ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN KONSEP GANTI RUGI DAN REHABILITASI BAGI KORBAN PROSES PERADILAN PIDANA YANG CACAT HUKUM (Miscarriage of Justice) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG by pphfhuns

VIEWS: 1,441 PAGES: 87

More Info
									 ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN KONSEP GANTI
   RUGI DAN REHABILITASI BAGI KORBAN PROSES PERADILAN
   PIDANA YANG CACAT HUKUM (Miscarriage of Justice) MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA
  PIDANA DENGAN UNDANG-UNDANG ACARA PIDANA BELANDA
              (Criminal Injuries Compensation Act of Dutch)




                           Penulisan Hukum
                                (Skripsi)


                      Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
        pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


                                  Oleh
                      Iin Wulandari Sukarno Putri
                            NIM. E 0006279


                         FAKULTAS HUKUM
            UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
                                  2010



                                   1
                   PERSETUJUAN PEMBIMBING




                      Penulisan Hukum (Skripsi)


ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN KONSEP GANTI
  RUGI DAN REHABILITASI BAGI KORBAN PROSES PERADILAN
  PIDANA YANG CACAT HUKUM (Miscarriage of Justice) MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA
 PIDANA DENGAN UNDANG-UNDANG ACARA PIDANA BELANDA
             (Criminal Injuries Compensation Act of Dutch)


                                 Oleh
                     Iin Wulandari Sukarno Putri
                           NIM. E 0006279




Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
     (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta




                        Surakarta, 8 april 2010
                         Dosen Pembimbing




                       Kristiyadi, S.H, M.Hum
                      NIP.195812251986011001




                                  2
                          PENGESAHAN PENGUJI


ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN KONSEP GANTI
  RUGI DAN REHABILITASI BAGI KORBAN PROSES PERADILAN
  PIDANA YANG CACAT HUKUM (Miscarriage of Justice) MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA
  PIDANA DENGAN UNDANG-UNDANG ACARA PIDANA BELANDA
              (Criminal Injuries Compensation Act of Dutch)


                                      Oleh
                      Iin Wulandari Sukarno Putri
                               NIM. E 0006279


Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
          Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
                                    Pada :
                   Hari      : Rabu
                   Tanggal : 14 April 2010

                               TIM PENGUJI

         1. Bambang Santoso S.H, M.Hum          : (            )
         2. Edy Herdyanto S.H, M.H              : (            )
         3. Kristiyadi S.H, M.Hum               : (            )
                                 Mengetahui
                                   Dekan,


                     Mohammad Jamin, S.H, M.Hum
                          NIP. 19610930 1986011 001



                                       3
                               PERNYATAAN




      Nama : Iin Wulandari Sukarno Putri
      NIM : E0006279
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
Analisis Perbandingan Hukum Pengaturan Konsep Ganti Rugi dan Rehabilitasi
Bagi Korban Proses Peradilan Pidana yang Cacat Hukum (Miscarriage Of Justice)
menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana
dengan Undang-Undang Acara Pidana Belanda (Criminal Injuries Compensation
Act Of Dutch) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya
dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam
daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar,
maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan
hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.




                                                  Surakarta, 8 April 2010
                                                  yang membuat pernyataan




                                                  Iin Wulandari Sukarno Putri
                                                  NIM. E0006279



                                       4
                                  ABSTRAKSI

Iin Wulandari Sukarno Putri. E0006279. ANALISIS PERBANDINGAN
HUKUM PENGATURAN               KONSEP GANTI RUGI DAN REHABILITASI
BAGI KORBAN PROSES PERADILAN PIDANA YANG CACAT HUKUM
(Miscarriage of Justice) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DENGAN UNDANG-UNDANG
ACARA PIDANA BELANDA (Criminal Injuries Compensation Act of Dutch).
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
        Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, perbandingan pengaturan konsep
ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban proses peradilan pidana yang cacat hukum
(Miscarriage of justice) menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana dibandingkan dengan Undang-undang Acara Pidana Belanda
(Criminal injuries compensation Act of Dutch) dan Apakah konsep pengaturan ganti
rugi dalam Criminal injuries compensation Act of Dutch berpotensi dijadikan rujukan
pembaharuan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.
        Penelitian ini merupakan penelitian yang bersikap perskriptif dan apabila
dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal. Jenis data
yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu dengan studi pustaka baik dari buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-
dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.
        Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan
bahwa: Pengaturan konsep Ganti rugi dan rehabilitasi dalam Undang-undang nomor 8
tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masih sangat kurang dan jauh ketinggalan
dari criminal injuries compensation act of dutch, Undang-undang nomor 8 tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana khususnya pengaturan mengenai konsep ganti
rugi dan rehabilitasi harus segera diperbarui agar sesuai dengan kemajuan zaman dan
kebutuhan masyarakat, Dan pengaturan konsep ganti rugi dan rehabilitasi dalam
Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masih kurang, dan
menurut konsep pengaturan ganti rugi dan rehabilitasi dalam Criminal injuries
compensation Act of Dutch berpotensi dijadikan rujukan pembaharuan dalam Hukum
Acara Pidana Indonesia.



Kata kunci: Ganti rugi dan rehabilitasi, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana, Criminal Injuries Compensation Act Of Dutch.




                                         5
                                MOTTO



v   Di dalam ketakutan ada keberanian sejati, bahwa cara untuk mengatasi
    ketakutan itu adalah dengan menghadapinya (Puccino)
v   Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi
    manusia yang lain (Al-Hadits)
v   Hidup adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu bukan apa yang akan kita
    capai tetapi bagaimana cara kita mencapainya.




                                    6
                                PERSEMBAHAN




Penulisan Hukum ini saya persembahkan kepada:
1. Yang Maha kuasa, sumber dan pangkal segala pengetahuan.
2. Keluargaku
   · Orang tua tercinta yang telah melahirkan, merawat, menjaga, membesarkan,
      membimbing, dan mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tulus.
      Terima kasih untuk segala pengorbanan, doa, semangat dan dukungan yang
      ayah dan ibu berikan kepada saya selama ini
   · Adikku      tersayang yang selalu memberi keceriaan dan semangat dalam
      menyusun Penulisan Hukum ini.
3. Orang-orang terdekatku yang selama ini sudah banyak membantu: Gandhi Mario,
   Gita, Wahyu, Asih, Teni, Nisa, Indah, Tya, Riana, Acil, Upi.
4. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberi
   bekal ilmu pengetahuan untuk mengarungi kehidupan ini




                                         7
                              KATA PENGANTAR




Assalamu’alaikum Wr.Wb.
    Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang, karena hanya dengan berkah, rahmat, karunia dan ridho-NYA, sehingga
penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “ANALISIS
PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN                    KONSEP GANTI RUGI DAN
REHABILITASI BAGI KORBAN PROSES PERADILAN PIDANA YANG
CACAT HUKUM (Miscarriage of Justice) MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DENGAN
UNDANG-UNDANG              ACARA   PIDANA      BELANDA       (Criminal   Injuries
Compensation Act of Dutch)” dengan baik dan lancar.
       Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini, masih banyak
kekurangannya. Untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang
membangun dari semua pihak, sehingga dapat memperkaya isi penulisan hukum ini.
       Penulis yakin bahwa keberhasilan di dalam penyelesaian penulisan hukum ini
tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan
ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Mohammad Jamin, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum UNS
   yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyusun dan
   menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H, M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Acara Pidana
   yang telah memberikan kelancaran kepada penulis untuk menyelesaikan
   penulisan hukum ini.
3. Bapak Kristiyadi S.H, M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi Penulis yang telah
    banyak membantu memberikan pengarahan, bimbingan serta saran dalam
    penulisan hukum ini.



                                        8
4. Bapak Bambang Santoso S.H, M.Hum, selaku Dosen Acara Pidana yang telah
   banyak memberi pengarahan dan masukan dalam penulisan hukum ini.
5. Bapak Muhammad Rustamaji S.H, M.H, selaku Pembimbing Proposal yang telah
   banyak memberikan masukan, arahan dan saran dalam penyusunan proposal
   penulisan hukum ini.
6. Ibu Dr. I. Gusti Ketut Ayu Rackhmi, S. H, M. M, selaku Pembimbing akademik
   yang telah memberikan bimbingan bagi tersusunnya penulisan hukum ini dan
   bimbingan-bimbingan yang berkenaan dengan perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu, serta
   mengajari dan membimbing Penulis sehingga dapat menjadi bekal bagi Penulis
   dalam penulisan hukum ini.
8. Sahabat-sahabat yang telah memberikan bantuan dan dukungan : Wahyu, Gita,
   Asih, Nisa, Teni, Indah, terima kasih, semoga persahabatan kita abadi selamanya,
   AMIEN.
9. Rekan-rekan angkatan 2006 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima
   kasih atas segala pengalaman dan motivasinya.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan
   bantuan bagi penulis, baik selama kuliah maupun dalam penyelesaian penulisan
   hukum ini.
         Akhir kata mengingat banyaknya bantuan yang telah penulis terima dari
berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sekali lagi penulis
mengucapakan terima kasih banyak, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan
dan amal yang telah diberikan kepada penulis.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
                                                         Surakarta, 7 April 2010
                                                                Penulis




                                                         IIN WULANDARI S.P


                                         9
                                                       DAFTAR ISI




HALAMAN JUDUL ............................................................................................                 i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.................................................                                           ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ...........................................................                                    iii
HALAMAN PERNYATAAN .............................................................................                          iv
ABSTRAK ............................................................................................................       v
MOTTO ................................................................................................................    vi
PERSEMBAHAN ................................................................................................             vii
KATA PENGANTAR ......................................................................................... viii
DAFTAR ISI ........................................................................................................        x
DAFTAR BAGAN ...............................................................................................             xii
DAFTAR TABEL ................................................................................................ xiii
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................                 xiv
BAB I         : PENDAHULUAN ..............................................................................                 1
                 A. Latar Belakang.............................................................................            1
                 B. Rumusan Masalah .......................................................................                4
                 C. Tujuan Penelitian .........................................................................            5
                 D. Manfaat Penelitian.......................................................................              6
                 E. Metode Penelitian ........................................................................             7
                 F. Sistematika Penulisan Hukum ....................................................                     10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................                           12
                 A. Kerangka Teori ............................................................................          12
                       1. Tinjauan tentang Hukum Acara Pidana Indonesia..............                                    12
                       2. Tinjauan tentang Hukum Acara Pidana Belanda ................                                   15
                       3. Tinjauan tentang Ganti Rugi ................................................                   17
                       4. Tinjauan tentang Rehabilitasi ...............................................                  21


                                                                10
                    5. Tinjauan tentang Cacat Hukum dalam Proses Peradilan
                          Pidana .............................................................................. .   24
               B. Kerangka Pemikiran ....................................................................           26
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN .........................................................                            29
               A. Perbandingan               Pengaturan           Konsep          Ganti        Rugi        dan
                    Rehabilitasi bagi Korban Proses Peradilan Pidana yang Cacat
                    Hukum (Miscarriage Of Justice) menurut Undang-undang
                    nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan
                    Undang-Undang Acara Pidana Belanda (Criminal Injuries
                    Compensation Act Of Dutch)....................................................                  57
               B. Konsep Pengaturan Ganti Rugi dalam Criminal Injuries
                    Compensation Act Of Dutch Berpotensi dijadikan Rujukan
                    Pembaharuan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia ..............                                   64
BAB IV : PENUTUP……………….................................................................                             66
               A. Simpulan………….. ...................................................................                66
               B. Saran…………….. ......................................................................               68
DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................................           69
LAMPIRAN




                                                            11
                                          DAFTAR BAGAN




Bagan 1 : Alur Kerangka Pemikiran..................................................................   28




                                                     12
                                            DAFTAR TABEL


Tabel 1 : Maximum for Single Offence..................................................................   44




                                                       13
                           DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran I   Criminal Injuries Compensation Act amandement 2004




                                     14
                                         BAB I

                                     PENDAHULUAN




                              A. LATAR BELAKANG MASALAH



       Hukum acara pidana sejak awal keberadaannya diperuntukan bagi perlindungan
masyarakat terhadap kesewenang-wenangan pemerintah. Oleh karenanya, sering dikatakan
bahwa fungsi dari aturan hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara
dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana antara lain berfungsi untuk melindungi
para tersangka dan terdakwa, terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam
menjalankan fungsi penegakan hukum melalui lembaga peradilan. Peradilan pada
hakekatnya merupakan lembaga tempat setiap warga masyarakat memperjuangkan,
memperoleh dan mempertahankan hak-haknya.

       Peradilan pidana mempunyai fungsi yang demikian penting, karena dalam hal ini
hukum acara pidana sebagai cabang hukum yang paling berkaitan dengan hak-hak asasi
manusia akan diuji dan ditegakkan. Peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan
penegakkan hak-hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem
yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja secara
terpadu agar dapat menegakkan hukum sesuai harapan masyarakat pencari keadilan.

       Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari
penyelidikan,   penyidikan,   penuntutan, persidangan,   hingga   pelaksanaan    putusan
merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah difahami serta
kadang kala menakutkan bagi masyarakat. Persepsi yang demikian tidak dapat dihindari
sebagai akibat banyaknya pemberitaan di media massa yang menggambarkan betapa
masyarakat sebagai pencari keadilan seringkali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak



                                           15
menyenangkan, baik disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan hukum maupun
perlakuan tidak simpatik dari aparat




penegak hukum. Keberadaan perundang-undangan yang khusus memberikan perlindungan
dan hak-hak bagi mereka terlihat belum tegas.

        Dewasa ini pengaturan Hukum Acara Pidana terhadap korban kejahatan belum
menampakkan pola yang jelas. Dikarenakan perlindungan korban masih banyak yang
abstrak atau perlindungan tidak langsung, dimana pertanggungjawaban pidananya terhadap
pelaku bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara
langsung dan kongkrit, tetapi lebih tertuju pada pertanggung jawaban yang bersifat
pribadi/individual (Barda Nawawi Arief. 1998: 56).

        Hal ini terlihat jelas misalnya dalam kasus salah tangkap Imam Kambali dan Devid
Eko Priyanto yang dituduh membunuh asrori. Kasus pembunuhan Asrori sendiri bermula
dari diketemukannya sosok mayat di sebuah kebun tebu di Jombang pada 29 September
2007 silam. Berdasarkan ciri-ciri fisik yang diakui keluarga. Polisi menetapkan korban
bernama Asrori (28). Pada Oktober 2007 dua orang tersangka, yakni Imam Kambali alias
Kemat dan Devid Eko Priyanto ditangkap dan diproses secara hukum hingga kemudian pada
8 Mei 2008 PN Jombang memvonis Kemat 17 tahun dan David 12 tahun pidana kurungan.
Seorang tersangka lain yang diduga ikut terlibat, Maman Sugianto alias Sugik masih dalam
proses persidangan.

        Dugaan salah tangkap mencuat saat sang Jagal Jombang, Ryan membuat pengakuan
kontroversial bahwa korban kesebelas dari rangkaian pembunuhan yang dilakukannya
bernama Asrori. Lewat test DNA oleh Laboratorium Forensik Kepolisisan mayat Mr.X yang
digali dari pekarangan rumah Ryan di Jombang cocok dengan DNA kaka kandung Asrori yang
diduga dibunuh oleh Kemat cs. Bahkan kini Markas Besar Kepolisian RI kemarin
mengumumkan bahwa mayat yang semula diduga Asrori adalah Fauzin Suyanto warga
Ploso, Nganjuk. Ironisnya, bukti DNA ini tidak mengubah pendirian pihak kepolisian bahwa


                                            16
telah terjadi salah tangkap. Padahal selain bukti nyata tes DNA tersebut, pengakuan para
terdakwa yang mengalami penyiksaan selama proses penyidikan, dan kejanggalan dua
rekonstruksi kejadian yang berbeda-beda semakin memperkuat indikasi salah tangkap
tersebut.

(http://umarbadarsyah.wordpress.com/2009/12/29/negara-tukang-hukum)

            Pihak Devid dan Imam Kambali hanya mengiklaskan hal tersebut tanpa meminta
ganti rugi, padahal sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyediakan prosedur ganti
rugi bagi mereka yang di tangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang
berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang
diterapkan yang selanjutnya diatur dalam Pasal 95 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana yang dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut dengan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana dan untuk selanjutnya dalam pembahasan ini akan
disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

       Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 77 diatur tentang kewenangan
pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus ganti rugi dan rehabilitasi bagi seseorang
yang perkara pidananya dihentikan sampai penyidikan atau penuntutan. Kemudian dalam
Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan seterusnya diatur tentang
kemungkinan penggabungan perkara gugatan dan ganti kerugian kepada perkara pidana
yang bersangkutan (Muladi & Barda Nawawi Arief, 1992 : 88).

        Pada tahun 1977 di Negeri Belanda telah diatur kompensasi yang dibayar oleh
Negara bagi korban-korban tindak pidana kekerasan. Oleh karena Hukum di Negara
Indonesia berasal dari belanda pada saat masa penjajahan belanda dan Undang-undang
Negara Belanda sendiri sudah mengalami beberapa revisi akan tetapi Indonesia sampai
sekarang masih memakai Undang-undang peninggalan Belanda tersebut.

       “Perbandingan hukum sebagai salah satu metode mengandung arti bahwa ia
merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang


                                           17
otentik” (Barda Nawawi Arif, 2002 : 4). Membandingkan hukum nasional dengan hukum
asing dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dengan secara
objektif dapat melihat kelebihan dan kekurangan hukum nasional dibandingkan dengan
hukum Negara lain atau sebaliknya.

       Dengan mempelajari perbandingan sistem hukum dapat memahami potret budaya
hukum negaranya sendiri dan mengadopsi hal-hal yang positif dari sistem hukum asing guna
pembangunan hukum nasional (Ade Maman Suherman, 2004:19)

       Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan
menyusunnya    sebagai skripsi dengan      judul “ANALISIS    PERBANDINGAN      HUKUM
PENGATURAN KONSEP GANTI RUGI DAN REHABILITASI BAGI KORBAN PROSES PERADILAN
PIDANA YANG CACAT HUKUM (MISCARRIAGE OF JUSTICE) MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DENGAN UNDANG-UNDANG
ACARA PIDANA BELANDA (CRIMINAL INJURIES COMPENSATION ACT OF DUTCH)”.




                                B. PERUMUSAN MASALAH



       Agar suatu permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan
dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sisitematik. Perumusan masalah ini
dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan
yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai
dengan yang di inginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis
merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan konsep ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban proses
   peradilan pidana yang cacat hukum (Miscarriage of justice) menurut Kitab
   Undang-undang Hukum Acara Pidana dibandingkan dengan Undang-undang
   Acara Pidana Belanda (Criminal Injuries Compensation Act of Dutch)?



                                          18
2. Apakah konsep pengaturan ganti rugi dalam Criminal Injuries Compensation Act
   of Dutch berpotensi dijadikan rujukan pembaharuan dalam Hukum Acara Pidana
   Indonesia?


                                 C. TUJUAN PENELITIAN



           Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar tepat mengenai
sasaran yang dikehendaki. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan solusi yang
terbaik dari masalah praktis serta disebutkan pada rumusan masalah diatas.
Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai
berikut:


1. Tujuan Obyektif
   a. Untuk mengetahui pengaturan konsep ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban
       proses peradilan pidana yang cacat hukum (Miscarriage of justice) menurut
       Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dibandingkan dengan Undang-
       undang Acara Pidana Belanda (Criminal Injuries Compensation Act of
       Dutch).
   b. Untuk mengetahui konsep pengaturan ganti rugi dalam Criminal Injuries
       Compensation Act of Dutch berpotensi dijadikan rujukan pembaharuan dalam
       Hukum Acara Pidana Indonesia.


2. Tujuan Subyektif
   a. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti di bidang hukum serta
       pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum
       acara pidana, khususnya       hukum acara pidana tentang perbandingan
       pengaturan konsep ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban proses peradilan
       pidana yang cacat hukum (Miscarriage of Justice) menurut Kitab Undang-



                                        19
       undang Hukum Acara Pidana dengan Undang-undang Acara Pidana Belanda
       (Criminal Injuries Compensation Act of Dutch).
   b. Melatih kemampuan peneliti untuk berpikir kritis dan sistematis dalam
       menganalisa suatu masalah.
   c. Sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu
       hukum pada Fakultas Universitas Sebelas Maret Surakarta.


                           D. MANFAAT PENELITIAN


       Suatu penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan
memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:
1. Manfaat Teoritis
   a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan
       Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya.
   b. Diharapakan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah
       yang dapat dijadikan acuan pada penelitian-penelitian sejenis untuk tahap
       berikutnya.
   c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.
2. Manfaat Praktis
   a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan
       serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang
       diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya,
   b. Untuk melatih mengembangkan pola piker yang sistematis sekaligus untuk
       mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh,
       dan
   c. Sebagai pewacanaan kondisi hukum khususnya dalam hal perbandingan
       pengaturan konsep ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban proses peradilan
       pidana yang cacat hukum (Miscarriage of justice) menurut Kitab Undang-



                                        20
          undang Hukum Acara Pidana dengan Undang-undang Acara Pidana Belanda
          (Criminal injuries compensation Act of Dutch).




                                E. METODE PENELITIAN


          Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika,
dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala
hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang diadakan pemeriksaan secara
mendalam terhadap fakta hukum tersebut permasalahan-permasalahan yang timbul di
dalam gejala yang bersangkutan.

          Metode berasal dari kata “metodhos” (Yunani) yang artinya cara atau menuju suatu
jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja
(sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk
menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk
keabsahannya.

          Dapat dikatakan bahwa metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada
dalam penelitian, dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan keserasian dengan
objek serta metode yang digunakan sesuai dengan tujuan, sasaran, variabel, dan
masalah yang hendak diteliti. Hal tersebut diperlukan untuk memperoleh hasil
penelitian yang mempunyai nilai validitas dan rehabilitas yang tinggi. Sehubungan
dengan hal tersebut, metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini
adalah:


1. Jenis Penelitian
             Jenis peneltian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif
   atau doktrinal, dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian normatif dapat


                                             21
   diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
   atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder, dan
   bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji
   kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.




2. Sifat Penelitian
           Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat bersifat perskriptif.
   Dimana dalam penelitian ini penulis mentelaah Undang-undang, yaitu dengan
   memperbandingkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara
   Pidana dan Undang-undang Hukum Acara Pidana Belanda (Criminal injuries
   compensation act of dutch), lalu hasil dari telaah tersebut di buat suatu opini atau
   pendapat hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 37).


3. Pendekatan Penelitian
           Pendekatan (approach) yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
   pendekatan perbandingan (comparative approach) yaitu pendekatan dilakukan
   dengan membandingkan Undang-undang suatu Negara dengan Undang-undang
   dari satu atau lebih Negara lain.
           Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan
   perbedaan diantara Undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai
   isu antara ketentuan Undang-undang dengan ratio legis yang melahirkan Undang-
   undang itu.. Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan
   pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus yang serupa (Peter
   Mahmud Marzuki, 2005: 95).


4. Jenis Data dan Sumber Data



                                         22
          Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu
   data dari bahan-bahan kepustakaan yang antara lain meliputi : bahan kepustakaan
   seperti buku-buku, literatur, Koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang
   sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2005:
   141)
          Berkaitan dengan jenis data yang digunakan, maka sumber data yang
   digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari:
   a. Bahan hukum primer yang berupa:
      1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
      2) Undang-undang Hukum Acara Pidana Belanda
      3) Peraturan lainnya yang terkait dengan topik penelitian.
   b. Bahan hukum sekunder
          Bahan hukum sekender, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan
   bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan
   hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya
   yang berkaitan dengan penelitian. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141).


5. Teknik Pengumpulan Data
          Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini
   adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji dan
   mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa           bahan-bahan dokumen resmi,
   peraturan perUndang-undangan, laporan, buku-buku kepustakaan, dan lain-lain yang
   ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.




6. Teknik Analisis Data
          Analisis   data   adalah    tahapan      yang   dilakukan   peneliti   dalam
   mengklasifikasi, menguraikan data yang diperoleh kemudian melalui proses
   pengolahan nantinya. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang


                                         23
   diteliti. Metode deduksi yang digunakan penulis untuk menganalisa data yang
   diperoleh dalam penelitian ini. Sedangkan yang dimaksud dengan metode deduksi
   adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian
   diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu
   kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 47).
           Metode deduksi yang dilakukan dalam penelitian ini diawali penelitian
   dengan mengajukan hal yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan
   yang bersifat khusus.




                            F. Sistimatika Penulisan Hukum


        Pada bagian ini, penulis mensistematisasikan dalam bagian-bagian yang dibahas
menjadi beberapa bab yang diusahakan dapat saling kait mengait dan lebih tersistematis,
terarah dan mudah dimengerti, sehingga saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang
bulat dan utuh . Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I       : Pendahuluan
              Bab pertama ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah,
              rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
              penelitian, dan sistematika penulisan hukum

BAB II      : Tinjauan Pustaka
              Dalam bab ini dimulai dari kerangka teori yang akan menguraikan tentang
              teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, meliputi
              tinjauan tentang hukum acara pidana di indonesia yang meliputi sejarah
              pembentukan kitab Undang-undang hukum acara pidana, tujuan hukum
              acara pidana, asas-asas hukum acara pidana kemudian tinjauan tentang


                                           24
            hukum acara pidana belanda yang meliputi sejarah Undang-undang acara
            pidana belanda, kemudian tinjauan tentang ganti rugi yang terdiri dari
            pengertian ganti rugi, kepada siapa tuntutan ganti rugi ditujukan, jumlah
            ganti rugi, pengajuan permintaan ganti rugi, pembayaran ganti rugi, tinjauan
            tentang rehabilitasi yang meliputi pengertian rehabilitasi, yang berhak
            mengajukan     rehabilitasi,   tenggang    waktu   mengajukan   rehabilitasi,
            pelaksanaan rehabilitasi dan kemudian tinjauan tentang cacat hukum yang
            meliputi pengertian cacat hukum.




BAB III   : Hasil Penelitian dan Pembahasan

            Dalam bab ini Dikemukakan mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan
            yaitu mengenai perbandingan pengaturan konsep ganti rugi dan rehabilitasi
            bagi korban proses peradilan pidana yang cacat hukum (Miscarriage of
            justice) menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Undang-
            undang Acara Pidana Belanda (Criminal injuries compensation Act of Dutch)
            yang memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Dan Konsep pengaturan
            ganti rugi dalam Criminal injuries compensation Act of Dutch berpotensi
            dijadikan rujukan pembaharuan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.




BAB IV    : Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai simpulan dan saran terkait hasil
            penelitian yang telah dilakukan penulis.




                                           25
                                       BAB II

                                 TINJAUAN PUSTAKA




                                A. Kerangka Teori


1. Tinjauan Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia
   a. Sejarah pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
              Pada masa orde baru, terbukalah kesempatan untuk membuat peraturan
       perundang-undangan. Oleh sebab itu, dibentuklah di departemen kehakiman suatu
       panitia untuk menyusun RUU Hukum Acara Pidana. RUU Undang-undang Nomor
       1981 tentang Hukum Acara Pidana disahkan oleh sidang paripurna DPR pada
       tanggal 23 September 1981, dan kemudian disahkan oleh presiden menjadi Kitab
       Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada tanggal 31 Desember 1981 dalam
       Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan dalam Tambahan
       Lembaran Negara Nomor 3209




   b. Tujuan Hukum Acara Pidana
              Tujuan Hukum Acara Pidana antara lain dapat dibaca pada Pedoman
       Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dikeluarkan oleh
       Menteri Kehakiman sebagai berikut:

               “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan
       atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang
       selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan
       hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah
       pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan
       selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan
       apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang
       di dakwa itu dapat di persalahkan.”



                                            26
          Van Bemmelen di dalam buku karangan Andi Hamzah Mengemukakan tiga
   fungsi hukum acara pidana yaitu sebagai berikut:

   1). Mencari dan menemukan kebenaran
   2). Pemberian keputusan oleh hakim
   3). Pelaksanaan keputusan
          Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting karena menjadi tumpuan
   kedua fungsi berikutnya, ialah “mencari kebenaran”. Setelah menemukan
   kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti itulah, hakim akan
   sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat), yang kemudian
   dilaksanakan oleh jaksa. (Andi Hamzah,S.H, 2006:8)

c. Asas-Asas Hukum Acara Pidana
   1). Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan,
       Pencantuman peradilan cepat di dalam Kitab Undang-undang Hukum
       Acara Pidana cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah”segera”.
       Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut di dalam
       Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut sebenarnya
       merupakan penjabaran Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan
       Kehakiman.


   2). Praduga Tak Bersalah,
           Asas ini disebut dalam penjelasan umum butir 3c Kitab Undang-
       undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: ”Setiap orang yang
       disangka, ditangkap, ditahan, dituntut,dan atau dihadapkan di muka siding
       pengadilan, wajib di anggap tidak bersalah sampai adanya putusan
       pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan
       hukum tetap.”
           Konsekuensi logis dari asas praduga tak bersalah ini maka kepada
       tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak
       memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di
       muka persidangan (the right of non-self incrimination), dan untuk tidak


                                       27
   memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses
   persidangan (http://miftakhulhuda.wordpress.com)

3). Asas Oportunitas,
   Dalam Hukum Acara Pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi
   wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang
   disebut penuntut umum. Di Indonesia penuntut umum itu disebut juga
   jaksa (Pasal 1 butir a dan b serta Pasal 137 dan seterusnya Kitab Undang-
   undang Hukum Acara Pidana)
4). Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum,
         Pemeriksaan pengadilan dalam hukum acara pidana bersifat terbuka
   untuk umum, akan tetapi sebenarnya hakim dapat menetapkan apakah
   suatu sidang dinyatakan seluruhnya atau sebagiannya tertutup untuk
   umum, yang artinya persidangan dilakukan di belakang pintu tertutup
   untuk umum.
5). Semua orang diperlakukan sama di depan hukum,
   Asas yang umum dianut di Negara-negara yang berdasarkan hukum ini
   tegas    tercantum   pula   dalam   Undang-undang    Pokok     Kekuasaan
   Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara
   Pidana dalam penjelasan umum butir 3a. Pasal 5 ayat (1) tersebut
   berbunyi: ’’Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
   bedakan orang.”
6). Peradilan Dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan Tetap,
   Hal ini berarti bahwa pengambilan keputusan mengenai salah tidaknya
   terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap.
   Untuk jabatan ini di angkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala Negara.
   Hal ini disebut dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal
   31.
7). Tersangka/Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum,


                                 28
   Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Kitab Undang-undang Hukum
   Acara Pidana diatur tentang bantuan hukum tersebut di mana
   tersangka/terdakwa mendapat kebebasan-kebebasan yang sangat luas.
   Kebebasan-kebebasan yang sangat luas. Kebebasan-kebebasan itu antara
   lain adalah sebagai berikut:
   (a). Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau
       ditahan.
   (b). Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
   (c). Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka atau terdakwa pada
       semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
   (d). Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar
       oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang
       menyangkut keamanan Negara.
   (e). Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum
       guna kepentingan pembelaan.
   (f). Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari
       tersangka/terdakwa.
8). Asas Akusator dan Inkisitor,
   Kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan
   bahwa dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah dianut
   asas akusator itu. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan sidang
   pengadilan pada asasnya telah dihilangkan. Dan asas inkisitor itu berarti
   tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan.
9). Pemeriksaan Hakim yang langsung dan Lisan,
   Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung,
   artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Ini berbeda dengan
   acara perdata dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan
   Hakim juga dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis antara hakim dan
   terdakwa.


                                   29
2. Tinjauan Tentang Hukum Acara Pidana Belanda
      Belanda menganut sistem Eropa kontinental, merupakan sistem hukum yang
   berkembang di Eropa daratan yang juga disebut sebagai "civil law". Hukum ini awalnya
   berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa
   pemerintahan Justinianus abad VI Sebelum Masehi. Peraturan-peraturan hukumnya
   merupakan kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum Justinianus yang
   kemudian disebut "corpus juris civilis". Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu
   sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi
   secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya.
   Filosofi sistem hukum Eropa Kontinental tampak pada sifat-sifatnya yang represif, yang
   senantiasa cenderung melindungi yang berkuasa. Dikarenakan yang berkuasa pada saat
   itu adalah kolonial Belanda yang jelas ingin mempertahankan dan mengokohkan
   kekuasaannya melalui berbagai Undang-undang atau sistem hukumnya.

          Sejarah Undang-undang Acara Pidana Belanda berasal dari KUHP belanda yang
   dimulai pada tahun 1811. Ketika Kerajaan Belanda itu dimasukkan ke dalam Kekaisaran
   Perancis dan berlaku sejak 1809, digantikan oleh Napoleon, yang berlaku sejak 1809.
   Dan setelah kemerdekaan pada tahun 1813, aturan prancis itu tetap berlaku, dengan
   beberapa perubahan penting. Misalnya sistem juri dihapuskan dan sistem sanksi pada
   tahun 1809 kembali diperkenalkan. Pada tahun 1813 Undang-undang Dasar Belanda
   Menetapkan hukum acara pidana akan dimasukkan dalam aturan tersebut.

          Selama abad XIX sejumlah konsep pidana disajikan, tetapi dalam parlemen
   terdapat kurangnya kesepakatan tentang sistem sanksi dan sistem penjara. Namun,
   terjadi revisi penting dari aturan criminal, terutama pada sanksi. Kisaran kalimat
   berkurang menjadi berbagai bentuk Hukuman Penjara, denda, penangguhan hak-hak
   tertentu dan terkena denda dari barang-barang tertentu. Hukuman Mati juga
   dihapuskan pada 1856, penahanan diperkenalkan pada 1864.




                                          30
           Bahkan ide-ide dari sekolah klasik hukum criminal dalam pidana, secara
   bertahap digantikan oleh ide-ide modern, yang mengarah ke tempat yang lebih
   manusiawi, dan sistem Penjara Belanda pada waktu itu, terutama abad ke-17, tidak
   cocok bagi mereka ide-ide modern. Rezim penjara sangat kasar, tidak ada pembedaan
   dalam penjara menurut umur,dan masa hukuman penjara.

           Pada tahun 1823 dibentuk Asosiasi Belanda untuk Perbaikan Moral Narapidana
   oleh beberapa warga. Tujuan dari Asosiasi adalah kemajuan moral para tahanan. Para
   relawan dari Asosiasi mencoba untuk memerangi ancaman kerusakan moral yang timbul
   dari kondisi menyedihkan di dalam penjara dengan kunjungan, pendidikan, pelajaran
   agama dan penyediaan buku-buku. Asosiasi Belanda ini memainkan peranan penting
   dalam pembentukan hukum nasional. Dan akhirnya Berikutnya pada 1863 Menteri
   Kehakiman, Modderman, menerbitkan reformasi Perundang-undanganpidana Belanda.
   Dalam Perundang-undangantersebut berisi penjelasan rinci mengenai          bagaimana
   pidana Belanda harus disusun. Sebuah amandemen hukum acara pidana telah disahkan
   pada tahun 1879 oleh Modderman dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kehakiman dan
   diserahkan kepada Parlemen. Aturan ini telah diadopsi tahun 1881, tetapi mulai berlaku
   pada tahun 1886, karena sejumlah bagian harus diamandemen.”The Criminal justice
   Act, provided for a statutory scheme to replace the exiting system of example gratia
   compensation for the victim of violent crime”( T. R. S. Allan. 1995:53)




3. Tinjauan Tentang Ganti Rugi
   a. Pengertian Ganti Rugi
               Tuntutan ganti kerugian timbul tidak dapat dilepaskan dengan masalah
       lainnya, yaitu adanya perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian, yang
       dipihak lain menimbulkan kewajiban untuk menggantikan kerugian tersebut.
       (Joko Prakoso, 1988:10).
               Pengertian ganti rugi pada hakekatnya adalah suatu pengertian yang
       terletak pada lapangan hukum perdata, sehubungan dengan perbuatan melanggar


                                             31
hukum. Hal demikian dapat dilihat ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang
menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian
itu mengganti kerugian tersebut.

         Segala perbuatan yang menggangu keseimbangan tersebut merupakan
pelanggaran hukum. Pada tiap pelanggaran hukum para penegak hukum mencari
bagaimana mengembalikan keseimbangan yang terganggu itu. Mungkin hanaya
berupa pembayaran keseimbangan yang terganggu it (inok, 2008: 4507).

        Kalau disimak lebih lanjut ternyata pengertian ganti rugi itu tidak semata-
mata terletak dalam lapangan hukum perdata saja tetapi, juga pengertian dalam
hukum publik. Hal demikian bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 14 C:(1) KUHP
mengatur masalah ganti rugi.

        Perlindungan korban dalam proses pidana tentunya tidak lepas dari
perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum
pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan
perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dengan kata lain, sistem
sanksi dan pertanggung jawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban
secara langsung dan kongkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak
langsung dan abstrak, yang bersifat pribadi/individual. Perlindungan korban secara
tidak langsung itu dapat terlihat pada pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak
tertentu, antara lain :

1). Pencabutan hak menjalankan pencaharian sebagai dokter/bidan dalam kasus
    pengguguran (Pasal 349 KUHP).
2). Penutupan seluruh/sebagian perusahaan si terhukum (Pasal 7 ayat (1)b
    Undang-undang TPE No.7 Drt. 1955).




                                    32
   3). Pencabutan ijin usaha industri (terutama Pasal 26 Jo.19 Undang-undang Nomor
       5 tahun 1984 tentang perindustrian yang bermaksud melindungi standar bahan
       baku dan barang hasil industri).
   4). Pencabutan surat ijin mengemudi/SIM (Pasal 70 Undang-undang Nomor 14
       tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan). (Barda Nawawi Arief.
       1998:55-56).
           Mengenai landasan hukum tuntutan ganti rugi yang diatur dalam Kitab
   Undang-undang Hukum Acara Pidana sebenarnya bersumber dari ketentuan Pasal 9
   Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, yang berbunyi: ”seorang yang ditangkap
   ,ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang
   atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkanberhak
   menurut ganti rugi dan rehabilitasi”(Yahya Harahap, 2002: Hal 39).




b. Kepada siapa tuntutan ganti rugi ditujukan
           Sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,
   yang berhak menuntut ganti rugi adalah:

   a) tersangka/ terdakwa/ terpidana
   b) yang ditangkap/ ditahan/ dituntut/ diadili
   c) dikenakan tindakan lain (penggeledahan/penyitaan)
       tanpa alasan berdasarkan Undang-undang/ karena kekeliruan mengenai
       orangnya/ kekeliruan hukum yang diterapkan.
   untuk berhak mendapatkan ganti rugi maka harus memenuhi ketiga hal tersebut.




c. Jumlah ganti rugi
           Hal ini diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah (P.P) Nomor 27 Tahun
   1983 yang bunyinya sebagai berikut:




                                          33
   1. Ganti rugi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b
      dan Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah berupa imbalan
      serendah-rendahnya berjumlah Rp.5000- (lima ribu rupiah dan setinggi-
      tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
   2. Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud
      Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengakibatkan yang
      bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau
      mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya RP.3.000.000,-( tiga
      juta rupiah)”.
          Jumlah ganti rugi tersebut oleh sebagian pakar di anggap terlalu kecil
   karena nilai rupiah semakin menurun. seyogjanya jumlah tersebut diubah setiap
   tahun atau setiap tiga tahun Bagaimanapun, Hakim terikat pada ketentuan yang ada
   dalam menentukan besarnya jumlah ganti rugi tersebut.




d. Pengajuan Permintaan Ganti Rugi
           Tenggang waktu pengajuan tuntutan ganti rugi diatur oleh Pasal 7 P.P.
   nomor 27 Tahun 1983 yaitu hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga)
   bulan sejak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi
   dalam hal tuntutan ganti rugi tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan
   pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal
   77 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Hukum Acara Pidana, maka
   jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan pra
   peradilan.

            Setelah lewat tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak Putusan Pengadilan
   berkekuatan hukum tetap atau sejak pemberitahuan penetapan praperadilan, maka
   hak mengajukan tuntutan ganti rugi menjadi daluwarsa, dengan perkataan lain,
   bahwa tuntutan ganti rugi tersebut tidak dapat diajukan lagi. Selain itu pemeriksaan
   ganti rugi, sebagaimana tersebut dalam ayat(4), yaitu mengikuti acara praperadilan.




e. Pembayaran Ganti Rugi


                                       34
                 Hal ini telah diatur dengan rinci di dalam Pasal (2) dan (3) dari Keputusan
       Menteri Keuangan tanggal 31 desember 1983. Berdasarkan Keputusan Menteri
       Keuangan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri setempat yang mengajukan
       permohonan penyediaan dana kepada menteri kehakiman cq Sekretaris Jenderal
       Departemen Keuangan yang selanjutnya akan meneruskannya kepada Menteri
       Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran untuk diterbitkan Surat Keputusan
       Otorisasi (SK0) yang aslinya disampaikan pada yang berhak.

                 Setelah SK0 diterima yang berhak, maka ia mengajukan permohonan
       pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui Ketua
       Pengadilan setempat dengan melampirkan:

       1). SK0
       2). Asli dan salinan/ fotocopy petikan penetapan Pengadilan.
       selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskannya disertai dengan Surat
       Permintaan Pembayaran (SPP).

                 Permintaan/tuntutan ganti rugi tersebut setelah memperoleh penetapan,
       masih memerlukan kesabaran untuk merealisasikannya. Dengan Pengaturan yang
       demikian, kemungkinan yang bersangkutan baru akan memperoleh haknya dalam
       tenggang waktu 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun.




4. Tinjauan Tentang Rehabilitasi
   a. Pengertian Rehabilitasi
                 Rehabilitasi menurut Pasal 1 butir ke-23 Kitab Undang-undang
       Hukum Acara Pidanaadalah “hak seseorang untuk mendapat pemulihan
       haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang
       diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena
       ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan




                                             35
Undang-undang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam
Undang-undang ini”.
       Tujuan rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk
memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan martabat seseorang yang
telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan,
penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Padahal
tindakan yang dikenakan kepada dirinya merupakan tindakan tanpa alasan
yang sah menurut Undang-undang.
       Lembaga yang berwenang memberikan rehabilitasi adalah pengadilan
baik melalui proses persidangan biasa maupun melalui proses persidangan
praperadilan. Putusan pemberian rehabilitasi diberikan kepada terdakwa
apabila ia oleh pengadilan diputus bebas (vrijspraak) atau lepas dari segala
tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) apabila perkaranya telah
mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 97 ayat (1) Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana). Sedang yang melalui proses praperadilan ialah apabila
perkaranya tidak dilimpahkan ke pengadilan, (Pasal 97 ayat 3 jo Pasal 77
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Rehabilitasi dapat diajukan
oleh tersangka, terdakwa, ahli warisnya (keluarganya) maupun kuasanya.
       Permintaan rehabilitasi atas penangkapan atau penahanan yang tidak
sah diajukan kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya 14 hari
setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan
diberitahukan kepada pemohon. Apabila pengadilan menjatuhkan putusan
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila permohonan
pemohon dalam praperadilan dikabulkan pengadilan, maka dalam amar
putusan   harus   dicantumkan    pemberian    rehabilitasi   yang   berbunyi
“memulihkan hak terdakwa/pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan
harkat serta martabatnya”. Jadi bagi terdakwa yang diadili dan diputus bebas
atau lepas dari segala tuntutan hukum, tidak perlu mengajukan permohonan
rehabilitasi karena pemberian rehabilitasi tersebut dengan sendirinya harus


                                 36
   diberikan oleh pengadilan yang memutus dan sekaligus mencantumkan dalam
   amar putusannya. Bagaimana jika pengadilan lalai mencantumkan amar
   rehabilitasi tersebut padahal putusan perkaranya telah mempunyai kekuatan
   hukum tetap, ternyata Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara
   Pidanatidak memberikan jalan keluar untuk mengajukannya permohonan yang
   bersifat yudisial secara tersendiri. Namun demikian menurut hemat kami
   karena hal tersebut merupakan kewajiban pengadilan untuk mencantumkan
   amar pemberian rehabilitasi dalam putusannnya dan merupakan hak asasi
   terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi terhadap nama baiknya, maka
   seyogyanya     tidak   tertutup   kemungkinan        dalam   praktek   peradilan
   terdakwa/pemohon dapat memperoleh hak tersebut melalui jalur hukum.


b. Yang Berhak Mengajukan Rehabilitasi
           Rehabilitasi ini pada mulanya diatur dalam Pasal 9 Undang-undang No. 14
   Tahun 1970, yang merumuskan orang yang berhak mengajukan rehabilitasi yakni:

   1). yang ditangkap
   2). yang ditahan
   3). yang dituntut/diadili,
   tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai
   orangnya atau hukum yang diterapkan.




c. Tenggang Waktu Mengajukan Rehabilitasi
           Tenggang waktu mengajukan permintaan rehabilitasi ditentukan dalam
   Pasal 12 Peraturan Pemerintah No.27 yang berbunyi:




                                     37
              “Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3)
       Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diajukan oleh tersangka, keluarganya,
       atau kuasanya kepada Pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya dalam
       waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau
       penahanan diberitahukan pada pemohon”.

              Berdasarkan Pasal tersebut maka, tenggang waktu mengajukan permintaan
       rehabilitasi adalah 14 hari terhitung sejak putusan mengenai tidak sahnya
       penangkapan atau penahanan diberitahukan (Yahya Harahap, 2002:73).




   d. Pelaksanaan Rehabilitasi
              Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan berdasarkan Pasal 97 ayat (2) dengan
       mencantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Pencantuman tersebut,
       dipertegas oleh Pasal 14 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983, yang
       berbunyi: “Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat
       serta martabatnya”.

              Selanjutnya, Pasal 13 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983,
       menentukan bahwa penetapan praperadilan mengenai rehabilitasi diberikan:

       1). petikan terhadap pemohon
       2). salinan kepada: Penyidik, Penuntut Umum, Tempat kerja pemohon, Ketua
           RW
              Baik putusan maupun penetapan berdasarkan rehabilitasi, berdasarkan
       Pasal 15 PP Nomor 27 tahun 1983, diumumkan oleh panitera dengan menempelkan
       pada papan pengumuman pengadilan (Leden Marpaung, I997:130).




5. Tinjauan Tentang Cacat Hukum dalam Proses Peradilan Pidana
           Kepastian hukum merupakan suatu yang amat penting dan merupakan produk
   dari hukum atau lebih khusus produk dari suatu perUndang-undangan. adanya suatu



                                          38
hukum diikuti dengan munculnya kepastian hukum. Maka jika suatu peraturan
Perundang-undangan dikeluarkan (diundangkan), pada saat yang sama muncul jugalah
kepastian peraturan (hukum). Akan tetapi suatu kepastian hukum itu memerlukan
usaha dan perjuangan serta tidak datang secara otomatis.

        Selain kepastian hukum, keadilan merupakan suatu masalah yang substansial
dalam berhukum. Tujuan orang memakai hukum adalah untuk mencari keadilan yang
hakiki dari suatu permasalahan yang memperdebatkan keadilan itu sendiri. Secara
sederhana, keadilan dapat diartikan tidak berat sebelah. Tidak merugikan salah satu
pihak. Atau dengan kata lain, keadilan adalah suatu situasi dimana masing-masing pihak
merasa puas dengan apa yang telah diputuskan oleh hukum.

        Tetapi, hal itu akan menjadi suatu persoalan ketika ternyata kepastian hukum
itu tidak mencerminkan adanya keadilan. hal tersebut terlihat dengan terjadinya suatu
kasus tindak pidana dalam masyarakat, baik korban maupun pelaku menghendaki
adanya rasa keadilan yang didapatkan dalam proses Sistem Peradilan Pidana. Namun
pada kenyataannya seringkali hal tersebut tidak terwujud, yang terjadi hanyalah cacat
hukum yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Cacat Hukum merupakan suatu
tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-undang secara normatif atau teori dan
norma yang berlaku di masyarakat. “Jurisprudence of injury a comprehensive, if loosely
defined system of law that includes tort, compensation statutes and regulation. The
basic tort features of the events are clear. The primary wrongdoers were intentional
tortfeasors, of whom the operational villains are dead and their managers as a practical
matter unreachable, unless the attacks eventually come to be tied to a
government”(Marshall S. Shapo. 2003: 1245)

        Cacat hukum tersebut dimungkinkan terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana
mulai dari elemen penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, penuntutan di
kejaksaan, pendakwaan dan penjatuhan vonis di pengadilan atau bahkan di lembaga
pemasyarakatan pun hal tersebut memungkinkan bisa terjadi.




                                        39
        Kontroversi dalam penegakan hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana sering terjadi, sementara para penegak hukum masih berkutat
dalam paradigma formalisme, sehingga banyak kasus-kasus yang semestinya dapat
diadili, lenyap begitu saja karena keterbatasan pemikiran tentang pelaksanaan
penegakan hukum. Padahal tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan
kebenaran dan keadilan. Selama aparat penegak hukum tidak mengubah pemikiran
bahwa tujuan utama dari penegakan hukum pidana adalah untuk menwujudkan
kebenaran dan keadilan, maka pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidanaakan tetap sering terjadi kontroversi.

        Upaya penegakan terhadap hukum acara dan nilai peradilan harus tetap dijaga
dan dipertahankan oleh semua pihak, terutama oleh para aparatur pengadilan itu
sendiri. Bagaimana masyarakat mau menghormati pengadilan jika para hakim itu sendiri
tidak dapat menjaga kewibawaannya sendiri. Menjaga kehormatan pengadilan secara
formal tercermin pada penegakan acara sidang pengadilan dan secara sosiologis
tercermin dari putusan-putusan hakim yang berkualitas dan berdasarkan hukum dan
keadilan. Di samping itu, penegakan hukum acara dan kewibawaan pengadilan harus
dijaga dan dipelihara karena hal itu berkaitan langsung dengan pemberian keadilan bagi
seluruh pihak yang terlibat di dalam perkara baik itu terdakwa, saksi, dan korban
maupun keluarganya.

        Penyidik kepolisian maupun penyidik kejaksaan sebagai gerbang pertama
penanganan adanya kasus tindak pidana, sebelum melanjutkan perkara / kasus ke
tingkat berikutnya harus benar-benar memperhitungkan apakah perkara / kasus
tersebut akan terbukti dan mendapat hukuman sesuai ketentuan, atau kasus tersebut
akan terhenti di tengah jalan. Karena jika terhenti di tengah jalan maka proses yang
telah dilaksanakan menjadi sia-sia, sudah menghabiskan waktu, biaya, maupun tenaga,
tetapi hasilnya tidak maksimal. Sebaiknya pihak yang bersangkutan harus menjalani
interogasi, tuntutan, hukuman dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan,
dan ternyata ada yang mengaku melakukan perbuatan yang disangkakan kepada



                                         40
terhukum. Hal tersebut, selain telah membuang banyak faktor (waktu, biaya dan
tenaga) juga tentu adanya tanggapan dari masyarakat bahwa proses Sistem Peradilan
Pidana tersebut berjalan tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang ada.
Sehingga akan menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak
hukum.




                           B. Kerangka Pemikiran



    Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari timbul suatu gejala-gejala sosial, yang
diakibatkan oleh pergaulan hidup bermasyarakat. Dan dengan adanya gejala sosial maka
diperlukan adanya suatu hukum untuk mengatur dan membatasi gejala sosial tersebut.
Para penguasa akhirnya membuat suatu tatanan hukum sebagai norma yang harus
dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

    Akan tetapi di dalam hukum itu sendiri muncul berbagai permasalahan hukum yang
menyebabkan pelaksanaan dari tujuan hukum tersebut terganggu, dan salah satunya
adalah permasalahan cacat hukum, dimana merupakan suatu keadaan bahwa keadilan
tidak lagi diutamakan dan dijunjung tinggi oleh masyarakat maupun para penguasa
dengan melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. padahal tujuan utama suatu
hukum adalah menciptakan keadilan bagi mereka yang teraniaya dan memberikan
sanksi bagi pelaku kejahatan tersebut.

    Adanya cacat hukum tersebut menimbulkan suatu ganti rugi dan rehabilitasi yang
harus dipenuhi oleh pelakunya terhadap korban cacat hukum. konsep pengaturan ganti
rugi tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tidak
hanya di Indonesia konsep pemberian ganti rugi tersebut diatur, akan tetapi juga di
Negara-Negara lain. Dan salah satunya adalah belanda.




                                         41
               Oleh karena itu penulis ingin membahas tentang perbandingan hukum pengaturan
           konsep ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban proses peradilan pidana yang cacat
           hukum (miscarriage of justice) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
           dengan undang-undang acara pidana belanda (Criminal Injuries Compensation Act of
           Dutch) dan apakah konsep pengaturan ganti rugi dalam Criminal injuries compensation
           Act of Dutch dapat di jadikan rujukan pembaharuan dalam Hukum Acara Pidana
           Indonesia atau tidak.


                                             Gejala Sosial




                                                Hukum




                                         Permasalahan Hukum

                                            (Cacat Hukum)




Kitab Undang-Undang                         Ganti Rugi dan               Undang-Undang Acara
Hukum Acara Pidana                           Rehabilitasi                Pidana Belanda (criminal
                                                                         injuries compensation act of
                                                                         dutch)



                                           Perbandingan




                                   Bagan.1 skematik kerangka pemikiran




                                                   42
                                       BAB III

                        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



A. Pengaturan konsep ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban proses peradilan
   pidana yang cacat hukum (Miscarriage of Justice) menurut Kitab Undang-
   undang Hukum Acara Pidanadibandingkan dengan Undang-undang Acara
   Pidana Belanda (Criminal Injuries Compensation Act of Dutch)
       Dalam pembahasan ini akan di paparkan pengaturan ganti rugi dan rehabilitasi
   dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Acara
   Pidana Belanda (Criminal Injuries Compensation Act Of Dutch) serta
   Perbandingan di antara keduanya dalam pengaturan konsep ganti rugi dan
   rehabilitasi.


   1. Pengaturan konsep ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban proses peradilan pidana
       yang cacat hukum menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
       a. Pasal 95:

           (1). Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut “ganti
               kerugian” karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau
               dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-
               undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang
               diterapkan.
           (2). Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas
                penangkapan atau penahanan serta tindak lain tanpa alasan yang
                berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai atau
                hukum yang diterapkan sebagaimana dalam ayat (1) yang perkaranya
                tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang Pra Peradilan
                sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
           (3). Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
                diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya
                kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang
                bersangkutan.


                                         43
    (4). Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian
         tersebut pada ayat (1), Ketua Pengadilan sejauh mungkin
         menunjukkan Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana
         yang bersangkutan.
    (5). Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat
         (4) mengikuti acara pra peradilan.

b. Pasal 96:

    (1). Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penentapan.
    (2). Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan
         lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi
         putusan tersebut.
c. Pasal 97:

   (1). Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan
        diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah
        mempunyai hukum tetap.
   (2). Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam
        putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
   (3). Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau
        penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau
        kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana
        dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke
        pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud
        dalam Pasal 77.

d. Pasal 98:

   (1). Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu
        pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri, menimbulkan
        kerugian bagi orang lain, maka Hakim ketua sidang atas permintaan
        itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti
        kerugian kepada perkara pidana itu.

e. Pasal 99 :

   (1). Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara
        gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
        98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk
        mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan
        tentang hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak
        yang dirugikan tersebut.


                                44
       (2). Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang
            mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan
            dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang
            penetapan hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak
            yang telah dirugikan.
       (3). Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat
            kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan
            hukum tetap.

   f. Pasal 100 :

       (1). Apabila terjadi penggabungan perkara antara perkara perdata dan
            perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya
            berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
       (2). Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan
            banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak
            diperkenankan.

   g. Pasal 101 :
       Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian
       sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain




2. Pengaturan konsep ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban proses peradilan pidana
   yang cacat hukum menurut Criminal injuries Compensation Act of Dutch
                       CRIMINAL INJURIES COMPENSATION

                             ACT 2004 AMANDEMEN



   1. Short title
      This Act may be cited as the Criminal Injuries Compensation Act 2003
   2. Commencement
      This Act comes into operation on a day fixed by proclamation Terms used
       In this Act, unless the contrary intention appears —

       alleged offence means a crime, misdemeanour or simple offence of which no
       person has been convicted;



                                        45
applicant means a person who makes a compensation application;

 assessor means the Chief Assessor, or an assessor, appointed under Schedule 1
clause 2;

       CEO means the chief executive officer of the department of the Public
Service that principally assists the Minister in the administration of this Act;

          Chief Assessor means the Chief Assessor of Criminal Injuries
Compensation appointed under Schedule 1 clause 2(1);

close relative has the meaning given by section 4;

compensation application means an application for criminal injuries
compensation made under Part 2;

compensation award means an award of compensation made under Part 4;

 compensation reimbursement order means an order made under section 52 of
this Act, or section 39(1) of the Criminal Injuries Compensation Act 1985 ;

convicted has a meaning affected by section 5;

health professional means —

(a) a person who is registered as a dentist under the Dental Act 1939 or a
    law of another place that is substantially similar to that Act;
(b) a person who is registered as a medical practitioner under the Medical
    Practitioners Act 2008 or a law of another place that is substantially
    similar to that Act;
(c) a person who is registered as a psychologist under the Psychologists
    Act 2005 or a law of another place that is substantially similar to that
    Act;
     injury means bodily harm, mental and nervous shock, or pregnancy;

    interested person , in relation to a compensation application or to a
compensation award made on such an application, means —

(a) the applicant;
(b) a person who an assessor thinks may become liable under Part 6 to pay
    an amount to the State; or
(c) the CEO;
     legal practitioner means an Australian legal practitioner within the meaning
of that term in the Legal Profession Act 2008 section 3;


                                 46
       loss has the meaning given by section 6;

       offence means an alleged offence or a proved offence;

       personal representative , of a deceased person, means —

   (a) the executor or the administrator of the deceased’s estate;
   (b) in the absence of such an executor or administrator, a person who
       satisfies an assessor that the person is entitled to apply to be the
       executor or administrator of the deceased’s estate;
       proved offence means a crime, misdemeanour or simple offence of which a
   person has been convicted;

          record means any record of information, whether made on paper,
   electronically or otherwise and whether in writing or otherwise;

      satisfied means satisfied on the balance of probabilities;

              victim means a person who suffers injury, or who dies, as a
       consequence of the commission of an offence

3. Term used: close relative
   (1) For the purposes of this Act, a close relative of a victim who dies or is
       injured as a consequence of the commission of an offence, is a person
       who, immediately before the offence was committed, was —
       (a) a parent, grandparent or step-parent of the victim;
       (b) the spouse or a de facto partner of the victim; or
       (c) a child, grandchild or stepchild of the victim.
   (2) The presumptions of parentage in the Family Court Act 1997 Part 5
       Division 11 Subdivision 3 operate, and section 193 of that Act
       operates in respect of those presumptions, for the purposes of this Act.
4. Term used: convicted
   (1) For the purposes of this Act a person is convicted of an offence
       notwithstanding that having been found guilty or convicted of the
       offence —
       (a) a spent conviction order made under the Sentencing Act 1995
           section 39 applies to the conviction;
       (b) a conviction is not recorded under the Young Offenders Act 1994
           section 55;
       (c) the complaint or indictment was dismissed under the repealed
           section 669(1)(a) of The Criminal Code ;
       (d) the repealed section 20 of the Offenders Community Corrections
           Act 1963 applies to the conviction;


                                    47
        (e) the repealed section 40 or 126A of the Child Welfare Act 1947
            applies to the conviction;
        (f) the charge was dismissed or the person was discharged under the
            repealed section 34 or 34B of the Child Welfare Act 1947 ; or
        (g) the complaint for the offence was dismissed under the repealed
            section 24 of the Children’s Court of Western Australia Act 1988 .
    (2) For the purposes of this Act a person is convicted of an offence if the
        person, whether or not he or she is charged with the offence, is dealt
        with by a juvenile justice team under the Young Offenders Act 1994
        Part 5 Division 2 for the offence.
 5. Term used: loss
    (1) In this section — personal item means —
        (a) an item of clothing or footwear;
        (b) spectacles, or contact lenses, used to correct eyesight;
        (c) a hearing aid;
        (d) artificial teeth;
        (e) an artificial limb;
        (f) a surgical appliance or implant used to correct or relieve a physical
            disability or medical condition; or
        (g) any other item prescribed by the regulations.
    (2) In the case of a victim who is injured, loss means —
        (a) expenses actually and reasonably incurred by or on behalf of the
            victim —
            (i). that arise directly from; or
            (ii).that arise in obtaining any report from a health professional or
                 a counsellor in relation to, the injury suffered by the victim;
        (b) expenses that are likely to be reasonably incurred by or on behalf
            of the victim for treatment that the victim is likely to need as a
            direct consequence of the injury suffered by the victim;
        (c) loss of earnings suffered by the victim as a direct consequence of
            the injury suffered by the victim; or
        (d) any loss arising from any damage caused as a direct consequence
            of the commission of the offence to any personal item that was
            being worn by the victim when he or she suffered the injury.
    (3) In the case of a victim who dies, loss means any loss suffered by a
        close relative of the victim for which damages could be awarded to the
        relative under the Fatal Accidents Act 1959 if the death of the victim
        were caused by the wrongful act, neglect or default of another.
 6. Construction of Act
    Subject to sections 42(3) and (4) and 68, this Act must be construed as
    being in addition to, and not in derogation of, any other law.
7. Construction of Act



                                   48
   Subject to sections 42(3) and (4) and 68, this Act must be construed as
   being in addition to, and not in derogation of, any other law.
8. Offences for which compensation may be sought
    This Act does not apply to or in relation to an offence that was committed
   before 22 January 1971.
9. Time limit for making a compensation application
    (1) A compensation application must be made within 3 years after the date
        on which —
        (a) the offence to which it relates was committed; or
        (b) if it relates to more than one offence, the last of them was
            committed.
    (2) Despite subsection (1), an assessor may allow a compensation
        application to be made after the 3 years if he or she thinks it is just to
        do so and may do so on any conditions that he or she thinks it is just to
        impose.
10. Death of person entitled to compensation ends entitlement
    (1). Any entitlement of a victim to compensation under this Act ceases on
         the death of the victim.
    (2). Any entitlement of a close relative of a deceased victim to
         compensation under this Act ceases on the death of the close relative.
    (3). Subsections (1) and (2) apply even if —
         (a) a compensation application is made by or on behalf of a victim or
             a close relative of a deceased victim before the death of the victim
             or close relative; or
         (b) a compensation award in favour of a victim or a close relative of a
             deceased victim is made after and in ignorance of the death of the
             victim or close relative
11. How to make a compensation application
    (1). A compensation application must be —
         (a) made in writing on a form approved by the Chief Assessor; and
         (b) given to the Chief Assessor.
    (2). If a person entitled to make a compensation application is —
         (a) under 18 years of age — the application may be made on his or her
              behalf by a parent, or a person acting in place of a parent, of the
              person;
         (b) a represented person within the meaning of the Guardianship and
              Administration Act 1990 — the application may be made on his
              or her behalf by the person’s guardian or administrator appointed
              under that Act.




                                   49
12. Proved offence
    (1) A person who suffers injury as a consequence of the commission of a
        proved offence may apply for compensation for the injury and any loss
        also suffered.
    (2) If a person, being a close relative of a person who dies as a
        consequence of the commission of a proved offence, suffers loss as a
        result of the death, the personal representative of the deceased may
        apply for compensation for that loss.
    (3) An assessor must not make a compensation award in respect of a
        compensation application made under this section unless satisfied —
        (a) if the application is made under subsection (1) — that the claimed
            injury and any claimed loss has occurred and did so as a
            consequence of the commission of a proved offence;
        (b) if the application is made under subsection (2) — that the death
            occurred as a consequence of the commission of a proved offence
            and that the claimed loss has occurred.
13. Alleged offence: acquittal

      (1) This section applies if a person is charged with an alleged offence
          and is found not guilty of it other than on account of unsoundness of
          mind.
      (2) If a person —
          (a) suffers injury as a consequence of the commission of the alleged
               offence; and
          (b) claims that the alleged offence was committed but by a person
               other than the acquitted person, the person may apply for
               compensation for that injury and any loss also suffered.
      (3) If —
          (a) a person dies as a consequence of the commission of the alleged
               offence;
          (b) a close relative of the deceased suffers loss as a result of the
               death; and
          (c) the personal representative of the deceased claims that the
               alleged offence was committed but by a person other than the
               acquitted person, the personal representative of the deceased may
               apply for compensation for that loss.
      (4) An assessor must not make a compensation award in respect of a
          compensation application made under this section unless satisfied
          that the alleged offence was committed but by a person other than
          the acquitted person and —




                                   50
         (a) if the application is made under subsection (2) — that the
             claimed injury and any claimed loss has occurred and did so as a
             consequence of the commission of the alleged offence;
         (b) if the application is made under subsection (3) — that the death
             occurred as a consequence of the commission of the alleged
             offence and that the claimed loss has occurred.
     (5) If an assessor is satisfied that the person who committed the act or
         made the omission that constitutes the alleged offence was, at the
         time of the act or omission, not criminally responsible for it, the
         alleged offence is to be taken not to have been committed for the
         purposes of subsection (4) unless the person was not criminally
         responsible for it by reason of The Criminal Code section 27.

14. Alleged offence: acquittal due to unsoundness of mind
    (1). This section applies if a person is found not guilty of a crime,
         misdemeanour or simple offence (the charged offence ) on account
         of unsoundness of mind.
    (2). A person who suffers injury as a consequence of the act or omission
         that is alleged to constitute the charged offence may apply for
         compensation for that injury and any loss also suffered.
    (3). If —
         (a) a person dies as a consequence of the act or omission that is
             alleged to constitute the charged offence; and
         (b) a close relative of the deceased suffers loss as a result of the
             death, the personal representative of the deceased may apply for
             compensation for that loss.
    (4). An assessor must not make a compensation award in respect of a
         compensation application made under this section unless satisfied —
         (a) if the application is made under subsection (2) — that the
             claimed injury and any claimed loss has occurred and did so as a
             consequence of the act or omission that is alleged to constitute
             the charged offence;
         (b) if the application is made under subsection (3) — that the death
             occurred as a consequence of the act or omission that is alleged
             to constitute the charged offence and that the claimed loss has
             occurred.
15. Alleged offence: accused not mentally fit to stand trial
     (1). This section applies if —
          (a) a person is charged with an alleged offence that is alleged to
              have been committed on or after 1 January 1986; and
          (b) the person is found to be mentally unfit to stand trial for the
              alleged offence.


                                 51
     (2). A person who suffers injury as a consequence of the commission of
          the alleged offence may apply for compensation for that injury and
          any loss also suffered.
     (3). If a person, being a close relative of a person who dies as a
          consequence of the commission of the alleged offence, suffers loss
          as a result of the death, the personal representative of the deceased
          may apply for compensation for that loss.
     (4). An assessor must not make a compensation award in respect of a
          compensation application made under this section unless satisfied —
          (a) if the application is made under subsection (2) — that the
              claimed injury and any claimed loss has occurred and did so as a
              consequence of the commission of the alleged offence;
          (b) if the application is made under subsection (3) — that the death
              occurred as a consequence of the commission of the alleged
              offence and that the claimed loss has occurred.
     (5) If an assessor is satisfied that the person who committed the act or
          made the omission that constitutes the alleged offence was, at the
          time of the act or omission, not criminally responsible for it, the
          alleged offence is to be taken not to have been committed for the
          purposes of subsection (4) unless the person was not criminally
          responsible for it by reason of The Criminal Code section 27.
16. Alleged offence: charge not determined
   (1) This section applies if a person is charged with an alleged offence
       and —
       (a) the charge is withdrawn or a nolle prosequi is entered in respect of
           it or the prosecution of it is discontinued;
       (b) the charge is dismissed without a finding as to whether the person
           charged is guilty or not guilty of it;
       (c) the person is acquitted because the prosecutor does not adduce any
           evidence on the charge;
       (d) the person dies before he or she is found guilty or not guilty of the
           charge; or
       (e) for any other reason, the person is not brought to trial on the
           charge, and —
       (f) the person charged is not otherwise charged with the alleged
           offence or tried for it; and
       (g) section 15 does not apply.
   (2) A person who suffers injury as a consequence of the commission of
       the alleged offence may apply for compensation for that injury and any
       loss also suffered.
   (3) If a person, being a close relative of a person who dies as a
       consequence of the commission of the alleged offence, suffers loss as


                                  52
       a result of the death, the personal representative of the deceased may
       apply for compensation for that loss.
   (4) An assessor must not make a compensation award in respect of a
       compensation application made under this section unless satisfied —
       (a) if the application is made under subsection (2) — that the claimed
           injury and any claimed loss has occurred and did so as a
           consequence of the commission of the alleged offence;
       (b) if the application is made under subsection (3) — that the death
           occurred as a consequence of the commission of the alleged
           offence and that the claimed loss has occurred.
   (5) If an assessor is satisfied that the person who committed the act or
       made the omission that constitutes the alleged offence was, at the time
       of the act or omission, not criminally responsible for it, the alleged
       offence is to be taken not to have been committed for the purposes of
       subsection (4) unless the person was not criminally responsible for it
       by reason of The Criminal Code section 27.
17. Alleged offence: no person charged
   (1). This section applies if an alleged offence is committed but no person is
        charged with the alleged offence.
   (2). A person who suffers injury as a consequence of the commission of
        the alleged offence may apply for compensation for that injury and any
        loss also suffered.
   (3). If a person, being a close relative of a person who dies as a
        consequence of the commission of the alleged offence, suffers loss as
        a result of the death, the personal representative of the deceased may
        apply for compensation for that loss.
   (4). An assessor must not make a compensation award in respect of a
        compensation application made under this section unless satisfied —
        (a) if the application is made under subsection (2) — that the claimed
            injury and any claimed loss has occurred and did so as a
            consequence of the commission of the alleged offence;
        (b) if the application is made under subsection (3) — that the death
            occurred as a consequence of the commission of the alleged
            offence and that the claimed loss has occurred.
   (5). If an assessor is satisfied that the person who committed the act or
        made the omission that constitutes the alleged offence was, at the time
        of the act or omission, not criminally responsible for it, the alleged
        offence is to be taken not to have been committed for the purposes of
        subsection (4) unless the person was not criminally responsible for it
        by reason on Criminal Injuries Compensation Act 2003-sect 18.




                                  53
18. Procedure, general matters
    (1) An assessor must determine compensation applications expeditiously
        and informally having regard to the requirements of justice and this
        Act.
    (2) In deciding a compensation application an assessor is not bound by
        rules or practice as to evidence or procedure but may inform himself
        or herself in any manner he or she thinks fit.
19. Assessor’s general powers
   (1). For the purposes of deciding a compensation application, an assessor
        may do any or all of the following, either on the application of an
        interested person or on the assessor’s own initiative —
        (a) amend the application;
        (b) give written notice of the application and of any amendment to it
            to an interested person;
        (c) seek and receive any information or evidence that the assessor
            thinks necessary;
        (d) make any inquiries and investigate any matters that the assessor
            thinks necessary;
        (e) request the applicant to provide the assessor with information in
            relation to the application;
        (f) defer deciding the application in order to obtain more information
            or until information requested under paragraph (c), (d) or (e) is
            provided.
   (2). For the purposes of deciding a compensation application, an assessor
        may give a person a written notice that requires the person to do any or
        all of the following —
        (a) to give the assessor, within the time specified in the notice, the
            relevant information described generally or specifically in the
            notice;
        (b) to appear before the assessor at a time and place specified in the
            notice to give relevant evidence to the assessor;
        (c) to produce to the assessor, within the time specified in the notice,
            any relevant record that is described generally or specifically in the
            notice and that is in the person’s possession or control.
   (3). The powers in subsection (1) and (2) may be exercised whether or not
        a hearing of the compensation application is to be conducted.
   (4). An assessor to whom a record is produced may inspect and make a
        copy of the record and for those purposes may keep the record for a
        reasonable time.
   (5). A person who is given a notice under subsection (2) and who, without
        a reasonable excuse, does not comply with it commits an offence.
        Penalty: $5 000.


                                   54
20. Victim may be directed to attend doctor etc.
   (1). For the purposes of deciding a compensation application by or on
        behalf of a person who claims to have suffered an injury as a
        consequence of the commission of an offence (the victim ), an
        assessor, either on the application of an interested person or on the
        assessor’s own initiative, may —
        (a) direct the victim to attend and be examined by a health
            professional nominated by the assessor; and
        (b) defer deciding the application until the victim has complied with
            the direction.
   (2). If an assessor directs such a victim to attend and be examined by a
        health professional —
        (a) the assessor may give the health professional a copy of any report
            by another health professional about the victim;
        (b) the assessor must request the health professional to provide the
            assessor with a report of the examination;
        (c) the Chief Assessor must pay the reasonable cost of the
            examination and the report; and
        (d) any compensation award must be reduced by the amount so paid.
   (3). If a victim does not obey such a direction, the assessor may take
        account of the fact by reducing any compensation award made in
        favour of the victim.
21. Applicant may be required to enforce other remedies
   (1) If an assessor dealing with a compensation application by or on
       behalf of a victim who suffered injury as a consequence of the
       commission of an offence is of the opinion that the victim —
       (a) has reasonable grounds for taking proceedings independently of
           this Act to obtain compensation or damages for all or some of the
           claimed injury and any claimed loss; or
       (b) may be entitled under a contract of insurance to payment for all or
           some of that injury or loss, the assessor may require the victim to
           take proceedings to obtain the compensation, damages or payment
           and may defer the application pending the determination of those
           proceedings.
   (2) If an assessor dealing with a compensation application by the personal
       representative of a victim who died as a consequence of the
       commission of an offence is of the opinion that the personal
       representative —
       (a) has reasonable grounds for taking proceedings independently of
           this Act to obtain compensation or damages for all or some of any
           claimed loss; or



                                  55
      (b) may be entitled under a contract of insurance to payment for all or
          some of that loss, the assessor may require the representative to
          take proceedings to obtain the compensation, damages or payment
          and may defer the application pending the determination of those
          proceedings.
22. CEO may apply for stay of compensation application
   (1). The CEO may at any time request that a compensation application be
        stayed because a prosecution for an alleged offence to which the
        compensation application relates has been or is about to be
        commenced.
   (2). On such a request an assessor may stay the compensation application
        for such period as the assessor decides.
23. Interim payments
    (1) If an assessor dealing with a compensation application is satisfied —
        (a) that a person has incurred or is likely to incur expenses that are or
            are likely to be a loss in respect of which compensation will be or
            is likely to be awarded under this Act on the application; and
        (b) that the making of an interim payment of compensation pending
            the final determination of the application is warranted, the assessor
            may make an interim payment of such reasonable amount, and on
            such terms, as the assessor decides.
    (2) For any one compensation application more than one interim payment
        may be made but the total of the payments, not including any payment
        for the funeral of a victim who has died, must not exceed 3% of the
        maximum amount of compensation that could be awarded if the
        application were for compensation in relation to a single offence.
    (3) The total of any interim payments must be deducted from any
        compensation award that is subsequently made in favour of the victim
        or close relative.
    (4) If one or more interim payments are made to a person and a
        compensation award in favour of that person is subsequently refused,
        the total of the interim payments becomes a debt due to the State by
        the person
24. Hearing to be held if assessor thinks fit
   (1) An assessor may conduct a hearing of a compensation application if he
       or she thinks fit.
   (2) An assessor, without conducting a hearing of a compensation
       application may make, or refuse to make, a compensation award in
       respect of the application.




                                   56
25. Hearings
    (1). If an assessor decides to conduct a hearing of a compensation
         application, the assessor must cause written notice of the time and
         place of the hearing to be given to the applicant and to any other
         interested person that the assessor intends to hear.
    (2). A person who is notified of a hearing is entitled —
         (a) to appear at the hearing and be heard by the assessor;
         (b) to appear in person or to be represented by a legal practitioner, or
             by a person approved by the assessor; and
         (c) to present evidence and to call, examine and re-examine witnesses
             and to cross-examine any witness not called by that person.
    (3). Section 63 applies for the purposes of conducting a hearing.
    (4). A hearing by an assessor must be conducted in private unless the
         assessor decides that it should be conducted in public.
    (5). If a hearing is conducted in private, the assessor may exclude any
         person who the assessor does not intend to hear.
26. Awards etc. to be in writing
       A compensation award, or a decision to refuse to make a compensation
    award, must —
    (a) be made in writing; and
    (b) be given to the applicant concerned.
27. Reasons for decisions
    (1) If an assessor makes a compensation award, the assessor must give
        written reasons for making the award to any interested person who, in
        writing, asks the assessor for the reasons.
    (2) If an assessor refuses to make a compensation award, the assessor
        must give written reasons for the refusal to —
        (a) the applicant; and
        (b) any other interested person who, in writing, asks the assessor for
            the reasons.
28. Copy of awards to be sent to CEO
    The Chief Assessor must send a copy of a compensation award to the
    CEO as soon as practicable after it is made.
30. Compensation awards, general
   (1) On a compensation application in respect of injury suffered by a
       victim as a conseque of the commission of an offence, an assessor may
       award such compensation that the assessor is satisfied is just for the
       injury and for any loss also suffered.
   (2) A compensation award made under subsection (1) may include
       directions that all or a specified part of the compensation be held on



                                   57
        trust for the victim by the person, and on any terms, specified in the
        award.
    (3) On a compensation application made by the personal representative of
        a victim who dies as a consequence of the commission of an offence,
        an assessor may award such compensation that the assessor is satisfied
        is just for the loss suffered by the one or more close relatives of the
        deceased.
    (4) A compensation award made under subsection (3) may —
        (a) apportion the compensation between 2 or more close relatives;
        (b) include directions that all or a specified part of the compensation
            be held on trust for a close relative by the person, and on any
            terms, specified in the award.
    (5) An assessor may at any time for good reason amend or cancel a
        direction made under subsection (2) or (4).
29. Assessor’s general discretion
    (1). In deciding whether or not to make a compensation award, or the
         amount of a compensation award, an assessor may have regard to any
         factors or circumstances that the assessor thinks are relevant.
    (2). Subsection (1) is subject to sections 12(3), 13(4), 14(4), 15(4), 16(4)
         and 17(4) and this Part.
30. Compensation awards, general
    (1).On a compensation application in respect of injury suffered by a victim
         as a consequence of the commission of an offence, an assessor may
         award such compensation that the assessor is satisfied is just for the
         injury and for any loss also suffered.
    (2).A compensation award made under subsection (1) may include
         directions that all or a specified part of the compensation be held on
         trust for the victim by the person, and on any terms, specified in the
         award.
    (3).On a compensation application made by the personal representative of
         a victim who dies as a consequence of the commission of an offence,
         an assessor may award such compensation that the assessor is satisfied
         is just for the loss suffered by the one or more close relatives of the
         deceased.
    (4).A compensation award made under subsection (3) may —
        (a)apportion the compensation between 2 or more close relatives;
        (b)include directions that all or a specified part of the compensation be
            held on trust for a close relative by the person, and on any terms,
            specified in the award.
     (5).An assessor may at any time for good reason amend or cancel a
         direction made under subsection (2) or (4).
31. Maximum for single offence



                                   58
(1). Subject to sections 32, 33 and 34, the maximum amount that may be
     awarded in aggregate under sections 30(1) and (3) in favour of one person
     for a single offence committed on a date in a period set out in the Table to
     this subsection is set out in the Table opposite that period.


    Table 1

  Item Period                         Maximum amount
       (all dates inclusive)

  1.     22 January 1971           to For an indictable offence: $2 000
         17 October 1976              For a simple offence: $300

  2.     18 October 1976           to $7 500
         31 December 1982

  3.     1 January 1983            to $15 000
         31 December 1985

  4.     1 January 1986            to $20 000
         30 June 1991

  5.     1 July 1991 to the day $50 000
         before the day on which
         this Act comes into
         operation

  6.     On or after the day on $75 000
         which this Act comes into
         operation



(2). Subject to sections 32, 33 and 34, the maximum amount that may be
     awarded in aggregate on a compensation application made by the personal
     representative of a victim who dies as a consequence of the commission of
     an offence committed in a period set out in the Table to subsection (1) is set
     out in that Table opposite the period.
(3). The regulations may from time to time amend the Table to subsection (1)
     by —


                                 59
      (a) inserting a further item that specifies the maximum amount for
          offences committed on or after a date specified or referred to in the
          item, being a date on or after the date on which the regulations
          come into operation; and
      (b) making any necessary consequential amendments to any previous
          item in the Table that do not change the effect of the item.
32. Maximum for single offence by multiple offenders
    Section 31(1) and (2) apply even if the single offence is committed by 2 or
    more persons acting in concert.
33. Maximum for multiple related offences
   (1) For the purposes of this section, 2 or more offences are related to one
        another if an assessor is satisfied —
        (a) that they were committed at approximately the same time, whether
            by one person or by 2 or more persons acting in concert; or
        (b) that they are related for any other reason.
  (2) If as a consequence of the commission of 2 or more related offences, a
      person —
        (a) suffers injury;
        (b) suffers loss as the close relative of a victim who dies as a
            consequence of one of the offences; or
        (c) suffers both injury as described in paragraph (a) and loss as
            described in paragraph (b), the amounts awarded under
            section 30(1) and (3) in favour of the person for the injury
            described in paragraph (a) and any loss also suffered and for the
            loss described in paragraph (b) must not in aggregate exceed the
            maximum amount that may be awarded for the last one of the
            offences to be committed.
   (3). Despite subsection (2), if a person is a close relative of 2 or more
        victims who die as a consequence of 2 or more related offences and as
        a result of 2 or more of those deaths —
        (a) suffers injury;
        (b) suffers loss as the close relative; or
        (c) suffers both injury as described in paragraph (a) and loss as
            described in paragraph (b), the amounts awarded under
            section 30(1) and (3) in favour of the person for the injury
            described in paragraph (a) and any loss also suffered and for the
            loss described in paragraph (b) must not in aggregate exceed twice
            the maximum amount that may be awarded for the last one of the
            offences to be committed.
34. Maximum for multiple unrelated offences by one offender




                                   60
   (1). This section applies to and in respect of a compensation application made
        on or after 23 September 2003.
   (2). If as a consequence of 2 or more offences committed by one person that
        are not related offences within the meaning of section 33(1), another
        person —
      (a) suffers injury;
      (b) suffers loss as a close relative of a victim who dies as a
           consequence of one or more of the offences; or
      (c) suffers both injury as described in paragraph (a) and loss as
           described in paragraph (b), the amounts awarded under
           section 30(1) and (3) in favour of the person for the injury
           described in paragraph (a) and any loss also suffered and for the
           loss described in paragraph (b) must not in aggregate exceed twice
           the maximum amount that may be awarded for the last one of the
           offences to be committed.
35. Mental and nervous shock, compensation for limited to certain persons
  (1) This section applies to and in respect of a compensation application
      made on or after 23 September 2003.
  (2) An assessor must not make a compensation award for mental and
      nervous shock suffered by a victim as a consequence of the commission
      of an offence, or for any loss in respect of such shock, unless the
      assessor is satisfied —
       (a) that the victim also suffered bodily harm or became pregnant as a
           consequence of the commission of the offence;
       (b) that the victim was the person against whom, or against whose
           property, the offence was committed;
       (c) that a person other than the victim died or suffered injury as a
           consequence of the offence and the victim was personally present
           when or immediately after the offence was committed;
       (d) that immediately before the offence was committed the victim was
           the parent or step-parent of a person who died as a consequence of
           the commission of the offence; or
       (e) that immediately before the offence was committed the victim —
           (i). was a close relative of a person who suffered injury or died as
                a consequence of the commission of the offence; and
           (ii).(ii) was living with that person.
   (3) Despite subsection (2), if an assessor is satisfied —
       (a) that a person died or was injured as a consequence of the
           commission of an offence; and
       (b) that the death occurred or the injury was suffered when the person
           was committing a separate offence, the assessor must not make a
           compensation award in favour of a close relative of the person for



                                  61
          mental and nervous shock suffered by the close relative as a result
          of the death or injury.
36. No award if compensation likely to benefit offender
    An assessor must not make a compensation award in favour of a victim, or
    a close relative of a deceased victim, if the assessor is of the opinion —
    (a) that there is a relationship or connection between the person who
        committed the offence and the victim or close relative; and
    (b) that by reason of the relationship or connection any money paid under
        the award is likely to benefit or advantage the person who committed
        the offence.
37 . No award if injury is from motor vehicle in certain cases
    (1) In this section —
    (2) This section applies in relation to an offence committed on or after
        1 July 1993.
    (3) An assessor must not make a compensation award in favour of the
        personal representative of a deceased victim, in respect of any loss
        suffered by a close relative of a deceased victim, as a consequence of
        the commission of an offence if satisfied that the injury or death was
        caused directly by, or by the driving or other use of, a motor vehicle
        unless —
        (a) the motor vehicle was used for the purpose of committing the
            offence; and
        (b) the offence is a crime.
38. No award if applicant did not assist investigators
     An assessor must not make a compensation award in favour of a victim,
    or a close relative of a deceased victim, if the assessor is of the opinion
    that the victim or close relative did not do any act or thing which he or she
    ought reasonably to have done to assist in the identification, apprehension
    or prosecution of the person who committed the offence.
39. No award if victim was engaged in criminal conduct
   (1) If an assessor is satisfied —
       (a) that a person was injured as a consequence of the commission of
           an offence; and
       (b) that the injury was suffered when the person was committing a
           separate offence, the assessor must not make a compensation
           award in favour of the person.
   (2) If an assessor is satisfied —
       (a) that a person died as a consequence of the commission of an
           offence; and
       (b) that the death occurred when the person was committing a separate
           offence, the assessor must not make a compensation award in


                                   62
          favour of a close relative of the person for any loss suffered by the
          close relative as a result of the death.
40. No award if compensation already awarded or refused
    (1) In this section —award means an order for compensation made under
        the Criminal Injuries (Compensation) Act 1970 , or an award of
        compensation made under the Criminal Injuries Compensation
        Act 1982 , the Criminal Injuries Compensation Act 1985, or this Act;
        compensation application means an application for compensation
        made under the Criminal Injuries (Compensation) Act 1970 3 , the
        Criminal Injuries Compensation Act 1982, the Criminal Injuries
        Compensation Act 1985 2 or this Act.
    (2) An assessor must not make a compensation award in favour of a
        victim who is injured as a consequence of the commission of an
        offence if —
        (a) an award has been made previously in favour of the victim; or
        (b) a compensation application by or on behalf of the victim has been
            refused previously, in relation to an injury suffered by the victim
            as a consequence of the offence.
    (3) An assessor must not make a compensation award in favour of a close
        relative of a victim who dies as a consequence of the commission of
        an offence if —
        (a) an award has been made previously in favour of the close relative;
            or
        (b) a compensation application on behalf of the close relative has been
            refused previously, in relation to loss suffered by the close relative
            as a result of the death.
41. Behaviour etc. of victim to be considered
    In deciding whether or not to make a compensation award, or the amount
    of a compensation award, in favour of a victim, or a close relative of a
    deceased victim, an assessor —
    (a) must have regard to any behaviour, condition, attitude, or disposition
        of the victim that contributed, directly or indirectly, to the victim’s
        injury or death; and
    (b) may, if he or she thinks it is just to do so —
        (i). refuse to make a compensation award because of that contribution;
             or
        (ii).reduce the amount that the assessor would otherwise have
             awarded.
42. Insurance payments etc. to be deducted from award
   (1) In this section —registered organisation has the meaning given by the
       National Health Act 1953 of the Commonwealth.



                                   63
    (2) An assessor must deduct from a compensation award in relation to any
        loss suffered by a victim, or a close relative of a deceased victim, any
        amount that the victim or close relative would, but for this Act, also be
        entitled to receive under a contract of insurance with a registered
        organisation in respect of any of that loss.
    (3) An assessor must deduct from a compensation award in relation to any
        injury or loss suffered by a victim, or a close relative of a deceased
        victim, any amount that the victim or close relative has received by
        way of compensation or damages, or under a contract of insurance, for
        the injury or loss.
    (4) If an assessor is satisfied that a victim, or a close relative of a deceased
        victim, who has suffered injury or loss will receive an amount by way
        of compensation or damages, or under a contract of insurance, for the
        injury or loss, the assessor may deduct the amount from a
        compensation award in relation to that injury or loss.
    (5) Despite subsections (3) and (4), in the case of an application by a
        personal representative of a deceased victim, the amounts described in
        the Fatal Accidents Act 1959 section 5(2)(b) and (c) must not be
        deducted.
42. Insurance payments etc. to be deducted from award
    (1) In this section — registered organisation has the meaning given by
        the National Health Act 1953 of the Commonwealth.
    (2) An assessor must deduct from a compensation award in relation to any
        loss suffered by a victim, or a close relative of a deceased victim, any
        amount that the victim or close relative would, but for this Act, also be
        entitled to receive under a contract of insurance with a registered
        organisation in respect of any of that loss.
    (3) An assessor must deduct from a compensation award in relation to any
        injury or loss suffered by a victim, or a close relative of a deceased
        victim, any amount that the victim or close relative has received by
        way of compensation or damages, or under a contract of insurance, for
        the injury or loss.
    (4) If an assessor is satisfied that a victim, or a close relative of a deceased
        victim, who has suffered injury or loss will receive an amount by way
        of compensation or damages, or under a contract of insurance, for the
        injury or loss, the assessor may deduct the amount from a
        compensation award in relation to that injury or loss.
    (5) Despite subsections (3) and (4), in the case of an application by a
        personal representative of a deceased victim, the amounts described in
        the Fatal Accidents Act 1959 section 5(2)(b) and (c) must not be
        deducted.




                                    64
CRIMINAL INJURIES COMPENSATION ACT 2003 - SECT 43
43 . Award to be off set against any amount owed to the State
     An assessor may reduce the amount payable to a victim or close relative
    under a compensation award by an amount not exceeding any amount that
    the victim or close relative owes the State —
    (a) under section 23(4);
    (b) under a compensation reimbursement order; or
    (c) under section 68.
44. Person who incurs expenses may be paid directly
     If a compensation award includes an amount in respect of expenses
    incurred on behalf of a victim, or a close relative of a deceased victim, by
    a person who is responsible for the maintenance of the victim or close
    relative, the award may direct that the amount be paid directly to that
    person.
45. Order about reimbursement order may be made
    (1) When or after making a compensation award in respect of an
        application made under section 12, an assessor who thinks it is just to
        do so may make —
        (a) an order barring proceedings under Part 6 in respect of the award;
            or
        (b) an order that only a part of the award (specified in the order) may
            be the subject of proceedings under Part 6.
    (2) At any time, on an application by the CEO, an assessor may cancel an
        order made under subsection (1).
46. Consolidated Account charged with payment
    The Consolidated Account is charged with the payment of any
    compensation awarded under            this Act and is appropriated
    accordingly.
47. Appeal period, payment may be withheld
     Payment under a compensation award is not to be made until —
    (a) the period referred to in section 55(3) has elapsed; and
    (b) any appeal commenced under Part 7 is determined, except with the
        written authority of an assessor.
48. Future treatment expenses, payment of
   (1) If a compensation award made in favour of a victim who has suffered
       injury includes an amount in respect of expenses of the kind referred
       to in section 6(2)(b), the amount is not to be paid unless —
       (a) the Chief Assessor is given evidence for the purposes of
           paragraph (b) by or on behalf of the victim; and



                                   65
       (b) an assessor is satisfied that the expenses have been reasonably
           incurred by or on behalf of the victim for treatment that the victim
           required as a direct consequence of the injury suffered by the
           victim in consequence of the commission of the offence to which
           the award relates; and
       (c) the Chief Assessor is given a request for payment of the amount in
           accordance with subsection (2).
   (2) A request referred to in subsection (1)(c) must be given to the Chief
       Assessor —
       (a) if the victim was under 18 years of age on the date of the award,
           before —
           (i). the victim reaches 28 years of age; or
           (ii).the expiry of 10 years after the date on which the Acts
                Amendment (Justice) Act 2008 section 31 commences,
                whichever occurs last; or
       (b) otherwise —
           (i). if the award was made before that section commences, within
                10 years after the day on which it commences; or
           (ii).otherwise, within 10 years after the date of the award.
48A. Term used: compensation award
      In this Part — compensation award includes an award for payment of
     compensation made under the Criminal Injuries Compensation
     Act 1985.
49. CEO may request offender to reimburse compensation
     If —
    (a) a compensation award is made in respect of any injury or loss suffered
        as a consequence of an offence; and
    (b) a person is convicted of the offence, then, subject to any order made
        under section 45(1), the CEO may give the offender a written notice
        that requests the offender to pay to the State as a lump sum —
    (c) the whole, or such part as is specified in the notice, of the amount paid
        or payable under the award; and
    (d) the whole, or such part as is specified in the notice, of the amount, if
        any, deducted under section 42(3) or (4) and remitted to the
        Commonwealth under a law of the Commonwealth.
50. Compensation reimbursement orders, application for
   (1) At any time after a compensation award is made in relation to an
       offence the CEO may apply to the Chief Assessor for a compensation
       reimbursement order against a person who has been convicted of the
       offence, subject to any order made under section 45(1).




                                   66
    (2) An application may be made under subsection (1) whether or not the
        CEO has given the offender a notice under section 49.
51. Dealing with applications
    (1) In this section — application means an application made under
        section 50(1) or 52(3).
    (2) On receiving an application the Chief Assessor must ensure that —
        (a) notice of the application is served on the offender; and
        (b) the CEO and the offender are served with notice of —
            (i). the time and place of the hearing of the application;
            (ii). the matters listed in section 52(2) that will be considered at
                   the hearing; and
            (iii). their entitlements under subsection (3).
    (3) A person who is notified of the hearing is entitled —
        (a) to give the assessor, before the hearing, a written submission about
            any matter relevant to the making of a compensation
            reimbursement order;
        (b) to appear at the hearing and be heard by the assessor dealing with
            the application;
        (c) to appear in person or to be represented by a legal practitioner, or
            by a person approved by the assessor; and
        (d) to present evidence and to call, examine and re-examine witnesses
            and to cross-examine any witness not called by that person.
    (4) Section 63 applies for the purposes of conducting the hearing.
    (4) The hearing must be conducted in private unless the assessor decides
        that it should be conducted in public. (kok 4 nya 2 )
    (5) If a hearing is conducted in private, the assessor may exclude any
        person who the assessor does not intend to hear.
    (6) At the hearing an assessor may inquire into —
        (a) the matters listed in section 52(2); and
        (b) any other matters that the assessor thinks are relevant to the
            application
52. Compensation reimbursement order, making
   (1) At the hearing of an application made under section 50(1), an assessor
       may make a compensation reimbursement order that orders the
       offender to pay to the State an amount specified in the order being —
       (a) the whole or part of the amount paid or payable under the relevant
           compensation award; and
       (b) the whole or part of the amount, if any, deducted under
           section 42(3) or (4) and remitted to the Commonwealth under a
           law of the Commonwealth, in a lump sum or by means of
           instalments of such amounts and at such times as the order
           specifies.


                                   67
   (2) In deciding whether to make a compensation reimbursement order and
       the amount to be paid under the order an assessor must have regard to
       the following —
       (a) the extent to which the offender is responsible for the victim’s
           injury or death;
       (b) whether the behaviour of the victim at the time of the offence in
           any way precipitated or provoked the offence;
       (c) whether any behaviour, condition, attitude, or disposition of the
           victim contributed, directly or indirectly, to the victim’s injury or
           death;
       (d) the offender’s means to satisfy any such order having regard to —
           (i). the offender’s income, assets and liabilities; and
           (ii).the offender’s current and prospective employment;
       (e) the extent to which the offender is likely to be able to satisfy any
           such order within a reasonable time.
   (3) The CEO or the offender may at any time apply for a compensation
       reimbursement order to be amended or cancelled.
   (4) On an application made under subsection (3), an assessor may amend
       or cancel the compensation reimbursement order.

53. Compensation reimbursement order, enforcement of
    (1) A compensation reimbursement order may be enforced by lodging a
        copy of it, certified by an assessor as a true copy, and an affidavit
        stating to what extent it has not been complied with, with a court of
        competent jurisdiction.
    (2) When a compensation reimbursement order is lodged with a court of
        competent jurisdiction, the order is to be taken to be a judgment of the
        court against the offender in favour of the State and may be enforced
        accordingly
54. Reimbursed amounts to be credited to Consolidated Account
    Any money paid or recovered under this Part must be credited to the
    Consolidated Account.
55. Appeal lies to the District Court
   (1) An interested person may appeal to the District Court against an
       assessor’s decision —
       (a) to make or to refuse to make a compensation award;
       (b) as to the amount of a compensation award.
   (2) The CEO or an offender may appeal to the District Court against an
       assessor’s decision —




                                   68
        (a) to make or to refuse to make, or to cancel or amend or to refuse to
            cancel or amend, a compensation reimbursement order under
            section 52;
        (b) as to the amount of a compensation reimbursement order made or
            amended under section 52.
    (3) The appeal must be commenced within 21 days after the date of the
        decision.
    (4) If it is just to do so, the District Court may allow an appeal to be
        commenced after the 21 days, and may do so even if the period has
        expired.
    (5) The appeal must be conducted in accordance with rules of court made
        by the District Court.
56. Dealing with appeals
    (1) On an appeal under section 55 against an assessor’s decision, the
        District Court must decide the application to which the decision relates
        afresh, without being fettered by the assessor’s decision, solely on the
        evidence and information that was in the possession of the assessor or
        may receive further evidence and information.
    (2) On an appeal under section 55 the District Court may do any or all of
        the following —
        (a) exercise any power of an assessor under this Act, other than a
            power under section 19(1)(b), 24(1) or 25;
        (b) confirm, vary or reverse the assessor’s decision, either in whole or
            in part;
        (c) make any order that an assessor could make under this Act;
        (d) order an unsuccessful party to the appeal to pay a successful
            party’s costs as set by the Court in accordance with the scale of
            costs prescribed by the regulations;
        (e) refer a question of law that arises in the appeal to the Court of
            Appeal for determination;
        (f) make any necessary consequential order.
57. District Court decision is final
    The District Court’s decision on an appeal made under this Part is not
    appealable.
58. Assessor may refer question of law to Court of Appeal
    An assessor may refer a question of law that arises in relation to a
    compensation application or the interpretation of this Act to the Court of
    Appeal for determination.
59. Chief Assessor and assessors, appointment of etc.
   Schedule 1 has effect.



                                   69
60. Chief Assessor may allocate work to assessors
    The Chief Assessor may allocate and reallocate compensation applications
    to or among himself or herself and the other assessors to be dealt with in
    accordance with this Act.
61. Administrative staff
    Any person needed to assist the assessors must be appointed under the
    Public Sector Management Act 1994 Part 3.
62. Annual report and other reports
   (1) Before 1 October in each year, the Chief Assessor must give the
       Minister a report about the operation of this Act during the financial
       year that ended on 30 June in that year.
   (2) At any other time the Chief Assessor may give the Minister a report
       about the operation of this Act.
   (3) The Minister must cause any report given to him or her under this
       section to be laid before each House of Parliament within 15 sitting
       days of that House after receiving it.
62A. Assessor may conduct hearing
    (1) This section does not affect section 24.
    (2) If he or she thinks fit, an assessor may conduct a hearing in respect of
        any question that an assessor may decide under this Act.
63 . Witnesses at hearings of applications
   (1) In this section — witness means a person who is given a notice under
       subsection (2).
   (2) For the purposes of conducting a hearing under this Act, an assessor,
       on the application of a person who has been given notice of the
       hearing or on the assessor’s own initiative, may give a person a written
       notice that requires him or her to appear at the hearing and do one or
       both of the following —
       (a) to give oral evidence;
       (b) to produce any record that is described generally or specifically in
           the notice and that is in his or her possession or control.
   (3) An assessor may administer an oath or affirmation to a witness.
   (4) An assessor may ask a witness any question.
   (5) A witness commits an offence if he or she, without a reasonable
       excuse, does not —
       (a) appear in accordance with a notice given to the person under
           subsection (2);
       (b) take an oath or affirmation as required by an assessor; or
       (c) give oral evidence or produce a record as required by an assessor.
           Penalti: $ 5 000 .



                                   70
    (6) A witness who complies with a notice given to the witness under
        subsection (2) is entitled to a reasonable amount, decided by an
        assessor, in respect of any expenses incurred or earnings lost by the
        witness in so complying.
    (7) If an amount is paid under subsection (6) in relation to a witness at a
        hearing that relates to an offence of which a person is convicted, an
        assessor may order the offender to pay the State the whole or part of
        the amount.
    (8) Section 53 applies to an order made under subsection (7) as if the
        order were a compensation reimbursement order.
64 . Publicity, assessor may restrict
   (1) In this section — proceedings means —
       (a) a compensation application or an application made under Part 6;
       (b) proceedings on a hearing of such an application; or
       (c) a decision, award or order made by an assessor on such an
            application, or the reasons for it; specified means specified in an
            order made under this section.
   (2) If satisfied that it is in the interests of justice to do so, an assessor may
       make an order in respect of specified proceedings that prohibits the
       publication of the proceedings, or of a report or summary of them, or
       of a specified part or particular of them.
   (3) Without limiting subsection (2), an assessor may make an order that
       prohibits the publication of any particular of specified proceedings that
       is likely to lead members of the public to identify a specified person
       who is —
       (a) a victim;
       (b) a close relative of a deceased victim; or
       (c) a person who committed an offence to which any proceedings
            relate, whether or not he or she has been convicted of it.
   (4) In making an order under this section an assessor must have regard to
       the desirability of the public being informed of the nature of
       applications made under this Act and the principles applied in deciding
       them.
   (5) A person who contravenes an order made under this section commits
       an offence. Penalty:
       (a) for a natural person: $5 000;
       (b) for a body corporate: $25 000.
65. Immunity for assessors, legal practitioners and witnesses
    (1) An assessor has, in the performance of his or her functions as an
        assessor, the same protection and immunity as a judge of the Supreme
        Court has in performance of his or her duties as a judge.



                                    71
    (2) A person representing a person at a hearing conducted by an assessor
        under this Act has the same protection and immunity as a legal
        practitioner has in representing a party in proceedings in the Supreme
        Court.
    (3) A person appearing as a witness before an assessor has the same
        protection and immunity as a witness has in proceedings in the
        Supreme Court.
66. Protection of assessors from personal liability
    (1) In this section, a reference to the doing of anything includes a
        reference to an omission to do anything.
    (2) A civil action does not lie against a person for anything that the person
        does, while he or she is an assessor, in good faith in the performance
        or purported performance of a function of an assessor.
    (3) The Crown is also relieved of any liability that it might otherwise have
        had for another person having done anything as described in
        subsection (2).
67. Costs
   An assessor does not have power to award costs.
68. Repayment to State of insurance payments etc.
    (1) If —
        (a) a compensation award is made in respect of any injury or loss
            suffered by a victim or a close relative of a deceased victim;
        (b) the victim or close relative also receives or recovers in respect of
            that injury or loss an amount under a contract of insurance or by
            way of damages or compensation, otherwise than under this Act;
            and
        (c) that amount is not deducted under section 42(3) or (4), an amount
            equal to the lesser of —
        (d) the amount awarded to the victim or close relative under the
            compensation award; or
        (e) the amount referred to in paragraph (b), is a debt due to the State
            by the victim or close relative or by any person who holds the
            amount referred to in paragraph (b) on behalf of the victim or close
            relative.
    (2) In this section —compensation award includes an award for payment
        of compensation made under the Criminal Injuries Compensation
        Act 1985 2 .
69. Debts due to the State, recovery of
   (1) A debt due to the State under section 23(4) or 68 may be recovered in
       a court of competent jurisdiction.



                                   72
       (2) Any such debt that is paid or recovered must be credited to the
           Consolidated Account.
   70. False information, offence of giving
       (1) In this section —prescribed information means any information
           given —
           (a) in a compensation application;
           (b) in response to a request made, or a notice given, under section 19;
               or
           (c) in an application made under section 50(1) or 52(3).
       (2) A person who gives any prescribed information knowing that it is false
           in a material particular commits an offence. Penalty: $5 000.
       (3) A court that convicts a person of an offence under subsection (1) in
           respect of information given in or in relation to a compensation
           application may, in addition to the sentence it imposes, order the
           person to repay to the State the whole or a part of any amount paid to
           the person under a compensation award made on the compensation
           application.
   71. Limitation period for prosecutions

       A prosecution for an offence under this Act must be commenced within 2 years
       after the date on which the offence is alleged to have been committed.

   72. Regulations
       (1) The Governor may make regulations prescribing all matters that are
           required or permitted by this Act to be prescribed or are necessary or
           convenient to be prescribed for giving effect to the purposes of this
           Act.
       (2) Without limiting the generality of subsection (1), regulations may
           provide for the substituted service on a person of notices issued under
           section 19, 25, 51(2) or 63, or on an appeal, in cases where it is
           impossible or impracticable to give the notice to the person.
   73. Repeal and transitional provisions
      Schedule 2 has effect.

3. Perbandingan Pengaturan konsep ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban proses
   peradilan pidana yang cacat hukum (Miscarriage of Justice) menurut Kitab Undang-
   undang Hukum Acara Pidana dibandingkan dengan Undang-undang Acara Pidana
   Belanda (Criminal Injuries Compensation Act of Dutch)




                                        73
       Pada dasarnya pengaturan konsep ganti rugi dan rehabilitasi dalam Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun Criminal Injuries Compensation Act
Of Dutch sama-sama diciptakan untuk melindungi hak asasi manusia, agar korban
proses peradilan pidana yang cacat hukum mendapatkan ganti rugi atas kerugian
yang di deritanya. Landasan pengaturan konsep ganti rugi dan rehabilitasi dalam
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tertera dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan lebih rinci
dalam Bab XA yang berjudul Hak Asasi Manusia. Dimana dalam Pasal 28D ayat (1)
disebutkan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dalam
Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak
atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan dalam Pasal 28I ayat (4) disebutkan
”Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah
tanggung jawab negara, terutama pemerintah” maka dibentuklah Pengaturan ganti
rugi dan rehabilitasi bagi korban proses peradilan pidana yang cacat hukum di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai wujud perlindungan Hak
Asasi Manusia. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) merupakan konsepsi
Hak Asasi Manusia dan telah diakui secara universal yang merupakan standar
perlakuan terhadap para pelanggar hukum. Hal ini mengandung pengertian bahwa
secara internasional adanya pengakuan atas perlindungan terhadap hak asasi
seorang tersangka/terdakwa.

       Hukum pidana Belanda (1996) dalam menghadapi kejahatan, dalam Pasal
74 KUHP Belanda (1996) diatur bahwa penuntut umum diberikan diskresi untuk
mencegah seseorang tersangka kejahatan serius di dakwa di muka sidang
pengadilan, kecuali untuk kejahatan yang diancam lebih dari 6(enam) tahun.
Persyaratan untuk memasuki tahap ini antara lain, tersangka telah membayar
sejumlah uang kepada Negara, mencabut hak kepemilikan yang bersangkutan atas


                                   74
harta benda tertentu, telah menyerahkan barang-barang yang menjadi objek
penyitaan atau membayar sejumlah nilai barang tersebut kepada negara, atau telah
memberikan kompensasi penuh atau sebagian kerugian yang disebabkan kejahatan
yang telah dilakukannya.

         Berdasarkan Pasal di atas, perhatian terhadap korban kejahatan di Belanda
selain kepada tersangka/terdakwa telah diperkuat dengan Undang-Undang tentang
Kompensasi terhadap Korban Kejahatan (Criminal Injuries Compensation Act) yang
menetapkan bahwa korban kejahatan dapat menuntut ganti rugi termasuk ahli
warisnya di dalam proses peradilan pidana. Dengan Undang-Undang tersebut
sekaligus melindungi saksi-saksi pelapor dari ancaman pihak lain




         Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan dalam pengaturan konsep ganti
rugi dan rehabilitasi di antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan
Criminal Injuries Compensation Act Of Dutch, perbedaan tersebut antara lain:




    a.   Di dalam Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
         berbunyi: ”Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut “ganti
         kerugian” karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan
         tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena
         kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”, sedangkan
         dalam   Criminal   Injuries   Compensation     Act   Of   Dutch   Pasal   3
         disebutkan:” applicant means a person who makes a compensation
         application” dimana Pemohon merupakan pihak yang membuat berkas
         kompensasi. Dipertegas dengan Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi:’’ A person
         who suffers injury as a consequence of the commission of a proved offence
         may apply for compensation for the injury and any loss also suffered’’. Yang
         berarti Seseorang yang menderita cedera sebagai akibat dari komisi


                                       75
pelanggaran yang terbukti dapat mengajukan permohonan untuk
kompensasi atas cedera dan kerugian juga menderita. Disini tidak
disebutkan cidera yang bagaimana yang dapat mohonkan ganti rugi.
Sehingga pengertian cidera dalam hal ini menjadi sangat luas. Hal ini
mempermudah pihak korban dalam menuntut ganti rugi.




                          76
b. Dalam Criminal Injuries Compensation Act Of Dutch dikenal adanya
   Hakim Komisaris atau ”examining judges” yang bertugas mengawasi
   dan   memeriksa    penyalahgunaan    wewenang     penyidik   dalam
   menjalankan tugasnya. Sehingga jalannya peradilan lebih terkontrol
   dan adil. Hakim Komisaris yang mempunyai tugas antara lain
   melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan-ketentuan
   mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, pensitaan dan
   pemeriksaan surat-surat, dimaksudkan untuk menjamin hak-hak asasi
   dari pada tersangka yang dikurangi, janganlah pengurangannya itu
   berlebih-lebihan dari keperluan yang sebenarnya, atau jangan sampai
   dihapus sama sekali, karena misalnya adanya penyelewengan dari
   kepastian hukum yang ada oleh petugas yang bersangkutan, sehingga
   dengan demikian tersangka sangat dirugikan. Sedangkan dalam Kitab
   Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ada aturan mengenai
   hakim komisaris, dimana dulu ketentuan mengenai hakim komisaris di
   masukkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-
   undang Hukum Acara Pidana Tahun 1973-1974, akan tetapi hal ini
   menimbulkan keberatan dari berbagai kalangan, utamanya dari
   kalangan Kejaksaan karena dinilai adanya ketidakpercayaan publik
   terhadap polisi/penyidik yang dikhawatirkan akan mempergunakan
   upaya paksa yang berlebihan. Oleh karena itu ketentuan mengenai
   hakim komisaris tidak dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang
   Hukum Acara Pidana akan tetapi diganti dengan adanya Lembaga
   praperadilan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal
   95 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: ’’Tuntutan ganti kerugian oleh
   tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta
   tindak lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena
   kekeliruan mengenai atau hukum yang diterapkan sebagaimana dalam



                            77
ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus
di sidang Pra Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77”.
Padahal Tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan
untuk diuji dan dinilai kebenarannya dan ketepatannya oleh lembaga
praperadilan misalnya, penggeledahan, penyitaan dan pembukaan serta
pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa
yang berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran. Di
lembaga     praperadilan    kurang    memperhatikan       kepentingan
perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa dalam hal penyitaan
dan penggeledahan, padahal penggeledahan yang sewenang-wenang
merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat tinggal
orang (privacy), dan penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran
serius terhadap hak milik seseorang. Praperadilan tidak berwenang
untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau
penahanan tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya
atau pihak lain atas kuasa tersangka. Sehingga apabila permintaan
tersebut tidak ada, walaupun tindakan penangkapan atau penahanan
nyata-nyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka sidang
praperadilan tidak dapat diadakan. Lebih parah lagi sebagaimana
dalam praktik pemeriksaan praperadilan selama ini, hakim lebih
banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil
semata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada
atau tidaknya adanya surat perintah penangkapan (Pasal 18 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana), atau ada tidaknya surat
perintah penahanan (Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Hukum Acara
Pidana), dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materiilnya.
Padahal syarat materiil inilah yang menentukan apakah seseorang



                           78
      dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan
      oleh pihak penyidik atau penuntut umum.
c. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 95 ayat (3)
   Tuntutan ganti kerugian diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau
   ahli warisnya kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang
   bersangkutan. Dan dalam Criminal Injuries Compensation Act of Dutch
   Pasal 13(c) berbunyi: “the personal representative of the deceased may
   apply for compensation for that loss”, yang berarti wakil pribadi
   almarhum dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kompensasi
   untuk kerugian dan rehabilitasi”, pernyataan ini tentu lebih luas dimana
   apabila tersangka meninggal, tidak harus ahli waris yang mengajukan
   permohonan ganti rugi dan rehabilitasi ke Pengadilan akan tetapi siapapun
   pihak yang ditunjuk menjadi wakil tersangka. Tentu saja hal ini
   mempermudah pihak korban untukmendapatkan ganti rugi
d. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 96 ayat (1) dan
   (2) berbunyi:
  “(1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penentapan.
   (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan
       lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan
       tersebut”.
       Sedangkan di dalam criminal injuries compensation act of dutch
   Putusan pemberian ganti rugi berupa Putusan Hakim, dimana di sebutkan
   nilai nominal yang harus dibayar sesuai dengan tingkat kesalahan seperti
   dalam Pasal 63 ayat (5)(c) yang berbunyi: “A witness commits an offence
   if he or she, without a reasonable excuse, does not give oral evidence or
   produce a record as required by an assessor. Penalti: $ 5 000. Artinya
   apabila seorang saksi melakukan suatu pelanggaran hukum jika ia, tanpa
   alasan yang masuk akal tidak memberikan bukti lisan atau menghasilkan
   catatan yang diperlukan oleh seorang assessor dikenakan denda $ 5 000.




                                79
e. Dalam criminal injuries compensation act of dutch diatur mengenai
   kompensasi bagi korban meninggal dunia, sedangkan hal ini dalam Kitab
   Undang-undang Hukum Acara Pidana sama sekali tidak di atur. Hal ini
   akan menimbulkan kesulitan bagi ahli waris korban untuk mengajukan
   tuntutan ganti rugi dalam hal jumlah nominal ganti rugi yang dimohonkan
   karena aturan ganti rugi bagi korban meninggal dunia tidak di atur dalam
   Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
f. Dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum
   Acara Pidana, Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut,
   dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah
   sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan
   telah memperoleh kekuatan hukum tetap. hal ini berbeda maknanya secara
   signifikan dengan rumusan asas praduga tak bersalah di dalam Pasal 14
   ayat (2) criminal injuries compensation act of dutch, yang berbunyi:
   ”Everyone charged with criminal offence shall have the right to be
   presumed innocent until proved guilty according to law”, disini hanya
   ditegaskan, harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan berdasarkan
   undang-undang bahkan, tidak menegaskan juga masalah putusan yang
   memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sebagai batas toleransi seseorang
   dapat dinyatakan bersalah. Pembuktian kesalahan seseorang berdasarkan
   berdasarkan sistem hukum Common Law sering ditegaskan dengan bunyi
   kalimat, ”proven guilty beyond reasonable doubt”, yang berarti,
   ”(Dinyatakan) Bersalah berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat atau
   tidak dapat diragukan sama sekali”; bandingkan dengan rumusan kalimat,”
   (Dinyatakan) Bersalah atas dasar putusan yang telah memperoleh
   kekuatan hukum tetap”.
g. Dalam criminal injuries compensation act of dutch diatur mengenai
   ketentuan mengenai pelanggaran informasi palsu dalam pembuatan
   permohonan ganti rugi dan rehabilitasi yaitu Pasal 70 ayat (1):. False


                                80
          information, offence of giving, In this section prescribed information means
          any information given in a compensation application yang berarti
          pelanggaran Informasi palsu, Dalam bagian ini berarti setiap informasi
          yang diberikan dalam permohonan ganti rugi dan rehabilitasi. Sedangkan
          dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidanaketentuan mengenai
          pelanggaran tersebut sama sekali tidak diatur, lalu langkah apa yang akan
          di ambil para penegak hukum apabila pelanggaran tersebut benar-benar
          terjadi.

B. Konsep pengaturan ganti rugi dalam Criminal injuries compensation Act of
   Dutch berpotensi dijadikan rujukan pembaharuan dalam Hukum Acara
   Pidana Indonesia
         Dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa pengaturan konsep ganti rugi
   dan rehabilitasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masih kurang,
   hal ini terlihat jelas, seperti dalam criminal injuries compensation act of dutch
   Pasal 10 diatur mengenai kompensasi bagi korban meninggal dunia, dimana
   dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hal ini sama sekali tidak di
   atur, dan ketentuan mengenai pelanggaran informasi palsu dalam pembuatan
   permohonan ganti rugi dan rehabilitasi di Pasal 70 ayat (1) criminal injuries
   compensation act of dutch juga tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
   Acara Pidana serta kekurangan-kekurangan lain yang termuat dalam pembahasan
   perbandingan di atas. Oleh karena itu pengaturan ganti rugi dalam Criminal
   injuries compensation Act of Dutch berpotensi dijadikan rujukan pembaharuan
   dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Dimana Pengambilan budaya asing dalam
   bidang hukum diperbolehkan, asal dilakukan secara selektif dan tidak
   mengorbankan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Dan dalam Criminal
   injuries compensation Act of Dutch diatur lebih dalam mengenai konsep
   pengaturan pemberian ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban proses peradilan
   pidana yang cacat hukum.


                                         81
      Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dapat
menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya
perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional.
Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia harus segera
dilakukan. Sifat Undang-undang yang selalu tertinggal dari realitas sosial menjadi
landasan dasar ide pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
saat ini merupakan produk kolonial Belanda yang diterapkan pada masa
penjajahan, Indonesia yang kini menjadi negara yang bebas dan merdeka
hendaknya menyusun sebuah peraturan pidana baru yang sesuai dengan jiwa
bangsa. Selain itu di Negara Belanda itu sendiri Hukum Acara Pidana sudah
mengalami banyak perubahan, maka sudah seharusnya Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana di perbaharui. Dan tidak ada salahnya mengadopsi atau
menjadikan hukum asing sebagai acuan pembaharuan hukum Negara kita demi
pembangunan nasional.
       Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam pengaturan
konsep ganti rugi dan rehabilitasi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama,
pembaharuan dengan cara parsial, yakni dengan cara mengganti bagian demi bagian.
Dan kedua, pembaharuan dengan cara universal, total atau menyeluruh, yaitu
pembaharuan dengan mengganti total pengaturan ganti rugi dan rehabilitasi dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan menurut saya lebih baik memakai cara
parsial yakni mengganti bagian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak
perlu dan menambahkan Aturan-Aturan yang sekiranya dirasa masih kurang.




                                     82
                                           BAB IV

                                          PENUTUP

                                        A. Simpulan




    Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab
sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan sebagai
berikut:




3. Pengaturan konsep ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban proses peradilan pidana
    yang cacat hukum (Miscarriage of justice) menurut Undang-Undang Nomor 8
    tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dibandingkan dengan Undang-undang
    Acara Pidana Belanda (Criminal Injuries Compensation Act of Dutch)


           Pada dasarnya konsep pengaturan ganti rugi dan rehabilitasi dalam Kitab Undang-
    Undang Hukum Acara Pidana maupun Criminal Injuries Compensation Act Of Dutch
    sama-sama diciptakan untuk melindungi hak asasi manusia. Agar korban proses
    peradilan pidana yang cacat hukum mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang di
    deritanya Dalam hal ini Universal Declaration of Human Rights (UDHR) merupakan
    konsepsi Hak Asasi Manusia dan telah diakui secara universal yang merupakan standar
    perlakuan terhadap para pelanggar hukum. Hal ini mengandung pengertian bahwa
    secara internasional adanya pengakuan atas perlindungan terhadap hak asasi seorang
    tersangka/terdakwa.

           Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan dalam pengaturan konsep ganti rugi dan
    rehabilitasi di antara Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara
    Pidana Belanda (Criminal Injuries Injuries Compensation Act of dutch) yang menunjukkan
    bahwa konsep pengaturan ganti rugi dan rehabilitasi dalam Kitab Undang-Undang


                                             83
   Hukum Acara Pidana masih sangat kurang dan jauh ketinggalan dari Criminal injuries
   Compensation Act of Dutch)




4. Konsep pengaturan ganti rugi dalam Criminal Injuries Compensation Act of
   Dutch berpotensi dijadikan rujukan pembaharuan dalam Hukum Acara Pidana
   Indonesia.


      Pengaturan konsep ganti rugi dan rehabilitasi dalam Kitab Undang-undang
   Hukum Acara Pidana masih sangat kurang. Seperti dalam criminal injuries
   compensation act of dutch Pasal 10 diatur mengenai kompensasi bagi korban
   meninggal dunia, dimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hal
   ini sama sekali tidak di atur, dan ketentuan mengenai pelanggaran informasi palsu
   dalam pembuatan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi di Pasal 70 ayat (1)
   criminal injuries compensation act of dutch juga tidak diatur dalam Kitab
   Undang-undang Hukum Acara Pidana serta kekurangan-kekurangan lain yang
   termuat dalam pembahasan perbandingan di atas. 2.      Bahwa Kitab Undang-
   Undang Hukum Acara Pidana khususnya pengaturan mengenai konsep ganti rugi
   dan rehabilitasi harus segera diperbarui agar sesuai dengan kemajuan zaman dan
   kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu konsep pengaturan ganti rugi dalam
   Criminal injuries compensation Act of Dutch berpotensi dijadikan rujukan
   pembaharuan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia..
      Konsep ganti rugi dan rehabilitasi ini dapat dilakukan dengan dua cara.
   Pertama, pembaharuan dengan cara parsial, yakni dengan cara mengganti bagian
   demi bagian. Dan kedua, pembaharuan dengan cara universal, total atau
   menyeluruh, yaitu pembaharuan dengan mengganti total pengaturan ganti rugi
   dan rehabilitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.




                                         84
                                         B. Saran




       Pada bagian terakhir ini, beberapa saran dengan harapan saran ini dapat menjadi
bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait. Adapun saran tersebut antara lain :

   Pemerintah harus segera memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
agar tidak ketinggalan zaman dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan lebih bagus
lagi apabila Indonesia mempunyai Undang-Undang buatan sendiri. Dan dalam mewujudkan
keadilan dan kesejahteraan bagi korban tindak pidana, dibutuhkan peran dari semua pihak
tidak hanya aparatur penegak hukum tetapi juga seluruh kalangan masyarakat untuk aktif
memperjuangkan hak-hak korban terutama dalam memperoleh ganti kerugian atas
perbuatan terdakwa yang telah merugikan diri korban.




                                            85
                                      DAFTAR PUSTAKA




Ade Maman Suherman. 2004. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Jakarta: PT Raja
         Grafindo Persada.


Andi Hamzah. 2006. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.


___________. 2008. Perbandingan Hukum Pidana Di Beberapa Negara. Jakarta: Sinar
         Grafika.


Barda Nawawi Arif. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukum
         Pidana: PT Citra Aditya Bakti.


HB. Sutopo. 2002. Pengantar Metedologi Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfabeta.


http://umarbadarsyah.wordpress.com/2009/12/29/negara-tukang-hukum [20 Maret 2010
         pukul 19.00].

http://miftakhulhuda.wordpress.com [17 Maret 2010 pukul 10.00]

Inok. 2008. Sejarah Hukum Acara Pidana Indonesia.


Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana. http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-
makalah/hukum-pidana/sejarah-hukum-acara-pidana-di-indonesia        [7 April 2010 pukul
19.00]


Leden Marpaung. 1997. Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan rehabilitasi Dalam Hukum
         pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.




                                              86
Marshall S. Shapo. 2002. compensation for victims of terror, a specialized jurisprudence of
       injury.“Jurnal     Public     Law         and    Legal      Theory”.     Vol.03-05.
       http://papers.ssrn.com/abstract=395021 [ 1 April 2010 pukul 20.50]


M. Hanafi Asmawie. 1990. Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Menurut KUHAP. Jakarta: PT Pradnya
       Paramita.


M. Yahya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar
       Grafika.


Muladi & Barda Nawawi Arief. 1992, Bunga Rampai hukum pidana. Bandung: Alumni.


Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.


Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.


T. R. S. Allan. 1995. Parliament, Ministers, Courts and Prerogative: Criminal Injuries
       Compensation and the Dormant Statute. The Cambridge Law Jurnal. Vol.5,No.3.
       http://www.jstor.org/stable/4508108 [2 April 2010 pukul:14.00].


Undang-undang Hukum Acara Pidana Belanda (Criminal Injuries Compensation Act of
       Dutch).


Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
       Kehakiman.


Undang-Undang No.5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.


Undang-Undang No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan.




                                            87

								
To top