Docstoc

TINJAUAN TENTANG PENGGUNAAN REKAM MEDIK DALAM PENETAPAN DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN PELAKU DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)

Document Sample
TINJAUAN TENTANG PENGGUNAAN REKAM MEDIK DALAM PENETAPAN DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN PELAKU DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA) Powered By Docstoc
					 TINJAUAN TENTANG PENGGUNAAN REKAM MEDIK DALAM
       PENETAPAN DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA
(STUDI KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN PELAKU DENGAN
GANGGUAN KEJIWAAN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)




                        Penulisan Hukum
                             (Skripsi)


              Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi
  Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


                               Oleh
                      IRMA NOVITA SARI
                         NIM. E0006149




                      FAKULTAS HUKUM
                UNIVERSITAS SEBELAS MARET
                          SURAKARTA
                               2010
                 PERSETUJUAN PEMBIMBING




                       Penulisan Hukum (Skripsi)


   TINJAUAN TENTANG PENGGUNAAN REKAM MEDIK DALAM
         PENETAPAN DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA
 (STUDI KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN PELAKU DENGAN
 GANGGUAN KEJIWAAN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)




                                 Oleh
                           Irma Novita Sari
                            NIM. E0006149


Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
      (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta




                       Surakarta, 26 Maret 2010
                          Dosen Pembimbing


                                  ttd


                       Edy Herdyanto, S.H.,M.H.
                      NIP. 19570629 198503 1 002




                                   2
                     PENGESAHAN PENGUJI

                       Penulisan Hukum (Skripsi)
   TINJAUAN TENTANG PENGGUNAAN REKAM MEDIK DALAM
         PENETAPAN DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA
 (STUDI KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN PELAKU DENGAN
  GANGGUAN KEJIWAAN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)

                                   Oleh
                           Irma Novita Sari
                            NIM. E0006149
              Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
               Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
          Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
                               Pada :
                      Hari       : Rabu
                      Tanggal    : 14 April 2010
                           DEWAN PENGUJI
1. Bambang Santoso, S.H., M.Hum.             ttd
   NIP. 19620209 198903 1 001        : …………………………………………
             Ketua

2. Kristiyadi, S.H., M.Hum.                  ttd
   NIP. 19581225 198601 1 001        : …………………………………………
             Sekretaris

3. Edy Herdyanto, S.H., M.H.                ttd
   NIP. 19570629 198503 1 002       : …………………………………………
            Anggota

                                Mengetahui
                                   Dekan,


                                   ttd
                     Mohammad Jamin, S.H., M.Hum
                      NIP. 19610930 198601 1 001


                                     3
                               PERNYATAAN



     Nama      : Irma Novita Sari
     NIM       : E0006149
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
TINJAUAN TENTANG PENGGUNAAN REKAM MEDIK DALAM
PENETAPAN DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI KASUS
PENCURIAN YANG DILAKUKAN PELAKU DENGAN GANGGUAN
KEJIWAAN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA) adalah betul-betul
karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini
diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian
hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi
akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya
peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.




                                              Surakarta, 25 Maret 2010
                                              yang membuat pernyataan


                                                        ttd


                                                  Irma Novita Sari
                                                  NIM. E0006149




                                         4
                            MOTTO


v   “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman
    diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
    beberapa derajat”.
    ( Q.S. Al – Mujadilah : 11 )


v   “Jikalau     kamu    benar-benar mencintai      Allah,    ikutilah   aku
    (Rasullulah SAW), niscaya Allah mencintaimu”.
    (Q.S. Ali Imran : 31)


v   “Memperhatikan amal perbuatan akan melahirkan inspirasi,
    inspirasi akan memberikan pelajaran, pelajaran akan memberi
    keteguhan,    keteguhan    akan    melahirkan    tekad,    tekad akan
    memunculkan keyakinan, keyakinan akan memberi kecukupan, dan
    kecukupan akan menyemai cinta, sedangkan cinta akan merindukan
    pertemuan” (Abu as-Sari al-Bahili).




                                   5
                  PERSEMBAHAN




…satu karya terakhir dariku dengan sepenuh hati

kupersembahkan pada :



 1. Allah SWT.

 2. Nabi Muhammad SAW.

 3. Ayah dan Ibu tercinta Sumadi-Sri Supadmi.

 4. Kakakku Indah dan Narko, Inggar dan Tiwi.

 5. Keponakanku Yasmin, Amira, Levina.

 6. Almamater.

 7. Nusa dan Bangsa.

 8. Semuanya yang mencintai dan menyayangiku.




                         6
                                  ABSTRAK

IRMA NOVITA SARI. E 0006149. 2010. TINJAUAN TENTANG
PENGGUNAAN REKAM MEDIK DALAM PENETAPAN DAKWAAN
TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI KASUS PENCURIAN YANG
DILAKUKAN PELAKU DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN DI
PENGADILAN NEGERI SURAKARTA). Fakultas Hukum Universitas
Negeri Sebelas Maret Surakarta.

      Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penggunaan dan kekuatan
rekam medik sebagai alat bukti yang sah di persidangan menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana untuk menjelaskan keadaan terdakwa yang
mengalami gangguan kejiwaan pada saat melakukan pencurian dan persidangan di
Pengadilan Negeri Surakarta.
      Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan
menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. Data sekunder
diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Amandemen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medik, Penetapan Nomor :
28/Pid.B/2009/PN.Ska Tanggal 02 Februari 2009, bahan kepustakaan, kamus,
jurnal, dan internet.
      Deskripsi penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu reduksi
data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Rekam medik adalah
alat bukti yang sah secara hukum dan memiliki kekuatan sebagai alat bukti
keterangan ahli dan alat bukti surat. Bagian rekam medik yang digunakan oleh
penasehat hukum sebagai dasar peniadaan pidana adalah ringkasan, kuitansi, dan
kartu pasien. Berdasarkan isi dari rekam medik, terdakwa secara psikologis tidak
mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dalam
penetapan hakim dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa.



Kata kunci : rekam medik, penetapan, pencurian, terdakwa, gangguan kejiwaan




                                        7
                                 ABSTRACT

IRMA NOVITA SARI. E 0006149. 2010. REVIEW OF MEDICAL RECORD
UTILIZATION IN ACCUSATION DISPOSAL CAN NOT BE RECEIVED
(CASE STUDY OF THEFT DONE BY PERSON WITH MENTAL
DISORDER IN THE DISTRICT COURT OF SURAKARTA). Law Faculty
in Eleven March State University of Surakarta.

      The purpose of this study describe about utilization and power of medical
record as a legal evidence in the trial according to The Statute Book of Criminal
Justice Procedure Law to explain that the defendant who experience with mental
disorder when theft to continue and on the trial in the District Court of Surakarta.
      This research is a type of empirical legal research using primary data and
secondary data sources. The primary data obtained through interviews with judges
at the District Court of Surakarta. Secondary data obtained from the Constitution
of the Republic of Indonesia 1945 Amandement, The Statute Book of Criminal
Law, The Statute Book of Criminal Justice Procedure Law, Statute Number 29 of
2004 on Medical Practice, Regulation Of Minister for Public Health Republic Of
Indonesia Number 269/MENKES/PER/III/2008 About Medical Record, Disposal
Number : 28/Pid.B/2009/PN.Ska Date on February 2 of 2009, library researchs,
dictionary, journal, and internet.
      Description of this study using qualitative analysis techniques such as data
reduction, data display, conclusion drawing, and verification. Medical record is a
legal evidence and has the power as a means of expert evidence and documentary
evidence. Parts of medical records used by advocate for criminal fact negation is a
resume, receipts, and the patient's card. Based on the contents of medical records,
the defendant is psychologically incapable of doing accountable for criminal acts
and the disposal of the judge to send the defendant in a mental hospital.



Keywords : medical record, disposal, theft, defendant, mental disorder




                                         8
                          KATA PENGANTAR


     Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat, ridho, inayah dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga
dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan baik tanpa terjadinya
suatu halangan apapun. Penulisan       hukum (skripsi) ini sebagai syarat untuk
mencapai gelar sarjana hukum dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
     Ketertarikan penulis mengambil judul “Tinjauan Tentang Penggunaan
Rekam Medik Dalam Penetapan Dakwaan Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus
Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Dengan Gangguan Kejiwaan di Pengadilan
Negeri Surakarta)” dikarenakan rekam medik merupakan salah satu alat bukti
yang masih jarang dimanfaatkan dalam pemeriksaan perkara pidana di
persidangan.
     Mengenai penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan
hambatan. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya berkat
bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak.      Pada kesempatan yang
berkesan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih
kepada yang terhormat :
1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
   Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Ketua
   Bagian Acara yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan
   nasehat maupun saran yang bermanfaat dalam membimbing penulis
   menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Rustamaji, S,H., M.H. selaku Pembimbing Akademik dan
   Pembimbing Seminar Proposal yang telah banyak memberikan nasehat
   maupun saran kepada penulis selama menempuh kuliah hingga selesai di
   Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
4. Bapak Lego Karjoko, S.H., M.H. selaku Ketua Pengelola Penulisan Hukum
   yang telah menerima dan memberikan persetujuan judul penulisan skripsi.


                                        9
5. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku Dewan Penguji dan Dosen
   Bagian Hukum Acara yang telah memberikan masukan bagi revisi judul
   penulisan skripsi.
6. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum. selaku Dewan Penguji.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
   Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan nilai terbaik
   kepada penulis selama kuliah.
8. Bapak H. Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri
   Surakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis melakukan penelitian.
9. Bapak J.J.H. Simanjuntak, S.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Surakarta
   yang telah banyak membantu memberikan data-data penelitian melalui
   wawancara yang penulis lakukan bersama beliau.
10. Seluruh panitera dan pegawai Pengadilan Negeri Surakarta yang telah banyak
   memberikan bantuan kepada penulis.
11. Seluruh Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
   Surakarta yang telah membantu penulis selama kuliah.
12. Ayahku Sumadi, S.Pd dan Ibuku Sri Supadmi terima kasih yang sedalam-
   dalamnya atas segala limpahan cinta dan kasih sayang sejati yang tak pernah
   berhenti dan semoga Allah SWT meridhoi.
13. Kakak-kakakku tersayang Indah Widiyasari, S.E. dan Wijanarko, S.E. Ak.
   serta Inggar Widiyarto, S.H.,M.H. dan Pratiwi Agustin Sinaga, S.H. terima
   kasih atas semua cinta, sayang, dan nasehat kalian. Keponakan yang lucu dan
   imut Yasmin Mutia Salina, Amira Danish Adila, dan Ainpra Levina Izaz
   Fayaza.
14. Kakek dan nenekku tercinta dan keluarga besar Darso Wiyono dan Wiryo
   Sumarjo, Mas Sunar dan Mbak Nunik yang mengasuhku sejak kecil dan
   menemaniku ketika di rumah sendiri. Semua pengasuhku dari aku kecil
   hingga dewasa Mbak Marsi, Mbak Harni, Mbak Darti, Mbak Pariyem.
15. Alumni TK Pertiwi 1 (1992-1994), SDN Jetis 1 (1994-2000), SMP N 1
   Kebakkramat (1B, 2A, 3E 2000-2003) SMA N 1 Kebakkramat (1.5, 2.1, 3
   IPA 1 2003-2006) Karanganyar.


                                     10
16. MyAll…25032005 “irma in black” yang setia menemaniku selama lima tahun
   ini (E0007076) dan teman setia AD 4665 JF, AD 6847 HP, AD 2120 HF.
17. Angkatan 2006 Reguler Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
18. My best friend, Lupik (jangan mendua), Ratna (belajar naik motor), Tandy
   (perfeksionis), Martha (bataknese), Ulfa (shopaholic), Megawati (setia terus),
   Ariyani (muslimah teladan), Nin (gila gelar), Yurista (tante cantik), Juni (putra
   lawu), Nila, Reza, Anin, Meisya, Tiwi, Wiwin, Padma, Agus Doyox (yang
   suka lintas), Erik, Adi , Farid, Haris, Mba Dika, Wiwi, Yunika dan lain-lain (
   bagi angkatan 2000 - 2009 yang mengenalku).
19. BEM FH “INOVASI” 2006-2007, Panitia OSPEK “POSITA 2009”.
20. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak dapat
   penulis sebutkan satu persatu.


     Penulis yakin sepenuhnya tanpa bimbingan, arahan dan petunjuk dari pihak-
pihak tersebut, penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Atas
segala bantuan yang telah diberikan, penulis hanya dapat menyampaikan rasa
hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa terima kasih yang tak
terhingga. Demi kesempurnaan penulisan skripsi ini segala sumbangan pemikiran
dan kritik yang membawa kebaikan dengan senang hati penulis perhatikan.
     Akhirnya penulis berharap semoga hasil penulisan skripsi ini dapat
memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi
pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.


                                             Surakarta,     Maret 2010




                                                      Penulis




                                        11
                             DAFTAR ISI


                                                               Halaman


Halaman Judul……………………………………………………………….                                   i
Halaman Persetujuan Pembimbing……………………………………..........                  ii
Halaman Pengesahan Penguji………………………………………………..                         iii
Halaman Pernyataan………………………………………………...……….                            iv
Halaman Motto…………………………………………………………...….                                v
Halaman Persembahan……………………………………………………….                               vi
Abstrak……………………………………………………………………….                                    vii
Kata Pengantar……………………………………………………………….                               viii
Daftar isi……………………………………………………………………...                                 xi
Daftar Tabel dan Gambar…………………………………………………….                          xiii
Daftar Lampiran……………………………………………………………...                             xiv
BAB I    Pendahuluan………………………………………………………...                             1
        A. Latar Belakang Masalah………………………………………….                       1
        B. Rumusan Masalah………………………………………………..                          6
        C. Tujuan Penelitian………………………………………………...                       6
        D. Manfaat Penelitian……………………………………………….                        7
        E. Metode Penelitian………………………………………………..                         8
        F. Sistematika Penulisan Hukum…………………………………...                 13
BAB II Tinjauan Pustaka……………………………………………………                            16
        A. Kerangka Teori…………………………………………………..                         16
          1. Tinjauan Umum tentang Rekam Medik……………………...              16
          2. Tinjauan Umum tentang Penetapan Hakim………………….             21
          3. Tinjauan Umum tentang Dakwaan…………………………..                 22
          4. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti Sah Sesuai KUHAP…....    22
          5. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian…………..       26
          6. Tinjauan Umum tentang Gangguan Kejiwaan……………….            33
        B. Kerangka Pemikiran……………………………………………...                      36


                                   12
BAB III Pembahasan........................................................................................           38
          A. Penggunaan rekam medik dalam penetapan dakwaan tidak dapat
               diterima pada waktu persidangan kasus pencurian yang dilakukan
               pelaku dengan gangguan kejiwaan di Pengadilan Negeri
               Surakarta.........................................................................................    38
          B. Kekuatan rekam medik sebagai alat bukti dalam penetapan dakwaan
               tidak dapat diterima pada waktu persidangan kasus pencurian yang
               dilakukan pelaku dengan gangguan kejiwaan di Pengadilan Negeri
               Surakarta..........................................................................................   71
BAB IV Simpulan dan Saran………………………………………………….                                                                        77
          A. Simpulan…………………………………………………………..                                                                        77
          B. Saran………………………………………………………………                                                                           79
Daftar Pustaka…………………………………………………………………                                                                              80
Lampiran – lampiran




                                                          13
                    DAFTAR TABEL DAN GAMBAR


                                                                               Halaman


1. Bagan Komponen Analisis Data Model Interaktif............................    12
2. Bagan Kerangka Pemikiran……………………………………………                                         36




                                           14
                          DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas
   Maret Surakarta (sebelum revisi judul ujian penulisan hukum / skripsi). Judul
   revisi setelah ujian penulisan hukum / skripsi.
2. Surat Keterangan Penelitian dari Pengadilan Negeri Surakarta (sebelum revisi
   judul ujian penulisan hukum / skripsi). Judul revisi setelah ujian penulisan
   hukum / skripsi.
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor :
   28/Pid.B/2009/PN.Ska. (Khusus Untuk Studi).
4. Bagian Rekam Medik Terdakwa Ruit Fitriana dari Berkas Perkara Pencurian
   dengan Pemberatan Nomor : 28/PID.B/2009/PN.SKA (Khusus Untuk Studi).




                                        15
                                    BAB I
                             PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah
         Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum
   “rechtstaat” dan bukan suatu negara yang berdasar atas kekuasaan belaka
   “machtstaat”. Adanya landasan konstitusional dalam penyusunan peraturan
   perundang-undangan diharapkan tercipta tujuan hukum maupun pelaksanaan
   hukum yang berupa implementasi hukum dalam bentuk peraturan untuk
   mengatur masyarakat. Hak asasi manusia menurut negara hukum dalam
   konteks Indonesia sebagai negara hukum menjadi penting mengingat bahwa
   dalam membangun konstruksi negara hukum itu terdapat ciri-ciri mendasar
   yaitu :
   1. pengakuan dan perlindungan atas          hak-hak   asasi   manusia   yang
       mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural, dan
       pendidikan;
   2. peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh
       sesuatu kekuasaan lain apapun;
   3. legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya (Bambang Sunggono
       dan Aries Harianto, 1994 : 4).


         Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikatakan sebagai negara
   hukum apabila negara tersebut memberikan penghargaan dan jaminan
   perlindungan terhadap masalah hak asasi manusia. Berdasarkan prinsip
   tersebut, tentunya hukum harus dibenahi dan tidak hanya dikonstruksikan
   sebagai tindakan-tindakan mengeluarkan peraturan-peraturan hukum secara
   formal saja (ius constitutum), melainkan hukum harus dioperasionalisasikan di
   dalam masyarakat (ius operatum) (Bambang Sunggono dan Aries Harianto,
   1994 : 22). Hukum dapat menjembatani hak asasi manusia ketika hukum
   ditempatkan sebagai law in action. Adanya pengakuan akan hak asasi manusia
   juga tercermin di dalam hukum materiil dan hukum formil. Salah satunya


                                        16
adalah bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana.
Tersangka dan/atau terdakwa adalah manusia yang perlu dilindungi haknya.
Penerapan sanksi pidana tidak semata-mata berfungsi represal atau
pembalasan terhadap pelaku tindak pidana yaitu terdakwa, tapi juga
mengedepankan aspek kemanusiaan dalam perlindungan hak tersangka
dan/atau terdakwa.
     Asas presumption of innocence merupakan salah satu penerapan
pentingnya menjunjung hak asasi manusia dalam hukum pidana. Adanya
jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam peraturan
hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali. Sebagian
besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada
pembatasan-pembatasan     hak-hak       asasi   manusia   seperti penangkapan,
penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan penghukuman yang pada
hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan hak-hak asasi manusia. Menurut
Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa hak-hak asasi manusia adalah bahwa
tiap orang mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan badan,
untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, untuk memperoleh perlakuan
yang sama dengan orang lain menurut hukum, untuk mendapat jaminan
hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak
bersalah kecuali ada bukti yang sah.
     Terdakwa di dalam haknya memperoleh jaminan perlindungan haknya
karena terdakwa dihargai haknya sebagai manusia. Dimana hak tersebut telah
diatur di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Secara
spesifik, dalam pasal-pasal DUHAM memuat beberapa kategori hak. Hak
yang seharusnya diperoleh manusia dari sistem hukum yang ada. Hak ini
memberikan ketentuan mengenai standar perlakuan suatu sistem hukum
kepada manusia. Hak yang dimaksud antara lain persamaan dimuka hukum
(Pasal 6), tidak diperlakukan sewenang-wenang ( Pasal 9), memperoleh
pengadilan yang adil (Pasal 10), dilindungi sebelum dinyatakan bersalah
(Pasal 11), dan tidak diintervensi kehidupannya oleh negara (Pasal 12). Selain
hak yang tidak tercantum dalam DUHAM tersebut, beberapa hak lainnya yang


                                       17
diatur dalam Kovenan ini adalah hak atas pengadilan yang jujur (Pasal 14),
perlindungan dari kesewenang-wenangan hukum pidana (Pasal 15), hak atas
pengakuan sebagai subyek hukum dimanapun berada (Pasal 16) (Isharyanto,
2006:10-12).
       Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 juga diakui terutama dalam Pasal 28 D ayat (1) yang
menyatakan bahwa ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum”. Sesuai bunyi pasal tersebut tentunya setiap warga negara
yang berada dalam proses hukum seharusnya dihargai kedudukannya sebagai
manusia walaupun berstatus sebagai terdakwa. Hak seorang terdakwa dalam
proses hukum juga harus dilindungi dari kesewenang-wenangan para aparat
penegak hukum. Tapi tidak selamanya penghargaan terhadap hak asasi
manusia kaitannya dengan hak asasi terdakwa dalam proses hukum
sepenuhnya sejalan sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal.
       Hukum pidana dalam menentukan kesalahan atau kelalaian seseorang
dapat diukur dengan apakah seorang pelaku tindak pidana itu mampu
bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Kriteria untuk
menentukannya ditentukan oleh tiga faktor yaitu keadaan batin pelaku tindak
pidana tersebut; adanya hubungan batin antara pelaku tindak pidana tersebut
dengan perbuatan yang dilakukannya, yang dapat berupa kesengajaan (dolus)
atau    kealpaan/kelalaian   (culpa);    dan   tidak   adanya   alasan   pemaaf.
Apabila hal tersebut dikaitkan dengan pembuktian tentang ada tidaknya ketiga
faktor tersebut pada pelaku tindak pidana, maka pelaku tindak pidana baru
dapat dijatuhi pidana bila perbuatannya itu dapat dibuktikan dengan alat-alat
bukti menurut undang-undang, yaitu yang disebutkan oleh pasal 184 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau (Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 ). Alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur
dalam Pasal 184 KUHAP terdiri dari keterangan saksi; keterangan ahli; surat;
petunjuk; dan keterangan terdakwa. Indonesia menganut asas pembuktian
negatif dalam hukum pidana, yang berarti bahwa seseorang tidak cukup untuk


                                        18
dinyatakan sebagai terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan alat-alat
bukti yang sah menurut undang-undang secara kumulatif, melainkan juga
harus disertai dengan keyakinan hakim.
     Kemampuan bertanggung jawab terdakwa terkadang tidak dapat
dilakukan karena adanya alasan peniadaan pidana (strafuitsluitingsgrond)
yang berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar. Ketentuan dalam undang-
undang yang menghilangkan dapat dipidananya pembuat, yang meruapakan
jawaban atas perumusan delik tertentu dalam undang-undang. Alasan
peniadaan pidana yang bersifat umum terdapat dalam Pasal 44 dan 49 KUHP.
Terdakwa menurut Pasal 44 KUHP dapat dinyatakan mengalami gangguan
kejiwaan maka, dengan adanya pembuktian dari penasehat hukum dapat
mencegah pelaksanaan pidana terhadap terdakwa. Pasal 44 KUHP ini
merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana
terdakwa walaupun secara hukum unsur-unsur dari tindak pidana yang
dilakukan terdakwa terbukti.
     Pasal 44 KUHP yang menjadi tolok ukur kemampuan bertanggung
jawab bagi terdakwa, apabila kondisi kejiwaan terdakwa memenuhi unsur-
unsur dalam rumusan Pasal 44 KUHP, maka dia tidak dapat dijatuhi sanksi
pidana. Untuk mengetahui adanya gangguan kejiwaan pada terdakwa
diperlukan upaya dari penasehat hukum untuk melakukan suatu pembuktian.
Pembuktian dari penasehat hukum harus menggunakan alat bukti yang sah
menurut KUHAP sebab pembuktian merupakan faktor utama yang
membentuk keyakinan hakim dalam memberikan penilaian baik itu dengan
menyimpulkan mampu atau tidak mampu terdakwa untuk bertanggung jawab
atas perbuatannya dengan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada.
     Salah satu kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian ialah
keterangan ahli yang diatur dalam Pasal 186 KUHAP. Keterangan ahli yang
dimaksudkan oleh Pasal 186 KUHAP tersebut apabila dikaitkan dengan
hubungan antara dokter atau dokter gigi dan pasien dapat dituangkan dalam
bentuk baik tertulis maupun tidak tertulis . Keterangan ahli yang berwujud
tertulis dapat berupa ”Rekam Medik” atau disingkat menjadi (RM). Salah satu


                                   19
upaya untuk menunjukkan terdakwa dikenai alasan pemaaf secara pidana
adalah memanfaatkan rekam medik sebagai alat bukti utama. Visum et
Repertum tidak semata-mata dapat menjelaskan kondisi kejiwaan terdakwa,
sebab dasar pembuatan visum et repertum adalah rekam medik. Dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008
Tentang Rekam Medik, dapat kita ketahui penjelasan mengenai rekam medik
dari berbagai segi. Pertama, dari segi formal merupakan himpunan catatan
mengenai hal –hal yang berkait dengan riwayat perjalanan penyakit dan
pengobatan atau perawatan pasien. Kedua dari segi material, isi rekam medis
meliputi identitas pasien, catatan tentang penyakit, hasil pemeriksaan
laboratorik, foto rontgen, dan pemeriksaan Ultra Sono Grafi (USG). Dengan
adanya rekam medik dapat diketahui ada atau tidaknya gangguan kejiwaan
yang dialami oleh terdakwa. Keterbatasan alat bukti untuk membuktikan
adanya dasar peniadaan pidana membuat rekam medik memiliki peranan di
dalam persidangan. Rekam medik isinya adalah milik pasien atau terdakwa,
sehingga seluruh riwayat penyakit dan kondisi kesehatan terdakwa termuat
dan tercantum di dalam rekam medik. Informasi yang berada dalam rekam
medik tidak seluruhnya bersifat rahasia dan sangat memungkinkan apabila
digunakan di dalam proses penanganan perkara pidana. Berdasarkan informasi
dari rekam medik disebutkan bahwa terdakwa menderita gangguan kejiwaan
yang mengakibatkannya tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan
pidana yang telah dilakukannya sehingga dia harus ditempatkan di Rumah
Sakit Jiwa dan tidak dapat dipidana dalam hal apapun.
     Berdasarkan fakta-fakta dan fenomena-fenomena serta pemahaman
terhadap konsep penerapan teori ilmu hukum di atas maka, penulis tertarik
untuk menulis, meneliti, dan menuangkan dalam suatu penulisan hukum
dengan judul “TINJAUAN TENTANG PENGGUNAAN REKAM MEDIK
DALAM PENETAPAN DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA
(STUDI    KASUS      PENCURIAN          YANG    DILAKUKAN        PELAKU
DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN DI PENGADILAN NEGERI
SURAKARTA)”.


                                   20
B. Rumusan Masalah
        Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah
   pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah
   dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga
   dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan
   yang diinginkan. Perumusan masalah yang penulis ketengahkan meliputi :
   1. Bagaimanakah penggunaan rekam medik dalam penetapan dakwaan tidak
      dapat diterima pada waktu persidangan kasus pencurian yang dilakukan
      pelaku dengan gangguan kejiwaan di Pengadilan Negeri Surakarta?
   2. Bagaimanakah kekuatan rekam medik sebagai alat bukti dalam penetapan
      dakwaan tidak dapat diterima pada waktu persidangan kasus pencurian
      yang dilakukan pelaku dengan gangguan kejiwaan di Pengadilan Negeri
      Surakarta?


C. Tujuan Penelitian
        Setiap kegiatan pada dasarnya pasti memiliki suatu tujuan tertentu.
   Tujuan dari penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai oleh penulis melalui
   suatu penelitian. Melalui penelitian ini yang berhubungan dengan rumusan
   masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah :
   1. Tujuan Obyektif
      a. Mengetahui penggunaan rekam medik oleh hakim Pengadilan Negeri
          Surakarta dalam memeriksa dan memutus perkara pencurian dengan
          terdakwa yang mengalami gangguan kejiwaan.
      b. Mengetahui kekuatan rekam medik sebagai alat bukti dalam perkara
          pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dengan gangguan kejiwaan di
          Pengadilan Negeri Surakarta.
   2. Tujuan Subjektif
      a. Memperluas dan menambah pengetahuan serta wawasan penulis di
          bidang hukum serta pemahaman aspek yuridis pada teoritik dan
          praktik dalam lapangan hukum khususnya terhadap penerapan rekam
          medik dalam perkara pidana.


                                       21
      b. Memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan S1
          dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas
          Maret Surakarta.
      c. Menerapkan ilmu dan teori hukum yang telah penulis dapatkan agar
          bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan masyarakat pada
          umumnya.


D. Manfaat Penelitian
        Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi
   penulis maupun orang lain. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
   1. Manfaat Teoritis
      a. Memberi masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan
          dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana yang berkaitan
          dengan penggunaan alat bukti rekam medik untuk membuktikan
          kemampuan bertanggung jawab terdakwa pada khususnya.
      b. Menambah literatur, referensi, dan bahan-bahan informasi ilmiah serta
          pengetahuan bidang hukum yang telah ada sebelumnya, khususnya
          untuk memberikan suatu deskripsi yang jelas mengenai penggunaan
          rekam medik serta kekuatan rekam medik sebagai alat bukti dalam
          persidangan perkara pidana.
   2. Manfaat Praktis
      a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti penulis yaitu
          mengenai penggunaan rekam medik dan kekuatan rekam medik
          sebagai alat bukti dalam penetapan dakwaan tidak dapat diterima pada
          waktu persidangan kasus pencurian yang dilakukan pelaku dengan
          gangguan kejiwaan di Pengadilan Negeri Surakarta.
      b. Meningkatkan        dan    mengembangkan        kemampuan          penulis
          mengaplikasikan bidang hukum ke dalam masyarakat nantinya.
      c. Membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti
          dalam penulisan hukum ini secara tidak langsung.




                                        22
E. Metode Penelitian
        Inti daripada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah
   menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus
   dilaksanakan guna mendapatkan data yang validitasnya tinggi. Sebagai uraian
   tentang tata cara (teknik) penelitian yang harus dilakukan, maka metodologi
   penelitian hukum ini adalah :
   1. Jenis Penelitian
            Penelitian dalam penulisan hukum (skripsi) ini termasuk penelitian
      hukum empiris. Penulis mengkaji penggunaan rekam medik yang dapat
      bermanfaat sebagai alat bukti untuk menjelaskan kondisi kejiwaan
      terdakwa yang secara psikologis tidak mampu bertanggung jawab terhadap
      tindak pidana pencurian yang dilakukannya serta kekuatan rekam medik
      terdakwa yang digunakan sebagai alat bukti.
   2. Sifat Penelitian
            Menurut bidangnya, penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum
      yang deskriptif, yaitu penelitian yang memiliki 2 (dua) ciri pokok.
      Pertama, memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat
      penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat
      aktual. Kedua, menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang
      diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional.
      (Soejono dan H. Abdurrahmah, 2005 : 40). Penelitian dalam penulisan
      hukum (skripsi) ini memusatkan pada penggunaan rekam medik yang
      dapat bermanfaat sebagai alat bukti dan mengaitkannya dengan fakta di
      persidangan bahwa terdakwa benar-benar mengalami gangguan kejiwaan.
   3. Pendekatan Penelitian
            Pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian
      hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan
      kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach),
      pendekatan    komparatif     (comparative   approach),   dan   pendekatan
      konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2009 : 93).




                                       23
   Adapun dalam penulisan hukum (skripsi) ini penulis menggunakan
   pendekatan kasus.
         Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap
   kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi
   putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap (Peter
   Mahmud Marzuki, 2009 : 94). Kasus hanya digunakan sebagai referensi
   bagi suatu isu hukum yang ada, dalam penulisan hukum (skripsi) ini
   penulis mengambil kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh
   pelaku dengan gangguan kejiwaan di Pengadilan Negeri Surakarta.
4. Lokasi Penelitian
         Penelitian dalam penulisan hukum (skripsi) ini penulis lakukan di
   Pengadilan Negeri Surakarta.
5. Jenis dan Sumber Data
         Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data
   primer dan data sekunder.
   a. Data Primer
       sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui
       penelitian lapangan melalui wawancara (interview) dengan responden
       dalam penelitian yaitu hakim Pengadilan Negeri Surakarta.
   b. Data Sekunder
       data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan
       yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan,
       bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah, dan sumber-sumber
       tertulis lainnya.


         Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu
   sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang berasal dari
   lokasi penelitian, yaitu melalui studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta.
   Sedangkan sumber data sekunder, terdiri atas :
   a. Bahan Hukum Primer
       berupa kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, terdiri atas :


                                   24
   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
      Amandemen;
   2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
   3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
      Pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
      (KUHAP);
   4) Undang-Undang      Nomor      29    Tahun   2004     tentang    Praktik
      Kedokteran;
   5) Peraturan    Menteri    Kesehatan    Republik      Indonesia    Nomor
      269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medik;
   6) Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Nomor
      78/Yanmed/RS.UM.Dik/YMU/I/1991               Tentang           Petunjuk
      Pelaksanaan Penyelenggaraan Rekam Medik di Rumah Sakit;
   7) Pernyataan     Ikatan    Dokter      Indonesia     Tentang      Rekam
      Medis/Kesehatan (Medical Record) dalam Lampiran SK PB IDI
      No. 315/PB/A.4/88;
   8) Surat Edaran Nomor. HK. 00.06.1.5.01160 Tanggal 21 Maret 1995
      Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Formulir Rekam Medis Dasar
      dan Pemusnahan Arsip Rekam Medis di Rumah Sakit;
   9) Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor :
      28/Pid.B/2009/PN.Ska.


b. Bahan Hukum Sekunder
   sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh melalui buku-buku
   hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, dan artikel
   media massa dan internet serta bahan lain yang berhubungan dengan
   pokok bahasan dalam penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier
   sejumlah bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum
   primer dan sekunder, yaitu kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa
   Indonesia (KBBI).


                               25
6. Teknik Pengumpulan Data
        Memperoleh data yang lengkap untuk penelitian ini menggunakan
   data yang berifat primer maupun sekunder sebagai berikut :
   a. Data Primer
      Data yang diperoleh melalui wawancara (interview) yaitu proses tanya
      jawab secara langsung 2 (dua) orang atau lebih berhadapan secara
      langsung atau tidak (melalui media komunikasi). Dalam penelitian ini
      menggunakan        metode   interview   yang     bebas     terpimpin     yaitu
      wawancara     dalam     pengumpulan     data     secara     bebas       dengan
      pengumpulan data berupa catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang
      ditanyakan sehingga masih memungkinkan variasi pertanyaan sesuai
      dengan kondisi saat melakukan wawancara. Data dari interview
      diperoleh dari hakim Pengadilan Negeri Surakarta.
   b. Data Sekunder
      Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (library research)
      dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan
      pustaka, baik berupa peraturan perundang-undang, artikel media massa
      dan internet, makalah, jurnal, dokumen, serta bahan lain yang
      berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Dalam
      penelitian ini, penulis menggunakan bahan / referensi pustaka.
7. Teknik Analisis Data
        Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif,
   adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif
   yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan
   perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari ialah obyek penelitian secara
   utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia. Dengan demikian, maka
   dengan menggunakan metode kualitatif, seorang peneliti terutama
   bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya (Soerjono
   Soekanto, 2006 : 32). Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif
   yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh, mengidentifikasikan,
   mengklarifikasikan,    menghubungkan       dengan     teori    literatur     yang


                                    26
 mendukung masalah kemudian menarik kesimpulan dengan analisis
 kualitatif. ”Komponen-komponen analisis data (yang mencakup reduksi,
 penyajian data, dan penarikan kesimpulan) secara interaktif saling
 berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data. Karakter yang
 demikian menjadikan analisis data kualitatif disebut pula sebagai model
 interaktif” (Agus Salim, 2006 : 22).
      Berikut ini adalah bagan mengenai konsep analisis data dengan
 model interaktif :

Pengumpulan Data                                  Penyajian Data




                            Reduksi Data




                      Kesimpulan & Verifikasi


   Komponen Analisis Data Model Interaktif (Interactive Model)
      (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992 : 20)


      Proses-proses analisis kualitatif tersebut dapat dijelaskan kedalam
 tiga langkah berikut :
 1) Reduksi data (data reduction), yaitu proses pemilihan, pemusatan
    perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar
    yang diperoleh di lapangan studi.
 2) Penyajian data (data display), yaitu deskripsi kumpulan informasi
    tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan
    dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif yang lazim
    digunakan adalah dalam bentuk teks naratif.




                                  27
      3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and
           verification). Dari permulaan pengumpulan data, periset kualitatif
           mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya di lapangan,
           mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang
           mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi. Periset yang berkompeten
           akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu secara longgar, tetap
           terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan telah disediakan. Selama
           penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan
           terus-menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang
           valid dan kokoh (Agus Salim, 2006: 22-23).


F. Sistematika Penulisan Hukum
        Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi,
   penulisan hukum ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab yang tiap-tiap bab
   terbagi dalam sub-sub bagian agar untuk memudahkan pemahaman mengenai
   hasil penelitian dalam penulisan hukum ini. Sistematika penulisan hukum ini
   adalah sebagai berikut :
   BAB I      :   PENDAHULUAN
                  Dalam bab satu diuraikan mengenai latar belakang masalah,
                  rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
                  metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum untuk
                  memberikan pemahaman mendalam terhadap isi penelitian
                  secara garis besar.
   BAB II     :   TINJAUAN PUSTAKA
                  Dalam bab dua penulis menguraikan hal-hal yang berhubungan
                  dengan kerangka teori dan kerangka pemikiran dari penelitian
                  ini. Dalam kerangka teori, akan diuraikan mengenai tinjauan
                  umum tentang rekam medik, yang meliputi pengertian rekam
                  medik dan pemaparan rekam medik sebagai alat bukti.
                  Kemudian, diuraikan mengenai tinjauan umum tentang
                  penetapan hakim, yang meliputi pengertian penetapan hakim


                                        28
              dan penetapan dakwaan tidak dapat diterima. Setelah itu,
              diuraikan    mengenai      tinjauan   umum        tentang    dakwaan.
              Selanjutnya, tinjauan umum tentang alat bukti sah sesuai Kitab
              Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dilanjutkan
              uraian mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana
              pencurian, yang meliputi pengertian tindak pidana; unsur-unsur
              tindak pidana; dan pengertian tindak pidana pencurian.
              Terakhir, berisi uraian mengenai tinjauan umum tentang
              gangguan kejiwaan, yang meliputi pengertian gangguan
              kejiwaan; dan pengertian sakit jiwa atau psikopat. Keseluruhan
              uraian dapat memudahkan pembaca membaca dan memahami
              mengenai penggunaan rekam medik dalam pembuktian tindak
              pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang mengalami
              gangguan kejiwaan.
BAB III   :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
              Dalam bab tiga, penulis menyajikan hasil penelitian dan
              pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh
              penulis, yaitu pertama mengenai penggunaan rekam medik
              dalam dalam penetapan dakwaan tidak dapat diterima pada
              waktu persidangan kasus pencurian yang dilakukan pelaku
              dengan gangguan kejiwaan di Pengadilan Negeri Surakarta,
              dimana      didalamnya     meliputi   deskripsi     kasus;    identitas
              terdakwa; penahanan terdakwa; surat dakwaan; unsur-unsur
              tindak pidana yang didakwakan; upaya penasehat hukum
              sebelum proses persidangan; berita acara sidang (pemeriksaan
              identitas    terdakwa);     penjelasan   penasehat          hukum   di
              persidangan; alat bukti dan barang bukti; pertimbangan majelis
              hakim; amar penetapan; serta pembahasan terkait hal-hal yang
              telah disebutkan. Kedua, pembahasan mengenai kekuatan
              rekam medik sebagai alat bukti dalam penetapan dakwaan tidak
              dapat diterima pada waktu persidangan kasus pencurian yang


                                    29
             dilakukan pelaku dengan gangguan kejiwaan di Pengadilan
             Negeri Surakarta, dimana didalamnya meliputi penggolongan
             rekam medik berdasarkan jenis alat bukti yang sah menurut
             Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam
             persidangan perkara pidana dan menelaah nilai kekuatan alat
             bukti rekam medik.
BAB IV   :   PENUTUP
             Bab keempat ini merupakan bab terakhir dari keseluruhan
             penulisan hukum. Pada bab ini, berisikan simpulan dari
             pembahasan rumusan masalah hasil penelitian dalam penulisan
             hukum dan disertai saran yang didasari dari simpulan hasil
             penelitian tersebut.


DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN




                                    30
                                  BAB II
                       TINJAUAN PUSTAKA


A. Kerangka Teori
   1. Tinjauan Umum tentang Rekam Medik
      a. Pengertian Rekam Medik
              Rekam medik menurut penjelasan resmi atas Pasal 46 ayat (1)
         Undang –Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
         yang menyatakan : ”Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan
         dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan,
         tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”.
              Definisi rekam medik menurut Peraturan Menteri Kesehatan
         Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang
         Rekam Medik dalam Pasal 1 Angka (1) yang menyatakan bahwa :
         ”Rekam medik adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen
         tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan
         pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”.
              Berdasarkan Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia Tentang Rekam
         Medis/Kesehatan (Medical Record) dalam Lampiran SK PB IDI No.
         315/PB/A.4/88 menyatakan bahwa :
              1. ”Rekam medis/kesehatan adalah rekaman dalam bentuk
                 tulisan atau gambaran aktivitas pelayanan yang diberikan
                 oleh pemberi pelayanan/medis kesehatan kepada seorang
                 pasien.
              2. Rekam medis/kesehatan meliputi : identitas lengkap pasien,
                 catatan tentang penyakit (diagnosis, terapi, pengamatan
                 perjalanan penyakit), catatan dari pihak ketiga, hasil
                 pemeriksaan laboratorium, foto Rontgen, pemeriksaan USG,
                 dan lain-lainnya serta resume”.

              Menurut ahli dari luar negeri Walters dan Murphy memberikan
         definisi rekam medik adalah ”kompendium (ikhtisar) yang berisi
         informasi tentang keadaan pasien selama dalam perawatan atau selama
         dalam pemeliharaan kesehatannya” (Walters dan Murphy, dalam


                                     31
Y.A.Triana Ohoiwutun, 2007 : 23). Pengertian rekam medik ini
didasari ketika pasien mendapat pelayanan medik yang dilakukan oleh
petugas kesehatan.
     Dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direktorat
Jenderal    Pelayanan      Medik   Nomor     78/Yanmed/RS.        UM.
Dik/YMU/I/1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan
Rekam Medik di Rumah Sakit yang menyatakan bahwa :
     ”Rekam medik di rumah sakit adalah berkas yang berisikan
     catatan dan dokumen tentang identitas, anamnesis, pemeriksaan,
     diagnosis pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang
     diberikan kepada seseorang pasien selama dirawat di rumah sakit
     yang dilakukan di unit-unit rawat jalan termasuk unit gawat
     darurat dan unit rawat inap”.

     Definisi rekam medik dalam Medical Laws and Jurisprudence
adalah :
     ”Medical record is any written reports, notes, orders,
     photographs, X-rays or other written record received or
     produced by a provider of health care, or any person employed
     by him, which contains information relating to the medical
     history, examination, diagnosis or treatment of the patient”.
     (DOH Hospital Medical Records Management Manual, 1996 on
     Peter P. Ng and Philipp U. Po, 2005 : 547).

     Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa definisi rekam
medik adalah segala sesuatu yang berupa laporan-laporan tertulis,
catatan-catatan, pelayanan-pelayanan, foto-foto, sinar-X atau rekaman
tertulis yang diterima atau dibuat oleh bidang pelayanan kesehatan,
atau seseorang pegawai atau asisten pelayanan kesehatan, yang
mengandung     informasi    yang   menjelaskan   riwayat     kesehatan,
pemeriksaan, diagnosa atau perawatan yang diterima pasien.
     Rekam medik menjadi rekaman mengenai kondisi kesehatan
seseorang    Gemala Hatta memberikan batasan definisi mengenai
rekam medis yaitu merupakan kumpulan fakta tentang kehidupan
seseorang dan riwayat       penyakitnya,   termasuk keadaan      sakit,



                             32
pengobatan saat ini dan saat lampau yang ditulis oleh para praktisi
kesehatan dalam upaya mereka memberikan pelayanan kesehatan
kepada       pasien       (http://forensik.ilmukedokteran.net/hukum-
kesehatan/205-rekam-medis).
     Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga memberikan batasan
mengenai definisi dari rekam medik agar tidak menimbulkan
penafsiran secara subjektif dan umum, sehingga lebih membatasi dan
membedakan secara jelas antara rekam medik dan rekam kesehatan.
Rekam medik merupakan rekaman dalam bentuk tulisan atau
gambaran aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan
medis/kesehatan kepada seorang pasien. Pembatasan mengenai
pengertian rekam medik agar tidak menimbulkan kerancuan dalam
bidang hukum kesehatan (http://forensik.ilmukedokteran.net/hukum-
kesehatan/205-rekam-medis).
     Sedangkan dalam kedokteran forensik, manfaat rekam medik
adalah sebagai dasar pembuatan Visum et Repertum (VER) korban
hidup; sebagai alat bukti di pengadilan; dasar bagi penyidik untuk
melakukan penyidikan; serta dasar untuk pembelaan dalam sengketa
medik. Dalam pelayanan kedokteran forensik klinik, peran rekam
medik yang paling penting adalah judicial process dan law
enforcement and investigation. Judicial process ialah untuk bukti di
pengadilan bagi penyelesaian perkara pidana atau perdata; bukti
menentukan adanya kelainan mental serta kompetensi; dan fitness
seseorang; sedangkan law enforcement and investigation digunakan
untuk investigasi adanya tindak pidana dan security clarence program
(http://forensik.ilmukedokteran.net/hukum-kesehatan/205-rekam-
medis).
     Sedangkan menurut Edna K Huffman, 1992 rekam medik adalah
rekaman atau catatan mengenai siapa, apa, mengapa, bilamana, dan
bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama masa
perawatan yang memuat pengetahuan mengenai pasien dan pelayanan


                           33
   yang diperolehnya serta memuat informasi yang cukup untuk
   menemukenali (mengidentifikasi) pasien, membenarkan diagnosis &
   pengobatan serta merekam hasilnya (Edna K Huffman, dalam
   Bambang Shofari, 2002 : 4).
        Namun tampaknya belakangan ini orang lebih cenderung
   menggunakan istilah rekam medis sebagai terjemahan dari ”medical
   record”, biarpun terjemahan yang dibuat oleh Pusat Pembinaan
   Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai hasil kerjasama dengan
   Panitia Kerja Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pencatatan Medis
   adalah ”rekam medis/kesehatan” (RMK). Rekam medis adalah
   kumpulan keterangan tentang identitas, hasil anamnesis, pemeriksaan
   dan catatan segala kegiatan para pelayan kesehatan atas pasien dari
   waktu ke waktu (M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999 : 59).


b. Pemaparan Rekam Medik Sebagai Alat Bukti
        Rekam medik mempunyai tujuan yang sangat penting karena
   dapat digunakan dalam kepentingan hukum sehingga latar belakang
   perlunya dibuat rekam medik menurut Sofwan Dahlan adalah untuk
   mendokumentasikan semua kejadian yang berkaitan dengan kesehatan
   pasien serta menyediakan media komunikasi diantara tenaga kesehatan
   bagi kepentingan perawatan penyakitnya sekarang maupun yang akan
   datang (Sofwan Dahlan, 2000 : 73).
        Kerahasiaan rekam medik diatur dalam Pasal 10 ayat (1)
   Peraturan   Menteri     Kesehatan     Republik    Indonesia     Nomor
   269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik yang menyatakan
   bahwa : ”Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit,
   riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga
   kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu,
   petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan”.
        Tapi, terdapat pengecualian yaitu mengenai informasi rekam
   medik tidak selalu bersifat rahasia, dalam hal-hal tertentu rekam medik


                                 34
dapat dibuka untuk mengetahui informasi yang ada didalamnya yang
telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang
Rekam Medik yang menyatakan bahwa :
     ”Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat
     pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal :
     a. untuk kepentingan kesehatan pasien ;
     b. memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka
         penegakan hukum atas perintah pengadilan;
     c. permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri;
     d. permintaan institusi / lembaga berdasarkan ketentuan
         perundang-undangan; dan
     e. untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis,
         sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien”.

     Berdasarkan Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia Tentang Rekam
Medis/Kesehatan (Medical Record) dalam Lampiran SK PB IDI No.
315/PB/A.4/88 butir 10 menyatakan bahwa :
     ”Pemaparan isi kandungan rekam medis/kesehatan hanya boleh
     dilakukan oleh dokter yang bertanggungjawab dalam perawatan
     pasien yang bersangkutan. Dan hal ini hanya boleh dilakukan
     untuk (1) pasien yang bersangkutan, (2) atau kepada konsulen,
     atau (3) untuk kepentingan pengadilan. Untuk rumah sakit
     permintaan pemaparan ini untuk kepentingan pengadilan harus
     ditujukan kepada Kepala Rumah Sakit”.

     Rekam medik dapat dibuka menurut peraturan perundang-
undangan. Pemaparan isi rekam medik hanya boleh dilakukan oleh
dokter yang bertanggung jawab dalam perawatan pasien dan untuk
kepentingan pengadilan. Yang dimaksudkan untuk kepentingan
pengadilan ini juga termasuk untuk kepentingan pembuktian di
pengadilan dan kepentingan penyidikan (Hermien Hadiati Koeswadji,
1998 : 157).
     Mengenai penggunaan rekam medik sebagai alat bukti di
persidangan, Y.A. Triana Ohoiwutun menegaskan bahwa keberadaan
rekam medik sangat diperlukan dalam setiap sarana pelayanan
kesehatan, baik ditinjau dari segi pelaksanaan praktik pelayanan


                            35
     kesehatan maupun dari segi aspek hukum. Dari aspek hukum, rekam
     medik dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara hukum
     (Y.A.Triana Ohoiwutun, 2007 : 19). Jadi, pemaparan mengenai
     informasi di dalam rekam medik ini bersifat limitatif atau terbatas
     sebab hanya dapat digunakan dalam hal khusus yang mendapat
     pengesahan secara legal dan demi kepentingan hukum.


2. Tinjauan Umum tentang Penetapan Hakim
  a. Pengertian Penetapan Hakim
           Menurut Andi Hamzah penetapan atau beschikking adalah surat
     pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim mengenai hal yang menjadi
     kewenangannya dalam memeriksa perkara yang diadakan di luar
     putusan pengadilan; misalnya, 1) perintah mengeluarkan terdakwa dari
     tahanan; 2) perintah untuk penambahan alat bukti (Andi Hamzah, 2008
     : 162).


  b. Penetapan Dakwaan Tidak Dapat Diterima
           Penetapan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima
     pada hakikatnya termasuk kekurangcermatan Penuntut Umum karena
     penetapan tersebut dijatuhkan karena :
     -   Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan, tidak ada (delik
         pengaduan);
     -   Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, telah pernah diadili
         (ne bis in idem);
     -   Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (verjaring).


           Seyogyanya Penuntut Umum sebelum melimpahkan perkara
     tersebut ke Pengadilan Negeri, telah meneliti dengan cermat semua
     hal-hal tersebut diatas sehingga untuk penyelesaian perkara tersebut
     tidak perlu dengan pelimpahan ke Pengadilan Negeri yang selanjutnya
     berdasarkan Pasal 152 ayat (1) KUHAP meneruskannya dengan


                                 36
      penunjukkan hakim yang mengadili. Ketua Pengadilan Negeri dapat
      menerbitkan ”penetapan” yang menyatakan bahwa dakwaan tidak
      dapat diterima, setelah meneliti dan memeriksa berkas perkara yang
      diterimanya dari Kejaksaan (Leden Marpaung, 1992 : 410-411).


3. Tinjauan Umum tentang Dakwaan
        Dakwaan adalah surat atau akta yang berisi identitas terdakwa serta
   uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan
   dengan menyebutkan waktu dan tempat delik itu dilakukan dan cara
   melakukannya yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP
   (Andi Hamzah, 2008 : 41).
        Pengertian surat dakwaan adalah akta yang dibuat oleh Penuntut
   Umum yang memuat waktu dan tempat delik dilakukan, perumusan delik
   dan uraian singkat bagaimana delik itu dilakukan yang diatur dalam Pasal
   14 huruf d KUHAP (Andi Hamzah, 2008 : 148).


4. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti Sah Sesuai KUHAP
        Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya
   dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan
   sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas
   kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa
   (Darwan Prinst, 1998 : 135). Yang dimaksud dengan alat bukti adalah
   segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana
   dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan
   pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya
   suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Hari Sasangka dan
   Lily Rosita, 2003 : 11).
        Alat bukti memiliki peranan yang sangat penting di dalam proses
   pembuktian perkara pidana di persidangan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP
   telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-
   undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk


                                  37
membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum,
terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan
mempergunakan     alat-alat   bukti   itu   saja.   Mereka   tidak   leluasa
mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang
ditentukan Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang
dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-
alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti
yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak
mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat (M. Yahya Harahap,
2003 : 285).
     Alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan
berikut ini adalah uraian mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah menurut
KUHAP :
1) Keterangan Saksi
   Pengertian saksi menurut Pasal 1 KUHAP yang menyatakan bahwa :
   26. ”Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna
       kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu
       perkara yang ia dengan, ia lihat dan ia alami sendiri.
   27. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana
       yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana
       yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan
       menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

2) Keterangan Ahli
         Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan bahwa : “keterangan
   ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki
   keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang
   suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Dari keterangan
   Pasal 1 angka 28 KUHAP, maka lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli
   dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi
   seseorang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang dengan
   pendidikan khusus.




                                38
           Menurut Andi Hamzah, keterangan ahli berbeda dengan
   keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan secara tegas. Kadang-
   kadang seorang ahli merangkap sebagai seorang saksi itu berbeda.
   Keterangan saksi adalah mengenai apa yang dialami oleh saksi itu
   sendiri. Sedangkan keterangan ahli adalah mengenai suatu penilaian
   mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan
   mengenai hal-hal tersebut (Andi Hamzah, 2001 : 269).
           KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di pengadilan
   sebagai alat bukti keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan
   ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti surat
   (Pasal 187 KUHAP). Apabila keterangan diberikan pada waktu
   pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan
   dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah
   sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, maka keterangan ahli
   tersebut sebagai alat bukti surat.
           Misalnya mengenai penggunaan visum et repertum maupun
   rekam medik yang dibuat oleh dokter. Sedangkan dokter pembuat atau
   yang mengisi rekam medik yang diminta untuk memberi keterangan di
   persidangan oleh hakim, berdasarkan Pasal 186 KUHAP dikategorikan
   sebagai alat bukti keterangan ahli.
           Keterangan para ahli ini dapat diberikan dalam dua bentuk yaitu
   tertulis dan lisan dimana keterangan itu diberikan oleh ahli yang
   bersangkutan di depan sidang pengadilan. Keterangan seorang ahli
   harus merupakan pendapat atau konklusi yang didasarkan atas
   keilmuan atau keahlian khusus mengenai suatu hal yang berhubungan
   dengan pemeriksaan suatu perkara yang diperiksa oleh suatu
   pengadilan (Moch. Faisal Salam, 2001 : 298-299).
3) Surat
           Mengenai alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang
   menyatakan bahwa :




                                 39
   ”Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c
   KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah,
   adalah :
   a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh
      pejabat umum yang berwenang dan yang memuat keterangan
      tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang
      dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas
      tentang keterangannya itu;
   b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
      undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang
      termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan
      yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu
      keadaan;
   c. Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat
      berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu
      keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
   d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan
      isi dari alat pembuktian yang lain”.

        Alat bukti surat memiliki kekuatan pembuktian yang sangat
   penting dan mutlak. Tertera dalam Pasal 187 KUHAP huruf a, b, dan c
   adalah alat bukti yang ”sempurna”. Sebab surat dibuat secara resmi
   berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Surat juga
   bukan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian
   mengikat.
        Rekam medik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di depan
   persidangan tanpa meminta keterangan dokter pembuat rekam medik
   dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat, karena sesuai dengan
   kriteria alat bukti surat pada KUHAP Pasal 187 huruf a.


4) Petunjuk
        Mengenai alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP
   yang menyatakan bahwa :
   (1) ”Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena
       persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun
       dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi
       suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
   (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat
       diperoleh dari :


                               40
          a. keterangan saksi;
          b. surat;
          c. keterangan terdakwa.
      (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam
          setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi
          bijaksana, setelah ia melakukan pemeriksaan dengan penuh
          kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

   5) Keterangan Terdakwa
           Mengenai alat bukti keterangan terdakwa berdasarkan Pasal 189
      KUHAP menyatakan bahwa :
      (1) ”Keterangan tedakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang
          tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau
          ia alami sendiri.
      (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat
          digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan
          keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang
          mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
      (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya
          sendiri.
      (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa
          ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,
          melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.


5. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian
   a. Pengertian Tindak Pidana
           Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana.
      Tindak pidana juga merupakan pengertian yuridis yang berbeda
      dengan pengertian berbuat jahat atau kejahatan atau dimana ini dapat
      diartikan secara yuridis atau kriminologis. Dalam membicarakan
      tindak pidana maka kita akan langsung tertuju pada pada perkataan
      “strafbaarfeit” dimana pembentuk undang-undang kita menggunakan
      istilah straafbaarfeit untuk menyebutkan apa yang kita kenal dengan
      tindak pidana. Dimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
      tidak memberikan penjelasan mengenai perkataan “straafbaarfeit”
      tersebut. Perkataan “feit” dalam bahasa Belanda diartikan “sebagian
      dari kenyataan”, sedang “straafbaar” berarti “dapat dihukum”,


                                  41
   sehingga secara harfiah perkataan “straafbaarfeit” berarti “sebagian
   dari kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak
   tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum
   adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, atau
   tindakan. ( P.A.F. Lamintang, ,1997:181).
        Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam
   hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit. Dalam bahasa Belanda
   “feit” berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan “strafbaar”
   berarti “dapat dihukum”. Dalam peraturan perundang-undangan
   ataupun berbagai literatur hukum strafbaar feit diterjemahkan sebagai
   tindak pidana, peristiwa pidana, delik (delictum), pelanggaran pidana,
   perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan
   perbuatan pidana (Adami Chazawi, 2002 : 67-68). J. E. Jonkers
   merumuskan bahwa yang dimaksud tindak pidana ialah “perbuatan
   yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan
   kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat
   dipertanggungjawabkan”.      Sedangkan      Wirjono      Prodjodikoro
   menyatakan bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang
   pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana” (J. E. Jonkers dan
   Wirjono Prodjodikoro, dalam Adami Chazawi, 2002 : 75).


b. Unsur-Unsur Tindak Pidana
        Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut
   pandang, yaitu dari sudut pandang teoiritis dan sudut pandang undang-
   undang. Sudut pandang teoritis berdasarkan pendapat para ahli hukum,
   sedangkan sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan
   tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-
   pasal peraturan perundang-undangan yang ada.
   1) Unsur-unsur Tindak Pidana dari Sudut Pandang Teoritis.
            Para ahli hukum yang memberikan pendapatnya berkaitan
      dengan unsur-unsur tindak pidana berasal dari dua penganut


                               42
   paham, yaitu penganut paham dualistis dan penganut paham
   monistis. Penganut paham dualistis memisahkan antara perbuatan
   pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan penganut
   paham monistis menggabungkan keduanya.
        Menurut Moeljatno, seorang ahli hukum penganut paham
   dualistis, unsur-unsur tindak pidana mencangkup : perbuatan; yang
   dilarang (oleh aturan hukum); ancaman pidana. Di sisi lain, J. E.
   Jonkers yang menjadi penganut paham monistis berpendapat
   bahwa unsur-unsur tindak pidana mencangkup : perbuatan;
   melawan hukum; kesalahan; dipertanggungjawabkan (Moeljatno
   dan J. E. Jonkers, dalam Adami Chazawi, 2002 : 80).
2) Unsur-unsur Tindak Pidana dari Sudut Pandang dalam Undang-
   undang.
        Di dalam rumusan pasal KUHP, unsur tindak pidana yang
   selalu disebutkan ialah mengenai tingkah laku atau perbuatan.
   Unsur-unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang sebagian
   tercantum namun sebagian besar tidak tercantum. Di samping itu
   banyak mencantumkan unsur-unsur lain, baik mengenai obyek
   kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.
        Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP,
   maka dapat diketahui adanya 8 (delapan) unsur tindak pidana, yaitu
   : unsur tingkah laku; unsur melawan hukum; unsur kesalahan;
   unsur akibat konstitutif; unsur keadaan yang menyertai; unsur
   syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana; unsur syarat
   tambahan untuk memperberat pidana; unsur syarat tambahan untuk
   dapat dipidana.
        Dari 8 (delapan) unsur tersebut, di antaranya dua unsur yakni
   kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif,
   sedangkan unsur yang lainnya merupakan unsur obyektif. Unsur
   subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat
   pada keadaan batin pelakunya. Sedangkan unsur obyektif berarti


                           43
      semua unsur yang berada di luar keadaan batin pelakunya, yakni
      semua unsur mengenai perbuatan, akibat perbuatan, dan keadaan-
      keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan obyek tindak
      pidana.


c. Pengertian Tindak Pidana Pencurian
        Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 yang
   dimaksud pencurian adalah :
        “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
        sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki
        secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan
        pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak
        enam puluh rupiah”.

        Dalam pengertian pencurian menurut Kamus Besar Bahasa
   Indonesia berbeda dengan undang-undang sebab definisi yang
   dijelaskan tidak mengandung unsur melawan hukum hanya pencurian
   secara umum atau pengertian secara ekstensif.    “Pencurian adalah
   proses, cara perbuatan mencuri; mencuri: mengambil milik orang lain
   tanpa ijin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-
   sembunyi” (Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005 : 225).
        Menurut Wirjono Prodjodikoro unsur-unsur khas dari pencurian
   (diefstal) adalah mengambil barang orang lain untuk memilikinya
   (Wirjono Prodjodikoro, 2002 : 13). Pengaturan mengenai tindak
   pidana pencurian dalam KUHP Buku II Bab XXII, Pasal 362 KUHP
   sampai dengan Pasal 367 KUHP. Gequalificeerde diefstal dapat
   diterjemahkan “pencurian khusus”, dimaksudkan suatu pencurian
   dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga
   bersifat lebih berat dan, maka dari itu diancam dengan hukuman yang
   maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima
   tahun dari Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal
   365 KUHP (Wirjono Prodjodikoro, 2002 : 19-20).



                                 44
     Jenis-jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana antara lain :
a) Pencurian biasa
         Pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai
   mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
   dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum (Wirjono
   Prodjodikoro, 2002 : 14). Unsur-unsur dari tindak pidana pencurian
   biasa yaitu :
         1) Unsur subyektif terdiri dari :
             -     Perbuatan mengambil atau wegnemen;
             -     Suatu benda atau eniggoed;
             -     Sifat dari benda itu haruslah seluruhnya kepunyaan
                   orang lain dan/atau sebagian kepunyaan orang lain.
         2) Unsur obyektif terdiri dari :
             -     Maksud atau oogmerk dari pelaku;
             -     Untuk menguasai benda itu sendiri atau om het zich
                   toe te eigenen;
             -     Secara melawan hukum atau wederrechtelijk.
b) Pencurian dengan pemberatan
         Diatur dalam Pasal 363 KUHP yang menyatakan bahwa :
         (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
             Ke-1. pencurian ternak;
             Ke-2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan
                    banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung
                    meletus, kapal karam, kapal terdampar,
                    kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan
                    atau bahaya perang;
             Ke-3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah
                    atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
                    yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ
                    tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang
                    berhak;
             Ke-4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau
                    lebih dengan bersekutu;
             Ke-5. pencurian yang untuk masuk ke tempat
                    melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada


                               45
                   barang yang diambilnya, dilakukan dengan
                   merusak, memotong atau memanjat atau dengan
                   memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau
                   pakaian jabatan palsu.
        (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai
            dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan
            pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

        Menurut Wirjono Prodjodikoro mengenai pencurian oleh dua
   orang atau lebih bersama-sama yaitu menunjuk pada dua orang
   atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana
   pencurian, seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil
   barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada
   rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup
   apabila   mereka   secara    kebetulan   pada   persamaan   waktu
   mengambil barang-barang.
        Dengan dipergunakan kata gepleegd (dilakukan), bukan kata
   began (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila dua orang
   atau lebih yang masuk istilah medeplegen (turut melakukan) dari
   Pasal 55 ayat (1) nomor 1 KUHP dan lagi memenuhi syarat
   “bekerja sama”. Jadi Pasal 363 ayat (1) nomor 4 KUHP tidak
   berlaku apabila hanya ada seorang “pelaku” (dader) dan ada
   seorang “pembantu” (medeplichtige) dari Pasal 55 ayat (1) nomor
   2 KUHP (Wirjono Prodjodikoro, 2002 : 23).
c) Pencurian dengan kekerasan
        Diatur dalam Pasal 365 KUHP yang menyatakan bahwa :
        (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan
            tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diiikuti
            dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap
            orang, dengan maksud untuk mempersiap atau
            mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap
            tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau
            peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang
            dicurinya.
        (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas
            tahun:



                           46
             Ke-1    jika perbuatan dilakukan pada waktu malam
                     dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
                     yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam
                     kereta api atau trem yang sedang berjalan;
             Ke-2 jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih
                     dengan bersekutu;
             Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan,
                     dengan merusak atau memanjat atau dengan
                     memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau
                     pakaian jabatan palsu;
             Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
         (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan
             pidana penjara paling lama lima belas tahun.
         (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur
             hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh
             tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati
             dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
             bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang
             diterangkan dalam no. 1 dan 3”.

d) Pencurian ringan (lichte diefstal)
         Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang
   menyatakan bahwa :
         “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363
         ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363
         ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau
         pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang
         yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai,
         karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga
         bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

e) Pencurian dalam lingkungan keluarga (familie diefstal)
         Pencurian dalam lingkungan keluarga diatur dalam Pasal 367
   KUHP yang menyatakan bahwa :
         (1) “Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan
             dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena
             kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau
             terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau
             pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
         (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan
             tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia
             keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus,


                             47
                    maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap
                    orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada
                    pengaduan yang terkena kejahatan.
                (3) Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak
                    dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya,
                    maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang
                    itu”.

6. Tinjauan Umum tentang Gangguan Kejiwaan
  a. Pengertian gangguan kejiwaan
          Dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa
     (PPDGJ) di Indonesia tidak mengenal istilah ”penyakit jiwa” atau
     mental disease/mental illness. Istilah yang digunakan adalah gangguan
     jiwa atau gangguan mental (mental disorder). Konsep gangguan jiwa
     dari PPDGJ II yang merujuk ke Diagnostic and Statistical Manual of
     Mental Disorders (DSM-III) yang resmi digunakan di seluruh dunia
     dan Amerika Serikat yaitu sindrom atau perilaku, atau psikologik
     seseorang, yang secara klinik cukup bermakna, dan yang secara khas
     berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (distress) atau hendaya
     (impairment/disability) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting
     dari manusia. Sebagai tambahan disimpulkan bahwa disfungsi itu
     adalah disfungsi dalam segi perilaku, psikologik, atau biologik, dan
     gangguan itu tidak semata-mata terletak di dalam hubungan antara
     orang itu dengan masyarakat (Rusdi Maslim, 2002 : 7).
          Gangguan kejiwaan juga disebut sebagai gangguan psikologis
     sebab kejiwaan terkait erat dengan psikologis dari manusia. Gangguan
     psikologis juga disebut sebagai perilaku manusia yang bersifat
     abnormal. Gangguan psikologis adalah disfungsi psikologis dalam diri
     individu     yang    berhubungan     dengan    distres   atau   hendaya
     (kesulitan/kerusakan) pada fungsi dan respons yang atipikal atau
     secara kultural tidak diharapkan (V. Mark Durand dan David H.
     Barlow, 2006 : 3)




                                   48
        Pengertian gangguan kejiwaan juga meliputi gangguan psikotik.
   Salah satu gangguan psikotik adalah skizofrenia. Skizofrenia adalah
   sekelompok gangguan psikotik dengan gangguan dasar pada
   kepribadian, distorsi khas proses pikir, kadang-kadang mempunyai
   perasaan bahwa dirinya sedang dikendalikan oleh kekuatan dari luar
   dirinya, waham yang kadang-kadang aneh, gangguan persepsi, efek
   abnormal yang terpadu dengan situasi nyata atau sebenarnya, dan
   autisme (Arief Mansjoer dkk, 2007 : 196).
        Sehingga, dapat diketahui bahwa gangguan kejiwaan juga
   merupakan gangguan jiwa dimana ada suatu hal yang mempengaruhi
   keadaan jiwa seseorang secara tidak normal, maka ”gangguan jiwa
   juga dapat diartikan sebagai adanya kondisi atau situasi kejiwaan yang
   negatif, menyebabkan perilaku, pikiran, dan perasaannya tidak sesuai
   dengan lingkungannya” (http://www.kabarsehat.com/2009/06/jenis-
   gangguan-kejiwaan-pada-manusia).
        Dalam laporan tahunan organisasi psikiatri yang terbit pada
   tahun 1952 dinyatakan bahwa gangguan kejiwaan adalah merupakan
   sejumlah kelainan yang terjadi bukan karena kelainan jasmani,
   anggota tubuh atau kerusakan pada sistem otak. Kelainan tersebut
   bermacam-macam bentuknya. Yang terpenting adalah : ketegangan
   jiwa, depresi, comversion dysteria, merasa tidak bersemangat, takut,
   pikiran gelap yang meliputi individu dalam kesadarannya sehingga
   pikirannya bercabang-cabang dan dalam tidur ia tidak lelap
   (http://winnok.wordpress.com/2009/04/18/gangguan-kejiwaan).


b. Pengertian sakit jiwa atau psikopat
        Psikopat adalah bentuk kekalutan mental ditandai dengan tidak
   adanya pengorganisasian dan pengintegrasian pribadi. Orangnya tidak
   pernah bisa bertanggung jawab secara moral dan selalu berkonflik
   dengan norma-norma sosial dan hukum, karena sepanjang hayatnya
   orang yang bersangkutan hidup dalam lingkungan sosial yang


                               49
abnormal dan immoral yang diciptakan oleh angan-angan sendiri
(Kartini Kartono, 2005 : 320). Menurut Andi Hamzah, psikopat
(psychopaat) adalah orang yang karena jiwa tidak wajar menunjukkan
perilaku yang menyimpang dan yang karena itu tidak dapat
dipertanggungjawabkan pidana (Andi Hamzah, 2008 : 125).
     Pribadi   psikopatis   (psychopatic    personality)   merupakan
gangguan karakter individu dengan tipe gangguan semacam ini disebut
sebagai psikopat, dia adalah cacat karena gagal menghayati peraturan-
peraturan yang mengatur segala tingkah laku di dalam masyarakatnya.
Dia bisa mencuri, berbohong, membunuh dan melakukan serangan
kejahatan dan pelanggaran lainnya tanpa rasa cemas... (Kartini
Kartono, 1987 : 389).
     Psikopat secara harfiah berarti sakit jiwa. Pengidapnya juga
sering disebut sebagai sosiopat karena perilakunya yang antisosial dan
merugikan orang-orang terdekatnya. Psikopat berasal dari kata psyche
yang berarti jiwa dan pathos yang berarti penyakit. Psikopat tak sama
dengan gila (skizofrenia/ psikosis) karena seorang psikopat sadar
sepenuhnya atas perbuatannya. Gejalanya sendiri sering disebut
dengan psikopati, pengidapnya seringkali disebut “orang gila tanpa
gangguan mental” (http://abdulpordjo.co.cc/sosial/definisi-gejala-dan-
cara-mendiagnosis-psikopat).




                            50
B. Kerangka Pemikiran


     TINDAK PIDANA PENCURIAN



                                               PENYIDIK POLRI,
       PENAHANAN TERDAKWA
                                            PENUNTUT UMUM, DAN
                                             PENGADILAN NEGERI


       INDIKASI GANGGUAN JIWA
      TERDAKWA DI PERSIDANGAN




     PEMERIKSAAN IDENTITAS TERDAKWA




       ALAT BUKTI PERKARA
                                                   PENASEHAT HUKUM
        (PASAL 184 KUHAP)


                              REKAM MEDIK
                               TERDAKWA

                                                    ALAT BUKTI KETERANGAN
                                                   AHLI DAN ALAT BUKTI SURAT




          PENGGUNAAN                         KEKUATAN ALAT BUKTI




               PENETAPAN TERDAKWA SAKIT JIWA DAN
                 DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA




                LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM




                        Bagan kerangka pemikiran



                                   51
     Melihat dari studi kasus Nomor : 28/Pid.B/2009/PN.Ska perkara
pencurian dengan pemberatan yang penulis teliti, ada pemanfaatan rekam
medik jika dikaitkan dengan pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan.
Isu dari permasalahan ini adalah mengenai kegunaan dan kekuatan rekam
medik apabila digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Rekam medik
tersebut memiliki peranan yang sangat mutlak menentukan keadaan jiwa atau
psikologis pelaku tindak pidana. Dalam rekam medik kedudukan pelaku
tindak pidana adalah sebagai pasien secara medis, sedangkan menurut aspek
hukum pelaku adalah terdakwa.
     Pelaku tindak pidana pada dasarnya memiliki kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya
secara hukum, tetapi terkadang pelaku tindak pidana tidak mampu
mempertanggungjawabkan yang mungkin dikarenakan sedang berada dalam
kondisi kejiwaan yang labil atau bahkan mengalami gangguan kejiwaan.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 KUHP dimana pelaku tindak pidana
apabila mengalami gangguan jiwa atau mental tidak dapat dikenakan sanksi
pidana terhadapnya. Hal ini, menuntut peran aktif penasehat hukum untuk
menjembatani antara hak asasi terdakwa dalam proses peradilan dengan upaya
untuk   membuktikan      alasan   pemaaf     sebagai      dasar   peniadaan
pertanggungjawaban pidana dari terdakwa.
     Keterbatasan alat bukti untuk menunjukkan perkembangan kejiwaan
terdakwa adalah menjadi dasar penggunaan rekam medik sebagai alat bukti
utama. Digunakannya rekam medik sebagai salah satu bagian dari alat bukti
yang sah menurut Pasal 184 KUHAP oleh penasehat hukum dalam upaya
membuktikan dan memberikan keyakinan serta penilaian bagi hakim dalam
mempertimbangkan     kemampuan     bertanggung    jawab     terdakwa   yang
disesuaikan dengan kondisi kejiwaan terdakwa yang mengalami sakit jiwa
(zickelyke storing der verstan delyke). Rekam medik adalah alat bukti yang
sah dan menguatkan sehingga terdakwa dapat dinyatakan lepas dari segala
tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging) dan dalam penetapan hakim
dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa.


                                  52
                               BAB III
          HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Penggunaan Rekam Medik Dalam Penetapan Dakwaan Tidak Dapat
  Diterima Pada Waktu Persidangan Kasus Pencurian Yang Dilakukan
  Pelaku Dengan Gangguan Kejiwaan di Pengadilan Negeri Surakarta.


  1. Deskripsi Kasus


          Pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2008 kurang lebih sekitar pukul
     13.00 WIB telah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian dengan
     pemberatan yang bertempat di halaman parkir warung internet Yahoo di
     Jalan Dr. Supomo No. 3 Kalitan, Laweyan, Surakarta. Ayah terdakwa
     yang bernama Ramelan merupakan pelaku dari tindak pidana pencurian
     tersebut, dan status pelaku saat ini masih buronan dan dalam pelacakan
     pihak kepolisian. Terdakwa Ruit Fitriana terlibat dalam tindak pidana
     pencurian dengan pemberatan yaitu dengan membantu secara langsung
     Ramelan (ayah terdakwa) dengan mengantarkannya untuk mengambil
     sepeda motor di halaman parkir warung internet Yahoo di Jalan Dr.
     Supomo No. 3 Kalitan, Laweyan, Surakarta.
          Kronologisnya yaitu sebelum terjadi pencurian, Ruit Fitriana
     (terdakwa) mendapat perintah dari Ramelan (ayah terdakwa) untuk
     mengantarkan Ramelan (ayah terdakwa) di daerah halaman parkir warung
     internet Yahoo di Jalan Dr. Supomo No. 3 Kalitan, Laweyan, Surakarta.
     Terdakwa Ruit Fitriana tidak diberitahu maksud dan tujuan mengantar
     Ramelan (ayah terdakwa). Ramelan (ayah terdakwa) mengatakan pada
     terdakwa Ruit Fitriana kalau akan menemui temannya. Terdakwa Ruit
     Fitriana mengantar Ramelan (ayah terdakwa) dengan sepeda motor milik
     terdakwa Ruit Fitriana yaitu Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2004
     dengan No.Polisi AD-4523-JH.



                                    53
     Kemudian, setelah sampai di tempat tujuan, terdakwa Ruit Fitriana
dan Ramelan (ayah terdakwa) berada di sebelah utara halaman parkir
warung internet Yahoo di Jalan Dr. Supomo No. 3 Kalitan, Laweyan,
Surakarta. Setelah mengantar Ramelan (ayah terdakwa), terdakwa Ruit
Fitriana pulang dan kembali menuju rumah kontrakan saksi Ranto. Pada
waktu itu, saksi korban Zulfikar memarkir sepeda motor miliknya dengan
merek Yamaha Vega R Tahun 2006 warna hijau perak dengan No.Polisi
AD-2156-EH di halaman warung internet Yahoo menghadap ke barat
paling pojok utara serta dikunci stang. Saksi Zulfikar juga menyimpan
handphone di dalam sepeda motornya yang berjumlah dua buah. Dua buah
handphone tersebut adalah Nokia 9300i warna silver dan Nokia 6100
warna silver.
     Sebelum terjadi peristiwa pencurian saksi Hari Pameling yang
bekerja sebagai tukang parkir warung internet Yahoo di Jalan Dr. Supomo
No. 3 Kalitan, Laweyan, Surakarta sempat memindahkan sepeda motor
milik saksi Zulfikar dalam keadaan stang terkunci. Saat memindahkan
sepeda motor, saksi Hari Pameling melihat dua orang yang saksi Hari
Pameling tidak kenal berada di sebelah utara tempat parkir tersebut. Posisi
sepeda motor tersebut sebelum dicuri oleh Ramelan (ayah terdakwa)
berada di parkiran paling utara menghadap ke barat.
     Ramelan (ayah terdakwa) kemudian melakukan pencurian sepeda
motor di halaman parkir warung internet Yahoo di Jalan Dr. Supomo No.
3 Kalitan, Laweyan, Surakarta. Sepeda motor yang dicuri Ramelan (ayah
terdakwa) adalah milik saksi korban Zulfikar yaitu berupa satu unit sepeda
motor dengan merek Yamaha Vega R Tahun 2006 warna hijau perak
dengan No.Polisi AD-2156-EH serta di dalam sepeda motor terdapat
handphone yang berjumlah dua buah yaitu Nokia 9300i warna silver dan
Nokia 6100 warna silver. Kemudian, setelah berhasil membawa sepeda
motor milik saksi korban Zulfikar, Ramelan (ayah terdakwa) pulang ke
rumah kontrakan saksi Ranto dengan membawa sepeda motor hasil curian
dan mengatakan kepada terdakwa Ruit Fitriana bahwa sepeda motor


                                54
tersebut adalah hasil curian. Terdakwa Ruit Fitriana mengantarkan
Ramelan (ayah terdakwa) untuk melakukan tindak pidana pencurian
sepeda motor kurang lebih tiga kali. Dari hasil tindak pidana pencurian
tersebut didapatkan dua unit sepeda motor dengan merek Yamaha Vega
dan satu unit sepeda motor dengan merek Honda Vario.
     Setiap melakukan tindak pidana pencurian, Ramelan (ayah terdakwa)
tidak pernah ijin sebelumnya. Setelah mendapatkan sepeda motor yang
dicuri, Ramelan (ayah terdakwa) selalu menyuruh terdakwa Ruit Fitriana
untuk membongkar kunci kontak sepeda motor. Terdakwa Ruit Fitriana
juga tidak mengetahui alat apa saja yang digunakan Ramelan (ayah
terdakwa) di dalam melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di
halaman parkir warung internet Yahoo di Jalan Dr. Supomo No. 3 Kalitan,
Laweyan, Surakarta. Setelah terdakwa Ruit Fitriana membongkar dan
memperbaiki kunci kontak sepeda motor hasil tindak pidana pencurian,
Ramelan (ayah terdakwa) menyuruh terdakwa Ruit Fitriana untuk menjual
sepeda motor tersebut kepada pembeli. Sepeda motor hasil tindak pidana
pencurian yaitu berupa satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna
hitam sleret hijau dengan plat nomor palsu K-4232-CF dibawa oleh Ali
yang kemudian dibeli oleh saksi Marjuki dengan harga Rp.2.800.000,-
untuk dipakai sendiri. Ali mengaku beralamat di Kunden, Wirosari,
Grobogan dan pada saat menjual sepeda motor tersebut, tanpa dilengkapi
surat-surat yang sah.
     Kemudian dua buah handphone hasil tindak pidana pencurian
diserahkan Ramelan (ayah terdakwa) kepada saksi Ranto (anak kandung
Ramelan) untuk dijual. Ramelan (ayah terdakwa) tidak memberitahu
bahwa    handphone      tersebut        merupakan   hasil   kejahatan   serta
memberikannya pada saksi Ranto secara batangan. Handphone merek
Nokia 6100 warna silver diberikan saksi Ranto kepada saksi Suharno
(mertua saksi Ranto) untuk dimiliki secara pribadi. Sedangkan, handphone
merek Nokia 9300i warna silver dijual saksi Ranto di daerah Tanon
dengan harga Rp. 900.000,-. Atas perbuatan Ramelan (ayah terdakwa) dan


                                   55
   terdakwa Ruit Fitriana, saksi korban Zulfikar mengalami kerugian kurang
   lebih Rp. 11.300.000,-.


2. Identitas Terdakwa


   a. Nama lengkap                : RUIT FITRIANA.
   b. Tempat lahir                : Sragen.
   c. Umur/tanggal lahir          : 18 tahun / 06 Juli 1990.
   d. Jenis Kelamin               : Laki-laki.
   e. Kebangsaan                  : Indonesia.
   f. Tempat tinggal              : Kampung Bugan Rt. 09 Rw. 03, Kelurahan
                                   Slogo,     Kecamatan    Tanon,   Kabupaten
                                   Sragen.
   g. Agama                       : Islam.
   h. Pekerjaan                   : Swasta.
   i.   Pendidikan                : SD.


3. Penahanan Terdakwa


   a. Dilakukan oleh Penyidik :
        Rumah Tahanan, sejak tanggal 07 November 2008 sampai dengan 26
        November 2008.
   b. Dilakukan karena adanya perpanjangan oleh Kajari Surakarta :
        Rumah Tahanan, sejak tanggal 27 November 2008 sampai dengan 05
        Januari 2009.
   c. Dilakukan oleh Penuntut Umum :
        Rumah Tahanan, sejak tanggal 05 Januari 2009 sampai dengan 24
        Januari 2009.
   d. Dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta :
        sejak tanggal 21 Januari 2009 sampai dengan 19 Februari 2009.




                                    56
4. Surat Dakwaan


       Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Ika
  Riawati, S.H. Tanggal 20 Januari 2009 dengan No Reg. Perk.
  03/SKRTA/Ep.1/01/2009 :


       Bahwa ia terdakwa RUIT FITRIANA bersama dengan bapaknya
       yang bernama Ramelan (belum tertangkap) baik secara sendiri-
       sendiri maupun bersama-sama dan bersekutu pada Hari Selasa
       tanggal 7 Oktober 2008 bertempat di halaman parkir Warnet Yahoo
       Jl. Dr.Supomo No.3 Kalitan Laweyan Surakarta atau setidak-
       tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
       Pengadilan Negeri Surakarta, mengambil barang sesuatu berupa 1
       (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006 warna hijau
       perak No.Pol AD-2156-EH, Noka MH33S00016K0267 Nosin
       3S0034012 atas nama Bagus Suryo Nugroho dan 2 (dua) buah Hand
       Phone merk Nokia 9300i warna silver No. 0819699002 dan Hand
       Phone Nokia 2100 No. 08197476000 yang seluruhnya atau sebagian
       kepunyaan saksi Zulfikar atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain
       selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
       hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :


       Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa
       RUIT    FITRIANA      mengantarkan     bapaknya    yang   bernama
       RAMELAN (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor
       Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol AD-4532-JH, setelah sampai
       di halaman parkir Warnet Yahoo lalu bapaknya terdakwa yang
       bernama Ramelan (belum tertangkap) tanpa seijin dan sepengetahuan
       pemiliknya mengambil sepeda motor yang sedang diparkir oleh
       pemiliknya di halaman Warnet Yahoo sedangkan terdakwa berada




                                57
        tidak jauh dari tempat kejadian tersebut, setelah berhasil lalu sepeda
        motor tersebut dibawa pergi.
        Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Zulfikar mengalami
        kerugian sebesar Rp.11.300.000,- (Sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)
        atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh
        rupiah).
        Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
        pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.


        Berdasarkan penetapan dari majelis hakim yang diperoleh pada
   waktu wawancara dengan Hakim Anggota II yaitu J.J.H. Simanjuntak,
   S.H. dan melihat berkas perkara, dakwaan dari Penuntut Umum tidak
   dapat diterima. Terdakwa mengalami indikasi gangguan kejiwaan pada
   saat pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan, sehingga surat
   dakwaan tidak dibacakan.       Pemeriksaan saksi-saksi dan tuntutan
   (requisitoir) tidak dilakukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.


5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang Didakwakan


        Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Anggota II yaitu J.J.H.
   Simanjuntak, S.H. dan penelitian terhadap berkas perkara, dakwaan Jaksa
   Penuntut Umum tidak diterima dan ditolak tetapi, unsur-unsur tindak
   pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa Ruit
   Fitriana bersama Ramelan (ayah terdakwa) tetap terbukti dan memenuhi
   rumusan tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan
   pemberatan yaitu :
        · Pasal 363 ayat (1) KUHP
            ”Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
        · Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP
            ”Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
            bersekutu”.


                                   58
   Unsur-unsurnya :
- Barang siapa
   Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun yang
   melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia atau di atas
   kapal yang berbendera Indonesia, maka disini termasuk pula
   terdakwa Ruit Fitriana yang beralamat di Kampung Bugan Rt.09
   Rw 03, Kelurahan Slogo, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.
- Mengambil barang
   Bahwa benar Ramelan (ayah terdakwa) adalah pelaku tindak
   pidana pencurian yang masih dalam pelacakan dengan dibantu
   oleh terdakwa Ruit Fitriana pada hari Selasa Tanggal 07 Oktober
   2008 kurang lebihnya pukul 13.00 WIB berada di Jalan Dr.
   Supomo No. 3 Kalitan, Laweyan, Surakarta telah mengambil
   sepeda motor Yamaha Vega warna hijau perak No.Polisi AD-
   2156- EH berikut dua buah handphone yaitu Nokia 9300i warna
   silver dan Nokia 6100 warna silver.
- Barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
   Bahwa benar barang berupa sepeda motor Yamaha Vega warna
   hijau perak No.Polisi AD-2156-EH berikut dua buah handphone
   yaitu Nokia 9300i warna silver dan Nokia 6100 warna silver
   tersebut seluruhnya milik saksi korban Zulfikar bukan milik
   terdakwa Ruit Fitriana dan Ramelan (ayah terdakwa).
- Dengan maksud ingin memiliki
   Bahwa benar terdakwa Ruit Fitriana dan Ramelan (ayah
   terdakwa) melakukan tindak pidana pencurian karena berniat dan
   bertujuan ingin memiliki sepeda motor Yamaha Vega warna
   hijau perak No.Polisi AD-2156-EH berikut dua buah handphone
   yaitu Nokia 9300i warna silver dan Nokia 6100 warna silver
   dengan cara menjual hasil dari tindak pidana pencurian tersebut
   yang dapat dibuktikan dengan setelah berhasil mengambil sepeda
   motor Yamaha Vega warna hijau perak No.Polisi AD-2156-EH


                         59
   berikut dua buah handphone yaitu Nokia 9300i warna silver dan
   Nokia 6100 warna silver kemudian dijual oleh terdakwa Ruit
   Fitriana dan hasil penjualan dinikmati oleh Ramelan (ayah
   terdakwa) dan terdakwa Ruit Fitriana.
- Dengan melawan hukum
   Bahwa benar pelaku tindak pidana pencurian yaitu Ramelan
   (ayah terdakwa) yang dalam pelacakan melakukan pencurian
   dengan dibantu oleh terdakwa Ruit Fitriana tanpa seijin atau
   sepengetahuan saksi korban Zulfikar yang merupakan pemilik
   sepeda motor Yamaha Vega warna hijau perak No.Polisi AD-
   2156-EH berikut dua buah handphone yaitu Nokia 9300i warna
   silver dan Nokia 6100 warna silver.
· Pasal 56 ke-1 KUHP
   ”Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan :
   Ke-1 mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu
   kejahatan dilakukan”. Dalam surat dakwaan tidak dikenakan
   pasal ini tetapi, dalam berita acara pemeriksaan polisi terdakwa
   Ruit Fitriana dikenakan pasal ini. Unsur-unsur ini juga terbukti
   dan memenuhi rumusan tindak pidana.
   Unsur-unsurnya :
- Barang siapa
   Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun yang
   melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia atau di atas
   kapal yang berbendera Indonesia, maka disini termasuk pula
   terdakwa Ruit Fitriana yang beralamat di Kampung Bugan Rt.09
   Rw 03, Kelurahan Slogo, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.
- Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan
   Bahwa benar terdakwa Ruit Fitriana membantu pelaku tindak
   pidana pencurian yaitu Ramelan (ayah terdakwa) yang masih
   dalam pelacakan melakukan pencurian selanjutnya setelah
   mendapatkan hasil kemudian terdakwa Ruit Fitriana membantu


                         60
           dengan jalan membongkar kunci kontak dan membawa sepeda
           motor Yamaha Vega warna hijau perak No.Polisi AD-2156- EH
           yang merupakan hasil tindak pidana pencurian untuk dijual
           kepada pembeli yang berada di daerah Blora.


6. Upaya Penasehat Hukum Sebelum Proses Persidangan


        Penasehat   Hukum Rikawati,      S.H.,   M.H. mengajukan        surat
   pemberitahuan kepada Kapoltabes Surakarta melalui Kasat Reskrim
   Poltabes Surakarta yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2008. Hal-hal
   yang dicantumkan dalam surat pemberitahuan dan lampiran copy adalah :
   a) Bahwa berdasarkan bukti-bukti raport yang ada dari Sekolah Dasar
      Negeri Slogo II Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Klien
      (terdakwa Ruit Fitriana) tamat SD selama 10 tahun. Dengan nilai jauh
      dibawah rata-rata kelas.
   b) Bahwa Lurah Desa Slogo Kecamatan Tanon yang melihat keseharian
      klien (terdakwa Ruit Fitriana) pada tanggal 14 November 2008
      memberikan surat keterangan klien (terdakwa Ruit Fitriana) telmi atau
      keterlambatan dalam berpikir.
   c) Bahwa dokter jiwa Rutan yang telah memeriksa keadaan klien
      (terdakwa Ruit Fitriana), melalui observasi kejiwaan klien (terdakwa
      Ruit Fitriana) selama dua hari memberikan keterangan klien (terdakwa
      Ruit Fitriana) mengalami gangguan kejiwaan. Sehingga berlaku
      pengecualian sesuai Pasal 29 (a) KUHAP berbunyi ”tersangka atau
      terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang
      dibuktikan dengan surat dokter ”. Serta sesuai dengan Bab III tentang
      Pengecualian Pasal 44 ayat (2) KUHP secara tegas dan jelas berbunyi
      sebagai berikut ”jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung
      jawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit
      berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia
      ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa”.


                                 61
7. Berita Acara Sidang (Pemeriksaan Identitas Terdakwa)


        Muncul adanya indikasi gangguan kejiwaan terdakwa pada saat
   persidangan. Sidang yang dilakukan pada tanggal 02 Februari 2009 :
   -   Sidang dengan susunan Majelis sebagai berikut :
       Hakim Ketua                : Sugeng Budiyanto, S.H.
       Hakim Anggota I            : Ganjar Susilo, S.H.
       Hakim Anggota II           : J.J.H. Simanjuntak, S.H.
       Panitera Pengganti         : Juvenal A. Corbafo, S.H.
       Jaksa Penuntut Umum        : Ika Riawati, S.H.
   -   Sidang dinyatakan dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka
       untuk umum maka terdakwa Ruit Fitriana diperintahkan menghadap ke
       muka persidangan.
   -   Terdakwa Ruit Fitriana menghadap dalam keadaan bebas akan tetapi
       dalam pengawasan petugas serta didampingi Penasehat Hukumnya
       yaitu Rikawati, S.H., M.H.
   -   Selanjutnya sebelum memberikan kesempatan pada Jaksa Penuntut
       Umum membacakan surat dakwaannya, maka Hakim pada kesempatan
       permulaan sidang pertama menanyakan tentang nama lengkap, tempat
       lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, agama, tempat tinggal dan
       pekerjaannya, namun pada faktanya di persidangan terdakwa Ruit
       Fitriana sama sekali tidak bisa merespon dan menjawab pertanyaan
       Hakim Ketua tersebut, dan terdakwa hanya tersenyum-senyum sendiri
       dan mulutnya komat-kamit.
   -   Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua,
       Penasehat Hukum terdakwa menerangkan bahwa terdakwa Ruit
       Fitriana dipaksakan dihadapkan ke persidangan, kemudian penasehat
       hukum terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen / surat-surat yang
       berkaitan dengan kesehatan terdakwa tersebut berupa fotocopy yang
       telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan
       aslinya ternyata sesuai.


                                    62
   -   Atas surat-surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa Ruit
       Fitriana, kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan selanjutnya
       Hakim Ketua menyatakan bahwa Dakwaan dan identitas terdakwa
       tidak bisa dilakukan, dan untuk itu sidang akan diskors untuk
       memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim menentukan sikap.
   -   Selanjutnya setelah skors dicabut dan sidang dibuka kembali,
       kemudian Hakim Ketua menerangkan bahwa setelah Majelis Hakim
       bermusyawarah dan mempertimbangkan secara seksama dengan
       mendasarkan pada fakta-fakta di persidangan serta surat-surat yang
       diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, maka Majelis Hakim telah
       mengambil sikap melalui suatu Penetapan Pengadilan.


        Berdasarkan wawancara dengan Hakim Anggota II yaitu J.J.H.
   Simanjuntak, S.H. dan penelitian terhadap berkas perkara, berita acara
   sidang mengenai pemeriksaan identitas terdakwa, dapat diketahui adanya
   indikasi gangguan kejiwaan yang dialami terdakwa Ruit Fitriana pada
   waktu awal persidangan.
        Sebagai bahan pertimbangan dan membantu penilaian serta
   pengamatan hakim, penasehat hukum terdakwa Ruit Fitriana menjelaskan
   mengenai perkembangan kondisi kejiwaan terdakwa yang terdapat dalam
   surat dan dokumen kemudian ditunjukkan dalam persidangan. Surat dan
   dokumen tersebut merupakan bagian tertentu dari dokumen rekam medik
   terdakwa Ruit Fitriana selama menderita gangguan kejiwaan dan dirawat
   di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.


8. Penjelasan Penasehat Hukum di Persidangan


        Berdasarkan wawancara dengan Hakim Anggota II yaitu J.J.H.
   Simanjuntak, S.H. diperoleh keterangan bahwa terdakwa menurut
   pengamatan majelis hakim tidak seperti selayaknya orang yang normal.
   Sebenarnya eksepsi menurut KUHAP dapat dilakukan jika Jaksa Penuntut


                                 63
Umum telah membaca surat dakwaannya, tetapi melihat kondisi kejiwaan
terdakwa Ruit Fitriana yang tidak normal, sebelum surat dakwaan
dibacakan jaksa penuntut umum, majelis hakim memberikan kesempatan
bagi penasehat hukum Rikawati, S.H.,M.H. untuk mengajukan bukti-bukti
mengenai kondisi kejiwaan terdakwa Ruit Fitriana.
        Penasehat Hukum terdakwa menerangkan bahwa terdakwa Ruit
Fitriana dipaksakan dihadapkan ke persidangan, kemudian penasehat
hukum terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen / surat-surat yang
berkaitan dengan kesehatan terdakwa tersebut berupa fotocopy yang telah
dilegalisir dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai, surat-surat tersebut terdiri dari :
a. Surat keterangan No.300/679/XI/2008 dari Kepala Desa Slogo
    Kecamatan Tanon yang menerangkan bahwa terdakwa Ruit Fitriana
    tersebut telat mikir yang ditanda tangani oleh Daryono, Kepala Desa
    Slogo (T-1);
b. Surat Keterangan Dokter Pemeriksa terhadap :
    Nama                : Ruit Fitriana
    Umur                : 18 Tahun
    Jenis Kelamin       : Pria
    Alamat              : Dk.Bugan Rt.09 Desa Slogo Kec.Tanon, Kab.
                         Sragen.
    Yang menerangkan :
    -    Bahwa yang bersangkutan mengalami keadaan perkembangan jiwa
         yang tidak lengkap sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan
         secara menyeluruh ;
    -    Observasi Psikotika yang memerlukan kroscek team ahli bagian
         Psikiatri secara komprehensif di Rumah Sakit Umum bagian
         Psikiatri ;
         Yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa Dr. Abdurrahman,
         Ama, Mkes, Sp.KJ Tanggal 3 Desember 2008 (T-2);




                                   64
c. Rincian Biaya Rawat Jalan/Rawat Inap atas nama Ruit Fitriana No.
     37628 tanggal 31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Edi
     Purwanto, SE. Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Daerah
     Surakarta (T-3);
d. Kuitansi penerimaan uang No.002838 tanggal 31 Desember 2008 yang
     ditandatangani oleh Edi Purwanto, SE. Kasir penerimaan Rumah Sakit
     Jiwa Daerah Surakarta (T-4);
e. Kartu Pasien No.035084 atas nama Ruit Fitriana, alamat Bugan Rt.09
     Slogo Tanon Sragen, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah
     Surakarta, dan Surat Keterangan tanggal 4 Februari 2003 yang
     ditandatangani oleh Dr. Sigit, Sp.Kj Dokter RS Jiwa Daerah Surakarta
     yang menerangkan bahwa Ruit Fitriana yang dirawat sejak tanggal 15
     Januari 2003 dikeluarkan dari RS Jiwa Daerah Surakarta dengan
     keadaan kesehatan jiwa ”belum sembuh” dan dengan status keluar
     ”pulang paksa” (T-5);
f. Rincian Biaya Rawat Jalan/Rawat Inap atas nama Ruit Fitriana tanggal
     31 Desember 2008 dan Kuitansi penerimaan uang No.001137 tanggal
     31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Edi Purwanto, SE. Kasir
     Penerimaan RS Jiwa Daerah Surakarta (T-6);
g. Kuitansi Penerimaan Uang No.001132 tanggal 31 Desember 2008
     yang ditandatangani oleh Dr.Edi Purwanto, SE. Kasir Penerimaan RS
     Jiwa Daerah Surakarta (T-7);
h. Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar (SD), SD Negeri Slogo
     II atas nama Ruit Fitriyono yang ditandatangani oleh Suyanto, Kepala
     Sekolah Dasar Negeri Slogo II Kec.Tanon Kab.Sragen (T-8);
i.   Fotocopy tanpa asli dari Kuasa Hukum Ruit Fitriana, Rikawati, SH,
     MH. kepada Kapoltabes Surakarta melalui Kasat Reskrim Poltabes
     Surakarta, tanggal 18 Desember 2008 hal Pemberitahuan (T-9);
     Fotocopy tersebut telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah
     sesuai dengan aslinya;




                                65
9. Alat Bukti dan Barang Bukti


            Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Anggota II yaitu Bapak
   J.J.H. Simanjuntak, S.H. dan penelitian terhadap berkas perkara, dakwaan
   Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima maka tidak ada pemeriksaan
   saksi,     sehingga   tidak   diadakan    pemeriksaan      saksi-saksi   dalam
   persidangan.
   a. Alat Bukti :
       1) Surat
             Berdasarkan dokumen dan surat yang ditunjukkan penasehat
             hukum terdakwa Ruit Fitriana dalam persidangan.
       2) Keterangan Ahli
             Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Anggota II yaitu
             Bapak J.J.H. Simanjuntak, S.H. yang menyatakan bahwa dokter
             yang pernah memeriksa terdakwa Ruit Fitriana juga dihadirkan dan
             ditambah keterangan dari anggota keluarga terdakwa Ruit Fitriana.
       3) Keterangan Saksi (dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi)
             Berdasarkan saksi yang diperiksa oleh pihak penyidik polisi dalam
             Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi, yang terdapat dalam berkas
             perkara di Pengadilan Negeri Surakarta yaitu :
             a) Saksi Zulfikar
                 Sebagai saksi korban dan pemilik dari sepeda motor Yamaha
                 Vega warna hijau perak No.Polisi AD-2156-EH berikut dua
                 buah handphone yaitu Nokia 9300i warna silver dan Nokia
                 6100 warna silver yang dicuri Ramelan (ayah terdakwa) yang
                 masih dalam pelacakan pihak kepolisian dan terdakwa Ruit
                 Fitriana. Akibat tindak pidana pencurian tersebut, saksi korban
                 Zulfikar mengalami kerugian kurang lebih Rp. 11.300.000,-.
             b) Saksi Hari Pameling
                 Sebagai tukang parkir yang bekerja pada warung internet
                 Yahoo di Jalan Dr. Supomo No. 3 Kalitan, Laweyan, Surakarta.


                                      66
   Mengetahui Ramelan (ayah terdakwa) yang masih dalam
   pelacakan pihak kepolisian dan terdakwa Ruit Fitriana berada
   di sekitar daerah parkiran namun, tidak mengenalnya.
c) Saksi Ranto
   Sebagai anak kandung dari Ramelan (ayah terdakwa) yang
   masih dalam pelacakan pihak kepolisian. Saksi Ranto tidak
   mengetahui dua buah handphone yaitu Nokia 9300i warna
   silver dan Nokia 6100 warna silver adalah hasil tindak pidana
   pencurian. Menerima dan menjual hasil tindak pidana
   pencurian yang berupa dua buah handphone yaitu Nokia 9300i
   warna silver dan Nokia 6100 warna silver. Menjual handphone
   Nokia 9300i warna silver di daerah Tanon dan memberikan
   handphone Nokia 6100 warna silver kepada mertua saksi Ranto
   yaitu saksi Suharno.
d) Saksi Suharno
   Sebagai   mertua   dari saksi    Ranto   yang   menggunakan
   handphone Nokia 6100 warna silver yang merupakan hasil
   tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Ramelan (ayah
   terdakwa) yang masih dalam pelacakan pihak kepolisian dan
   terdakwa Ruit Fitriana. Saksi Suharno tidak mengetahui
   handphone tersebut hasil tindak pidana pencurian.
e) Saksi Marjuki
   Sebagai pihak pembeli sepeda motor Yamaha Vega warna
   hijau perak No.Polisi AD-2156-EH milik saksi korban Zulfikar
   yang merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan
   oleh Ramelan (ayah terdakwa) yang masih dalam pelacakan
   pihak kepolisian dan terdakwa Ruit Fitriana. Saksi Marjuki
   membeli sepeda motor dari orang yang bernama Ali yang
   mengaku beralamat Kunden, Wirosari, Grobogan dengan harga
   Rp. 2.800.000,-. Pembelian sepeda motor tanpa dilengkapi




                          67
       surat yang sah dan memakai plat nomor palsu yaitu Nopol K-
       4232-CF.
4) Keterangan        Terdakwa    (dalam       Berita   Acara   Pemeriksaan
   Tersangka) yang dilakukan oleh penyidik polisi. Terdakwa Ruit
   Fitriana memberikan keterangannya.
        Dalam pemeriksaan di kepolisian terdakwa Ruit Fitriana
   tidak didampingi oleh penasehat hukum. Terdakwa Ruit Fitriana
   mengantar Ramelan (ayah terdakwa) yang masih dalam pelacakan
   pihak kepolisian di daerah halaman parkir warung internet Yahoo
   di Jalan Dr. Supomo No. 3 Kalitan, Laweyan, Surakarta. Terdakwa
   Ruit Fitriana tidak diberitahu maksud dan tujuan mengantar
   Ramelan (ayah terdakwa). Ramelan (ayah terdakwa) mengatakan
   pada terdakwa Ruit Fitriana kalau akan menemui temannya.
   Terdakwa Ruit Fitriana mengantar Ramelan (ayah terdakwa)
   dengan sepeda motor milik terdakwa Ruit Fitriana yaitu Yamaha
   Jupiter Z warna merah tahun 2004 dengan No.Polisi AD-4523-JH.
        Terdakwa mengetahui kalau Ramelan (ayah terdakwa) yang
   masih dalam pelacakan pihak kepolisian telah mencuri sepeda
   motor tiga kali dan yang berhasil dicuri adalah dua unit sepeda
   motor merek Yamaha Vega dan satu unit sepeda motor merek
   Honda Vario. Terdakwa Ruit Fitriana membongkar kunci kontak
   sepeda motor hasil tindak pidana pencurian untuk diperbaiki serta
   menjualnya.
b. Barang Bukti :
        Penyitaan       barang       bukti   berdasarkan   penetapan   dari
   Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam perkara ini barang bukti yang
   disita berupa :
   1) 1 (satu) buah handphone merk Nokia 9300i warna silver.
   2) 1 (satu) buah handphone merk Nokia 6100 warna silver.
   3) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah
       tahun 2004 Nopol AD-4532-JH Noka. MH35TP0054K275550


                                68
             Nosin 5TP590560 atas nama LINDIAWATI alamat Bothokan
             Rt.05/02 Pajang, Laweyan, Surakarta.
         4) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam sleret
             hijau   Nopol      K-4232-CF   (plat   nomor   palsu)   Noka.
             MH33S00016K0267 Nosin 3S0034012.


10. Pertimbangan Majelis Hakim


   a. Bahwa sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Hakim sebelum
      memberikan kesempatan pada Penuntut Umum membacakan surat
      dakwaannya, maka Hakim pada kesempatan permulaan sidang pertama
      menanyakan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur, jenis kelamin,
      kebangsaan, agama, tempat tinggal dan pekerjaannya, namun pada
      faktanya di persidangan terdakwa sama sekali tidak bisa merespon dan
      menjawab pertanyaan Hakim tersebut;
   b. Bahwa berdasarkan surat yang disampaikan oleh Penasehat Hukum
      Terdakwa yaitu foto copy :
      1) Surat keterangan No.300/679/XI/2008 dari Kepala Desa Slogo
         Kecamatan Tanon yang menerangkan bahwa terdakwa Ruit
         Fitriana tersebut telat mikir yang ditanda tangani oleh Daryono,
         Kepala Desa Slogo (T-1);
      2) Surat Keterangan Dokter Pemeriksa terhadap :
         Nama           : Ruit Fitriana
         Umur           : 18 Tahun
         Jenis Kelamin : Pria
         Alamat         : Dk.Bugan Rt.09 Desa Slogo Kec.Tanon, Kab.
                         Sragen.
         Yang menerangkan :
         -   Bahwa yang bersangkutan mengalami keadaan perkembangan
             jiwa yang tidak lengkap sehingga berpengaruh pada tingkat
             kecerdasan secara menyeluruh ;


                                   69
   -   Observasi Psikotika yang memerlukan kroscek team ahli
       bagian Psikiatri secara komprehensif di Rumah Sakit Umum
       bagian Psikiatri ;
       Yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa Dr. Abdurrahman,
       Ama, Mkes, Sp.KJ Tanggal 3 Desember 2008 (T-2);
3) Rincian Biaya Rawat Jalan/Rawat Inap atas nama Ruit Fitriana No.
   37628 tanggal 31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Edi
   Purwanto, SE. Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Daerah
   Surakarta (T-3);
4) Kuitansi penerimaan uang No.002838 tanggal 31 Desember 2008
   yang ditandatangani oleh Edi Purwanto, SE. Kasir penerimaan
   Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta (T-4);
5) Kartu Pasien No.035084 atas nama Ruit Fitriana, alamat Bugan
   Rt.09 Slogo Tanon Sragen, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit
   Jiwa Daerah Surakarta, dan Surat Keterangan tanggal 4 Februari
   2003 yang ditandatangani oleh Dr. Sigit, Sp.Kj Dokter RS Jiwa
   Daerah Surakarta yang menerangkan bahwa Ruit Fitriana yang
   dirawat sejak tanggal 15 Januari 2003 dikeluarkan dari RS Jiwa
   Daerah Surakarta dengan keadaan kesehatan jiwa ”belum sembuh”
   dan dengan status keluar ”pulang paksa” (T-5);
6) Rincian Biaya Rawat Jalan/Rawat Inap atas nama Ruit Fitriana
   tanggal 31 Desember 2008 dan Kuitansi penerimaan uang
   No.001137 tanggal 31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh
   Edi Purwanto, SE. Kasir Penerimaan RS Jiwa Daerah Surakarta
   (T-6);
7) Kuitansi Penerimaan Uang No.001132 tanggal 31 Desember 2008
   yang ditandatangani oleh Dr.Edi Purwanto, SE. Kasir Penerimaan
   RS Jiwa Daerah Surakarta (T-7);
8) Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar (SD), SD Negeri
   Slogo II atas nama Ruit Fitriyono yang ditandatangani oleh




                            70
          Suyanto, Kepala Sekolah Dasar Negeri Slogo II Kec.Tanon
          Kab.Sragen (T-8);
      9) Fotocopy tanpa asli dari Kuasa Hukum Ruit Fitriana, Rikawati,
          S.H., M.H. kepada Kapoltabes Surakarta melalui Kasat Reskrim
          Poltabes Surakarta, tanggal 18 Desember 2008 hal Pemberitahuan
          (T-9);
          Fotocopy tersebut telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah
          sesuai dengan aslinya;
   c. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas sesuai dengan
      ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP, maka terhadap terdakwa
      tersebut di atas, menurut pengamatan Hakim di persidangan, diperoleh
      fakta hukum bahwa terdakwa mengalami, menderita sakit berubah akal
      (zickelyke storing der verstan delyke) yang masuk dalam pengertian ini
      misalnya sakit jiwa;
   d. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim
      menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum.


11. Amar Penetapan


        Penetapan dengan Nomor : 28/Pid.B/2009/PN.Ska ini dibuat
   berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin, tanggal 02
   Februari 2009 oleh :
   Hakim Ketua               : Sugeng Budiyanto, S.H.
   Hakim Anggota I           : Ganjar Susilo, S.H.
   Hakim Anggota II          : J.J.H. Simanjuntak, S.H.
   Menetapkan :
   1) Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
   2) Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa segera
      dikeluarkan     dari     tahanan      untuk    selanjutnya   dimasukkan   /
      diobservasikan ke Rumah Sakit Jiwa paling lama 1 (satu) tahun ;
   3) Membebankan biaya perkara kepada Negara.


                                       71
Pembahasan :


        Berdasarkan sistem pemeriksaan accusatoir yang dianut KUHAP,
tersangka atau terdakwa diakui sebagai subjek pemeriksaan dan diberikan
kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pembelaan diri atas tuduhan atau
dakwaan yang ditujukan atas dirinya. Penerapan sistem accusatoir terdapat
dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa mempunyai hak untuk membela
diri,   hak dinyatakan tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti
(presumption of innocence), hak mendapat bantuan hukum (Darwan Prinst,
1998 : 107-108). Terdakwa diberikan hak sepenuhnya untuk kepentingan dan
perlindungan bagi dirinya dari kesewenang-wenangan maupun tindakan
diskresi yang dilakukan para penegak hukum. Peran penasehat hukum sangat
dibutuhkan untuk memperjuangkan hak asasi manusia terdakwa, terutama
apabila terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa mengalami gangguan
kejiwaan pada saat melakukan tindak pidana.
        Pasal 217 KUHAP yang menegaskan hakim ketua sidang bertindak
memimpin jalannya pemeriksaan persidangan, dan memelihara tata tertib
persidangan. Prinsip ini sesuai dengan sistem pembuktian undang-undang
secara negatif. Mewajibkan hakim mencari kebenaran hakiki (ultimate truth)
di dalam membuktikan kesalahan terdakwa berdasar batas minimun
pembuktian menurut undang-undang dengan alat bukti yang sah (M.Yahya
Harahap, 2008 : 113).
        Berdasarkan Berita Acara Sidang, pemeriksaan diawali oleh Majelis
Hakim dengan menanyakan identitas terdakwa. Menanyakan identitas
terdakwa ini untuk memastikan bahwa tidak terjadi error in persona dalam
dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Pemeriksaan ini untuk
menyesuaikan dengan identitas terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan
dan berkas perkara, serta memberikan kepastian dan keyakinan bagi hakim,
bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa
Penuntut Umum.




                                   72
     Pada waktu pemeriksaan itulah kecurigaan hakim akan kondisi terdakwa
tidak normal dan menjadikan alasan digunakannya rekam medik terdakwa
Ruit Fitriana oleh penasehat hukumnya Rikawati, S.H., M.H. Rekam medik
ini untuk membuktikan keadaan perkembangan jiwa terdakwa yang
sebenarnya, sebab pada waktu tanya jawab antara Majelis Hakim dengan
terdakwa Ruit Fitriana, hakim pada kesempatan permulaan sidang pertama
menanyakan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur, jenis kelamin,
kebangsaan, agama, tempat tinggal dan pekerjaannya, namun pada faktanya di
persidangan terdakwa Ruit Fitriana sama sekali tidak bisa merespon dan
menjawab pertanyaan Hakim Ketua tersebut, dan terdakwa hanya tersenyum-
senyum sendiri dan mulutnya komat-kamit. Indikasi gangguan kejiwaan
terdakwa dalam persidangan jika dijelaskan menurut ilmu psikologi yaitu :
     1. Terdakwa tidak bisa merespon dan menjawab pertanyaan Hakim
         Ketua. Gejala gangguan kejiwaan tersebut juga sesuai dengan gejala
         dalam bentuk kekalutan mental salah satunya yaitu schizofrenia yang
         merupakan bentuk kegilaan dengan disintegrasi pribadi, tingkah laku
         emosional dan intelektual yang ambigious (majemuk) dan terganggu
         secara serius mengalami regresi atau dementia total. Salah satu
         simptom umum schizofrenia yaitu mengalami regresi atau degenerasi
         mental, sehingga menjadi acuh tak acuh dan apatis, tanpa minat pada
         dunia sekitarnya, tanpa kontak sosial. Sehingga terdakwa tidak
         menyadari    dirinya   sedang    dalam    persidangan    dan    tidak
         menghiraukan maupun memperhatikan keadaan disekitarnya.
     2. Terdakwa hanya tersenyum-senyum sendiri dan mulutnya komat-
         kamit. Gejala yang dialami terdakwa Ruit Fitriana tersebut sesuai
         dengan ciri khas dari gejala gangguan kejiwaan schizofrenia
         hebefrenic. Gejala ”schizofrenia yang hebefrenic (hebefrenic berarti
         mental/jiwanya menjadi tumpul) salah satunya adalah pikirannya
         selalu melantur, banyak tersenyum-senyum” (Kartini Kartono, 2005 :
         357-359). Menurut pendapat Bleuler yang dikemukakan tahun 1911
         yaitu ”describes typical schizophrenia as a disassociation disability


                                   73
         in which concurrent patterns of thinking and patterns of speech are
         inconsistent with each other” (Bleuler, dalam Naoki Ezaki, 2005 :
         64). Disimpulkan dari pengertian tersebut bahwa ciri khas umum
         penderita schizophrenia adalah adanya disassosiasi ketidakmampuan
         dalam cara berpikir dan cara berbicara yang tidak sesuai dengan
         orang normal pada umumnya. Menurut Elaine Wethington yaitu ”In
         schizophrenia, phenomena such as hallucinations, delusions, formal
         thought disorder…” (Mark F. Lenzenweger, Robert H. Dworkin, dan
         Elaine Wethington, 1989 : 62). Disimpulkan dari pengertian tersebut
         bahwa gejala dari penderita schizophrenia terdiri dari halusinasi,
         delusi, dan gangguan pikiran secara formal. Terdakwa Ruit Fitriana
         hanya tersenyum tanpa didasari suatu alasan psikologis yang jelas.


     Bukan alat bukti yang pertama kali membangun penilaian dan
pengamatan     hakim     untuk     menentukan    terdakwa     tidak     mampu
mempertanggungjawabkan perbuatannya, melainkan gejala-gejala abnormal
terdakwa Ruit Fitriana ketika persidangan dirinya berlangsung. Penasehat
hukum yang telah menegaskan bahwa terdakwa mengalami gangguan
kejiwaan kepada penyidik, akan tetapi tidak mendapatkan penyelesaian hingga
perkara disidangkan. Sehingga, rekam medik ini digunakan dalam persidangan
untuk membuktikan bahwa terdakwa saat melakukan tindak pidana dalam
kondisi kejiwaan yang abnormal dan diluar keinginannya.
     Terdakwa apabila dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan, ada dua
hal yang menjadi dasar hukum ini :
-   Setiap orang harus dianggap waras sampai ternyata terbukti tidak.
-   Untuk memastikan penggunaan dalih gangguan jiwa harus benar-benar
    terbukti bahwa pada saat melakukan tindakan kriminil, pelakunya sedang
    mengalami gangguan jiwa sehingga tidak menyadari tindakannya dan
    tidak mengerti dampak dari tindakan tersebut (P. Vijay Chadha, dalam
    Johan Hutauruk, 1995 : 196).




                                     74
     Mengenai penggunaan rekam medik sebagai alat bukti tidak diperlukan
syarat-syarat khusus. Rekam medik dapat digunakan sebagai alat bukti karena
telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medik Pasal 13 ayat (1) yang
menyatakan bahwa :
     ”Pemanfaatan rekam medis dapat dipakai sebagai :
      a. Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;
      b. Alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan
         kedokteran gigi dan penegakan etika kedokteran dan etika
         kedokteran gigi;
      c. Keperluan pendidikan dan penelitian;
      d. Data statistik kesehatan”.

     Rekam medik dapat digunakan sebagai alat perlindungan bagi terdakwa
karena telah diatur dalam Keputusan Dirjen Pelayanan Medik Nomor
78/Yanmed/RS.UM.Dik/YMU/I/1991         Tentang   Penyelenggaraan     Rekam
Medik di Rumah Sakit dalam bagian keempat mengenai pemilikan dan
pemanfaatan rekam medik huruf (f) yang menyatakan bahwa :
     “Rekam medik dapat dipakai sebagai :
       1. Sumber informasi medis dari pasien yang berobat ke rumah sakit
          yang berguna untuk keperluan pengobatan dan pemeliharaan
          kesehatan pasien.
       2. Alat komunikasi antara dokter dengan dokter lainnya, antara dokter
          dengan paramedis dalam usaha memberikan pelayanan,
          pengobatan, dan perawatan.
       3. Bukti tertulis (documentary evidence) tentang pelayanan yang telah
          diberikan oleh rumah sakit dan keperluan lain.
       4. Alat untuk analisa dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang
          diberikan oleh rumah sakit.
       5. Alat untuk melindungi kepentingan hukum bagi pasien, dokter
          tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit.
       6. Untuk penelitian dan pendidikan.
       7. Untuk perencanaan dan pemanfaatan sumber daya.
       8. Untuk keperluan lain yang ada kaitannya dengan rekam medis”.

     Tanggung jawab kriminil pada seorang penderita gangguan jiwa, ada
baiknya memperhatikan hal-hal dibawah ini :




                                  75
 -   Riwayat kehidupan pribadi penderita sebelumnya. Mungkin pernah
     diketahui adanya riwayat emosi yang rapuh, perilaku eksentrik (aneh),
     ketidakseimbangan berpikir atau pernah mengalami gangguan jiwa.
 -   Tidak adanya upaya merahasiakan sesuatu. Penderita gangguan jiwa
     tidak akan berusaha merahasiakan tindakan kriminil yang dilakukannya.
     Mereka bahkan melakukan tindakan kriminil di depan umum (P. Vijay
     Chadha, dalam Johan Hutauruk, 1995 : 195).


     Mengenai riwayat terdakwa Ruit Fitriana pernah mengalami gangguan
jiwa terdapat dalam catatan dokumen rekam mediknya. Terdakwa pada waktu
pemeriksaan oleh penyidik polisi juga tidak merahasiakan tindak pidana
pencurian yang dilakukannya, dia menjelaskan mengenai siapa saja pelaku
dan bagaimana cara melakukan tindak pidana dan menjual barang hasil tindak
pidana pencurian dan tidak memberikan keterangan palsu.
     Memanfaatkan rekam medik dengan menggunakannya sebagai alat bukti
dalam persidangan sesuai dengan Keputusan Dirjen Pelayanan Medik Nomor
78/Yanmed/RS.UM.Dik/YMU/I/1991          Tentang   Penyelenggaraan    Rekam
Medik di Rumah Sakit ketentuan angka tiga dan lima. Rekam medik sebagai
bukti tertulis yang valid dan sah untuk diajukan ke persidangan karena berisi
tentang pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
terhadap terdakwa Ruit Fitriana selama menjalani perawatan dan pengobatan.
Sedangkan, manfaat rekam medik sebagai alat untuk melindungi kepentingan
hukum bagi pasien.
     Pasien disini berkedudukan sebagai terdakwa, yang memerlukan
pembelaan atas sanksi pidana yang didakwakan         Jaksa Penuntut Umum
kepadanya. Kegunaan rekam medis adalah sebagai bukti dokumentasi riwayat
penyakit dan pengobatan dalam setiap masa rawatan ataupun kunjungan
penderita ke rumah sakit. Selain itu merupakan alat untuk melindungi dan
mengamankan diri penderita, rumah sakit ataupun staf medis dan paramedis
lainnya secara hukum (Gunawan, 1992 : 35).




                                   76
     Rekam medik merupakan bukti tertulis yang berperan ganda sebagai alat
perlindungan dan alat bukti. Mencari alat perlindungan bagi terdakwa
merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan penasehat hukum dalam
membuat alibi, eksepsi, maupun pledooi atau pembelaan. Hakim dan
penasehat hukum disini berperan penting. Penasehat hukum berusaha mencari
rekam medik terdakwa agar dapat membantu penilaian dan pengamatan
hakim. Sedangkan hakim berupaya membentuk keyakinannya sendiri agar
dapat memutus dan menyelesaikan perkara sesuai dengan prinsip due process
of law. Rekam medik di dalam KUHAP tidak diatur secara eksplisit.
Penggunaan rekam medik dalam persidangan merupakan penerapan asas lex
specialis derogat lege generali dimana undang-undang atau peraturan yang
khusus mengesampingkan peraturan yang berlaku umum.
      Penasehat hukum mengacu pada Pasal 29 ayat (1) huruf a KUHAP yang
menyatakan bahwa ”tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau
mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter”. Secara
implisit, rekam medik disinggung di dalam KUHAP. Sedangkan, surat
keterangan dokter merupakan bagian dari formulir dokumen rekam medik.
Menurut format dari surat keterangan dokter yang dibuat rumah sakit di pojok
kanan atas terdapat nomor dokumen rekam medik yang disingkat (RM).
Dalam surat keterangan dokter milik terdakwa Ruit Fitriana tercantum nomor
(RM.24) yang berarti dokumen rekam medik yang keduapuluhempat.
     Secara umum dapat disadari bahwa informasi yang terdapat dalam
rekam medik (RM) bersifat rahasia. Bagi pihak rumah sakit setiap rekam
medik mempunyai banyak nilai seperti yang dikemukakan sebelumnya.
Walaupun rekam medik tersebut menjadi inaktif namun suatu waktu mungkin
diperlukan. Standar internasional menyatakan rekam medik adalah milik
rumah sakit, sedang isinya memang milik pasien. Dalam situasi demikian
banyak kebijaksanaan yang ditempuh. Ada yang mengizinkan pasien
mengopy rekam medik secara lengkap. Tetapi ada pula, yang membuat
ringkasannya saja sesuai dengan kebutuhan pasien. Bila dokter telah membuat
resume akhir, maka catatan inilah yang perlu disampaikan oleh dokter untuk


                                  77
dokter yang akan melanjutkan pengobatan, atau untuk kepentingan lain oleh
pasien. Semua kebijaksanaan tadi haruslah terlebih dahulu atas persetujuan
dokter yang merawat pasien dan direktur rumah sakit. Salah sekali bila dokter
menyerahkan rekam medik yang asli kepada pasien (M. Jusuf Hanafiah dan
Amri Amir, 1999 : 63).
        Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
dalam Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa ”rekam medis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter
atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan”. Pengecualian
lain, dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa ”rahasia kedokteran dapat dibuka
hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur
penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri
atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan”.
        Tindakan yang dilakukan oleh Penasehat Hukum untuk melindungi hak
asasi     terdakwa,    mengingat     terdakwa     sendiri   tidak    mampu
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Salah satu upaya penasehat hukum
adalah menggunakan rekam medik dalam pembuktian bahwa terdakwa
mengalami gangguan kejiwaan. Rekam medik meskipun bersifat rahasia,
tetapi tidak mutlak sebab dapat dibuka untuk kepentingan terdakwa. Terdakwa
disini berkedudukan sebagai pasien yang segala perawatan dan pengobatannya
maupun tindakan pelayanan kesehatan lain tercatat dalam isi rekam medik
tersebut. Sehingga, dari rekam medik inilah dapat diketahui perkembangan
kejiwaan terdakwa yang sebenarnya.
        Mengacu pada sistem pemeriksaan accusatoir, penerapan asas dalam
hukum acara pidana yaitu presumption of innocence, dengan digunakannya
rekam medik sebagai upaya yang dilakukan penasehat hukum untuk
melindungi terdakwa. Terdakwa Ruit Fitriana tidak bersalah karena
melakukan tindak pidana pada saat mengalami gangguan jiwa. Penasehat
hukum berperan dalam pembuktian bahwa terdakwa benar-benar tidak mampu
bertanggungjawab secara pidana sehingga dapat dikenai alasan pemaaf yang


                                   78
diatur dalam Pasal 44 KUHP. Rekam medik adalah satu-satunya alat bukti
utama yang digunakan penasehat hukum untuk membuktikan perkembangan
kondisi kejiwaan terdakwa yang tidak sehat sehingga, tidak layak untuk
dijatuhi sanksi pidana. Rekam medik yang digunakan dalam persidangan juga
disertai surat-surat yang lain yang menyatakan terdakwa benar-benar tidak
mampu secara mental dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan tindak
pidana, walaupun unsur-unsur tindak pidana terbukti. Adanya surat-surat
selain rekam medik terdakwa ini untuk memenuhi asas unus testis nullus
testis. Jadi, dalam kasus ini walaupun semua alat bukti berjenis surat dan
dokumen yang merupakan alat bukti tertulis, tetapi berdasarkan hasil
wawancara bahwa dokter yang memeriksa dan merawat terdakwa juga
dihadirkan di persidangan.
     Rekam medik mengandung dua macam informasi yaitu :
1) Informasi yang mengandung nilai kerahasiaan, dan
2) Informasi yang tidak mengandung nilai kerahasiaan.
Informasi yang mengandung nilai kerahasiaan merupakan catatan mengenai
hasil pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, pengamatan dan seterusnya
mengenai penderita yang bersangkutan. Mengenai hal ini ada kewajiban
simpan rahasia kedokteran, sehingga tidak boleh disebarluaskan tanpa izin
penderita tersebut. Informasi yang tidak mengandung nilai kerahasiaan yaitu
mengenai identitas penderita serta informasi non medis lainnya. Berkas
catatan medik asli tetap harus disimpan di rumah sakit dan tidak boleh
diserahkan kepada pengacara atau siapapun (Gunawan, 1992 : 33-34).
     Penasehat hukum tidak mungkin memiliki rekam medik yang asli,
sehingga perlu dihadirkannya pihak dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
yaitu dokter spesialis kejiwaan yang memeriksa terdakwa Ruit Fitriana untuk
membawa     rekam    medik   terdakwa    Ruit   Fitriana   yang   asli   dan
mencocokkannya dengan rekam medik dalam bentuk copy di persidangan.
Terdakwa juga mengalami gangguan kejiwaan jadi tidak mungkin
memberikan persetujuan atau izin apabila rekam mediknya yang asli dibuka
dalam persidangan. Persetujuan yang diberikan oleh penderita gangguan jiwa


                                  79
dianggap tidak berlaku, karena dia tidak mengerti maksud dari persetujuan
yang diberikannya. Berdasarkan wawancara dengan Hakim Anggota II yaitu
J.J.H. Simanjuntak, S.H. bahwa dokter yang memeriksa terdakwa Ruit
Fitriana dihadirkan dalam persidangan untuk menunjukkan dan mencocokkan
keaslian dari dokumen rekam medik yang diajukan oleh penasehat hukum
terdakwa. Seluruh dokumen rekam medik ditunjukkan dalam bentuk copy, dan
dokter menegaskan bahwa terdakwa Ruit Fitriana adalah pasien yang
mengalami gangguan kejiwaan. Tetapi dalam berita acara sidang tidak
disebutkan mengenai kehadiran dokter yang merawat terdakwa Ruit Fitriana.
Jadi, dokter hanya berperan membawa rekam medik terdakwa Ruit Fitriana
yang asli untuk dicocokkan dengan bagian tertentu dari rekam medik yang
ditunjukkan kepada Majelis Hakim dalam bentuk copy. Sehingga rekam
medik tersebut benar-benar bukti yang valid dan keabsahannya tidak dapat
diragukan lagi.
     Digunakannya rekam medik dalam persidangan oleh penasehat hukum
terdakwa Ruit Fitriana ini untuk membuktikan bahwa terdakwa pada waktu
melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini mengalami
gangguan kejiwaan. Tetapi, rekam medik yang digunakan untuk membuktikan
tidak semuanya disertakan hanya beberapa bagian tertentu saja. Mengingat
terdakwa Ruit Fitriana pernah masuk dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa Daerah
Surakarta pada tahun 2003 berdasarkan surat keterangan dokter. Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008
Tentang Rekam Medik dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang
menyatakan bahwa :
     (1)   ”Rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan
           sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
           dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan.
     (2)   Setelah batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada
           ayat (1) dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali
           ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik.
     (3)   Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik sebagaimana
           dimaksud pada ayat (2) harus disimpan untuk jangka waktu 10
           (sepuluh) tahun terhitung dari tanggal dibuatnya ringkasan
           tersebut”.


                                  80
     Menurut Surat Edaran Nomor. HK. 00.06.1.5.01160 Tanggal 21 Maret
1995 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Formulir Rekam Medis Dasar dan
Pemusnahan Arsip Rekam Medis di Rumah Sakit diatur mengenai tata cara
pemusnahan arsip rekam medis. Untuk penyakit jiwa dibagi menjadi dua
macam yaitu :
1. Aktif untuk rawat jalan sepuluh tahun dan rawat inap lima tahun.
2. Inaktif untuk rawat jalan lima tahun dan rawat inap lima tahun.


     Keterbatasan biaya dan ekonomi yang tidak mencukupi, menyebabkan
terdakwa Ruit Fitriana mengalami gangguan kejiwaan pada waktu keluar dari
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, karena pengobatan dihentikan secara
paksa atas permintaan keluarga. Dalam resume yang berupa surat keterangan
dokter dengan nomor dokumen rekam medik (RM. 24) menyatakan terdakwa
Ruit Fitriana pulang paksa. Selanjutnya tidak melakukan pengobatan lagi,
sehingga menyebabkan rekam medik terdakwa Ruit Fitriana menjadi inaktif.
     Tidak adanya pengobatan lanjutan mengakibatkan rekam medik
terdakwa dimusnahkan sebab dirawat pada tahun 2003 dan terdakwa
melakukan tindak pidana pada tahun 2008. Dan yang tersisa hanya ringkasan
pulang yang terdapat dalam surat keterangan dokter. Sehingga, hanya bagian-
bagian tertentu saja yang dapat ditunjukkan dan digunakan penasehat hukum
untuk membuktikan terdakwa mengalami gangguan kejiwaan. Ketika akan
diajukan ke persidangan bagian dari rekam medik yang digunakan adalah
berupa kartu pasien, surat keterangan dokter yang berupa ringkasan riwayat
masuk keluar atau ringkasan pulang, dan sejumlah kuitansi. Sebab dalam
ketentuan tersebut rekam medik yang inaktif dalam rawat inap setelah jangka
waktu lima tahun musnah dan hanya bagian tertentu yang digunakan dalam
pembuktian, tidak seluruh isi dari rekam medik.
     Adanya asumsi bahwa rekam medik terdakwa dimusnahkan sehingga
tidak dapat dihadirkan seluruhnya ke dalam persidangan. Mungkin hanya
dengan melihat dari kuitansi dapat diketahui apa saja yang telah dilakukan
oleh tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat / nurse terhadap terdakwa


                                   81
selama mengalami gangguan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
Sehingga dalam persidangan tidak semua bagian dan isi dari rekam medik
milik terdakwa Ruit Fitriana digunakan, hanya bagian tertentu saja yang dapat
diajukan oleh penasehat hukum Rikawati, S.H, M.H. ke persidangan. Sebab
untuk membuktikan terdakwa Ruit Fitriana mengalami gangguan kejiwaan
tidak perlu membuka seluruh isi rekam medik, karena dapat menyalahi aturan
rekam medik yang bersifat rahasia dan sumpah jabatan dokter. Jadi bentuk
ringkasan pulang/resume saja yang dapat ditunjukkan kepada Majelis Hakim
seperti yang terdapat pada persidangan yaitu :
1. Surat Keterangan tanggal 4 Februari 2003 yang ditandatangani oleh Dr.
   Sigit, Sp.Kj Dokter RS Jiwa Daerah Surakarta yang menerangkan bahwa
   Ruit Fitriana yang dirawat sejak tanggal 15 Januari 2003 dikeluarkan dari
   RS Jiwa Daerah Surakarta dengan keadaan kesehatan jiwa ”belum
   sembuh” dan dengan status keluar ”pulang paksa”.
   Menurut ringkasan pulang /resume dalam surat keterangan dokter tersebut,
   menunjukkan bahwa terdakwa Ruit Fitriana mengalami gangguan
   kejiwaan sejak masih berusia 13 (tigabelas) tahun, dan dinyatakan belum
   sembuh. Jadi setelah keluar dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
   terdakwa Ruit Fitriana masih mengalami gangguan kejiwaan. Pada saat dia
   melakukan tindak pidana pencurian dengan ayahnya Ramelan berarti
   masih menderita gangguan kejiwaan dan perbuatan terdakwa Ruit Fitriana
   menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
2. Surat Keterangan Dokter Pemeriksa terhadap :
   Nama           : Ruit Fitriana
   Umur           : 18 Tahun
   Jenis Kelamin : Pria
   Alamat         : Dk.Bugan Rt.09 Desa Slogo Kec.Tanon, Kab. Sragen.
   Yang menerangkan :
   -   Bahwa yang bersangkutan mengalami keadaan perkembangan jiwa
       yang tidak lengkap sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan
       secara menyeluruh ;


                                    82
   -    Observasi Psikotika yang memerlukan kroscek team ahli bagian
        Psikiatri secara komprehensif di Rumah Sakit Umum bagian Psikiatri ;
        Yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa Dr. Abdurrahman, Ama,
        Mkes, Sp.KJ Tanggal 3 Desember 2008.
   Dapat diketahui adanya diagnosis dan hasil pemeriksaan serta keterangan
   medis psikiatri agar dilanjutkan perawatan oleh dokter lain di Rumah Sakit
   Jiwa Daerah Surakarta. Surat keterangan dokter itu dibuat oleh dokter
   Rumah Tahanan Surakarta setelah memeriksa kondisi kejiwaan terdakwa
   Ruit Fitriana.


       Dalam bab I – KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) tentang
kewajiban umum seorang dokter dicantumkan : seorang dokter hanya
memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.
Tidak jarang dijumpai dalam praktek sehari-hari Bahwa pasien dan
keluarganya berusaha mendapat keterangan yang menguntungkannya,
meskipun tidak didasarkan kebenaran seluruhnya atau sebagiannya. Surat-
surat keterangan dokter yang sering dimintakan antara lain adalah kuitansi (M.
Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999 : 80). Penasehat hukum memintakan
rincian biaya atau kuitansi dari perawatan dan pengobatan terdakwa Ruit
Fitriana selama di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yaitu :
1. Rincian Biaya Rawat Jalan/Rawat Inap atas nama Ruit Fitriana No. 37628
   tanggal 31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Edi Purwanto, SE.
   Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Dapat
   diketahui adanya tindakan psikiatri rawat jalan yang dilakukan terdakwa
   Ruit Fitriana waktu dalam masa penahanan.
2. Kuitansi penerimaan uang No.002838 tanggal 31 Desember 2008 yang
   ditandatangani oleh Edi Purwanto, SE. Kasir penerimaan Rumah Sakit
   Jiwa Daerah Surakarta. Setelah adanya surat keterangan dokter dari
   Rumah Tahanan dapat diketahui adanya tindakan tertentu dari Rumah
   Sakit Jiwa Daerah Surakarta terhadap terdakwa Ruit Fitriana.




                                   83
3. Rincian Biaya Rawat Jalan/Rawat Inap atas nama Ruit Fitriana tanggal 31
   Desember 2008 dan Kuitansi penerimaan uang No.001137 tanggal 31
   Desember 2008 yang ditandatangani oleh Edi Purwanto, SE. Kasir
   Penerimaan RS Jiwa Daerah Surakarta. Dapat diketahui adanya
   pemeriksaan laboratorium klinik terhadap terdakwa Ruit Fitriana.
4. Kuitansi Penerimaan Uang No.001132 tanggal 31 Desember 2008 yang
   ditandatangani oleh Dr.Edi Purwanto, SE. Kasir Penerimaan RS Jiwa
   Daerah Surakarta.


     Menurut Surat Edaran Nomor. HK. 00.06.1.5.01160 Tanggal 21 Maret
1995 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Formulir Rekam Medis Dasar dan
Pemusnahan Arsip Rekam Medis di Rumah Sakit diatur mengenai pengadaan
formulir rekam medis dasar yaitu :
1. Rawat jalan
   a. Lembaran umum berisi : kartu pasien, identitas pasien, ringkasan
      riwayat pasien rawat jalan, catatan poliklinik, konsultasi, hasil
      pemeriksaan penunjang, informed consent (stempel), lembaran
      spesifik.
   b. Lembaran khusus berisi : evaluasi sosial, evaluasi psikolog, data dasar
      medis, data dasar nurse/keperawatan, catatan lanjutan medis, salinan
      resep, catatan lanjutan nurse, KIUP, buku register.
2. Rawat Inap
   a. Ringkasan riwayat masuk keluar.
   b. Surat permintaah rawat.
   c. Anamnesis
   d. Catatan lanjutan nurse / keperawatan.
   e. Formulir perjalanan penyakit / instruksi / tindakan / terapi.
   f. Daftar pengobatan / form catatan pemberian obat.

     Salah satu dari formulir rekam medis dasar rawat jalan yang diajukan
oleh penasehat hukum terdakwa Ruit Fitriana yaitu :
1. Kartu Pasien No.035084 atas nama Ruit Fitriana, alamat Bugan Rt.09
   Slogo Tanon Sragen, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah
   Surakarta. Terdapat nomor dokumen rekam medik yaitu (RM.010) artinya
   dokumen rekam medik yang kesepuluh.




                                     84
2. Kartu Pasien No.037628 atas nama Ruit Fitriana, alamat Bugan Rt.09
   Slogo Tanon Sragen, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah
   Surakarta. Terdapat nomor dokumen rekam medik yaitu (RM.010) artinya
   dokumen rekam medik yang kesepuluh.


     Penggunaan rekam medik terdakwa mencerminkan ciri-ciri hukum yaitu
keadilan. Ditunjukkannya rekam medik dalam persidangan dapat membantu
memberikan jaminan perlindungan bagi hak terdakwa yang secara psikologis
tidak mampu bertanggungjawab secara pidana karena mengalami gangguan
kejiwaan. Walaupun dalam hukum acara pidana ataupun peraturan perundang-
undangan tidak ada yang melarang penggunaan rekam medik dalam
pembuktian, tetapi rekam medik tidak juga dapat dijadikan alat bukti utama.
     Mengenai penggunaan rekam medik selama proses persidangan
berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Anggota II yaitu J.J.H.
Simanjuntak, S.H. dan penelitian terhadap berkas perkara, Jaksa Penuntut
Umum tidak melakukan suatu upaya apapun atau keberatan atas tindakan dari
penasehat hukum terdakwa, sebab Majelis Hakim justru memberi kesempatan
pada penasehat hukum untuk membela terdakwa Ruit Fitriana dengan
menunjukkan bagian dari dokumen rekam medik untuk membuktikan
terdakwa Ruit Fitriana secara sah dan meyakinkan mengalami gangguan
kejiwaan baik pada saat melakukan tindak pidana maupun pemeriksaan sidang
di pengadilan. Kemudian hakim menyatakan terdakwa Ruit Fitriana dapat
lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging) dalam perkara
pencurian dengan Nomor : 28/Pid.B/2009/PN.Ska dan menyatakan dakwaan
Jaksa Penuntut Umum Rikawati, S.H. tidak dapat diterima. Tidak ada
keberatan dari Jaksaan Penuntut Umum atas dakwaannya yang tidak diterima.
Tidak terdapat adanya hambatan atau kendala dalam penggunaan rekam
medik sebagai alat bukti dalam persidangan. Rekam medik menjadi alat bukti
untuk membuktikan adanya alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan pidana.




                                   85
B. Kekuatan Rekam Medik Sebagai Alat Bukti Dalam Penetapan Dakwaan
  Tidak Dapat Diterima Pada Waktu Persidangan Kasus Pencurian Yang
  Dilakukan Pelaku Dengan Gangguan Kejiwaan di Pengadilan Negeri
  Surakarta.


       Rekam medik terdakwa Ruit Fitriana dalam kasus pencurian dengan
  pemberatan, memang tidak diberikan seluruhnya dari pihak rumah sakit
  mengingat rekam medik juga mengandung unsur kerahasiaan dan memiliki
  jangka waktu penyimpanan. Yang dapat ditunjukkan di depan Majelis Hakim
  oleh penasihat hukum Rikawati, S.H.,M.H. hanya berupa bagian dari rekam
  medik terdakwa yaitu sejumlah dokumen dan surat.
       Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan hakim
  Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Bapak J.J.H. Simanjuntak, S.H. diperoleh
  adanya beberapa keterangan dari Hakim yang menyatakan bahwa dokter
  pernah memeriksa terdakwa pada waktu terdakwa masuk ke rumah sakit jiwa
  dan dihadirkan dalam persidangan, tetapi dalam berita acara persidangan tidak
  ada keterangan yang menunjukkan kehadiran dokter sebagai saksi ahli di
  persidangan. Mengacu pada data yang diperoleh dari penelitian diatas,
  tentunya keabsahan rekam medik sebagai alat bukti yang tidak diatur di dalam
  KUHAP diperlukan adanya alat bukti lain yaitu keterangan ahli yang dapat
  menguatkan kedudukan rekam medik sebagai alat bukti dalam pembuktian.
  Hal ini dilakukan mengingat, Pasal 183 KUHAP menggunakan sistem
  pembuktian negatif, yang memerlukan dua alat bukti yang sah dan disertai
  adanya keyakinan hakim.
       Berdasarkan Pasal 186 KUHAP mengenai keterangan ahli, apabila
  dikaitkan dengan adanya hubungan antara dokter dan pasien, rekam medik
  (RM) dapat dibuat dalam bentuk secara tertulis maupun tidak tertulis.
  Sehingga dapat dijelaskan kedudukan rekam medik sebagai alat bukti dan
  kekuatan pembuktiannya di dalam persidangan. Dokter dalam kaitannya
  dengan pembuktian adalah sebagai orang yang memeriksa pasien atau
  terdakwa, sekaligus apabila keterangannya diperlukan dalam persidangan


                                     86
dapat dijadikan sebagai saksi ahli yang keterangannya sangat diperlukan untuk
membangun keyakinan hakim dalam menyelesaikan dan memutus perkara.
     Menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP keterangan ahli ini dapat juga
sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum
yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat
sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak
diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka
pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan
dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah
ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim (M. Karjadi dan R.
Soesilo, 1997 : 165). Rekam medik digunakan dalam pembuktian di
persidangan merupakan keterangan ahli yang berbentuk laporan. Laporan
tersebut bersifat tertulis dengan disertai nama dokter yang memeriksa, tanda
tangan, dan stempel. Rekam medik dianggap sebagai alat bukti yang sah
menurut hukum meskipun KUHAP tidak mengaturnya.
     Sesuai dengan pasal 179 KUHAP yang menyatakan bahwa :
     (1) “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran
         kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan
         keterangan demi keadilan.
     (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi
         mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa
         mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan
         keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut
         pengetahuan dalam bidang keahliannya”.

     Kedudukan rekam medik dalam pembuktian perkara pidana di
persidangan secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan sebagai
alat bukti di persidangan diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang
Rekam Medik. Rekam medik jika dilihat dari aspek pembuktian yang
berkaitan dengan jenis alat bukti, memiliki berbagai macam fungsi jika
digunakan sebagai alat bukti. Apabila rekam medik (RM) yang mempunyai
multifungsi tersebut dikaitkan dengan Pasal 184 KUHAP mengenai jenis alat
bukti yang sah, maka rekam medik (RM) selain berfungsi sebagai alat bukti


                                   87
surat juga berfungsi sebagai alat bukti keterangan ahli yang dituangkan dan
merupakan isi rekam medik (RM). Keterangan ahli yang berwujud tertulis
dapat berupa rekam medik (RM). Dari segi formal merupakan himpunan
catatan mengenai hal-hal yang berkait dengan riwayat perjalanan penyakit dan
pengobatan/perawatan pasien. Sedangkan, dari segi material, isi rekam medik
(RM) meliputi identitas pasien, catatan tentang penyakit, hasil pemeriksaan
laboratorik, foto rontgen, dan pemeriksaan USG (Ultra Sono Grafi) (Hermien
Hadiati Koeswadji, 1998 : 154-155). Isi keterangan dari rekam medik jika
diberikan secara langsung di persidangan oleh dokter atau ahli yang membuat
rekam medik tersebut maka, rekam medik disebut sebagai alat bukti
keterangan ahli dan sebagai alat bukti surat jika diberikan di luar persidangan
dalam bentuk tertulis.
     Meskipun rahasia jabatan itu bukan suatu rahasia mutlak (absolute
geheim), pada umumnya para dokter, bidan, perawat dan sebagainya harus
belajar menyimpan segala sesuatu yang didengar, dilihat, pendeknya yang
diperolehnya dalam melakukan jabatan. Namun demikian terdapat beberapa
keadaan dimana pemegang rahasia kedokteran dapat membuka rahasia
kedokteran tanpa terkena sanksi hukum. Misalnya dokter di Indonesia
diwajibkan melepaskan rahasia jabatan kedokteran antara lain dalam hal
pemberitahuan tentang kelahiran, kematian, penyakit menular dan tentang
orang sakit jiwa (Gunawan, 1992 : 38-39). Rekam medik terdakwa Ruit
Fitriana dalam berkas perkara Nomor : 28/Pid.B/2009/PN.Ska yang
dipaparkan dalam persidangan kasus pencurian dengan pemberatan adalah
rekam medik tentang orang sakit jiwa maka, dokter yang merawat dan
memeriksa terdakwa Ruit Fitriana diwajibkan melepas rahasia jabatan
kedokteran berdasarkan kepentingan pengadilan.
     Rekam medik juga berfungsi sebagai alat bukti keterangan ahli, sebab
tidak hanya berlandaskan pada laporan yang ditulis oleh dokter dalam isi
rekam medik, melainkan juga dokter sendiri sebagai subjek yang dapat
membuat dan menjelaskan mengenai rekam medik yang dibuatnya. Sehingga,
tidak hanya berfokus pada bentuk rekam medik seperti dokumen, formulir,


                                    88
catatan, atau bentuk laporan tertulis lainnya. Pembuatan rekam medik
tentunya juga memerlukan campur tangan dokter tidak hanya perekam medis
semata, karena isi dari rekam medik tidak sembarang orang dapat
mengetahuinya. Selain itu, isi dari rekam medik tidak dapat dimengerti oleh
kalangan awam maupun para aparat penegak hukum dan harus orang yang
benar-benar memiliki keahlian di bidang kesehatan dan kedokteran yang dapat
membaca serta mengerti isi dari rekam medik. Seluruh keahlian dan
kemampuan dokter benar-benar dieksplorasi untuk membangun kekuatan
pembuktian suatu alat bukti di persidangan, sehingga secara tidak langsung
memberi kontribusi bagi pembentukan penilaian, pengamatan, dan keyakinan
hakim bahwa terdakwa benar-benar tidak dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya secara pidana dengan didasari rekam medik sebagai wujud alat
bukti keterangan ahli.
     Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak
mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan
keyakinannya (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 61). Dokter bertanggung
jawab atas perawatan terdakwa dapat memberikan fotokopi rekam medik
(RM) dan kesimpulan yang merupakan pendapat dari dokter tersebut. Rekam
medik apabila digunakan sebagai alat bukti tidak bersifat mengikat hakim, dan
masih tergantung pada penilaian         hakim.   Seandainya   hakim   belum
memperoleh keyakinan yang kuat, hakim dapat bebas untuk menilai dan tidak
terikat pada ketentuan atau keharusan untuk menerima kebenaran keterangan
ahli yang diberikan oleh dokter yang membuat rekam medik terdakwa di
persidangan.
     Keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan juga harus sesuai
dengan apa yang tercantum dalam rekam medik, walaupun keterangan yang
dikemukakan tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim. Terdakwa benar-
benar mengalami gangguan kejiwaan dan dinyatakan belum sembuh di dalam
bagian dokumen rekam mediknya, jadi keterangan ahli sangat membantu
hakim mengetahui mengenai riwayat penyakit terdakwa sejak masih anak-
anak. Rekam medik juga berfungsi menggantikan kedudukan dokter sebagai


                                   89
alat bukti keterangan ahli di dalam persidangan, sebab keterangan yang
diuraikan dokter dalam persidangan terdapat di dalam rekam medik.
Kemungkinan besar dokter hanya akan membaca atau menjelaskan isi rekam
medik di persidangan.
     Rekam medik sebagai pengganti alat bukti keterangan ahli didasari
keterangan yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan penulis dengan
hakim Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Bapak J.J.H. Simanjuntak, S.H.
selaku hakim Anggota II (dua). Dokter dihadirkan di dalam persidangan,
karena telah dianggap secara sah berdasarkan rekam medik dan keahliannya
memberikan keterangan untuk memudahkan jalannya persidangan. Meskipun
rekam medik terdakwa ditunjukkan, tetapi dokter tetap hadir di dalam
persidangan walaupun tidak memberikan keterangan di depan majelis hakim.
Apabila memberikan keterangan di depan majelis hakim maka, akan dicatat
dalam Berita Acara Sidang. Sedangkan dalam Berita Acara Sidang terdakwa
Ruit Fitriana tidak menyatakan dokter hadir dalam sidang. Kekuatan
pembuktian rekam medik sebagai alat bukti keterangan ahli juga bersifat sah
dan membantu penilaian bagi hakim.
     Rekam medik selain berfungsi sebagai alat bukti keterangan ahli juga
berfungsi sebagai alat bukti surat. Mengenai alat bukti surat diatur dalam Pasal
187 KUHAP. Syarat mutlak untuk menentukan dapat tidaknya surat
dikategorikan sebagai alat bukti ialah surat tersebut harus dibuat diatas
sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Maksud ketentuan Pasal 187
KUHAP ialah agar para pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat
surat itu tidak perlu menghadap sendiri di persidangan, karena surat-surat
yang mereka tandatangani atas/berdasarkan sumpah jabatan itu cukup
dibacakan di persidangan. Dengan membaca surat-surat tersebut telah dinilai
mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan bila mereka datang
sendiri dan menyatakan secara lisan di muka sidang (Hermien Hadiati
Koeswadji, 1998 : 161).
     Rekam medik sebagai alat bukti surat juga memiliki kekuatan
pembuktian. Berdasarkan prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP, alat


                                    90
bukti surat dalam segi formal adalah alat bukti yang sempurna. Hal ini
dikarenakan surat dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ditinjau
dari segi material merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan tidak
mengikat, karena pembuktian dengan alat bukti surat dilakukan secara tidak
langsung. Rekam medik secara tidak langsung ditunjukkan dalam persidangan
karena saksi atau dokter yang seharusnya menghadiri sidang dan memberikan
keterangan di muka sidang berhalangan untuk hadir. Sedangkan, pembuktian
langsung dengan alat bukti surat bila dokter menghadiri dan memberikan
keterangannya secara langsung di dalam persidangan.
     Mengacu pada rekam medik yang dibuat dokter pada waktu disumpah
pada waktu menerima atau memasuki jabatan, rekam medik telah memenuhi
syarat sebagai alat bukti surat. Akan tetapi, rekam medik tidak bersifat
mengikat bagi hakim, khususnya dalam hal pembuktian terdakwa benar-benar
mengalami     gangguan    kejiwaan      yang   menyebabkan   tidak   dapat
mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya. Penasehat
hukum meminta kepada hakim untuk mengajukan rekam medik khususnya
dalam membuktikan kondisi kejiwaan terdakwa yang tidak normal, didasari
hal tersebut rekam medik merupakan alat bukti surat.
     Pada waktu penasehat hukum menunjukkan dokumen rekam medik
terdakwa tidak ada keberatan dari penuntut umum, walaupun surat dakwaan
belum dibacakan oleh penuntut umum. Pertimbangan majelis hakim juga
didasari dengan adanya rekam medik sebagai alat bukti dan pada penetapan
majelis hakim menetapkan agar terdakwa dimasukkan dalam rumah sakit jiwa.
Penggunaan rekam medik di dalam persidangan telah memenuhi syarat-syarat
sebagai alat bukti maka, memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan
meyakinkan di dalam persidangan. Hakim benar-benar yakin jika terdakwa
benar-benar mengalami gangguan kejiwaan dimana diperoleh fakta hukum
bahwa terdakwa mengalami, menderita sakit berubah akal (zickelyke storing
der verstan delyke) atau sakit jiwa berdasarkan rekam medik terdakwa.
Kekuatan pembuktian rekam medik sebagai alat bukti surat bersifat sah dan
membantu penilaian bagi hakim.


                                   91
                               BAB IV
                    SIMPULAN DAN SARAN


A. SIMPULAN
  1. Penggunaan Rekam Medik Dalam Penetapan Dakwaan Tidak Dapat
    Diterima Pada Waktu Persidangan Kasus Pencurian Yang Dilakukan
    Pelaku Dengan Gangguan Kejiwaan di Pengadilan Negeri Surakarta.
         Penggunaan rekam medik (RM) sebagai alat bukti dalam pembuktian
    yang dilakukan oleh penasehat hukum terdakwa Ruit Fitriana dalam
    persidangan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan Nomor :
    28/Pid.B/2009/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai dengan
    prosedur yang diatur di dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 29 Tahun
    2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan
    Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam
    Medik. Rekam medik terdakwa Ruit Fitriana ditunjukkan oleh penasehat
    hukumnya Rikawati, S.H.,M.H. di hadapan majelis hakim untuk
    membuktikan adanya gangguan kejiwaan terdakwa yang merupakan
    alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan pidana.
         Adanya indikasi bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan
    diawali dari pemeriksaan persidangan oleh majelis hakim dengan
    menanyakan identitas terdakwa. Pada waktu terjadi tanya jawab antara
    majelis hakim dengan terdakwa Ruit Fitriana, faktanya terdakwa Ruit
    Fitriana sama sekali tidak bisa merespon dan menjawab pertanyaan hakim
    ketua tersebut, dan terdakwa hanya tersenyum-senyum sendiri dan
    mulutnya komat-kamit. Didasari gejala tersebut, penasehat hukum
    menunjukkan rekam medik sebagai bukti riwayat penyakit yang pernah
    diderita oleh terdakwa sebelum melakukan tindak pidana dan dinyatakan
    belum sembuh oleh dokter yang memeriksanya. Hakim yakin berdasarkan
    isi dari rekam medik dan melihat sendiri fakta di persidangan kondisi
    kejiwaan terdakwa yang tidak normal serta pada saat melakukan tindak
    pidana terdakwa masih mengalami gangguan kejiwaan.


                                   92
        Rekam medik yang diajukan penasehat hukum tidak seluruhnya dan
   bukan merupakan rekam medik yang asli tetapi, dalam bentuk copy.
   Bagian dari rekam medik yang diajukan adalah kartu pasien, surat
   keterangan dokter, dan kuitansi atau rincian biaya. Mengingat rekam
   medik dapat dimusnahkan dan hanya bagian tertentu saja yang disimpan
   rumah sakit menyebabkan hanya beberapa bagian saja yang dapat
   ditunjukkan kepada majelis hakim di persidangan. Terdakwa dapat
   dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging)
   dan dalam penetapan hakim dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa.


2. Kekuatan Rekam Medik Sebagai Alat Bukti Dalam Penetapan Dakwaan
   Tidak Dapat Diterima Pada Waktu Persidangan Kasus Pencurian Yang
   Dilakukan Pelaku Dengan Gangguan Kejiwaan di Pengadilan Negeri
   Surakarta.
        Rekam medik dalam persidangan perkara pidana memiliki berbagai
   macam fungsi jika digunakan sebagai alat bukti. Fungsi rekam medik
   adalah sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Keterangan
   ahli yang berwujud tertulis dapat berupa rekam medik. Keterangan ahli
   dalam kasus ini terkait dengan profesi dokter. Dokter adalah sebagai orang
   yang memeriksa pasien atau terdakwa dan orang yang akan memberikan
   keterangannya apabila diperlukan dalam persidangan. Keterangan ahli
   mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang bebas dan tidak mengikat.
   Rekam medik sebagai pengganti alat bukti keterangan ahli. Dokter
   dihadirkan di persidangan, karena telah dianggap secara sah berdasarkan
   rekam medik dan memberikan keterangan berdasarkan keahliannya.
        Rekam medik sebagai alat bukti surat dalam segi formal mempunyai
   kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna sebagai alat bukti, sebab dibuat
   berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam segi material memiliki
   kekuatan sebagai alat bukti yang tidak mengikat sebagai alat bukti, sebab
   pembuktian dengan rekam medik dapat dilakukan secara tidak langsung
   bila dokter tidak hadir di persidangan dan secara langsung bila dokter


                                   93
     hadir di persidangan. Rekam medik sah sebagai alat bukti surat karena
     dibuat berdasarkan sumpah jabatan dokter.


B. SARAN
  1. Menyamakan dan menguatkan kedudukan rekam medik sebagai alat bukti
     dan kekuatan pembuktiannya sama dengan visum et repertum yang telah
     diatur sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
     (KUHAP).
  2. Mengubah stagnasi rekam medik yang hanya dapat dijadikan alat bukti
     dalam kasus malpraktik dimana rekam medik sebagai alat untuk
     melindungi dokter menjadi rekam medik yang berfungsi untuk melindungi
     pasien dari upaya paksa para aparat penegak hukum.
  3. Mengingat urgensi rekam medik dalam pembuktian di persidangan, jangka
     waktu   penyimpanan     rekam    medik      sebelum   pemusnahan   dapat
     diperpanjang agar dapat dipergunakan secara lengkap dalam persidangan
     apabila digunakan sebagai alat bukti, sehingga rekam medik ini menjadi
     alat bukti yang sah sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
     (KUHAP) .




                                     94
                           DAFTAR PUSTAKA


Abdul     Ghofur. Definisi, Gejala dan Cara Mendiagnosis Psikopat.
        http://abdulpordjo.co.cc/sosial/definisi-gejala-dan-cara-mendiagnosis-
        psikopat/>[9 Oktober 2009 pukul 14.00 WIB].

Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1). Jakarta : PT. Raja
      Grafindo Persada.

Agus Salim. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta : Tiara
      Wacana.

Andi Hamzah. 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : PT. Sinar Grafika.

___________. 2008. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta : PT. Sinar Grafika.

Arief Mansjoer, Suprohaita, Wahyu Ika Wardhani, Wiwiek Setiowulan, Kuspuji
       Triyanti, dan Rakhmi Savitri. 2007. Kapita Selekta Kedokteran (Edisi
       Ketiga Jilid 1). Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Terbit
       Media Aesculapius.

Bambang Shofari. 2002. Modul Pembelajaran Pengelolaan Rekam Medis dan
     Dokumentasi Rekam Medis (Buku I). Semarang : Perhimpunan Profesional
     Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PORMIKI) Jawa Tengah.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 1994. Bantuan Hukum dan Hak Asasi
     Manusia. Bandung : Mandar Maju.

Darwan Prinst. 1998. Hukum Acara Pidana Dalam Praktek. Jakarta : Djambatan.

Departemen Forensik Rumah Sakit POLSUS Sukanto. Rekam Medis.
       http://forensik.ilmukedokteran.net/hukum-kesehatan/205-rekam-
       medis>[10 Oktober 2009 pukul 11.00 WIB].

Gunawan. 1992. Memahami Etika Kedokteran. Kanisius : Yogyakarta.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.
       Bandung : PT. Mandar Maju.




                                       95
Hermien Hadiati Koeswadji. 1998. Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan
      Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak). Bandung : PT.
      Citra Aditya Bakti.

Isharyanto. 2006. ”Problematika Normatif Partisipasi Masyarakat dalam
       Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Salah Satu Perwujudan Hak Asasi
       Manusia”. Yustisia Jurnal Hukum Bisnis. Edisi Nomor : 71 Tahun XVIII.
       Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Kartini Kartono. 1987. Kamus Psikologi. Bandung : Pionir Jaya.

_____________. 2005. Patologi Sosial Jilid I. Jakarta : PT. Raja Grafindo
      Persada.

Keperawatan            Indonesia.            Gangguan            Kejiwaan.
      http://winnok.wordpress.com/2009/04/18/gangguan-kejiwaan/>[9 Oktober
      2009 pukul 13.00 WIB].

Leden Marpaung. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta : Sinar
      Grafika.

M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 1999. Etika Kedokteran dan Hukum
      Kesehatan Edisi Ketiga. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran ECG.

M. Karjadi dan R. Soesilo. 1997. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
      dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Bogor : Politeia.

M. Yahya Harahap. 2003. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP
      Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan
      Kembali. Jakarta : Sinar Grafika.

______________. 2008. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP
      Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan
      Kembal (Edisi Kedua). Jakarta : Sinar Grafika.

Mark F. Lenzenweger, Elaine Wethington, and Robert H. Dworkin. 1989.
     “Models of Positive and Negative Symptoms in Schizophrenia : An
     Empirical Evaluation of Latent Structures”. Journal of Abnormal
     Psychology. Vol. 98, No. 1, 62-70. United States of America : American
     Psychological Association, Inc.



                                      96
Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif.
      Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Moch. Faisal Salam. 2001. Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek.
      Bandung : Mandar Maju.

Moeljatno. 1999. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta : Bumi Aksara.

Naoki Ezaki. 2005. “The Application of Psycho-Rehabilitation Program
      (DOHSA-HOU) On The Patients With Schizophrenia”. Saudi Journal of
      Disability and Rehabilitation. Volume 11 Number 1, 2, January-June
      2005. Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia : Islamic World Council of
      Disability and Rehabilitaion also The Journal Centers for Rehabilitation
      Propagation & Observation.

P. A. F. Lamintang. 1997. Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung :
       PT. Citra Aditya Bakti.

P. Vijay Chadha (Alih Bahasa Johan Hutauruk). 1995. Catatan Kuliah Ilmu
       Forensik dan Toksikologi (Terjemahan Handbook of Forensic Medicine
       and Toxicology (Medical Jurisprudence For Medical Students &
       Practitioners)). Jakarta : Widya Medika.

Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada
       Media Group.

Peter P. Ng and Philipp U. Po. 2005. Medical Laws and Jurisprudence (Legal
       Aspects of Medical Practice). 1329 Prudencio, St. Sampaloc, Manila,
       Philippines : Philippine College of Medical Researchers Foundation Inc.

R. Subekti. 2007. Hukum Pembuktian. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Reza     Gunawan.      Jenis    Gangguan      Kejiwaan     Pada    Manusia.
       http://www.kabarsehat.com/2009/06/jenis-gangguan-kejiwaan-pada-
       manusia/>[9 Oktober 2009 pukul 14.00 WIB].

Rusdi Maslim. 2002. Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa (Rujukan Ringkas
      dari PPDGJ-III). Jakarta : Tim Penyusun PPDGJ III Direktorat Jenderal
      Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia.




                                      97
Soejono dan H. Abdurrahmah. 2005. Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan
      Penerapan. Jakarta : Rineka Cipta.

Soenarto Soerodibroto. 2006. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan
       Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta : PT. RajaGrafindo
       Persada.

Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas
       Indonesia Press.

Sofwan Dahlan. 2001. Hukum Kesehatan Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter
      (Edisi 3). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Suharso dan Ana Retnoningsih. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang
       : CV. Widya Karya.

V. Mark Durand dan David H. Barlow. 2006. Intisari Psikologi Abnormal (Edisi
      Ke 4). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Wirjono Prodjodikoro. 2002. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.
      Bandung : Refika Aditama.

Y. A. Triana Ohoiwutun. 2007. Bunga Rampai Hukum Kedokteran (Tinjauan dari
       Berbagai Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Praktik
       Kedokteran. Malang : Bayumedia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Peraturan    Menteri   Kesehatan      Republik    Indonesia          Nomor
       269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medik.

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Nomor 78/Yanmed/RS.
       UM.Dik/YMU/I/1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan
       Rekam Medik di Rumah Sakit.

Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia Tentang Rekam Medis/Kesehatan (Medical
       Record) dalam Lampiran SK PB IDI No. 315/PB/A.4/88.



                                    98
Surat Edaran Nomor HK. 00.06.1.5.01160 Tanggal 21 Maret 1995 Tentang
      Petunjuk Teknis Pengadaan Formulir Rekam Medis Dasar dan
      Pemusnahan Arsip Rekam Medis di Rumah Sakit.




                                99

				
DOCUMENT INFO
Description: TINJAUAN TENTANG PENGGUNAAN REKAM MEDIK DALAM PENETAPAN DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN PELAKU DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)