         1. display pajak, metode ini hampir sama dengan metode iklan, akan
             tetapi dalam metode ini menggunakan berbagai macam sarana
             seperti penyebaran pamfJet setiap 3 bulan, pemasangan baliho ,
             pemasangan spanduk-spanduk di kantor, bank serta pusat
             perbelanjaan, serta brosur pajak yang isinya mengenai jenis-jenis
             pajak serta tulisan untuk mengajak para Wajib Pajak untuk
             memenuhi kewajibannya dalam hal membayar pajak. Metode ini di
             gunakan agar lebih memasyarakatkan tentang kesadaran membayar
             pajak di wilayah Kota Surakarta.
         2. penerbitan buku pajak, cara ini di tempuh oleh Kantor Pelayanan
             Pajak Pratama Kota Surakarta agar masyarakat lebih mengenai
             serta memahami berbagai jenis pajak, bagaimana cara membayar
             pajak sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengidentifikasi
             pajak dan juga kewajiban pajak apa yang harus dipenuhi atau di
             bayar oleh masyarakat selaku wajib pajak.
B. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam meningkatkan kesadaran
   membayar Pajak Penghasilan Orang Pnbadi dan Solusinya
   1. Faktor-faktor   yang     menjadi   hambatan        dalam   meningkatkan
      kesadaran membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi
             Dari hasil wawancara dengan Bapak Gathot Subroto selaku Kepala
      Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 dapat diperoleh hasil penelitian
      mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam meningkatkan
      kesadaran membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi ialah sebagai
      berikut:
                                                                       46




  a. Ditinjau dari sudut pandang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
     Kota Surakarta
             Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Gatot Subroto
     dijelaskan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan di bank mungkin
     terkendala dengan sistem on-line yang dilaksanakan oleh bank tersebut
     sering terjadi permasalahan atau hank dengan sistem tersebut. Hal ini
     sangat menggangu dalam pembayaran dan menggangu kenyamanan
     wajib pajak karena kemungkinan harus menunggu lama dalam proses
     pembayaran pajak tersebut.
             Resistensi pada pajak yang negatif dari wajib pajak sendiri
     membuat     kesadaran untuk    membayar     pajak   dari masyarakat
     berkurang. Hal ini mengakibatkan berkurangnya penghasilan yang
     diperoleh negara karena kesadaran untuk membayar pajak berkurang.
  b. Wajib Pajak
             Dilihat dari sudut pandang wajib pajak, masih banyak wajib
     pajak yang belum paham mengenai Surat Pemberitahuan Tahunan
     (SPT). Kemudian wajib pajak berhak untuk mengajukan penangguhan
     untuk pembayaran pajak, hal ini secara tidak langsung akan
     menghambat dalam hal peningkatan kesadaran pembayaran pajak.
2. Solusi yang menjadi hambatan dalam meningkatkan kesadaran
  membayar pajak penghasilan orang pribadi
         Setelah melihat berbagai hambatan dalam pelaksanaan peningkatan
  membayar pajak Penghasilan Orang Pribadi dari hasil wawancara dengan
  Bapak Gathot Subroto selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
  memberikan solusi, yaitu:
  a) dalam hal penggunaan sistem on-line yang sering teijadi permasalahan
     atau hank, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta bersama
     dengan Pihak Bank BRI biasanya melayani pembayaran secara manual
     dengan memperpanjang waktu pembayaran pajak yang semestinya
     pelayanan pembayaran pajak dari pukul 08.00- 16.30 WIB menjadi
     pukui 17.00 WIB.
                                                                      47




b) dilakukan      kampanye atau sosialisasi mengenai kesadaran untuk
   peningkatan membayar pajak lebih digencarakan sejak usia dini agar
   masyarakat selaku wajib pajak sadar akan pentingnya pajak bag'
   negara. Kemudian tnelakukan pendekatan langsung kepada masyarakat
   sejak dini agar nantinya kesadaran untuk membayar pajak dapat terbina
   di dalam diri masyarakat.
c) serta adanya kerja sama antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama
   Surakarta dengan Bank Negeri maupun Swasta dalam hal peminjaman
   kredit yang diberlakukannya sebuah aturan kepada pihak peminjam
   yaitu harus melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai
   syarat mengajukan pinjaman kredit bank. Hal ini juga ikul mcndukung
   dalam   membina      kesadaran   membayar    pajak khusunya     Pajak
   Penghasilan.
d) Adanya sistem antrian yang merupakan efisiensi dari segi pelayanan
   yang dilakukan oleh Kantor Pajak Pratama Kota Surakarta turut
   memperlancar bag! wajib pajak yang akan menjalankan kewajibannya
   yaitu membayar pajak.
       Hambatan-hambatan serta solusi diatas yang telah penulis jelaskan,
maka berdasarkan Tugas serta Fungsi Pokok Kantor Pelayanan Pajak
berdasarkan Keputusan Presiden No 84 Tahun 2001 tentang kedudukan,
tugas, fungsi susunan organisasi, dan tata kerja instansi vertikal di
lingkungan Departemen Keuangan, Kantor Pajak Pratama Kota Surakarta
telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik yang juga akan
berdampak penghasilan negara di bidang pajak khususnya Pajak
Penghasilan.
                                                                             48




                                   BAB IV
                         SIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan
          Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Kantor
   Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta dalam meningkatkan kesadaran
   membayar pajak penghasilan orang pribadi dapat disimpulkan hal-hal sebagai
   berikut:
   1. Dari hasil analisis deskriptif bahwa peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama
      Kota Surakarta dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak
      penghasilan orang pribadi dapat berjalan dengan baik serta sudah sesuai
      dengan tugas dan rungs! pokoknya. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak
      Pratama Kota Surakarta melaksanakan perannya dalam meningkatkan
      kesadaran membayar pajak penghasilan orang pribadi dengan cara
      Preventive atau pencegahan
   2. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kesadaran membayar pajak
      tergolong dalam tnasalah teknis pembayaran pajak dengan sistem online.
      Serta masalah sosiologis mengenai resistetisi pada pajak yang negatif dari
      wajib pajak sendiri. Hal ini mengakibatkan berkurangnya penghasilan
      yang diperoleh negara karena kesadaran untuk membayar pajak berkurang.
      Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah melayani
      pembayaran secara manual serta dilakunya kampanye peningkatan
      kesadaran membayar pajak.
B. Saran-Saran
          Kantor Pajak Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta pada khususnya
   harus lenbih bisa meningkatkan kesadaran membayar pajak dari wajib pajak
   dengan cara:
   1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta harus lebih transparansi
      dalam mengelola hasil pendapatan pajak dengan cara memberikan
      informasi atau laporan kerja pertahun kepada masyarakat baik melalui



                                      48
                                                                       49




   media massa atau pun memuatnya di papan pengumuman Kantor
   Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta.
2. Meningkatkan kepercayaan para wajib pajak di Surakarta kepada Kantor
   Pelayanan Pajak Pratama Surakarta melalui sosialtsasi tentang art!
   pentingnya serta manfaat dalam membayar pajak dengan cara memberikan
   gambaran secara nyata tentang penggunaan hasil pajak khususnya pajak
   penghasilan orang pribadi pada setiap sosialisasi secara berkaia.
                                                                            50




                            DAFTAR PUSTAKA


Buku

Badudu - Zein. 1996. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Pustaka Sinar Harapan,

Jakarta Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1989. Kamus Besar Bahasa
     Indonesia.

Balai Pustaka, Jakarta. Erly Suandy, 2000. Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta

Fidel. 2008. Pajak Penghasilan (Pembahasan UU No. 36/2008 tentang Pajak
     Penghasilan Dengan Komentar Pasal Per Pasal). Jakarta :Carofm
     Publishing.

Hadi Purnomo. 2004. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Dtrektorat Jendral Pajak.
    Jakarta.

HB Sutopo. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan
   Praktis). Pusat Penelitian Surakarta.

Koentjoroningrat. 1993. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta :
    Gramedia.

Lexi J Maleaong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja
    Rosdakarya.

Liberty Pandiangan, 2009. Modernisasi Pelayanan Perpajakan. Jakarta: Elex
     Media.

Mardiasmo. 2008, Perpajakan edisi Revisi 2008. Yogyakarta : CV. Andy Offset.

Safri Numata. 2005. Pengantar Perpajakan. Yayasan Obor Indonesia. Santoso

Brotodiharjo. 1989. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Yogyakarta

Soerjono Soekanto. 2001. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas
     Indonesia Ul-Pers.

Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : CV. Alfabeta

Sutrisno Hadi. 1989. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).
     Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2000. Perpajakan Indonesia, Salemba Empat,
    Cetakan II, Jakarta.
                                                                           51




Winarno Surachman. 1990. Pengantar Penelitian flmiah. Bandung: Tarsito.



Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
     Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
     Perpajakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
     Daerah.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
     Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 98/KMK.01/2006 tentang
     Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah
     menginplementasikan organisasi modem.

Website

http://www.pajak.go.id/index. php?option=comjx)ntent&view=article&id=7285&
      Itemid=l75 (Diakses tanggal 25 Juli 2009)

http://www. wlkipedia.. org/w/index.php.title=Pajak (Diakses tanggal   15 Juli
      2009)

wikipedia- orgAv/index.php.title=Paiak Penghasilan (Diakses tanggal

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3189
posted:8/9/2010
language:Indonesian
pages:61
Description: PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI