Class Action di Indonesia

Document Sample
Class Action di Indonesia Powered By Docstoc
					         CLASS ACTION DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA

                        Oleh: Maulidiazeta Wiriardi, S.H.



                                      BAB I

                                PENDAHULUAN



1. Latar Belakang

       Menurut aliran Naturalisme, pembuatan sebuah aturan hukum harus sesuai

dengan moral. Artinya bahwa suatu aturan hukum harus memenuhi aspek fisik

dan aspek eksistensial manusia. Hal mana kedua aspek tersebut merupakan hal

yang melekat pada diri manusia sebagai mahluk sosial dan berbudaya. Aspek fisik

merupakan aspek yang melekat pada diri setiap mahluk hidup, aspek ini terdiri

dari kebutuhan untuk makan, minum, bereproduksi. Sedangkan aspek eksistensial

merupakan aspek yang hanya melekat pada kedudukan manusia sebagai mahluk

hidup yang paling tinggi derajatnya, aspek ini terdiri dari kebutuhan rasa keadilan,

kasih sayang, dan aspek lainnya. Hal ini sama dengan apa yang diutarakan oleh

Cicero, bahwa hukum yang benar adalah penalaran yang sesuai dengan alam dan

hukum alam bersifat universal dan abadi. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa aliran Naturalisme berpandangan bahwa tujuan dari dibuatnya sebuah

aturan hukum adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

       Pandangan aliran Naturalisme ini sangat berbeda dengan apa yang

diungkapkan oleh aliran Utilitarianisme. Aliran Utilitarianisme didirikan oleh

Jeremy Bentham yang berpangkal pada postulat bahwa alam telah menempatkan
manusia dibawah perintah dua tuan yang berkuasa, yaitu kesenangan dan

sengsara. Sesuatu yang baik atau jahat dari suatu tindakan harus diukur dari

kuantitas kesenangan atau sengsara yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Utility menurut Bentham adalah prinsip-prinsip yang menyetujui atau menolak

setiap tindakan apapun juga yang tampak memperbesar atau mengurangi

kebahagiaan pihak yang berkepentingan. Apabila pihak yang berkepentingan

adalah perorangan, prinsip Utility harus didesain untuk meningkatkan

kebahagiaannya. Dan apabila pihak yang berkepentingan adalah masyarakat,

prinsip Utility harus diarahkan untuk kebahagiaan masyarakat. Tugas pemerintah

menurut Bentham adalah meningkatkan kebahagiaan masyarakat dengan

memperbesar kesukaan yang dapat dinikmati masyarakat dan memungkinkan

terciptanya keamanan dengan mengurangi sengsara. Pembentuk undang-undang

yang ingin menjamin kebahagiaan masyarakat harus berjuang untuk mencapai

empat tujuan, yaitu subsistensi, kelimpahan, persamaan, dan keamanan bagi

warga negara. Dari keempat tujuan hukum tersebut, yang paling utama adalah

keamanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aliran Utilitarianisme tidak

bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, namun bertujuan kepada

ketertiban tanpa memandang hak-hak yang melekat pada diri manusia. Aliran ini

nampak pada masa orde baru.

      Penulis dalam hal ini memandang bahwa hukum bertujuan untuk

memenuhi rasa keadilan. Pertanyaan seputar apa itu “keadilan” adalah sebuah

pertanyaan yang acapkali kita dengar, namun pemahaman yang tepat justru rumit

bahkan abstrak, terlebih apabila dikaitkan dengan pelbagai kepentingan yang
demikian    kompleks.     Keadilan    menurut     Aristoteles   dalam     karyanya

“Nichomachaen ethics”, artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan

adalah kebajikan yang utama. Menurut Aristoteles, “justice consists in treating

equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality”. Prinsip

ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan

yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional”. van

Apeldoorn, J. van Kan, dan J.H. Beekhuis, berpendapat bahwa keadilan itu

memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak

sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Azas keadilan tidak menjadikan

persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebuthan hidup.

       Dengan demikian, agar hukum bisa menegakkan – atau setidaknya

mendekati – keadilan, maka diperlukan sebuah sistem yang bisa mendukung hal

tersebut. Dalam hal ini, penguasa harus bisa melindungi hak-hak masyarakat yang

buta akan hukum. Atas sebuah kenyataan bahwa banyak terjadi suatu kejadian

yang merampas dan melanggar hak-hak dari masyarakat secara serentak atau

sekaligus dan masal terhadap orang banyak, sangatlah tidak efektif dan efisien

penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus

dan masal terhadap orang banyak tersebut, yang memiliki fakta dasar hukum, dan

tergugat yang sama apabila diajukan serta diselesaikan sendiri-sendiri.

       Untuk kepentingan efisiensi, efektifitas, pemenuhan rasa keadilan

masyarakat, dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terlanggar haknya

namun masih buta hukum, perkara pelanggaran hukum yang bersifat serentak dan

memiliki fakta hukum serta tergugat yang sama dapat dilakukan dengan
mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok atau yang biasa disebut Class

Action. Gugatan perwakilan kelompok sebenarnya telah dikenal dalam Undang-

undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-

undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang

No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

          Gugatan perwakilan di Indonesia dikenal pertama kali dalam perkara

lingkungan, yaitu perkara gugatan terhadap PT Indorayon yang dianggap telah

mencemarkan lingkungan. Uniknya saat itu Undang-undang Lingkungan Hidup

yang berlaku yaitu UU No 4 Tahun 1982 tidak mengenal mekanisme gugatan

perwakilan. Namun saat itu hakim berani membuat terobosan hukum meskipun

undang-undang saat itu tidak mengakui keberadaan gugatan perwakilan.

          Contoh kasus lain mengenai gugatan          perwakilan adalah gugatan

perwakilan terhadap Temasek group, pada pengadilan negeri bekasi tahun 2008.

kelompok        masyarakat       yang     merupakan      konsumen     (pengguna)

jasa layanan bergerak        seluler    dengan   operator   PT.     INDONESIAN

SATELLITE          CORPORATION,            Tbk        (INDOSAT)      dan        PT.

TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL) diwilayah hukum Bekasi

melalui        kuasa      hukumnya          yakni      JAMES        PURBA         &

REKAN telah menggugat PT. INDONESIAN SATELLITE CORPORATION,

Tbk (PT. INDOSAT), dkk .

          Kelompok masyarakat yang berjumlah 1.433.303 orang               tersebut

terbagi menjadi 6 (enam) kelompok, yang masing – masing               kelompok

mewakili anggota kelompok konsumen jasa layanan bergerak seluler di wilayah
bekasi     yakni   kelompok     Pengguna    kartu   Simpati/Telkomsel,     kartu

Mentari/Indosat, Kartu As/Telkomsel, Kartu IM3/Indosat, Kartu Halo dan Kartu

Matrix/Indosat.

         Pada 27 Agustus 2007 mulai disidangkan gugatan class action warga

Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan

ini diajukan 9 elemen masyarakat dan keluarga Wendi Budiman, warga Jatinangor

yang tewas dihajar sejumlah praja IPDN, Juli silam. Para penggugat menuntut

pengadilan mengabulkan rekomendasi pembubaran Kampus IPDN di Jatinangor.

Mereka beranggapan sekolah pencetak pamong itu telah membawa budaya

kekerasan ke wilayah Jatinangor.

         Gugatan class action sudah banyak disorongkan masyarakat. Sekedar

menyebut, umpamanya, gugatan terhadap Pemerintah Jakarta sekaitan banjir

bandang 2002 lalu, gugatan yang terkait kenaikan tarif PDAM pada 2004 lalu,

gugatan terhadap Pemerintah sekaitan Perpres 55 Tahun 2005 tentang kenaikan

tarif BBM, gugatan terhadap PT KAI sekaitan kecelakan kereta api di Brebes.

Juga ada class action terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam

Negeri dan Menteri Agama No.1/1969 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

         Dari berbagai class action itu, tak banyak yang dimenangkan masyarakat.

Dari yang sedikit itu tercatat, misalnya, dimenangkannya gugatan yang diajukan

masyarakat Mandalawangi, Garut, yang menjadi korban longsor. Pihak Menteri

Kehutanan dan Perhutani III selaku tergugat diharuskan membayar ganti rugi

sebesar Rp 30 milyar.
2. Rumusan Masalah

       Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik

permasalahan sebagai berikut:

   1. Bagaimanakah karakteristik Gugatan Perwakilan Kelompok terkait

       PERMA No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok?

   2. Bagaimanakah tahapan-tahapan dalam Gugatan Perwakilan Kelompok?
                                    BAB II

       KARAKTERISTIK GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK



1.   Pengertian Gugatan Perwakilan Kelompok

        Acara Gugatan Perwakilan Kelompok atau Class Action (selanjutnya

disebut Gugatan Perwakilan Kelompok) diatur dalam Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Menurut Perma tersebut, yang dimaksud sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok

adalah “suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang

mewakili kelompok mengajukan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan

sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki

kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok

dimaksud.”

        Berdasarkan pengertian tersebut, jelaslah bahwa Gugatan Perwakilan

Kelompok memberi kesempatan bagi sekelompok orang dalam jumlah banyak

untuk mengajukan gugatan dalam 1 (satu) gugatan yang mewakili seluruh anggota

kelompok, sehingga masing-masing anggota kelompok tidak harus membuat

gugatan sendiri-sendiri.

Ada beberapa perbedaan antara gugatan perwakilan kelompok dengan gugatan

biasa, antara lain :



 KRITERIA                  PERDATA BIASA         CLASS ACTION

 Penggugat                 Orang   Pribadi/badan Sekelompok       orang    yang
                        hukum                    memiliki kesamaan

 Kasus/Permasalahan     Kepentingan Pribadi      Memilki kesamaan dalam :

                                                     - Masalah

                                                     - Fakta Hukum

                                                     - Tuntutan

 Jumlah Orang           Satu atau lebih orang    Ratusan, ribuan, yang diwakili

                                                 oleh       beberapa/sekelompok

                                                 orang yang menderita kerugian

 Perwakilan             Diwakili   oleh   Kuasa Diwakili     oleh    sekelompok

                        Hukum                    orang yang menderita kerugian

 Kuasa Hukum            Memakai kuasa hukum      Memakai kuasa hukum

 Biaya                  Mahal                    Ekonomis, Murah dan cepat



         Ada karateristik dari gugatan perwakilan kelomppok/Class Action yang

diatur dalam aturan-aturan yang termuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2002, yang

berbeda dengan gugatan perdata biasa :

         1. Bahwa dalam class action, para wakil kelompok tidak memerlukan

            surat kuasa dari para anggota kelompok (class member) diatur dalam

            pasal PERMA No. 1 tahun 2002;

         2. Tetapi dalam hal pemberian kuasa dari para wakil kelas kepada kuasa

            hukum, tetap memerlukan surat kuasa khusus, sama seperti yang

            diatur dalam HIR dalam gugatan perdata biasa;
       3. Dalam pasal 5 disebutkan tentang proses sertifikasi, artinya adalah

          jikaa gugatan class action ini dapat diterima oleh hakim, maka hakim

          akan menuangkan sah/tidaknya gugatan dalam suatu penetapan

          pengadilan;

       4. Setelah     mendapatkan   penetapan     dari   hakim,    maka    kepada

          penggugat/wakil kelompok diminta untuk mengajukan usul model

          pemberitahuan atau Notifikasi. Ada 2 jenis notifikasi yang dikenal

          yaitu notifikasi keluar dan notifikasi masuk. Berdasarkan pasal 8, di

          Indonesia     yang   berlaku   adalah     notifikasi    keluar   (option

          out)maksudnya orang yang mendaftar dalam notifikasi berarti

          menyatakan diri keluar dari gugatan;

       5. Bahwa dalam pasal 10 disebutkan mengenai hal-hal yang belum diatur

          dalam PERMA ini maka hal-hal lain akan diatur/mengikuti Hukum

          Acara Perdata.

      Adapun syarat-syarat perkara yang dapat di ajukan dalam gugatan

perwakilan kelompok menurut pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1

tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, apabila :

          1. Adanya anggota Kelompok (Class Member)

             Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah

             efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri

             atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.

          2. Adanya Kerugian Yang Nyata-Nyata Diderita
             Dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok baik wakil

             kelompok           (Class representatif) maupun anggota kelompok

             (Class Member) disyaratkan adanya kerugian secara nyata atau

             yang di istilahkan dengan Concrete Injured Parties. Pihak – pihak

             yang tidak mengalami kerugian secara nyata tidak dapat

             mengajukan gugatan perwakilan.

         3. Adanya Kesamaan Fakta atau Peristiwa dan Dasar Hukum

             Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum

             yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan

             jenis   tuntutan     diantara   wakil     kelompok   dengan   anggota

             kelompoknyaartinya adanya perbedaan tetap dimungkinkan asal

             tidak bersifat substansial dan prinsip.

         4. Tuntutan sejenis (Typicality)

             Tuntutan maupun pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili

             haruslah sejenis. Dalam gugatan perwakilan kelompok tuntutan

             biasanya berupa ganti kerugian dlam bentuk uang dan atau

             tindakan tertentu baik secara individu maupun komunal.

         5. Jujur

             Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk

             melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.

      Gugatan perwakilan kelompok adalah salah satu bentuk gugatan publik.

Gugatan ini berguna sebagai langkah yang sah bagi publik untuk melindungi
kepentingan dan hak-haknya. Sebagai gugatan publik, maka gugatan perwakilan

kelompok bermanfaat untuk:

       1. Lebih efektif dan ekonomis. Gugatan perwakilan kelompok memberi

          kesempatan bagi banyak orang untuk membela kepentingan dan

          haknya dalam 1 (satu) gugatan. Hal ini tentu saja lebih efektif dan

          ekonomis dibandingkan jika masing-masing orang membuat dan

          mengajukan gugatan sendiri.

       2. Proses gugatan perwakilan dapat mencegah terjadinya pengulangan

          perkara dan mencegah putusan- putusan yang berbeda satu sama lain

          atau putusan atau putusan lain atau putusan yang tidak konsisten.

       3. Membuka akses terhadap keadilan. (access to justice) menjadi mudah.

          Selain itu proses dapat cepat, sederhana dan biaya murah. Dan yang

          paling penting dalam gugatan perwakilan kelompok tidak perlu

          mengidntifikasi nama-nama anggota kelompok sehingga dapat

          mencegah adanya intimidasi terhadap anggota kelompok.

       4. Dapat mendorong sikap berhati-hati (behaviour Modivication) dan

          merubah sikap pelaku pelanggaran. Pengajuan gugatan secara

          perwakilan dapat menghukum pihak yang terbukti bertanggung jawab

          (liable party) membayar ganti kerugian (damages) dengan jumlah

          yang diperlukan untuk seluruhpenderita/korban dengan cara yang

          lebih   ringkas    akibat   dari   perbuatan   melawan   hukum      yang

          dilakukannya. Cara pengajuan seperti ini dapat mendorong setiap
           penanggung jawab usaha/kegiatan (swasta atau Pemerintah) untuk

           bertindak ekstra hati-hati.

2.   Subyek dan Obyek Gugatan Perwakilan Kelompok

       Beberapa orang yang mengalami kerugian akibat tindakan atau perbuatan

melanggar hukum yang dilakukan (biasanya) oleh pemerintah dan perusahaan,

dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok. Beberapa orang tersebut juga

bertindak untuk kepentingan orang lain yang jumlahnya lebih banyak.

Dengan demikian mereka yang tersebut ini terbagi atas:

        1. Wakil Kelompok

           Wakil kelompok adalah “satu orang atau lebih yang menderita

           kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok

           orang yang lebih banyak jumlahnya”. Dalam menggugat, wakil

           kelompok tidak diwajibkan untuk mendapat kuasa dari anggota

           kelompoknya. Selain itu, wakil kelompok diharuskan memiliki

           kejujuran dan kesungguhan dalam melindungi kepentingan anggota

           kelompoknya.

        2. Anggota Kelompok

           Yaitu sejumlah orang yang lebih banyak dari wakil kelompok yang

           mempunyai      masalah        fakta   dan   hukum   yang   sama   serta

           kepentingannya sudah terwakili oleh wakil kelompok. Dalam gugatan

           perwakilan kelompok, yang dapat menjadi anggota kelompok adalah

           orang yang menderita kerugian secara langsung dan mewakili anggota

           kelompoknya dalam mengajukan gugatan.
       Apa yang telah disebutkan diatas merupakan subyek gugatan perwakilan

kelompok dilihat dari sisi penggugat. Sedangkan pihak tergugat dalam hal

gugatan perwakilan kelompok tidak hanya terbatas pada pemerintah saja, namun

siapa saja yang melakukan tindakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)

sehingga menimbulkan kerugian bagi banyak korban baik wakil kelompok dan

anggota kelompok serta pihak lain yang terkait dengan pihak tersebut biasanya

pemerintah dan/ atau pengusaha.

       Sedangkan obyek dalam gugatan perwakilan kelompok adalah segal

kegiatan yang berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh korban yang bersifat

massif (melibatkan banyak korban) baik diakibatkan oleh tindakan baik

Pemerintah atau Perusahaan baik berupa wanprestasi atau Perbuatan Melanggar

hukum (PMH).
                                       BAB III

      TAHAPAN DALAM GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK



1. Tahapan Persiapan

       Dalam gugatan Gugatan Perwakilan Kelompok, wakil kelompok tidak

diwajibkan atau perlu untuk memberikan kuasa kepada advokat jika wakil

kelompok akan menangani sendiri perkara yang akan diajukan. Wakil kelompok

dapat secara langsung menggugat di pengadilan (selaku principal). Namun

demikian,    wakil     kelompok   dapat     juga   memberikan   kuasa   kepada

seorang/sekelompok advokat.

       Kuasa dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Namun dalam praktek

pengadilan, kuasa lazimnya dibuat dalam bentuk tertulis melalui surat kuasa.

Kuasa secara lisan diberikan langsung di dalam sidang di pengadilan dimana baik

pemberi kuasa mau pun penerima kuasa harus hadir dalam sidang tersebut. Pada

intinya, surat kuasa berisi pernyataan bahwa adalah seseorang atau sekelompok

orang memberikan kuasa kepada orang/sekelompok orang lain untuk mewakili

pemberi kuasa dalam hal yang berhubungan dengan gugatan yang akan diajukan.

Surat kuasa berisi :

       a.   Identitas pemberi kuasa, meliputi : nama, alamat, ………..

       b. Pernyataan memberikan kuasa

       c.   Identitas penerima kuasa

       d. Domisili yang dipilih oleh pemberi kuasa dalam hal gugatan
       e.   Kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa.

            Pada bagian ini dijelaskan untuk keperluan apa surat kuasa itu dibuat.

       Setelah mempersiapkan persyaratan seperti tersebut diatas, barulah

kemudian disusun surat gugatan perwakilan kelompok. Surat gugatan yang

dimaksud disini adalah sesuai dengan surat gugatan dalam hukum acara perdata

yang berlaku. Adapun format gugatan dalan gugatan perwakilan kelompok

sebenarnya tidak berbeda dengan format gugatan perdata pada umumnya, yakni

terdiri dari posita/alasan dilakukannya gugatan dan petitum/permintaan kepada

majelis hakim.

Surat gugatan terdiri dari :

        1. Identitas para pihak. Pada bagian ini dijelaskan tentang :

              a. Identitas lengkap dan jelas dari para pihak, penggugat terdiri

                  dari wakil kelompok dan anggota kelompok, tergugat. Bagian

                  ini akan menjelaskan siapa yang dimaksud dengan penggugat

                  dan siapa tergugat.

              b. Definisi kelompok secara jelas dan terperinci. Pada bagian ini,

                  dijelaskan serinci mungkin siapa kelompok yang dimaksud.

                  Perincian ini tidak perlu menyebutkan nama anggota kelompok

                  satu persatu.

              c. Keterangan tentang anggota kelompok sehubungan dengan

                  kewajiban melakukan pemberitahuan/notifikasi. Dalam gugatan

                  perwakilan            kelompok,       diwajibkan          adanya
         pemberitahuan/notifikasi (penjelasan tentang notifikasi berada

         pada bagian selanjutnya).

2. Dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan

   dasar serta alasan tuntutan dari seluruh kelompok baik wakil

   kelompok maupun maupun anggota kelompok yang teridentifikasi

   maupun tidak, dikemukakan secara jelas dan terperinci dasar dan

   alasan tuntutan itu meliputi:

     a. Bagian yang mengurai fakta, yaitu bagian yang menguraikan

         tentang peristiwa atau kejadiannya ini merupakan penjelasan

         mengenai duduk perkaranya.

     b. Bagian yang menguraikan tentang hukumnya, yaitu uraian

         tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar

         yuridis dari gugatan.

3. Dalam satu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa

   bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena

   sifat dan kerugian yang berbeda.

4. Tuntutan/ Petitum, ialah apa yang oleh penggugat diharapkan kepada

   hakim untuk diputuskan. Tuntutan tentang ganti rugi harus

   dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang

   mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian pada

   keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan

   tim untuk panel yang membantu memperlancarpendistribusian ganti

   kerugian.
       Setelah membuat surat gugatan, maka gugatan didaftarkan pada

Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif dan kompetensi relatif. Pada

saat   pendaftaran,   penggugat   harus   membayar     biaya   perkara   sejumlah

Rp…………….(tergantung masing-masing pengadilan dan jumlah para pihak

dan domisili). Setelah mendaftar, penggugat akan mendapatkan SKUM ( Surat

Kuasa Untuk Membayar) sebagai tanda bukti yang mencantumkan kapan kita

mengajukan gugatan dan nomor perkara.

       Dalam pendaftaran, gugatan dibuat dalam beberapa rangkap (kopi). Untuk

majlis hakim, gugatan dibuat dalam 3 rangkap (masing-masing untuk anggota

majlis), selain itu, harus disediakan pula untuk masing-masing tergugat 1 rangkap.

Sebagai contoh, jika terdapat 2 (dua) orang tergugat, maka pada saat pendaftaran,

harus diserahkan 5 rangkap, dengan perincian 3 untuk majlis hakim, dan 2 untuk

2 tergugat.

       Namun jika penggugat tidak mempunyai dana untuk membayar biaya

perkara, penggugat memiliki hak untuk meminta pendaftaran gugatan secara

prodeo, dengan cara mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo ke

pengadilan disertai surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Proses

persiidangan akan dilakukan jika para pihak telah menerima Surat Panggilan

Sidang. Surat panggilan ini harus sudah diterima oleh para pihak (Penggugat dan

Tergugat) paling cepat 3 hari sebelum tanggal sidang dilakukan.
2. Tahap Persidangan

         Setelah penggugat mendaftarkan gugatan selanjutnya para pihak akan

menerima panggilan maka sidang dilanjutkan dengan proses awal pemeriksaan

perkara.

     Proses awal pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim terkait kriteria dan

syarat – syarat dari gugatan perwakilan yang diajukan. Dalam hal ini hakim dapat

memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan. Pada awal

proses pemeriksaan persidangan ini terdapat dua kemungkianan keputusan hakim,

yaitu:

(1). Putusan yang mnyatakan bahwa prosedur atau tata cara gugatan perwakilan

    dinyatakan sah; dan

(2). Putusan yang mnyatakan bahwa tata cara gugatan perwakilan tidak sah.

         Bila putusan dalam awal pemeriksaan menyatakan sahnya prosedur dan

tata cara gugatan perwakilan diikuti dengan perintah hakim agar penggugat

mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim

sedangkan bila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan

perwakilan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu

putusan hakim bahwa perkara tidak dapat diteruskan.

         a.   Perdamaian

              Dalam perkara perdata, termasuk Gugatan Perwakilan Kelompok di

              dalamnya, pada sidang pertama hakim wajib untuk mengusahakan

              perdamaian atau mediasi. Kewajiban mengusahakan perdamaian ini

              diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002.
b.   Penetapan hakim

     Hakim mempunyai kewajiban untuk membuat penetapan apakah

     gugatan yang diajukan melalui mekanisme gugatan Gugatan

     Perwakilan Kelompok tersebut dapat diteruskan atau tidak. Jika

     hakim menetapkan bahwa gugatan tersebut dapat dilanjutkan, maka

     proses selanjutnya adalah notifikasi. Namun jika hakim menetapkan

     bahwa gugatan tidak dapat dilakukan menurut tata cara gugatan

     perwakilan maka , maka hakim akan memberikan putusan perkara

     tidak dapat diteruskan.

c.   Pembacaan gugatan dan Jawab Menjawab dalam Gugatan

     Dalam tahapan ini, penggugat mempunyai kesempatan untuk

     membacakan gugatannya dihadapan sidang pengadilan. Setelah

     gugatan dibacakan, (para) Tergugat mempunyai hak untuk

     memberikan jawaban (para) tergugat. Yang dilanjutkan dengan

     Replik (jawaban atas jawaban) dari pihak Penggugat dan Duplik

     (jawaban atas Replik) dari (para) Tergugat. Proses jawab menjawab

     ini dapat berlanjut terus sampai dirasa cukup.

     Yang harus dicatat adalah bahwa dalam proses jawab menjawab

     tidak diperkenankan memunculkan gugatan baru, namun hanya

     memperkuat alasan yang sudah diajukan.

d.   Pembuktian

     Dalam perkara perdata, termasuk gugatan CA, yang dimaksud

     sebagai bukti adalah :
              - surat

              -saksI

              - sumpah

              Untuk bukti tertulis, harus difoto kopi dan foto kopi bukti surat

              diberi materai 6000. kemudian diberi segel di kantor pos, setelah itu

              baru diajukan ke pengadilan. Foto kopi surat ini perlu disesuaioan

              dengan surat yang asli yang diperlihatkan dalam sidang.

       e.     Kesimpulan, yairu pendapat para pihak atas semua apa yang terjadi

              dalam proses persidangan yang antara lain berisi penilaian kita atas

              semua alat bukti yang diajukan beserta relevansi antara bukti

              tersebut dengan apa yang kita kemukakan dalam gugatan, dan

              bagaimana bukti itu mendukung gugatan kita.

       f.     Putusan : berisi putusan hakim apakah menolak atau mengabulkan

              gugatan Penggugat.

       Namun jika dalam putusan tersebut terdapat ketidak puasan dari salah satu

pihak, maka    pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan dapat

mengajukan atau membuat Pernyataan banding ke Pengadilan Tinggi yang wajib

diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari. Jika para pihak hadir dalam

sidang putusan, maka 14 hari dihitung sejak putusan dibacakan. Namun jika para

pihak tidak hadir dalam persidangan, maka 14 hari di hitung sejak menerima

putusan.

       Pihak yang mengajukan banding tidak wajib membuat memori banding.

Jika pemohon banding mengajukan memori banding maka            tidak ada ketentuan
tentang batas waktu kapan memori banding hartus diajukan. Begitu pula pihak

lawan (terbanding) tidak wajib menanggapi memori banding.

      Jika setelah putusan pengadilan tinggi masih ada ketidak puasan, maka

pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi berhak untuk mengajukan

kasasi ke Mahkamah Agung . Permohonan kasasi harus diajukan dalam waktu

paling lama 14 hari setelah menerima pemberitahuan isi putusan pengadiloan

tinggi. Pemohon kasasi harus mengajukan memori kasasi dalam waktu paling

lama 14 haru setelah mengajukan permohonan kasasi. Pihak lawan (termohon

kasasi) harus mengajukan kontra memori kasasi paling lama 14 hari setelah

menerima memori kasasi.
                                 BAB IV

                             KESIMPULAN

      Gugatan Perwakilan Kelompok merupakan sebuah bentuk gugatan secara

berkelompok atas korban yang memiliki fakta hukum dan kerugian yang sama.

Sehingga diperlukan sebuah payung hukum yang bisa memperkuat kedudukan

gugatan perwakilan kelompok. Karena dasar hukum selama ini hanya peraturan

mahkamah agung.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:833
posted:8/6/2010
language:Malay
pages:22