FENOMENA PARTAI HIJAU by alengka

VIEWS: 119 PAGES: 11

									                   FENOMENA PARTAI HIJAU DALAM
                     KONTEKS POLITIK DI JERMAN

                                    Adyawarman




               emilihan umum di Jerman yang berlangsung tanggal 22
September 2002 kembali membuktikan bahwa arah dan orientasi politik luar
negeri dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam menunjang
keberhasilan suatu Partai Politik meraih dukungan pemilih. Seperti yang
disimpulkan oleh RB. Weinstein (1976), kebijakan politik luar negeri bukan
saja   bermanfaat     untuk       meraih   kemerdekaan        (independence)        dan
memobilisasi bantuan pembangunan dari luar negeri (development), tetapi
juga dapat dimanfaatkan untuk memenangkan persaingan politik di dalam
negeri (political competition).
        Dalam pemilu di Jerman, Kanselir Gerhard Schroder berhasil
memimpin aliansi Partai SPD dan Partai Hijau (Bundnis‘90/Grüne)
mempertahankan pemerintahan red-green coalition dengan memanfaatkan
isu rencana penyerangan Amerika Serikat terhadap Irak. Namun berbeda
dengan keberhasilan Perdana Menteri John Howard yang memenangkan
kembali pemilu di Australia tahun 2001 dengan memanfaatkan sentimen anti-
terorisme dan mendukung penuh kebijakan AS menyerang terorisme di
Afghanistan pasca tragedi WTC, maka sebaliknya Gerhard Schroder
mengkampanyekan agenda perdamaian dunia dan sentimen anti rencana
agresi AS terhadap pemerintahan Saddam Husein di Irak.
        Komitmen pemerintahan Schroder terhadap agenda perdamaian
dunia bukan semata untuk konsumsi pemilu saja. Komitmen tersebut telah
tampak sejak pemerintah Jerman menolak penyerangan AS terhadap
Afghanistan dan memilih untuk mengirimkan pasukan sebagai bagian dari
pasukan perdamaian PBB (peace keeping army) paska penyerangan di akhir
tahun 2001 tersebut. Konsistensi ini terus berlangsung hingga kini, dimana




                        Jurnal Universitas Paramadina Vol.3 No. 1, September 2003: 91-101
Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 3 No. 1, September 2003: 91-101



Jerman bersama-sama dengan Perancis telah menjadi pioneer dari kutub
internasional yang mendukung upaya damai (melalui negosiasi dan
diplomasi) dan menentang rencana penyerangan AS ke Irak.
         Bila diperhatikan dengan seksama, orientasi politik luar negeri
pemerintahan Schroder ini tidak dapat dilepaskan dari dukungan dan
keberadaan Partai Hijau dalam pemerintahan koalisi merah (SPD)-hijau
(Grüne) di Jerman sejak tahun 1998. Untuk menjelaskan lebih lanjut
fenomena dan peranan Partai Hijau dalam pemerintahan koalisi merah-hijau,
maka tulisan ini akan mengulas platform, orientasi dan strategi Partai Hijau
dalam kompetisi politik di Jerman.


Partai Politik dan Pemilihan Umum
         Sistem kepartaian di Jerman ditandai oleh keberadaan banyak partai
politik (multi party). Paska reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur,
terdapat 6 partai utama dalam politik Jerman yaitu: CDU (Christian
Democratic Union) dan CSU (Christian Social Union), FDP (Free Democratic
Party), SDP (Social Democratic Party), Bündnis’90/Grüne (Green Party), dan
partai sayap kiri yang radikal, PDS (Party of Democratic Socialism). Ketatnya
persaingan antar partai politik di Jerman menyebabkan tidak ada satu pun
partai yang mampu meraih suara mayoritas tunggal (single majority).
Akibatnya setiap partai harus bekerja sama dengan partai politik lainnya.
         Dalam memanfaatkan suatu kelompok politik sebagai landasan
politik yang efektif maka suatu partai politik yang memerintah dapat
melakukan 4 strategi (Samuel Huntington dan Joan Nelson, 1985), yaitu:
Pertama,        mengeluarkan           kebijakan-kebijakan            pemerintah     yang
menguntungkan          kepentingan        kelompok        politik     tersebut.    Kedua,
mengorganisasikan kelompok tersebut melalui perhimpunan-perhimpunan
fungsional. Ketiga, menciptakan saluran-saluran struktural baru yang
memungkinkan dikaitkannya kelompok politik tersebut dengan sistem politik.
Dan keempat, memilih pemimpin kelompok politik yang sudah mapan untuk




92
                                                                                   Adyawarman
                                                 “Fenomena Partai Hijau dalam Politik di Jerman”


    memangku jabatan penting dalam sistem politik dan tindakan pembinaan
    lebih lanjut terhadap pemimpin tersebut.
               Kerjasama antar partai politik di Jerman dilakukan melalui koalisi
    dengan pembagian jabatan politik dan akomodasi platform partai dalam
    kebijakan pemerintah. Sistem koalisi partai politik di Jerman secara umum
    ditandai oleh dua kutub utama yaitu: CDU/CSU dan SPD. CDU/CSU
    selanjutnya menggandeng FDP, sedangkan SPD menggandeng Partai Hijau
    sebagai mitra yuniornya. Koalisi yang mapan antar 2 kutub ini tidak dapat
    dilepaskan dari beberapa persamaan nilai-nilai dasar dan platform
    (grundsatz) masing-masing partai.
               Secara ringkas struktur perkembangan pembagian partai politik di
    Jerman dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:



        Struktur Partai di Jerman Barat                   Struktur Partai di Jerman Barat
             Periode 1950-1970an                                  Periode 1980an

             Religiously Orientated                           Materialistic, Old Politics
                                                                                 CDU
                            CDU
                                                                SPD              CSU
                            CSU
                                                                                 FDP

 Left                                    Right     Left         Green                         Right
             SPD            FDP
                                                                Party

           Non Religiously Orientated                      Post-Materialistic, New Politics
Sumber : Ulrich von Alemann (1992)               Sumber : Ulrich von Alemann (1992)


                         Struktur Partai di Jerman Paska Reunifikasi


                                    West (Non-Post Communistic)

                                      SPD              CDU
                                   Green Party         CSU
                                                       FDP
                            Left      PDS                            Right


                                      East (Post Communistic)




                                                                                               93
Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 3 No. 1, September 2003: 91-101




                       Sumber : Uwe Hunger (2001)
         Dalam sejarah pemerintahan di Jerman, koalisi yang dipimpin Partai
CDU/CSU lebih banyak memegang pemerintahan. Bahkan koalisi CDU/CSU
dan FDP ini pernah memimpin pemerintahan selama 16 tahun berturut-turut
di bawah Kanselir Helmut Kohl (1982-1998). Merosotnya kredibilitas
administrasi pemerintahan Kanselir Helmut Kohl akibat berbagai skandal
korupsi telah menyebabkan terjadi perpindahan suara besar-besaran dan
koalisi SPD-Grüne di bawah kepemimpinan Gerhard Schroder berhasil
memenangkan pemilu 1998, dengan menguasai 310 dari total 603 kursi di
parlemen. Sebagai kompensasi bagi dukungan Partai Hijau, Schroder
kemudian mengangkat ketua Partai Hijau (Joschka Fischer) sebagai wakil
Kanselir dan Menteri Luar Negeri, serta memberikan jatah 2 kursi menteri
utama dalam kabinet kepada Partai Hijau.


Tabel    1.    Hasil Pemilihan Umum                  di    Jerman     Paska   Reunifikasi
              (www.bundeswahlelleiter.de)


                            CDU/
               SPD                       GRÜNE             FDP        PDS     OTHER
 Tahun                      CSU

                                          Persentase (%)
 2002          38,5          38,5          8,6             7,4        4,0       3,0
 1998          40,9          35,2          6,7             6,2        5,1       5,9
 1994          36,4          41,5          7,3             6,9        4,4       3,5
 1990          33,5          43,8          5,0             11,0       2,4       4,3
 Tahun                     Perolehan kursi di parlemen (Bundestag)
 2002          251           248              55           47          2         -
 1998          267           223              43           40         32         -

         Memasuki pemilu tahun 2002, Kanselir Schroder menghadapi
tantangan       yang     sangat       berat        untuk    mempertahankan       tampuk
pemerintahannya. Buruknya ekonomi nasional yang ditandai dengan
pertumbuhan ekonomi yang lambat (0,3%) dan tingkat pengangguran yang
tinggi (9,9%) menjadi sasaran empuk bagi partai oposisi untuk menyudutkan


94
                                                                        Adyawarman
                                      “Fenomena Partai Hijau dalam Politik di Jerman”


Schroder. Partai CDU/CSU sendiri menghadapi pemilu kali ini dengan
optimisme tinggi dan mengajukan Edmund Stoiber (Gubernur negara bagian
Bavaria)   sebagai   kandidat    Kanselir.    Dengan       janji   meningkatkan
perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru di seluruh Jerman
sebagaimana keberhasilannya memimpin pembangunan ekonomi di negara
bagian (lander) Bavaria yang berpusat di kota Muenchen, Stoiber dapat
selalu mengungguli Schroder dalam berbagai jajak pendapat pendahuluan.
       Mendekati pelaksanaan pemilu, Schroder mendapatkan blessing in
disguise dengan merebaknya rencana penyerangan AS ke Irak. Dengan
kampanye anti perang yang tegas, Schroder berhasil memperkecil
ketinggalan popularitasnya. Hasil akhir pemilu tahun 2002 kemudian
menunjukkan bahwa meskipun perolehan suara Schroder dan partainya
SPD mengalami penurunan sebesar 2,4% dari pemilu sebelumnya, namun
perolehan suara Stoiber dan partainya CDU/CSU tidak berhasil melampui
SPD. Di sisi lain keberhasilan Partai Hijau memantapkan posisinya sebagai
partai terbesar ketiga dan meraih tambahan 1,9% suara sangatlah
menunjang koalisinya dengan SPD di tampuk pemerintahan untuk periode 4
tahun berikutnya (2002-2006).
       Keberhasilan Partai Hijau menjadi partai terbesar ketiga dalam waktu
yang singkat ini merupakan suatu fenomena yang menarik dalam politik di
Jerman maupun studi mengenai partai politik secara umum. Seperti halnya
Partai Hijau di negara lainnya (dalam Global Greens Conference di Australia
tahun 2001 tercatat bahwa Partai Hijau terdapat di 72 negara), Partai Hijau
Jerman meletakkan komitmen dan platform partai yang berorientasi pada
permasalahan mendasar dan kebutuhan bersama setiap manusia di muka
bumi ini. Namun demikian Partai Hijau Jerman memang merupakan Partai
Hijau yang terbesar dalam hal perolehan suaranya dalam pemilu maupun
pengaruh dalam politik dibandingkan dengan Partai Hijau di negara lain.
       Keberhasilan Partai Hijau Jerman ini memang ditunjang oleh
kemampuan sumber dayanya dan struktur sosial masyarakat Jerman.
Dengan memegang jabatan dan menempatkan kader partai yang kompeten



                                                                                  95
Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 3 No. 1, September 2003: 91-101



sebagai Menteri Luar Negeri (Joschka Fischer), Menteri Pertanian, Pangan
dan Perlindungan Konsumen (Renate Kunast) dan Menteri Lingkungan,
Konservasi Alam dan Keamanan Nuklir (Jurgen Trittin), Partai Hijau memiliki
kedudukan yang strategis untuk mengarahkan politik luar negeri Jerman
dalam berbagai isu internasional, mulai dari kampanye anti perang,
perlindungan lingkungan global berdasarkan Protokol Kyoto, hingga isu
perlindungan konsumen dari bahaya penyakit sapi gila (mad cow) yang
muncul pertama kali di daratan Inggris. Sebagai suatu negara yang pernah
merasakan pahitnya kekalahan dalam peperangan, menyebabkan agenda
perdamaian dan perlindungan lingkungan global banyak mendapatkan
dukungan dari masyarakat Jerman.


Platform Partai Hijau
         Keberadaan Partai Hijau dalam sistem politik Jerman belumlah setua
Partai SPD, CDU/CSU dan FDP yang telah eksis sejak pemilu pertama di
Jerman Barat paska pembagian negara Jerman sebagai konsekuensi
kekalahan dalam Perang Dunia II (1949). Sejalan dengan reunifikasi Jerman,
Partai Hijau yang ada saat ini terbentuk pada bulan Mei 1993 sebagai aliansi
dari Partai Hijau (Grüne) yang eksis di wilayah Jerman Barat sejak tahun
1980 dan Partai Bündnis’90 yang merupakan gabungan partai-partai politik di
wilayah Jerman Timur. Oleh karena itu nama resmi partai ini adalah Bündnis
90/Die Grünen. Aliansi Partai Hijau ini mengikuti pemilu pertama kali pada
tahun 1994 dan langsung berhasil menempatkan dirinya sebagai partai
terbesar ketiga dengan perolehan suara 7,3%. Keberhasilan Partai Hijau
dalam kompetisi politik di Jerman tidak dapat dilepaskan dari citra sebagai
the party of ecological modernization yang memiliki platform (grundsatz)
partai untuk mempertahankan ekologi yang berkelanjutan (sustainable
ecology). Pengertian ekologi sendiri memiliki definisi yang lebih luas dari
lingkungan hidup dan mencakup hubungan antara mahluk hidup dengan
lingkungan alamiah mereka.




96
                                                                               Adyawarman
                                             “Fenomena Partai Hijau dalam Politik di Jerman”


         Kepedulian terhadap isu lingkungan sendiri telah menjadi salah satu
isu global masa kini, mengingat sekurangnya 3 alasan: pertama, kesadaran
bahwa sumber daya alam adalah milik bersama dan ada berbagai aktor yang
berupaya mengontrol, memanfaatkan dan mengelola sumber daya tersebut;
kedua, kuantitas dan kualitas pemanfaatan sumber daya alam sangat
terbatas, dan ketiga, selain terdapat sumber daya alam yang dimiliki
bersama, juga terdapat ancaman yang harus dihadapi bersama pula (Mohtar
Mas’oed, 1992).
         Dalam grundsatz Partai Hijau disebutkan bahwa prinsip kejayaan
(dignity) dan kebebasan (freedom) dari setiap individu merupakan jiwa dari
setiap kebijakan Partai Hijau. Sebagai realisasi dari prinsip tersebut, disusun
nilai dasar perjuangan partai meliputi: sustainable ecology, freedom through
self-determination, extending equitability (gender, generation, and solidarity),
dan democracy. Pendekatan yang digunakan dalam pencapaian nilai-nilai
dasar tersebut adalah dengan menjunjung hak-hak asasi manusia (human
rights) dan anti kekerasan (non-violence). Sebagai cerminan platform partai,
Partai   Hijau       berkembang    melalui      kampanye       perdamaian,        proteksi
lingkungan, perlindungan iklim dan cuaca, perlindungan hak-hak masyarakat
sipil, perlindungan konsumen, emansipasi jender, dan gerakan anti nuklir.
Oleh karena itu mereka menyebut partai mereka sebagai The Party of
Ecological Modernization.
         Di   sisi    lain,   keberhasilan     Partai    Hijau     dalam     membentuk
pemerintahan koalisi dengan SPD telah memudahkan Partai Hijau dalam
mengartikulasikan dan mengagregasikan platform partai ke dalam kebijakan
nasional. Dalam periode pertama pemerintahan koalisi SPD-Grünen saja
(1998-2002), Partai Hijau telah berhasil mewujudkan berbagai kebijakan
yang mendukung kepentingan konstituennya dan masyarakat luas. Tercatat
Partai Hijau berhasil menggolkan penerapan pajak lingkungan (eco-tax
system) terhadap konsumsi energi dalam rangka menekan penggunaan
energi secara berlebihan dan pendapatan dari pajak ini selanjutnya dapat
dimanfaatkan sebagai subsidi silang bagi para buruh, mencapai kesepakatan



                                                                                         97
Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 3 No. 1, September 2003: 91-101



dengan industriawan dan membuat peraturan yang mengatur penghapusan
penggunaan energi nuklir secara bertahap (phase out) dalam waktu 20 tahun
mendatang, merubah peraturan kewarganegaraan dari prinsip tradisional ius
soli (law of the blood) menjadi ius sanginus (law of the land), serta
modernisasi peraturan keimigrasian.
         Dalam kebijakan politik luar negeri, Partai Hijau secara konsisten
mendukung perluasan dan integrasi Europen Union, mengajukan prespektif
federalist bagi masa depan Eropa, penggunaan mata uang tunggal Euro,
menentang peperangan yang terjadi di Bosnia, mendukung upaya
menciptakan perdamaian dunia, keadilan internasional, perlindungan hak
asasi dan penegakan hukum internasional, serta mengkampanyekan prinsip
equitable globalization melalui pengenaan pajak terhadap transaksi mata
uang asing (Tobin tax) dan memperluas akses pasar bagi negara
berkembang.
         Keberhasilan       Partai    Hijau    meningkatkan       perolehan   suaranya
menjadi 8,6% pada pemilu 2002 dan memberikan kontribusi yang besar
untuk mempertahankan pemerintahan koalisi yang dipimpin SPD, tidak
menyilaukan pemimpin Partai Hijau untuk meminta tambahan kekuasaan
dalam kabinet. Pada tanggal 16 Oktober 2002, pemimpin Partai SPD dan
Partai Hijau menandatangani panduan arah pemerintahan koalisi merah-
hijau yang dituangkan dalam dokumen pakta koalisi (coalition pact)
berjumlah 88 halaman. Dalam kesepakatan tersebut, kedua Partai setuju
untuk mempertahankan 3 kursi kementerian utama yang sesuai dengan
kompetensi Partai Hijau seperti susunan kabinet sebelumnya.
         Kedua Partai juga setuju untuk menempatkan peningkatan lapangan
pekerjaan dan pengurangan hutang pemerintah sebagai prioritas kerja
kabinet, yang diikuti dengan upaya peningkatan dukungan bagi pendidikan,
kesehatan, childcare, keadilan, integrasi budaya bagi para imigran dan
pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai prioritas kabinet dalam
bidang perekonomian dan penciptaan lapangan kerja, maka kedua Partai
setuju untuk melebur kementerian ekonomi dan kementerian tenaga kerja



98
                                                                          Adyawarman
                                        “Fenomena Partai Hijau dalam Politik di Jerman”


menjadi satu kementerian dan menunjuk Wolfgang Clement (tokoh Partai
SPD yang sukses sebagai Gubernur negara bagian North Rheine-
Wesphalia) sebagai menterinya.


Kesimpulan: Masa Depan Partai Hijau
        Sebagai partai yang memfokuskan perhatian pada lingkungan,
tujuan utama Partai Hijau adalah melindungi unsur alami kehidupan dari
ancaman eksploitasi kegiatan industri dan penggunaan sumber daya alam
secara berlebihan dalam rangka mempertahankan suatu ekologi yang
berkelanjutan (sustainable ecology). Saling ketergantungan antar negara dan
eksternalitas   antar   peristiwa   yang   terjadi   di   suatu    belahan      dunia
mengharuskan setiap negara untuk memperhatikan kepentingan dan
kejadian di negara lain. Oleh karena itu negara maju tidak terlepas dari
kewajiban untuk mempertimbangkan kebijakan industrinya dengan seksama
dan memperhatikan implikasi kebijakan industri tersebut terhadap nasib
negara dunia ketiga. Sustainability in the industrialised North must not be
defined at the cost of the counties in the South.
        Semakin sempitnya jarak antar negara akibat perkembangan
komunikasi, transportasi dan hubungan yang melintas batas negara
(transnasionalism) menyadarkan Partai Hijau akan bahaya dan ancaman dari
globalisasi terhadap perubahan global yang semakin memburuk, khususnya
gejala kelaparan, kemiskinan dan perang saudara di dunia ketiga. Untuk itu
Partai Hijau berusaha aktif mengkampanyekan tanggung jawab global
(worldwide responsibility) atas kelangsungan hidup bersama di dunia
berdasarkan prinsip sustainable ecological, freedom, democracy dan
solidarity. Sebagai aplikasi nyata, kerjasama internasional mutlak dibutuhkan
dalam mengatasi perubahan dunia yang berlangsung cepat dan menjamin
kehidupan manusia yang lebih baik di semua muka belahan dunia di masa
mendatang. Partai Hijau menekankan bahwa sustainable ecology tidak akan
dapat dipertahankan apabila suatu negara melakukan aktifitas dan aksi
perlindungan lingkungan sendiri-sendiri.



                                                                                    99
Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 3 No. 1, September 2003: 91-101



         Komitmen, keperdulian dan kompetensi sumber daya yang dimiliki
Partai Hijau terhadap permasalahan dasar manusia ini dipercaya akan
semakin meningkatkan kredibilitas partai dan kepercayaan rakyat, sehingga
Partai Hijau diramalkan akan dapat meraih dukungan suara yang semakin
besar dan menjadi partai masa depan di Jerman. Selanjutnya Partai Hijau
Jerman diyakini dapat ‘menularkan’ kisah suksesnya kepada Partai
Lingkungan di negara-negara lainnya. Kisah sukses Partai Hijau Jerman ini
dapat dijadikan sebagai referensi yang baik bagi pembangunan politik dan
penguatan institusi serta platform dari partai-partai politik, baik di negara
maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia yang akan
melaksanakan pemilihan umum yang lebih demokratis pada tahun 2004.




100
                                                                            Adyawarman
                                          “Fenomena Partai Hijau dalam Politik di Jerman”


Daftar Pustaka
Alemann, Ulrich Con. 1992. Partein und Gesselschaft in der Bundesrepublik:
       Rekrutierung, Konkurrenz und Responsivitat, in Alf Mintzel and Heinrich
       Oberreuter (eds.), Partein in der Bundesrepublik Deutschland.

Bündnis’90/Die Grünen, The Future is Green, Party Program and Principles.
http://archiv.gruene-partei.de/dokumente/grundsatzprogramm-english.pdf

Duvenger, Maurice.1984. Partai Politik dan Kelompok Kelompok Penekan, Jakarta :
       PT. Bina Aksara.

Homepage Bündnis’90/Die Grünen: www.gruene.de

Homepage Social Democratic Party (SPD): www.spd.de

Hunger, Uwer. 2001. Party Competition and Inclusion of Immigrants in Germany,
        German Policy Studies, 1 (3).

Huntington, Samuel dan John M. Nelson. 1985. Partisipasi Politik: Tidak Ada Pilihan
         Mudah, Jakarta: PT. Sangkala Pulsar.

Lampert, Heinz. 1997. Tatanan Ekonomi dan Sosial di Republik Federal Jerman,
        Konrad Adenauer Stiftung dan Puspa Swara.

Mas’oed, Mohtar dan Riza Noer Arfani (eds). 1992.        Isyu-isyu Global Masa Kini,
        Yogyakarta : PAU Studi Sosial UGM.


May, Bernhard. 1999. Domestic Political Change and Foreign Policy: one year “red-
        green” Foreign Policy in Germany, Norfolk University USA.

Münz, Rainer. Germany’s Immigration Reform, Humboldt Univesität Berlin.

Rittberger, Volker and Frank Schimmelfennig. 1997. German Foreign Policy After
         Unification, A Re-Examination of Realist Prognoses, Center for International
         Relations, Peace and Conflict Studies, Institute for Political Science,
         University of Tübingen.

Spinifex, Newsletter of the Global Greens 2001 Conference, Canberra-Australia,
         2001.

Weinstein, R.B. 1972. The Uses of Foreign Policy in Indonesia: an Approach to the
        Analysis of Foreign Policy in Less Developed Countries, World Politics.




                                                                                     101

								
To top