Docstoc

HAM dalam Legislasi DPRK Aceh

Document Sample
HAM dalam Legislasi DPRK Aceh Powered By Docstoc
					INTEGRASI HAM DALAM
  FUNGSI LEGISLASI
  DPR Kabupaten/Kota


     Tommi A. Legowo
DEMOS, Aceh Besar, 6 April 2010
    Dua Isyu Tak Terpisahkan
1. Fungsi Legislasi DPRK  mempengaruhi dan ikut
   menentukan Qanun Kabupaten/Kota
    – Qanun Kabupaten/Kota merupakan kebijakan tertinggi di
      Kabupaten/Kota yang mengikat, harus dipatuhi dan
      dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah setempat
2. HAM merupakan hak-hak dasar warga masyarakat
   (negara) yang harus dipenuhi dan karena itu tidak boleh
   dilanggar oleh pemerintahan (aparatur negara)
    – HAM harus terintegrasi dalam setiap Qanun (dan peraturan
      perundangan lainnya) krn merupakan dasar bagi keadilan dan
      kesejahteraan masyarakat
•   Bagaimana HAM diintegrasikan dalam Qanun
    Kabupaten/Kota pada tingkat operasionalnya?
        Tiga Fokus Bahasan
1. Kedudukan Qanun dalam Perundang-
   undangan
2. Konteks Perumusan Qanun yang Berorientasi
   pada Pemenuhan HAM serta Hak Sipol dan
   Hak Ekosob.
3. Ruang artikulasi dan agregasi kepentingan
   serta tindakan atau aksi yang dapat dilakukan
   dalam pembentukan Qanun untuk memenuhi
   HAM, Hak Sipol dan Hak Ekosob secara adil
   dan berkelanjutan.
Posisi Qanun Kabupaten/Kota
• Normatif  tidak boleh bertentangan dengan
  peraturan perundangan yang secara hirarkhis
  berada di atasnya, yaitu: Qanun Propinsi, UU
  Nasional dan UUD 1945
• Fungsional  melayani kebutuhan rakyat untuk
  mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum
• Politis  mempertemukan posisi normatif dan
  fungsional agar kedua tuntutan yang lahir dari
  posisi itu terpenuhi secara bersamaan
        Rasionalitas Teoritik
• Posisi normatif dan fungsional tidak saling
  bertentangan karena keduanya mempunyai
  orientasi dasar yang sama yaitu pemenuhan
  keadilan dan kesejahteraan rakyat
• Negara (yang dasarnya rakyat) dan pemerintahan
  demokratis (dipilih oleh, dan bertanggungjawab
  kepada rakyat) mengabdi kepada kepentingan
  rakyat
• Perwakilan politik rakyat dalam wujud formalnya
  partai politik, dan dewan perwakilan rakyat dipilih
  oleh rakyat dan tidak dapat lepas dari
  tanggungjawab dan kewajiban memperjuangkan
  kepentingan rakyat
                Konteks Politik
• Kekhususan Aceh secara sosial budaya
  dan dalam sejarah politik Indonesia
• MoU Helsinki, terutama butir 1.4.2, yakni:
 Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh
 berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana
 tercantum dalam Kovenan Internasional PBB mengenai Hak-hak Sipil
 Politik dan mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

• Otonomi khusus Aceh yang meniscayakan
  pengelolaan sumber-sumber ekonomi
  Aceh untuk keadilan dan kesejahteraan
  masyarakat Aceh
        HAM dan Hak Sipol
• Sama dan setara di hadapan hukum (ps 227)
• Hak-hak politik yang sama untuk:
   – Menyatakan pendapat (ps. 227)
   – Berasosiasi (parlok ps 75-88)
   – Memilih dan Dipilih dalam jabatan publik
• Peradilan yang adil (ps. 227)
• Jabatan publik dalam pemerintahan
  kabupaten/Kota terbuka untuk dipersaingkan
  oleh warga masyarakat tanpa diskriminasi (ps.
  65-73)
              Hak Ekosob
• Ekonomi  arah ekonomi, pemanfaatan
  sumber daya alam dan pengelolaan usaha
  ekonomi Aceh ditujukan untuk pendidikan,
  kesehatan dan kesejahteraan rakyat (ps. 155,
  158, 181-190)
• Sosial  kepastian tentang pelayanan sosial,
  pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
  Aceh (ps. 212, 217-220, 224, 223)
• Budaya  penghormatan dan pemberdayaan
  kebajikan lokal (ps 211, 221)
 Ruang, Peluang dan Inisiatif
• Ruang  jurisdiksi yang jelas:
  kabupaten/Kota; terjangkau untuk dilayani
• Peluang  berbagai aspek HAM, Hak Sipol
  dan Hak Ekosob masih terbuka luas untuk
  direalisasi
• Inisiatif  memelihara hak-hak yang telah
  dijamin oleh Qanun yang ada;
  memperkenalkan rancangan kebijakan baru
  yang merealisasi perlindungan dan
  pemenuhan HAM, Hak Sipol dan Hak Ekosob
         Kinerja Anggota DPRK
                    Menegakan Citra
                    Dewan (terhormat)




                                             Memastikan Kekuasaan
Melaksanakan                                  Pemerintah Diabdikan
 Kebijakan             Angota DPRK            Untuk Keadailan dan
 Partai Induk                                    Kesejaheraan
                                                     Rakyat




                Membela dan Memperjuangkan
                   Aspirasi/Kepentingan
                     Rakyat - Pemilih
Tantangan Utama: Multi Representation

                       Pemerintah

                                             Ragam Kelompok
           Partai Politik




                              Anggota DPRK             Gagasan
Provinsi




                 Pemilih – Rakyat
                       (DP)                       Pribadi
       Refleksi dan Proyeksi
• Beberapa pertanyaan dapat diajukan sebagai
  refleksi dan juga proyeksi atas integrasi HAM
  dalam Qanun Kabupaten/Kota:
  1. Apa saja HAM, Hak Sipol dan Hak Ekosob yang
     belum dijamin dalam Qanun Kabupaten/Kota?
  2. Apakah hak-hak itu dapat dirancang sebagai inisiatif
     DPRK untuk rancangan Qanun dalam kurun waktu
     hingga 2014?
  3. Apa untung-rugi dan/atau hambatan-peluang politis
     mengajukan inisiatif rancangan Qanun tersebut?
                                              Qanun Kabupaten/Kota
No   Hak Dasar          Rincian
                                          Ada Belum Ada Dlm Rancangan

1 HAM        kesamaan hukum
             kebebasan berbicara
             kebebasan pers & publikasi
             Kebebasan berserikat
             Kebebasan berkumpul
             Pelayanan hukum
              Demonstrasi
2 Hak Sipol  Partisipasi
             Transparansi
             Memilih dan Dipilih
             Akses Informasi
              Berkumpul
3 Hak Ekosob Pendidikan
             Kesehatan
             Pekerjaan
              Perlindungan Sosial
4 Afirmasi   Perempuan
             Anak

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: Legislasi
Stats:
views:21
posted:8/4/2010
language:Indonesian
pages:13
Description: an brief explanation on the way human rights issues should be inserted and accomodated in the legislation process in Aceh local parliaments