PENANGGUHAN PENAHANAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA by tribpwahyu

VIEWS: 2,666 PAGES: 6

More Info
									  PENANGGUHAN PENAHANAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
                                    PIDANA INDONESIA

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia oleh bangsa ini sudah mulai di laksanakan sejak
Indonesia merdeka. Pembaharuan hukum, pidana yang di terapkan dan hendak di laksanakan
oleh bangsa ini tidak hanya hukum pidana materil dan hukum pidana formil saja, namun juga
pelaksanaan hukum pidana. Berkaitan dengan usaha pembaharuan hukum pidana itu bangsa
Indonesia telah membuktikan pada dunia mampu memperbarui beberapa hukum yang berhasil di
perbarui, di antaranya hukum pidana formil yaitu dengan telah di undangkanya Undang-undang
Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

KUHAP yang telah di undangkan dan berlaku sejak lahir 1981 adalah hukum acara pidana yang
bersifat nasional sebagai pengganti HIR (Het Herzine Inlandsch Reglemen ) yang merupakan
produk hukum warisan jaman Belanda. Dengan di undangkanya Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana tersebut maka, secara tegas telah di nyatakan bahwa segala ketentuan acara pidana
sebelum Undang-undang (KUHAP) ini berlaku, yaitu HIR ( Het Herzine Inlandsch Reglement)
dan segala ketentuan yang berkaitan dengan hal ini di nyatakan tidak berlaku lagi. Di lihat dari
pertimbangan tersebut, undang-undang nomor 8 tahun 1981 mengharapkan agar masyarakat
menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara, dalam hal ini adalah sebagai warga negara
dari suatu negara hukum. Di samping itu juga di harapkan peningkatan sikap aparat penegak
hukum demi tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,
ketertiban serta kepastian hukum.

Hukum Acara Pidana sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia dalam hubungannya
dengan masalah kepastian hukum. Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan
menemukan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara
pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari
pelaku yang dapat di dakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan
dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah di
lakukan dan apakah orang yang di dakwa itu dapat di persalahkan memperoleh putusan hakim
dan melaksanakan putusan hakim.
Setiap orang mempunyai hak-hak yang harus di lindungi, mulai dari pemeriksaaan sampai pada
saat telah di putus menjadi orang yang bersalah. Perlindungan terhadap hak-hak manusia
merupakan hal yang sangat penting, karena sejak awal proses dalam hukum sudah bersentuhan
dengan perampasan kebebasan.

Dasar pertimbangan untuk diadakan penahanan di sebut dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu :

   1. Tersangka atau terdakwa di khawatirkan melarikan diri

   2. Tersangka atau terdakwa di khawatirkan akan menghilangkan barang bukti

   3. Tersangka atau terdakwa di khawatirkan akan melakukan tindak pidana lagi. Untuk
       menahan seorang tersangka atau terdakwa




   Di samping alasan untuk dapat di lakukan penahanan undang-undang juga memberikan
dispensasi bagi seseorang untuk di tangguhkan penahananya dengan mengunakan jaminan (uang
atau orang ) maupun tidak. Hal ini selaras dengan asas praduga tak bersalah yang mengangap
seseorang wajib di anggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan
kesalahanya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini setiap tersangka atau
terdakwa mempunyai hak untuk meminta penanguhan penahanan kepada penyidik penutut
umum maupun hakim yang sesuai tahap pemeriksan

Penagguhan penahanan menurut pasal 31 ayat (1) KUHAP adalah atas permintaan tersangka atau
terdakwa penahanan dapat di tangguhkan. Dalam hal ini penyidik, penutut umum atau hakim
sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadaan penangguhan penahanan, dengan
atau tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang di tentukan. Penangguhan
penahanan ini sewaktu-waktu dapat di cabut oleh penyidikm penutut umum atau hakim dalam
hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang di tentukan
       Menurut M. Yahya Harahap pengertian penangguhan penahanan yaitu :

       “Mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu
       penahananya berakhir. Tahan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun
       pelaksanaan yang masih harus di jalani tersangka atau terdakwa di tangguhkan,
       sekalipun masa penahanan yang di perintahkan kepadanya belum habis.”

       Instansi yang berwenang untuk memberikan ijin penangguhan penahanan adalah :

          a) Penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan
              penahanan untuk kepentingan penyidikan

          b) Penutut umum berwenang untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan
              untuk kepentingan penuntutan

          c) Hakim di sidang pengadilan dengan penetapanya untuk kepentingan pemeriksaan,

Sebelum adanya penangguhan penahanan para pejabat yang berwenang harus ada bukti-bukti
yang cukup, sehingga bukti-bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana dan
tersangkanya. Alat bukti di sesuaikan dengan pasal 184 (1) KUHAP :

          a. Keterangan saksi

          b. Keterangan ahli

          c. Surat

          d. Petunjuk

          e. Keterangan terdakwa
Terjadinya penangguhan penahanan karena adanya asas praduga tak bersalah merupakan salah
satu asas hukum yang paling berkaitan dengan penangguhan penahanan. asas praduga tak
bersalah telah di rumuskan dalam pasal 8 undang-undang kekuasaan kehakiman Nomor 4
Tahun 2004 yang isinya berbunyi :

“ setiap orang yang sudah disangka, di tangkap, di tahan dan di tuntut dan atau di hadapkan di
muka sidang pengadilan, wajib di anggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan
yang menyatakan kesalahanya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Kewenangan penangguhan penahanan dengan sendirinya tanggal apabila tahanan sudah beralih
menjadi tanggung jawab yuridis instansi yang lain. Penyidik hanya berwenang menangguhkan
penahanan selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridisnya

Adapun bentuk jaminan dalam penangguhan penahanan sebagai berikut :

   1. Jaminan Uang

       Penangguhan penahanan atas tersangka atau terdakwa dengan menggunakan jaminan
       uang, maka besarnya uang jaminan itu di tetapkan oleh pejabat yang berwenang
       memeriksa sesuai dengan tingkat pemeriksaan

   2. Jaminan Orang

       Penangguhan penahanan dengan jaminan orang, maka yang menjadi penjamin dalam hal
       ini sebaiknya adalah keluarga dekat dari tersangka atau terdakwa sendiri, seperti : orang
       tua, anak, isteri, suami atau keluarga lainya.

Sedangkan hal-hal yang menghambat penyelesian perkara dalam hubungan dengan penangguhan
penahanan

            a. Tersangka / terdakwa melarikan diri.

            b. Tersangka / terdakwa tidak memenuhi panggilan utnuk kepentingan pemeriksaan

            c. Tersangka/ terdakwa tidake memenuhi syarat yang telah di tetapkan dalam
               perjanjian penagguhan penahanan, misalnya tidak mematuhi ketentuan wajib
               lapor kepada pejabat yang memberikan ijin penangguhan penahanan
Untuk menanggulangi masalah-masalah yang menghambat penyelesian perkara tersebut
sebaiknya bila sudah ada petunjuk bahwa tersangka mempersulit penyelesaian perkara
penangguhan penahanan segera di cabut atau di hentikan. Oleh karena itu guna meminimalisir
usaha menghambat penyelesian perkara yang di sebabkan adanya penangguhan penahan, maka
penagguhan penahanan harus di berikan secara selektif dan tergantung jenis perkaranya dengan
memperhatikan kepentingan penyelesian perkara faktor keamanan dan faktor lain.
Daftar Pustaka

                Sosilo Yuwono, “ Penyelesian Perkara Pidanan Berdasarkan KUHAP”. Alumni

                Yahya Harahap, “ Pembahasan Permasalahan KUHP dan Penerapan KUHAP”,
                 Sinar grafika, Jakarta, 2001.

								
To top