HAM dalam Aspek Historis

Document Sample
HAM dalam Aspek Historis Powered By Docstoc
					Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X
                   Tahun 2005
  Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




       HAK ASASI MANUSIA
KONSEP DASAR DAN PERKEMBANGAN
PENGERTIANNYA DARI MASA KE MASA


             Prof. Soetandyo Wignjosoebroto




      Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
          Jl Siaga II No 31 Pejatien Barat, Jakarta 12510
        Telp (021) 7972662, 79192564 Fax : (021) 79192519
       Website : www.elsam.or.id Email : elsam@nusa.or.id
                       Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
                       Bahan Bacaan
                       Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




                    HAK-HAK ASASI MANUSIA
     KONSEP DASAR DAN PERKEMBANGAN PENGERTIANNYA
                   DARI MASA KE MASA

Hak-hak asasi manusia (HAM) -- atau              mengklaim        kekuasaannya       sebagai
sebenarnya tepatnya harus disebut dengan         kekuasaan yang berlegitimasi supranatural.
istilah 'hak-hak manusia' (human rights)         Dalam keadaan seperti itu, berabad-abad
begitu saja -- adalah hak-hak yang               lamanya manusia dalam jumlah massal
(seharusnya) diakui secara universal sebagai     harus hidup dalam kondisi yang amat tak
hak-hak yang melekat pada manusia karena         bermartabat, tak mempunyai harta milik
hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu         sebagai bekal hidup yang layak, dan bahkan
sebagai manusia.      Dikatakan ‘universal’      tidak memiliki diri dan kepribadiannya
karena hak-hak ini dinyatakan sebagai            sendiri.
bagian dari kemanusiaan setiap sosok
manusia, tak peduli apapun warna kulitnya,       Telah sejelas itu konsep dasar mengenai apa
jenis kelaminnya, usianya, latar belakang        yang pada asasnya harus dimaksudkan
kultural dan pula agama atau kepercayaan         dengan hak-hak manusia yang asasi serta
spiritualitasnya. Sementara itu dikatakan        apa pula yang mesti dimaksudkan dengan
‘melekat’ atau ‘inheren’ karena hak-hak itu      pengingkaran dan pelanggarannya, ternyata
dimiliki sesiapapun yang manusia berkat          tak sejelas itu definisi mengenai batas-batas
kodrat kelahirannya sebagai manusia dan          ruang lingkupnya. Wacana mengenai batas-
bukan karena       pemberian oleh suatu          batas ruang lingkupnya sampai kini pun
organisasi kekuasaan manapun. Karena             masih terus berlangsung, seiring sejalan
dikatakan ‘melekat’ itu pulalah maka pada        dengan perkembangan kehidupan manusia
dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh       itu sendiri dalam kebutuhannya yang tak
dirampas atau dicabut.                           kunjung berakhir untuk memperoleh
                                                 imbangan yang jelas, namun juga luwes,
Pengakuan atas adanya hak-hak manusia            antara kekuasaan atau kewenangan para
yang asasi memberikan jaminan -- secara          pengelola pemerintahan dan kebebasan
moral maupun demi hukum -- kepada                rakyat atau warga yang mengklaim dirinya
setiap manusia untuk menikmati kebebasan         sebagai sumber kedaulatan. Wacana
dari     segala    bentuk     perhambaan,        menghasilkan berbagai kategori hak, baik
penindasan, perampasan, penganiayaan             menurut bidang (seperti hak kebebasan
atau perlakuan apapun lainnya yang               warga dan hak untuk berpolitik, yang
menyebabkan manusia itu tak dapat hidup          kedua-duanya terbilang hak-hak yang
secara layak sebagai manusia yang                klasik dari generasi pertama, dan hak-hak
dimuliakan Allah. Berabad-abad lamanya           ekonomi, sosial dan kultural, yang
manusia dalam jumlah massal hidup dalam          ketiganya terbilang hak-hak dari generasi
keadaan tak diakui hak-haknya yang asasi         kedua),       maupun       menurut     kaum
demikian itu. Jutaan manusia dalam sejarah       pengembannya            (seperti     hak-hak
hidup dalam kedudukannya yang rendah             perempuan, hak-hak anak, hak-hak kaum
sebagai ulur-ulur atau hamba-hamba.              minoritas, dan/atau hak-hak penderita
Banyak pula yang bahkan harus hidup              cacat).
sebagai budak-budak tawanan yang dapat
diperjualbelikan oleh "para Gusti" yang




                    Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM                            1
                        Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
                        Bahan Bacaan
                        Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




        Perkembangan dalam Sejarah tentang Konsep Terbatasnya Kekuasaan :
                Batas Kekuasaan Raja di Hadapan Para Bangsawan


Apa yang disebut hak-hak asasi manusia ini        konsep, hukum lalu seperti mempunyai
adalah sebuah konsep yang mempunyai               kehidupannya sendiri, terobjektivisasi dan
riwayat lama yang panjang, terolah dan            kemudian daripada itu juga tidak lagi
tersempurnakan dalam -- dan merupakan             berada di ranah subjektivitas para
bagian dari -- sejarah sosial-politik bangsa-     pembuatnya. Dikisahkan dari sejarah masa
bangsa dunia. Kalaupun kini ini konsep            itu, mengakhiri konflik-konfliknya, Paus
dan masalah hak-hak asasi manusia tersebut        dan Raja yang telah mensepakatkan ruang
telah merupakan wacana dan isu global,            lingkup yurisdiksi masing-masing (ialah
haruslah     dibenarkan    bahwa      menilik     antara mana yang terbilang hukum gereja
riwayatnya, konsep ini berkecambah dan            dan mana yang terbilang hukum raja)
berkembang pada awal-mulanya di negeri-           tidaklah lagi dapat berbuat semaunya untuk
negeri Barat.       Pada awalnya, yang            mengubah-ubah begitu saja aturan-aturan
dipersoalkan adalah batas-batas kekuasaan         yang telah dibuatnya.      Sekalipun aturan
para raja dan para ulama gereja yang              yang ia buat dan akan diubah itu termasuk
masing-masing        mengklaim         bahwa      dalam yurisdiksinya, tidaklah Paus itu
kekuasaannya bersifat mutlak dan segala           bebas     membuat       perubahan     tanpa
titah-titahnya bersifat universal, mengikat       persetujuan     pihak     Raja.    Demikian
sesiapapun namun tak pernah akan                  sebaliknya.
mengikat dirinya sendiri.             Konflik
memperebutkan kekuasaan tertinggi dalam           Konsep law sebagai hasil kesepakatan --
penataan tertib dunia ini terjadi antara Paus     yang serta merta lalu berstatus (state < staat)
Gregorius VII dan Kaisar Heinrich IV dari         supremasi -- ini terwujud kembali untuk
Sachsen (yang berakhir pada tahun 1122),          menyelesaikan konflik kekuasaan, kali ini
yang dalam riwayatnya melahirkan untuk            antara Raja John I dari Inggris dengan para
pertama kalinya konsep the rule of law untuk      baron yang beraliansi. Kesepakatan dicapai
menggantikan the rule of man (kalaupun            di Runnymede pada tahun 1215, yang hasil-
yang namanya the man ini adalah Paus atau         hasilnya dituangkan ke dalam suatu piagam
Kaisar).                                          atau charter yang dinamakan Magna Carta
                                                  yang di kemudian hari dibilangkan sebagai
Dalam konsep rule of law -- yang                  suatu konstitusi yang berfungsi membatasi
memberikan status tertinggi kepada segala         kekuasaan Raja. Magna Carta lahir karena
bentuk hukum yang dihasilkan oleh                 desakan para bangsawan terhadap Raja
kesepakatan (the supreme lawstate) antar -        yang di satu pihak secara semaunya
pihak – ini tak seorangpun boleh                  menariki pajak dan di lain pihak
mengingkari berlakunya hukum. Setinggi            mengucilkan para bangsawan ini dari
apapun kedudukannya dan sebesar apapun            kemungkinannya       ikut     serta     dalam
kekuasaannya, para pihak yang telah               pemerintahan. Lebih lanjut, Magna Carta
menyepakatkan berlakunya hukum tidaklah           juga dimaksudkan untuk menjamin hak-hak
lagi punya kuasa untuk mengingkari                feodal para baron dan menjamin pula
berlakunya hukum yang semula telah                dihormati dan dilindunginya kelestarian
disepakati itu. Di sini sang pembentuk atau       berbagai hak yang tegak atas dasar tradisi
pembuat hukum akan terikat oleh hukum             gereja dan tradisi para freemen yang
yang telah ia buatnya itu. Maka, dalam


                     Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM                              2
                        Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
                        Bahan Bacaan
                        Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




berstatus sebagai warga kota (citesein <          konstitusi. Ialah terlembagakannya suatu
citizen).                                         undang-undang yang secara mendasar
                                                  dikonfigurasi berdasarkan prinsip bahwa
Kalaupun mempunyai riwayat sebagai hasil          kekuasaan pengemban kekuasaan negara
tindakan    kaum       konservatif     untuk      itu sungguh terbatas karena harus selalu
melindungi hak-hak feodal, namun --               dikontrol oleh rakyat yang berdaulat dan
karena juga memuat apa yang disebut habeas        yang karena itu juga merupakan subjek-
corpus (ialah aturan yang melarang                subjek pengemban hak-hak manusia yang
penahanan tanpa batas) dan peradilan juri –       asasi. Itulah hak-hak kodrat yang tak bisa
Magna Carta ini kini ini telah diakui sebagai     dicabut (inderogable) atau untuk dialihkan
pendahulu yang merintis dibukanya jalan           (inalienable).
sejarah menuju apa yang kini disebut


       Perkembangan dalam Sejarah tentang Konsep Terbatasnya Kekuasaan :
      Pembatasan Kekuasaan Para Penguasa di Hadapan Manusia Warga Negara


Kalaupun kini ini konsep dan masalah hak-         sepanjang belahan akhir abad 18 -- mulai
hak manusia yang asasi itu telah berkenaan        mempertanyakan keabsahan kekuasaan
dengan berbagai kepentingan dalam                 para monarkh yang absolut berikut
berbagai bidang kehidupan, baik yang              wawasan       tradisionalnya  yang      amat
umum maupun yang dirasakan khusus oleh            diskriminatif dan memperbudak. Tatkala di
kaum        tertentu,       pada       awal       negeri-negeri Barat -- secara suksesif akan
perkembangannya         konsep     dasarnya       tetapi juga berdaya akumulatif -- gagasan-
dibataskan pada hak-hak yang berkenaan            gagasan baru itu mulai berpengaruh luas,
dengan kebebasannya sebagai warga                 gerakan revolusioner untuk merealisasi cita-
negara.     Di      sini,     pada     awal       cita kebebasan dan egalitarianisme (demi
perkembangannya, apa yang disebut hak-            ketahanan dan kemakmuran bangsa !)
hak asasi manusia itu merupakan produk            menjadi tak dapat ditahan-tahan lagi.
pergulatan pemikiran dan perubahan-               Komunitas-komunitas warga sebangsa,
perubahan yang ditimbulkannya dalam               diorganisasi dalam wujud institusi politik
perikehidupan      sosial-politik.  Konsep        baru yang memproklamasikan diri sebagai
mengenai hak-hak manusia ini benar-benar          negara republik yang demokratik, lahir
merefleksikan dinamika sosial-politik dalam       secara berturut-turut di benua Amerika
ikhwal hubungan antara suatu institusi            (Negara Federal Amerika Serikat, 1776) dan
kekuasaan dan para subjek yang dikuasai.          di benua Eropa (Negara Republik Perancis,
Inilah konsep yang          mulai lantang         1789). Inilah dua revolusi yang menjadikan
mempertanyakan hak-hak manusia -- dalam           ide demokrasi (yang di tangan sang
kedudukan mereka yang terkini sebagai             pencipta istilah, ialah Plato, dipandang
warga negara -- di hadapan kekuasaan              model pemerintahan yang buruk !) sejak
negara dan para pejabatnya.                       masa itu menjadi ide yang lebih terpilih dan
                                                  populer. Inilah revolusi yang dimaksudkan
Ide dan konsep hak-hak manusia seperti ini        untuk membangun komunitas-komunitas
lahir dan berkembang marak tatkala sejum-         politik nasional yang modern, dengan para
lah pemikir Eropa Barat yang berpikiran           warganya yang memperoleh jaminan untuk
cerah pada suatu zaman – khususnya



                     Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM                           3
                        Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
                        Bahan Bacaan
                        Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




dilindungi hak-haknya yang asasi sebagai          pihak dan luasnya hak dan kebebasan
warga negara.                                     rakyat yang asasi di lain pihak. Dalam
                                                  pemikiran baru ini, kuasa raja atau kepala-
Ide dan konsep yang marak dan terus               kepala negara beserta aparatnya itu kini
berkembang sebagai tradisi ketatanegaraan         tidak lagi boleh dikonsepkan sebagai
baru di negeri-negeri Barat ini merupakan         refleksi kekuasaan Tuhan yang oleh sebab
reaksi atas praktik absolutisme yang tak          itu juga tak terbatas. Kekuasaan negara itu
tertahankan pada abad 17-18. Bersamaan            mestilah terbatas dan punya batas, dibatasi
dengan perkembangan negara bangsa yang            oleh dan berdasarkan perjanjiannya dengan
teritorial   dan    mulai     sekular    itu,     rakyat. Kekuasaan negara di tangan
berkembanglah        perlawanan terhadap          penguasa-penguasa pemerintahan tidak lagi
pemikiran klasik yang menyatakan bahwa            dikonsepkan sebagai kekuasaan yang
kemutlakan kekuasaan negara -- yang juga          berasal dari kuasa Tuhan, atas dasar
kekuasaan raja -- itu merupakan refleksi          perjanjian dengan-Nya, entah itu Perjanjian
kemutlakan kekuasaan Tuhan. Perlawanan            Lama entah itu Perjanjian Baru. Demikian
bertolak dari keyakinan baru bahwa                inilah yang diteorikan oleh para pemikir
kekuasaan       pemerintahan        mestilah      ketatanegaraan pada masa itu, antara lain
dirujukkan ke kedaulatan rakyat, dan tidak        oleh Jean J. Rousseau yang menulis Du
langsung ke kekuasaan Tuhan.          Inilah      Contract Social pada tahun 1776. Rousseau
kedaulatan manusia-manusia yang semula            inilah yang menteorikan suatu dasar
diperintah sebagai hamba-hamba oleh para          pembenar moral falsafati bahwa rakyat --
raja yang pandai berkilah bahwa titah-titah       yang bukan lagi kawula, melainkan warga --
mereka merupakan representasi kehendak            itu, lewat proses-proses politik yang
Tuhan. Inilah kedaulatan rakyat awam              volunter dan sekaligus konstitusional,
yang kini telah mampu berartikulasi untuk         bersetuju untuk membatasi kebebasannya
menuntut pengakuan atas statusnya yang            pada suatu waktu tertentu berkenaan
baru warga bebas pengemban hak yang               dengan      kasus-kasus    tertentu   demi
kodrati, atas dasar keyakinan bahwa suara         dimungkinkannya terwujudnya kekuasaan
kolektif mereka adalah sesungguhnya suara         pemerintahan pada waktu tertentu untuk
Tuhan. Vox populi, vox Dei...                     urusan tertentu.
Di sinilah bermulanya pemikiran ulang
tentang batas-batas kewenangan raja di satu


              Konstitusi, Konstitusionalisme dan Hak-Hak Asasi Manusia


Berangkat dari konsep carta/carter sebagai        konstitusional, kebebasan sebagai hak yang
tolok normatif pembatasan kekuasaan raja,         asasi dan kewenangan sebagai kekuasaan
konstitusi   terkembang     pada      awal        memerintah yang telah berlegitimasi akan
perkembangan kehidupan bernegara bangsa           dipandang sebagai fungsi yang akan saling
sebagai “perjanjian luhur” suatu bangsa           melengkapi secara timbal-balik. Kekuasaan
untuk membangun suatu struktur atau               yang dibenarkan oleh hukum – nota bene
tatanan kehidupan bernegara, di mana              oleh hukum yang terbentuk sebagai hasil
kewenangan didistribusikan dan luas-              kesepakatan legislatif antara para wakil
sempitnya kebebasan warga di hadapan              rakyat -- secara konstitusional haruslah
kekuasaan para pengemban kekuasaan                dikategorikan      sebagai    kewenangan.
negara didefinisikan. Dalam wacana                Hubungan fungsional antara kewenangan


                     Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM                          4
                        Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
                        Bahan Bacaan
                        Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




dan kebebasan akan tampak dalam                   tidak lagi berstatus sebagai kawula
hubungan berikut ini. Ialah bahwa kian            melainkan sebagai warga. Maka, konstitusi
besar kewenangan para pejabat pengemban           adalah      juga    suatu    ‘isme’,  disebut
kekuasaan negara akan berarti kian                ‘konstitusionalisme’,    yang    mengajarkan
mengecilnya ruang kebebasan warga; dan            dengan penuh keyakinan bahwa kekuasaan
sebaliknya, kian kecil kewenangan yang            itu hanyalah fungsi kebebasan, dan tidak
diberikan     kepada      para      pejabat       sebaliknya. Inilah ‘isme’ yang mengajarkan
penyelenggara kekuasaan negara ini akan           bahwa kebebasan itulah yang menjadi
kian luaslah ruang kebebasan para warga.          determinan       kewenangan,      dan   tidak
Tarik ulur antara membesar-mengecilnya            sebaliknya, bahwa kewenangan itu yang
ruang kebebasan vis a vis ruang kekuasaan         menentukan          luas-sempitnya     ruang
adalah suatu dinamika yang tak ada habis-         kebebasan warga. Membaca konstitusi itu
habisnya dalam kehidupan politik, di dalam        orang tidaklah cukup kalau hanya membaca
kehidupan yang demokratik sekalipun.              apa yang tersurat saja. Alih-alih, orang
                                                  tidaklah sekali-kali boleh mengabaikan ide
Dalam kajian-kajian lanjutan, apa yang            dan ideologi yang tersirat di dalamnya.
disebut ‘konstitusi’ itu sesungguhnya
bukanlah cuma harus dimengerti sebagai            Ide konstitusionalisme yang dijadikan
keseluruhan       ketentuan    perundang-         tumpuan      kehidupan       bernegara    dan
undangan       yang   secara  fundamental         berhukum yang berstatus supreme di suatu
menggariskan norma-norma positif yang             kehidupan       yang      demokratik       itu
berkenaan dengan sifat, fungsi dan batas-         sesungguhnya dapat dipulangkan ke esensi
batas kewenangan dan/atau batas-batas             doktrinalnya yang berjumlah dua. Yang
kebebasan warga.       Menurut konsepnya          pertama ialah doktrin kebebasan sebagai
yang formal, konstitusi memang dapat              hak manusia yang tak hanya asasi akan
didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan-         tetapi juga kodrati, yang karena itu juga
ketentuan      perundang-undangan    yang         bukan hak hasil pemberian para penguasa.
disusun secara sistematik untuk menata            Karena itu pula hak-hak ini harus
pada pokoknya struktur dan fungsi                 dibilangkan sebagai hak-hak yang -- seperti
berbagai institusi pemerintahan.    Inilah        telah dikatakan di muka -- bersifat
wujud formal suatu konstitusi yang di             inderogable dan inalienable, serta pula harus
Indonesia disebut juga undang-undang              selalu     dijaga     dan      dipertahankan
dasar (sebagai terjemahan dari apa yang           eksistensinya agar tetap in tact, utuh dan tak
diistilahi grondwet dalam bahasa Belanda).        bercacat cela karena terjadinya pelanggaran-
Dalam aturan formal undang-undang dasar           pelanggaran. Adapun esensi doktrinal
ini diaturlah macam dan batas kewenangan          konstitusionalisme yang kedua ialah doktrin
yang diperlukan demi berlangsungnya               rule of law yang terpulang pokok pada ide
kehidupan suatu komunitas politik dalam           dasar kedudukan hukum yang tertinggi di
skala dan formatnya yang nasional.                antara norma apapun di dalam kehidupan
                                                  bernegara bangsa ini. Inilah doktrin yang
Manakala konstitusi tidak harus cuma              sekalipun telah beriwayat sejak abad 11-12
dimengerti sebagai ketentuan perundang-           toh dalam perkembangannya di dalam
undangan         dengan       norma-norma         kehidupan      bernegara     modern     selalu
deklaraturnya yang serba positif dan normal       dihubung-hubungkan          dengan      model
itu saja, melainkan juga sebagai suatu hasil      kehidupan yang demokratik, dengan
ekspresi suatu doktrin, maka akan terkajilah      pengakuan yang sine qua non akan adanya
di situ hadirnya suatu prinsip tentang            hak-hak asasi dan kodrati pada setiap
pembebasan dan kebebasan manusia yang             manusia warga negara.


                    Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM                              5
               Hak Warganegara yang Asasi dan Konstitusional untuk
          Berkebebasan (Civil Rights) dan untuk Berpolitik (Political Rights)


Perjuangan hak-hak asasi manusia pada            Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang
abad 18 -- yang berkemuncak dengan               diproklamasikan pada bulan Juli 1776
pecahnya dua revolusi kerakyatan di              merupakan         dokumen       yang      amat
Amerika dan di Perancis -- itu berpusar di       revolusioner menurut ukuran zamannya
seputar dua konsep hak. Yang pertama             mengenai kedua macam hak itu, sekalipun
adalah hak manusia untuk berkebebasan            ide yang terkandung di dalamnya itu
dalam status mereka yang baru sebagai            bukanlah ide yang muncul begitu saja
warga negara (yang bukan lagi kawula raja),      secara tiba-tiba, melainkan merupakan
dan yang kedua adalah hak manusia yang           akumulasi berbagai ide dan ideologi
juga asasi untuk mengambil bagian dalam          sebelumnya tentang kebebasan manusia.
setiap proses pengambilan keputusan              Itulah dokumen yang berisi cabaran untuk
politik. Itulah dua set hak-hak asasi yang       pertama kalinya terhadap doktrin abad
masing-masing sampaipun kini dikenal             pertengahan bahwa suatu kelas tertentu
dengan sebutan hak-hak sipil (civil rights)      dalam masyarakat memperoleh karunia dan
dan hak-hak politik (political rights). Bahwa    pembenaran Ilahi untuk menguasai dan
kedua set hak asasi itu yang mengedepan          memerintah kelas-kelas lain yang awam.
sepanjang pergulatan pemikiran dan               Pernyataan dalam deklarasi tahun 1776
perjuangan fisik pada masa itu dapatlah          berikut ini benar-benar dengan tegas
dimengerti manakala diiingat bahwa sejak         menolak doktrin seperti itu. Dinyatakan
abad 12 para pemikir dan para negarawan          dalam deklarasi itu bahwa ‘all men are
Barat membuka diri untuk mewacanakan             created equal … and have unalienable rights …’,
hakikat dan/atau dasar-dasar pembenar            dan bahwa ‘to secure these rights, governments
setiap      kekuasaan        yang        harus   are instituted … deriving their powers from the
diperhadapkan secara normatif ke rasio           consent of the governed’.
indeterminisme manusia-manusia individu.
                                                 Lepas      sepuluh      tahun       setelah
Hak sipil adalah hak seseorang warga (civil      diproklamasikannya               Deklarasi
< civis) untuk menikmati kebebasan dalam         Kemerdekaan dari tahun 1776 itu,
berbagai hal, antara lain -- sebagai contoh --   Konstitusi Amerika ditandatangani di
untuk bergerak pindah secara bebas tanpa         Philadelphia pada tahun 1787. Inilah
dibatasi oleh keputusan pemerintah, untuk        konstitusi suatu pemerintahan republik
dijamin kemerdekaannya dan keselamatan           modern yang pertama di dunia, yang --
dirinya (dari penangkapan dan penahanan          demi terjaganya kehidupan demokrasi dan
yang      sewenang-wenang        dan      dari   hak asasi warga negara -- memisahkan
penyiksaan-penyiksaan oleh aparat negara),       kekuasaan pemerintahan ke dalam tiga
atau pula untuk tidak dihukum tanpa              lembaga, sesuai dengan ajaran Trias Politica
proses peradilan yang jujur dan tak              de Montesquieu. Empat tahun kemudian,
memihak.      Hak untuk berserikat (guna         konstitusi   itu   diamandemen       untuk
memperjuangkan ide-ide politik) dan hak          menyatakan adanya jaminan akan hak-hak
untuk mengeluarkan dan menyiarkan                manusia warga negara untuk berkebebasan
pendapat     yang     dimaksudkan       untuk    dalam ihwal berbicara dan memeluk agama
mempengaruhi secara penuh kritik setiap          yang diyakininya. Amandemen yang
kebijakan dan keputusan pemerintah,              diperkenalkan sebagai The American Bill of
adalah dua dari sekian banyak contoh             Rights dari tahun 1791 ini juga menjamin
mengenai hak-hak asasi manusia dalam             kebebasan pers dan hak untuk memperoleh
kehidupan politik.                               perlindungan dari penghukuman yang tak
                         Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
                         Bahan Bacaan
                         Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




lazim dan pula dari tindak penggeledahan           dan persamaan hak (egalite) di antara
dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh             sesama manusia.
aparat    pemerintahan     secara   tidak
sepatutnya.                                        Konstitusi yang memberikan jaminan
                                                   kebebasan dan hak-hak para citoyen ini
Bersamaan sedasawarsa dua dasawarsa                dijabarkan lebih lanjut ke dalam 3 kitab
dengan masa-masa revolusi pemerintahan             undang-undang yang diundangkan pada
dan perundang-undangan yang relevan                tahun 1804, yang terkenal kemudian dengan
dengan persoalan hak-hak individu warga            nama ‘Kodifikasi Napoleon’. Dalam Code
negara di Amerika ini, pergolakan serupa           Penal dijamin perlindungan atas kebebasan
pun --bahkan lebih berdarah-darah -- terjadi       manusia, ialah untuk tidak dibatalkan
pula di benua Eropa. Kali ini di Perancis,         kebebasannya itu, apapun perbuatan yang
suatu     negeri    tempat      lahir     dan      telah dilakukan olehnya, kecuali atas dasar
berkecambahnya          pemikiran-pemikiran        undang-undang yang telah ada sebelumnya.
besar tentang hak-hak asasi manusia (yang          Code Civil menjamin kebebasan para
realisasinya justru terjadi lebih dahulu di        manusia warga negara untuk memiliki dan
luar negeri ini, ialah di benua seberang           mengelola atau pula memindahtangankan
Samudera Atlantik yang bernama Amerika).           miliknya itu. Kalaupun satu setengah abad
Le peuple mengobarkan revolusi kerakyatan          kemudian sebagian dari hak-hak semacam
yang meruntuhkan kekuasaan ancien regime           itu dikonsepkan sebagai bagian dari hak-
dari dinasti Boubon, yang segera setelah           hak ekonomi yang asasi, pada masa itu --
memproklamasikan La Declaration des Droits         baik di Amerika maupun di Perancis -- hak-
de l’Homme et du Citoyen -- yang                   hak semacam itu lebih dimaknakan sebagai
“menduplikasi”        cita-cita       revolusi     hak-hak kebebasan individu warga negara
kemerdekaan        Amerika        --     juga      yang harus dilindungi to pursuit happiness.
mencanangkan cita-cita kebebasan (liberte)


                  Siapa yang Pada Mulanya harus Dikonsepkan sebagai
                       ‘Manusia Penyandang Hak yang Asasi’ Itu ?


Tak pelak lagi, hak-hak asasi manusia pada         tetapi pada awalnya yang diakui sebagai
konsepnya yang paling awal ini adalah hak-         manusia pengemban hak yang asasi itu
hak rakyat dalam kedudukan mereka                  barulah mereka yang di dalam kehidupan
sebagai manusia warga negara yang                  bernegara dan berbangsa berstatus warga
berkebebasan dalam suatu kehidupan                 negara saja, dan mereka ini hanyalah yang
bernegara bangsa yang demokratik. Akan             berjenis kelamin lelaki saja.      Deklarasi
tetapi yang masih menjadi pertanyaan saat          Perancis dari tahun 1789 berbunyi
itu ialah, siapakah yang harus dibilangkan         Declaration des droits de l’lhomme et ..., dan
ke dalam golongan manusia warga negara             kata l’homme dalam bahasa Perancis itu
yang harus diakui mempunyai hak yang               secara harafiah akan juga berarti ‘manusia
asasi untuk berkebebasan itu ? Kalaupun            lelaki’.
sekarang ini pada asasnya dalam konsepnya
yang sekarang apa ini yang dibilangkan             Deklarasi Kemerdekaan Amerika dari tahun
manusia itu adalah semua saja yang                 1776 pun menggunakan sebutan jender
bersosok biologik sebagai manusia, akan            lelaki  (men)   dalam   berbagai    frase



                     Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM                              7
                       Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
                       Bahan Bacaan
                       Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




pernyataannya. Dinyatakan di situ antara         sesiapapun yang warga dalam kehidupan
lain bahwa “… all Men are created equal ...”     bernegara bangsa dan berpolitik itu mesti
dan bahwa demi terjaminnya hak-haknya            berkewajiban pula membayar pajak guna
yang asasi maka “… Government are                menjamin tersedianya dana publik yang
instituted among Men …”. Sekalipun pada          cukup untuk kepentingan bersama. Di
masa itu isteri John Adams, seorang anggota      sinilah letak alasannya mengapa perempuan
Kongres yang kemudian menjadi Presiden           yang makhluk domestik itu tidaklah
Amerika yang ke-2, sudah merasa perlu            dipandang perlu untuk memperoleh
untuk menitipkan pesan kepada suaminya           jaminan hak-hak yang asasi bagi kehidupan
agar     para     anggota    Kongres   yang      publik yang non-domestik. Hak-hak (dan
menyiapkan konstitusi Amerika sukalah “...       kewajiban) perempuan dikembalikan ke
remember the ladies ...”, namun kepentingan      berbagai askripsi yang melekat secara
dan minat kaum perempuan untuk ikut              normatif pada peran-peran tradisional
berpolitik, dan memperoleh jaminan hak-          mereka, yang lebih bersifat privat-domestik
hak politiknya yang asasi di bidang ini          yang patriarkik daripada bersifat publik
sebagai warga negara, tidaklah pada masa         yang demokratik. Dengan ungkapan Eropa,
itu serta merta memperoleh perhatian.            askripsi perempuan hanyalah untuk
                                                 mengurusi ‘Kinder und Kueche’, dan --
Maka di sini -- baik dalam Deklarasi             manakala perempuan-perempuan ini ingin
Amerika maupun dalam Deklarasi Perancis          keluar dari ranah domestik -- di luar
-- kalaupun perempuan-perempuan itu              askripsi itu tempat yang paling tepat bagi
secara biologik harus disebut pula               mereka hanyalah ke gereja atau biara, atau
dibilangkan sebagai manusia, menurut             … ke bordil.
konsep yang awal ini mereka itu tidaklah
hendak disebut dan digolongkan sebagai           Demikian juga halnya dengan mereka --
manusia    warga     negara.  Perempuan-         baik yang perempuan maupun yang lelaki -
perempuan adalah makhluk domestik,               - yang berstatus budak-budak dan ulur-ulur
sedangkan hak-hak yang diakukan kepada           yang karena itu tidak terbilang sebagai
manusia adalah hak-hak dalam kehidupan           freeman. Maka, mengingat kenyataan bahwa
publik yang hanya diakukan kepada mereka         orang-orang kulit berwarna pada masa itu
yang lelaki saja. Digolongkan sebagai            tak ada yang berstatus sebagai freeman
makhluk domestik dan tidak sepatutnya            melainkan boleh dibilang semuanya adalah
secara lancang berperan di ranah publik,         budak-budak, pada akhirnya mereka yang
perempuan-perempuan pada masa-masa               terbilang manusia pengemban hak-hak asasi
awal itu tidaklah memperoleh pengakuan           itu tidaklah kurang dan tidaklah lebih
atas hak-hak politik mereka. Mereka tidak        hanyalah mereka yang lelaki dan berkulit
disertakan dalam kehidupan publik untuk          putih saja. Perubahan-perubahan untuk
memilih dan dipilih, dan sehubungan              memperluas konsep manusia penyandang
dengan hal itu mereka pun pada masa-masa         hak-hak yang asasi, sebagaimana yang
awal pertumbuhan konsep hak-hak asasi            tercatat dalam sejarah perkembangan hak-
manusia itu pun, di pihak lain, juga tidak       hak asasi di Amerika, barulah terjadi lebih
dibebani kewajiban untuk membayar pajak.         dari setengah sampai se-abad kemudian. Di
                                                 Amerika perubahan konsep mengenai siapa
Karena hak-hak asasi manusia pada awal           yang harus dibilangkan ke dalam golongan
pertumbuhannya itu dikonsepkan sebagai           manusia pengemban hak yang asasi
hak manusia yang berkualifikasi sebagai          dilakukan dengan melakukan amandemen-
warga dalam kehidupan bernegara bangsa,          amandemen pada konstitusinya. Inilah
maka    konsekuensinya  ialah,   bahwa           amandemen-amandemen yang melepaskan


                    Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM                          8
                       Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
                       Bahan Bacaan
                       Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




golongan masyarakat tertentu dari askripsi-      kaum perempuan yang semula tertambat
askripsi mereka yang kuno dan berefek            dalam ranahnya yang domestik dan
mengucilkan, ialah para budak yang semula        patriarkik.
terkurung dalam institusi pertuanan dan


                Konsep Hak Asasi Manusia sebagai Konsep Emansipatif


Hak-hak asasi manusia pada generasinya           perbudakan diperjuangkan, sekalipun --
yang pertama sepanjang belahan pertama           seperti misalnya di Amerika, dengan
abad 19 memang mula-mula dikonsepkan             amandemen konstitusinya yang ke-13 pada
untuk lebih menonjolkan hak-hak manusia          tahun 1863 -- kebijakan seperti itu sampai-
individual yang lelaki dalam status mereka       sampai dipandang terlampau jauh dan tidak
sebagai warga negara (civil rights) di dalam     hanya mengundang perlawanan politik
kehidupan politik, yang mengisyaratkan           negara-negara bagian selatan melainkan
pengakuan akan political rights mereka.          juga mengundang datangnya perang
Kalaupun pada awalnya konsep seperti itu         saudara.
boleh disebut lebih bersifat segregatif
daripada     diskriminatif,   sudah     pada     Kebijakan nasional untuk memberikan
pertengahan abad 19 -- sekira setengah abad      kesempatan manusia-manusia perempuan
setelah diundangkannya Bill of Rights            untuk juga menikmati hak-hak yang asasi
Amerika (1791) dan Droits de l’Homme et du       sebagai warga negara berikut hak-hak
Citoyen Perancis (1789) -- konsep ‘manusia       politik   mereka    berlangsung      melalui
penyandang hak’ diakukan juga kepada             gerakan-gerakan      sosial-politik     yang
mereka yang selama ini tidak terbilang           memakan        waktu        lebih      lama.
sebagai freeman. Mereka ini adalah budak-        Mengemansipasikan       perempuan        dari
budak atau ulur-ulur yang tidak free dan         ikatan-ikatan domestik yang askriptif
mereka yang perempuan yang sekalipun             rupanya memerlukan rentang waktu yang
berstatus free akan tetapi tidak tergolong       lebih lama. Agaknya karena prosesnya lebih
men.                                             menuntut karakter yang lebih bersifat
                                                 transformatif    daripada      transplantatif.
Maka manakala deklarasi-deklarasi dari           Keberhasilannya tidak hanya diprasyarati
tahun-tahun 1770-1780an di negeri-negeri         oleh lahirnya prakarsa-prakarsa para elit
bertradisi Barat itu boleh disebut sebagai       yang memegang kontrol politik di berbagai
deklarasi-deklarasi yang liberating menuruti     institusi pemerintahan, melainkan juga
konsep kaum liberal (yang mendambakan            harus      “menunggu”        terbebaskannya
pembebasan manusia dari segala bentuk            perempuan-perempuan itu dari tugas-tugas
kekuasaan otokratik), deklarasi dari tahun       domestik, khususnya tugas reproduksi.
1850-1860an bolehlah disebut sebagai             Tatkala teknologi reproduksi yang mampu
deklarasi-deklarasi yang emancipating (yang      membantu pengendalian kelahiran berhasil
berkebijakan untuk melepaskan sebagian           diciptakan, dan sementara itu -- dengan
penduduk negeri dari statusnya yang              mengatasi keberatan moral dan kultural --
terdiskriminasi ke statusnya yang baru           bisa diterima khalayak ramai, proses
sebagai homo Equalis (alias manusia              emansipasi       yang        memungkinkan
berkesetaraan). Pada tahun-tahun itu             perempuan-perempuan          mengefektifkan
kebijakan    abolisi    yang      bermaksud      hak-haknya yang asasi sebagai warga
membebaskan jutaan manusia dari rantai           negara, dan pula untuk merealisasi hak-hak


                    Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM                             9
                           Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
                           Bahan Bacaan
                           Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




politiknya di ranah publik, dengan segera             bagian       sejak      diproklamasikannya
menjadi kenyataan.                                    kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 --
                                                      kecuali negara bagian New Jersey
Akan tetapi tidaklah itu berarti bahwa                (sekalipun cuma beberapa tahun saja --
upaya           untuk           memperjuangkan        selalu menolak pemberian hak suara itu
terealisasinya hak-hak politik oleh kaum              kepada warga negara yang perempuan.
perempuan di negeri yang dibangun                     Dengan disahkannya amandemen ke-19
sebagai suatu Republik yang demokratik itu            dalam konstitusi Amerika pada tahun 1920
tidak      signifikan.    Pada      tahun      1848   itu, terputuskanlah sudah kontroversi
pergerakan perempuan di negeri itu                    mengenai hak-hak perempuan untuk ikut
melantangkan suatu pernyataan publik                  berpolitik dalam setiap pemilihan umum.
yang dikenal dengan penamaan Declaration
of Sentiments. Dinyatakan di situ antara lain         Di negeri-negeri Eropa Barat, keputusan
bahwa kaum perempuan sepakat untuk                    konstitusional    mengenai    hak  politik
‘...hold the truths to be self-evident that all men   perempuan untuk ikut memilih dan dipilih
and women are created equal, that they are            pada umumnya juga terjadi pada sekitar
endowed by their Creator with certain                 tahun-tahun 1920 itu juga. Sekalipun amat
inalienable rights, that among these are life,        terlambat tetapi pada akhirnya terjadi
liberty and the pursuit of happiness…’, dan           jugalah perluasan konsep mengenai siapa
seterusnya, yang -- manakala diperhatikan             saja yang seharusnya dibilangkan sebagai
dengan baik-baik -- pernyataan itu                    manusia pengemban hak yang asasi : hak
mengulang          saja     frase-frase      dalam    untuk berpolitik, tidak hanya untuk para
Declaration of Independence 70 tahun                  lelaki akan tetapi juga untuk mereka yang
sebelumnya.                                           perempuan. Berseiring dengan apa yang
                                                      terjadi di Eropa ini, pada dasawarsa-
Hak perempuan untuk dibilangkan sebagai               dasawarsa yang sama itu juga penggerakan
warga negara dalam kehidupan politik                  dan     pergerakan    untuk    memberikan
diperlambangkan          dalam        wujud           pengakuan hak-hak yang asasi kepada
kemenangannya       --   atas   dasar   hak           perempuan terjadi juga di negeri-negeri
konstitusionalnya -- untuk ikut memberikan            jajahan. Di Indonesia, pada dasawarsa-
suara dalam pemilihan umum. Jaminan                   dasawarsa itu pemerintah kolonial telah
konstitusional ini baru diperoleh pada                memanfaatkan situasi yang telah kondusif
tahun    1920    dengan      dimasukkannya            itu untuk juga memajukan keterpelajaran
amandemen ke-19 di dalam konstitusi                   perempuan-perempuan pribumi dengan
Amerika Serikat, sekalipun rancangan                  membuka sekolahan-sekolahan untuk anak-
amandemen itu sebenarnya telah selesai                anak perempuan. Di Indonesia pula, nama
dipersiapkan pada tahun 1878. Sebelum itu,            Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika
berhak tidaknya perempuan-perempuan                   dikenal dan diperkenalkan pada dasawarsa-
ikut memberikan suara dalam pemilihan                 dasawarsa itu juga.
umum diserahkan sebagai kewenangan
negara bagian, dan nyatanya setiap negara




                        Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM                         10
                       Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
                       Bahan Bacaan
                       Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




                      Internasionalisasi Hak-Hak Asasi Manusia :
                       Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia


Hak-hak manusia yang harus diakui sebagai        deklarasi diproklamasikan oleh suatu
hak-hak yang asasi warga negara dalam            organisasi antar bangsa yang telah dibentuk
kehidupan berbangsa dan bernegara -- yang        seusai selesainya perang Dunia II, ialah
sering ditengarai sebagai hak-hak asasi          Perserikatan Bangsa-Bangsa (atau United
generasi pertama -- ini diperjuangkan            Nations menurut nama resminya). Deklarasi
kembali seusai Perang Dunia II. Kali ini         itu mensenaraikan dalam pasal-pasalnya
pengakuan akan hak-hak manusia itu               sejumlah hak-hak manusia yang asasi, yang
diperjuangkan pada tataran kehidupan             pada dasarnya mencanangkan pengakuan
antar-bangsa, segera setelah ambruknya           secara umum tentang pentingnya hak-hak
kekuasaan negara-negara fasis dan ultra          itu dihormati dan ditegakkan. Berbeda
nasionalis (Nazi) yang kalah perang, yang        dengan deklarasi-deklarasi serupa yang ada
setakat itu memang amat tak menghargai           sebelumnya, deklarasi kali ini bukanlah
hak hidup, hak kebebasan dan hak-hak             deklarasi suatu bangsa atau suatu negara
politik manusia. Perjuangan penegakan hak-       bangsa tertentu. Deklarasi kali ini, ialah The
hak asasi kali ini tidak lagi berlangsung        Universal Declaration on Human Rights (yang
dalam tataran nasional di lingkungan             di dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan
negeri-negeri dan negara-negara Barat saja,      ‘Deklarasi    Umum        Hak-Hak        Asasi
melainkan       diangkat   pada     tataran      Manusia’), dikumandangkan melalui suatu
internasional, dan terwujud dalam rumusan        kesepakatan antar bangsa, yang dikatakan
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945)         “sebagai standar umum … semua bangsa
dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi                 dan semua negara, dengan tujuan agar
Manusia (1948). Tak diragukan lagi,              setiap individu dan organ masyarakat …
deklarasi tersebut dengan lantangnya telah       mengupayakan -- melalui pengajaran dan
mencanangkan pernyataan internasional            pendidikan -- dimajukannya penghormatan
yang diharapkan dapat berdampak luas, di         kepada hak dan kebebasan (manusia)”.
tengah kehidupan yang jelas-jelas sudah
berubah dan berkembang ke arah formatnya         Deklarasi yang berjumlah 31 pasal ini
yang baru sebagai suatu world system.            mencantumkan pengakuan hak-hak sipil
Sekalipun demikian, substansi deklarasi itu      dan hak politik dalam pasal-pasalnya yang
tetap saja, ialah pengakuan atas martabat        ke-3 sampai ke yang 21. Termasuk dalam
dan hak yang melekat pada sesiapapun             hak asasi yang dicantumkan dalam pasal-
yang tergolong ke dalam bilangan umat            pasal ini antara lain hak-hak untuk tidak
manusia. Itulah martabat dan hak-hak             diperbudak, untuk tidak mengalami
manusia yang sungguh asasi, dan yang             penganiayaan dan perlakuan atau hukuman
karena asasinya itu tak lalu boleh dicabut       yang keji dan merendahkan martabat
atau dialihserahkan kepada sesiapapun            manusia, dan pula untuk mendapatkan
yang berkekuasaan (inalienable) serta tak        peradilan yang terbuka dan independen
pula mungkin digugat-gugat keabsahannya          serta tidak berpihak. Pasal-pasal berikutnya,
(inviolable).                                    dimulai dengan pasal 22 sampai ke pasal 27
                                                 mengemukakan pengakuan atas hak-hak
Pada tanggal 10 Desember 1948, dengan            asasi manusia dalam kehidupan ekonomi,
sebuah resolusi bernomor 217A (III) suatu        sosial dan budaya. Termasuk dalam hak-



                    Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM                            11
                      Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
                      Bahan Bacaan
                      Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




hak kategori kedua ini antara lain hak-hak      contoh    fundamental   freedoms  yang
untuk    bekerja,   untuk     memperoleh        disebutkan di muka, dan benar-benar
pendapatan yang sama atas pekerjaan yang        merupakan     aspirasi tertinggi rakyat
sama,    untuk     memperoleh      standar      kebanyakan.
kehidupan yang layak, untuk memperoleh
jaminan kesehatan dan layanan pendidikan,       Yang dimaksudkan dengan rights and
dan pula untuk berpartisipasi dalam             freedom yang asasi ini tidaklah cuma sebatas
kehidupan budaya masyarakatnya.                 persoalan hak dan kebebasan dalam ihwal
                                                kehidupan bernegara dan berpolitik saja.
Pernyataan-pernyataan di dalam Piagam           Termasuk dalam pengertian hak dan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945) dan           kebebasan yang asasi ini adalah juga hak
Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia            dan kebebasan para warga negara dalam
(1948) itu bolehlah dikatakan baru              kehidupan ekonomi, sosial dan budaya atau
merupakan seruan moral saja demi                tradisinya.
terciptanya pergaulan antar bangsa yang
damai di dunia yang telah kian menyatu.         Deklarasi Umum HAM yang diterima dan
Namun demikian, lebih dari sebatas seruan,      dimaklumatkan       oleh   Sidang    Umum
apa yang dinyatakan di dokumen-dokumen          Perserikatan      Bangsa-Bangsa      dengan
itu benar-benar telah dimaksudkan agar          resolusinya bernomor 217A (III) pada
dapat dipergunakan sebagai standar atau         tanggal 10 Desember tahun 1948 itu
tolok yang diakui dunia internasional guna      menyatakan pula dengan jelas dalam
menentukan lebih lanjut berbagai hak dan        berbagai pasalnya jaminan hak-hak asasi di
berbagai bentuk kebebasan yang harus            bidang ekonomi, sosial dan budaya itu.
diakui    oleh     rezim-rezim   kekuasaan      Maka, lebih lanjut dari deklarasi-deklarasi
manapun di dunia yang beradab. Di dalam         yang diproklamasikan sebelumnya dalam
konsiderans Deklarasi dinyatakan pula           revolusi-revolusi      kerakyatan       yang
bahwa      masyarakat     dunia    menaruh      berlangsung pada akhir abad 18 melawan
kepercayaan bahwasanya apa yang disebut         absolutisme raja-raja di negeri-negeri Barat,
fundamental human rights and fundamental        deklarasi masyarakat bangsa-bangsa dunia
human freedom itu sesungguhnya ada.             di pertengahan abad 20 ini menyertakan
Seterusnya dinyatakan bahwa rights and          pula hak-hak manusia untuk memperoleh
freedom itu harus dilindungi oleh setiap        kesejahteraan hidup yang layak. Inilah hak
kekuasaan hukum di negeri manapun, atas         manusia di negeri manapun untuk tidak
dasar asas rule of law yang mengungkapkan       hanya       bisa   menuntut     dipenuhinya
ide betapa supremasinya status hukum (the       kewajiban setiap kekuasaan pemerintahan
supreme state of law) di dalam kehidupan        untuk membatasi intervensinya pada
negara yang berdasarkan atas hukum. Hak         kehidupan politik rakyat, melainkan juga
untuk hidup, untuk berkebebasan dan             untuk secara proaktif memperluas peluang
untuk memperoleh keselamatan diri adalah        rakyat -- dengan membangun serta merawat
contoh apa yang disebut fundamental rights      berbagai infrastruktur -- agar rakyat
tersebut; sedangkan kebebasan untuk             terfasilitasi dalam berbagai upayanya
berpikir,   untuk     berkepercayaan   dan      menggapai kesejahteraan ekonomi, sosial,
berbicara, untuk terhindar dari rasa takut      dan kultural mereka.
dan dari derita kemiskinan, adalah contoh-




                   Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM                           12
                          Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
                          Bahan Bacaan
                          Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




           Dua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan
       Protokol Opsional pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik


Deklarasi     Universal     Hak-Hak      Asasi      -- sejalan dengan apa yang dituliskan dalam
Manusia dari tahun 1948 ini segera saja,            Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa --
pada dasawarsa berikutnya, disusul dengan           memang berkewajiban untuk memajukan
penyiapan dan pembentukan dua kovenan               penghormatan secara universal dan juga
dan     satu     protokol.   Kovenan       dan      untuk menaati hak-hak asasi berikut
protokolnya ini diterima dengan suara bulat         kebebasan manusia. Mukadimah ini juga
oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-               menyatakan      kesadaran     negara-negara
Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966.               peserta bahwa setiap individu manusia
Kedua kovenan itu ialah The International           mempunyai kewajiban di hadapan individu
Covenant on Economic, Social and Cultural           manusia yang lain dan pula kepada
Rights dan The International Covenant on Civil      komunitas tempat ia berada, dan oleh sebab
and Political Rights, sedangkan yang                itu juga mempunyai tanggung jawab untuk
protokol dikenal dengan nama Optional               ikut mengupayakan usaha memajukan serta
Protocol for The Covenant on Civil and Political    ikut menaati hak-hak yang telah diakui
Rights. Keempat produk -- satu dari tahun           dalam kovenan-kovenan ini.
1948 dan tiga dari tahun 1966 -- itu
merupakan instrumen hukum Perserikatan              Pasal 1, 3 dan 5 kedua kovenan tersebut di
Bangsa-Bangsa, dan dikabarkan sebagai               muka boleh dikatakan memuat isi ketentuan
International Bill of Human Rights, dengan          yang hampir sama. Pasal 1 kedua kovenan
harapan untuk segera bisa diratifikasi oleh         itu sama-sama menyatakan bahwa “semua
anggota-anggotanya.        Negara     anggota       bangsa mempunyai hak untuk menentukan
Perserikatan Bangsa-bangsa yang belum               nasibnya sendiri; maka demi hak ini, semua
dapat meratifikasi kovenan itu karena               bangsa akan bebas untuk menentukan
berbagai alasan pada dasarnya memang                status politiknya dan untuk secara bebas
tidak terikat menurut hukum untuk                   pula mengupayakan perkembangan status
melaksanakannya, namun demikian secara              ekonomi, sosial dan kulturalnya”. Pasal 3
moral tetaplah saja memiliki kewajiban dan          kedua      kovenan      juga     sama-sama
tanggungjawab         untuk     menghormati         menyatakan bahwa “negara-negara peserta
pengakuan internasional akan adanya hak-            kovenan     berupaya     untuk    menjamin
hak manusia yang asasi itu, dan kemudian            persamaan hak antara lelaki dan perempuan
daripada itu juga berkebijaksanaan untuk            dalam menikmati semua hak yang diatur
mengupayakan kemungkinan pelaksanaan                dalam kovenan”. Sementara itu pasal 5
realisasinya.                                       kedua kovenan -- seperti mengulang
                                                    kembali bunyi pasal 30 Deklarasi tahun 1948
Lebih lanjut dari Deklarasi dari tahun 1948         -- menyatakan bahwa “tidak satupun yang
yang baru bersifat deklaratur, kedua                dituliskan dalam kovenan ini dapat
kovenan tersebut di muka ini lebih tertuju          ditafsirkan sebagai pemberian hak kepada
ke maksud mengikat secara yuridis negara-           negara, kelompok atau seseorang untuk
negara peserta yang menyepakati kovenan-            melakukan atau melibatkan diri ke dalam
kovenan tersebut. Mukadimah kedua                   suatu kegiatan yang bertujuan merusak hak-
kovenan itu sama-sama menyatakan                    hak atau kebebasan yang diakui di dalam
pertimbangan bahwa negara-negara peserta            kovenan ini …”.



                      Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM                          13
                        Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
                        Bahan Bacaan
                        Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




Masih ada satu dokumen lagi yang                  yang mengaku telah          menjadi    korban
melengkapi Kovenan Internasional Hak-             pelanggaran hak”.
Hak Sipil dan Politik yang diterima dalam
Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa            Berbicara mengenai protokol opsional,
pada tanggal 16 Desember 1966. Dokumen            sebenarnya masih ada protokol yang kedua.
yang dimaksud ini ialah dokumen yang              Protokol kedua -- disebut Second Optional
berisi ‘Protokol Opsional pada Kovenan            Protocol to The International Covenant on Civil
Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik’          and Political Rights dalam bahasa aslinya –
yang diterima oleh Sidang Umum                    ini disepakati oleh negara-negara peserta
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari yang         protokol ini pada suatu hari dan bulan serta
sama dengan diterimanya dua Kovenan               tahun yang lama sesudah diterimanya
Internasional yang telah disebutkan di            protokol yang pertama, ialah pada tanggal
muka. Protokol pertama ini, yang di dalam         15 Desember 1989. Protokol kedua ini
aslinya disebut Optional Protocol to The          ditujukan ke arah kebijakan untuk
International Covenant on Civil and Political     menghapus hukuman mati. Protokol kedua
Rights, terdiri dari 14 pasal. Protokol           disepakati oleh negara-negara peserta
disepakati oleh negara-negara peserta atas        protokol ini atas dasar kepercayaan bahwa
dasar pertimbangan “bahwa agar dapat              dihapuskannya       hukuman mati akan
mencapai tujuan Kovenan Hak-Hak Sipil             membantu usaha meningkatkan harkat dan
dan Politik lebih jauh, dan pula demi             martabat manusia dan akan pula membantu
terimplementasinya      ketentuan-ketentuan       pula usaha memajukan hak manusia yang
tersebut dalam Kovenan, layaklah kalau            asasi untuk hidup. Konsekuen dengan
dibuka kemungkinan bagi Komite Hak-Hak            keyakinan ini        negara-negara     peserta
Asasi Manusia -- yang harus dibentuk              protokol bersepakat untuk tidak akan
berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut          melaksanakan hukuman mati di wilayah
dalam bagian IV Kovenan -- guna menerima          yurisdiksinya, dan kemudian daripada itu
serta      membahas        hal-hal     yang       juga mengambil langkah-langkah yang
dikomunikasikan oleh individu-individu            diperlukan untuk meniadakan hukuman
                                                  mati di wilayah yurisdiksinya itu.


                                  Komitmen Internasional


Membaca mukadimah dan ketiga pasal                hanya bebas dari naluri-nalurinya yang
pokok yang tertulis dalam dua kovenan             kurang adab, akan tetapi juga bebas dari
tersebut di muka ini, serta pula membaca          segala macam penindasan dan pemerasan
Optional    Protocol-nya  dan    Deklarasi        oleh segala bentuk kekuasaan yang
Universal dari tahun 1948, jelaslah sudah         mengabaikan sila kemanusiaan yang adil
bahwa pemajuan dan penghormatan                   dan beradab. Memang harus diakui bahwa
kepada hak-hak asasi manusia harus                tidak semua negara bangsa anggota
dipandang sebagai komitmen bersama                Perserikatan Bangsa-Bangsa berada dalam
bangsa-bangsa dunia, bukan hanya yang             keadaan dan kesiapan yang sama untuk
bangsa Barat dan bukan pula yang bangsa           segera menjadi negara peserta kovenan dan
Timur saja, melainkan sudah harus menjadi         protokolnya itu. Indonesia, misalnya,
komitmen bersama bangsa manapun dan               hingga      kini   belum      juga    ikut
negara manapun. Inilah komitmen untuk             menandatangani kovenan dan protokolnya
menjaga hak dan kebebasan manusia, tidak          itu, sehingga belum menggolongkan diri ke


                     Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM                             14
                         Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
                         Bahan Bacaan
                         Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




dalam bilangan negara peserta yang                 terjadi pada abad-abad dan dasawarsa-
berkomitmen    secara    yuridis   untuk           dasawarasa yang lalu di negeri-negeri yang
mengupayakan     berlakunya    ketentuan-          dikuasai rezim-rezim otoriter. Dunia kini
ketentuan kovenan dan protokol yang telah          ini mestinya telah kian berubah, bergeser
disepakati.                                        menuju ke paham-paham baru, bahwasanya
                                                   -- seperti yang pernah dikatakan oleh
Sekalipun demikian, di tengah kehidupan            Mahatma Gandhi -- nationality is humanity,
yang kini tak lagi mungkin secara sempit           dan humanity adalah sila kemanusiaan yang
dan cauvenistik hendak mengandalkan                adil dan beradab.
adab dan peradaban bangsa sendiri, sudah
sepatutnyalah kalau segenap bangsa di              Kehidupan di bumi yang kian menyatu ini
dunia ini -- tak kurang-kurangnya juga             memang tanpa kunjung henti terus saja
Indonesia -- menghormati segala ketentuan          berubah. Dinamika sosial politik -- yang
normatif yang telah dideklarasikan berikut         tak    pelak   berseiring   pula   dengan
semua jabarannya yang telah disepakatkan           perubahan-perubahan di berbagai sektor
dan dituangkan ke dalam kovenan-kovenan            ekonomi -- bermula di dunia Barat dan telah
dan kesepakatan-kesepakatan internasional          melahirkan berbagai institusi kontrol yang
yang lain. Komitmen seharusnya tidak               sangat represif untuk mengontrol suatu
cuma      diperlihatkan    dengan     cara         sistem yang kian berskala besar dan
memperingati lewat upacara-upacara yang            berformat makro. Di sini kewenangan-
sifatnya formal belaka. Upaya untuk                kewenangan penguasa kian marak, namun
merealisasi segala norma yang telah                demikian hak-hak rakyat yang dituntut
dideklarasikan dan/atau disepakatkan akan          sebagai kaidah yang lebih kodrati dan asasi
merupakan komitmen yang jauh lebih                 juga tak kalah maraknya, bahkan terkesan
penting.      Sepanjang      melaksanakan          seperti    tak    mengenal      batas-batas
komitmen, yang tetap harus diingat adalah          nasionalitas. Konfrontasi dan benturan
suatu ajaran dasar, bahwa kekuasaan itu            antara imperativa sistem dan kebebasan
sesungguhnya amanah dan bukan berkah.              manusia masih akan terus berlanjut, seiring
Amanah untuk membangun kehidupan                   dengan kian mengembangnya skala dan
manusia yang penuh adab, dan bukan                 format sistem itu sendiri, yang secara
berkah untuk membesarkan kekuasaan dan             berlanjut berkembang dari yang lokal ke
demi kesejahteraan badaniah dirinya                yang translokal, lalu bersiterus ke yang
sendiri.                                           nasional dan transnasional hingga ke skala
                                                   dan formatnya yang mutakhir, ialah yang
Waktu mestinya telah tiba, bahwasanya              global.
bagaimanapun juga peradaban manusia
memasuki millenium ketiga Masehi kini ini          Evolusi dan revolusi berjalan terus secara
adalah peradaban yang secara universal             pasti, dan mentransformasi kehidupan
amat didambakan sebagai peradaban yang             manusia dari kehidupan yang dikuasai oleh
idealnya        menghargai         nilai-nilai     industri-industri    yang    mengandalkan
kemanusiaan. Peradaban manusia sebumi              tenaga kinetik dan mekanik ke kegiatan-
kini ini mestinya bukan lagi peradaban yang        kegiatan produktif gaya baru yang lebih
mendahulukan kebesaran bangsa, atau                mengandalkan informasi semantik dan
kejayaan golongan apapun yang sifatnya             semiotik.             Perubahan-perubahan
eksklusif, yang demi kebesaran dan                 transformatif ini dalam kenyataan telah
kejayaan acap kali tanpa enggan dan segan          melahirkan berbagai masalah konsentrasi,
tega-tega saja mengorbankan nilai-nilai            tak hanya konsentrasi kekayaan dan
kemanusiaan sebagaimana yang telah                 kemakmuran        di  tangan   pengontrol-


                     Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM                          15
                       Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
                       Bahan Bacaan
                       Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




pengontrol kapital dan informasi melainkan       komitmen-komitmen yang          lebih   intens
juga konsentrasi kekuasaan politik di tangan     daripada yang sudah-sudah.
negara yang dikenali juga sebagai
pengontrol aparat dan sumber-sumber              Dalam persoalan kemanusiaan yang telah
legitimasi. Evolusi dan revolusi yang            menjadi bagian dari komitmen utama
berlangsung dalam mode dan model seperti         masyarakat dunia seperti ini, Indonesia
ini tak pelak lagi telah menyebabkan             pasca Orde Baru telah pula mencoba
masyarakat sipil dan warganya terpuruk-          memperbaharui komitmen-komitmennya,
puruk ke posisi-posisinya yang marjinal          sekalipun dengan hasil-hasil yang masih
tanpa keberdayaan yang berarti. Dalam            sering meragukan. Berbagai ratifikasi
keadaan seperti itu, yang akan terjadi           penting telah dilaksanakan, sejumlah
kemudian tidaklah akan lain daripada             amandemen untuk memperkuat komitmen
kesenjangan-kesenjangan yang bermasalah          konstitusional       bagi     pemajuan     dan
di mana-mana.                                    penegakan hak-hak asasi manusia telah pula
                                                 dikerjakan.      Berbagai      upaya     untuk
Tak ayal permasalahan besar harus diatasi        membangun          struktur      dan     untuk
dengan       mengembangkan       aransemen-      mengefektifkan fungsi yang diperlukan bagi
aransemen baru di dalam kehidupan                pemajuan dan penegakan hak-hak asasi
manusia yang telah terkonsepkan menjadi          manusia itu telah pula dikerjakan.
suatu satuan tunggal umat. Kesenjangan           Sementara itu, disadari pula bahwa
mestilah diatasi untuk menciptakan ide one       konservatisme -- yang tidak hanya bercokol
world, different but not divided atas dasar-     di kalangan kelompok-kelompok sektarian
dasar prinsip kemanusiaan yang menurut           dan partisan akan tetapi juga di lingkungan
asasnya tak akan mengenal diskriminasi           sementara institusi pemerintahan (tidak
macam apapun. Pengakuan akan ada dan             hanya yang eksekutif dan legislatif, akan
perlu ditegakkannya hak-hak asasi -- tak         tetapi juga yang yudisial) -- masih saja
cuma hak-hak asasi yang sipil dan politik        menghadang. Berbagai upaya masih banyak
akan tetapi juga yang ekonomi, sosial dan        yang harus dikerjakan untuk mengatasi
budaya -- dipastikan akan mengoreksi             hadangan-hadangan itu. Kampanye dan
kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di          pendidikan       untuk      memajukan      dan
berbagai ranah kehidupan yang didakwa            menghormati hak-hak asasi manusia harus
telah menjadi biang penyebab berbagai            pula digerakkan sebagai bagian dari
realitas diskriminatif dalam kehidupan           gerakan atau program aksi nasional, karena
umat manusia. Perubahan sosial-politik           pada akhirnya orang pun harus benar-benar
yang telah berlangsung selama ini untuk          mengetahui bahwa untuk memenangkan
merealisasi aransemen-aransemen baru             seluruh usaha penegakan hak-hak asasi
dalam kehidupan manusia yang non-                manusia ini the real battle will be engaged and
diskriminatif patutlah diteruskan dengan         decided in the people’s mind.


                 Permasalahan Universalisme Hak-Hak Asasi Manusia


Dalam sejarah perkembangannya yang awal          dengan     berkembangnya     ide     untuk
di     negeri-negeri      Barat,      proses     membangun suatu negara bangsa yang
berkembangnya ide hak-hak manusia yang           demokratik       dan      berinfrastruktur
asasi -- berikut segala praksis-praksis          masyarakat warga (civil society). Ide ini
implementatifnya -- terjadi berseiring benar     mencita-citakan    terwujudnya       suatu


                    Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM                             16
                        Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
                        Bahan Bacaan
                        Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




komunitas politik manusia sebangsa atas           bermasyarakat dan bernegara itu -- juga
dasar prinsip kebebasan dan kesamaan              pembatasannya dalan wujud kewajiban-
derajat serta kedudukan di hadapan hukum          kewajiban -- mestilah berawal pula dari
dan kekuasaan. Ini berarti bahwa setiap           kesepakatan yang jujur dan ikhlas. Tidaklah
manusia sebangsa dalam kehidupan                  sekali-kali dibenarkan manakala hubungan
komunitas bangsa yang disebut negara              atas dasar kesepakatan itu terjadi karena
bangsa itu akan tak lagi boleh dipilah ke         suatu pemaksaan atau keterpaksaan, atau
dalam golongan mereka yang harus disebut          pula karena dikecoh atau disesatkan lewat
para Gusti dengan segala hak-hak                  penipuan. Hak dan kewajiban yang menjadi
istimewanya dan golongan mereka yang              dasar dari seluruh tertib hukum di dalam
harus dinisbatkan sebagai para Kawula Alit        kehidupan bernegara bangsa dan di dalam
dengan segala kewajibannya untuk patuh            kehidupan masyarakat warga itu tidaklah
dan berdisiplin.                                  sekali-kali boleh bermula dari kehendak
                                                  sepihak yang dipaksakan : dipaksakan oleh
Tak lagi mengenal dua kelas yang terpilah         dia    yang tengah berkekuatan dan
secara diskriminatif, masyarakat yang             berkekuasaan kepada dia yang tengah
terbentuk itu -- demikian menurut model           berada dalam posisi lemah dan kurang
idealnya -- adalah suatu masyarakat baru          berkeberdayaan.
yang berhakikat sebagai masyarakat warga
yang pada asasnya berkebebasan, eksis dan         Tatkala      hak-hak      asasi     manusia
bersitegak     di    atas    dasar     paham      dideklarasikan di New York atas wibawa
egalitarianisme. Tak lagi ada kelas ningrat       Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun
yang atas, tak ada lagi kelas kawula biasa        1948, deklarasi itu tak ayal lagi adalah
yang bawah, yang ada kini ini (idealnya           deklarasi yang pada dasarnya bertolak dari
yang universal !) adalah kelas tengah.            dan bertumpu pada ide, doktrin dan/atau
Semua saja tanpa kecualinya memiliki hak          konsep mengenai kebebasan dan kesetaraan
dan kebebasan yang sama. Hak dan                  manusia sebagaimana yang telah lama
kebebasan hanya boleh dibatasi -- atas dasar      dimengerti di dunia Barat itu sebagaimana
kesepakatan, yang dicapai tanpa rasa              dipaparkan di muka. Lebih lanjut lagi
keterpaksaan -- oleh para warga itu sendiri       deklarasi itu bahkan juga mengklaim bahwa
(atau     oleh    wakil   atau     kuasanya).     hak-hak dan seluruh ide dan doktrin yang
Kesepakatan seperti itu, yang dalam istilah       mendasarinya itu juga bernilai universal.
teknisnya disebut kesepakatan kontraktual,        Kalau semula pada awalnya yang
kemudian daripada itu harus dipositifkan          dimaksudkan dengan universalitas itu
dalam wujud kontrak-kontrak perjanjian            adalah universalitas yang masih pada
(manakala dalam kehidupan privat) atau            lingkup nasional, mengatasi partikularisme
akan berbentuk undang-undang (manakala            yang lokal dan/atau etnik dan atau yang
dalam kehidupan publik). Itulah suatu             sektarian, kini yang dimaksudkan dengan
perkembangan dalam kehidupan hukum,               universalitas itu adalah universalitas yang
dari kehidupan dengan hukum yang                  kemanusiaan, mengatasi partikularisme
tercipta oleh sumber kekuasaan eksternal ke       kebangsaan.     Bukan     suatu   kebetulan
kehidupan baru dengan hukum yang                  manakala deklarasi itu secara resmi disebut
tercipta oleh sumber kekuasaan yang               The Universal Declaration of Human Rights,
internal dari para manusia itu sendiri.           dengan mengikutkan kata ‘universal’ guna
                                                  mengkualifikasi deklarasi itu sebagai suatu
Diidealkan seperti itu, maka pada asasnya         pernyataan yang berkeniscayaan mesti
dan menurut doktrinnya hak-hak para               berlaku umum di negeri manapun, pada
warga yang asasi dalam kehidupan


                     Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM                         17
                       Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
                       Bahan Bacaan
                       Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




kurun masa yang manapun, untuk dan               lebih bersifat partikularistik ? Artinya,
terhadap sesiapapun dari bangsa manapun.         adakah hak-hak asasi manusia itu harus
                                                 ditegakkan kapan saja, di mana saja dalam
Namun demikian, yang masih tetap akan            pengertiannya yang sama sebagaimana
menjadi persoalan besar sampai pun saat ini      modelnya yang klasik dari Barat itu ?
ialah, apakah ide dan konsep -- dan karena       Ataukah hak-hak asasi manusia itu hanya
itu segala kebijakan dan upaya penegakan         bisa dipandang sebagai sesuatu yang
hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan         universal dalam hal prinsip-prinsipnya saja
yang telah berskala global itu -- harus          ? Yang oleh sebab itu implementasinya --
bersifat demikian universalistik, dalam          demi pemajuan dan penegakan hak-hak
artiannya yang mutlak ? Ataukah, sekalipun       asasi manusia -- mestilah selalu dilakukan
deklarasi itu telah diterima oleh banyak         dengan     memperimbangkan        dan/atau
wakil negara bangsa di dunia ini, masihkah       memperhitungkan kondisi dan situasi
ada juga tempat untuk tafsir-tafsir yang         setempat yang partikular ?


                  Suatu Wacana : Universalisme versus Partikularisme


Menghadapi      persoalan    universalisme-      dalam rumusan-rumusan umum itu dalam
partikularisme ini, banyak negara di             praktiknya yang konkrit nantinya masih
kawasan-kawasan       regional     mencoba       menuntut      penjabaran     lebih   lanjut.
mendefinisikan    ulang    hak-hak     asasi     Kesepakatan-kesepakatan, tidak hanya pada
manusia dengan mencoba menampung                 forum internasional akan tetapi juga pada
keragaman konsep-konsep lokal itu dalam          forum     nasional   itu   sendiri,   masih
konteksnya yang lebih umum dan universal.        diperlukan. Banyak wacana masih perlu
Di kawasan ASEAN, misalnya, pada tahun           dikembangkan            orang         untuk
1984     pernah    dideklarasikan     suatu      mempertanyakan dan menemukan jawab
pernyataan      mengenai        "Kewajiban-      mengenai luas-sempitnya hak-hak warga
Kewajiban Dasar bagi Masyarakat dan              negara dalam eksistensinya sebagai mahluk
Pemerintah di Negara-Negara ASEAN".              yang berkodrat dan bermartabat sebagai
Dalam waktu yang hampir bersamaan, di            manusia. Manakah yang harus didahulukan
Kairo juga diselenggarakan pertemuan             untuk dikukuhi sebagai pegangan; konsep
wakil     negara-negara     Islam    untuk       humanistik yang universal ataukah konsep
menegaskan konsep hak-hak asasi manusia          lokal-nasional yang partikular ? Kongres
yang universal menurut versi Islam. Salah        Dunia tentang hak-hak asasi manusia yang
satu pernyataan umum yang dihasilkan             diselenggarakan di Wina pada bulan Juni
oleh pertemuan Kairo ini menyebutkan             1993 mencoba menjawab dengan jelas
bahwa negara-negara yang wakil-wakilnya          pertanyaan ini. Dalam Kongres itu dicapai
bersidang di Kairo ini bersepakat untuk          kesepakatan untuk mengatasi persoalan
pada asasnya akan selalu menjunjung tinggi       universalisme-partikularisme itu dengan
pelaksanaan penegakan hak-hak asasi              menyatakan bahwa "sekalipun diakui
manusia, namun dengan catatan sejauh hak-        adanya keragaman sosial dan budaya
hak manusia yang asasi itu tidak                 setempat, akan tetapi semua saja harus tetap
bertentangan dengan syariah Islam.               mengupayakan berlakunya universalitas
                                                 hak-hak asasi manusia berikut upaya-upaya
Tentu     saja   statemen-statemen    atau       penegakannya".
deklarasi-deklarasi yang selalu dinyatakan


                    Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM                          18
                       Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
                       Bahan Bacaan
                       Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




Kesepakatan dalam Kongres Wina itu               Lebih lanjut, bertolak dari kesepakatan
memang boleh dikatakan merupakan                 Wina ini, orang dapatlah menyimpulkan
refleks mayoritas wakil-wakil negara             bahwa hanya dalam keadaan-keadaan dan
peserta untuk bertekad mengakui hak-hak          kenyataan-kenyataan tertentu sajalah usaha
asasi manusia sebagai hak-hak yang kodrati,      merealisasi prinsip-prinsip yang universal
yang karena itu benar-benar bersifat             itu boleh ditangguhkan atau direservasi.
universal, dan yang karena itu pula              Apabila      berdasarkan     pertimbangan-
bukanlah sekali-kali merupakan hak-hak           pertimbangan     khusus     yang    bersifat
yang diperoleh karena kebajikan yang             sementara dan tak terelakkan suatu usaha
partikular dari para penguasa. Manakala          penegakan hak-hak asasi manusia -- atas
keragaman sosial-budaya setempat toh             dasar klaim universalitasnya -- itu akan
masih harus diakui keberadaan dan                menimbulkan       akibat     yang     lebih
kekuatan berlakunya, maka pengakuan itu          berkualifikasi mudarat daripada manfaat,
hanyalah “demi fakta” saja sifatnya, yang        maka tidaklah bijak untuk memaksakan
tidaklah     akan     mengganggu     esensi      terteruskannya usaha itu. Di negeri-negeri
normatifnya. Pada prinsipnya, tak ayal lagi      berkembang, misalnya, kalaupun anak-anak
hak-hak asasi manusia itu tetap universal        berdasarkan prinsip-prinsip universalisme
jugalah sifatnya, sedangkan keragaman            harus diakui juga sebagai pengemban hak-
dalam hal pemahamannya itu -- yang sering        hak (katakan saja untuk memperoleh
terkesan masih sering bertahan pada saat ini     pendidikan seperti yang dituliskan di Pasal
-- hanyalah akibat pengalaman kultural           26 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi
berbagai bangsa yang berbeda-beda dari           Manusia), namun dalam praktik dan
masa lalu.         Perbedaan tradisi yang        menuruti moral kultural di negeri-negeri
partikular dari suku ke suku dan dari            berkembang yang miskin anak-anak itu
bangsa     ke     bangsa   tidaklah   harus      mestilah berbakti pada orang-tuanya
menghalangi pengakuan bahwa pada                 dengan cara ikut membantu orang tua
prinsipnya hak-hak asasi manusia itu             bekerja,   yang    kalau    perlu   dengan
bersifat kodrati dan universal.                  meninggalkan bangku sekolahnya.


                 Relativisme Kultur dan Pentingnya Peran Pendidikan
               bagi Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia


Sekalipun seringkali dikemukakan dengan          yang hidup sebagai bagian dari massa
penuh semangat bahwa agama-agama besar           rakyat -- inilah yang eksis dalam statusnya
di dunia ini tak ada satu pun yang               sebagai representasi kepentingan kolektif
mengingkari hak-hak manusia untuk hidup,         suatu kolektiva, entah yang berformat suku
bekerja dan menguasai milik demi                 entah yang berformat bangsa. Tradisi lama
keselamatannya di dunia dan akhirat,             ini umumnya juga mengenal pembeda-
namun toh tak dapat diingkari hal berikut        bedaan peran dan hak diantara golongan
ini. Ialah bahwa banyak tradisi lama -- juga     penduduk,        dengan    akibat    bahwa
yang mengklaim kebenarannya dari ajaran          sesiapapun yang terbilang kaum minoritas
agama -- yang masih mendakwakan bahwa            akan termarjinalisasi dan terdiskriminasi
hak dan kewenangan itu ada di tangan para        secara tak sepatutnya. Maka, manakala oleh
penguasa, dan tidak di tangan rakyat. Para       sesuatu sebab dan berdasarkan suatu
penguasa -- dan bukan individu-individu          argumen        orang    membenar-benarkan



                    Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM                          19
                       Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
                       Bahan Bacaan
                       Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




berlakunya prinsip relativisme kultur            masih dalam tataran alam ideal, yang
seperti itu, ini akan berarti bahwa orang        realisasinya masih akan memerlukan upaya
yang berargumen seperti itu -- sadar atau        yang         sungguh-sungguh         guna
tidak -- sebenarnya akan tidak berkeberatan      mengefektifkan perubahan tradisi dan
untuk menangguhkan berlakunya suatu              keyakinan. Semua usaha ini harus
kaidah tertentu dalam suatu deklarasi            dikerjakan melalui suatu proses berjangka
internasional tentang universalitas hak-hak      panjang, yang tidak akan lain daripada
asasi manusia. Manakala pendapat seperti         usaha pendidikan guna “memberantas buta
ini memperoleh dukungan yang luas, maka          hak di kalangan rakyat”. Maka bukanlah
tak ayal lagi, itu akan berarti terjadinya       barang kebetulan manakala segera setelah
toleransi untuk memperpanjang praktik            usainya Kongres di Wina itu Perserikatan
diskriminasi      dan      mungkin      juga     Bangsa-Bangsa mencanangkan tahun 1995-
kriminalisasi di berbagai belahan bumi ini.      2004 sebagai “Dasawarsa untuk Pendidikan
                                                 Hak-Hak Asasi Manusia”.
Mengupayakan perubahan dengan langkah-
langkah yang bergaya memaksakan, namun           Pencanangan “Dasawarsa untuk Pendidikan
demikian, adalah pula bukan langkah yang         Hak-Hak Asasi Manusia, 1995-2004” ini
bijaksana, dan salah-salah malah dapat           boleh dikatakan sebagai suatu pernyataan
diprasangkakan        sebagai      langkah       yang tak meragukan lagi akan adanya
pelanggaran hak-hak manusia yang asasi           kesepakatan bulat negara-negara anggota
untuk hidup dalam suasana kebudayaannya          Perserikatan      Bangsa-Bangsa      mengenai
sendiri. Bukankah pasal 27 Deklarasi Umum        pentingnya pendidikan untuk memajukan
Hak-Hak Asasi Manusia menjamin bahwa             pemahaman khalayak ramai di kalangan
“setiap orang berhak untuk secara bebas          bangsa-bangsa dunia mengenai hak-hak
mengambil bagian dalam kehidupan                 asasi.     Pendidikan      akan     berpotensi
kultural komunitasnya sendiri …” ?               menyadarkan jutaan manusia di bumi ini
Bukankah pula sementara itu pasal 15 ayat        akan      pentingnya      menyamakan      visi
1(a) Kovenan Internasional tentang Hak-hak       mengenai masa depan kehidupan manusia
Ekonomi, Sosial dan Kultural juga                di bumi yang kian menyatu ini. Kalaupun
menjanjikan bahwa “setiap negara peserta         orang      masih     merasa     perlu    demi
Kovenan mengakui hak setiap orang untuk          kesejahteraannya untuk mengukuhi tradisi
mengambil bagian dalam kehidupan                 lokalnya dan ideologi kebangsaannya,
kultural” ?                                      dalam kehidupan masa depan di bumi yang
                                                 kian menyatu ini orang pun mestilah harus
Berkeyakinan akan sifat universalitas hak-       mulai sanggup menerima apa yang disebut
hak asasi manusia di satu pihak, akan tetapi     the third culture of human kind sebagai idom
di lain pihak juga mengakui realitas betapa      baru. Inilah prasyarat yang diperlukan demi
masih kuatnya partikularitas dan relativitas     dimungkinkannya kehidupan bersama yang
kultur yang bertahan di berbagai negeri,         damai       tanpa     sekatan-sekatan    yang
kesepakatan yang dicapai dalam Kongres           melambangkan adanya diskriminasi di
Wina pada tahun 1993 dapatlah dinilai            antara sesama manusia di tengah kehidupan
sebagai kompromi yang realistis tanpa            yang tidak hanya bersifat multikultural
meninggalkan prinsip. Universalitas hak-         melainkan juga telah kian plural.
hak asasi manusia adalah sesuatu yang




                    Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM                            20
                        Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
                        Bahan Bacaan
                        Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




                Kebijakan untuk Menyongsong Kehidupan Masa Depan


Kehidupan yang kian bersifat transnasional        bukan hak-hak asasi itu sendiri melainkan
pada skala global memang tak pelak dan tak        ketat atau longgarnya batasannya; sejauh
terelakkan lagi akan terus memarakkan             mana, mengingat situasi dan kondisinya
konsep hak-hak asasi manusia sebagai              yang relatif, realisasi hak itu boleh dibatasi
konsep yang tak mungkin lain daripada             atau digantungkan alias ditangguhkan
yang universal itu. Ialah, bahwa hak-hak          (reserved) dulu dalam hal pelaksanaannya.
asasi manusia itu pada asasnya mestilah
berlaku bagi manusia sesiapapun di                Kebijakan nasional untuk mensukseskan
manapun dalam kualifikasi sosial-politik          pembangunan,        acap    kali    menuntut
dan kultural yang apapun. Berseiring              kesediaan khalayak awam untuk berkorban
dengan      kesadaran      akan     perlunya      dan      tidak     mendahulukan       hak-hak
menggalakkan kerjasama           dan saling       individualnya (betapa pun asasinya hak-hak
pengertian      antar     bangsa,      banyak     itu). Dalam pelaksanaan misi pembangunan
kesepakatan -- baik di kalangan para pejabat      seperti ini pemerintah mensyaratkan agar
pemerintahan maupun di kalangan para              kegiatan-kegiatan politik dihentikan dengan
eksponen yang bergerak di luar organisasi         pernyataannya        bahwa     "politik    no,
pemerintah -- telah dicapai untuk                 pembangunan yes", lebih-lebih manakala
mengupayakan implementasi nilai dan               untuk maksud itu stabilitas nasional (yang
norma apapun yang bersifat universal,             lebih banyak diartikan sebagai tiadanya
sekalipun dengan tetap mengingati berbagai        gangguan keamanan dan terpeliharanya
kemungkinan adanya kendala yang berasal           ketertiban masyarakat yang sebagian besar
dari hal-hal yang sifatnya partikularistik.       dituduhkan       bersebab   dari    persoalan
                                                  politik), maka dapat dimengerti mengapa
Sekalipun para pengemban kekuasaan di             hak-hak sipil dan hak-hak politik acap kali
banyak negeri berkembang -- tak ayal juga         gampang begitu saja dilupakan -- kalaupun
juga di Indonesia -- beberapa waktu yang          tak diingkari -- oleh para pejabat
lalu hendak mengutamakan paham yang               pemerintah Indonesia. Pengabaian seperti
partikularistik, ialah bahwa konsep hak-hak       itu kian nyata terjadi manakala keberhasilan
asasi adalah konsep yang pada hakikatnya          para pejabat pemerintahan ipso facto akan
relatif dan culturally and politically bound,     lebih sering ditentukan oleh prestasinya di
namun akhir-akhir ini mulai tersuarakan           bidang-bidang           kamtibmas         dan
kesediaan untuk mengakui universalisme            pembangunan itu daripada prestasinya di
konsep hak-hak asasi manusia itu, sekalipun       bidang penegakan hak-hak asasi manusia.
dalam hal penerapannya orang masih harus          Kurang       jelasnya    pengakuan      secara
pula mengingati kondisi-kondisi dan idiom-        konstitusional tentang patut dihormatinya
idiom sosio-kultural setempat. Apapun juga        hak-hak sipil dan hak-hak politik sebagai
yang telah dibicarakan, tak salah lagi setiap     hak-hak manusia yang asasi -- yang bawaan
pengemban kekuasaan negara di manapun             dari kodratnya yang universal, dan yang
di dunia yang beradab ini telah amat              karena itu tak dapat diganggu-gugat dan
tertuntut -- secara moral, kalaupun tidak         dialih-alihkan begitu saja oleh kekuasaan
secara konstitusional dan secara hukum --         politik manapun dan kapanpun juga -- telah
untuk menghormati hak-hak asasi manusia           pula acap kali menyebabkan pelaksanaan
warga negara. Yang partikular dan                 hak-hak manusia tersebut itu mengalami
situasional-kultural     itu  sesungguhnya        kepincangan di Indonesia.


                     Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM                            21
                       Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
                       Bahan Bacaan
                       Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




Namun, sementara itu, sebagai anggota            Mendahulukan upaya menjaga stabilitas
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mestinya         politik dan melaksanakan pembangunan
harus tahu dan mau memperlihatkan respek         apapun        konsekuensinya        ataukah
kepada seluruh usaha badan dunia ini, tak        mendahulukan pengakuan terikat dan
pelak lagi Indonesia ini pun sebenarnya          terbatasinya kekuasaan pemerintah di
harus pula menghormati dan menyatakan            hadapan hak-hak sipil dan hak-hak politik
komitmennya pada apa yang telah                  manusia-manusia warga negaranya --
dideklarasikan dan disepakatkan dalam            seperti ini acap kali dicoba diatasi dengan
konvenan-konvenan yang dibuat sebagai            pernyataan-pernyataan      yang     bernada
bagian dari upaya PBB merealisasi                excuse, akan tetapi yang juga mencuatkan
terlaksana dan tertegakkannya hak-hak            polemik tentang hak-hak asasi manusia itu.
manusia di manapun, khususnya di negeri-         Ialah, adakah hak-hak asasi itu bersifat
negeri para anggotanya. Kesulitan dalam          universal ataukah bersifat partikular, (yang
soal    menaruh     dan     mempertaruhkan       karena itu bermakna relatif dan masih harus
komitmen      --    apakah    akan    terus      dikaji berlaku-tidaknya dalam konteks).
konteks kultural tertentu).


                  Pemenuhan Hak-Hak Asasi di Bidang Ekonomi
            dengan Mengingkari Hak-Hak Sipil dan Hak-Hak Berpolitik ?


Kecuali lewat argumentasi sifat partikular       Pelaksanaan merealisasi hak-hak ekonomi
atau partikularistiknya apa yang disebut         (berikut hak-hak sosial dan hak-hak
hak-hak asasi ini, para eksponen di              budaya) yang asasi ini sebenarnya memang
kalangan pemerintahan yang menghendaki           mewajibkan          state      parties     untuk
agar hak-hak sipil dan hak-hak politik           mengupayakan          langkah-langkah       guna
ditinggalkan     dulu    demi     suksesnya      menjamin        terlaksananya        pembebasan
pembangunan nasional itu juga berdalih           sesiapapun       dari      bahaya      kelaparan.
bahwa       misi      dan      upaya-upaya       Konvenan-konvenan PBB pun mewajibkan
pembangunan       yang    dilakukan     dan      pemerintah di negeri manapun untuk
dikendalikan secara sentral oleh pemerintah      mengupayakan dapat ter-angkatnya taraf
ini sebenarnya adalah juga suatu misi            hidup manusia ke tingkatnya yang layak,
pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Ialah,        yang terwujud dalam bentuk tercukupinya
kalaupun bukan hak-hak sipil dan hak-hak         sandang, pangan dan papan manusia-
politik, sudah barang pasti itu adalah hak-      manusia penduduk negeri. Sementara itu,
hak ekonomi yang juga bernilai asasi.            the state parties ini juga masih mendukung
Bukankah, berbeda dengan pelaksanaan             beban kewajiban yang asasi untuk --
hak-hak sipil dan hak-hak politik yang           berbekalkan             kekuasaan            dan
mewajibkan kekuasaan negara untuk                kewenangannya              --        menyiapkan
berperilaku hands-off, dalam pelaksanaan         penyelenggaraan pendidikan dasar yang
upaya implementasi hak-hak ekonomi itu           akan dapat diikuti anak-anak manusia di
negara harus secara riil banyak turun            seluruh      negeri       secara     cuma-cuma;
tangan untuk berbuat segala sesuatu              menggalakkan terselenggaranya pendidikan
berdasarkan          kekuasaan          dan      menengah dan pendidikan tinggi yang
kewenangannya ?                                  terbuka bagi sesiapapun tanpa hambatan
                                                 apapun yang bersifat diskriminatif.



                    Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM                               22
                        Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
                        Bahan Bacaan
                        Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




                                                  untuk mengalihkan hak-hak yang asasi itu
Masih banyak lagi tugas-tugas yang harus          ke tangan negara, untuk terubah menjadi
dikerjakan oleh pemerintah dan state parties      sumber kekuasaan-kekuasaan baru dan
lainnya untuk tidak ber-hands-off melainkan       kewenangan-kewenangan        baru.     Maka,
bertindak secara nyata guna melaksanakan          sesungguhnya hak-hak ekonomi yang asasi
hak-hak asasi manusia di bidang ekonomi,          itu -- juga yang telah disebutkan di salah
sosial dan budaya itu. Persoalannya               satu alinea di halaman terdahulu -- tidaklah
sekarang adalah :          Apakah seluruh         sekali-kali    bermakna     sebagai      hak
kewajiban yang harus dilaksanakan negara          pemerintah, melainkan hak (yang asasi)
c.q. para pengemban kekuasaannya itu              manusia-manusia warga negara; ialah hak
boleh membenarkan ditinggalkannya —               untuk terbebaskan dari derita lapar, hak
atau bahkan diingkarinya -- hak-hak               untuk memperoleh pendidikan, hak untuk
manusia yang lain, ialah yang hak-hak sipil       memperoleh sandang dan pangan, hak
dan yang hak- hak politik ? Adakah proses-        untuk memperoleh taraf hidup yang layak,
proses          pembangunan            guna       dan seterusnya.
mengimplementasi hak-hak ekonomi warga
negara dan penduduk negeri -- yang pada           Tak pelak lagi, hak-hak asasi itu tentulah
hakekatnya adalah juga proses-proses              membawa        konsekuensi      kewajiban-
politik (karena direncanakan berdasarkan          kewajiban yang asasi pula, yang harus
tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan yang        dipenuhi oleh para penyandangnya. Hak
sesungguhnya diputuskan lewat proses-             yang asasi untuk memperoleh taraf hidup
proses politik juga) -- merupakan monopoli        yang layak tentu saja berasosiasi dengan
para politisi dan para pejabat pemerintah         kewajiban untuk bekerja dan membangun
yang elit dan telah mapan, ataukah semua          kehidupan pribadi yang positif dan
itu juga harus tetap terlaksana dengan            produktif. Tetapi, sekali lagi perlu
menyertakan seluruh warga negara yang             ditegaskan di sini, bahwa hak asasi itu
harus tetap terakui hak-hak asasinya ?            hanya bisa berimbangan dengan kewajiban
Dengan perkataan lain, adakah upaya               yang asasi, dan tidak sekali-kali akan
pelaksanaan implementasi hak-hak ekonomi          membenarkan      teralihkannya    menjadi
yang asasi itu boleh memberikan dasar             kewenangan dan kekuasaan asasi di tangan
pembenar kepada para pembesar negara              para penguasa negara. Adalah tetap
untuk mengingkari hak-hak sipil dan hak-          menjadi kewajiban negara -- berdasarkan
hak politik manusia-manusia warga negara,         kekuasaan dan kewenangannya -- untuk
dan yang dengan begitu secara implisit            memungkinkan manusia-manusia (baik
telah memisahkan secara konseptual hak-           yang warga negara maupun yang
hak sipil dan hak-hak politik yang asasi dari     penduduk)     melaksanakan      kewajiban-
hak-hak asasi yang lain, dalam hal ini hak-       kewajibannya yang asasi guna merealisasi
hak ekonomi ?                                     apa yang telah dihakkan kepada mereka
                                                  secara asasi.
Sesungguhnya hak-hak asasi itu -- menurut
konsepnya yang asali -- adalah hak-hak            Dalam kerangka membangun situasi yang
bawaan yang kodrati yang terlahir dan             kondusif untuk pelaksanaan kewajiban-
karena itu juga terlekat secara kodrati pada      kewajiban yang asasi itulah maka
makhluk-makhluk yang terlahir secara              konvenan-konvenan PBB memaklumkan
kodrati sebagai manusia. Hak-hak asasi            pengakuannya akan hak-hak asasi manusia
bukanlah hak-hak negara beserta para              untuk mengerjakan secara bebas setiap
pejabatnya. Hak-hak ekonomi yang asasi            pekerjaan yang dipilihnya, hak-hak untuk
sekalipun sebenarnya tidak dimaksudkan            memperoleh persyaratan kerja yang layak


                     Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM                          23
                      Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
                      Bahan Bacaan
                      Materi : HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis




dan lingkungan kerja yang aman dan sehat,       sebagai makhluk Tuhan yang pada asasnya
hak-hak untuk memperoleh upah yang              harus diberi kebebasan.
layak dan tidak diskriminatif, hak-hak
untuk berserikat dan mogok sebagai bagian       Ditilik    dari     perspektif    konseptual
dari   realisasi  usahanya    menghadapi        sebagaimana terpapar di atas ini, tegaslah
perlakuan-perlakuan yang tak wajar dalam        bahwa hak-hak ekonomi yang asasi itu pada
pekerjaannya, dan sebagainya. Sehubungan        hakikatnya adalah hak-hak yang menjamin
dengan semua tuntutan dapat dilaksanakan        kebebasan juga. Tak beda dengan hak-hak
dan terlaksananya hak-hak dan kewajiban-        sipil dan hak-hak politik, hak-hak ekonomi
kewajiban yang asasi itulah maka                (dan tentu saja juga hak-hak sosial dan hak-
terkedepankanlah kewajiban negara dan           hak budaya) itu adalah juga hak-hak yang
para pejabatnya untuk membangun situasi         dimaksudkan untuk menjamin kebebasan
yang     kondusif     yang     diperlukan.      manusia. Ialah kebebasan untuk memilih
Dipantangkanlah      kepadanya      untuk       dan menentukan garis kehidupannya
mengambil langkah-langkah kebijakan yang        sendiri. Hanya dengan kebebasannya itu
justru mengingkari hak-hak manusia untuk        sajalah manusia di dunia ini akan dapat
secara bebas mengekspresikan dirinya di         mengembangkan keberdayaannya, dan
dalam dunia kerjanya, yang pada akhirnya        pada        gilirannya       juga      dapat
hanya akan meniadakan keberdayaannya.           mengembangkan pribadi dan hidupnya,
Tiadanya keberdayaan, pada gilirannya           baik sebagai individu maupun sebagai
justru    hanya     akan    meningkatkan        makhluk sosial warga bangsa dan bagian
ketergantungan jutaan manusia pada              dari umat. Semua itu demi kemajuan
sumber-sumber kekuasaan yang ada, dan           peradaban         dan      bukan       demi
dengan demikian akan pula            amat       tersempurnakannya sistem perhambaan
mengurangi harkat dan martabatnya               yang penuh kezaliman dan ketidakadilan.




                   Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM                          24