SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN

Document Sample
SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN Powered By Docstoc
					               MENYIKAPI PROGRAM 100 HARI MENKES RI
                 KABINET INDONESIA BERSATU JILID II
                   Oleh: Joni Rasmanto, SKM, MKes

Setelah dilantik menjadi Menteri Kesehatan RI “Endang Rahayu Sedyaningsih”
menyampaikan program pembangunan kesehatan dalam 100 hari kerja pertama-
nya sebagai menteri di DPR RI. Empat Program itu adalah:

   1. Pemenuhan hak setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
      dengan program jaminan kesehatan masyarakat dan sebagainya.
   2. Peningkatan kesehatan masyarakat melalui percepatan dan pencapaian
      target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yaitu mengurangi angka
      kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, dan sebagainya.
   3. Pencegahan dan penularan menyakit menular dan akibat bencana.
   4. Pemerataan dan distribusi tenaga kesehatan di daerah terpencil,
      kepulauan, perbatasan, dan daerah tertinggal.

APRESIASI SIKAP MASYARAKAT

Kita sebagai masyarakat sebaiknya bersikap atas keempat program ini adalah
sebagai berikut:

Pemenuhan hak setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
dengan program jaminan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Sebagai
masyarakat sebaiknya kita:

   1. setiap akan mengakses pelayanan kesehatan baik itu pemerintah atau
      swasta, sebaiknya kita berbekal pengetahuan tentang peraturan daerah
      yang berhubungan dengan tarif dan kebijakan lain yang berhubungan
      dengan kebijakan jaminan kesehatan bagi masyarakat,
   2. jika mendapatkan perlakuan yang tidak berkesuaian dengan apa yang
      seharusnya, sampaikan undang-undang dan kebijakan tentang hak hidup
      manusia baik itu sebagai perseorangan maupun sebagai bangsa kepada
      petugas dengan menggunakan bahasa yang baik,
   3. bersikap sabar dan mengikuti petunjuk yang diberikan petugas,
   4. bertanyalah tentang peraturan institusi pelayanan yang kita akses, apa
      hak kita dan bagaimana kewajiban kita, bertanyalah dengan aksen dan
      intonasi yang berisikan kesabaran, dan mengharapkan jawaban yang
      benar dari petugas
   5. jika masih ada perlakuan yang bertentangan maka kita berhak untuk
      mendapatkan second opinion (pendapat kedua) tentang apa yang
      menurut kita bertentangan,
   6. jika masih ada juga perlakuan yang bertentangan dan telah merugikan
      hak kita maka kita berhak untuk mendapatkan pembelaan hukum tentang
      apa yang menurut kita bertentangan dalam arti hak kita sebagai manusia
      tidak dihargai, hak kita sebagai konsumen tidak terpuaskan,
   7. selalu meminta penjelasan tentang apa yang tidak kita ketahui yang
      berhubungan dengan sistem mikro dan makro pelayanan kesehatan
   8. tidak emosi yang irrasional, tetapi boleh emosi yang rasioinal tetapi tidak
      dengan kekuatan fisik.

Peningkatan kesehatan masyarakat melalui percepatan dan pencapaian target
Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yaitu mengurangi angka kematian bayi,
angka kematian ibu melahirkan, dan sebagainya. Sebagai masyarakat sebaiknya
kita:

   1. menikah dalam kondisi siap dan sehat baik fisik maupun mental dan
      ekonomi, jika harus maka pernikahan hanya dengan yang satu iman/
      kepercayaan,
   2. menjalin komunikasi dalam keluarga membangun rencana keluarga
      dengan restu kedua belah pihak keluarga atau kedua kita antaranya,
   3. jika diketahui terlambat datang bulan (hamil) periksakan kesehatan ibu
      secara bersama-sama dengan suami ke bidan atau sarana kesehatan
      terdekat dan patuhi saran-sarannya,
   4. mintalah buku kendali kesehatan ibu hamil (gratis), membacanya sampai
      paham betul isinya dan jika masih ada keraguan terhadap kesehatan ibu
      selalulah secara bersama-sama suami istri meminta penjelasan tentang
      kelainan dan kesehatan ibu dan janin,
   5. kematian bayi berhubungan dengan kesehatan ibu saat pembuahan,
      selama pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim dan selama
      proses persalinan,
   6. kematian ibu jelas berhubungan dengan kesehatan ibu dan kondisi
      lingkungan yang tidak kondusif,
   7. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan penuh cinta, dan
   8. mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan halal (halal dari
      jenis, pengolahan makanan dan minumannya dan cara mendapatkannya)

Pencegahan dan penularan menyakit menular dan akibat bencana. Sebagai
masyarakat sebaiknya kita:

   1. berperan aktif berimmunisasi, kelambunisasi, iodisasi dan sebagainya,
   2. mencari informasi tentang immunisasi, PHBS
   3. jauhi mitos yang berhubungan dengan immunisasi dan keluarga
      berencana
   4. memelihara kebersihan lingkungan rumah sekitar dan diri sendiri,
   5. menjauh diri dari zina, obat-obat terlarang dan zat kimia beracun lainnya,
   6. memelihara ke-asri-an lingkungan, tidak menebang hutan, tidak menutup
      secara luas permukaan tanah dengan material kedap air,
   7. tidak membuang limbah rumahtangga ke sungai, ke parit, ke selokan dan
      sebagainya yang dapat membuat aliran air mampet dan menimbulkan
      genangan,
   8. mengenal nama penyakit yang dianggap wabah oleh pemerintah.
Pemerataan dan distribusi tenaga kesehatan di daerah terpencil, kepulauan,
perbatasan, dan daerah tertinggal. Sebagai masyarakat sebaiknya kita:

   1. mengetahui rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk,
   2. mengetahui hak dan kewajiban sebagai pasien, sebagai individu dan
      sebagai masyarakat,
   3. secara bersama-sama dapat meminta tenaga kesehatan sesuai dengan
      profesinya kepada pemerintah setelah mengetahui rasio tenaga
      kesehatan dengan jumlah penduduk,
   4. bersikap ramah dan tamah dan kekeluargaan terhadap tenaga kesehatan
      yang ada dan tidak terlalu mendewakannya, karena tenaga kesehatan
      yang ada di daerah kita juga manusia,
   5. bertanggungjawab secara etika dan moral ketika mendapatkan jaminan
      kesehatan masyarakat dari pemerintah dengan tidak menukar dan
      memperjualbelikannya,
   6. ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan dan
      pelaksanaan peran profesional tenaga kesehatan di daerah,
   7. menghapus paradigma ”semua apa kata dokter saja”,
   8. berpartisipasi dalam desa siaga.

APA YANG AKAN DILAKUKAN PEMERINTAH?

Mengenai program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Menkes
mengatakan akan berusaha memberikan jaminan kesehatan kepada orang-
orang miskin yang tidak (belum) terdaftar, seperti gelandangan, orang-orang di
panti, sehingga mereka dapat jaminan untuk berobat," Selain itu, Depkes juga
akan berusaha membayarkan tunggakan pembayaran Jamkesmas. "Untuk
program MDGs juga ada program sweeping balita gizi buruk. Kita punya data
dari Riset Kesehatan Dasar, daerah mana saja yang ada kasus gizi buruk dan
kita akan fokuskan ke daerah tersebut, dan kemudian kita rujuk ke posyandu
untuk mendapatkan makanan tambahan agar gizinya tercukupi," kata Menkes.

Menkes Dorong Penggunaan Obat Generik, Upaya ini untuk menekan mahalnya
ongkos berobat bagi masyarakat. Perbedaan harga obat-obatan biasa dengan
generik sangat tinggi. Karena obat generik diproduksi atas kebijakan pemerintah
di mana harga obat ditekan serendah mungkin agar terjangkau masyarakat.

Menkes mengatakan, pihaknya akan membentuk sebuah komite yang akan
menentukan kebijakan proteksi terhadap semua sampel spesimen dan strain
suatu penyakit hasil penelitian di Indonesia. "Pemerintah akan membentuk suatu
komite atau komisi nasional yang terdiri dari pakar spesialis anak, pakar spesialis
penyakit dalam, virologi, serta pakar-pakar dari universitas dan dari Depkes,"

"Komite itu akan menjadi semacam dewan pertimbangan untuk membahas dan
memutuskan tawaran penelitian yang besar-besar, bermanfaat atau tidak untuk
Indonesia, apa keuntungannya untuk Indonesia, apa saja yang boleh dilakukan
oleh pihak asing, dan lain sebagainya" kata Menkes.

Depkes juga akan membentuk komite material transfer agreement (MTA) yang
memutuskan, apakah spesimen virus/bakteri hasil suatu penelitian bisa dibawa
keluar dari Indonesia atau tidak. Tetapi sedapat mungkin, spesimen tidak dibawa
keluar dari Indonesia.

Menteri Kesehatan akan mengaktifkan kembali Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Departemen Kesehatan. Harapannya, bila sudah ada PPNS,
pengawasan terhadap dokter akan semakin maksimal. "Nanti akan keluar
peraturan menteri kesehatan". Namun, tugas PPNS tidak hanya itu. Lembaga ini
juga akan mengawasi etika dokter di Indonesia. "Kami akan bekerja sama
dengan organisasi profesi," katanya.

Depkes akan meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas tenaga
kesehatan di daerah tenpencil, pihaknya akan menyusun peraturan menteri
tentang praktik tenaga kesehatan di daerah terpencil dan peraturan tentang
insentif bagi mereka, juga akan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan
strategis seperti perawat, bidan, sanitarian, ahli gizi, analis kesehatan dan
apoteker sebanyak 131 orang di 35 Puskesmas dari 101 puskesmas yang ada di
daerah terpencil dan perbatasan.

Untuk dukungan manajemen pelayanan kesehatan akan dilakukan peningkatan
„good governance‟ terutama dalam menghilangkan hambatan pencairan dana
dekonsentrasi dengan reformasi birokrasi,”

Banyak kasus pelayanan kesehatan yang jika dihubungkan dengan beberapa
kebijakan pemerintah tentang pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya
standar dan indikator yang telah ditetapkan membuat masyarakat yang
mengetahuinya akan menggugat hak mereka saat mereka berinteraksi dengan
pemberi pelayanan kesehatan, tetapi bagi yang tidak mengetahui kebijakan
pemerintah tentang pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya standar dan
indikator maka mereka akan bersikap ”DOKTER LEBIH TAHU, KEPADA
MEREKALAH KAMI MEMINTA TOLONG”, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi
lagi. (JR)

				
DOCUMENT INFO
Description: SEBAIKNYA ADA PERUBAHAN PARADIGMA SETELAH MEMBACA INI TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA