Docstoc

Hukum INTEGRITAS HAKIM DI

Document Sample
Hukum INTEGRITAS HAKIM DI Powered By Docstoc
					    INTEGRITAS HAKIM DI INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM YANG
                                          MANDIRI


Satu bentuk korupsi yang telah begitu mendasar daging di negara kita adalah korupsi dalam
lembaga peradilan atau di kenal dengan istilah judicial corruption. Praktik Korupsi ini justru
dilakukan oleh apart penenegak hukum itu sendiri yang secara awam disebutnya sebagai mafia
peradilan . Mereka yang terlibat didalamnya berada didalam wilayah yang sulit dijangkau karena
dilakukan diantara mereka yang terlibat didalamnya dan sejarah hukum negara Indonesia sejak
zaman orde baru (Orba) menunujukan, praktik hukum kita lebih banyak diintervensi oleh
kepentingan politik dan ekonomi sehingga keadilan tidak lebih sekedar keadilan tidak lebih dari
sekedar komoditas yang layak diperjualbelikan.
          Pertama-tama adalah kita melihat dulu kejatuhan orde baru dan bergulirnya orde
Reformasi yang merupakan momentum strategis peninjuan kembali kemampuan sistem hukum
nasional dalam mengemban fungsinya sebagai instrumen dalam kehidupan berbangsa bernegara
dan bermasyarakat. Fenomena kejatuhan rezim orde baru sebagai konsenkuensi dari kekuataan
gerakan reformasi, merupakan konsenkuensi logis yang tidak terelakan dari banyaknya
penyimpangan yang terjadi pada mekanisme bekerjanya hukum nasional selama ini.
          Reformasi yang mulai bergulir sejak turunya Soeharto dari kursi kepersidenan secara
pasti memasuki dan merampas wilayah hukum. Hukum merupakan salah satu bidang yang
mengalami akibat cukup parah oleh tindakan-tindakan pemerintahan Soeharto selama berpuluh
tahun terakhir. Tentunya kita sudah membuat pernyataan yang demikian itu, berarti esekutif telah
mencampuri hukum secara kuat. Memang dari pengamatan sosiologi hukum, hukum di
Indoneisa sudah pantas untuk dikualifikasi sebagai tipe hukum otoritan, dimana hukum lebih
memberikan cap legalitas kepada kemauan kekuasaan dari pada menjadi suatu instrumen yang
otentik
          Reformasi memberi peluang yang tepat bagi kita untuk memikirkan bahwa apa yang
perlu kita lakukan terhadap hukum kita khususnya pengadilan, karena citra pengadilan di
masyarakat cukup banyak ditentukan oleh intergritas sikap dan tindakan hakim. Singkatnya
masalah perilaku hakim terlalu penting untuk tidak dibicarakan, terutama pada saat kita
membangun atau mereformasi atau meningkatkan citra pengadilan kita. Hubungan citra atau
wibawa pengadilan dengan perilaku hakim sangat masuk nalar dan untuk melihat hubungan
tersebut tidak di perlukan penelitian terlebih dahulu, Misalnya apabila ada seseorang hakim yang
terang-terangan meminta imbalan dan itu dianggapnya sebagai hal yang wajar, maka rusaklah
citra pengadilan di mata masyarakat .
       Lebih lagi apabila kita memasuki kawasan penelitian mengenai perilaku hakim maka
faktor penting menjadi tampak sekali. Dari segi sosiologi hukum putusan hakim merupakan hasil
dari suatu kompleks faktor-faktor, dimana diantara adalah faktor hakim atau manusianya itu
sendiri, Penelitian Dahrendof pada tahun 1965 mencoba menafsirkan konservatisme politik
putusan-putusan Jerman dari segi asal usulnya, seperti
   1. Tidak adanya mobilitas geografis
   2. Tidak adanya mobilitas keatas dan
   3. Bahwa 25 % dari para hakim datang dari keluarga ahli hukum , sedang 50 % datang dari
       keluarga pegawai negeri.
       Kombinasi dari faktor-faktor asal-usul tersebut itulah Dahrendof ditunjuk sebagai
penyebab konservatisme politik pengadilan Jerman. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa
perilaku hakim berhubungan erat dengan Struktur sosial dimana sang manusia hakim hidup.
       Penelitian mengenai pengadilan di Indonesia masih sangat lemah. Hal tersebut tentunya
akan berpengaruh terhadap usaha pembangunan pengadilan yang ingin dilakukan. Kita masih
jauh dari pengetahuan mengenai profil hakim-hakim kita dan dari situ dapat ditarik teori
mengenai putusan pengadilan. Tetapi berdasarkan pengamatan yang sangat sederhana saya ingin
menyarankan agar rekutmen para hakim kita mendahulukan faktor manusianya sebagai pribadi
lain-lainya. Dengan usul tersebut tidak diinginkan dinyatakan bahwa masalah pengetahuan dan
keterampilan tidak penting
       Pengadilan kita sekarang dihadapkan kepada tantangan untuk meningkatkan citranya
dimasyarakat dengan cepat, sehingga dibutuhkan semacam crash program. Untuk memenuhi
tuntutan tersebut faktor manusia memegang peranan sentral lebih dari pada yang lain.
Masyarakat harus dibuat yakin bahwa pengadilan sekarang memang berbeda dengan
sebelumnya, terutama sebagai tempat dimana rakyat dapat mempercayakan perlakuan yang adil.
       Rekrutmen hakim seyogya dilakukan dengan menjaring, mereka yang berjiwa partisan
,berjiwa adil, kreatif dan bersemangat untuk menjadikan pengadilan sebagai sarana perubahan .
Barang tentu ini adalah pekerjaan para psikologi dan merekalah yang pertama-tama dilibatkan
dalam rekutmen hakim dan baru kemudian mempermasalahkan pengetahuan hukumnya ..


Penegakan Hukum


       Secara konseptual Sajipto Rahardjo merumuskan penegertian penegakan hukum sebagai
suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang menjadi kenyataan.
Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan
pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan
pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana
penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada giliranya proses penegakan hukum itu
memuncak pada pelaksananya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini
dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak
hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang
harus dijalankan itu dibuat.
       Penegakan hukum memiliki keterkaitan erat dengan pelapisan sosial di dalam
masyarakat. Lawrence M.Freidmen melihat bahwa adanya pelapisan sosial dalam masyarakat
memberi pengaruh pada terbentuknya watak hukum yang diskriminatif, baik pada peraturan-
peraturannya sendiri, maupun melalui praktik penegakanya. Para ahli sosiologi hukum melihat
bahwa peraturan-peraturan hukum sendiripun bukanya tidak memihak. Oleh karena suatu
undang-undang merupakan hasil perjuangan kekuasaan didalamnya masyarakat, maka pendapat
pihak yang berkuasa juga akan menetukan bagaimana isi peraturan hukum yang di buat . Dengan
demikian kendatipun penegakan hukum diusahakan agar tidak memihak, namun karena sudah
sejak kelahiran peraturan hukum itu tidak kosong, maka hukum pun bersifat memihak. Keadaan
yang demikian itu juga dijumpai dalam masalah penegakan hukum yang dipilih-pilih
(discriminative law enforcement).
       Soerjono Soekanto menyebutkan adanya lima faktor yang memberikan kontribusi
pengaruh pada proses penegakan hukum yaitu sebagai berikut :
   1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan
   2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses
       pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas
   3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum
   4. Faktor masyarakat yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau
       diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam
       perilaku masyarakat
   5. Faktor kebudayaan yakni hasil karya ,cipta,dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia
       didalam pergaulan hidup


   Sementara itu Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses
yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan keriteria kedekatan tersebut maka
Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proeses penegakan hukum
yaitu sebagai berikut:
       1. Unsur pembuataan undang-undang, contoh: Lembaga Legislatif
       2. Unsur penegakan hukum, contoh polisi ,jaksa dan hakim
       3. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.
   Pada sisi lain Jerome Frank juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam
proses penegakan hukum beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya juga
meliputi prasangka politik,ekonomi , metal serta simpati dan antipati pribadi
   Penegakan hukum baik dalam tataran pembuatanya maupun pada proses penerapan atau
penegakanya, bukanlah sesuatu yang berlangsung apa adanya, melainkan dipengaruhi oleh suatu
perspektif dasar tertentu yang kemudian disebut paradigma. Pilihan paradigma dalam hukum ini
bukanlah sesuatu yang bersifat konstan, sekali untuk seterusnya, melainkan dapat pula
mengalami perubahan. Perubahan itu dapat terjadi karena ada peristiwa-peristiwa yang baru di
sesuaikan dengan kemajuan zaman.

				
DOCUMENT INFO
Description: Reformasi memberi peluang yang tepat bagi kita untuk memikirkan bahwa apa yang perlu kita lakukan terhadap hukum kita khususnya pengadilan, karena citra pengadilan di masyarakat cukup banyak ditentukan oleh intergritas sikap dan tindakan hakim