Get documents about "Class Action di Indonesia
Document Sample
CLASS ACTION DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA
Oleh: Maulidiazeta Wiriardi, S.H.
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Menurut aliran Naturalisme, pembuatan sebuah aturan hukum harus sesuai
dengan moral. Artinya bahwa suatu aturan hukum harus memenuhi aspek fisik
dan aspek eksistensial manusia. Hal mana kedua aspek tersebut merupakan hal
yang melekat pada diri manusia sebagai mahluk sosial dan berbudaya. Aspek fisik
merupakan aspek yang melekat pada diri setiap mahluk hidup, aspek ini terdiri
dari kebutuhan untuk makan, minum, bereproduksi. Sedangkan aspek eksistensial
merupakan aspek yang hanya melekat pada kedudukan manusia sebagai mahluk
hidup yang paling tinggi derajatnya, aspek ini terdiri dari kebutuhan rasa keadilan,
kasih sayang, dan aspek lainnya. Hal ini sama dengan apa yang diutarakan oleh
Cicero, bahwa hukum yang benar adalah penalaran yang sesuai dengan alam dan
hukum alam bersifat universal dan abadi. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa aliran Naturalisme berpandangan bahwa tujuan dari dibuatnya sebuah
aturan hukum adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Pandangan aliran Naturalisme ini sangat berbeda dengan apa yang
diungkapkan oleh aliran Utilitarianisme. Aliran Utilitarianisme didirikan oleh
Jeremy Bentham yang berpangkal pada postulat bahwa alam telah menempatkan
manusia dibawah perintah dua tuan yang berkuasa, yaitu kesenangan dan
sengsara. Sesuatu yang baik atau jahat dari suatu tindakan harus diukur dari
kuantitas kesenangan atau sengsara yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.
Utility menurut Bentham adalah prinsip-prinsip yang menyetujui atau menolak
setiap tindakan apapun juga yang tampak memperbesar atau mengurangi
kebahagiaan pihak yang berkepentingan. Apabila pihak yang berkepentingan
adalah perorangan, prinsip Utility harus didesain untuk meningkatkan
kebahagiaannya. Dan apabila pihak yang berkepentingan adalah masyarakat,
prinsip Utility harus diarahkan untuk kebahagiaan masyarakat. Tugas pemerintah
menurut Bentham adalah meningkatkan kebahagiaan masyarakat dengan
memperbesar kesukaan yang dapat dinikmati masyarakat dan memungkinkan
terciptanya keamanan dengan mengurangi sengsara. Pembentuk undang-undang
yang ingin menjamin kebahagiaan masyarakat harus berjuang untuk mencapai
empat tujuan, yaitu subsistensi, kelimpahan, persamaan, dan keamanan bagi
warga negara. Dari keempat tujuan hukum tersebut, yang paling utama adalah
keamanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aliran Utilitarianisme tidak
bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, namun bertujuan kepada
ketertiban tanpa memandang hak-hak yang melekat pada diri manusia. Aliran ini
nampak pada masa orde baru.
Penulis dalam hal ini memandang bahwa hukum bertujuan untuk
memenuhi rasa keadilan. Pertanyaan seputar apa itu “keadilan” adalah sebuah
pertanyaan yang acapkali kita dengar, namun pemahaman yang tepat justru rumit
bahkan abstrak, terlebih apabila dikaitkan dengan pelbagai kepentingan yang
demikian kompleks. Keadilan menurut Aristoteles dalam karyanya
“Nichomachaen ethics”, artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan
adalah kebajikan yang utama. Menurut Aristoteles, “justice consists in treating
equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality”. Prinsip
ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan
yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional”. van
Apeldoorn, J. van Kan, dan J.H. Beekhuis, berpendapat bahwa keadilan itu
memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak
sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Azas keadilan tidak menjadikan
persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebuthan hidup.
Dengan demikian, agar hukum bisa menegakkan – atau setidaknya
mendekati – keadilan, maka diperlukan sebuah sistem yang bisa mendukung hal
tersebut. Dalam hal ini, penguasa harus bisa melindungi hak-hak masyarakat yang
buta akan hukum. Atas sebuah kenyataan bahwa banyak terjadi suatu kejadian
yang merampas dan melanggar hak-hak dari masyarakat secara serentak atau
sekaligus dan masal terhadap orang banyak, sangatlah tidak efektif dan efisien
penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus
dan masal terhadap orang banyak tersebut, yang memiliki fakta dasar hukum, dan
tergugat yang sama apabila diajukan serta diselesaikan sendiri-sendiri.
Untuk kepentingan efisiensi, efektifitas, pemenuhan rasa keadilan
masyarakat, dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terlanggar haknya
namun masih buta hukum, perkara pelanggaran hukum yang bersifat serentak dan
memiliki fakta hukum serta tergugat yang sama dapat dilakukan dengan
mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok atau yang biasa disebut Class
Action. Gugatan perwakilan kelompok sebenarnya telah dikenal dalam Undang-
undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-
undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Gugatan perwakilan di Indonesia dikenal pertama kali dalam perkara
lingkungan, yaitu perkara gugatan terhadap PT Indorayon yang dianggap telah
mencemarkan lingkungan. Uniknya saat itu Undang-undang Lingkungan Hidup
yang berlaku yaitu UU No 4 Tahun 1982 tidak mengenal mekanisme gugatan
perwakilan. Namun saat itu hakim berani membuat terobosan hukum meskipun
undang-undang saat itu tidak mengakui keberadaan gugatan perwakilan.
Contoh kasus lain mengenai gugatan perwakilan adalah gugatan
perwakilan terhadap Temasek group, pada pengadilan negeri bekasi tahun 2008.
kelompok masyarakat yang merupakan konsumen (pengguna)
jasa layanan bergerak seluler dengan operator PT. INDONESIAN
SATELLITE CORPORATION, Tbk (INDOSAT) dan PT.
TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL) diwilayah hukum Bekasi
melalui kuasa hukumnya yakni JAMES PURBA &
REKAN telah menggugat PT. INDONESIAN SATELLITE CORPORATION,
Tbk (PT. INDOSAT), dkk .
Kelompok masyarakat yang berjumlah 1.433.303 orang tersebut
terbagi menjadi 6 (enam) kelompok, yang masing – masing kelompok
mewakili anggota kelompok konsumen jasa layanan bergerak seluler di wilayah
bekasi yakni kelompok Pengguna kartu Simpati/Telkomsel, kartu
Mentari/Indosat, Kartu As/Telkomsel, Kartu IM3/Indosat, Kartu Halo dan Kartu
Matrix/Indosat.
Pada 27 Agustus 2007 mulai disidangkan gugatan class action warga
Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan
ini diajukan 9 elemen masyarakat dan keluarga Wendi Budiman, warga Jatinangor
yang tewas dihajar sejumlah praja IPDN, Juli silam. Para penggugat menuntut
pengadilan mengabulkan rekomendasi pembubaran Kampus IPDN di Jatinangor.
Mereka beranggapan sekolah pencetak pamong itu telah membawa budaya
kekerasan ke wilayah Jatinangor.
Gugatan class action sudah banyak disorongkan masyarakat. Sekedar
menyebut, umpamanya, gugatan terhadap Pemerintah Jakarta sekaitan banjir
bandang 2002 lalu, gugatan yang terkait kenaikan tarif PDAM pada 2004 lalu,
gugatan terhadap Pemerintah sekaitan Perpres 55 Tahun 2005 tentang kenaikan
tarif BBM, gugatan terhadap PT KAI sekaitan kecelakan kereta api di Brebes.
Juga ada class action terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Agama No.1/1969 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dari berbagai class action itu, tak banyak yang dimenangkan masyarakat.
Dari yang sedikit itu tercatat, misalnya, dimenangkannya gugatan yang diajukan
masyarakat Mandalawangi, Garut, yang menjadi korban longsor. Pihak Menteri
Kehutanan dan Perhutani III selaku tergugat diharuskan membayar ganti rugi
sebesar Rp 30 milyar.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah karakteristik Gugatan Perwakilan Kelompok terkait
PERMA No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok?
2. Bagaimanakah tahapan-tahapan dalam Gugatan Perwakilan Kelompok?
BAB II
KARAKTERISTIK GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK
1. Pengertian Gugatan Perwakilan Kelompok
Acara Gugatan Perwakilan Kelompok atau Class Action (selanjutnya
disebut Gugatan Perwakilan Kelompok) diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
Menurut Perma tersebut, yang dimaksud sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok
adalah “suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang
mewakili kelompok mengajukan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan
sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki
kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok
dimaksud.”
Berdasarkan pengertian tersebut, jelaslah bahwa Gugatan Perwakilan
Kelompok memberi kesempatan bagi sekelompok orang dalam jumlah banyak
untuk mengajukan gugatan dalam 1 (satu) gugatan yang mewakili seluruh anggota
kelompok, sehingga masing-masing anggota kelompok tidak harus membuat
gugatan sendiri-sendiri.
Ada beberapa perbedaan antara gugatan perwakilan kelompok dengan gugatan
biasa, antara lain :
KRITERIA PERDATA BIASA CLASS ACTION
Penggugat Orang Pribadi/badan Sekelompok orang yang
hukum memiliki kesamaan
Kasus/Permasalahan Kepentingan Pribadi Memilki kesamaan dalam :
- Masalah
- Fakta Hukum
- Tuntutan
Jumlah Orang Satu atau lebih orang Ratusan, ribuan, yang diwakili
oleh beberapa/sekelompok
orang yang menderita kerugian
Perwakilan Diwakili oleh Kuasa Diwakili oleh sekelompok
Hukum orang yang menderita kerugian
Kuasa Hukum Memakai kuasa hukum Memakai kuasa hukum
Biaya Mahal Ekonomis, Murah dan cepat
Ada karateristik dari gugatan perwakilan kelomppok/Class Action yang
diatur dalam aturan-aturan yang termuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2002, yang
berbeda dengan gugatan perdata biasa :
1. Bahwa dalam class action, para wakil kelompok tidak memerlukan
surat kuasa dari para anggota kelompok (class member) diatur dalam
pasal PERMA No. 1 tahun 2002;
2. Tetapi dalam hal pemberian kuasa dari para wakil kelas kepada kuasa
hukum, tetap memerlukan surat kuasa khusus, sama seperti yang
diatur dalam HIR dalam gugatan perdata biasa;
3. Dalam pasal 5 disebutkan tentang proses sertifikasi, artinya adalah
jikaa gugatan class action ini dapat diterima oleh hakim, maka hakim
akan menuangkan sah/tidaknya gugatan dalam suatu penetapan
pengadilan;
4. Setelah mendapatkan penetapan dari hakim, maka kepada
penggugat/wakil kelompok diminta untuk mengajukan usul model
pemberitahuan atau Notifikasi. Ada 2 jenis notifikasi yang dikenal
yaitu notifikasi keluar dan notifikasi masuk. Berdasarkan pasal 8, di
Indonesia yang berlaku adalah notifikasi keluar (option
out)maksudnya orang yang mendaftar dalam notifikasi berarti
menyatakan diri keluar dari gugatan;
5. Bahwa dalam pasal 10 disebutkan mengenai hal-hal yang belum diatur
dalam PERMA ini maka hal-hal lain akan diatur/mengikuti Hukum
Acara Perdata.
Adapun syarat-syarat perkara yang dapat di ajukan dalam gugatan
perwakilan kelompok menurut pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1
tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, apabila :
1. Adanya anggota Kelompok (Class Member)
Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah
efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri
atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
2. Adanya Kerugian Yang Nyata-Nyata Diderita
Dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok baik wakil
kelompok (Class representatif) maupun anggota kelompok
(Class Member) disyaratkan adanya kerugian secara nyata atau
yang di istilahkan dengan Concrete Injured Parties. Pihak – pihak
yang tidak mengalami kerugian secara nyata tidak dapat
mengajukan gugatan perwakilan.
3. Adanya Kesamaan Fakta atau Peristiwa dan Dasar Hukum
Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum
yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan
jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota
kelompoknyaartinya adanya perbedaan tetap dimungkinkan asal
tidak bersifat substansial dan prinsip.
4. Tuntutan sejenis (Typicality)
Tuntutan maupun pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili
haruslah sejenis. Dalam gugatan perwakilan kelompok tuntutan
biasanya berupa ganti kerugian dlam bentuk uang dan atau
tindakan tertentu baik secara individu maupun komunal.
5. Jujur
Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk
melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
Gugatan perwakilan kelompok adalah salah satu bentuk gugatan publik.
Gugatan ini berguna sebagai langkah yang sah bagi publik untuk melindungi
kepentingan dan hak-haknya. Sebagai gugatan publik, maka gugatan perwakilan
kelompok bermanfaat untuk:
1. Lebih efektif dan ekonomis. Gugatan perwakilan kelompok memberi
kesempatan bagi banyak orang untuk membela kepentingan dan
haknya dalam 1 (satu) gugatan. Hal ini tentu saja lebih efektif dan
ekonomis dibandingkan jika masing-masing orang membuat dan
mengajukan gugatan sendiri.
2. Proses gugatan perwakilan dapat mencegah terjadinya pengulangan
perkara dan mencegah putusan- putusan yang berbeda satu sama lain
atau putusan atau putusan lain atau putusan yang tidak konsisten.
3. Membuka akses terhadap keadilan. (access to justice) menjadi mudah.
Selain itu proses dapat cepat, sederhana dan biaya murah. Dan yang
paling penting dalam gugatan perwakilan kelompok tidak perlu
mengidntifikasi nama-nama anggota kelompok sehingga dapat
mencegah adanya intimidasi terhadap anggota kelompok.
4. Dapat mendorong sikap berhati-hati (behaviour Modivication) dan
merubah sikap pelaku pelanggaran. Pengajuan gugatan secara
perwakilan dapat menghukum pihak yang terbukti bertanggung jawab
(liable party) membayar ganti kerugian (damages) dengan jumlah
yang diperlukan untuk seluruhpenderita/korban dengan cara yang
lebih ringkas akibat dari perbuatan melawan hukum yang
dilakukannya. Cara pengajuan seperti ini dapat mendorong setiap
penanggung jawab usaha/kegiatan (swasta atau Pemerintah) untuk
bertindak ekstra hati-hati.
2. Subyek dan Obyek Gugatan Perwakilan Kelompok
Beberapa orang yang mengalami kerugian akibat tindakan atau perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan (biasanya) oleh pemerintah dan perusahaan,
dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok. Beberapa orang tersebut juga
bertindak untuk kepentingan orang lain yang jumlahnya lebih banyak.
Dengan demikian mereka yang tersebut ini terbagi atas:
1. Wakil Kelompok
Wakil kelompok adalah “satu orang atau lebih yang menderita
kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok
orang yang lebih banyak jumlahnya”. Dalam menggugat, wakil
kelompok tidak diwajibkan untuk mendapat kuasa dari anggota
kelompoknya. Selain itu, wakil kelompok diharuskan memiliki
kejujuran dan kesungguhan dalam melindungi kepentingan anggota
kelompoknya.
2. Anggota Kelompok
Yaitu sejumlah orang yang lebih banyak dari wakil kelompok yang
mempunyai masalah fakta dan hukum yang sama serta
kepentingannya sudah terwakili oleh wakil kelompok. Dalam gugatan
perwakilan kelompok, yang dapat menjadi anggota kelompok adalah
orang yang menderita kerugian secara langsung dan mewakili anggota
kelompoknya dalam mengajukan gugatan.
Apa yang telah disebutkan diatas merupakan subyek gugatan perwakilan
kelompok dilihat dari sisi penggugat. Sedangkan pihak tergugat dalam hal
gugatan perwakilan kelompok tidak hanya terbatas pada pemerintah saja, namun
siapa saja yang melakukan tindakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)
sehingga menimbulkan kerugian bagi banyak korban baik wakil kelompok dan
anggota kelompok serta pihak lain yang terkait dengan pihak tersebut biasanya
pemerintah dan/ atau pengusaha.
Sedangkan obyek dalam gugatan perwakilan kelompok adalah segal
kegiatan yang berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh korban yang bersifat
massif (melibatkan banyak korban) baik diakibatkan oleh tindakan baik
Pemerintah atau Perusahaan baik berupa wanprestasi atau Perbuatan Melanggar
hukum (PMH).
BAB III
TAHAPAN DALAM GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK
1. Tahapan Persiapan
Dalam gugatan Gugatan Perwakilan Kelompok, wakil kelompok tidak
diwajibkan atau perlu untuk memberikan kuasa kepada advokat jika wakil
kelompok akan menangani sendiri perkara yang akan diajukan. Wakil kelompok
dapat secara langsung menggugat di pengadilan (selaku principal). Namun
demikian, wakil kelompok dapat juga memberikan kuasa kepada
seorang/sekelompok advokat.
Kuasa dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Namun dalam praktek
pengadilan, kuasa lazimnya dibuat dalam bentuk tertulis melalui surat kuasa.
Kuasa secara lisan diberikan langsung di dalam sidang di pengadilan dimana baik
pemberi kuasa mau pun penerima kuasa harus hadir dalam sidang tersebut. Pada
intinya, surat kuasa berisi pernyataan bahwa adalah seseorang atau sekelompok
orang memberikan kuasa kepada orang/sekelompok orang lain untuk mewakili
pemberi kuasa dalam hal yang berhubungan dengan gugatan yang akan diajukan.
Surat kuasa berisi :
a. Identitas pemberi kuasa, meliputi : nama, alamat, ………..
b. Pernyataan memberikan kuasa
c. Identitas penerima kuasa
d. Domisili yang dipilih oleh pemberi kuasa dalam hal gugatan
e. Kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
Pada bagian ini dijelaskan untuk keperluan apa surat kuasa itu dibuat.
Setelah mempersiapkan persyaratan seperti tersebut diatas, barulah
kemudian disusun surat gugatan perwakilan kelompok. Surat gugatan yang
dimaksud disini adalah sesuai dengan surat gugatan dalam hukum acara perdata
yang berlaku. Adapun format gugatan dalan gugatan perwakilan kelompok
sebenarnya tidak berbeda dengan format gugatan perdata pada umumnya, yakni
terdiri dari posita/alasan dilakukannya gugatan dan petitum/permintaan kepada
majelis hakim.
Surat gugatan terdiri dari :
1. Identitas para pihak. Pada bagian ini dijelaskan tentang :
a. Identitas lengkap dan jelas dari para pihak, penggugat terdiri
dari wakil kelompok dan anggota kelompok, tergugat. Bagian
ini akan menjelaskan siapa yang dimaksud dengan penggugat
dan siapa tergugat.
b. Definisi kelompok secara jelas dan terperinci. Pada bagian ini,
dijelaskan serinci mungkin siapa kelompok yang dimaksud.
Perincian ini tidak perlu menyebutkan nama anggota kelompok
satu persatu.
c. Keterangan tentang anggota kelompok sehubungan dengan
kewajiban melakukan pemberitahuan/notifikasi. Dalam gugatan
perwakilan kelompok, diwajibkan adanya
pemberitahuan/notifikasi (penjelasan tentang notifikasi berada
pada bagian selanjutnya).
2. Dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan
dasar serta alasan tuntutan dari seluruh kelompok baik wakil
kelompok maupun maupun anggota kelompok yang teridentifikasi
maupun tidak, dikemukakan secara jelas dan terperinci dasar dan
alasan tuntutan itu meliputi:
a. Bagian yang mengurai fakta, yaitu bagian yang menguraikan
tentang peristiwa atau kejadiannya ini merupakan penjelasan
mengenai duduk perkaranya.
b. Bagian yang menguraikan tentang hukumnya, yaitu uraian
tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar
yuridis dari gugatan.
3. Dalam satu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa
bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena
sifat dan kerugian yang berbeda.
4. Tuntutan/ Petitum, ialah apa yang oleh penggugat diharapkan kepada
hakim untuk diputuskan. Tuntutan tentang ganti rugi harus
dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang
mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian pada
keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan
tim untuk panel yang membantu memperlancarpendistribusian ganti
kerugian.
Setelah membuat surat gugatan, maka gugatan didaftarkan pada
Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif dan kompetensi relatif. Pada
saat pendaftaran, penggugat harus membayar biaya perkara sejumlah
Rp…………….(tergantung masing-masing pengadilan dan jumlah para pihak
dan domisili). Setelah mendaftar, penggugat akan mendapatkan SKUM ( Surat
Kuasa Untuk Membayar) sebagai tanda bukti yang mencantumkan kapan kita
mengajukan gugatan dan nomor perkara.
Dalam pendaftaran, gugatan dibuat dalam beberapa rangkap (kopi). Untuk
majlis hakim, gugatan dibuat dalam 3 rangkap (masing-masing untuk anggota
majlis), selain itu, harus disediakan pula untuk masing-masing tergugat 1 rangkap.
Sebagai contoh, jika terdapat 2 (dua) orang tergugat, maka pada saat pendaftaran,
harus diserahkan 5 rangkap, dengan perincian 3 untuk majlis hakim, dan 2 untuk
2 tergugat.
Namun jika penggugat tidak mempunyai dana untuk membayar biaya
perkara, penggugat memiliki hak untuk meminta pendaftaran gugatan secara
prodeo, dengan cara mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo ke
pengadilan disertai surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Proses
persiidangan akan dilakukan jika para pihak telah menerima Surat Panggilan
Sidang. Surat panggilan ini harus sudah diterima oleh para pihak (Penggugat dan
Tergugat) paling cepat 3 hari sebelum tanggal sidang dilakukan.
2. Tahap Persidangan
Setelah penggugat mendaftarkan gugatan selanjutnya para pihak akan
menerima panggilan maka sidang dilanjutkan dengan proses awal pemeriksaan
perkara.
Proses awal pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim terkait kriteria dan
syarat – syarat dari gugatan perwakilan yang diajukan. Dalam hal ini hakim dapat
memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan. Pada awal
proses pemeriksaan persidangan ini terdapat dua kemungkianan keputusan hakim,
yaitu:
(1). Putusan yang mnyatakan bahwa prosedur atau tata cara gugatan perwakilan
dinyatakan sah; dan
(2). Putusan yang mnyatakan bahwa tata cara gugatan perwakilan tidak sah.
Bila putusan dalam awal pemeriksaan menyatakan sahnya prosedur dan
tata cara gugatan perwakilan diikuti dengan perintah hakim agar penggugat
mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim
sedangkan bila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan
perwakilan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu
putusan hakim bahwa perkara tidak dapat diteruskan.
a. Perdamaian
Dalam perkara perdata, termasuk Gugatan Perwakilan Kelompok di
dalamnya, pada sidang pertama hakim wajib untuk mengusahakan
perdamaian atau mediasi. Kewajiban mengusahakan perdamaian ini
diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002.
b. Penetapan hakim
Hakim mempunyai kewajiban untuk membuat penetapan apakah
gugatan yang diajukan melalui mekanisme gugatan Gugatan
Perwakilan Kelompok tersebut dapat diteruskan atau tidak. Jika
hakim menetapkan bahwa gugatan tersebut dapat dilanjutkan, maka
proses selanjutnya adalah notifikasi. Namun jika hakim menetapkan
bahwa gugatan tidak dapat dilakukan menurut tata cara gugatan
perwakilan maka , maka hakim akan memberikan putusan perkara
tidak dapat diteruskan.
c. Pembacaan gugatan dan Jawab Menjawab dalam Gugatan
Dalam tahapan ini, penggugat mempunyai kesempatan untuk
membacakan gugatannya dihadapan sidang pengadilan. Setelah
gugatan dibacakan, (para) Tergugat mempunyai hak untuk
memberikan jawaban (para) tergugat. Yang dilanjutkan dengan
Replik (jawaban atas jawaban) dari pihak Penggugat dan Duplik
(jawaban atas Replik) dari (para) Tergugat. Proses jawab menjawab
ini dapat berlanjut terus sampai dirasa cukup.
Yang harus dicatat adalah bahwa dalam proses jawab menjawab
tidak diperkenankan memunculkan gugatan baru, namun hanya
memperkuat alasan yang sudah diajukan.
d. Pembuktian
Dalam perkara perdata, termasuk gugatan CA, yang dimaksud
sebagai bukti adalah :
- surat
-saksI
- sumpah
Untuk bukti tertulis, harus difoto kopi dan foto kopi bukti surat
diberi materai 6000. kemudian diberi segel di kantor pos, setelah itu
baru diajukan ke pengadilan. Foto kopi surat ini perlu disesuaioan
dengan surat yang asli yang diperlihatkan dalam sidang.
e. Kesimpulan, yairu pendapat para pihak atas semua apa yang terjadi
dalam proses persidangan yang antara lain berisi penilaian kita atas
semua alat bukti yang diajukan beserta relevansi antara bukti
tersebut dengan apa yang kita kemukakan dalam gugatan, dan
bagaimana bukti itu mendukung gugatan kita.
f. Putusan : berisi putusan hakim apakah menolak atau mengabulkan
gugatan Penggugat.
Namun jika dalam putusan tersebut terdapat ketidak puasan dari salah satu
pihak, maka pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan dapat
mengajukan atau membuat Pernyataan banding ke Pengadilan Tinggi yang wajib
diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari. Jika para pihak hadir dalam
sidang putusan, maka 14 hari dihitung sejak putusan dibacakan. Namun jika para
pihak tidak hadir dalam persidangan, maka 14 hari di hitung sejak menerima
putusan.
Pihak yang mengajukan banding tidak wajib membuat memori banding.
Jika pemohon banding mengajukan memori banding maka tidak ada ketentuan
tentang batas waktu kapan memori banding hartus diajukan. Begitu pula pihak
lawan (terbanding) tidak wajib menanggapi memori banding.
Jika setelah putusan pengadilan tinggi masih ada ketidak puasan, maka
pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi berhak untuk mengajukan
kasasi ke Mahkamah Agung . Permohonan kasasi harus diajukan dalam waktu
paling lama 14 hari setelah menerima pemberitahuan isi putusan pengadiloan
tinggi. Pemohon kasasi harus mengajukan memori kasasi dalam waktu paling
lama 14 haru setelah mengajukan permohonan kasasi. Pihak lawan (termohon
kasasi) harus mengajukan kontra memori kasasi paling lama 14 hari setelah
menerima memori kasasi.
BAB IV
KESIMPULAN
Gugatan Perwakilan Kelompok merupakan sebuah bentuk gugatan secara
berkelompok atas korban yang memiliki fakta hukum dan kerugian yang sama.
Sehingga diperlukan sebuah payung hukum yang bisa memperkuat kedudukan
gugatan perwakilan kelompok. Karena dasar hukum selama ini hanya peraturan
mahkamah agung.
Related docs
