Laporan Akhir Preinstitutionalisasi Kerjasama Antara Daerah SAMPAN_thres sanctyeka by thres76

VIEWS: 2,159 PAGES: 26

									GLG Consultancy Report

Pre-Institusionalisasi dan Penyusunan Program Dukungan bagi Kerjasama AntarDaerah dalam Pengelolaan Sampah di Wilayah Pekalongan (Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan dan Kab. Batang)
Laporan Akhir Juni 2008 Oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasakti – Tega

Tata Kepemerintahan Daerah yang Baik Good Local Governance (GLG) Jawa Tengah

i

Kata Pengantar

Sejak bulan Februari 2008 Universitas Pancasakti melakukan pendampingan/ asistensi dan konsultasi terhadap pelaksanaan program kerjasama antardaerah di wilayah Pantura khususnya terhadap kerjasama antar 3 (tiga) wilayah, yaitu Kabupaten Batang, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dalam program pengelolaan sampah terpadu yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani program tersebut. Ada tiga fokus kegiatan dari kegiatan pendampingan ini, yaitu (a) Penyusunan MoU, (b) Regulatory framework assessment (c) Institional set up Pendampingan ini bertujuan untuk membahas dan menemukenali permasalahan kerjasama antar daerah, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu dalam pendampingan ini dilakukan penggalian data di lapangan secara langsung dengan cara wawancara dan forum group discussion untuk mengetahui langsung pengalaman, kendala dan kunci sukses dari suatu kerjasama antar daerah khususnya dalam program pengelolaan sampah terpadu. Melalui kegiatankegiatan tersenut diharapkan akan diperoleh suatu kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dijadikan masukan bagi pelaksanaan program pengelolaan sampah terpadu. Laporan ini disusun dengan maksud agar bahan dan kesimpulan dari kegiatan pendampingan ini dapat disebar-luaskan dan dapat menambah referensi tentang penyelenggaraan kerjasama antar daerah khususnya pelaksanaan program pengelolaan sampah terpadu.

Tegal, 9 Juni 2008

PENYUSUN

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....................................................................................i DAFTAR ISI..................................................................................................ii BAB I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 PENDAHULUAN ........................................................................... Latar Belakang ...............................................................................1 Tujuan dan Sasaran .......................................................................2 Hasil yang akan Dicapai ................................................................. 2 Ruang Lingkup Wilayah .................................................................2 Ruang Lingkup Materi ....................................................................3

BAB II Kerangka Kebijakan Pengelolaan Sampah Terpadu.................. 2.1 Kebijakan Kerjasama Antardaerah ................................................. 4 2.2 Pengelolaan Sampah Terpadu ....................................................... 8 BAB III Aktivitas Fasilitasi Pengelolaan Sampah Terpadu .................... 3.1. Focus Group Discussion ............................................................ 15 3.2. Output Kegiatan ......................................................................... 18 3.3. MoU ............................................................................................ 18 BAB IV Kesimpulan dan Rekomendasi ..................................................... 4.1. Kesimpulan .................................................................................... 20 4.2. Rekomendasi ................................................................................. 21 LAMPIRAN ..................................................................................................... Minutes of Meeting ...................................................................... MoU .............................................................................................

iii

I. Pendahuluan 1.1 . Latar Belakang Berdasarkan hasil diskusi Capacity Building Needs Asseament (CBNA) dalam kerjasama antar daerah dan workshop di Pekalongan yang melibatkan 7 (tujuh) wilayah yang tergabung dalam SAMPAN (Sapta Mitra Pantura), teridentifikasi 3 (tiga) proyek kerjasama antar daerah, yaitu : Pengelolaan Sampah Regional, Pengelolaan dan

pembangunan pantai, dan Pengelolaan air bersih. MoU antara tiga pemerintah daerah (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan) telah dibentuk namun belum terbentuk dalam struktur SAMPAN dan belum terimplementasikan. Berkaitan dengan hal tersebut maka, sangat mendesak untuk memberikan bantuan secara teknis untuk memfasilitasi dan mendukung inisiatif tersebut. Pemerintah Pusat telah berkomitmen untuk memberikan

dukungan dana dan teknis. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah melalui Bakorlin III juga memfasilitasi inisiatif kerjasama antar daerah. Namun, tetap dibutuhkan penguatan kapasitas dan kesiapan dari pengguna serta pengelolaan kerjasama tersebut. Sampai saat ini, SAMPAN masih fokus pada pembangunan ekonomi secara regional. Dengan meletakkan pengelolaan sampah terpadu (regional) dibawah koordinasi SAMPAN, diharapkan SAMPAN akan menjadi agen pelayanan publik yang efektif. Aktivitas penguatan kapasitas termasuk penguatan kelembagaan dan sosialisasi isi kerjasama, materi kerjasama dan kegiatan-kegiatan (pemerintah daerah/SKPD) untuk pengguna inisiatif

mengimplementasikan

kerjasama antar daerah GLG Jawa Tengah dengan bekerjasama dengan Universitas Pancasakti mendukung inisitaif kerjasama antar daerah tersebut dan

1

kelanjutannya adalah persiapan sosialisasi dalam bentuk dialog publik dan konsultasi. 1.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan asistensi adalah memberikan dukungan yang terkait tentang mekanisme pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah, menyiapkan assesment yang sesuai dengan pengelolaan sampah terpadu; melakukan Sosialisasi tentang pengelolaan sampah terpadu Adapun sasaran studi adalah: • Identifikasi program kerja sama pengelolaan sampah terpadu di 3 (tiga) wilayah, yaitu Kabupaten Batang, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan; • Memberikan rekomendasi pengembangan KAD khususnya program pengelolaan sampah terpadu kepada 3 (tiga) wilayah 1.3. Hasil yang akan dicapai : 1. Format MoU antara GLG Jawa Tengah dengan pemerintah daerah yang terkait 2. Aturan-aturan yang sesuai dengan kerjasama pengelolaan sampah regional 3. Penguatan Kesiapan dan kapasitas pengguna yang terkait seperti, : SKPD, DPRD, LSM dan pengguna – pengguna yang relevan 4. Usulan tentang bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh SKPD atau pokja yang mengurusi pengelolaan sampah regional. 1.4. Ruang Lingkup Wilayah Wilayah yang tercakup dalam program asistensi ini adalah Region Sapta Mitra Pantura (Sampan) yang terdiri dari tujuh Kabupaten/kota yaitu Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Batang. Lebih khusus dalam program pengelolaan sampah terpadu hanya meliputi 3 (tiga) wilayah, yaitu : Kabupaten Batang, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan

2

1.5. Ruang Lingkup Materi Kegiatan dilakukan : 1. Mempersiapkan MoU antara GLG dengan pemerintah daerah yang terkait dan SAMPAN; 2. Menyiapkan assesment yang sesuai dengan pegelolaan sampah terpadu; 3. Melakukan Sosialisasi; 4. Memberikan dukungan bagi SKPD yang terkait tentang mekanisme pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah Metode kegiatan : Metode yang dipergunakan untuk melaksanaan kegiatan untuk memperoleh hasil seperti tersebut di atas, adalah : melakukan workshop atau FGD (Fokus Group Discussions), pelatihan, telaah dokumen, dokumentasi Adapun bentuk kegiatan yang merupakan dukungan secara teknis adalah : Draft MoU antara GLG Jawa Tengah dengan pemerintah Daerah yang terkait Pertemuan dengan person-person dan institusi yang terkait untuk penyusunan MoU sebagai kelanjutan kegiatan Draft konsep penguatan kelembagaan untuk peraturan perundang-udangan, wawancara dan

mengimplementasikan kerjasama pengelolaan sampah terpadu Workshop dengan Pokja SAMPAN dengan para ahli untuk menyusun bantuk pengelolaan sampah terpadu Laoran ke GLG (GTZ dan Bappeda Jawa Tengah)

3

BAB II Kerangka Kebijakan Pengelolaan Sampah Terpadu

2.1. Kebijakan Kerjasama Antar Daerah Kebijakan Kerjasama Antar Daerah dapat ditelusuri dari beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1730/SJ tanggal 13 Juli 2005 Dari peraturan perundang-undangan di atas dapat dilakukan analisis bahwa : Inisiasi Kerja sama antardaerah (KAD) di Jawa Tengah sudah dirintis sejak pemberlakuan UU 22 Tahun 1999, yaitu di tahun 2001. Kerja sama antardaerah ini diinisiasi oleh daerah-daerah yang secara geografis berdekatan satu dengan yang lainnya dengan adanya kesadaran dari bawah untuk menciptakan jejaring kerja sama (regionalisasi), seperti yang terjadi di Di wilayah eks karesidenan Pekalongan dibentuk RM Sampan (Sapta Mitra Pantura) yang beranggotakan Kabupaten dan Kota Pekalongan, Kabupaten dan Kota Tegal, Kabupaten Batang, Brebes, dan Pemalang. RM ini

4

mengimplementasikan kerja sama antardaerah kedalam kinerja jejaring publik dan kinerja jejaring swasta. Dalam struktur

kelembagaan, kinerja jejaring publik dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif yang diketuai oleh salah seorang kepala daerah dan dibantu oleh SKPD terkait dari seluruh daerah anggota. Kinerja jejaring swasta yang secara umum dibebani tugas untuk memasarkan wilayah dan menarik investasi, dilaksanakan oleh Regional Manager dibantu para analis dan staf. Kinerja jejaring publik dan jejaring swasta pada kelembagaan kerja sama antardaerah di kedua region ini diharapkan akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pencapaian cita-cita menyejahterakan masyarakat harus dicapai melalui

peningkatan pelayanan publik dan penigkatan taraf perekonomian masyarakat. Di samping itu, program-program kerja sama antardaerah di region ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah dan adanya penguatan persatuan nasional yang dimulai dari tingkat bawah. Pasal 195 dan Pasal 196 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memuat ketentuan : Pasal 195 : 1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah

dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisensi dan efektivitas

pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antara daerah yang diatur dengan keputusan bersama 3) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat

bekerjasama dengan pihak ketiga

5

4) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1)

dan (3) yang

membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD Pasal 196 1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan

dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terdekat 2) Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola

pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat 3) Untuk pengelolaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), daerah membentuk badan kerjasama 4) Apabila daerah tidak melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), pengelolaan pelayanan publik tersbut dapat dilaksanakan oleh pemerintah Sedangkan Prioritas RKP 2007 dapat didentifikasi sebagai berikut : penanggulangan kemiskinan; peningkatan kesempatan kerja, investasi dan eksport Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pembangunan pedesaan Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan

Hubungan RPJM 2005-2009 dengan RKP 2007 adalah : Agenda Pembangunan Nasional dalam bidang Pembangunan Daerah di Sub bidang Desentralisasi dan otonomi, mempunyai program : 1. Penataan peraturan perundang-undangan tentang

desentralisasi dan otonomi daerah; 2. Peningkatan Kerjasama antar daerah; 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; 4. Peningkatan profesionalitas aparat pemerintah daerah; 5. peningkatan kapasitas keuangan daerah

6

6. Penataan daerah otonom baru Sedangkan Arahan RPJM 2007 – 2009 tentang Kerjasama Antar Daerah, adalah : meningkatnya kerjasama antar daerah dengan cara mendorong kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peran propinsi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan

kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini berupaya untuk ikut menfasilitasi dan menstimulasi kerja sama antar daerah melalui metode penilaian (evaluasi) dampak, pengaruh kerja sama antar daerah di Jawa Tengah baik secara kualitatif maupun kuantitatif melalui kajian impact chain. Evaluasi dampak ini merupakan penilaian terhadap suatu kegiatan, yang dalam hal ini telah dilaksanakan (expost) untuk mengukur dampak yang ditimbulkan dari kerja sama antar daerah di Jawa Tengah. Dengan metode ini, pengaruh programprogram kerja sama antar daerah secara langsung (outcome) dan pengaruh tak langsung (impact) baik secara kualitatif maupun kuantitaf berkaitan dengan pelayanan publik akan dapat diketahui. Pada akhirnya, hasil penilaian dampak/pengaruh kerja sama antar daerah terhadap pembangunan akan menghasilkan rekomendasi guna tindak lanjut program dukungan provinsi terhadap kerja sama antar daerah Jawa Tengah. Selain itu, peningkatan permintaan dukungan dari kabupaten/kota lain untuk mengimplementasikan regionalisasi

membutuhkan acuan yang jelas terhadap kerja sama antar daerah yang ada saat ini. Dari hasil kajian dapat ditemukan beberapa permasalahan, yaitu belum optimalnya kerjasama antar daerah khususnya dalam penanganan kawasan perbatasan, pengurangan kesenjangan antar wilayah dan penyediaan pelayanan publik.

7

2.2 Pengelolaan sampah terpadu Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat

pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada

pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.

8

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,

pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat UndangUndang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Secara umum, dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik,

diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan perundangundangan. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam peraturan perundang-undangan ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan dalam rangka: a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;

9

b. ketegasan

mengenai

larangan

memasukkan

dan/atau

mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan e. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam UndangUndang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang sebagai payung hukum pengolahan sampah di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008. Undang-undang ini disusun mengingat bahwa : a. pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi

masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; b. pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; c. sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga

pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat; d. dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara

proporsional, efektif, dan efisien.

10

Berdasarkan uraian di atas dan Hasil Workshop Bappeda dan GTZ-GLG yang diadakan pada bulan November 2007 teridentifikasi program-program yang dapat dikerjasamakan di wilayah SAMPAN, yaitu sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor tata ruang, sektor perhubungan, sektor SDA-LH dan sektor sosial budaya. Di sektor SDALH program yang yang dapat dikerjasamakan adalah : pengelolaan air bersih, pengelolaan pesisir secara terpadu / pencegahan abrasi, pengelolaan sampah & limbah secara terpadu, reboisasi hutan, dan peningkatan jaringan irigasi. Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 120/1730/SJ tanggal 13 Juli 2005. Surat Edaran yang bersifat sebagai pedoman menentukan bahwa : Kerjasama Antar Daerah yang berdekatan, sifatnya wajib dilaksanakan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan yang terdapat di daerah yang berbatasan seperti pendidikan dasar, pelayanan

kesehatan (Puskesmas), penanganan sampah terpadu, penyuluhan pertanian, pengairan, penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS), perencanaan tata ruang dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut maka 3 wilayah di kawasan Pantura, yaitu Kabupaten Batang, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan mengadakan kerjasama tentang pengolahan sampah terpadu. Dasar Pemikiran tentang kerjasama pengolahan sampah terpadu dilandasi oleh beberapa kondisi diantaranya : Jumlah penduduk di ketiga wilayah tersebut besar dengan tingkat

pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

11

Selain itu, dasar hukum lain untuk membentuk kerjasama 3 wilayah (Kabupaten Batang, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan) tentang pengolahan sampah terpadu, dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu : BAB VII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI, Bagian Kesatu : Pembiayaan, Pasal 24 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai

penyelenggaraan pengelolaan sampah. 2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah. BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN, Bagian Kesatu : Kerja Sama Antardaerah, Pasal 26 (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar

pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Bagian Kedua : Kemitraan, Pasal 27 (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendirisendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha

12

pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah

kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan. (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Berdasarkan kajian peraturan perundang-undangan yang ada maka inisiatif pembentukan kerjasama antar daerah khususnya 3 (tiga) wilayah di Pantura, yaitu Kabupaten Batang, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan tentang pengelolaan sampah terpadu dapat diselenggarakan.

13

BAB III Aktivitas Fasilitasi Pengelolaan Sampah Terpadu Berdasarkan kontrak Nomor : 83014594 Project : Good Local Goverment (GLG) dengan nomor proyek : 04.2221.2.001.00 Universitas Pancasakti melakukan beberapa kegiatan untuk melaksanakan program

pendanpingan dan asistensi yang terjadwal sebagai berikut : Programs Activities Schedulle Activities 1 x FGD, 3 x 1 maret – 1 april: agreement meeting di week 1: team meeting batang/pekalongan week 2: senin, 10 maret kirim draft MoU week 3: selasa, 15-20 maret ketemu ketua DE week 4: tanda tangan MoU Regulatory Desk study 1 mar - 1 april: framework outline pertengahan maret assessment draft akhir maret Institional 1 x FGD, 3 x 17 mar – 1 april set up meeting di batang/pekalongan Socialization 1 X seminar Akhir april seminar di pekalongan PiC AG

IC

AG, I C HA

3.1. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut terinci sebagai berikut : 1. Kegiatan: BAPPEDA Wawancara Kota dengan BAPPEDA Batang dan

Pekalongan

dan

BAPPEDA

Kabupaten

Pekalongan dalam rangka penggalian data Penggalian data diperuntukkan untk melihat kesiapan SKPD dalam melaksanakan KAD terutama dalam Pengelolaan Sampah di 3 (tiga) wilayah, yaitu : Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan

14

Temuan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tentang tiga hal utama (1) pendanaan; (2) regulasi; (3) fasilitasi yang terkait regulasi (kebijakan). Kuesioner dicoba untuk melihat kegiatan apa saja yang telah dilakukan dan peran pemda (SKPD) seberapa jauh agar dapat dipetakan. Ada beberapa kinerja yang telah dicapai namun masih dapat ditingkatkan, sehingga kendala-kendala dalam melakukan koordinasi perlu diungkap. Beberapa hasil yang telah dirumuskan di tingkat Pimpinan (Bupati dan Walikota) belum dapat dimpimentasikan di tingkat yang lebih rendah (SKPD) karena belum adanya kesamaan persepsi

walaupun telah ada MoU antar 3 (tiga) wilayah tersebut Para pelaku kerjasama tersebut membutuhkan regulasi yang jelas sehingga tindak lanjut rencana kerjasama persampahan masih belum begitu jelas. Kendala lain adalah lemahnya komitmen untuk bekerjasama dan kurangnya komunikasi antar pimpina SKPD karena beberapa pihak masih menganggap manfaat KAD Sampan masih belum kelihatan 2. Kegiatan : Forum Group Discussion Tempat : Pekalongan, 10 April 2008

Diskusi dilakukan untuk untuk melihat Progress (Perkembangan Kerjasama persampahan, Dukungan dan Tindak Lanjut. Hasil Diskusi : 1. Perkembangan kerja sama pengelolaan sampah terpadu Saat ini kerja sama pengelolaan sampah terpadu di Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang masih dalam taraf perencanaan. Kegiatan pendukung yang

15

telah dilakukan studi kelayakan lokasi TPA di Kabupaten Pekalongan, dan akan dilanjutkan dengan studi AMDAL tahun 2009. Saat ini telah ditandatangani MoU antara 3 wilayah tersebut, namun inisiasi kesepakatan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dan Kota Pekalongan. Tindak lanjut dari rencana kerja sama persampahan ini masih belum begitu jelas. 2. Kendala kerja sama pengelolaan sampah terpadu dan infrastruktur secara umum adalah : Lemahnya komitmen untuk bekerja sama, Kurangnya komunikasi antar pimpinan SKPD terkait dan beberapa pihak masih menganggap manfaat KAD Sampan masih belum keliahatan, kurang jelasnya peran dan fungsi anggota pokja, keterlibatan policy maker masih kurang, lemahnya kebijakan pengelolaan isu-isu sektor tertentu 3. Dukungan yang dibutuhkan adalah : Regulasi dan konsistensi kebijakan, dukungan dana dari provinsi untuk prasarana sarana, program yang implementatif, pelatihan manajemen dan Studi kasus pengelolaan sampah terpadu 4. Tindak lanjut kegiatan adalah : persamaan persepsi yang melibatkan legislatif, melakukan studi komparatif, adanya program penganggaran, adanya pelembagaan program

persampahan dan sosialisasi dan merumuskan materi perjanjian (MoU) TPA, apakah pengelolaannya atau transpotasi

sampahnya. 3. Kegiatan: Rapat Pemantapan Manajemen Rencana

Pembangunan Tempat TPA Sampah Regional Waktu Tempat : Selasa, 15 Mei 2008 : Ruang pertemuan RM Sampan, Pekalongan.

Hasil Rapat : 5. Metode pengelolaan sampah model open dumping sudah tidak sesuai

16

6. Berdasarkan hasil research dari CV. Widya (konsultan yang ditunjuk pemerintah pusat untuk menganalisis lokasi TPA), lokasi TPA sampah terpadu berada di desa Talun, Kabupaten Pekalongan namun lokasi ini belum ditinjau secara AMDAL 7. Tahapan pelaksanaan program pengelolaan sampah terpadu adalah: AMDAL – Analisis pembebasan tanah – Detail Engineering yang meliputi fisik lokasi, pembagian peran, bentuk manajemen dan lain-lain 8. Proses perencanaan pengelolaan sampah terpadu regional akan membutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin memakan waktu 3-4 tahun. Hal ini disebabkan analisis terhadap obyek dilakukan berdasarkan banyak pertimbangan, seperti dampak lingkungan, kesehatan 9. Ada beberapa aspek yang perlu dikaji dalam program pengelolaan sampah terpadu, antara lain : • • • • • Institusi; Teknis; Pembiayaan; Hukum dan Partisipasi masyarakat

10. Tahapan yang harus dilalui dalam program Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional, antara lain: • • • • • • Pembentukan Nota kesepahaman AMDAL di lokasi TPA Penyusunan MOU secara detail Pembebasan tanah Penyusunan Detail engineering oleh Pemerintah Pusat Pelaksanaan konstruksi oleh Pemerintah Pusat

17

11. Kegiatan yang dapat difasilitasi oleh tim fasilitator (GLG) • • Capacity building; Pemberdayaan masyarakat

12. Disepakati pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) persampahan dengan unsur-unsur sebagai berikut : • • • • • • Bappeda selaku perencana; DTK DPU BPN Bagian Hukum Bagian Pemerintahan (Tata pemerintahan.)

3.2 . Output Kegiatan 1. Format MoU antara GLG Jawa Tengah dengan pemerintah daerah yang terkait; 2. Aturan-aturan yang sesuai dengan kerjasama pengelolaan sampah regional; 3. Penguatan Kesiapan dan kapasitas pengguna yang terkait seperti: SKPD, DPRD, LSM dan pengguna – pengguna yang relevan 4. Usulan tentang bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh SKPD atau pokja yang mengurusi pengelolaan sampah regional. 3.3 . Memory of Understanding (MoU) Kerjasama yang dituangkan dalam MuO adalah upaya daerah melalui kerjasama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tapi dapat mencapai hasil yang maksimal. Tata cara melakukan kerjasama, adalah : 1. adanya prakarsa

18

2. apabila prakarsa diterima, disiapkan kerjasama (MoU) yang memuat : - subyek kerjasama - Obyek kerjasama - Ruang lingkup kerjasama - Hak dan kewajiban - Jangka waktu - Pengakhiran - Keadaan memaksa - Penyelesaian perselisihan 3. Dalam menyiapkan kerjasama, Kepala daerah melibatkan perangkat daerah / SKPD terkait dan dapat meminta pendapat pakar/lembaga terkait 4. Penerbitan Surat Kuasa Kepala Daerah 5. Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD Kepala daerah menyampaikan Surat kepada DPRD dan harus melampirkan : Perjanjian kerjasama dengan penjelasan : a. Tujuan kerjasama b. Obyek yang dikerjasamakan c. Hak dan kewajiban yang meliputi : - besarnya konstribusi pembayaran - keuntungan yang akan diperoleh : uang, barang atau jasa - jangka waktu - besarnya pembebanan 6. Surat kepada DPRD tersebut, tembusannya disampaikan ke Gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga pemerintahan yang terkait

19

BAB IV Kesimpulan dan Rekomendasi 4.1. Kesimpulan a. Berdasarkan kajian peraturan perundang-undangan yang ada kerjasama antardaerah dimungkinkan untuk dibentuk. Kerja sama antardaerah ini diinisiasi oleh daerah-daerah yang secara geografis berdekatan satu dengan yang lainnya dengan adanya kesadaran dari bawah untuk menciptakan jejaring kerja sama (regionalisasi) b. Kerjasama antar daerah (KAD) merupakan suatu upaya yang dinilai dapat mengatasi terjadinya ketimpangan pelayanan publik yang lintas batas antara dua atau lebih daerah otonom. Melalui KAD akan terbangun suatu sinergi pelayanan publik dan diharapkan melalui mekanisme KAD akan dapat mengurangi ego daerah suatu hal yang harus dihindari dari pelaksanaan otonomi daerah. c. KAD harus dipandang sebagai suatu suatu strategi dalam pengembangan regional, karena dengan KAD dapat dicapai manfaat antara lain : 1. Mengatasi kesenjangan atau persaingan pelayanan publik antar daerah utamanya yang bertetangga; 2. Mengatasi keterbatasan anggaran untuk pelayanan publik yang dihadapi oleh daerah ”miskin” ; 3. Meningkatkan efektifitas suatu pelayanan publik karena

tercapainya skala ekonomis yang lebih besar; 4. Dapat menjadi suatu opsi ”jalan-tengah” apabila terjadi kendala dalam proses pemekaran/penggabungan daerah otonom; 5. Hubungan antar daerah akan menjadi harmonis; 6. Memperkuat NKRI. d. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat

pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume

20

sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. e. Surat Edaran Nomor 120/1730/SJ tanggal 13 Juli 2005. Surat Edaran yang bersifat sebagai pedoman menentukan bahwa : Kerjasama Antar Daerah yang berdekatan, sifatnya wajib

dilaksanakan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan yang terdapat di daerah yang berbatasan seperti pendidikan dasar, pelayanan kesehatan

(Puskesmas), penanganan sampah terpadu, penyuluhan pertanian, pengairan, penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS), perencanaan tata ruang dan lain-lain. Selain itu, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal tentang Pengelolaan Sampah menjadi dasar hukum lain untuk membentuk kerjasama 3 wilayah (Kabupaten Batang, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan) tentang pengolahan sampah terpadu. f. Temuan dari kegiatan pendampingan adalah realisasi

penggarapan Program pengelolaan sampah secara terpadu 3 wilayah belum maksimal dan keterlibatan SKPD 3 wilayah dalam program pengelolaan sampah secara terpadu belum maksimal g. Diperlukan lembaga pendamping untuk melakukan asistensi dan konsultasi dalam upaya capacity building dan pemberdayaan masyarakat dalam program pengelolaan sampah terpadu 4.2. Rekomendasi a. MoU tentang kesepakatan penyelenggaraan program pengelolaan sampah terpadu antara Kabupaten Batang, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan harus segera tersosialisasikan ke instansi-

21

instansi terkait di masing-masing Pemerintah Daerah untuk menyamakan persepsi persepsi SKPD 3 wilayah tentang

pentingnya / perlunya program pengelolaan sampah terpadu b. Penyiapan mekanisme, peran SKPD, dan manajemen

pengelolaan sampah secara terpadu c. AMDAL untuk desa Talun di Kabupaten Pekalongan yang direkomendasikan oleh CV Widya (konsultan yang ditunjuk oleh Pemereintah Pusat) disarankan segera untuk dilaksanakan untuk memberikan gambaran dampak bagi lingkungan sekitar. d. Penyusunan MoU secara detail meliputi fisik lokasi, pembagian peran, bentuk manajemen dan lain-lain harus segera disepakati untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban bagi para pihak (3 Pemerintah Daerah : Kabupaten Batang, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan) e. Diperlukan kegiatan bersifat pendampingan dan konsultatif yang dapat difasilitasi oleh tim fasilitator (GLG) meliputi : Capacity building dan Pemberdayaan masyarakat f. Diperlukan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) persampahan dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut : • Bappeda selaku perencana; • DTK • DPU • BPN • Bagian Hukum • Bagian Pemerintahan (Tata pemerintahan)

22

Tata Kepemerintahan Daerah yang Baik Good Local Governance (GLG) Jawa Tengah
Kantor Bappeda Provinsi Jawa Tengah Jl. Pemuda No. 127 – 133, Semarang 50132 Tel/Fax. +62 24 86577714/86577715 Email: glg-jateng@gtz.or.id

23


								
To top