Docstoc

BULETIN HUKUM PERBANKAN

Document Sample
BULETIN HUKUM PERBANKAN Powered By Docstoc
					Volume 3, Nomor 1, April 2005

       BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN
                  Direktorat Hukum Bank Indonesia

                                Pelindung
               Deputi Gubernur Bidang Hukum Bank Indonesia

                         Penanggung Jawab
       Roswita Roza, Ahmad Fuad, Oey Hoey Tiong, Ramlan Ginting

                                Pemimpin Redaksi
                                  Agus Santoso

                          Sekretaris Redaksi
      Hernowo Koentoadji, Musliha, Kesumawati Syafei, Anton Purba,
                    Yulita Kuntari, M. Hoshi Utomo

                            Dewan Redaksi
Suchaemi Sy. Maarif, Hendrikus Ivo, Wahyudi Santoso, Bambang Djauhari,
                 Sudarmaji, Tini Kustini, Umi Widji. R

            Penanggung Jawab Pelaksana dan Distribusi
    Tim RUU dan Pengkajian Hukum, Direktorat Hukum Bank Indonesia

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan ini diterbitkan oleh
Direktorat Hukum Bank Indonesia. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-
tulisan dalam buletin ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan
bukan merupakan pandangan resmi Bank Indonesia.
Buletin ini pada awal tahun penerbitan, tahun 2003, diterbitkan 6 (enam)
bulan sekali, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Namun mulai tahun 2004
buletin ini terbit secara berkala pada bulan April, Agustus dan Desember.
Peminat buletin ini dapat menghubungi Tim RUU dan Pengkajian Hukum
Bank Indonesia, Gedung Tipikal Lt. 9, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
10100, telepon (021) 3817416, facsimile (021) 3801430, email :
buletinhukum_dhk@bi.go.id
Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel ilmiah atau semi
ilmiah serta resensi buku berkenaan dengan hukum perbankan dan
kebanksentralan. Atas dimuatnya artikel dan resensi buku dimaksud,
Redaksi memberikan uang jasa penulisan.
                   “Buletin ini dapat diakses melalui website Bank
                      Indonesia di http://www.bi.go.id, pilih links
                                  kemudian publikasi”


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN                      Volume 3, Nomor 1, April 2005
                                    DARI MEJA REDAKSI

Konsisten dengan usaha memberikan suatu bacaan dan wacana yang akurat mengenai hukum
perbankan dan kebanksentralan, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 3,
Nomor 1, April 2005 terbit perdana di tahun 2005 dengan tampilan cover merah dan biru yang
merupakan corporate identity Bank Indonesia agar Buletin ini mudah dikenali oleh pembaca.
Redaksi pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih atas dukungan berupa sumbangan
pemikiran dalam bentuk artikel dan saran dari para pembaca dan kontributor yang telah
diberikan untuk penerbitan Buletin selama tahun 2004.
Mengenai muatan materi dari Buletin ini, Redaksi terus berusaha tetap konsisten mewujudkan
visi Buletin, yaitu memperluas wawasan di bidang hukum perbankan dan kebanksentralan,
sehingga sistematika isi Buletin tetap dipertahankan sebagaimana halnya pada edisi-edisi
sebelumnya. Sehubungan dengan adanya wacana perlunya UU Perbankan Syariah untuk
mendukung perkembangan Bank Syariah di Indonesia dan perlunya UU Mata Uang
sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, Buletin edisi April ini menampilkan artikel-artikel
seputar Perbankan Syariah dan RUU Mata Uang.
Ada 4 (empat) artikel yang terkait dengan Perbankan Syariah dan perlunya UU Mata Uang.
Artikel tersebut berjudul Analisa Yuridis Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah,
Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Bank Syariah, Menyongsong RUU Bank Syariah :Fenomena
Dual Banking System, dan Perlunya Pengaturan Mata Uang Dalam Undang-Undang Tersendiri.
Rubrik Resensi Buku mengetengahkan buku berjudul Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Kemudian
terkait dengan musibah bencana alam di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara,
Redaksi juga menampilkan artikel tentang penanganan kredit program pasca bencana alam di
propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, yaitu berupa opini berjudul Penghapus
Tagihan Porsi KLBI Dalam Kredit Program di Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias-Sumatera
Utara. Untuk tulisan kali ini artikel tersebut menggantikan rubrik Komentar atas Putusan Pengadilan.
Selain itu, Buletin ini juga mengetengahkan hasil diskusi Permasalahan Hukum Terkait Internet
Banking dan Solusi Penyelesaiannya yang diselenggarakan di Jakarta baru-baru ini.
Selain itu sebagaimana biasanya, edisi ini memuat juga informasi peraturan yang berisi daftar
Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran (SE) Ekstern Bank Indonesia yang
dikeluarkan pada bulan Desember 2004-April 2005.

Dengan informasi dan wacana yang cukup beragam, semoga Buletin ini dapat bermanfaat bagi
semua pembacanya
Selamat membaca.
Jakarta, April 2005
 Redaksi




BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN                             Volume 3, Nomor 1, April 2005
                       BULETIN HUKUM PERBANKAN
                        DAN KEBANKSENTRALAN
                       Volume 3, Nomor 1, April 2005


                                                                          Halaman
Dari Meja Redaksi
Daftar Isi

Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Perbankan
Syariah ………………….…………………………………………                                               1 - 11
   ⇒ Dhani Gunawan Idat, S.H., MBA

Menyongsong RUU Bank Syariah : FENOMENA DUAL
BANKING SYSTEM.………………………………………………                                              12-30
   ⇒ Marulak Pardede, S.H., M.H., APU & Ahyar Ary Gayo,
     S.H., M.H

Perlunya Pengaturan Mata Uang Dalam Undang-undang
tersendiri…………………………………………………………..                                             31-44
   ⇒ Direktorat Pengedaran Uang

Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Bank Syariah...................             45-60
   ⇒ Brian A Prastyo, S.H., MLI.

Resensi Buku : Bank Syariah dari Teori ke Praktik…………..                        61-63
   ⇒ Musliha, S.H., LL.M


Opini : Penghapustagihan Porsi KLBI Dalam Kredit Program
di Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias
Sumut………………………………………………………………                                                  64-66
   ⇒ Biro Kredit

Cakarawala Hukum : Diskusi Permasalahan Hukum Terkait
Internet Banking dan Solusi Penyelesaiannya ……………….                            67-73
   ⇒ Redaksi




BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN                 Volume 3, Nomor 1, April 2005
Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran
(Ekstern) Bank Indonesia Desember 2004 – April
2005…..……………………………………………………………                                             74-77
   ⇒ Tim Informasi        Hukum,     Direktorat   Hukum Bank
     Indonesia




BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN             Volume 3, Nomor 1, April 2005
              ANALISIS YURIDIS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
                                   PERBANKAN SYARIAH
                                 Oleh: Dhani Gunawan Idat
                  Analis Bank Senior, Direktorat Perbankan Syariah




I. Pendahuluan
Eksistensi bank syariah di Indonesia           perkonomian nasional. Sedikitnya
secara faktual terus menguat – baik            ada empat hal yang menjadi tujuan
dari segi kelembagaannya maupun                pengembangan perbankan yang
landasan operasionalnya – terutama             berdasarkan prinsip syariah (Islam),
sejak    diberlakukannya     Undang-           yaitu :2 (1) memenuhi kebutuhan jasa
Undang Nomor 7 Tahun 1992                      perbankan bagi masyarakat yang
tentang Perbankan, sebagaimana                 tidak dapat menerima konsep bunga;
telah diubah dengan Undang-Undang              (2) terciptanya dual banking sistem di
Nomor 10 Tahun 1998 (UU                        Indonesia yang mengakomodasikan
Perbankan). Eksistensi bank syariah            baik       perbankan     konvensional
bahkan semakin diperkuat dengan                maupun perbankan syariah yang
adanya Undang Undang Nomor 23                  akan melahirkan kompetisi yang
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia              sehat dan perilaku bisnis yang
sebagaimana telah diubah dengan                berdasarkan nilai-nilai moral; (3)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun                    mengurangi risiko sistemik dari
2004 (UU BI) yang memungkinkan                 kegagalan sistem keuangan di
diterapkannya kebijakan moneter                Indonesia; (4) mendorong peran
berdasarkan prinsip-prinsip syariah.1          perbankan dalam menggerakkan
Upaya pengembangan perbankan                   sektor riil dan membatasi spekulasi
syariah di Indonesia sebenarnya                atau      tidak    produktif   karena
                                               pembiayaan ditujukan pada usaha-
bukan       hanya        merupakan
                                               usaha yang berlandaskan nilai-nilai
konsekuensi yuridis UU Perbankan
dan UU BI saja, akan tetapi                    moral.
merupakan bagian yang tidak                    Krisis ekonomi yang terjadi sejak
terpisahkan dari upaya penyehatan              akhir 1997 menunjukkan bahwa bank
sistem perbankan nasional yang                 yang beroperasi dengan prinsip
bertujuan meningkatkan daya tahan
                                               2
                                                Mulya E. Sitegar dan Nasirwan, “Tantangan
1
 Pasal 1 angka 7 dan Pasal 11 UU No.23 Tahun   Perbankan Syariah”, dalam Republika, Jum’at, 30
1999.                                          Agustus 2001, hal.9.


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN         1               Volume 3, Nomor 1, April 2005
syariah relatif dapat bertahan dan              demikian pula yang terjadi pada dana
memiliki kinerja lebih baik di tengah           pihak ketiga pada akhir tahun 2004
gejolak nilai tukar dan tingkat suku            telah mencapai Rp.11,6 triliun (1,2%)
bunga yang tinggi. Hal ini minimal              dan penyaluran dana sebesar
terlihat pada angka NPFs (Non                   Rp.11,5 triliun (1,7%).
Performing Financings) yang lebih               Dengan demikian selama sepuluh
rendah         dibanding        sistem          tahun berkiprah, total pangsa pasar
konvensional, tidak adanya negative             bank maupun institusi syariah baru
spread, dan konsistensinya dalam
                                                mampu mencapai sekitar 1 % dari
menjalankan fungsi intermediasi.                pangsa pasar nasional. Sementara
Kenyataan tersebut ditopang oleh                Malaysia yang sudah beroperasi 20
karakteristik operasi bank syariah              tahun pangsa pasarnya mencapai
yang     melarang     bunga      (riba),
                                                6,9%. Artinya dalam 10 tahun telah
transaksi    yang     bersifat     tidak
                                                berhasil membukukan pangsa pasar
transparan (gharar), dan spekulatif             3,45% atau 27,6 kali lebih besar dari
(maysir).3                                      Indonesia.4 Sebagai suatu industri
UU Perbankan (1998) dan UU BI                   baru, ternyata adanya UU Perbankan
menjadi era baru bagi perbankan                 dan UU BI saja tidak cukup untuk
syariah di Indonesia. Jumlah bank               mempercepat perkembangan bank
tumbuh dengan pesat dari hanya satu             syariah di Indonesia, meski dari
bank umum syariah dan 78 Bank                   Undang-Undang Perbankan tersebut
Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)               telah lahir ketentuan pelaksanaannya
pada tahun 1998 menjadi 3 bank                  berupa Keputusan Direksi Bank
umum syariah, 18 Unit Usaha                     Indonesia atau Peraturan Bank
Syariah dan 88 BPRS pada akhir                  Indonesia.
tahun 2004 dengan jumlah jaringan
                                                Sebagaimana telah dikemukakan di
kantor (network) sebanyak 443 kantor            atas bahwa selain mengatur bank
yang tersebar di 20 provinsi. Namun             syariah,    kedua    undang-undang
demikian, kontribusinya terhadap                tersebut di atas menjadi landasan
total perbankan nasional masih
                                                hukum bagi perbankan nasional
sangat kecil, yaitu sebesar Rp.15,3             untuk menerapkan sistem perbankan
triliun (1,3 %) meskipun aset                   ganda atau dual banking system,
perbankan syariah mencapai rata-                yaitu     penggunaan       perbankan
rata pertumbuhan lebih dari 80% per
                                                konvensional dan syariah yang
tahun pada periode 1998-2004,
                                                berjalan secara paralel.5 Keberadaan

3                                               4
 Harisman, “Perbankan Syariah di Indonesia :      Republika, Satu Dasawarsa Jejak Bank Syariah
Sejarah, Kondisi Terkini dan Strategi           Di Indonesia : Malangnya Menjadi Tempelan,
Pengembangan”, dalam Republika, Senin, 3 Juni   Jumlah, 5 April 2002.
                                                5
2002, hal.20.                                     Lihat, Pasal 1 angka 3 UU No.10 Tahun 1998.


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN           2               Volume 3, Nomor 1, April 2005
dua      sistem     perbankan      yang       Perkembangan bank syariah suatu
berkembang secara paralel dan                 negara memang sangat tergantung
mempunyai hubungan keuangan                   pada        dukungan        peraturan
yang terbatas satu sama lain akan             perundang-undangan yang mengatur
menciptakan       diversifikasi   risiko      perbankan syariah sehingga dapat
keuangan secara beragam, yang                 menciptakan iklim yang kondusif bagi
akhirnya dapat mengurangi problem             perkembangan perbankan syariah itu.
risiko sistemik pada saat terjadi krisis      Dalam hal ini          Sudin Haron
keuangan. Artinya pengembangan                berpendapat bahwa “Islamic banks
bank syariah dapat meningkatkan               have to conform to two types of law,
ketahanan        sistem      perbankan        Syariah law and positive law.”7 Yang
          6
nasional. Namun di sisi lain, dalam           dimaksud hukum positif adalah yang
operasionalnya, dapat membawa                 dibuat oleh otoritas kewenangan atau
konsekuensi terjadinya benturan               pemerintah dari suatu negara. Di
hukum yang disebabkan adanya                  negara-negara muslim, bank syariah
perbedaan yang prinsip antara                 dilaksanakan       dalam     berbagai
ketentuan hukum yang berlaku bagi             tingkatan : dengan ketentuan yang
bank konvensional dengan bank                 terbatas atau non eksis (seperti di
syariah.                                      Algeria dan Maroko), berdampingan
Kegiatan bisnis perbankan syariah di          dengan sistem bank konvensional
luar     aspek      syariah-mencakup          (seperti di Mesir dan negara-negara
                                              teluk/ GCC), atau yang dilaksanakan
berbagai aspek hukum termasuk
                                              secara menyeluruh menurut prinsip
hukum        perbankan,          hukum
perusahaan dan hukum dagang.                  syariah (seperti Pakistan dan Iran).8
Karena hukum yang diberlakukan                Berbeda     dengan      peraturan
tersebut bersifat umum, maka pada             perundang-undangan di     negara-
bagian-bagian tertentu akan terdapat          negara non muslim, peraturan
permasalahan          yang         tidak      perundang-undangan di Indonesia-
terhindarkan      lantaran      adanya        sebagaimana penjelasan di atas-
kontradiksi antara hukum positif yang         cukup kondusif terhadap praktik
berlaku     dengan       prinsip-prinsip      perbankan dengan prinsip syariah
syariah dalam operasional bank                karena konfigurasi politik yang
syariah, dan dengan demikian akan
juga mempengaruhi hubungan antara             7
                                                Sudin Haron, Islamic Banking, Malaysia,
bank syariah dengan nasabahnya.               Selangor Darul Ehsan, 2001, hal.4.
                                              8
                                                Lihat, A. Basha and Sami M. Khalil, “Monetary
                                              Policy in Moslem Countries with A Dual Banking
                                              Sistem”, International Conference on Islamic
6
 Ryan Kiryanto, “Menyoal Konversi Bank        Banking, University of Wollongong, International
Konvensional Ke Bank Syariah”, Suara Karya,   Business Research Group, Sydney : 9-10
Senin 10 Desember 2001, hal.v/2-6.            November 1993, p, M-19.


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN         3               Volume 3, Nomor 1, April 2005
demokratis dan produk hukum yang                Tersusunnya          norma-norma
responsive terhadap perkembangan                kegiatan usaha perbankan syariah
perbankan          syariah.      Namun          yang seragam (standarisasi) dan
pelaksanaan dual banking system                 tidak terdapat pengaturan yang
akhir-akhir     ini    mulai     banyak         kontradiktif dalam tatanan sistem
dipertanyakan oleh banyak kalangan,             hukum nasional maupun global
baik praktisi, akademisi maupun                 yang mencakup antara lain norma
masyarakat          pengguna        jasa        penghimpunan dana, penyaluran
perbankan syariah. Undang-undang                dana, penerbitan produk dan jasa,
yang ada dinilai belum cukup untuk              lembaga-lembaga yang terkait,
mendorong                    percepatan         dan pengaturan hukum terkait
perkembangan perbankan syariah                  lainnya. Selain itu juga dapat
dan oleh karena itu ada keinginan               mewujudkan mekanisme kerja
agar perbankan syariah diatur secara            yang efisien bagi pengawasan
lebih rinci daripada aturan-aturan              prinsip syariah dalam operasional
yang selama ini ada pada perbankan              perbankan       baik    instrumen
yang      disadari    baru    mengatur          maupun badan terkait.
sebagian kecil perbankan syariah,
                                              2) Diterapkannya prinsip kehati-
meskipun tetap dalam koordinasi satu             hatian    dalam    operasional
otoritas, yaitu Bank Indonesia.                  perbankan syariah
                                                Terwujudnya            kerangka
II. Arah pembangunan hukum                      pengaturan dan pengawasan
Berdasarkan fenomena di atas, maka              perbankan syariah yang berbasis
                                                kepada pengendalian risiko dan
permasalahan       yang       dapat
dikemukakan dalam hal ini adalah                pengelolaan yang berhati-hati
sejauhmana relevansi UU Perbankan               serta didukung oleh sumber daya
dan     UU   BI  serta   peraturan              manusia       yang      memiliki
                                                kompetensi dan integritas yang
pelaksanaannya dalam mengatur
                                                tinggi.
perbankan syariah menurut kondisi
kekinian (lokal dan global), dan              3) Terciptanya sistem perbankan
sejauhmana perlunya pengaturan                   syariah yang kompetitif dan
perbankan syariah secara lebih                   efisien.
terinci dan mandiri. Beberapa hal               Terwujudnya perbankan syariah
yang perlu mendapat perhatian                   yang memiliki daya saing dan
adalah:                                         efisiensi yang tinggi dalam upaya
1) Terpenuhinya   prinsip   syariah             memenuhi        kebutuhan     dan
   dalam operasional perbankan                  kemanfaatan       yang    sebesar-
                                                besarnya bagi masyarakat. Daya


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN       4           Volume 3, Nomor 1, April 2005
   saing dan efisiensi yang dicapai           pada ketiga aspek utama tersebut
   baik dalam standar nasional                pada     dasarnya    dilaksanakan
   maupun internasional.                      berdasarkan       Undang-Undang
                                              Perbankan dan Undang-Undang
4) Terciptanya stabilitas lembaga
                                              Bank Indonesia.
   keuangan    dan      memberikan
   kemanfaatan bagi masyarakat                Pada tahapan transaksi yang terkait
   luas.                                      dengan perikatan antara bank
                                              dengan nasabah, perikatan dilakukan
   Bank syariah dapat berperan
   serta dalam mewujudkan sistem              atas    dasar     hukum      perjanjian
   keuangan yang stabil, memenuhi             sebagaimana diatur dalam Kitab
   kebutuhan       layanan      jasa          Undang-Undang Hukum Perdata
                                              (KUH Perdata), Kitab Undang-
   perbankan syariah masyarakat di
   seluruh    Indonesia      dengan           Undang Hukum Dagang (KUHD) dan
   menawarkan      jasa   perbankan           hukum perdata positif yang lainnya.
   syariah yang terbuka bagi seluruh          Aspek      yang     terakhir    adalah
                                              pengaturan pencabutan ijin usaha
   golongan masyarakat baik muslim
                                              dan     likuidasi     bank     dengan
   maupun non-muslim.
                                              memperhatikan kedudukan bank
                                              sebagai      badan      hukum      dan
III. Praktek penerapan hukum                  pertanggungjawaban kegiatan usaha
                                              terhadap      para      pihak     yang
Perlu diamati realitas penerapan
                                              berkepentingan (stakeholders).
hukum dalam perangkat peraturan
perundang-undangan yang berlaku               Di lain pihak, perkembangan bank
dengan mengkaitkannya dengan                  syariah telah memunculkan kaidah-
prinsip perbankan syariah. Sesuai             kaidah atau prinsip pengaturan baru
dengan      ketentuan     perundang-          dalam aspek kegiatan usaha bank
undangan yang berlaku di bidang               yang diadopsi dari hukum Islam yang
perbankan, kegiatan usaha bank                bersumber dari Al Qur’an dan Hadist
pada dasarnya dimulai dari ketentuan          yang juga harus konsisten dan
pendirian bank (entry regulations)            harmonis mengatur aspek pendirian,
yaitu persyaratan perizinan dari segi         kegiatan usaha, sampai dengan
entitas hukum, pemilik, dan pengurus          pencabutan ijin usaha dan likuidasi.
(komisaris dan direksi). Selanjutnya          Hukum syariah dalam kegiatan usaha
ketentuan operasional yang dibagi             bank yang telah dipraktekan seperti
dalam tiga kegiatan utama perbankan           prinsip bagi hasil (Mudharabah dan
pada      umumnya        yaitu    sisi        Musyarakah),      prinsip    jual-beli
penghimpunan dana, sisi penyaluran            (Murabahah, Salam, Istishna), sewa
dana, dan sisi penyediaan pelayanan           atau sewa-beli (Ijarah dan Ijarah
jasa perbankan. Kegiatan usaha                Muntahya Bitamlik) dan prinsip-

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN        5            Volume 3, Nomor 1, April 2005
prinsip syariah lainnya. Aspek lainnya        bahwa bumi dengan segala isinya
adalah manajemen bank yang terdiri            merupakan amanah Allah kepada
dari pemilik dan pengurus keterkaitan         sang khalifah agar dipergunakan
atau dukungan kelembagaan yang                sebaik-baiknya bagi kesejahteraan
terkait dengan peradilan, arbitrase,          bersama. Dalam surat Al Maaidah
dan lembaga pengawas syariah.                 ayat 48 dinyatakan bahwa “… Untuk
a. Pendirian         bank         (entry      tiap-tiap umat diantara kamu, Kami
   regulations)                               berikan aturan dan jalan yang
                                              terang…”. Dengan demikian Syariah
Permohonan pendirian bank syariah             ini bukan saja menyeluruh atau
dilakukan melalui tahapan izin prinsip        komprehensif tetapi juga universal
dan izin usaha yang diterbitkan oleh          9
                                               . Komprehensif berarti syariah
otoritas perbankan (Bank Indonesia).          mencakup seluruh aspek kehidupan
Hal-hal yang penting untuk diamati            baik ibadah maupun muamalah,
dalam aspek hukum pendirian bank              sedangkan        universal    dapat
adalah aspek kepemilikan dan                  diterapkan dalam setiap waktu dan
kepengurusan.                                 tempat sampai hari akhir nanti.
Terkait dengan kepemilikan maka               Memperhatikan aspek komprehensif
ketentuan UU Perbankan Pasal 22               dan universal tersebut maka syariah
menyatakan bahwa Bank Umum                    sebenarnya tidak menganut asas
hanya dapat didirikan oleh warga              pembatasan kepemilikan sehingga
negara Indonesia dan atau badan               kepemilikan bank perkreditan rakyat
hukum Indonesia; atau warga negara            (BPR) Syariah sebaiknya juga dibuka
Indonesia dan atau badan hukum                untuk badan hukum asing sepanjang
Indonesia dengan warga negara                 mendorong       atau     memberikan
asing dan atau badan hukum asing              kontribusi    yang     besar    bagi
secara      kemitraan.    Pasal    23         kemakmuran      dan    kemaslahatan
menyatakan bahwa Bank Perkreditan             umat. Dalam prakteknya BPR
Rakyat hanya dapat didirikan dan              Syariah memiliki peranan yang besar
dimiliki oleh warga negara Indonesia,         dalam pembiayaan usaha kecil
badan hukum Indonesia yang seluruh            namun banyak yang terkendala
pemiliknya warga negara Indonesia,            dengan modal yang terbatas. Dengan
pemerintah daerah, atau dapat                 dibukanya peluang bagi badan asing
dimiliki bersama diantara ketiganya.          untuk dapat memiliki BPR Syariah
                                              dengan asas kemitraan dengan
Dalam prinsip Syariah maka bank
                                              pemilik nasional maka diharapkan
syariah harus dikaitkan dengan Islam
                                              kendala permodalan akan teratasi.
sebagai suatu sistem hidup (way of
life) dimana manusia adalah khalifah
                                              9
dimuka bumi. Islam memandang                   Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari
                                              Teori ke Praktek, Jakarta 2001, Halaman 4.


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN         6             Volume 3, Nomor 1, April 2005
Badan hukum asing juga akan                   butir a) mencakup giro, tabungan,
membawa teknologi dan manajemen               dan deposito karena pengaturan
yang relatif lebih maju sehingga akan         subtansi adalah dana yang disimpan
meningkatkan kualitas manajemen               dan bank wajib mengembalikan dana
BPR Syariah.                                  seutuhnya     termasuk    kewajiban
b. Kegiatan usaha                             bunga. Dalam konteks prinsip
                                              syariah, simpanan dapat diterapkan
Sebagaimana lazimnya lembaga                  pada prinsip giro atau tabungan
bank atau lembaga intermediasi                wadiah, sedangkan untuk tabungan
keuangan, kegiatan usaha bank                 atau deposito mudharabah lebih tepat
syariah pada dasarnya meliputi                disebut dengan istilah investasi,
empat kegiatan pokok yaitu kegiatan           karena    mudharabah    merupakan
penghimpunan dana dari masyarakat,            hubungan kerjasama investasi bukan
kegiatan penyaluran dana kepada               simpanan.
masyarakat, penawaran produk dan
pelayanan jasa keuangan, serta                Demikian pula dengan ketentuan
                                              bahwa bank dapat menerbitkan surat
pengelolaan   usaha    (manajemen
                                              pengakuan hutang (Pasal 6 butir c),
intern).
                                              dalam konteks kegiatan bank umum
1. Penghimpunan dana                          konvensional, hal ini merupakan
   masyarakat                                 kegiatan yang lazim dilakukan,
Penghimpunan dana masyarakat                  namun dalam kegiatan syariah,
berdasarkan ketentuan Pasal 6 butir           menghimpun dana dengan cara
a UU Perbankan diatur sebagai                 menerbitkan surat         pengakuan
berikut: menghimpun dana dari                 hutang, karena sifatnya pengakuan
masyarakat dalam bentuk simpanan              hutang bukan suatu investasi, maka
berupa giro, deposito berjangka,              pengaturan untuk bank syariah harus
sertifikat   deposito,    tabungan,           lebih dipertegas lagi, yaitu apakah
dan/atau   bentuk lainnya      yang           bank      syariah      diperbolehkan
dipersamakan dengan itu. Bentuk               memberikan imbalan kepada pemilik
penghimpunan dana selain giro,                dana.
tabungan    dan    deposito   dapat           2. Penyaluran dana masyarakat
dilakukan dalam bentuk menerbitkan
                                              Mengenai      penghimpunan       dana
surat pengakuan hutang (Pasal 6
butir c).                                     masyarakat, UU Perbankan mengatur
                                              bahwa       usaha     bank      umum
Penghimpunan dana sebagaimana                 memberikan kredit (Pasal 6 butir b),
ditentukan Pasal 6 UU Perbankan               membeli surat-surat berharga dan
tersebut diterapkan untuk bank umum           Sertifikat Bank Indonesia (SBI) (Pasal
konvensional maupun bank umum                 6 butir d), menempatkan dana pada
syariah. Istilah simpanan (Pasal 6

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN        7           Volume 3, Nomor 1, April 2005
bank lain (Pasal 6 butir f), melakukan        dicermati dengan pengaturan yang
penempatan dana dari nasabah                  jelas    bahwa    pembelian    surat
kepada nasabah lainnya dalam                  berharga      dan      SBI     serta
bentuk surat berharga yang tidak              menempatkan dana pada bank lain
tercatat di bursa efek (Pasal 6 butir j)      tersebut harus sesuai dengan prinsip
dan menyediakan pembiayaan dan                syariah.
atau kegiatan lain berdasarkan                Bentuk-bentuk      penyaluran    dana
prinsip syariah, sesuai dengan                lainnya yang merupakan kegiatan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
                                              utama bank syariah seperti skema
Indonesia (Pasal 6 butir m).                  jual-beli atau “deferred payment sale”
Kegiatan penyaluran dana lainnya              (Murabahah),        piutang   dengan
adalah melakukan kegiatan valuta              pembayaran dimuka atau “in front
asing dengan memenuhi ketentuan               payment sale” (Salam) dan piutang
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia           dengan pembayaran bertahap atau
(Pasal 7 butir a), melakukan kegiatan         “purchase by order”(Istishna) dan
penyertaan modal pada bank atau               pinjaman secara gadai “pawning”
perusahaan lain dibidang keuangan             (rahn) belum ditetapkan secara jelas
seperti sewa guna usaha, modal                dalam perundang-undangan.
ventura, perusahaan efek, asuransi,           3. Produk dan jasa
serta lembaga kliring penyelesaian
dan penyimpanan dengan memenuhi               Pengaturan jasa perbankan dalam
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank           UU Perbankan untuk bank umum
Indonesia (Pasal       7 butir b),            adalah memindahkan uang baik
melakukan      kegiatan   penyertaan          untuk kepentingan sendiri maupun
modal sementara untuk mengatasi               untuk kepentingan nasabah (Pasal 6
kegagalan kredit atau kegagalan               butir e), menerima pembayaran dari
pembiayaan berdasarkan prinsip                tagihan atas surat berharga dan
syariah dengan syarat harus menarik           melakukan perhitungan dengan atau
kembali    penyertaannya,     dengan          antar pihak ketiga (Pasal 6 butir g),
memenuhi ketentuan yang ditetapkan            menyediakan         tempat      untuk
oleh Bank Indonesia (Pasal 7 butir c).        menyimpan       barang    dan    surat
                                              berharga (Pasal 6 butir h), melakukan
Dikaitkan dengan prinsip syariah              kegiatan penitipan untuk kepentingan
maka penyaluran kredit (Pasal 6 butir
                                              pihak lain berdasarkan suatu kontrak
b) dalam pengertian penyaluran dana           (Pasal 6 butir i), melakukan kegiatan
dengan menarik imbalan bunga tidak            anjak piutang, usaha kartu kredit, dan
diperbolehkan.     Demikian        pula       kegiatan wali amanat (Pasal 6 butir l),
membeli surat-surat berharga dan
                                              melakukan kegiatan lain yang lazim
SBI serta penempatan dana pada
                                              dilakukan bank sepanjang tidak
bank lain (Pasal 6 butir d dan f) perlu

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN        8            Volume 3, Nomor 1, April 2005
bertentangan dengan undang-undang             4. Pengelolaan bank
ini   dan   peraturan   perundang-            Dalam pengelolaan bank ini akan
undangan yang berlaku (Pasal 6 butir          difokuskan     kepada     pelaksanaan
n).
                                              batas maksimum fasilitas dana bank
Pada dasarnya kegiatan jasa yang              bagi pihak terkait dan tidak terkait.
dilakukan oleh bank sebagaimana               Sebagaimana diatur pada UU
ditentukan dalam Pasal 6 butir e, g, h,       Perbankan ditentukan bahwa Bank
i, l, dan n adalah kegiatan yang juga         Indonesia menetapkan ketentuan
lazim dilakukan oleh bank syariah.            mengenai        batas       maksimum
Dalam Pasal 6 butir l ditetapkan              pemberian kredit atau pembiayaan
bahwa bank dapat melakukan                    berdasarkan       prinsip      syariah,
kegiatan kartu kredit yang dapat              pemberian jaminan, penempatan
membawa          pengertian     kredit        investasi surat berharga atau hal lain
sebagaimana        umumnya       yang         yang serupa, yang dapat dilakukan
mengandung         bunga.     Dengan          oleh bank kepada peminjam atau
demikian perlu kiranya ditetapkan             sekelompok peminjam yang terkait,
secara tegas bahwa kegiatan jasa              termasuk      kepada      perusahaan-
tersebut        dilakukan       tanpa         perusahaan dalam kelompok yang
mengandung hal-hal yang dilarang              sama       dengan       bank      yang
oleh prinsip syariah.                         bersangkutan (Pasal 11 ayat 1) batas
                                              maksimum tersebut ditetapkan tidak
Demikian pula dengan pengaturan
untuk BPR Syariah ditentukan bahwa            boleh melebihi 30% dari modal bank
BPR dilarang melakukan kegiatan               (Pasal 11 ayat 2) dan maksimum
usaha dalam valuta asing (Pasal 14            10% dari modal bank bagi pemegang
                                              saham yang memiliki 10% atau lebih
butir b) atau melakukan penyertaan
                                              dari modal disetor bank, anggota
modal (Pasal 14 butir c). Adanya
ketentuan ini akan rancu dengan               Dewan Komisaris, anggota Direksi,
karakter usaha bank syariah yang              keluarga pihak pemegang saham,
memiliki produk utama perkongsian             komisaris atau direksi, pejabat bank
                                              lainnya, dan perusahaan-perusahaan
“partnership,    project   financing
participation”  (musyarakah)    dan           yang        didalamnya        terdapat
mendukung kegiatan jual-beli valuta           kepentingan dari pihak-pihak terkait
asing “money changer” (sharf) dalam           tersebut (Pasal 11 ayat 3 dan 4).
rangka      mendukung    pariwisata,          Dengan adanya ketentuan batas
perdagangan,      dan     pelayanan           maksimum pemberian pembiayaan
umrah/haji yang dewasa ini sudah              kepada pihak terkait dengan bank
mulai dibutuhkan masyarakat di                (Pasal 11 ayat 3 dan 4) tersebut
kawasan luar kota dimana BPR                  maka akan membuka kesempatan
Syariah berada.                               adanya diskriminasi atau self dealing

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN        9            Volume 3, Nomor 1, April 2005
terhadap fasilitas dana bank oleh             terwujudnya     sistem        perbankan
pengurus bank. Dikaitkan dengan               syariah yang selain patuh terhadap
prinsip syariah yang berasaskan               prinsip    syariah,       juga    dapat
keadilan (justice) dan kejujuran              memberikan jasa keuangan secara
(fairness) serta larangan menzalimi           efisien dan berhati-hati.
terhadap pihak lain maka adanya               Namun demikian, mengenai urgensi
pembukaan        batas      maksimum          pengaturan perbankan syariah dalam
tersebut tidak sesuai dengan tujuan           undang-undang yang perlu dilihat
bank syariah yang akan membentuk
                                              bukan hanya dari aspek keuangan
lembaga       bank    yang    memiliki        saja tetapi juga implementasi aturan
kredibilitas yang tinggi, amanah, dan         tersebut dan memenuhi rasa keadilan
transparan. Sebaiknya pengaturan              aspek syariah dan hukum positif.
fasilitas dana kepada pihak terkait
tersebut tidak diakomodir dalam bank          Ditinjau dari sisi syariah sebagai
syariah.                                      serangkaian norma agama yang
                                              bersifat imperatif bagi pemeluknya,
                                              mewajibkan         umatnya      untuk
IV. Penutup                                   melaksanakan seluruh ajarannya
Mengingat                kekhususan           secara menyeluruh, integral dan
                                              komprehensif, maka pelaksanaannya
operasionalnya     dan    keunggulan
                                              harus tercermin dalam segala aspek
kompetitif dan komparatif yang
dimiliki serta memperhatikan hasil            kehidupan termasuk dalam aspek
penelitian     yang     menunjukkan           pembangunan ekonomi termasuk
tingginya harapan dan dukungan                industri     perbankan.    Sedangkan
                                              ditinjau dari aspek hukum positif
terhadap bank syariah, kerangka
pengaturan yang belum memadai,                terkait dengan implementasi pasal 29
dukungan pemerintah yang kondusif,            UUD 1945 ke dalam kehidupan
pertumbuhan volume usaha yang                 perekonomian        bangsa,    negara
                                              berkepentingan memberikan dasar
pesat,     perkembangan     lembaga
                                              hukum bagi setiap aktivitas ekonomi
keuangan syariah internasional, serta
hasil kajian perbandingan terhadap            yang sesuai dengan rasa keadilan
negara-negara        yang       telah         dan keyakinan masyarakat. Dengan
mempraktekkan perbankan Islam,                memperhatikan bahwa perbankan
                                              syariah Indonesia merupakan bagian
maka         perbankan        syariah
membutuhkan       ketentuan    dalam          yang      tidak    terpisahkan    dari
tingkatan     undang-undang     yang          perekonomian global, maka lahirnya
sesuai       dengan      karakteristik        bank syariah di Indonesia juga tidak
                                              terlepas dari pengaruh praktik
operasionalnya. Tujuan dari undang-
                                              perbankan Islam di beberapa negara.
undang tersebut adalah mendukung
                                              Dari praktik pengaturan perbankan

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN        10           Volume 3, Nomor 1, April 2005
syariah di berbagai negara seperti
Malaysia, Pakistan, Sudan, Yordania,
dan Iran terbukti bahwa negara-
negara tersebut telah memiliki
pengaturan      perbankan      syariah
tersendiri setingkat undang-undang
dengan        tujuan      mendorong
pertumbuhan dan pengembangan
bank syariah yang sehat dan sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah.
Subtansi yang perlu diatur dalam
undang-undang perbankan syariah
meliputi tapi tidak terbatas pada
perizinan, kepemilikan, bentuk badan
hukum, struktur organisasi dan
manajemen,        permodalan,      jenis
kegiatan usaha, cakupan rahasia
bank, penilaian kesehatan bank,
pengawasan          syariah,      pasar
keuangan, instrumen pasar uang,
likuidasi, sanksi pidana, serta isu-isu
yang         berkembang        lainnya.
Berdasarkan uraian diatas dapat
disimpulkan       bahwa      eksistensi
perbankan       syariah    memerlukan
landasan hukum yang kuat dalam
bentuk undang-undang yang lebih
rinci tetapi fleksibel dapat mengatur
kepentingan semua stakeholders.




BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN   11   Volume 3, Nomor 1, April 2005
Menyongsong RUU Bank Syariah :


                     FENOMENA DUAL BANKING SYSTEM1
    Oleh : Marulak Pardede, S.H., M.H., APU.2 & Ahyar Ary Gayo, S.H., M.H.3


I. PENDAHULUAN
Lembaga perbankan memiliki peran              Di antara para pemikir sistem
penting    di    dalam     kehidupan          ekonomi      Islam    terdapat     pola
masyarakat, namun demikian tidak              kecenderungan yang berbeda-beda.
semua golongan masyarakat dapat               Pada    dasarnya       terdapat     dua
menerima keberadaan lembaga                   kelompok      kecenderungan       yaitu
perbankan (konvensional) tersebut.            kecenderungan       teoritis   dengan
Keberatan tersebut antara lain                memberikan alternatif konsep dan
berkaitan dengan sistem bunga                 kecenderungan pragmatis dengan
dalam perbankan konvensional.                 mendirikan          lembaga-lembaga
Sebagian kalangan muslim baik di              ekonomi dan keuangan yang
Indonesia maupun di negara-                   beroperasi      berdasarkan     prinsip
negara lain berkeyakinan bahwa                Islam. Salah satu di antara
sistem    bunga      dalam    sistem          kecenderungan kelompok kedua
perbankan konvensional masuk                  tersebut adalah mendirikan bank-
dalam kategori riba. Terbentuknya             bank       Islam.        Di      dalam
lembaga perbankan yang beroperasi             perkembangannya              kelompok
berdasarkan       prinsip    syariah,         pragmatis yang lebih tampak
berkaitan erat dengan gagasan                 keberhasilannya       karena       jauh
terbentuknya suatu sistem ekonomi             sebelum adanya gagasan ekonomi
Islam, yang konsepnya secara                  Islam, telah diawali dengan suatu
internasional      muncul       pada          upaya untuk mendirikan bank-bank
dasawarsa 70-an, yaitu ketika                 Islam. Bank Islam adalah lembaga
pertama     kali     diselenggarakan          keuangan yang usaha pokoknya
Konferensi Internasional tentang              memberikan kredit dan jasa-jasa lain
Ekonomi Islam di Makkah pada                  dalam lalu lintas pembayaran serta
tahun 1976 (Sumitro, 1997:1).                 peredaran           uang          yang
1
  Hasil Penelitian Mandiri, diselenggarakan untuk memberikan sumbangan pemikiran
dalam rangka pembangunan hukum nasional, khususnya hukum perbankan nasional.
2
  Ahli Peneliti Utama Bidang Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum
dan HAM-RI, Pengamat Masalah Perbankan.
3
  Ahli Peneliti Muda Bidang Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum
dan HAM-RI, Sekretaris Jenderal Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia (APHI) di Jakarta.


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN      12            Volume 3, Nomor 1, April 2005
pengoperasiannya           disesuaikan        keistimewaan.         Salah        satu
dengan prinsip syariah. Oleh karena           keistimewaannya        adalah     yang
itu, usaha bank akan selalu dikaitkan         melekat pada konsep build in
dengan      masalah     uang      yang        concept      dengan        berorientasi
merupakan       barang       dagangan         kebersamaan.                  Orientasi
utamanya. Kegiatan dan usaha bank             kebersamaan inilah yang menjadikan
akan     selalu     terkait     dengan        bank syariah mampu tampil sebagai
komoditas,      antara      lain:   1)        alternatif pengganti sistem bunga
memindahkan uang; 2) menerima                 yang selama ini hukumnya masih
dan membayarkan kembali uang                  diperdebatkan sesama pakar agama
dalam      rekening      koran;     3)        Islam. Namun demikian, sebagai
mendiskonto surat wesel, surat order          lembaga yang keberadaannya lebih
maupun surat berharga lainnya; 4)             baru        daripada        bank-bank
membeli dan menjual surat-surat               konvensional,        bank      syariah
berharga; 5) membeli dan menjual              menghadapi              permasalahan-
cek, surat wesel, kertas dagang; 6)           pemasalahan, baik yang melekat
memberi kredit, dan 7) memberi                pada         aktivitas        maupun
jaminan bank (Dasuki 1999:150).               pelaksanaannya.
Pada tahun 1960, di Mesir didirikan           Pada dasarnya, aktivitas bank
Bank Islam berdasarkan Syariah                syariah tidak jauh berbeda dengan
yang pertama kali dengan nama Mit             aktivitas bank-bank yang telah ada.
Ghamr Bank Mesir pimpinan Prof.Dr.            Perbedaannya selain terletak pada
Ahmad Najjar, kemudian disusul                orientasi konsep juga terletak pada
tindakan Pemerintah Republik Arab             konsep dasar operasionalnya yang
untuk menasionalisasikan bank.                berlandaskan pada prinsip syariah.
Lembaga        perbankan      Islam           Bank syariah yang beroperasi di
mengalami perkembangan yang                   Indonesia       diawali      dengan
amat pesat dengan lahirnya Islamic            keberadaan       Bank     Muamalat
Development Bank (IDB) pada 20                Indonesia (BMI), kemudian diikuti
Oktober 1975 yang didirikan oleh 22           oleh bank-bank konvensional yang
negara anggota OKI yang bertujuan             operasionalnya berdasarkan prinsip
untuk    mendorong    pertumbuhan             syariah, seperti Bank Syariah
ekonomi      serta    meningkatkan            Mandiri, Bank BNI Cabang Syariah,
kesejahteraan sosial bagi negara-             Bank IFI Cabang Syariah dan Bank
negara anggota dan masyarakat                 Jabar Cabang Syariah juga dengan
muslim pada umumnya (Zuhri,                   BPR-BPR yang berdasarkan prinsip
1996:169 dan Sjahdeini, 1999:6).              syariah (BPRS). Penerapan prinsip
Pesatnya perkembangan perbankan               syariah    dalam    perbankan     di
syariah ini, karena bank syariah              Indonesia sangat pesat dengan
memiliki             keistimewaan-            membuka cabang-cabang terutama



BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN      13            Volume 3, Nomor 1, April 2005
di daerah yang landasan agama                 atau bagi hasil. Produk ini sangat
Islamnya kuat, misalnya Nanggroe              cocok bagi masyarakat yang tingkat
Aceh Darussalam. Sebagai lembaga              pengetahuannya di bidang bisnis
keuangan,        bank      syariah            dan investasi telah cukup baik. Pada
membutuhkan lembaga pendukung                 kenyataannya di negara-negara
yang operasionalnya pun dengan                maju produk layanan sejenis ini
sistem syariah. Dalam hubungan ini            (seperti capital market brokerage,
telah lahir pula Badan Arbitrase              financial arrangement, restricted fund
Muamalat Indonesia (BAMUI) yang               management)       menjadi     semakin
bertugas    untuk    menyelesaikan            diminati oleh investor (Achsin,
sengketa muamalah yang dihadapi               2000:xviii-xix).
oleh orang-orang Islam. Juga
                                              Ditinjau   dari     segi    peraturan
asuransi yang berlandaskan syariah
                                              perundang-undangan, bank dan
seperti Syarikat Asuransi Takaful
                                              lembaga         keuangan         yang
Indonesia (Asuransi Takaful) dan
                                              berdasarkan        syariah,       baru
Reksadana Syariah.
                                              diakomodir        dan        diberikan
Fenomena dis-intermediasi pasar               keleluasaan secara legal dengan
keuangan           yang         terjadi       diundangkannya       Undang-Undang
mengakibatkan potensi perbankan               No. 7 Tahun 1992 tentang
syariah menjadi sangat menjanjikan,           Perbankan        yang       kemudian
antara lain karena bank syariah               disempurnakan lagi dengan Undang-
dapat berperan sebagai perbankan              Undang No. 10 Tahun 1998 tentang
investasi    (investment     banking)         Perubahan atas Undang-Undang
daripada     perbankan       komesial         Nomor 7 Tahun 1992. Undang-
(commercial banking). Salah satu              Undang tersebut telah memberikan
produk jasa bank syariah adalah               peluang yang semakin besar bagi
layanan     restricted     investment         berkembangnya bank-bank syariah.
(mudharabah muqayyadah). Dalam                Bank umum, berdasarkan Undang-
produk ini investor mempunyai hak             undang       tersebut      dibolehkan
untuk mewajibkan bank untuk tidak             menjalankan dual banking system,
melakukan investasi ke jenis-jenis            yaitu beroperasi secara konvensional
investasi tertentu (atau hanya                dan syariah sekaligus, sepanjang
melakukan investasi pada obyek-               penatausahaan dan pengelolaan itu
obyek tertentu) atas dana yang                dilakukan secara terpisah. Dalam
diserahkan oleh investor tersebut.            operasionalnya bank umum tersebut
Dalam prakteknya peran bank                   membentuk cabang syariah dan unit
syariah menjembatani investor dan             usaha syariah di Kantor Pusatnya.
pengusaha,         dimana         bank        Walaupun ketentuan yang ada saat
memperoleh         komisi,       tanpa        ini telah memberikan peluang untuk
memperoleh selisih bunga (spread)             pengembangan bank syariah di



BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN      14           Volume 3, Nomor 1, April 2005
Indonesia, namun dilihat dari sisi            bunga bank terperangkap dalam
volume usaha perbankan syariah                kriteria riba, tetapi di sisi lain, bank
yang     masih      relatif    kecil,         dan lembaga keuangan lainnya
menimbulkan pertanyaan apa yang               mempunyai fungsi sosial yang
menyebabkan      kecilnya    volume           sangat      besar     bahkan       dapat
usaha perbankan syariah tersebut.             dikatakan         tanpa         lembaga
Apakah karena adanya perbedaan                perbankan perekonomian suatu
dalam prinsip syariah atau belum              negara        sebagaimana           yang
memadainya      ketentuan      yang           dikehendaki oleh pemerintah dalam
mengaturnya.     Bagaimana      dan           upaya untuk mewujudkan tujuan
mungkinkah penerapan lembaga                  pembangunan dari suatu negara
perbankan yang ada dengan                     tidak akan terwujud.
sentuhan atau total seluruhnya
                                              Bunga bank telah menimbulkan pro
berdasarkan prinsip syariah.
                                              dan kontra di kalangan umat Islam,
                                              ada yang mengharamkan dan ada
II. PRO - KONTRA MASALAH                      yang menghalalkan karena darurat,
    HUKUM                                     dan ada yang menghalalkan secara
                                              mutlak.      Hal     ini    sangat
Ditinjau dari sudut kepentingan               menpengaruhi        perkembangan
ekonomi,     kehadiran      lembaga           lembaga perbankan atau lembaga
perbankan     sangat     dibutuhkan           pembiayaan lainnya. Walaupun
sebagai salah satu unsur untuk                demikian,    para   fuqaha   tetap
memperlancar roda perekonomian.               berpedoman kepada Al Quran dan
Hamzah Yakub dalam konteks ini                Hadis. Abu Zahrah, Abdul A’la al-
menyebutkan, “bahwa bunga bank                Maududi dan Muhammad Abdullah
yang oleh segolongan ulama                    al-Arabi menyebutkan ”bunga” bank
dipandang bertentangan dengan                 itu riba nasiah yang dilarang oleh
syariah Islam, harus dicarikan jalan          Islam. Karena itu umat Islam tidak
pemecahannya                   guna           boleh bermuamalah dengan bank
mempertahankan                  dan           yang memakai sistem bunga,
mengembangkan peranan bank                    kecuali kalau dalam keadaan
dengan menghilangkan keburukan-               darurat atau terpaksa. Mereka juga
keburukannya”. (Yakub, 1984:202).             mengharapkan lahirnya bank Islam
Pembahasan para ulama mengenai                yang tidak memakai sistem bunga
lembaga perbankan dari masa ke                sama sekali “(Abu Zahrah Masjfuk
masa mengalami perkembangan,                  Zuhdi, 1997:112). Majelis Tarjih
yang dulu tidak ada kini ada, atau            Muhammadiyah           memutuskan
sebaliknya. Persoalan baru muncul             bahwa bunga bank yang diberikan
seperti dalam figh muamalat ketika            oleh bank-bank negara kepada para
pengertian riba dihadapkan kepada             nasabahnya,       demikian    pula
persoalan bank. Di satu pihak,


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN      15            Volume 3, Nomor 1, April 2005
sebaliknya     adalah     termasuk            mengoperasikan       bank      yang
syubhat atau musytabihat, artinya             didasarkan atas prinsip syariah,
belum jelas halal atau haramnya.              yang tidak mengunakan sistem
Maka sesuai dengan petunjuk                   bunga. Salah satu diantaranya ialah
hadis, kita harus berhati-hati                bank syariah dengan sistem bagi
menghadapi        masalah-masalah             hasil. Keberadaan bank syariah ini
yang masih syubhat itu. Karena itu            sekaligus sebagai salah satu upaya
apabila dalam keadaan terpaksa                untuk menghindarkan umat Islam
atau kita dalam keadaan hajah,                Indonesia dari praktek-praktek riba
artinya       keperluan       yang            yang dilarang dalam Al-Quran dan
mendesak/penting,           barulah           Hadis Rasulullah SAW. Dewasa ini
diperbolehkan         bermuamalah             dengan dikeluarkannnya Undang-
dengan bank dengan sistem bunga               Undang Nomor 7 Tahun 1992
itu sekedarnya saja (Masjfuk Zuhdi,           tentang Perbankan, sebagaimana
1997:112)                                     telah diubah dengan Undang-
                                              Undang Nomor 10 Tahun 1998,
Riba termasuk sub sistem ekonomi
                                              maka eksistensi bank syariah telah
yang berprinsip menguntungkan
                                              mendapat legitimasi yuridis yang
kelompok orang tertentu tetapi
                                              semakin kuat. Dalam Undang-
mengabaikan              kepentingan
                                              undang tesebut keberadaan bank
masyarakat luas. Al Quran datang
                                              dengan prinsip syariah diatur
dengan seperangkat prinsip untuk
                                              secara tegas, dengan kata lain
membawa kesejahteraan bagi umat
                                              sudah     mendapat        pengakuan
manusia di dunia dan akhirat.
                                              pemerintah dan rakyat Indonesia
Kesejahteraan antara individu dan
                                              melalui dewan legislatif.
masyarakat      menjadi     perhatian
utama Al-Quran. Dengan ajaran                 Menurut ketentuan Pasal 1 butir 3
tauhidnya, Al-Quran mengingatkan,             Undang-undang Nomor 10 Tahun
bahwa     apa      yang    dikerjakan         1998 disebutkan “Bank Umum
manusia akan dilihat di akhirat               adalah bank yang melaksanakan
kelak. Dengan demikian, umat                  kegiatan        usaha       secara
Islam tidak bisa tidak, harus merasa          konvensional dan atau berdasarkan
gerak geriknya dalam rekaman                  prinsip   syariah    yang    dalam
Tuhan. Inilah ajaran moral Al-Quran           kegiatannya     memberikan     jasa
yang menuntut manusia agar tidak              dalam lalu lintas pembayaran”.
berbuat      semaunya       terhadap          Dengan demikian semakin jelaslah
sesamanya.                                    keberadaan bank syariah yang
                                              beroperasi berdasarkan prinsip
Sebagai jalan keluar dari bank
                                              syariah dalam kerangka peraturan
dengan sistem bunga, maka
                                              perbankan    nasional    Indonesia.
pemerintah Indonesia sejak tahun
                                              Adapun yang dimaksud dengan
1991    telah  mendirikan    dan



BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN     16           Volume 3, Nomor 1, April 2005
prinsip Syariah di dalam Pasal 1              di dalam organisasi ekonomi,
butir 13 Undang-Undang Nomor 10               karena      debitur      berkewajiban
Tahun 1998 ditentukan sebagai                 membayar bunga yang telah
berikut : “Prinsip syariah adalah             ditentukan terlebih dahulu walaupun
aturan      perjanjian    berdasarkan         nantinya      debitur      mengalami
hukum Islam antara bank dan pihak             kerugian. Bahkan di dalam hal
lain untuk penyimpanan dana                   usaha itu mendapat keuntungan
dan/atau pembiayaan kegiatan                  bunga yang telah ditetapkan
usaha, atau kegiatan lainnya yang             besarnya secara pasti dapat
dinyatakan sesuai dengan syariat              menjadi beban apabila besarnya
antara         lain,      pembiayaan          keuntungan ternyata lebih kecil dari
berdasarkan prinsip bagi hasil                besarnya     bunga      yang       harus
(mudharabah),             pembiayaan          dibayar. Kedua, kakunya sistem
berdasarkan prinsip penyertaan                operasi bank berdasarkan bunga,
modal (musharakah), prinsip jual              sehingga dalam keadaan usaha
beli barang dengan memperoleh                 yang     rugi     akan       membawa
keuntungan (murabahah), atau                  perusahaan-perusahaan           kepada
pembiayaan           barang     modal         kebangkrutan.            Hal           ini
berdasarkan prinsip sewa murni                mengakibatkan hilangnya potensi-
tanpa pilihan (ijarah), atau dengan           potensi yang produktif dan terjadilah
adanya        pilhan      pemindahan          pengangguran. Beratnya bunga
kepemilikan atas barang yang                  pada masa ekonomi sedang lesu
disewa dari pihak bank oleh pihak             ditandai      dengan        rendahnya
lain (ijarah wa iqtina).                      keuntungan        yang        membuat
Ketentuan-ketentuan        di    atas         bisnis/swasta kembali mengalami
memperlihatkan besarnya peran                 masalah yang sulit. Ketiga, sistem
perbankan syariah di sektor hukum             bunga     menempatkan          aktivitas-
perbankan        nasional,      yang          aktivitas dalam keadaan sulit
sebelumnya di dalam Undang-                   karena bunga tersebut dibebankan
undang Nomor 7 Tahun 1992                     sebagai salah satu investment cost.
tentang Perbankan belum tegas                 Jika tingkat bunga tiba-tiba naik
pengaturannya karena hanya dalam              secara      signifikan,      investasi-
Pasal 6 (m) dan Pasal 13 (c) hanya            investasi akan menderita set back
disebutkan “berdasarkan prinsip               yang parah. Inilah yang menjadi
bagi hasil”. Prinsip bagi hasil yang          pengalaman dari sejumlah negara-
dijalankan bank syariah mempunyai             negara berkembang pada tahun-
perbedaan dengan prinsip bunga                tahun    terakhir     ini,    termasuk
dalam beberapa hal diantaranya:               Indonesia. Keempat, sistem bank
Pertama, transaksi berdasarkan                berdasarkan         bunga           akan
bunga melanggar aspek persamaan               mengurangi      kegairahan         untuk
                                              penemuan-penemuan, khususnya


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN      17             Volume 3, Nomor 1, April 2005
bagi perusahaan-perusahaan kecil              konvensional yang           menerapkan
(Purwataatmadja   dan   Antonio,              sistem bunga.
1992:23)
                                              Sejak pertengahan Oktober 1988,
Di sisi lain, ketika bank menerapkan          industri     perbankan      nasional
prinsip bunga dan bunga bank                  berkembang cukup pesat sebagai
cenderung tinggi, maka terjadi                dampak dikeluarkannya berbagai
suatu yang jauh sekali dari tujuan            paket kebijakan deregulasi dan
undang-undang perbankan yaitu                 debirokratisasi di bidang perbankan
untuk      menunjang      pelaksanaan         secara berkesinambungan melalui
pembangunan          nasional    dalam        paket kebijaksanaan: Oktober 1988,
rangka meningkatkan pemerataan                Januari 1990, Pebruari 1991, Mei
ekonomi dan stabilitas nasional ke            1993 dan berbagai paket lainnya,
arah peningkatan kesejahteraan                yang pada umumnya memberikan
rakyat banyak. Alasannya, karena              kemudahan pendirian bank. Hal ini
bunga        yang      tinggi    dapat        tercermin dari adanya pertambahan
mengakibatkan hilangnya beberapa              jumlah bank umum dari 111 bank
usaha produktif. Sebaliknya dalam             pada     bulan    Desember     1988
bank yang berdasarkan prinsip                 menjadi 239 bank pada bulan
syariah, tidak berlaku sistem bunga,          Desember 1996. BPR dari 8.041
tetapi        berdasarkan         pada        pada Desember 1988 menjadi
kesepakatan        yang     dituangkan        9.310 pada Desember 1996.4
dalam perjanjian tertulis antara              Industri     perbankan      nasional
kedua belah pihak. Hal ini                    diberikan keleluasaan berusaha
ditegaskan dalam Pasal 1 butir 12             dalam jangkauan yang lebih luas,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun                  dengan tetap melaksanakan prinsip
1998 yang berbunyi : “Pembiayaan              kehati-hatian (prudential banking
berdasarkan prinsip syariah adalah            principles).
penyediaan uang atau tagihan yang             Terbukanya berbagai peluang di
dipersamakan           dengan        itu      bidang perbankan, di satu sisi tetap
berdasarkan        persetujuan    atau        mewajibkan bank untuk tunduk pada
kesejahteraan antara bank dengan              aturan main yang ketat agar asas
pihak lain yang mewajibkan pihak              kehati-hatian    untuk   memelihara
yang dibiayai untuk mengembalikan             stabilitas keuangan dapat terlaksana,
uang atau tagihan tersebut setelah            namun di sisi lain aturan ketat
jangka waktu tertentu dengan
                                              4
imbalan atau bagi hasil”. Paparan di            S. Sundari Arie M, “Hubungan Hukum
atas      memperlihatkan,       adanya        Antara Bank dan Nasabah Dalam Kaitannya
                                              Dengan Kedudukan Hukum Simpanan
keunggulan komparatif yang dimiliki           Dana Nasabah” (Makalah Disampaikan
oleh bank dengan sistem syariah               pada Seminar Pertanggungjawaban Bank
                                              Terhadap Nasabah, BPHN, Jakarta, Juni
dibandingkan         dengan       bank        1997), 1-3.




BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN       18           Volume 3, Nomor 1, April 2005
tersebut dapat menghambat bank                sebagai           penghasilannya.8
melakukan     ekspansinya.5     Bank          Hilangnya kepercayaan masyarakat
harus mampu membayar saat jatuh               dapat      mengakibatkan      tidak
tempo,       mempunyai        kondisi         berfungsinya bank sebagai penyalur
keuangan      yang     baik    dalam          dana      ke    masyarakat,     dan
pengelolaan       likuiditas     dan          mempunyai      pengaruh    berantai
rentabilitas secara memadai dan               (domino), menjalar ke bank lain
optimal.6 Di samping bank harus               sehingga keseluruhan mengalami
memelihara kesehatannya sesuai                kesulitan (rush). Dalam ketetapan
dengan ketentuan yang ditetapkan              MPR/IV/MPR/1999 tentang Garis
Bank Indonesia, bank juga dibebani            Besar Haluan Negara tahun 1999-
berbagai kewajiban.7 Mengingat                2004, ditegaskan:
pentingnya tingkat kesehatan bank
dalam menjaga sistem perbankan
nasional, maka Bank Indonesia                          “pembangunan nasional lima
diberi wewenang tunggal oleh                           tahun (propenas) khususnya
undang-undang              melakukan                   bidang ekonomi antara lain
pembinaan dan pengawasan bank.                         disebutkan bahwa dalam dua
                                                       tahun terakhir telah terjadi
Usaha pokok perbankan untuk
                                                       penurunan impor nonmigas
menghimpun dana masyarakat
                                                       terutama disebabkan oleh
dalam bentuk simpanan dan
                                                       melemahnya           kegiatan
menyalurkannya     kembali    ke
                                                       ekonomi dalam masa krisis
masyarakat dalam bentuk kredit,
                                                       serta penolakan L/C impor
dapat berjalan semata-mata hanya
                                                       dari      Indonesia      oleh
karena kesediaan masyarakat yang
                                                       perbankan di luar negeri
dilandasi kepercayaan terhadap
                                                       karena          menurunnya
bank,     bahwa    dana     yang
                                                       kepercayaan     internasional
disimpannya dapat kembali pada
                                                       terhadap           perbankan
saat dibutuhkan ditambah bunga                                   9
                                                       nasional”.
5
    Ibid, 25.
6
  Iswahyudi Karim, "Wewenang Kewajiban
                                              8
dan Tanggungjawab Direksi Menurut                 Sundari Arie, “Transaksi Kredit”,
Undang-undang     Perseroan  Terbatas",       (Makalah Disampaikan Dalam Lokakarya
(Makalah disampaikan pada Konferensi          Tentang          Pengadilan      Niaga,
Perkembangan akhir UUPT, Jakarta: 27-28       Diselenggarakan        oleh      BPHN-
September 1995), 6-7.                         Dep.Kehakiman dan HAM Bekerjasama
                                              Dengan Puslitbang MA-RI, Jakarta, 29-30
7                                             Mei 2001), 1.
   Remi Sjahdeini. Sudah Memadaikah
                                              9
Perlindungan yang Diberikan Hukum                Undang-Undang Republik Indonesia
Kepada Nasabah Penyimpan Dana?                Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
(Surabaya: Airlangga University Press,        Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun
1994), 22-25.                                 2000-2004, iv - 90.




BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN       19            Volume 3, Nomor 1, April 2005
Oleh karena itu, bank sebagai unit            seperti ketiadaan instrumen dan
usaha dituntut untuk mampu                    pemain dalam pasar uang antar
menyediakan sumber pembiayaan                 bank yang cukup banyak serta
bagi     usaha      produktif      untuk      masalah       likuiditas),  namun
mendorong               perekonomian          demikian     pertumbuhan      bank
          10
nasional.      Bank memiliki posisi           syariah bergerak maju dan sudah
strategis dalam pembangunan dan               ada bank syariah yang berkibar
sekaligus        sebagai         sarana       menjadi soroton dunia internasional
pengendalian moneter sehingga                 karena prestasinya tidak kalah
perlu       terus      dijaga       dan       dengan perbankan konvensional
                         11
ditumbuhkembangkan.                           disamping mempunyai daya tahan
Pengabaian       jaminan     kepastian        yang kuat terhadap perubahan-
hukum       perlindungan      terhadap        perubahan kondisi ekonomi juga
nasabah merupakan tindakan yang               adanya perbedaan yang mendasar
tidak        hanya        mengganggu          antara bank syariah dengan bank
kepercayaan masyarakat, tetapi                konvensional.
juga mengganggu sistem keuangan               Sejarah perbankan Islam ditandai
negara.       Menurunnya         tingkat      dengan berdirinya Bank Islam
kepercayaan masyarakat, dapat                 modern pertama di kota Mit Ghamr,
mengakibatkan            berkurangnya         Mesir, dengan nama Mit Ghamr
sumber pembiayaan pembangunan,                Saving Bank tahun 1963. Karena
dan terjadinya capital flight.12              alasan politik pada waktu itu, bank
                                              ini tidak dinamakan Bank Islam.
                                              Kemudian tahun 1972, berdiri lagi
III. PERSPEKTIF          PERBANKAN
                                              Nasser Social Bank dan tahun 1975
     SYARIAH.
                                              berdirilah Islamic     Development
Kendati Perbankan Syariah dalam               Bank (IDB) yang merupakan
sistem perbankan modern masih                 lembaga        keuangan        Islam
sedikit   (hal    ini  umumnya                internasional,   guna    membantu
disebabkan kesulitan operasional,             perkembangan dunia Islam dengan
10
    Setiawan. “Bank dan Nasabah: Antara
                                              sistem pinjaman bebas bunga.
Hukum dan Kepercayaan”, Varia Peradilan.      Setelah itu dimulailah pertumbuhan
vol.8 (April 1991), 8-9.                      bank-bank Islam di negara-negara
11
    Robert H Behrens. Commercial Loan
                                              Timur Tengah seperti Arab Saudi,
Officer’s Handbook: From Basic Concepts to    Jordania, Sudan, Kuwait dan
Advanced Technique. (Boston: Bankers          Bahrain.      Pada saat ini telah
Publishing Company, 1995), VI.
12
   Mariam Darus Badrulzaman, “Perspektif
                                              tercatat bank syariah beroperasi di
Lembaga      Jaminan    Simpanan       Dana   lebih dari 45 negara, termasuk
Nasabah      Di    Indonesia”.   (Makalah     negara-negara non Islam. Bank-
disampaikan          pada         Seminar
Pertanggungjawaban      Bank     Terhadap     bank syariah yang muncul selama
Nasabah, Jakarta, 24-25 Juni 1997), 9.


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN     20           Volume 3, Nomor 1, April 2005
periode    tahun    1970-1990   di            Karnaen A. Perwataatmadja, Dawam
antaranya adalah: Pakistan, Faisal            Rahardjo, AM Saefuddin, M. Amin
Islamic Bank di Mesir, Kuwait                 Rais dan lain-lain. Berdasarkan hasil
Finance House di Kuwait, Dubai                Lokakarya       Bunga     Bank   dan
Islamic Bank di Uni Emirat Arab,              Perbankan di Cisarua Bogor, tanggal
Bahrain Islamic Bank di Bahrain,              18-20        Agustus     1990    dan
Faisal Islamic Bank of Kibris di              Musyawarah Nasional Ke-IV MUI
Siprus, Bank Islamic Malaysia                 yang berlangsung di Hotel Sahid
Berhad di Malaysia.                           Jaya Jakarta, tanggal 22-25 Agustus
Di Indonesia sendiri, perbankan               1990       direkomendasikan    untuk
berdasarkan      prinsip      syariah         segera dibentuk Bank syariah di
pertama kali berdiri sekitar 6 tahun          Indonesia. Bank Muamalat Indonesia
yang lalu dengan berdirinya PT.               (BMI) yang lahir tanggal 1 November
Bank Muamalat Indonesia. Ide atau             1991 di Jakarta merupakan hasil
gagasan      pembentukan         bank         kerja Tim Perbankan MUI. Modal
syariah sebenarnya telah dimulai              awal       disetor     sebesar   Rp.
sejak 40 tahun yang lalu, namun               106.126.282.000,-        BMI    mulai
karena berbagai sebab, antara lain            beroperasi 1 Mei 1992, dan sampai
belum adanya iklim usaha yang                 akhir tahun 2000 telah memiliki 45
kondusif      bagi       terwujudnya          outlet di Jakarta, dengan modal
perbankan      syariah       gagasan          disetor Rp 165 milyar dan aset Rp
tersebut belum dapat terealisir.              1,1 triliun. Tanggal 1 November 1999
Berbagai tokoh Islam menekankan               berdiri Bank Syariah Mandiri (BSM),
pentingnya pendirian bank-bank                yang kini memiliki 18 Kantor Cabang
dengan prinsip syariah ini. Hal ini           (6 kantor di Jakarta dan 12 Cabang
didasarkan     adanya       kehendak          di Jawa dan Luar Jawa). BSM
sebagian      masyarakat         yang         bersinergi dengan bank Mandiri
menginginkan      adanya       sistem         dengan menggunakan lebih dari 520
keuangan/perbankan               yang         jaringan mesin ATM Mandiri. Dengan
didasarkan    pada     ajaran-ajaran          dibolehkannya konversi cabang bank
Islam sehingga akan tercapai                  umum konvensional menjadi cabang
keselamatan,     kedamaian        dan         syariah, maka sekarang muncul
kesejahteraan hidup di dunia dan              cabang syariah seperti dilakukan
akhirat.                                      oleh Bank IFI, Bank Niaga, Bank BNI
                                              '46, Bank BTN, Bank Mega, Bank
Di Indonesia, perkembangan bank               BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, BPD
syariah dimulai pada awal tahun               Aceh.
1980 yaitu dengan terbentuknya
Baitul Tamwil-Salman di Bandung               Menurut Institute of Islamic Banking
dan koperasi Ridho Gusti di Jakarta           and Insurance (IIBI) yang berpusat di
bank syariah, yang dimotori oleh              King's Cross Road, London, Inggris,



BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN      21           Volume 3, Nomor 1, April 2005
jumlah bank syariah di Amerika                  (Personal Investment Account);
Serikat, Inggris dan Swiss cukup                UBS (Unit Trust Funds); Barclays
banyak. Misalnya, di Amerika Serikat            Bank; Citibank; Credit Lyonnais;
ada 13 bank syariah, di Inggris ada 6           Banque Indosuez dan The Austrian
bank syariah ditambah dengan 10                 Leader's Bank (Unit Trust).
bank yang membuka counter khusus                Menurut       data      International
syariah, dan di Swiss ada 5 bank                Association of Islamic Bank (IAIB) -
syariah. 13                                     Jeddah,     Arab    Saudi,    jumlah
Di antara bank-bank tersebut                    lembaga keuangan dan Bank Islam
adalah The Islamic Banking System               pada tahun 1996 mencapai 166,
International Holding di Luxemburg              yang tersebar di seluruh dunia.
tahun 1978, Dar al Mal Al Islami di             Asset dan modal disetor totalnya
Switzerland tahun 1981, Klientworth             mencapai US$ 137 miliar dan US$
Benson tahun 1986 (Unit Trusts);                7,3 miliar. Tumbuh suburnya bank
Credit Suisse and First Boston                  dan lembaga keuangan Islam
                                                hanya terbesar di Iran dan Pakistan.
13
     Bank-bank Syariah di Amerika Serikat       Aset dan modal disetor total
adalah: Abrar Investment, Inc. Stanford, CT,    perbankan Islam di kedua negara
Albaraka Bancorp Inc (Dallah Al Baraka          ini menguasai 70% dan 60% dari
Group), Chocago, Illionis, Al-Madina Realty
Inc, Englewood, New Jersey; Amana Mutual        aset dan modal total perbankan
Funds Trust, State Street, Billingham, WA,      Islam di dunia. Sementara untuk
Ameen      Housing      Co-operative,    San
Fransisco, California; Baitul Mal Inc (BMI),
                                                Kawasan Teluk, (Gulf Cooperation
Seacausus New Jersey, Failika Investment,       Council), memiliki 19 lembaga
Inc, Chicago, Illionis; Fuloos Incorporated,    perbankan Islam, hanya menguasai
Toledo, Ohio, Hudson Investors Fund, Inc,
Clifton, New Jersey, MSI Finance                18% modal disetor dan 13% aset
Corporation, Inc, Houston, Texas. Samad         perbankan Islam dunia. Namun
Group Inc, Dayton, Ohio, Share Equiities
Homes,      indianapolis,   Indiana,   North
                                                kelompok      GCC       memberikan
American Islamic Trust (NAIT), Indianapolis,    keuntungan yang sangat fantastis
Indiana.                                        dari bank-bank yang lain. Tahun
         Bank-bank syariah di Inggris, yaitu:
Albarakah Internasional Ltd, London;            1996 GCC menghasilkan laba
Albaraka Investmen Co. Ltd, London; Al          bersih US$ 686 juta atau lebih dari
Rahji Company for Islamic Investment Ltd,
                                                28% terhadap modal agregat dan
London; Islamic Finance House Public Ltd.
Co, London; Dallah Al Baraka (UK) Ltd,          aset yang mencapai US $ 2,435
London; Islamic Finance House Public Ltd.       miliar.
Co, London; Takafol (UK) Ltd, London.
Ditambah      dengan      bank-bank    yang     Dari jumlah 166 lembaga dan Bank
membuka counter khusus syariah, yaitu
ABC International Bank, London; ANZ
                                                Islam di 34 negara, sebanyak 64
Grindlays, London; Arab Bank Plc, London;       bank hanya tersebar di kawasan
Gulf International Bank, London; Industrial     Asia Tenggara dan Asia Selatan,
Bank of Japan, London; J. Aron & Co
(Goldman Sachs International Finance) Ltd,      dan sudah termasuk rural bank (21
London; Dresdner Kleinwort benson,              BPRS)
London, dan United Bank of Kuwait, London


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN        22           Volume 3, Nomor 1, April 2005
Berapa sebenarnya jumlah bank                 ke sektor perdagangan, 18% ke
syariah di seluruh dunia sekarang ini.        sektor industri, 13% ke sektor jasa
Menurut Majalah Euromoney yang                (service sector) dan 11% ke sektor
berpusat     di    London,    Inggris,        properti. Namun menurut seorang
sekarang ini jumlahnya lebih dari 200         bankir barat, jumlah dana yang
bank syariah. Perkiraan ini kiranya           dikelola bank-bank Islam tersebut
masuk akal. Sebab berdasarkan                 berkisar US$ 70 milyar sampai US$
data dari International Association of        80 milyar, yang berarti tumbuh 12%
Islamic Bank (IAIB) yang berpusat di          per tahun. Terlepas dari perbedaan
Jeddah, Saudi Arabia, per 1996                angka mengenai jumlah dana yang
jumlahnya sudah mencapai 166                  dikelola bank-bank Islam atau
bank dan lembaga keuangan                     syariah di seluruh dunia, yang jelas
berdasarkan syariah. Bank-bank                banyak bank yang beroperasi secara
syariah ini tersebar di 34 negara di          internasional juga tertarik untuk
berbagai wilayah dunia.                       bergerak secara syariah. Misalnya
Kinerja bank-bank syariah di negara-          ABN      AMRO      Bank,      Citibank,
negara yang non Muslim dan                    Hongkong Bank, ABN AMRO
memiliki      sistem     perbankan            maupun Standard Chartered Bank
konvensional berdasarkan bunga itu            yang mengincar dana-dana Islam
tentu menarik diamati.                        tersebut. Atau Chase Manhattan
                                              bank     yang     mendirikan      suatu
Istilah "Bank Syariah" sebenarnya             lembaga keuangan syariah dengan
lebih dikenal sebagai Bank Islam              Al Rahji bank yang berpusat di Arab
(Islamic Bank) di masyarakat                  Saudi dan mempunyai 350 cabang di
internasional.     Bank       syariah         negara yang menjadi tujuan calon
mengalami pertumbuhan tercepat                haji tersebut. Prinsip-prinsip hukum
pada     dekade     1980-an    ketika         Islam atau Syariah yang digunakan
pertumbuhannya mencapai 30% per               dalam perbankan Islam misalnya
tahun,      dibandingkan     dengan           adalah larangan suku bunga, istisna,
pertumbuhan 5% sampai 7% pada                 murabaha (pembiayaan plus biaya),
dekade 1990-an. Sedangkan dana                mudharaba dan musharaka.
nasabah yang dikelola bank-bank
syariah di seluruh dunia mencapai             Tentu saja cepatnya pertumbuhan
lebih dari US $ 100 milyar, menurut           bank Syariah dan besarnya dana
Samir Saikh, Sekretaris Jenderal              yang       dikelola    mengundang
International Association of Islamic          tanggapan dari banyak orang yang
Bank.      Bank-bank     Islam     ini        mempertanyakan tentang masalah
mempunyai modal total lebih dari US           yang    dihadapi    bank   syariah.
$ 7,3 milyar dan aset lebih dari US$          Pertama, banyak orang yang belum
137 milyar". 31% dari pembiayaan              mengerti apa sebenarnya bank
dengan cara Hukum Islam ini masuk             syariah itu. Dewan syariah (syariah



BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN      23            Volume 3, Nomor 1, April 2005
board) pada tiap bank yang                    dan kebijakan ekonomi yang
menentukan definisi bank syariah              mementingkan kepentingan rakyat,
dan apa yang bukan, sehingga dapat            dengan demikian akan tercipta
mengakibatkan perbedaan dalam                 suatu model ekonomi alternatif.
menafsirkan suatu transaksi. Kedua,
bank konvensional berdasarkan
pada analisis resiko dan manajemen            IV. DIPERLUKAN     UNDANG-
neraca, di mana suku bunga                        UNDANG BANK SYARIAH
memainkan peran kunci dalam                   Semenjak           diberlakukannya
manajemen likuiditas, risiko, harga,          Undang-undang Nomor 10 tahun
dan alokasi kredit. Dengan tidak              1998 tanggal 10 November 1998
adanya perhitungan bunga, manajer             eksistensi bank syariah semakin
risiko   pada       bank     syariah          kuat karena terdapat pasal-pasal
menghadapi tantangan yang lebih               dalam UU tersebut yang menambah
besar    daripada     suatu    bank           atau mengadakan perubahan yang
konvensional.                                 menguatkan posisi bank syariah
Perkembangan bank syariah yang                secara yuridis. Perubahan tersebut
demikian pesat tersebut telah                 juga    membolehkan      bank-bank
mengilhami               bank-bank            konvensional untuk beralih menjadi
konvensional dunia untuk juga                 bank syariah atau membuka Kantor
mengoperasikan window sistem                  Cabang syariah (sistem Islamic Full
syariah, memberikan jasa tertentu             Branch).       UU       Perbankan,
berdasarkan prinsip syariah (seperti          memberikan suatu corak tersendiri
Islamic Investment funds), unit               bagi bank syariah, karena bank
trusts dan/atau mengelola rekening            syariah perlu mematuhi dua aturan
khusus untuk nasabah.                         undang-undang, yaitu syariat Islam
                                              dan hukum positif. Seperti halnya
Perbankan      syariah     memiliki
                                              seorang Muslim wajib melakukan
kekhususan dibandingkan dengan
                                              perintah dan larangan agama,
perbankan konvensional, karena
                                              begitu pula halnya bagi lembaga
kegiatan perbankan perbankan
                                              keuangan yang berbasis syariah.
syariah selain didasarkan atas
kaidah-kaidah   perbankan     yang            Syariat     Islam     yang     wajib
berlaku        umum          dalam            dilaksanakan oleh bank syariah
operasionalnya, juga didasarkan               bersumber dari Al Qur’an, Al Hadits,
pada aqidah dan moral Islam. Pada             Ijma`, dan Qiyas yaitu dibentuk
akhirnya, masalah bank syariah ini            bukan       berdasarkan      proses
tidak semata-mata terkait dengan              irrasional tetapi dirangkai melalui
masalah bunga, melainkan akan                 kaidah interpretasi yang rasional
berdampak       pula      terhadap            dan selalu merujuk kepada nilai
terwujudnya kebijakan bank sentral            akhlaq dan moral. Sasaran utama



BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN     24           Volume 3, Nomor 1, April 2005
dari syariat Islam adalah untuk                        terdapat dalam Sahih Ibnu
membina kehidupan manusia di                           Hibban).
atas dasar kebaikan dan kebajikan
                                              •        Dari Abu Hurairah r.a.
(ma`ruf) dan untuk membersihkan
                                                       bahwa Rasulullah SAW
sifat manusia dari segala perbuatan
                                                       telah bersabda : “Barang
yang munkar (keji atau kejahatan).
                                                       siapa yang telah melepaskan
Konsep     ma`ruf    melambangkan
                                                       saudaranya yang muslim
segala kebaikan dan kualitas yang
                                                       satu     dari    kesusahan-
senantiasa diterima oleh suara hati
                                                       kesusahan dunia, maka Allah
manusia. Sebaliknya yang munkar
                                                       SWT     akan     melepaskan
melangkahi segala dosa dan
                                                       daripadanya satu kesusahan
kejahatan yang keji serta dikutuk
                                                       di Yaumil Qiyamah”.
oleh semua manusia. Karena itulah,
syariah menggariskan dengan jelas             Undang-undang atau hukum positif
segala kebaikan dan kejahatan                 merupakan peraturan yang dibuat
serta menyarankan kepada seluruh              dan dilaksanakan oleh pemerintah
manusia       sebagai      panduan            sebagai acuan kenegaraan atau
peraturan kehidupan.                          kepemerintahaan dimana bank
                                              syariah itu akan beroperasi. Adapun
•      QS. Al-Baqarah : 245
                                              aturan perundang-undangan yang
       “Siapakah     yang    mau
                                              selama ini dijadikan dasar adalah :
       memberi         pembiayaan
                                              Undang-Undang Nomor 7 Tahun
       kepada      Allah    SWT,
                                              1992        tentang      Perbankan,
       pembiayaan yang baik maka
                                              sebagaimana telah diubah dengan
       Allah SWT akan melipat
                                              Undang-Undang Nomor 10 Tahun
       gandakan        pembayaran
                                              1998. Peraturan Bank Indonesia
       kepadanya    dengan    lipat
                                              (PBI) Nomor 4/1/PBI/2002 tanggal
       ganda yang banyak”.
                                              27 Maret 2002 Tentang Perubahan
•      QS. Al-Muzammil : 20                   Kegiatan Usaha Bank Umum
       “Maka     dirikanlah   sholat,         Konvensional Menjadi Bank Umum
       tunaikanlah      zakat   dan           Berdasarkan Prinsip Syariah dan
       berikanlah        pembiayaan           Pembukaan          Kantor      Bank
       kepada Allah SWT, berupa               Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh
       pembiayaan yang baik”.                 Bank Umum Konvensional dan PBI
•      Dari Ibnu Mas’ud       r.a.            Nomor      6/24/PBI/2004    Tentang
       Rasulullah           SAW,              Bank Umum Yang Melaksanakan
       bersabda      :  “Tidaklah             Kegiatan      Usaha    Berdasarkan
       seorang            muslim              Prinsip Syariah.
       meminjamkan 2 kali kecuali             Sektor perbankan memiliki posisi
       sama     baginya   dengan              strategis    sebagai   lembaga
       memberi sekali”. (Hadist               intermediasi   yang  menunjang


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN       25           Volume 3, Nomor 1, April 2005
perekonomian      nasional.    Oleh           memenuhi aspirasi masyarakat
karena itu, peranan perbankan                 terhadap perbankan syariah, pada
syariah perlu lebih ditingkatkan              saat ini    Bank Indonesia sudah
sesuai       fungsinya        dalam           mengeluarkan delapan peraturan
menghimpun, menyalurkan dana                  perbankan syariah yang diperlukan
masyarakat      dan      penyediaan           sebagai upaya penyempurnaan
pelayanan jasa perbankan lainnya.             perangkat peraturan dan ketentuan
Sejalan dengan itu, pemerintah                perbankan syariah agar bank-bank
telah    berupaya      meningkatkan           syariah dapat beroperasi secara
peranan Bank Umum dan Bank                    sehat     dan   istiqomah    dalam
Perkreditan       Rakyat       yang           menjalankan ketentuan syariah.
menyelenggarakan kegiatan usaha               Dikeluarkannya            peraturan
berdasarkan      prinsip    syariah.          perbankan syariah itu, mengingat
Walaupun         bank        syariah          perbankan syariah bagian integral
berkembang pesat di Indonesia,                dari sistem perbankan nasional,
namun belum didukung Undang-                  sehingga perkembangannya yang
Undang       Perbankan       syariah          pesat, perlu diantisipasi oleh
tersendiri.                                   berbagai pihak, khususnya oleh
Oleh karena itu usulan Ikatan                 otoritas perbankan.
Cendekiawan Muslim Indonesia                  Di samping kedelapan peraturan
(ICMI) mengenai perlunya Undang-              tersebut, berdasarkan data yang
Undang Perbankan Syariah.                     diperoleh dari Direktorat Perbankan
Sebagai perbandingan, Malaysia                Syariah Bank Indonesia, Bank
misalnya yang memiliki bank                   Indonesia juga telah membuat "Blue
syariah telah mengeluarkan Islamic            Print Perbankan Syariah" yang
Banking Act. Undang-undang ini                diterbitkan pada akhir tahun 2002,
antara lain mengatur pendirian,               sebagai bahan arahan kebijakan
kegiatan dan jasa-jasa yang dapat             pengembangan perbankan syariah
diberikan bank syariah. Kegiatan              sebagai bagian dari kebijakan
perbankan syariah di Malaysia                 pemantapan      ketahanan     sistem
mendapat dukungan penuh dari                  perbankan nasional. Arah kebijakan
bank sentral.                                 dalam "Blue Print" tersebut, sejalan
                                              pula dengan Arsitektur Perbankan
Adanya keinginan dari masyarakat              Indonesia (API) yang mencakup
agar perbankan syariah untuk                  arah      pengembangan        sistem
memiliki Undang-undang perbankan              perbankan nasional yang menjadi
syariah yang terpisah dari UU                 landasan bagi Bank Indonesia,
perbankan konvensional tampaknya              lembaga perbankan syariah dan
belum dapat terealisasi karena                lembaga keuangan syariah lainnya
terbentur kepada pendapat yang                dalam mengembangkan perbankan
pro dan kontra. Dalam rangka


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN     26           Volume 3, Nomor 1, April 2005
syariah sepuluh tahun ke depan.               mencapai kemaslahatan bersama.
Disamping peraturan tersebut, juga            Bank    Indonesia  juga  sudah
telah dikeluarkan Peraturan BI No.            menyusun naskah akademik dan
5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari               pokok-pokok pikiran draft RUU
2003 tentang fasilitas pembiayaan             Perbankan Syariah.
jangka pendek bagi bank syariah,
                                              Adanya perundang-undangan yang
dalam rangka penyediaan Fasilitas
                                              pasti dan jelas merupakan jaminan
Pembiayaan       Jangka    Pendek
                                              bagi kepastian usaha dan jaminan
(FPJP) bagi perbankan syariah
                                              perlindungan hukum yang sangat
yang        mengalami     mismatch
                                              diperlukan. Undang-undang ini kelak
likuiditas.
                                              akan menjadi payung yuridis bagi
Dengan dikeluarkannya beberapa                semua kalangan yang berhubungan
peraturan tersebut, diharapkan ke             dengan bank syariah. Selain itu
depan perbankan syariah dapat                 perbankan syariah membutuhkan
memiliki daya saing, efisien dan              ketentuan dan pengaturan yang
memenuhi prinsip kehati-hatian                memastikan bahwa pelaksanaan
serta prinsip syariah, serta mampu            dan operasional perbankan syariah
berperan mendorong sektor riil,               tetap berjalan secara konsisten
sehingga pada gilirannya dapat                dengan prinsip syariah. Adanya
berperan          aktif        dalam          Undang-Undang Perbankan Syariah
mensejahterakan masyarakat. Dan               nantinya akan memberi keleluasan
dengan adanya peraturan dan                   ruang dan gerak kepada pihak
pedoman itu, diharapkan pula                  perbankan        syariah      untuk
secara mendasar dapat mendukung               mengembangkan dan menciptakan
landasan kelembagaan, kegiatan                inovasi dalam produk dan pelayanan
usaha, instrumen pasar keuangan               perbankan syariah. Dan UU akan
dan moneter yang sehat sesuai                 memberi rambu-rambu yang jelas
prinsip      syariah.      Disamping          dan tegas pada apa yang boleh dan
dicetaknya "Blue Print Perbankan              tidak boleh dilakukan oleh bank
Syariah",      berkaitan      dengan          syariah.
kebutuhan        sosialisasi      dan
                                              Adapun materi yang perlu diatur
komunikasi, saat ini juga Bank
                                              untuk operasional bank syariah ini
Indonesia sedang mempersiapkan
                                              pada prinsipnya sama dengan bank
pembentukan Pusat Komunikasi
                                              konvensional yaitu meliputi seluruh
Ekonomi Syariah (PKES) guna
                                              siklus pengawasan dan pembinaan
menjembatani              koordinasi,
                                              bank. Siklus pengawasan dan
komunikasi dan sinergi antar
                                              pembinaan bank tersebut meliputi
lembaga keuangan syariah, dalam
                                              ketentuan perizinan,     ketentuan
rangka      mewujudkan         prinsip
                                              kehati-hatian,   pembinaan      dan
kerjasama yang positif untuk
                                              pengawasan serta ketentuan exit



BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN     27           Volume 3, Nomor 1, April 2005
procedures. Di samping itu perlu              money market), Clearing house
diperhatikan       secara      khusus         untuk bank syariah, Instrumen
mengenai         daftar     tunggakan         dalam rangka mengatasi kesulitan
nasabah                 (penggolongan         likuiditas seperti lender of the last
kolektibilitas) secara syariah, Pasar         resort.
uang antar bank syariah (interbank




BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN      28           Volume 3, Nomor 1, April 2005
                             DAFTAR KEPUSTAKAAN


Anonim, “Kebijakan Moneter Ketat Dipertahankan”, Suara Pembaruan, 20 Juni
      1998.
Anwar, Muhammad Ph.D., Modelling Interest-Free Economy: A Study in
      Macroeconomics and Development, The International Institute of Islamic
      Thought, Washington, D.C., USA, May 1987.
Achsin, Investasi Syariah di Pasar Modal Menggagas Konsep dan Praktek
      Manajemen Portofolio Syariah,Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
      2000.
Dasuki, A Hafidz…. (et al), Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. III, Ichtiar Baru Van
      Hoeve, Jakarta , 1999
Hamdi, Abdur Rahim, Islamic Banking:Conceptual Framework and Practical
     Operations, Istitute of Policy Studies, July, 1992.
Iswahyudi Karim, "Wewenang Kewajiban dan Tanggungjawab Direksi Menurut
      Undang-undang Perseroan Terbatas", (Makalah disampaikan pada
      Konferensi Perkembangan akhir UUPT, Jakarta: 27-28 September 1995).
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, edisi kedua, 1991).
Mariam Darus Badrulzaman, “Perspektif Lembaga Jaminan Simpanan Dana
      Nasabah Di Indonesia”. (Makalah disampaikan pada Seminar
      Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah, Jakarta, 24-25 Juni
      1997).
Masjfuk Zuhdi, Masjfuk, Masail Fiqliyah, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997.
Nasution, Anwar, Dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20 Tahun 2002.
Natabaya, H.A.S, S.H.,LLM Aspek Hukum Pembinaan dan Pengawasan bank,
      (Jakarta:BPHN-Departemen Kehakiman, 1999).
Remi Sjahdeini. “Jaminan Hukum yang Diberikan Oleh Bank Terhadap
     Keamanan     Simpanan   Nasabah”. (Makalah   dalam   Seminar
     Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah, Jakarta, BPHN-Dep.
     Kehakiman, 1997).
_____”Sudah Memadaikah Perlindungan yang Diberikan Hukum Kepada
      Nasabah Penyimpan Dana?” (Surabaya: Airlangga University Press,
      1994).




BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN   29       Volume 3, Nomor 1, April 2005
Robert H Behrens. Commercial Loan Officer’s Handbook: From Basic Concepts
      to Advanced Technique. (Boston: Bankers Publishing Company, 1995).
Sundari Arie M, “Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Dalam Kaitannya
     Dengan Kedudukan Hukum Simpanan Dana Nasabah” (Makalah
     Disampaikan pada Seminar Pertanggungjawaban Bank Terhadap
     Nasabah, BPHN, Jakarta, Juni 1997).
_____, “Transaksi Kredit”, (Makalah Disampaikan Dalam Lokakarya Tentang
      Pengadilan Niaga, Diselenggarakan oleh BPHN-Dep.Kehakiman dan
      HAM Bekerjasama Dengan Puslitbang MA-RI, Jakarta, 29-30 Mei 2001).
_____“Masalah-Masalah Hukum Kejahatan               Perbankan” (Jakarta,              BPHN-
      Departemen Kehakiman, 1990/1991).
Setiawan. “Bank dan Nasabah: Antara Hukum dan Kepercayaan”, Varia
      Peradilan. vol.8 (April 1991).
Siddiqi, Muhammad Nejatullah, Banking              Without    Interest,      The      Islamic
       Foundation, Revised edition 1988.
Perwataatmadja dan Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Dana Bakti
      Wakaf, Yogyakarta, 1992 Soemitro, 1997:1).
Perwataatmadja, Karnaen Drs.H., H Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec, Apa dan
      Bagaimana Bank Islam, Seri Ekonomi Islam, No.01, Penerbit Dana Bhakti
      Wakaf, Cetakan Kedua April 1993.
Yakub, Hamzah, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Diponegoro, Bandung, 1984
       Zuhri, Moh., Riba dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan, Jakarta, PT.
       Raja Grafindo Persada, 1996.




BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN   30             Volume 3, Nomor 1, April 2005
                    PERLUNYA PENGATURAN MATA UANG
                    DALAM UNDANG-UNDANG TERSENDIRI
                        Oleh : Direktorat Pengedaran Uang




I. PENDAHULUAN
Pengaturan mata uang berdasarkan              (KUHP) dan Undang-Undang No.1
sesuai    dengan    Undang-Undang             Tahun 1946 Tentang Peraturan
Dasar Sementara Republik Indonesia            Hukum Pidana Untuk Seluruh
dijabarkan dalam: (1) Undang-                 Wilayah Republik Indonesia.
Undang Darurat Nomor 20 Tahun
                                              Namun, setelah Dekrit Presiden pada
1951       Tentang     Penghentian            tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan
Berlakunya “Indische Muntwet 1912”            kembali ke Undang-Undang Dasar
dan Penetapan Peraturan Baru                  Negara Republik Indonesia Tahun
Tentang Mata Uang; (2) Undang-
                                              1945 (UUD 1945), keempat Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1953
                                              Undang tersebut di atas secara tegas
Tentang Penetapan “Undang-Undang              dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal
Darurat     Tentang    Penghentian            54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
Berlakunya “Indische Muntwet 1912”            1968 Tentang Bank Sentral. Undang-
dan Penetapan Peraturan Baru
                                              Undang tersebut pada dasarnya
Tentang Mata Uang” (Undang-                   merupakan pelaksanaan dari amanat
Undang Darurat Nomor 20 Tahun                 pada alinea terakhir Penjelasan Pasal
1951) Sebagai Undang-Undang; (3)              23 UUD 1945 yang berbunyi:
Undang-Undang Darurat Nomor 4
                                              “Berhubung dengan itu, kedudukan
Tahun 1958 Tentang Pengubahan
                                              Bank     Indonesia     yang      akan
“Undang-Undang Mata Uang Tahun                mengeluarkan       dan      mengatur
1953”; dan (4) Undang-Undang                  peredaran uang kertas, ditetapkan
Nomor 71 Tahun 1958 Tentang                   dengan Undang-Undang”.
Penetapan “Undang-Undang Darurat
Nomor 4 Tahun 1958 Tentang                    Dalam           perkembangannya,
Pengubahan Undang-Undang Mata                 pengaturan mengenai mata uang
Uang Tahun 1953” Sebagai Undang-              terdapat dalam Pasal 2, Pasal 19
Undang. Sedangkan pengaturan                  sampai dengan Pasal 23 Undang-
mengenai ketentuan pidana yang                Undang Nomor 23 Tahun 1999
terkait pada mata uang diatur dalam           Tentang       Bank      Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana              sebagaimana telah diubah dengan


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN      31      Volume 3, Nomor 1, April 2005
Undang-Undang Nomor 3 Tahun                   komprehensif dalam undang-undang
2004 (selanjutnya disebut UU BI),             tersendiri, diperlukan gambaran
dipandang masih belum mencukupi               singkat mengenai mata uang dan
mengingat masih adanya substansi-             materi apa saja yang perlu diatur
substansi lain yang perlu diatur dalam        dalam RUU Mata Uang.
undang-undang.        Selain        itu,      Permasalahan     lainnya    adalah
dipandang “kurang pas” apabila hal            pengaturan mata uang yang tersebar
tersebut diatur dalam UU BI,
                                              dalam UU BI, Pasal 244 sampai
sehingga mata uang perlu diatur               dengan Pasal 252 KUHP dan Pasal
secara lebih komprehensif dalam               IX sampai dengan Pasal XII UU No.1
suatu undang-undang tersendiri.               Tahun     1946,   sehingga    perlu
Secara yuridis pengaturan mengenai
                                              digabungkan pengaturannya. Sejalan
mata uang dalam suatu undang-
                                              dengan amanat Pasal 23 B UUD
undang tersendiri telah diamanatkan           1945 dan Pasal 77 A UU BI, saat ini
dalam Pasal 23 B UUD 1945 yang                merupakan waktu yang tepat untuk
menyebutkan bahwa “Macam dan                  menggabungkan pengaturan mata
harga mata uang ditetapkan dengan
                                              uang dengan ketentuan pidana yang
Undang-Undang” dan Pasal 77 A UU              terkait dengan mata uang di dalam
BI    yang     menyebutkan      bahwa         RUU Mata Uang.
“Ketentuan mengenai mata uang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal              Penggabungan pengaturan mata
2, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21,              uang dengan ketentuan pidana yang
Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-                terkait dengan mata uang juga dianut
Undang ini dinyatakan tetap berlaku           oleh beberapa negara baik yang
hingga diatur lebih lanjut dengan             diatur menjadi satu kesatuan dalam
undang-Undang tersendiri”.                    suatu central bank act atau currency
                                              act masing-masing negara tersebut,
Selain itu, mata uang pada dasarnya           seperti Thailand dan Singapore1.
merupakan      salah    satu   simbol         Kerangka      pemikiran    mengenai
kedaulatan negara, maka sudah
                                              perlunya pengaturan mata uang dan
seharusnya      apabila    pengaturan         ketentuan pidana yang terkait dengan
mengenai mata uang dapat lebih                mata uang dalam Undang-Undang
jelas dan lebih komprehensif diatur           tersendiri,     dapat      dijelaskan
dalam       suatu      undang-undang
                                              sebagaimana bagan di bawah ini:
tersendiri.
II. PERMASALAHAN
                                              1
Dalam upaya mendukung perlunya                  Di Thailand diatur dalam Currency Act B.E.
                                              2501 (www.bot.or.th) dan di Singapore diatur
pengaturan mata uang secara                   dalam Currency Act No.25 year 2002
                                              (www.mas.gov.sg).


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN       32       Volume 3, Nomor 1, April 2005
                      Isu Strategis


              Pengaturan mata uang dengan
              ketentuan pidana yang terkait
              dengan mata uang terpisah



             Kebutuhan         untuk              Pengaturan   yang
             menggabungkan                        ideal dalam suatu                   Undang-Undang
             ketentuan yang terpisah              Undang-Undang                       Mata Uang
                                                  tersendiri



    1.    Pengaturan mata uang:
          Pasal 2, Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 UU BI.
    2.   Pengaturan ketentuan pidana mata uang:
         a. Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 KUHP; dan
         b. Pasal IX sampai dengan Pasal XII UU No.1 Tahun
             1946.




III. PENGERTIAN            DAN         FUNGSI         sejalan dengan perkembangan, uang
MATA UANG                                             mempunyai beberapa fungsi yaitu: (1)
1. Pengertian mata uang                               sebagai alat penukar (medium of
                                                      exchange); (2) penyimpan nilai (store
Menurut Kamus Besar Bahasa                            of value); (3) satuan hitung (unit of
Indonesia, mata uang memiliki arti                    account); dan (4) ukuran pembayaran
sebagai “satuan uang suatu negara”2.                  yang tertunda (standard for deffered
Dalam Pasal 2 ayat (1) UU BI                          payment).
ditegaskan bahwa “Satuan mata
uang negara Republik Indonesia                        Menurut Glyn Davies3, fungsi uang
adalah rupiah dengan singkatan Rp”.                   terdiri dari fungsi khusus yang
                                                      meliputi keempat fungsi di atas
2. Fungsi mata uang                                   ditambah fungsi uang sebagai alat
Pada awalnya uang hanya berfungsi                     pembayaran (means of exchange)
sebagai alat penukar saja tetapi                      dan sebagai alat ukuran umum dalam
                                                      menilai sesuatu (common measure of
2
  Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,
                                                      3
Departemen Pendidikan Indonesia, Balai Pustaka,        Davies, Glyn, A History of Money From Ancient
Jakarta 2002, hal 722.                                Times to the Present Day, 2002.


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN               33          Volume 3, Nomor 1, April 2005
value), dan fungsi umum yang                               dengan alasan           antara      lain
meliputi fungsi-fungsi sebagai aset                        sebagai berikut:
likuid (liquid asset); faktor dalam
                                                           1) diperlukan     perusahaan
rangka pembentukan harga pasar
                                                              percetakan    uang    atau
(framework of the market allocative                           pemasok     uang      yang
system); faktor penyebab dalam                                mampu           melakukan
perekonomian (a causative factor in                           pencetakan uang sesuai
the economy); dan faktor pengendali
                                                              macam, ciri dan bahan
kegiatan ekonomi (controller of the                           uang yang telah ditetapkan
economy).                                                     oleh BI;
IV. MATERI       PENGATURAN
                                                           2) jumlah uang rupiah yang
    MENGENAI MATA UANG                                        beredar setiap tahunnya
Pengaturan mata uang sebenarnya                               semakin        meningkat5,
telah diatur dalam UU BI4, dan materi                         sehingga         diperlukan
mata uang yang diatur tersebut pada                           perusahaan      percetakan
umumnya juga terdapat di sebagian                             uang atau pemasok uang
besar bank sentral di negara-negara                           yang memiliki kapasitas
lain. Akan tetapi, pengaturan mata                            cetak uang rupiah dalam
uang dalam UU BI tersebut masih                               jumlah yang dibutuhkan
perlu    diperjelas,  diubah    atau                          dengan kualitas uang yang
ditambahkan dan selanjutnya diatur                            tinggi, aman dan dapat
dalam Undang-Undang tersendiri                                diandalkan;
sebagai berikut:
                                                           3) diperlukan     perusahaan
1. Materi pengaturan mata uang                                percetakan    uang    atau
   yang perlu diperjelas antara lain                          pemasok      uang    yang
   sebagai berikut:                                           mampu           melakukan
    a. Kewenangan      mengeluarkan                           pencetakan uang rupiah
       uang rupiah yang ada pada BI,                          dengan teknologi cetak
       sebaiknya    diperjelas   juga                         yang canggih dan unsur
                                                              pengaman uang yang sulit
       meliputi kewenangan dalam
                                                              dipalsukan, sehingga akan
       menentukan         perusahaan
       percetakan      uang     atau                          dihasilkan kualitas uang
       pemasok uang baik di dalam                             yang tinggi, aman dan
       negeri maupun di luar negeri                           dapat diandalkan;

                                                  5
                                                    Data uang kartal yang diedarkan pada Tahun
                                                  2004 meningkat 12,56% dibandingkan dengan
4
 Lihat Pasal 2, Pasal 19 sampai dengan Pasal 23   uang kartal yang diedarkan pada Tahun 2003,
UU BI.                                            Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2004.


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN           34       Volume 3, Nomor 1, April 2005
        4) Biaya cetak uang rupiah                           dalam penjelasan suatu pasal
           merupakan     pengeluaran                         yang     mengatur     mengenai
           kedua terbesar di BI                              kewajiban menerima uang
           setelah operasi moneter,                          rupiah       sebagai        alat
           sehingga mengharuskan BI                          pembayaran yang sah, dapat
           untuk dapat melakukan                             menimbulkan      ketidakjelasan
           efektivitas dan efisiensi                         bagi masyarakat yang memiliki
           biaya cetak uang rupiah.                          uang rupiah yang diragukan
           Oleh karena itu, diperlukan                       keasliannya dan penanganan
           perusahaan      percetakan                        uang palsu pada tingkat
           uang atau pemasok uang                            penegakan hukum. Alasan lain
           yang mampu menawarkan                             perlunya diatur kewenangan BI
           biaya cetak yang bersaing                         dalam menentukan keaslian
           dengan tetap berpatokan                           uang rupiah dalam suatu pasal
           pada kualitas uang yang                           tersendiri adalah bahwa BI
           tinggi, aman dan dapat                            merupakan         satu-satunya
           diandalkan.                                       lembaga yang berwenang
             Sebagai    contoh    Bank                       menetapkan ciri dan bahan
             Negara Malaysia dalam                           uang rupiah yang dikeluarkan7,
             Central Bank of Malaysia                        sehingga      sudah       dapat
                                                             dipastikan bahwa BI pulalah
             Act 1958 (revised 1994)
                                                             yang hanya dapat menentukan
             mengatur    bahwa    “The
             Bank shall arrange for the                      keaslian uang rupiah.
             printing notes and the                    Upaya       untuk    memperjelas
             minting of coins”6 (Bank                  kewenangan-kewenangan          BI
             Negara Malaysia mengatur                  tersebut di atas sebenarnya telah
             pencetakan uang kertas                    dilakukan dengan dikeluarkannya
             dan     pembuatan    uang                 Peraturan Bank Indonesia Nomor
             logam).                                   6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni
    b. Kewenangan      BI    dalam                     2004     Tentang    Pengeluaran,
       menentukan keaslian uang                        Pengedaran,      Penarikan   dan
       rupiah, sebenarnya secara                       Pencabutan, serta Pemusnahan
                                                       Uang Rupiah (PBI P5UR)8.
       implisit telah diatur dalam
       Penjelasan Pasal 2 ayat (4)                 2. Materi pengaturan mata uang
       UU BI. Pengaturan tersebut                     yang perlu dilakukan perubahan

6                                                  7
 Lihat Section 22 subsection (a) Central Bank of    Lihat Penjelasan Pasal 19 UU BI.
                                                   8
Malaysia Act 1958 (revised 1994),                   Lihat Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12 dan
www.bnm.gov.my                                     Pasal 13 PBI P5UR.


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN             35        Volume 3, Nomor 1, April 2005
    antara lain adalah pengaturan                   implementasi         pengaturan
    mengenai                 pengecualian           kewajiban    penggunaan   uang
    kewajiban       penggunaan        uang          rupiah.
    rupiah dalam sebagian materi
                                                    Mengingat           perekonomian
    dalam Pasal 2 ayat (5) UU BI.                   Indonesia masih dalam proses
    Salah satu klausul yang menjadi                 pemulihan akibat krisis moneter
    pengecualian                 kewajiban          berkepanjangan      dan    masih
    penggunaan uang rupiah adalah
                                                    rentannya nilai tukar uang rupiah
    dengan “telah diperjanjikan secara              terhadap valuta asing maka
    tertulis”       dan         “perjanjian         pengaturan              kewajiban
    perdagangan barang dan jasa”9.                  menggunakan uang rupiah masih
    Pengaturan                   kewajiban
                                                    sangat        relevan       untuk
    penggunaan uang rupiah yang
                                                    dipertahankan dan diefektifkan
    dapat dikecualikan hanya dengan                 pelaksanaannya.
    didasarkan          pada        adanya
    perjanjian secara tertulis dari para            Beberapa         negara       yang
    pihak, dapat membuat pengaturan                 menerapkan aturan kewajiban
    kewajiban       penggunaan        uang          menggunakan         mata      uang
    rupiah dalam prakteknya sangat                  domestik untuk penyelesaian
    mudah dilanggar dan dampaknya                   transaksi tunai sebagai berikut:
    dapat dipersamakan dengan tidak                      a. Malaysia
    diaturnya                    kewajiban
                                                            “… every contract, sale,
    menggunakan uang rupiah10.
                                                            payment,       bill,     note,
    Selain         itu,        pengaturan
                                                            instrument and security for
    pengecualian                 kewajiban
                                                            money         and        every
    penggunaan uang rupiah dalam
                                                            transaction, dealing, matter
    setiap     transaksi      tunai   atau
                                                            and     thing    whatsoever
    kewajiban yang harus dipenuhi
                                                            relating to money or
    dengan uang sebaiknya diatur
                                                            involving the payment of, or
    lebih     lanjut     dengan      suatu
                                                            the liability to pay, any
    Peraturan Pemerintah (PP) yang
                                                            money which but for this
    dikeluarkan         oleh      Presiden
                                                            subsection would have
    sehingga         dapat       menjamin
                                                            been deemed to be made,
                                                            executed, entered into,
9
  Lihat Pasal 2 ayat (5) berikut penjelasannya UU           done and had for, in and in
BI)                                                         relation to Malaysian dollar
10
    Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan
Moneter, Implikasi Negatif Tidak Diaturnya                  shall be deemed instead to
Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah RI, 1                be      made,        executed,
Mei 2003.


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN         36       Volume 3, Nomor 1, April 2005
             entered into, done and had                        rupiah yang akan dikeluarkan.
             for, in and in relation to                        Pengertian “desain” adalah
             ringgit.” 11                                      kerangka bentuk, rancangan
                                                               atau motif13, yang demikian
             (Setiap transaksi   yang
             menggunakan uang atau                             merupakan salah satu proses
             pembayaran           atau                         kegiatan mengeluarkan uang
             pemenuhan       kewajiban                         rupiah yang tidak dapat
                                                               dipisahkan dari kewenangan
             dengan     uang     wajib
             menggunakan Malaysian                             mengeluarkan uang rupiah
             Ringgit).                                         secara keseluruhan. Dengan
                                                               demikian,       desain      uang
        b. Jepang                                              merupakan rumah bagi ciri-ciri
             “The banknotes issued by                          uang rupiah baik uang kertas
             the bank shall be legal                           maupun uang logam yang
             tender, and hence shall be                        meliputi: (1) ciri-ciri uang
             used for payment without                          rupiah;     (2)      tanda-tanda
             limits.”12 (Uang kertas yang                      tertentu pada uang rupiah
             dikeluarkan oleh Bank of                          meliputi      warna, gambar,
             Japan adalah legal tender                         ukuran, berat, bahan uang dan
             dan oleh karenanya wajib                          tanda-tanda lainnya; (3) teknik
             digunakan sebagai alat                            cetak yang digunakan; dan (4)
             pembayaran             tanpa                      unsur-unsur            pengaman
             pembatasan).                                      (security features).
3. Materi pengaturan mata uang                                 Sehubungan         dengan    itu,
   yang perlu ditambahkan antara                               penting artinya untuk mengatur
   lain sebagai berikut:                                       pula kewenangan BI dalam
                                                               menetapkan        desain   uang
     a. Kewenangan      BI    dalam
                                                               rupiah yang akan dikeluarkan
        menetapkan macam, ciri dan
                                                               dalam RUU Mata Uang.
        bahan uang rupiah yang akan
                                                               Sebagai      informasi    bahwa
        dikeluarkan,           perlu
                                                               kewenangan          BI    dalam
        ditambahkan          dengan
                                                               menetapkan        desain   uang
        kewenangan      BI    dalam
                                                               rupiah yang akan dikeluarkan
        menetapkan    desain   uang
                                                               telah diatur dalam PBI P5UR. 14

11                                                   13
   Lihat Section 18 subsection (2) Central Bank of      Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,
Malaysia       Act    1958      (revised    1994),   op. cit., hal. 257.
                                                     14
www.bnm.gov.my                                          Lihat Pasal 2 ayat (2) PBI Nomor
12
   Lihat Article 46 Bank of Japan Law as             6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 Tentang
amended in 1998, 2000 and 2001. www.boj.or.jp        P5UR.


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN               37        Volume 3, Nomor 1, April 2005
        Beberapa contoh kewenangan                       denominasi,         ukuran
        bank      sentral      dalam                     dan/atau berat, desain, dan
        menetapkan    desain     uang                    bahan uang kertas dan
        domestiknya sebagai berikut:                     uang logam yang akan
        1) New Zealand                                   dikeluarkan).
                                                 b. Ciri-ciri minimal uang rupiah
             “The Bank shall determine
                                                    yang       dikeluarkan     dan
             the denominations, form,
             design, content, weight,               diedarkan oleh BI perlu diatur
             and composition of its bank            dalam RUU Mata Uang. Hal
             notes and coins.”15 (Bank              tersebut           dikarenakan,
                                                    pengaturan mengenai ciri-ciri
             Sentral    New     Zealand
             menetapkan denominasi,                 minimal pada setiap uang
             bentuk,     desain,      isi,          rupiah yang dikeluarkan dan
             ukuran/berat,           dan            diedarkan      akan     menjadi
                                                    pedoman bagi BI dalam
             komposisi dari uang kertas
                                                    mengeluarkan               dan
             dan uang logam yang akan
             dikeluarkan).                          mengedarkan uang rupiah
                                                    baru, dan juga menjadi salah
        2) Singapore                                satu simbol negara Republik
             “Currency notes and coins              Indonesia yang berdaulat,
             issued by the Authority                serta menjadi salah satu
             (Monetary    Authority   of            pedoman bagi masyarakat
             Singapore) shall be of such            dalam mengenali keaslian
             denomination and of such               uang rupiah.
             form and/or weight and                   Ciri-ciri uang kertas memuat
             design and printed from                  sekurang-kurangnya:        (1)
             such plates and/or on such               gambar      lambang    negara
             materials as the Authority               “Garuda Pancasila”; (2) kata
             may, from time to time,                  “Bank Indonesia”; (3) pecahan
             decide.”16                               dalam angka dan huruf
                                                      sebagai nilai nominalnya; (4)
                                                      Tahun emisi; (5) nomor seri;
             (Monetary   Authority  of
                                                      (6) kata “Dewan Gubernur”,
             Singapore, dari waktu ke
                                                      tanda tangan serta sebutan
             waktu,       menetapkan
                                                      “Gubernur”     dan    seorang
15
   Lihat Article 25 (2) Reserve Bank of New           anggota Dewan Gubernur; dan
Zealand Act 1989. www.legislation.govt.nz             (7) kalimat “Dengan Rahmat
16
   Lihat Article 17 (1) & (3) The Currency Act
No.25 year 2002. www.mas.gov.sg
                                                      Tuhan Yang Maha Esa, Bank


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN      38       Volume 3, Nomor 1, April 2005
       Indonesia mengeluarkan uang                      membentuk suatu unit khusus
       sebagai alat pembayaran yang                     yang       memiliki      fungsi
       sah dengan nilai”.                               menangani      uang      palsu.
                                                        Keberadaan      unit    khusus
       Ciri-ciri uang logam memuat
       sekurang-kurangnya:        (1)                   tersebut      akan      sangat
       gambar       lambang   negara                    membantu aparat penegak
       “Garuda Pancasila”; (2) kata                     hukum dalam memberantas
                                                        tindak    pidana     pemalsuan
       “Bank      Indonesia”;     (3)
       pecahan         dalam angka                      uang, dan tidak akan tumpang
       sebagai nilai nominalnya; dan                    tindih dengan Polri dan Badan
       (4) Tahun emisi.                                 Koordinasi     Pemberantasan
                                                        Uang Palsu (Botasupal)17 yang
   c. Kewenangan BI yang diatur                         lebih bersifat represif. Unit
      dalam Pasal 19 UU BI, dapat                       khusus yang akan dibentuk
      mengalami hambatan dalam                          tersebut     memiliki     tugas
      pelaksanaannya apabila BI                         sebagai       berikut:       (1)
      tidak memiliki kewenangan                         membentuk pusat data; (2)
      untuk menangani uang palsu                        mengadministrasikan        uang
      yang bersifat preventif. Adalah                   palsu yang beredar di dalam
      tugas BI untuk mencegah dan                       wilayah dan di luar wilayah
      melindungi uang rupiah dari                       negara Republik Indonesia; (3)
      pemalsuan.                                        menyimpan contoh uang palsu
       Tindak pidana pemalsuan                          sebagai dokumentasi; dan (4)
       uang merupakan salah satu                        melakukan pengkajian dan
       bentuk kejahatan yang paling                     studi Tentang uang palsu.
       tua di dunia, dan memiliki motif                 Selain itu, unit khusus tersebut
       ekonomi dan atau politik.                        dalam pelaksanaan tugasnya
       Indonesia merupakan negara                       akan melakukan koordinasi
       yang tidak luput dari tindak                     dengan instansi terkait seperti
       pidana pemalsuan uang, yang                      Polri dan The International
       akan sangat merugikan dari                       Criminal Police Organisation
       banyak         segi     seperti                  (Interpol).
       terganggunya perekonomian
       Indonesia      dan  hilangnya                    Sebagai contoh European
       kepercayaan masyarakat akan                      Central   Bank    (ECB)
       uang rupiah.                                     membentuk The Counterfeit

       Oleh karena itu, perlu peran           17
                                                  Botasupal dibentuk berdasarkan Instruksi
       aktif  BI     untuk    dapat           Presiden Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 22 Maret
                                              1971.


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN        39        Volume 3, Nomor 1, April 2005
        Analysis Centre (CAC)18 yang                   pemberantasan           uang         palsu
        berfungsi      sebagai    pusat                secara represif.
        analisa teknis atas Euro palsu
                                                  d. Ketentuan pidana yang terkait
        dan data secara statistik yang
                                                     dengan     pemalsuan        dan
        berhubungan             dengan               perusakan uang rupiah yang
        pemalsuan Euro. ECB juga                     selama ini diatur dalam KUHP
        membentuk The Counterfeit                    sebagaimana       juga    diatur
        Currency Database (CCD)
                                                     dalam UU No.1 Tahun 1946,
        yang telah diubah namanya                    sebaiknya perlu diatur kembali
        menjadi      The     Counterfeit             dan dimasukkan ke dalam
        Monitoring System (CMS) 19                   RUU         Mata          Uang.
        yang berfungsi sebagai media
                                                     Penggabungan          ketentuan
        informasi atas semua data
                                                     pidana yang terkait pada mata
        yang berhubungan dengan                      uang dengan pengaturan mata
        pemalsuan       Euro    kepada               uang sebagai satu kesatuan di
        semua negara anggota Uni                     dalam RUU Mata Uang akan
        Eropa,     Europol,    Interpol,
                                                     menjadikan RUU Mata Uang
        lembaga-lembaga dan negara                   sebagai suatu UU yang
        ketiga yang ditunjuk. Selain itu,            komprehensif       dan     akan
        negara-negara anggota Uni                    mempermudah                 bagi
        Eropa juga membentuk The
                                                     masyarakat dalam memahami
        National Counterfeit Centres
                                                     peraturan           perundang-
        (NCCs) yang berfungsi mirip                  undangan mengenai mata
        dengan          CAC,        dan              uang. Sedangkan bagi aparat
        berkoordinasi dengan CAC.                    penegak hukum, pengaturan
        Selain     itu,    ECB     juga
                                                     ketentuan      pidana      yang
        melakukan kerjasama yang                     berhubungan dengan mata
        erat dengan pihak kepolisian                 uang dapat mempermudah
        masing-masing           negara               implementasinya dari segi
        anggota Uni Eropa, Europol
                                                     penegakan hukum.
        dan Interpol20.
                                                       Sebagai     contoh     adalah
        Perlunya dibuka kemungkinan                    undang-undang       mengenai
        BI       memiliki     peran
                                                       Merek     juga       mengatur
                                                       ketentuan     pidana     yang
18
   Lihat Guideline ECB/1999/3 of 7 July 1998 as        berhubungan dengan merek
amended on 26 August 1999. www.ecb.int
19
   Lihat Decision ECB/2001/11 of 8 November            yang selama ini diatur dalam
2001. www.ecb.int                                      Bab XI KUHP mengenai
20
   Lihat Cooperation Agreement 2004/C 134/06
of 29 March 2004. www.ecb.int
                                                       pemalsuan      materai    dan


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN       40        Volume 3, Nomor 1, April 2005
       merek. 21 Alasan lain mengapa               tidak tercapai. Hal tersebut,
       ketentuan pidana pemalsuan                  dapat dilihat dari banyak
       dan perusakan uang rupiah                   kasus pemalsuan uang
       yang terdapat dalam KUHP                    yang telah diputuskan di
       dan UU No.1 Tahun 1946                      tingkat pengadilan yang
       perlu diatur kembali adalah                 hanya menjatuhkan vonis
       sebagai berikut:                            hukuman       yang      relatif
                                                   ringan. Selain itu, perlu
       1) Penggunaan      terminologi
          dalam Pasal 244 sampai                   diatur     pula     ancaman
          dengan Pasal 252 KUHP                    pidana denda minimal dan
          sudah tidak sesuai lagi                  pidana denda maksimal
                                                   bagi para pemalsu uang,
          dengan         pengaturan
                                                   yang      bertujuan     untuk
          mengenai     mata     uang
          sebagaimana           yang               menimbulkan efek jera bagi
          tertuang dalam UU BI.                    mereka.
          Sebagai contoh Pasal 244                 Pengaturan         ancaman
          KUHP                 masih               pidana penjara dan pidana
          menggunakan terminologi                  denda tersebut di atas tidak
          “mata uang atau uang                     dimaksudkan           untuk
          kertas yang dikeluarkan                  membatasi        kebebasan
          oleh Negara atau Bank”.                  hakim dalam menjatuhkan
       2) Ancaman pidana penjara                   hukuman pidana. Akan
          bagi      tindak     pidana              tetapi,        semata-mata
                                                   ditujukan             untuk
          pemalsuan      uang    yaitu
                                                   memberikan efek jera bagi
          paling lama 15 (lima belas)
          tahun masih memadai.                     para       pelaku        dan
          Akan tetapi, ketiadaan                   menciptakan rasa keadilan
          ancaman pidana penjara                   di dalam masyarakat. Hal
                                                   tersebut        dikarenakan
          minimal bagi tindak pidana
          pemalsuan uang dapat                     kerugian yang ditimbulkan
          membuat tujuan utama                     dari beredarnya uang palsu
          penerapan pidana penjara                 sangat    dirasakan     oleh
                                                   masyarakat dan dapat
          yaitu untuk menimbulkan
                                                   mengganggu
          efek    jera    bagi   para
          pemalsu uang, menjadi                    perekonomian Indonesia.
                                                   Pengaturan pidana penjara
21
  Lihat Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU
                                                   dan pidana denda secara
No.15 Tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001
Tentang Merek.


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN   41    Volume 3, Nomor 1, April 2005
               minimal dan maksimal juga            3. Ciri-ciri, desain dan bahan
               dianut dalam UU BI22.                   uang rupiah meliputi BI
                                                       menetapkan: (1) ciri-ciri uang
V. MATERI YANG PERLU DIATUR
                                                       rupiah; (2) ciri-ciri minimal
   DALAM RUU MATA UANG
                                                       uang rupiah yang dikeluarkan;
Sebagaimana halnya materi secara                       (3) desain uang rupiah; (4)
garis besar yang diatur dalam                          tanda pengaman pada uang
currency act di beberapa negara                        kertas; dan (5) jenis dan
maka pokok-pokok materi yang perlu                     spesifikasi bahan uang.
diatur dalam RUU Mata Uang adalah
sebagai berikut:                                    4. Pengeluaran,       pengedaran,
                                                       pencabutan dan penarikan,
1. Macam dan harga mata uang                           serta   memusnahan       uang
   negara      Republik    Indonesia,                  rupiah meliputi kewenangan BI
   meliputi: (1) macam uang terdiri                    dalam: (1) mengeluarkan,
   dari uang kertas dan uang logam;                    mengedarkan, mencabut dan
   (2) satuan mata uang negara                         menarik, serta pemusnahan
   Republik Indonesia adalah rupiah;                   uang         rupiah;        (2)
   dan (3) harga uang merupakan                        merencanakan, menentukan,
   nilai nominal yang tercantum pada                   dan menyediakan jumlah uang
   setiap pecahan uang rupiah.                         yang beredar berdasarkan
2. Uang   rupiah    sebagai    alat                    pertimbangan              dari
   pembayaran yang sah, meliputi:                      perkembangan perekonomian;
                                                       (3) menetapkan perusahaan
       a. larangan menolak uang rupiah
                                                       percetakan       uang     atau
          dalam setiap transaksi tunai
                                                       pemasok uang; dan           (4)
          atau     untuk     memenuhi
                                                       menetapkan tanggal       mulai
          kewajiban yang harus dipenuhi
                                                       berlakunya      uang    rupiah
          dengan uang;
                                                       sebagai alat pembayaran yang
       b. kewajiban menggunakan uang                   sah.
          rupiah dalam setiap transaksi
                                                    5. Pengawasan       pelaksanaan
          tunai atau untuk memenuhi
                                                       kewenangan       BI       yaitu
          kewajiban yang harus dipenuhi
                                                       kewajiban   BI    melaporkan
          dengan uang yang dilakukan
                                                       pelaksanaan kewenangannya
          di wilayah negara Republik
                                                       kepada Dewan Perwakilan
          Indonesia, kecuali ditentukan
                                                       Rakyat Republik Indonesia
          lain dengan suatu PP.
                                                       (DPR-RI) secara periodik.

22
     Lihat Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 UU BI.


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN         42      Volume 3, Nomor 1, April 2005
      6. Penukaran      uang      rupiah      b. UU BI yang mengatur mata
         meliputi    penggantian atas            uang dirasakan masih kurang
         uang rupiah yang telah dicabut          memadai       dan     belum
         dan ditarik dari peredaran              komprehensif.
         sebesar nilai nominal dengan         c. Materi pengaturan mata uang
         jangka    waktu     penukaran           yang masih perlu diperjelas
         selama 10 (sepuluh) tahun               adalah kewenangan BI dalam
         sejak tanggal pencabutan dan
                                                 menentukan       perusahaan
         memberikan             layanan          percetakan     uang     atau
         penukaran kepada masyarakat             pemasok       uang,     dan
         atas uang rupiah yang tidak             menentukan keaslian uang
         layak edar.
                                                 rupiah.
      7. Penanganan      uang     palsu       d. Materi pengaturan mata uang
         meliputi kewenangan BI dalam            yang     masih     memerlukan
         menentukan keaslian uang
                                                 perubahan adalah menghapus
         rupiah dan membentuk unit
                                                 klausul mengenai perjanjian
         khusus      yang     berfungsi          para pihak yang tertulis atau
         menangani uang palsu;                   atas     dasar     kesepakatan
      8. Ketentuan pidana meliputi               tertulis para pihak dalam
         ketentuan pidana bagi setiap            pengecualian         kewajiban
         orang      yang     menolak             penggunaan uang rupiah dan
         menerima uang rupiah sebagai            perlunya          pengecualian
         alat pembayaran yang sah dan            kewajiban penggunaan uang
         ketentuan    pidana     yang            rupiah diatur dengan suatu PP.
         berhubungan           dengan         e. Materi pengaturan mata uang
         pemalsuan dan perusakan                 yang       masih       memerlukan
         uang rupiah.
                                                 penambahan           meliputi:    (1)
VI.    KESIMPULAN DAN SARAN                      kewenangan            BI       dalam
1. Kesimpulan                                    menetapkan          desain      uang
                                                 rupiah yang akan dikeluarkan;
      a. Pengaturan mengenai mata                (2) ciri-ciri minimal uang rupiah
         uang dalam suatu Undang-                yang          dikeluarkan        dan
         Undang     tersendiri telah             diedarkan        oleh     BI;     (3)
         diamanatkan dalam Pasal 23              kewenangan            BI       dalam
         B UUD 1945 dan Pasal 77A                membentuk unit khusus yang
         UU BI.                                  memiliki fungsi menangani
                                                 uang palsu, dan pemberian


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN   43       Volume 3, Nomor 1, April 2005
       kewenangan sebagai PPNS
       kepada pegawai BI tertentu;
       dan     (4)    penggabungan
       pengaturan mata uang dengan
       ketentuan pidana yang terkait
       pada mata uang.
2. Saran
   Mengingat    DPR-RI   bersama
   Pemerintah Republik Indonesia
   yang memiliki kewenangan untuk
   menyusun dan mengeluarkan
   suatu UU maka perlu didorong
   untuk    mengagendakan    dan
   memprioritaskan    pembahasan
   RUU Mata Uang sesuai amanat
   dari Pasal 23 B UUD 1945 dan
   Pasal 77 A UU BI.
              *****




BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN   44   Volume 3, Nomor 1, April 2005
                   Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Bank Syariah
                                Oleh : Brian A Prastyo, SH., MLI *


A. Pengantar
Dewasa ini istilah bank syariah bukan                 syariah telah diakui sebagai salah
lagi sesuatu yang asing untuk                         satu   sistem    dalam     perbankan
masyarakat Indonesia. Hal tersebut                    nasional. Adapun prinsip syariah yang
tampaknya        disebabkan    kondisi                dimaksud dalam UU tersebut adalah,
perbankan syariah yang relatif cukup                     ”aturan perjanjian berdasarkan
berkembang. Sampai November 2004
                                                         hukum Islam antara bank dengan
telah ada 3 Bank Umum Syariah, 15
                                                         pihak lain untuk menyimpan dana
Unit Usaha Syariah di Bank Umum                          dan atau pembiayaan kegiatan
Konvensional,       dan    88    Bank                    usaha, atau kegiatan lainnya yang
Perkreditan Rakyat Syariah. Selain                       dinyatakan sesuai dengan syariah,
itu, nilai asetnya mencapai Rp 14,04
                                                         antara         lain       pembiayaan
triliun, dana pihak ketiga Rp 10,59                      berdasarkan prinsip bagi hasil
triliun, dan pembiayaan Rp 10,97                         (mudharabah),             pembiayaan
triliun.1                                                berdasarkan prinsip penyertaan
Terdapat sedikitnya dua faktor yang                      modal (musharakah), prinsip jual
memiliki pengaruh signifikan dalam                       beli barang dengan memperoleh
mendorong perkembangan perbankan                         keuntungan (murabahah), atau
syariah. Pertama, faktor hukum. Sejak                    pembiayaan          barang     modal
dikeluarkannya     Undang     Undang                     berdasarkan prinsip sewa murni
Nomor 7 Tahun 1992 tentang                               tanpa pilihan (ijarah), atau dengan
Perbankan, sebagaimana          telah                    adanya        pilihan     pemindahan
diubah    dengan      Undang-Undang                      kepemilikan atas barang yang
Nomor 10 Tahun 1998 keberadaan                           disewa dari pihak bank oleh pihak
perbankan syariah memiliki dasar                         lain (ijarah wa iqtina).”
hukum yang relatif lebih kokoh.                       Adanya aturan hukum yang lebih jelas
Dengan adanya UU tersebut prinsip                     tampaknya meningkatkan kualitas
                                                      iklim usaha, sehingga mulai banyak
                                                      pelaku usaha yang berinvestasi di
        1
           Bank Indonesia, Statistik Perbankan        bidang ini.
Syariah      –      November      2004,     http://
http://www.bi.go.id/web/id/Riset+Survey+Dan+Pu        Kedua, faktor sosiologis. Sebagian
blikasi/Publikasi/Statistik+Perbankan+Syariah/sps
+november+2004.htm, diakses pada 22 Februari
                                                      besar   orang   Indonesia   adalah
2005.                                                 pemeluk agama Islam. Dalam ajaran

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN                45          Volume 3, Nomor 1, April 2005
Islam terdapat larangan yang ekplisit             oleh si kaya melalui pemungutan
mengenai riba (tambahan atas                      riba atas pinjaman.2
modal).       Yusuf         al-Qardawi        Namun walaupun sebagian besar
menyebutkan sedikitnya 4 alasan
                                              orang Indonesia beragama Islam,
pelarangan tersebut, yaitu:
                                              pada       kenyataannya        tatanan
1. Memungut riba artinya mengambil            kehidupan kebangsaannya sekuler.
   harta orang lain tanpa memberikan          Sistem perbankan yang berlaku
   orang     tersebut     penggantian         adalah sistem konvensional yang
   apapun. Dengan kata lain, si               justru menumbuhsuburkan praktek
   pemberi pinjaman mendapatkan               pemungutan riba. Kenyataan ini
   sesuatu      tanpa     memberikan          adalah masalah yang sangat besar
   apapun.                                    bagi para muslim yang ingin menjalani
2. Ketergantungan      pada     riba          syariat agama Islam sebaik-baiknya.
   membuat orang malas bekerja                Oleh karena itulah, keberadaan
   untuk mendapatkan uang. Uang               perbankan syariah menjadi alternatif
                                              solusi untuk mengatasi permasalahan
   yang dipinjamkan dengan riba
                                              tersebut. Dalam perkembangannya
   tidak akan digunakan dalam
   industri atau perdagangan, yang            faktor ini menjadi kian signifikan
   kesemuanya membutuhkan modal.              terutama sejak keluarnya ketetapan
   Karena itu membuat masyarakat              Majelis Ulama Indonesia pada tanggal
                                              16 Desember 2003 yang menyatakan
   tidak memperoleh manfaatnya.
                                              bahwa bunga bank bersifat haram.
3. Membolehkan memungut riba                  Dasar pemikiran dari keputusan
   menghambat orang untuk berbuat             tersebut salah satunya ialah bahwa di
   baik. Jika riba dilarang, orang akan       sebagian besar wilayah Indonesia
   memberi pinjaman kepada orang              telah berdiri bank syariah. Oleh
   lain dengan itikad baik. Mereka            karena itu, fatwa ini tak berlaku bagi
   tidak akan mengharapkan hasil              daerah yang belum memiliki institusi
   yang lebih besar, selain dari              pendanaan berbasis syariah.3
   jumlah     yang      telah   mereka
   pinjamkan.
4. Orang       yang     meminjamkan                   2
                                                         Ali Mutasowifin, Menggagas Strategi
   biasanya kaya dan si peminjam              Pengembangan Perbankan Syariah di Pasar Non
                                              Muslim,
   miskin. Si miskin akan dieksploitasi       http://www.paramadina.ac.id/html/research/312-
                                              ali.pdf, diakses pada 18 Februari 2005,
                                              sebagaimana mengutip Jamila Hussain, Islamic
                                              Law and Society: An Introduction, (Sydney: The
                                              Federation Press, 1999).
                                                       3
                                                         Liputan 6 SCTV, MUI: Bunga Bank
                                              Riba,                                      http://


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN         46             Volume 3, Nomor 1, April 2005
Bank syariah dan bank konvensional             pembayaran bunga tetap seperti yang
memiliki kesamaan dan perbedaan.               dijanjikan tanpa mempertimbangkan
Salah satu hal yang paling jelas               apakah proyek yang dijalankan oleh
membedakan perbankan syariah dari              pihak nasabah untung atau rugi.
perbankan      konvensional   adalah           Namun pada sistem bagi hasil,
adanya Dewan Pengawas Syariah                  pembayaran bagi hasil bergantung
(DPS). DPS berada dalam struktur               pada keuntungan proyek yang
organisasi bank syariah dengan tugas           dijalankan. Apabila usaha merugi,
utamanya        yaitu     mengawasi            maka kerugian akan ditanggung
operasional    bank    dan   produk-           bersama oleh kedua belah pihak.
produknya agar sesuai dengan garis-            Perbedaan yang penting pula bahwa
garis syariah.                                 dalam      sistem   bunga    jumlah
                                               pembayaran bunga tidak meningkat
Kesamaan antara bank konvensional
                                               sekalipun jumlah keuntungan berlipat.
dan bank syariah yaitu sebagai
lembaga penyaluran dana. Namun,                Sedangkan dalam sistem bagi hasil,
masing-masing menjalankan fungsi ini           pembagian laba meningkat sesuai
dengan caranya tersendiri. Pada bank           peningkatan jumlah pendapatan.4
konvensional      pihak     peminjam           Sistem    penyaluran     dana    yang
diwajibkan untuk melunasi utangnya             dilaksanakan      oleh      perbankan
setelah jangka waktu tertentu dengan           konvensional terbukti tidak mampu
pemberian bunga. Sedangkan pada                menghasilkan sistem perbankan yang
bank syariah pihak yang dibiayai               kuat. Lihat saja fenomena krisis
diwajibkan untuk mengembalikan                 moneter yang terjadi di Indonesia
uang atau tagihan tersebut setelah             pada medio tahun 1997 lalu. Hampir
jangka waktu tertentu dengan imbalan           semua bank konvensional memiliki
atau bagi hasil. Muhammad Syafi’i              masalah serius dengan kredit macet
Antonio     menyebutkan     beberapa           atau piutang yang tidak mampu
perbedaan antara sistem Bunga dan              dilunasi oleh debiturnya. Keadaan
Bagi Hasil. Pada sistem bunga,                 makin bertambah buruk, sebab
penentuan bunga dibuat pada waktu              ternyata banyak debitur yang nilai
perjanjian dengan asumsi harus selalu          asetnya jauh lebih kecil daripada nilai
untung. Sedangkan pada sistem bagi             utangnya. Hal itu terjadi karena
hasil, penentuan besarnya rasio bagi           sebagian besar bank tidak mematuhi
hasil dibuat pada waktu perjanjian
dengan        berpedoman        pada                  4
                                                           Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum
kemungkinan untung rugi. Selain itu            Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di
                                               Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 85,
                                               sebagaimana mengutip Muhammad Syafi’i
http://www.liputan6.com/fullnews/68337.html,   Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik,
diakses pada 23 Februari 2005.                 (Jakarta, Gema Insani Press, 2001).


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN         47            Volume 3, Nomor 1, April 2005
berbagai ketentuan, seperti kehati-              dan bagaimana perannya agar bank
hatian (prudential), batas maksimum              syariah dapat menjalankan usaha
pemberian kredit, dan posisi devisa              lebih baik dari bank konvensional. Hal
netto. Padahal di sisi lain bank harus           tersebut adalah dua hal utama yang
membayar biaya berupa bunga                      akan diuraikan lebih lanjut dalam
terhadap    dana     yang     disimpan           artikel ini.
masyarakat dalam bentuk giro,
tabungan dan deposito.5 Selain itu,
ada indikasi bahwa banyak debitur                B. Organisasi Bank Syariah
yang menggunakan uang yang                       Berdasarkan Undang Undang Nomor
dipinjamnya tidak sesuai dengan                  7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
peruntukan krediturnya. Misalnya                 sebagaimana telah diubah dengan
uang yang seharusnya digunakan                   Undang-Undang Nomor 10 Tahun
untuk membiayai sektor riil, tetapi              1998 diketahui bahwa Bank Umum
malah diputar di pasar uang atau                 maupun Bank Perkreditan Rakyat
pasar modal.                                     dapat berbentuk Perseroan Terbatas,
Sebagai sistem perbankan yang lahir              Koperasi, atau Perusahaan Daerah.
belakangan, adalah penting bagi                  Apabila       berbentuk       Perseroan
perbankan      syariah    untuk    tidak         Terbatas maka sahamnya hanya
mengulangi kesalahan yang diperbuat              dapat diterbitkan dalam bentuk saham
oleh perbankan konvensional. Hal ini             atas     nama.    Apabila     berbentuk
terutama terkait dengan penyaluran               Koperasi,      kepemilikannya     diatur
dana, sebab dalam aspek inilah                   berdasarkan peraturan mengenai
perbankan                 konvensional           perkoperasian yang berlaku. Bank
menumbuhsuburkan                praktek          Umum dapat melakukan emisi saham
pemungutan riba. Padahal memungut                melalui bursa efek. Warga negara
riba adalah praktek yang jelas-jelas             Indonesia, warga negara asing, badan
dilarang     dalam     ajaran    Islam.          hukum Indonesia dan atau badan
Sehubungan       dengan itu,      perlu          hukum asing dapat membeli saham
dicermati lebih lanjut keberadaan dari           Bank Umum, baik secara langsung
Dewan Pengawas Syariah. Lembaga                  dan atau melalui bursa efek. Akan
ini adalah sesuatu yang sangat khas              tetapi, Bank Perkreditan Rakyat hanya
dari perbankan syariah, karena tidak             dapat didirikan dan dimiliki oleh warga
dimiliki oleh perbankan konvensional.            negara Indonesia yang seluruh
Apa signifikansi dari keberadaan                 pemiliknya warga negara Indonesia,
Dewan Pengawas Syariah tersebut                  pemerintah daerah, atau dapat dimiliki
                                                 bersama di antara ketiganya. Dalam
        5
           Ali Yafie, Fiqih Perdagangan Bebas,   artikel ini, aspek yang akan diulas
(Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 203.


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN          48           Volume 3, Nomor 1, April 2005
lebih lanjut ialah Bank Umum yang             mendasar dalam penyelenggaraan
menjalankan prinsip Syariah yang              perseroan. Kedua, Direksi. Lembaga
berbentuk Perseroan Terbatas.                 ini mengeluarkan berbagai kebijakan
                                              yang     terkait      dengan    fungsi
Secara yuridis Perseroan Terbatas
                                              pengurusan       perseroan.    Ketiga,
diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995
mengenai      Perseroan     Terbatas.         Komisaris. Lembaga ini mengeluarkan
Undang-Undang tersebut dikeluarkan,           kebijakan yang terkait dengan fungsi
karena Kitab Undang-Undang Hukum              pengawasan        terhadap   jalannya
                                              perseroan.
Dagang dipandang sudah tidak dapat
mengikuti        dan       memenuhi           RUPS adalah organ perseroan yang
perkembangan perekonomian dan                 memegang kekuasaan tertinggi dalam
dunia usaha yang sangat pesat                 perseroan dan memegang segala
dewasa ini. Perseroan terbatas pada           wewenang yang tidak diserahkan
intinya adalah badan usaha berbentuk          kepada Direksi atau Komisaris. RUPS
badan hukum yang modalnya terdiri             diadakan sedikitnya setahun sekali
dari     saham-saham.      Kekayaan           dalam waktu tidak lebih dari enam
perseroan terpisah dari kekayaan              bulan setelah tahun buku. Setiap
pribadi para pengurusnya dan bahwa            pemegang saham berhak untuk
pemegang          saham        hanya          mengikuti RUPS. Akan tetapi, RUPS
bertanggungjawab      sebesar    nilai        hanya bisa diselenggarakan apabila
saham yang dimilikinya dan tidak              dihadiri oleh pemegang saham yang
meliputi harta kekayaan pribadinya.           mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua)
Organ perseroan adalah Rapat Umum             bagian dari jumlah seluruh saham
Pemegang Saham (RUPS), Direksi,               dengan hak suara yang sah, kecuali
dan Komisaris. Peran ketiga organ             ditentukan lain dalam UU atau
perseroan inilah yang akan menjadi            Anggaran Dasar. Setiap saham
fokus pembahasan dalam bagian ini.            memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali
                                              Anggaran Dasar menentukan lain.
                                              Direksi adalah organ perseroan yang
1. Konfigurasi Lembaga Pengambil
   Kebijakan di Perseroan Terbatas            bertanggungjawab      penuh     atas
                                              pengurusan       perseroan    untuk
Terdapat tiga macam lembaga                   kepentingan dan tujuan perseroan
pengambil kebijakan dalam struktur            serta mewakili perseroan baik di
organisasi    perseroan   terbatas.           dalam maupun di luar pengadilan
Pertama, Rapat Umum Pemegang                  sesuai dengan ketentuan Anggaran
Saham      (RUPS).   Lembaga     ini          Dasar. Perseroan yang bidang
mengeluarkan berbagai kebijakan               usahanya      mengerahkan      dana
yang bersifat fundamental atau                masyarakat,      perseroan     yang


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN       49          Volume 3, Nomor 1, April 2005
menerbitkan surat pengakuan utang             mempunyai paling sedikit 2 (dua)
atau    Perseroan      Terbuka    wajib       orang Komisaris. Komisaris wajib
mempunyai paling sedikit 2 (dua)              dengan itikad baik dan penuh
orang anggota Direksi. Orang yang             tanggung jawab menjalankan tugas
dapat diangkat menjadi anggota                untuk     kepentingan    dan  usaha
Direksi adalah orang perseorangan             perseroan. Berdasarkan Anggaran
yang      mampu          melaksanakan         Dasar     atau    keputusan  RUPS,
perbuatan hukum dan tidak pernah              Komisaris dapat melakukan tindakan
dinyatakan pailit atau menjadi anggota        pengurusan        perseroan   dalam
Direksi    atau      Komisaris    yang        keadaan tertentu untuk jangka waktu
dinyatakan bersalah menyebabkan               tertentu.
suatu perseroan dinyatakan pailit,            Terdapat banyak doktrin untuk
atau orang yang pernah dihukum
                                              mendorong ketiga organ perseroan
karena melakukan tindak pidana yang
                                              tersebut agar dapat membawa
merugikan keuangan negara dalam               perseroan tumbuh dengan sehat dan
waktu 5 (lima) tahun sebelum                  membawa manfaat bagi masyarakat.
pengangkatan. Anggota Direksi tidak           Salah    satunya     adalah     Doktrin
berwenang       mewakili     perseroan
                                              Oportunitas Perseroan. Doktrin ini
apabila:                                      mengajarkan      bahwa      pemegang
a. terjadi   perkara    di     depan          saham, direksi, komisaris, atau
   pengadilan    antara    perseroan          pegawai         perseroan         tidak
   dengan anggota Direksi yang                diperkenankan              mengambil
   bersangkutan; atau                         kesempatan         untuk       mencari
b. anggota       Direksi      yang            keuntungan       pribadi     manakala
                                              tindakan yang dilakukannya tersebut
   bersangkutan          mempunyai
                                              sebenarnya merupakan perbuatan
   kepentingan yang bertentangan
   dengan kepentingan perseroan.              yang semestinya dilakukan oleh
                                              perseroan      dalam     menjalankan
Komisaris adalah organ perseroan                            6
                                              bisnisnya itu. Doktrin ini penting
yang       bertugas       melakukan           karena ketiga organ tersebut memiliki
pengawasan secara umum dan atau               wewenang yang sangat besar dan
khusus serta memberikan nasihat               sangat      menentukan        jalannya
kepada Direksi dalam menjalankan              perseroan.
perseroan. Perseroan yang bidang
usahanya     mengerahkan       dana
masyarakat,      perseroan     yang
                                                      6
menerbitkan surat pengakuan utang,                      Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern
                                              Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam
atau   Perseroan    Terbuka    wajib          Hukum Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
                                              2002), hlm. 224.


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN        50             Volume 3, Nomor 1, April 2005
Dalam tabel perbandingan wewenang                              banyak. Dengan kata lain yang
antara RUPS, Komisaris, dan Direksi                            terpenting adalah kuantitas saham
yang dipaparkan di bawah ini terlihat                          dan bukan kuantitas pemegang
jelas    bahwa     RUPS     memiliki                           saham, karena hak suara ditentukan
kekuasaan yang paling besar. Akan                              oleh berapa banyak saham yang
tetapi, dalam pengambilan keputusan                            dimiliki. Oleh karena itu, biasanya
sehari-hari RUPS jauh lebih kecil                              para pemegang saham terbesar
peranannya jika dibandingkan dengan                            mengendalikan perseroan melalui
peranan Direksi. Selain itu jalannya                           pemilihan anggota Direksi dan
RUPS sangat bergantung pada siapa                              Komisaris.
yang memegang saham paling

                                                                                                       7
                            Tabel Perbandingan Wewenang RUPS, Komisaris, dan Direksi
Lembaga                                                         Wewenang
 RUPS             1.    Merubah Anggaran Dasar
                  2.    Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan
                  3.    Menambah modal perseroan
                  4.    Pengurangan modal perseroan
                  5.    Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan
                  6.    Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan
                  7.    Memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan dari Direksi dan Komisaris
                  8.    Memutuskan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, kepailitan dan pembubaran perseroan
                  9.    Mengangkat anggota direksi
                  10.   Menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis
                        penghasilan Direksi
                  11.   Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar
                        kekayaan perseroan
                  12.   Persetujuan pengajuan permohonan pailit
                  13.   Memberhentikan anggota direksi
                  14.   Mengangkat komisaris
                  15.   Memberhentikan anggota komisaris
                  16.   Persetujuan rancangan penggabungan atau peleburan perseroan
                  17.   Membubarkan perseroan
                  18.   Segala wewenang lain yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang
                        ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar

Komisaris         1.    Mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada
                        Direksi.
                  2.    Jika diatur dalam Anggaran Dasar, dapat memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi
                        dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
                  3.    Menandatangani laporan tahunan
                  4.    Jika diatur dalam Anggaran Dasar, dapat memanggil pemegang saham untuk menyelenggarakan
                        RUPS
Direksi           1.    Melakukan kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan
                  2.    Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan

            7
                Disarikan dari UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN                           51              Volume 3, Nomor 1, April 2005
          3.    Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi
          4.    Menyelenggarakan pembukuan perseroan
          5.    Mendaftarkan perseroan dalam Daftar Perusahaan
          6.    Memberitahukan keputusan RUPS yang mengurangi modal perseroan kepada kreditur dan
                mengumumkannya dalam Berita Negara dan 2 surat kabar harian
          7.    Mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam
                Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus
          8.    Menyusun laporan tahunan
          9.    Menandatangani laporan tahunan
          10.   Untuk perseroan tertentu harus menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan
                publik untuk diperiksa
          11.   Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS
          12.   Mengajukan permohonan ke RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau
                sebagian besar kekayaan perseroan
          13.   Mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan
                keputusan RUPS
          14.   Menyusun rencana penggabungan atau peleburan perseroan
          15.   Mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS


Ketiga organ perseroan tersebut                                    memperoleh keuntungan bagi
pada dasarnya terbentuk untuk                                      dirinya sendiri.”8
melayani kepentingan perseroan.
Pengertian       dari    kepentingan
perseroan pada dasarnya dapat
dilihat dengan memahami terlebih                        Molengraf mengemukakan bahwa
dahulu       kedudukan     perseroan                    pengertian      tersebut    adalah
terbatas sebagai salah satu bentuk                      pengertian ekonomis. Artinya suatu
badan usaha atau, dalam istilah                         perusahaan ialah lembaga yang terus
sehari-hari,   perusahaan.    Secara                    menerus bertindak keluar untuk
yuridis    pengertian     perusahaan                    memperoleh keuntungan dengan
berakar pada ketentuan dalam Kitab                      memperdagangkan                atau
Undang-Undang Hukum Dagang                              menyerahkan benda-benda atau
khususnya      pasal   6.    Menurut                    jasa-jasa. 9
penyusunnya,
                                                        Berdasarkan pengertian perusahaan
       ”Perusahaan itu dianggap ada,                    tersebut dapat disimpulkan bahwa
       apabila      pihak         yang                  kepentingan perseroan adalah untuk
       berkepentingan        bertindak                  menghasilkan keuntungan ekonomis.
       secara terus menerus dan                         Artinya jika keuntungan ekonomis
       terang-terangan          dalam                   dipandang tidak dapat diperoleh,
       kedudukan     tertentu    untuk                  maka perseroan seharusnya tidak

                                                                   8
                                                                  Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung:
                                                        Alumni, 1999), hlm. 102-104.
                                                                9
                                                                  Ibid.


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN                   52              Volume 3, Nomor 1, April 2005
perlu ada atau dipertahankan.                 wajib     berpengalaman       dalam
Eksistensi perseroan bergantung               operasional      bank      sekurang-
pada seberapa besar keuntungan                kurangnya satu tahun sebagai
ekonomis yang bisa dihasilkannya.             pejabat eksekutif pada bank dan bagi
Inilah paradigma mendasar yang                yang belum berpengalaman wajib
menjadi pijakan RUPS, Direksi, dan            mengikuti    pelatihan    perbankan
Komisaris      dalam     mengambil            syariah.
keputusan. Paradigma yang pada                Perbedaannya dengan perseroan
akhirnya melahirkan sistem ekonomi
                                              terbatas lainnya, dalam struktur
kapitalistik yang berujung pada               organisasi bank syariah wajib ada
banyaknya       penindasan     dan            sebuah lembaga yang bernama
penghisapan antar sesama umat                 Dewan Pengawas Syariah (DPS).
manusia.
                                              DPS berkedudukan di kantor pusat
                                              dan fungsinya ialah mengawasi
2. Kedudukan Dewan Pengawas                   kegiatan usaha Bank agar sesuai
                                              dengan prinsip syariah. Dalam
   Syariah
                                              melaksanakan fungsinya DPS wajib
Bagi bank syariah yang berbentuk              mengikuti fatwa Dewan Syariah
perseroan terbatas, organisasinya             Nasional (DSN).
mengacu pada ketentuan UU No. 1
                                              Berbeda dengan pengaturan untuk
Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas. Hal tersebut berarti bahwa          Komisaris       dan     Direksi,   jika
dalam      sebuah     bank    syariah         diperbandingkan, Surat Keputusan
kekuasaan tertinggi ada pada RUPS,            Direksi     Bank      Indonesia    No.
                                              32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999
pengurusan      dilaksanakan      oleh
Direksi, dan pengawasan terhadap              tentang Bank Umum Berdasarkan
Direksi dilaksanakan oleh Komisaris.          Prinsip Syariah, tidak mengatur
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi           secara     rinci    kekuasaan    DPS.
                                              Ketentuan umum dalam SK Direksi
Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR
                                              tersebut jelas menyebutkan bahwa
tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank
Umum Berdasarkan Prinsip Syariah,             pengertian Komisaris dan Direksi
Dewan        Komisaris     sekurang-          disini mengacu pada pengaturan UU
kurangnya berjumlah dua orang dan             No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
                                              Terbatas. Artinya dasar hukum
masing-masing       wajib    memiliki
pengetahuan dan/atau pengalaman               pengaturan Komisaris dan Direksi
di   bidang     perbankan.     Direksi        jauh lebih komplit dan lebih kuat daya
sekurang-kurangnya berjumlah tiga             ikat    dan      keberlakuannya    jika
                                              dibandingkan dengan pengaturan
orang. Mayoritas dari anggota direksi
                                              terhadap DPS.


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN       53          Volume 3, Nomor 1, April 2005
                                                                                                   10
                 Tabel Perbandingan Pengaturan Kelembagaan di Bank Syariah



    Kategori                 Komisaris                           Direksi                               DPS

Wewenang           1.   Menjalankan                  1.   Menjalankan                   1.   Mengawasi kegiatan
                        kepengurusan bank                 kepengurusan bank                  usaha bank agar sesuai
                                                                                             dengan prinsip syariah
                   2.   Mengacu pada UU PT           2.   Mengacu pada UU PT
                                                                                        2.   Melakukan fungsi
                                                                                             pengawasan dengan
                                                                                             berpedoman pada fatwa
                                                                                             Dewan Syariah Nasional

Persyaratan        1.   Tidak termasuk dalam         1.   Tidak termasuk dalam          Ditetapkan Dewan Syariah
Keanggotaan             daftar orang tercela              daftar orang tercela          Nasional

                   2.   Memiliki kemampuan           2.   Memiliki kemampuan
                        dalam menjalankan                 dalam menjalankan
                        tugasnya                          tugasnya

                   3.   Menurut penilaian Bank       3.   Menurut penilaian Bank
                        Indonesia yang                    Indonesia yang
                        bersangkutan memiliki             bersangkutan memiliki
                        integritas yang baik              integritas yang baik

Jumlah Anggota     Sekurang-kurangnya 2 orang        Sekurang-kurangnya 3 orang         Tidak diatur

Pengangkatan       Wajib disetujui terlebih dahulu   Wajib disetujui terlebih dahulu    Tidak diatur
                   oleh Bank Indonesia               oleh Bank Indonesia




        10
           Disarikan dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei
1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN                          54                Volume 3, Nomor 1, April 2005
DPS adalah istilah resmi yang                              itu jumlah anggota DPS pun berbeda-
digunakan di Indonesia. Di luar negeri                     beda. Adapun perbandingan tersebut
istilah tersebut berbeda-beda. Selain                      dapat dilihat dari tabel di bawah ini.


                                                                                           11
                     Tabel Perbandingan Peristilahan dan Jumlah Anggota DPS

                   Nama Bank                                            Istilah                       Anggota

                                  BEBERAPA BANK SYARIAH DI LUAR NEGERI

Al-Baraka Islamic Investment Bank                Shariah Committee                               3

Bank Islam Malaysia Berhad                       Shariah Supervisory Council                     6

Beit Ettamwil Tounsi Saudi Tunisia               Shariah Advisor                                 1

Dubai Islamic Bank                               Shariah Supervisory Board                       3

Faisal Islamic Bank of Bahrain                   Religious Supervisory Board                     4

Islamic Bank Bangladesh Limited                  Shariah Council                                 10

Islamic Bank of Bahrain                          Religious Control Committee                     6

Islamic Co-op Dev Bank of Sudan                  Shariah Supervisory Board                       2

Jordan Islamic Bank                              Shariah Supervisory Committee                   3

Kuwait Finance House                             Fatwa & Shariah Supervisory Authority Board     6

                                     BEBERAPA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Bank Muamalat Indonesia                          Dewan Pengawas Syariah                          4

Bank Syariah Mandiri                             Dewan Pengawas Syariah                          4

Bank IFI (Unit Usaha Syariah)                    Dewan Pengawas Syariah                          3

Bank DKI (Unit Usaha Syariah)                    Dewan Pengawas Syariah                          3

BPD Riau (Unit Usaha Syariah)                    Dewan Pengawas Syariah                          3

Bank Niaga (Unit Usaha Syariah)                  Dewan Pengawas Syariah                          3

Bank Permata (Unit Usaha Syariah)                Dewan Pengawas Syariah                          2



         11
              Disarikan dari berbagai sumber.


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN                        55             Volume 3, Nomor 1, April 2005
Secara umum tugas DPS adalah                  d. DPS mempunyai sistem kerja dan
untuk    mendiskusikan   masalah-                tugas-tugas    tertentu    seperti
masalah dan transaksi bisnis yang                halnya      Badan       Pengawas
                                                         12
dihadapkan kepadanya, sehingga                   lainnya.
dapat ditetapkan kesesuaian atau
                                              Dengan berkembangnya perbankan
ketidaksesuaiannya dengan syariah             syariah    di     Indonesia    maka
Islam. Wewenang DPS adalah:                   berkembang pula jumlah DPS. Untuk
a. Memberikan pedoman atau garis-             mengantisipasi agar tidak terjadi
   garis besar syariah baik untuk             kebingungan di kalangan umat islam
   pengerahan    maupun     untuk             akibat banyak dan beragamnya DPS,
   penyaluran dana serta kegiatan             pada bulan Juli 1997 dibentuklah
   bank lainnya,                              Dewan Syariah Nasional. Lembaga
b. Mengadakan            perbaikan            ini merupakan badan otonom MUI
   seandainya suatu produk yang               yang diketuai secara ex-officio oleh
   telah atau sedang dijalankan               Ketua MUI. Sedangkan, untuk
                                              kegiatan sehari-hari dilaksanakan
   dinilai  bertentangan   dengan
                                              oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
   syariah.
                                              Bagi    perusahaan     yang     akan
Perwataatmadja      dan      Antonio          membuka bank Syariah atau cabang
mengemukakan bahwa anggota DPS                syariah dari bank konvensional atau
seharusnya terdiri dari Ahli Syariah,         lembaga keuangan syariah lainnya,
yang sedikit banyak menguasai                 mereka        harus      mengajukan
hukum dagang positif dan cukup                rekomendasi anggota DPS kepada
terbiasa dengan kontrak-kontrak               DSN.
bisnis. Untuk menjamin kebebasan
mengeluarkan pendapat maka harus              Berdasarkan laporan DPS pada
diperhatikan hal-hal tersebut di              masing-masing lembaga keuangan,
bawah ini:                                    DSN dapat memberikan teguran jika
                                              lembaga       yang      bersangkutan
a. Mereka bukan staf bank, dalam arti         menyimpang dari garis panduan yang
   mereka tidak tunduk di bawah               telah ditetapkan. Tim Pengembangan
   kekuasaan administratif,                   Perbankan Syariah Institut Bankir
b. Mereka dipilih oleh Rapat Umum             Indonesia berpendapat jika lembaga
   Pemegang Saham,                            yang         bersangkutan       tidak
                                              mengindahkan        teguran     yang
c. Honorarium mereka ditentukan
   oleh Rapat Umum Pemegang                            12
                                                            Karnaen   Perwataatmadja  dan
   Saham,                                     Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana
                                              Bank Islam, (Jogjakarta: Dana Bhakti Prima
                                              Yasa, 1992), hlm. 2-4.


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN       56            Volume 3, Nomor 1, April 2005
diberikan, DSN dapat mengajukan                     pengawasan tersebut. Tugasnya
rekomendasi kepada lembaga yang                     yang berat tampaknya akan semakin
memiliki otoritas, seperti Bank                     berat dalam pelaksanaannya, karena
Indonesia     dan    Departemen                     tidak diimbangi dengan pengaturan
Keuangan, untuk memberi sanksi.13                   yang lebih rinci. Tidak ada aturan
Berkait dengan peran DPS, KH Didin                  mengenai tata hubungan yang jelas
Hafidhuddin mengatakan penting saat ini             antara DPS, Komisaris, dan Direksi.
untuk mendorong independensi DPS                    Hasil pengawasan DPS pun tidak
sekaligus memperkuat peranannya. ''Hal              jelas status hukumnya. Tidak ada
itu penting agar DPS dapat berperan lebih           jaminan bahwa hasil pengawasannya
optimal,'' tandas Didin yang juga anggota           dapat mengikat Direksi, karena hasil
Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam                 pengawasannya                 bersifat
kesempatan        tersebut,    dia   juga           rekomendatif. Oleh karena itu,
menegaskan, pentingnya kepatuhan pada               tampaknya akan jauh lebih baik,
prinsip syariah (shari'ah compliance)               apabila        Bank         Indonesia
bagi bank syariah. ''Beberapa yang harus            mengeluarkan aturan yang lebih rinci
dibenahi      lagi     adalah   memenuhi            mengenai DPS. Selain itu, berbagai
kebutuhan       kualitas     SDM    DPS,            fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
pentingnya audit syariah dan internal               juga    sebaiknya     dicoba    untuk
shariah review.”14                                  diformalkan dalam peraturan yang
                                                    berlaku di kalangan Bank Indonesia.
                                                    Hal ini disebabkan MUI bukanlah
C. Optimalisasi Peran Dewan                         lembaga     negara     yang    punya
   Pengawas Syariah                                 kewenangan      untuk     membentuk
Tugas DPS sebagai pengawas                          peraturan perundang-undangan yang
kegiatan usaha Bank agar senantiasa                 mengikat publik. Sedangkan, di sisi
sejalan dengan prinsip syariah adalah               yang lain Bank Indonesia adalah
sebuah tugas yang sangat berat.                     lembaga negara yang memiliki
Terlebih lagi apabila mengingat tidak               kewenangan membentuk peraturan
adanya aturan hukum yang cukup                      perundang-undangan. Oleh karena
jelas     mengenai       kewenangan                 itu, perlu diupayakan suatu pola
                                                    hubungan antara Bank Indonesia dan
        13
              Tim Pengembangan Perbankan            Dewan Syariah Nasional (DSN)
Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah:
                                                    dimana DSN sebagai perumus
Konsep. Produk, dan Implementasi Operasional,
(Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 28-29.             substansi atau materi pengaturan dan
          14
             Ekonomi Syariah [dot] Org, Bank        Bank Indonesia sebagai lembaga
Syariah Butuh GCG (Good Corporate
Governance)             Khusus,           http://   yang akan memformalkan materi
http://www.ekonomisyariah.org/docs/detail_berit     tersebut    sesuai     dengan    tata
a.php?idberita=87


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN             57          Volume 3, Nomor 1, April 2005
peraturan perundang-undangan yang             upaya       untuk      menghasilkan
berlaku di Indonesia. Jika hal tersebut       keuntungan ekonomis, maka bank
dimungkinkan, peran DPS tampaknya             syariah telah menjadi salah satu
akan      lebih    optimal       dalam        penopang sistem ekonomi kapitalistik
penyelenggaraan bank syariah.                 dan itu artinya bank syariah ikut
Sebagai       perseroan      terbatas         bertanggungjawab atas ekploitasi dan
kepentingan bank syariah pada                 penghisapan antar manusia yang
dasarnya sama dengan badan usaha              lahir sebagai konsekuensi dari sistem
                                              tersebut.
yang berbentuk perseroan terbatas
lainnya,      yaitu     menghasilkan          Fungsi DPS sebagai pengawas
keuntungan        ekonomis.      Nilai        memiliki kesamaan dengan fungsi
materialisme yang begitu kental               Komisaris. Bedanya, kepentingan
dalam konsep keberadaan perseroan             Komisaris      dalam       melakukan
terbatas tersebut pada dasarnya               fungsinya adalah memastikan bank
untuk beberapa hal tidak sejalan              selalu menghasilkan keuntungan
dengan prinsip syariah.      Sebagai          ekonomis. Tetapi, kepentingan DPS
sebuah paradigma spiritualis, prinsip-        semata-mata hanya untuk menjaga
prinsip syariah bertujuan untuk               kemurnian ajaran islam dalam
membantu manusia tidak hanya                  praktek perbankan. Karena itu,
memperoleh kebaikan di dunia, tetapi          kedudukan DPS dan Komisaris
yang     terpenting   adalah    untuk         sebenarnya punya potensi besar
memperoleh kebaikan di akhirat.               melahirkan konflik, sebab DPS harus
Pada konteks ini, umumnya dipahami            berpihak pada kemurnian ajaran
bahwa manusia akan memperoleh                 islam walaupun itu bisa membuat
kebaikan di akhirat apabila Tuhan             perusahaan kehilangan keuntungan.
ridha dengan dirinya.                         Sedangkan di sisi lain, Komisaris
Berdasarkan paradigma tersebut                harus berpihak pada keuntungan,
seharusnya      kepentingan     bank          walaupun     itu     artinya   harus
syariah tidak bisa semata-mata                menyimpangi syariah. Oleh karena
                                              itu, agar DPS bisa berperan optimal
hanya menghasilkan keuntungan
ekonomis.      Kepentingan     utama          tampaknya perlu ada ketegasan
penyelenggaraan      bank     syariah         dalam Anggaran Dasar bank syariah
adalah untuk mencari keridhaan                bahwa tujuan penyelenggaraan bank
                                              syariah adalah untuk memperoleh
Tuhan. Artinya keberadaan bank
                                              ridha Allah dan bahwa itu harus
syariah tidak semata-mata ditentukan
oleh besar kecilnya keuntungan yang           menjadi prinsip dasar pengelolaan
dihasilkan. Jika penyelenggaraan              bank syariah. Dapat pula dibuat
bank syariah hanya terfokus pada              semacam aturan yang agak rinci


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN      58          Volume 3, Nomor 1, April 2005
mengenai    pelanggaran prinsip               hanya menjadi lembaga stempel saja.
syariah dan sanksi yang dapat                 Artinya DPS menjadi lembaga yang
dijatuhkan.                                   membuat seolah-olah semua produk
                                              bank telah sesuai syariah, padahal
                                              pada kenyataannya tidak. Ini sangat
D. Penutup                                    berbahaya karena mereka adalah
Dewan Pengawas Syariah adalah                 otoritas     yang      menentukan
lembaga yang khas dimiliki oleh bank          kesesuaian penerapan hukum islam
syariah. Tugasnya sangat berat yaitu          dalam operasional perbankan. Untuk
sebagai pengawas kegiatan usaha               mencegah hal tersebut aturan
Bank agar senantiasa sejalan dengan           mengenai DPS tidak hanya perlu,
prinsip syariah. Dalam menjalankan            melainkan sangat mendesak sifatnya.
tugas tersebut adalah sangat penting          Pada akhirnya kunci optimalisasi
untuk membekali DPS dengan                    DPS ada pada kebijaksanaan Bank
wewenang yang cukup dan membuat               Indonesia. Kedudukan DPS dan tata
aturan    yang     rinci   mengenai           cara          kerjanya         dalam
kedudukannya. Hal tersebut akan               penyelenggaraan bank syariah harus
membuat prinsip good corporate                diatur dalam peraturan yang berlaku
governance lebih mudah diterapkan             di Bank Indonesia. Segala fatwa yang
dalam DPS.                                    dibuat DSN yang menjadi acuan kerja
Pada kenyataannya, pengaturan DPS             DPS sebisa mungkin juga harus
yang ada sekarang sangat minim. Hal           diperjuangkan untuk diadopsi dalam
ini terlihat sekali apabila pengaturan        Peraturan Bank Indonesia, dengan
untuk DPS dibandingkan dengan                 demikian    fatwa    tersebut   akan
pengaturan untuk RUPS, Komisaris,             memiliki daya laku dan daya ikat
dan Direksi. Tanpa ada pengaturan             yang lebih kuat. Semoga hal tersebut
yang cukup rinci, DPS tampaknya               dapat mendorong optimalisasi DPS
tidak      dapat     optimal    dalam         dalam      penyelenggaraan      bank
menjalankan fungsi pengawasannya.             syariah.
Bahkan bukan tidak mungkin, DPS


                       ***




BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN      59          Volume 3, Nomor 1, April 2005
                                   Daftar Pustaka


Ali, Chidir, Badan Hukum, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 102-104.
Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah – November 2004, http://
     http://www.bi.go.id/web/id/Riset+Survey+Dan+Publikasi/Publikasi/Statistik
     +Perbankan+Syariah/sps+november+2004.htm, diakses pada 22 Februari
     2005.
Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR
      tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
Dewi, Gemala, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah
      di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 85, sebagaimana mengutip
      Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta,
      Gema Insani Press, 2001).
Ekonomi Syariah [dot] Org, Bank Syariah Butuh GCG (Good Corporate
     Governance)                                                Khusus,http://
     http://www.ekonomisyariah.org/docs/detail_berita.php?idberita=87
Fuady, Munir, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya
      Dalam Hukum Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 224.
Indonesia, UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Liputan      6      SCTV,      MUI:      Bunga      Bank     Riba,   http://
      http://www.liputan6.com/fullnews/68337.html, diakses pada 23 Februari
      2005.
Mutasowifin, Ali, Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di
     Pasar Non Muslim, http://www.paramadina.ac.id/html/research/312-ali.pdf,
     diakses pada 18 Februari 2005.
Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana
      Bank Islam, (Jogjakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), hlm. 2-4.
Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah:
      Konsep. Produk, dan Implementasi Operasional, (Jakarta: Djambatan,
      2001), hlm. 28-29.
Yafie, Ali, Fiqih Perdagangan Bebas, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 203.




BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN     60         Volume 3, Nomor 1, April 2005
                                RESENSI BUKU


Judul         :       BANK SYARIAH DARI TEORI KE PRAKTIK
Penulis       :       Muhammad Syafi’i Antonio
Penerbit      :       Gema Insani Press
Oleh          :       Musliha, S.H., LL.M




Dengan terbitnya buku Bank Syariah            luas.    Pembangunan       sub–unit
Dari Teori Ke Praktik, diharapkan             perbankan tidak akan berjalan
permasalahan perbankan khususnya              dengan baik tanpa dukungan dari
persoalan pilihan yang dihadapi oleh          unit-unit dan sub-sub sistem
sebagian masyarakat dapat terjawab,           lainnya,      seperti    pendidikan
yaitu antara lain mengenai halal-             (tarbiyah) dan politik. Pada bagian
haramnya bunga. Menurut penulis,              ini juga dijelaskan perkembangan
mengingat sudah cukup lamanya                 bank syariah di dalam negeri dan
sebagian masyarakat menginginkan              di luar negeri (misilanya Pakistan,
sistem perekonomian yang berbasis             Mesir, Siprus, Kuawait, Bahrain).
kepada nilai-nilai dan prinsip syariah        Juga       diuraikan      mengenai
(Islamic economic system) untuk               perbedaan         antara      bank
dapat diterapkan dalam segenap                konvensional dan bank syariah.
aspek kehidupan bisnis dan transaksi          Salah satu perbedaannya adalah
di masyarakat.                                pada bank syariah ada Dewan
Buku ini dibagi menjadi 6 Bagian dan          Pengawas Syariah (DPS), yang
terdiri dari 21 bab. Pada bagian              antara lain bertugas mengawasi
pertama buku ini diuraikan mengenai           operasional bank dan produk-
Islam sebagai suatu sistem hidup              produknya agar sesuai dengan
yang lengkap dan universal yang               prinsip      syariah;     membuat
mengatur dan memberikan arahan                pernyataan secara berkala bahwa
yang dinamis dan lugas ke semua               bank yang diawasinya telah
aspek kehidupan, termasuk bisnis              berjalan sesuai dengan prinsip
dan transaksi keuangan. Perbankan             syariah dan meneliti dan membuat
Islam merupakan sub-unit dari unit            rekomendasi produk baru dari
finansial, demikian halnya dengan             bank yang diawasinya.
unit finansial merupakan bagian dari          Sayangnya pada bagian pertama
sub-sistem ekonomi, sedangkan sub-            ini,    penulis   kurang      detail
sistem ekonomi merupakan bagian               menguraikan        perkembangan
integral dari sistem Islam yang maha          praktik bank syariah baik di dalam


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN        61       Volume 3, Nomor 1, April 2005
maupun di luar negeri karena terlalu          kurang dipahaminya nash-nash
banyaknya negara yang dijadikan               qur’anidan Sunnah Nabawiyah
sample. Akan lebih baik seandainya            yang berkaitan dengan riba; belum
penulis mengambil perkembangan                berkembang luasnya lembaga
praktik satu atau dua negara di luar          keuangan syariah dan adanya
negeri sehingga uraian/penjelasan             ”kemalasan     intelektual”     di
mengenai praktik bank syariah di luar         kalangan ulama terhadap praktik
negeri dapat lebih rinci begitupun            ”pembungaan uang”. Pada bagian
halnya dengan perkembangan bank               ini cukup banyak diangkat dasar
syariah di dalam negeri. Sehingga             hukum (ayat Alquran) dan teori-
ada kesesuaian antara isi dengan              teori yang digunakan untuk
judul buku ini ”Bank Syariah dari             menjelaskan persoalan riba. Isi
Teori ke Praktik. Baik sekali, apabila        bagian kedua buku ini, sangat
dalam bagian ini diuraikan mengenai           baik sekali bagi pembaca yang
hubungan antara DPS dengan                    ingin mendalami hal ini.
Otoritas Pengawasan Bank (BI) dari
                                              Di bagian ketiga buku ini, dibahas
sudut    pandang      DPS     sebagai
                                              prinsip-prinsip dasar perbankan
lembaga yang memberikan ”stempel
                                              syariah, pengertian secara umum
halal” bagi produk bank syariah dan
                                              dari masing-masing prinsip dan
BI yang concern dengan prudential
                                              produk-produk     yang        berada
banking bagi suatu bank dalam
                                              dibawah landasan syariah dari
opeasionalnya      dalam     menjaga
                                              Alquran, As Sunnah, ijma dan
kesehatan bank, baik individual bank
                                              qiyas; aplikasi dalam perbankan
maupun sistem perbankan.
                                              syariah     dan   manfaat       yang
Pada bagian kedua buku ini,                   mungkin diperoleh dari transaksi
diuraikan mengenai pertentangan               tersebut. Sayangnya pada bagian
antara riba dan bunga bank. Menurut           ini penulis tidak menguraikan
penulis, tiga agama besar (Islam,             bagaimana praktik-praktik yang
Yahudi dan Kristen) sepakat bahwa             dilakukan sekarang oleh bank
riba adalah perbuatan yang dilarang           syariah yang ada di dalam
dan pengambilan bunga uang telah              maupun di luar negeri sehingga
memenuhi         seluruh       kriteria       pembahasan pada bagian ini
ketidakadilan      riba.      Adanya          cenderung lebih teoritis sifatnya.
kekurangtegasan pendapat sebagian
                                              Pada bagian Keempat buku ini
Ulama dan Ormas Islam dalam
                                              dikupas     mengenai     sistem
menjawab pertentangan antara riba
                                              operasional dan aplikasi akad-
dan bunga bank menurut penulis
                                              akad syariah dalam perbankan,
didasari oleh 4 hal, yaitu kurang
                                              baik yang berkaitan dengan
komprihensifnya     informasi    yang
                                              produk    penghimpunan     dana
sampai ke ulama dan ormas Islam;
                                              maupun pembiayaan. Dijelaskan


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN        62       Volume 3, Nomor 1, April 2005
juga mengenai profit sharing, yang            permanen diantara bank-bank
merupakan karakteristik dasar dari            syariah dengan nasabah-nasabah.
sebuah bank syariah, bagaimana                Hal ini sejalan dengan salah satu
penghimpunan dana bersumber dari              tujuan    pembentuk      Arsitektur
modal, sistim titipan,      dan dari          Perbankan      Indonesia     (API),
investasi. Namun uraian mengenai              khususnya pada Pilar keenam,
praktik mengenai operasional dan              yaitu pembentuk lembaga yang
aplikasi yang berlaku di bank syariah         menyelesaikan sengketa antara
cenderung kurang diuraikan secara             bank dan nasabah.
gamblang. Namun demikian, uraian
                                              Bagian penutup buku ini, yaitu
dalam bagian ini berkaitan dengan
                                              bagian keenam,      menguraikan
Pilar    1   Arsitektur    Perbankan
                                              peran ulama dan umara dalam
Indonesia (API) yang membahas
                                              pengembangan          perbankan
struktur permodalan suatu bank.
                                              syariah dan kebijakan pemerintah
Bagian kelima buku ini, membahas              dalam      pengembangan     bank
aspek pendukung sistem perbankan              syariah di Indonesia serta peran
syariah secara umum, antara lain              ulama untuk pengembangan dan
money       market,      asset-liability      sosialisasi mengenai perbankan
management dan foreign exchange.              syariah.
Pada bagian ini juga dibahas
                                              Secara garis besar,      teori-teori
mengenai aspek akuntansi audit &
                                              yang         disajikan      cukup
control dalam perbankan syariah dan
                                              komprehensif, namun informasi
membahas      fungsi,    peran     dan
                                              mengenai penerapan teori–teori
mekanisme      badan     penyelesaian
                                              tersebut dalam praktik, terutama
sengketa antara nasabah dengan
                                              untuk bank syariah yang ada di
bank. Bahwa pembentukan lembaga
                                              Indonesia       belumlah      rinci.
permanen yang berfungsi untuk
                                              Diharapkan buku ini akan dicetak
menyelesaikan           kemungkinan
                                              ulang dengan revisi sehingga
terjadinya sengketa perdata diantara
                                              harapan penulis bahwa buku ini
bank-bank syariah dengan nasabah-
                                              dapat menjawab permasalahan
nasabah       sangat       mendesak
                                              perbankan khususnya persoalan
mengingat kehadiran bank syariah
                                              pilihan     yang dihadapi oleh
dengan       segala       kegiatannya
                                              sebagian      masyarakat     dapat
merupakan sesuatu yang legal
                                              terjawab dan dapat memberikan
(berdasarkan UU perbankan). Pada
                                              kontribusi bagi para pembuat
bagian kelima ini pemikiran-pemikiran
                                              kebijakan untuk diterapkan dan
penulis sangat baik karena didukung
                                              dilakukan oleh perbankan syariah
dengan dasar hukum dan argumen
                                              di Indonesia.
untuk       membentuk        lembaga
penyelesaian sengketa yang bersifat


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN        63       Volume 3, Nomor 1, April 2005
    PENGHAPUSTAGIHAN PORSI KLBI DALAM KREDIT PROGRAM
        DI DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
                   NIAS SUMATERA UTARA
                      Oleh : Biro Kredit

Sebagaimana     diketahui    bahwa            dengan kondisi pada sektor
bencana gempa bumi dan badai                  perbankan,     selain   rusaknya
tsunami    di    Nanggroe      Aceh           infrasuktur perbankan juga telah
Darrusalam (NAD)       yang    telah          terjadi potensial lost dari kredit
mengorbankan ratusan ribu jiwa telah          yang diberikan di NAD dan Nias
mengundang rasa keprihatinan dan              Sumut.
kepedulian masyarakat. Hal tersebut
                                              Dalam      rangka     membantu
tercermin dari antusias masyarakat
                                              meringankan       beban       dari
yang ikut menyumbangkan dananya
                                              perbankan dan masyarakat yang
maupun dari kesediaan masyarakat
                                              tertimpa musibah, dan harapan di
yang menjadi relawan di NAD dan
                                              masa yang akan datang dapat
Nias Sumut
                                              dilakukan     perbaikan       dan
Rasa kepedulian tersebut tidak hanya          pemulihan               terhadap
datang dari masyarakat Indonesia              perekonomian di daerah NAD dan
saja, namun bantuan dari luar negeri          Nias Sumut, BI sesuai hasil RDG
pun berdatangan bahkan beserta                tanggal 28 Desember 2004 telah
peralatan dan personilnya untuk               mengambil     kebijakan     untuk
melakukan      penyelamatan      dan          memberikan perlakuan khusus
pencarian korban. Dan dari negara-            bagi    penyedia    dana     yang
negara kreditur ingin ikut pula               dilakukan perbankan di daerah
berpartisipasi meringankan beban              tersebut.
bangsa ini dengan menawarkan
                                              Pokok-pokok kebijakan tersebut
moratorium pembayaran utang luar
                                              antara lain berupa : pengecualian
negeri Indonesia.
                                              penilaian kualitas aktiva produktif
                                              termasuk kredit, bagi debitur UKM
KEBIJAKAN BANK INDONESIA                      dengan plafon maksimal Rp 5
                                              milyar; penggolongan kualitas
Seperti kita saksikan lewat media             kredit menjadi Lancar dalam
bahwa bencana gempa bumi dan                  jangka waktu 3 (tiga) tahun
badai tsunami di NAD tersebut selain          setelah dilakukan restrukturisasi
telah menelan korban jiwa juga telah          kredit; dan penghapustagihan
meluluh lantakkan sarana dan                  porsi Kredit Likuiditas Bank
prasarana fisik sehingga hampir               Indonesia (KLBI) dari kredit
sebagian besar tidak dapat                    program yang terkena bencana.
dipergunakan     lagi   atau    perlu
rekonstruksi ulang. Begitu pula

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN        64       Volume 3, Nomor 1, April 2005
Terdapat beberapa kredit program              pembayaran Bank kepada BI yang
yang disalurkan di NAD dan Nias               selalu lancar (auto debet).
Sumut yang sumber pendanaannya
                                              Dengan      demikian      kebijakan
dari porsi KLBI dan porsi Bank.
                                              penghapustagihan porsi KLBI
Kredit program tersebut terdiri dari
                                              pada kredit program kemungkinan
skim      PBSN    (Kredit    kepada
                                              tidak dapat dirasakan oleh debitur
Pengusaha Besar Swasta Nasional),
                                              apabila kredit tersebut sudah tidak
PIR Trans (kredit dalam rangka
                                              ada lagi porsi KLBI nya.       Agar
pengembangan      Perkebunan     Inti
                                              kebijakan       tersebut      dapat
Rakyat Transmigrasi), KKPA (Kredit
                                              dirasakan        oleh       debitur,
kepada Koperasi Primer untuk
                                              penghapustagihan kredit harus
Anggotanya) dan KPRS (Kredit
                                              dilakukan secara menyeluruh baik
Pemilikan Rumah Sederhana) yang
                                              terhadap porsi dari KLBI maupun
pemberiannya kepada Bank dengan
                                              porsi dana yang berasal dari dana
pola executing bank. Adapula kredit
                                              Bank.     Oleh karena sebagian
program yang sumber pendanaannya
                                              besar Bank penyalur kredit
seluruhnya dari KLBI seperti skim
                                              program di NAD adalah Bank
KUT (Kredit Usaha Tani) dan KPKM
                                              Pemerintah,                   maka
(Kredit kepada Pengusaha Kecil dan
                                              penghapustagihan porsi bank
Mikro) yang pemberiannya kepada
                                              tersebut      harus      mendapat
Bank dengan pola channeling bank.
                                              persetujuan     dari   Pemerintah,
Perbedaan pola pemberian KLBI
                                              sebagaimana diatur dalam UU
tersebut terletak pada pihak yang
                                              No.1     Tahun      2004    tentang
akan menanggung risiko kredit. Pada
                                              Perbendaharaan Negara.
pola executing bank, pihak yang
menanggung risiko kredit adalah               Demikian pula dengan KLBI yang
Bank,     sedangkan    pada     pola          diberikan dengan pola channeling
channeling bank, risiko kredit ada            bank, penghapustagihan kredit
pada penangung/penjamin kredit (risk          nantinya        akan     menjadi
sharing).                                     tanggungan penjamin risiko kredit
                                              melalui risk sharing.
Dengan adanya pemberian KLBI
dengan pola executing bank tersebut           Selain    hal   itu   berdasarkan
menyebabkan posisi saldo kredit               informasi dari Bank sebagian
yang masih ditanggung oleh debitur            besar    kredit   program yang
porsi KLBI nya tidak sesuai lagi              disalurkan di NAD dan Nias Sumut
dengan     porsi   semula,   bahkan           tersebut telah “macet” sebelum
mungkin terdapat kredit yang porsi            terjadinya bencana gempa bumi
KLBI nya sudah tidak ada lagi. Hal            dan badai tsunami.      Untuk itu
ini  terjadi   karena   kolektibilitas        kebijakan       penghapustagihan
pembayaran antara debitur kepada              kredit harus dilakukan secara
Bank berbeda dengan kolektibilitas            kasus per kasus dan secara hati-


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN        65       Volume 3, Nomor 1, April 2005
hati sehingga kebijakan tersebut tidak
menimbulkan dampak moral hazard
di kemudian hari pada daerah
bencana dan daerah lainnya.


TINDAK LANJUT YANG HARUS
DILAKUKAN
Dengan kondisi di atas maka
sebelum                  dilakukannya
penghapustagihan porsi KLBI perlu
diketahui jumlah kredit program yang
terkena bencana dari hasil identifikasi
yang sedang dilakukan oleh Bank.
Pada saat yang bersamaan perlu
dilakukan pula koordinasi dengan
Pemerintah     untuk    mendapatkan
kesepakatan penyelesaian kredit
yang menjadi porsi Pemerintah,
termasuk porsi Pemerintah dalam risk
sharing pada KLBI pola channeling
bank.
Semoga langkah–langkah tersebut di
atas dapat berjalan dengan lancar
sehingga    niat    baik    untuk
meringankan beban debitur yang
terkena bencana dapat segera
dirasakan.




              Seluruh Redaksi
  Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan

                     menyampaikan :


  Turut Berduka Cita yang sedalam-dalamnya atas terjadinya
     musibah gempa bumi dan tsunami yang dialami oleh
   saudara-saudara kita di Nanggroe Aceh Darussalam dan
    Sumatera Utara, serta gempa bumi yang terjadi di Nias
                       Sumatera Utara

   Semoga arwahnya diterima disisi Tuhan YME dan semoga
  diberikan ketabahan dan kekuatan iman bagi keluarga yang
                        ditinggalkan



BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN                  66   Volume 3, Nomor 1, April 2005
                             CAKRAWALA HUKUM
                                 Oleh : Redaksi




Pada tanggal 22 Maret 2005 di Hotel           harapannya agar acara diskusi ini
Sofyan Betawi Menteng, Lembaga                dapat memberikan masukan bagi
Kajian Hukum dan Teknologi (LKHT)             RUU Informasi dan Transaksi
Fakultas       Hukum      Universitas         Elektronik (ITE) dan RUU Transfer
Indonesia dan Direktorat Hukum                Dana.
Bank Indonesia menyelenggarakan
                                              Pembicara       dalam      seminar
seminar      tentang   Permasalahan
                                              tersebut adalah        Dyah NK
Hukum Terkait Internet Banking dan
                                              Makijani, Prof. DR. Ahmad Ramli,
Solusi Penyelesaiannya. Diskusi ini
                                              Heru Nugroho, DR. Munawar
merupakan       tindak  lanjut   dari
                                              Ahmad,       Edmon        Makarim,
kerjasama penelitian hukum antara
                                              Komisaris Polisi Setiadi, Eddy OS
Bank Indonesia dengan Fakultas
                                              Hiarij, Teddy Susanto, Arus Akbar
Hukum Universitas Gadjah Mada dan
                                              Silondae.
Pusat Kajian Hukum Bisnis STIE
Perbanas       yang    masing-masing          Beberapa hal pokok yang dapat
berjudul “Rekonstruksi Hukum Dalam            ditarik dari pembahasan antara
Menanggulangi Kejahatan Dunia                 lain:
Maya Di Bidang Perbankan” dan                 -   Isu-isu pokok yang harus
“Identifikasi Produk Berbasis E-                  dipertimbangkan          dalam
Banking Sebagai Jasa Pelayanan                    melakukan transaksi elektronik
Perbankan di Indonesia Dan Aspek                  agar transaksi itu sah dan
Hukum Keperdataannya”.                            mempunyai kekuatan hukum,
Dalam keynote speechnya Prof.                     antara lain adalah adanya
Hikmahanto Juwana, Dekan Fakultas                 kepercayaan/itikad baik dalam
Hukum UI, mengemukakan bahwa                      transaksi serta aturan-aturan
makin maraknya penggunaan internet                yang     mengatur     transaksi
banking diikuti pula oleh kejahatan di            elektronik. Dalam hal ini data
bidang internet banking. Di sisi lain             atau catatan yang ada pada
terdapat kendala-kendala di bidang                para pihak, haruslah data yang
hukum yang mesti dihadapi dalam                   dapat       disimpan       dan
menyelesaikan      kasus    kejahatan             direproduksi secara akurat,
tersebut. Sementara itu, dalam kata               sehingga dapat digunakan
sambutannya, Ahmad Fuad, Deputi                   sebagai alat bukti.

Direktur Direktorat Hukum           Bank      -   Dari kacamata teknologi, untuk
Indonesia, mengemukakan                           memperkecil kerugian dan


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN         67      Volume 3, Nomor 1, April 2005
    mencegah                 terjadinya           4) Authenticity,     kepastian
    pemyimpangan/kejahatan                           bahwa pihak, obyek, dan
    diperlukan pengamanan terhadap                   informasi adalah riil dan
    resources & assets yang meliputi                 bukan palsu. Untuk itu,
    pengamanan                  sistem,              pihak yang terlibat, alat-
    pengamanan jasa, mekanisme                       alat, dan obyek yang
    pengamanan,            pengelolaan               dipertukarkan         harus
    pengamanan dan pengamanan                        diotentikasi.    Hal      ini
    objek. Di samping itu perlu                      membutuhkan mekanisme
    diperhatikan      pula       bahwa               seperti tanda tangan digital,
    kerusakan/kegagalan dari sistem                  password, dan hirarkhi
    komputer      sebagian        besar              sertifikasi.
    diakibatkan oleh tindakan yang
                                                  5) Non-repudiation, kepastian
    tidak benar/menyimpang yang
                                                     bahwa        pihak     yang
    dilakukan oleh “orang dalam”
                                                     melakukan           sebuah
    (pemakai     legitimate),      yaitu
                                                     transaksi     tidak   dapat
    petugas internal atau manajemen
                                                     menolak,         menyangkal
    bank.
                                                     sebuah transaksi yang
-   Persyaratan yang harus dipenuhi                  telah dilakukannya.
    ditinjau dari segi keamanan
                                              -   Dalam      merancang         sistem
    internet banking adalah:
                                                  internet banking, penyedia
    1) Confidentiality,    informasi              layanan harus memberikan
       dikomunikasikan dan disimpan               prioritas        utama         pada
       secara aman dan hanya dapat                keamanan. User perlu diberi
       diakses oleh mereka yang                   informasi mengenai ancaman
       berhak saja.                               potensial pada sistem dan
    2) Integrity, informasi dikirimkan            panduan sistem keamanan.
       secara menyeluruh, lengkap                 Perbankan perlu meningkatkan
       dan dalam keadaan tidak                    keamanan internet banking
       berubah. Integritas suatu data             antara lain melalui standarisasi
       tidak hanya karena suatu data              pembuatan aplikasi internet
       benar, namun juga apakah                   banking        (misalnya        user
       data dapat dipercaya dan                   interface        yang       mudah
       diandalkan.                                dipahami), adanya panduan
                                                  bila terjadi fraud dalam internet
    3) Availability,  sistem    yang              banking,       dan     pemberian
       bertugas         mengirimkan,              informasi yang jelas kepada
       menyimpan, dan memproses                   user. Sementara itu Bank
       informasi dapat digunakan                  Indonesia       dalam     menjaga
       ketika dibutuhkan.                         keamanan                    system
                                                  pembayaran,         seperti    Real


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN         68        Volume 3, Nomor 1, April 2005
    Time Gross Settlement (RTGS)              -   Secara internasional, dalam
    yang transaksi per harinya                    rangka menanggulangi cyber
    mencapai      triliunan rupiah,               crime, PBB telah menghimbau
    menggunakan system delivery                   negara     anggotanya      untuk
    channel yang tertutup.                        mengintensifkan           upaya
-   Terjadinya     internet    fraud,             penanggulangan
    terutama karena kelemahan pada                penyalahgunaan         komputer
    sistem dan jaringan, serta pada               secara lebih efektif dengan
    sistem operasi dan prosedur.                  cara melakukan modernisasi
    Upaya meminimalisasi internet                 hukum pidana materiil dan
    fraud melalui pendekatan aspek                formil, serta mengembangkan
    regulasi dan hukum serta sistem               tindakan pencegahan dan
    pendeteksian keamanan. Langkah                pengamanan            komputer.
    yang ditempuh oleh Asosiasi                   Penanggulangan cyber crime
    Penyelenggara     Jasa   Internet             dalam konteks internasional
    melalui koordinasi rutin dengan               perlu    mendapat      perhatian
    kepolisian,   membuka      email              mengingat kejahatan ini adalah
    account       khusus       untuk              kejahatan dimensi baru yang
    menampung laporan abuse dan                   bersifat transnasional. Terkait
    pelanggaran, serta menyepakati                dengan hukum formil, tidak
    sebuah standar bagi ISP yang                  hanya masalah pembuktian
    terkait dengan langkah-langkah                yang       perlu      mendapat
    antisipasi terhadap spam dan                  perhatian, tetapi juga yurisdiksi
    abuse network                                 pengadilan       yang    berhak
                                                  mengadili     jika        terjadi
-   Terkait dengan hacker, cracker,               kejahatan lintas negara.
    dan carder yang memasuki sistem
    komputer dengan tujuan berbeda-           -   Dari sisi dalam negeri, sambil
    beda     (sekedar    ingin   tahu,            menunggu cyber law yang
    merusak,      atau      melakukan             komprehensif, perlu dilakukan
    penipuan), maka pengaturannya                 penambahan ketentuan dalam
    dapat mengacu pada aturan                     KUHP      yang    menyangkut
    tentang trespassing; dalam hal ini            pencurian,          penipuan,
    seseorang dapat telah dianggap                pemalsuan,            maupun
    melanggar     hukum      meskipun             perusakan guna diaplikasikan
    belum     melakukan     kejahatan.            menanggulangi cyber crime
    Kegiatan trespassing di dunia                 yang modus operandinya terus
    maya relatif lebih sulit untuk                berkembang. Hingga saat ini
    dibuktikan dibandingkan di dunia              ketentuan      yang      dapat
    nyata.                                        digunakan terhadap pelaku
                                                  cyber crime adalah pasal-pasal
                                                  tentang          penggelapan,


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN         69       Volume 3, Nomor 1, April 2005
    penipuan,   penadahan,   serta                Indonesia yang ditolak, yang
    ketentuan yang terdapat dalam                 tidak langsung mempengaruhi
    Undang-Undang tentang Money                   perekonomian negara serta
    Laundering.                                   citra bangsa di pergaulan antar
-   Berkaitan       dengan       sistem           bangsa, dan mengakibatkan
    pembuktian yang berlaku di                    kepercayaan masyarakat serta
    Indonesia,        maka        untuk           dunia usaha akan turun,
    membuktikan kejahatan maya                    sehingga mereka mencari cara
    yang sulit pembuktiannya, kiranya             bertransaksi yang lain yang
    perlu digunakan cara pembuktian               terjamin keamanannya. Hal ini
    yang mudah. Dasar pembuktian                  dapat           mengakibatkan
    yang sebaiknya digunakan adalah               terganggunya perkembangan
    conviction intime, atau setidaknya            produk e-banking Indonesia.
    conviction raisonee. Conviction           -   Dalam rangka meningkatkan
    intime artinya untuk menjatuhkan              kemampuan penyidik dalam
    putusan, hakim hanya berdasar                 penanganan cyber crime, Polri
    pada keyakinan semata tanpa                   di tingkat nasional memberikan
    dipengaruhi oleh alat bukti.                  penataran, mengikuti kursus,
    Sedangkan conviction raisonee                 seminar       dan      workshop.
    berarti dasar pembuktian adalah               Kemudian membentuk wadah
    keyakinan hakim dalam batas-                  CERT Nasional (Computer
    batas tertentu atau alasan yang               Emergency and Response
    logis. Terhadap kejahatan dunia               Team)      dan     Pengamanan
    maya ini, aparat penegak hukum                Jaringan            Infrastruktur.
    seyogianya               berupaya             Hambatan non-teknis yang
    menanggulanginya            dengan            dihadapai Polri dalam proses
    menggali hukum yang senantiasa                penyidikan       antara       lain:
    hidup     dan     tumbuh     dalam            mendatangkan saksi korban,
    masyarakat, dan tidak beralasan               terutama bila korban berada di
    “tidak ada hukumnya”.                         luar negeri. Disamping itu, alat
-   Kendala utama yang dihadapi                   bukti elektronik atau digital
    oleh kepolisian dalam menangani               electronic evidence mudah
    cyber crime di bidang perbankan               hilang atau dihilangkan, serta
    justru datang dari prosedur dan               masyarakat      masih      awam
    birokrasi yang rumit dari bank                tentang cara yang efektif dan
    sendiri.                                      efisien dalam mengamankan
                                                  barang       bukti      elektronik
-   Akibat     non-materiil   yang                tersebut.            Sedangkan
    ditimbulkan dari cyber crime                  hambatan teknisnya antara
    termasuk kejahatan kartu kredit               lain: besarnya biaya untuk
    adalah banyaknya transaksi dari               membeli      dan     menyiapkan


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN         70       Volume 3, Nomor 1, April 2005
    peralatan yang diperlukan dalam               keterangan saksi, surat, dan
    penyelidikan, dan besarnya biaya              keterangan terdakwa      juga
    penyidikan.      Disamping      itu           dapat diperoleh dari:
    mengingat      pelaku    kejahatan
                                                  1) Alat bukti lain berupa
    sering    menggunakan       tempat
                                                     informasi yang diucapkan,
    umum (seperti warnet atau café
                                                     dikirim,  diterima,    atau
    net) untuk bertransaksi, maka sulit
                                                     disimpan secara elektronik
    untuk      menangkap        pelaku
                                                     dengan alat optik atau yang
    meskipun ISP dan IP address
                                                     serupa dengan itu;
    telah    ditemukan.      Hambatan
    lainnya adalah belum adanya                   2) dokumen,      yakni    setiap
    prosedur yang tetap dan jelas dari               rekaman        data     atau
    pihak/bank yang mengeluarkan                     informasi     yang     dapat
    kartu kredit bila terjadi fraud,                 dilihat, dibaca, dan atau
    disamping belum ada network                      didengar      yang     dapat
    sebagai wadah untuk bertukar                     dikeluarkan dengan atau
    informasi dan koordinasi antara                  tanpa     bantuan      suatu
    bank-bank penerbit dengan aparat                 sarana, baik yang tertuang
    penegak hukum. Oleh karena itu,                  di atas kertas, benda fisik
    wadah ini perlu segera dibentuk.                 apapun      selain    kertas,
                                                     maupun      yang    terekam
-   Terkait dengan kontrak yang
                                                     secara elektronik, yang
    dilakukan secara elektronik, timbul
                                                     berupa     tulisan,   suara,
    pertanyaan mengenai diterimanya
                                                     gambar, peta, rancangan,
    suatu output/informasi elektronik
                                                     foto, huruf, tanda, angka,
    sebagai suatu akta otentik atau
                                                     atau      perforasi     yang
    surat. Dalam hal ini, hakim
                                                     memiliki makna.
    memegang peranan penting untuk
    menentukan diterimanya infromasi          -   Pada dasarnya, peran hakim
    elektronik tersebut sebagai alat              dalam proses       pembuktian
    bukti di pengadilan dalam hal                 adalah     mencari      segala
    terjadi sengketa.                             informasi untuk mendapatkan
                                                  keyakinan tentang adanya
-   Sehubungan        dengan      adanya
                                                  peristiwa   hukum     dan/atau
    macam-macam alat bukti, perlu
                                                  suatu     hubungan      hukum
    ditinjau apakah secara analogi
                                                  dengan          menggunakan
    informasi    elektronik      temasuk
                                                  berbagai    media/alat   bukti,
    sebagai      alat       bukti    lain
                                                  sejauh hal itu relevan dan
    sebagaimana alat bukti lain yang
                                                  valid.
    berlaku untuk tindak pidana
    korupsi       (tipikor),       money      -   Untuk dapat menjadi data yang
    laundering, dan terorisme menurut             dapat     dipercaya,     data
    Hukum Acara Pidana, dimana                    elektronik harus dihasilkan


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN         71      Volume 3, Nomor 1, April 2005
    oleh sistem elektronik yang dapat             pembayaran debet dan kredit
    dipercaya,       yaitu      dapat             dengan menggunakan kartu.
    dipertanggungjawabkan dan telah
                                              -   Dalam menerapkan teknologi
    dilakukan pemeriksaan oleh para
                                                  dalam pelayanan perbankan,
    professional                 yang
                                                  soal      keamanan         harus
    terkait/mempunyai      kemampuan
                                                  merupakan concern utama.
    untuk     itu, sehingga     dapat
                                                  Oleh karena itu perlu dipikirkan
    dikatakan handal dan aman serta
                                                  adanya      standar      internet
    bekerja sebagaimana mestinya.
                                                  banking policy dari bank dan
-   RUU ITE telah memberikan                      standar pengamanan, seperti
    tempat agar informasi elektronik              perlindungan           nasabah,
    dapat diterima, dan memberikan                penanganan       insiden,    dan
    prosedur tertentu untuk pedoman               security policy. Terkait dengan
    bagi hakim dalam pemeriksaan                  ini,    pengamanan          perlu
    dan pembuktian. Namun demikian                dilakukan secara menyeluruh
    RUU ITE hingga saat ini belum                 yaitu mulai dari orang yang
    dibahas, padahal undang-undang                melakukan transaksi, proses,
    tersebut sangat mendesak untuk                dan teknologi; dan berlapis,
    memberikan kepastian hukum                    yaitu         mulai          dari
    atas transaksi elektronik. Oleh               komputer/peralatan          yang
    karena itu RUU ITE perlu segera               digunakan              nasabah,
    dibahas dan disahkan. RUU ITE                 webserver, internet banking
    memuat ketentuan mengenai                     gateway, hingga aplikasi di
    infromasi    elektronik,   dimana             bank.
    dinyatakan     bahwa     informasi
                                              -   Kebijakan menetapkan tindak
    elektronik   memiliki    kekuatan
                                                  pidana di bidang teknologi
    hukum sebagai alat bukti yang
                                                  informasi       juga      perlu
    sah. Disamping itu juga dimuat
                                                  memperhatikan        pengaturan
    ketentuan                mengenai
                                                  dalam KUHP, walaupun tindak
    penyelenggaraan             sistem
                                                  pidana di bidang teknologi
    elektronik, transaksi elektronik,
                                                  informasi sebaiknya diatur
    nama      domain,     Hak     Atas
                                                  dalam suatu undang-undang
    Kekayaan Intelektual & Privacy,
                                                  tersendiri, mengingat adanya
    perbuatan yang dilarang, tindak
                                                  prinsip-prinsip yang berbeda
    pidana, dsb.
                                                  dengan prinsip-prinsip umum
-   Disamping RUU ITE, perlu pula                 dalam KUHP.
    segera dibahas RUU Transfer
                                              -   Rekomendasi:
    Dana yang mengatur mengenai
    transfer dana secara elektronik               1) Dalam rangka memberikan
    maupun non-elektronik, termasuk                  kepastian hukum, perlu
    pengaturan            mengenai


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN         72       Volume 3, Nomor 1, April 2005
       segera dibahas RUU ITE dan                mengenai      bentuk-bentuk
       RUU Transfer Dana.                        kejahatan/penipuan      yang
   2) Perlunya    ketentuan   yang               dapat     terjadi    dengan
      mewajibkan bank nasional                   produk/layanan          yang
      untuk      memiliki    pusat               disediakannya,      perlunya
      penyimpanan,      pemrosesan               komunitas         perbankan
      data/informasi & transaksi                 membangun         Automated
      perbankan yang letaknya di                 Clearing    House      untuk
      dalam negeri.                              meningkatkan pengamanan
                                                 perbankan             secara
   3) Perlu dibentuk unit kerja                  bersama.
      khusus           pengamanan-
      pencegahan            kejahatan         5) Perlunya         ketentuan
      perbankan di dalam struktur                tentang tanggung jawab
      Bank      Indonesia         untuk          bank untuk mengganti uang
      menerapkan             kebijakan           nasabah yang hilang akibat
      pengamanan                sistem,          kelemahan           system
      melakukan penelitian untuk                 pengamanan             ICT
      mencegah ancaman yang                      perbankan,          seperti
      mungkin       terjadi,        dan          Regulation E di Amerika.
      melakukan tindakan recovery             6) Penyelenggara         bisnis
      serta pemantauan transaksi                 online atau e-commerce
      perbankan selama 24 jam.                   mensyaratkan agar pihak
      Disamping itu, dalam rangka                pemesan mencantumkan
      pengawasan       bank       perlu          dan memberikan digital
      dilakukan    audit      terhadap           signature   atau      tanda
      Sistem Teknologi Informasi                 tangan elektronik dalam
      dan      Komunikasi          yang          transaksi  online,    untuk
      digunakan perbankan untuk                  mengurangi        transaksi
      kurun waktu tertentu.                      illegal.
   4) Perlunya memperketat akses              7) Dibentuk badan khusus
      nasabah maupun pegawai ke                  yang menangani cyber
      jaringan      system        ICT            crime.
      perbankan, penggunaan multi
      faktor      autentifikasi–selain
      ID/PIN & password- pada
      setiap transaksi, penggunaan
      Perangkat Lunak Komputer
      Deteksi    untuk     memonitor
      aktifitas rekening nasabah,
      sosialisasi oleh perbankan



BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN     73      Volume 3, Nomor 1, April 2005
                   DAFTAR PERATURAN BANK INDONESIA
                       DESEMBER 2004 – APRIL 2005



 No      Nomor                     Satker                                              Nomor
                     Tanggal                              Perihal
Urut      PBI                     Penerbit                                           LN & TLN RI



                                             Pelaksanaan Pengawasan Badan LN.Thn.2004 No.161
 1.    6/27/PBI/2004 13-12-2004   DPBPR
                                             Kredit Desa.                 TLN. 4460


                                             Pengeluaran dan Pengedaran
                                             Uang Kertas Rupiah Pecahan
 2.    6/28/PBI/2004 17-12-2004     DPU                                          LN.Thn.2004 No.162
                                             100.000 (Seratus Ribu) Tahun
                                             Emisi 2004

                                             Pengeluaran dan Pengedaran
                                             Uang Kertas Rupiah Pecahan
 3.    6/29/PBI/2004 17-12-2004     DPU                                          LN.Thn.2004 No.163
                                             20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun
                                             Emisi 2004


                                                                                 LN.Thn.2004 No.166
                                             Penyelenggaraan Kegiatan Alat       TLN. 4462
 4.    6/30/PBI/2004 28-12-2004    DASP      Pembayaran Dengan
                                             Menggunakan Kartu.



                                             Pengeluaran dan Pengedaran
                                             Uang Rupiah Khusus Pecahan          LN.Thn.2004 No.167
 5.    6/31/PBI/2004 28-12-2004     DPU      100.000 (Seratus Ribu) Tahun
                                             Emisi 2004 Dalam Bentuk Uang
                                             Kertas Belum Dipotong.

                                             Pengeluaran dan Pengedaran
                                             Uang Rupiah Khusus Pecahan          LN.Thn.2004 No.168
 6.    6/32/PBI/2004 28-12-2004     DPU      20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun
                                             Emisi 2004 Dalam Bentuk Uang
                                             Kertas Belum Dipotong.

                                             Perubahan Kedua Atas Peraturan LN.Thn.2004 No.169
                                             Bank Indonesia Nomor           TLN.4463
 7.    6/33/PBI/2004 31-12-2004     DPM
                                             4/9/PBI/2002 Tentang Operasi
                                             Pasar Terbuka.



                                                                                 LN.Thn.2005 No.3
 8.    7/1/PBI/2005 10-01-2005 DPNP/DLN Pinjaman Luar Negeri Bank.
                                                                                 TLN.4467




                                             Penilaian Kualitas Aktiva Bank      LN.Thn.2005 No.12
 9.    7/2/PBI/2005 20-01-2005     DPNP
                                             Umum                                TLN.4471




BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN               74         Volume 3, Nomor 1, April 2005
 No      Nomor                      Satker                                               Nomor
                     Tanggal                                Perihal
Urut      PBI                      Penerbit                                            LN & TLN RI



                                              Batas Maksimum Pemberian             LN.Thn.2005 No.13
 10.   7/3/PBI/2005 20-01-2005      DPNP
                                              Kredit Bank Umum                     TLN.4472



                                              Prinsif Kehati-Hatian Dalam
                                                                                   LN.Thn.2005 No.14
 11.   7/4/PBI/2005 20-01-2005      DPNP      Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi
                                                                                   TLN.4473
                                              Bank Umum

                                              Perlakuan Khusus Terhadap Kredit
                                              Bank Umum Pascabencana
                                                                               LN.Thn.2005 No.15
 12.   7/5/PBI/2005 20-01-2005      DPNP      Nasional Di Propinsi Nanggroe
                                                                               TLN.4474
                                              Aceh Darussalam Dan Kabupaten
                                              Nias, Propinsi Sumatera Utara.

                                            Transparansi Informasi Produk
                                  DPNP/DPbS                                        LN.Thn.2005 No.16
 13.   7/6/PBI/2005 20-01-2005              Bank dan Penggunaan Data
                                   /DPBPR                                          TLN.4475
                                            Pribadi Nasabah.



                                  DPNP/DPbS Penyelesaian Pengaduan                 LN.Thn.2005 No.17
 14.   7/7/PBI/2005 20-01-2005
                                   /DPBPR Nasabah.                                 TLN.4476




                                                                                   LN.Thn.2005 No.18
 15.   7/8/PBI/2005 24-01-2005 DPIP/DPNP Sistem Informasi Debitur.
                                                                                   TLN.4477




                                              Laporan Bulanan Bank Perkreditan LN.Thn.2005 No.19
 16.   7/9/PBI/2005 25-01-2005       DPbS
                                              Rakyat syariah.                  TLN.4478




                                  DPM/UKMI/                                        LN.Thn.2005 No.25
 17.   7/10/PBI/2005 09-03-2005             Laporan Harian Bank Umum.
                                  DPD/DPNP                                         TLN.4483


                                              Perubahan Atas Peraturan Bank
                                              Indonesia Nomor 6/11/PBI/2004
                                                                              LN.Thn.2005 No.34
 18.   7/11/PBI/2005 31-03-2005      DPM      Tentang Suku Bunga Penjaminan
                                                                              TLN.4491
                                              Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar
                                              Uang Antar Bank.




BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN                75          Volume 3, Nomor 1, April 2005
                  DAFTAR SURAT EDARAN (EKSTERN) BANK INDONESIA
                            DESEMBER 2004-APRIL 2005



          Nomor
                                    Satker
 No
                       Tanggal                                                Perihal
Urut       SE BI
                                   Penerbit
          Ekstern

                                              Permintaan Klarifikasi oleh Masyarakat dan Bank atas Uang yang
 1.    6/49/DPU       14-12-2004   DPU        Diragukan Keasliannya dan Laporan Penemuan Uang Palsu oleh
                                              Bank.

                                              Perubahan Keenam Atas Surat Edaran Bank Indonesia No.6/20/DPM
 2.    6/50/DPM       30-12-2004   DPM        Tanggal 26 April 2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan
                                              Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank.

 3.    6/51/DLN       31-12-2004   DLN        Kewajiban Pelaporan utang luar Negeri.

                                              Warkat dan Dokumen Kliring Serta Pencetakannya pada Perusahaan
 4.    6/52/DASP      31-12-2004   DASP
                                              Percetakan Warkat dan Dokumen Kliring.

                                              Pelaksanaan Transaksi Fine Tune Operations Dalam Rangka Operasi
 5.    7/1/DPM        03-01-2005   DPM
                                              Pasar Terbuka.

                                              Perubahan Ketujuh Atas Surat Edaran Bank Indonesia No.6/20/DPM
 6.    7/2/DPM        28-01-2005   DPM        Tanggal 26 April 2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan
                                              Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank.

 7.    7/3/DPNP       31-01-2005   DPNP       Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

                                              Perubahan Atas Surat Edaran Nomor.6/5/DPM tanggal 16 Februari
 8.    7/4/DPM        01-02-2005   DPM        2004 perihal Pelaksanaan dan Penyelesaian Fasilitas Simpanan Bank
                                              Indonesia dalam Rupiah (FASBI).

                                              Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip
 9.    7/5/DPbS       08-02-2005   DPbS
                                              Syariah.

                                              Perubahan Ketujuh Atas Surat Edaran Bank Indonesia No.6/20/DPM
10.    7/6/DPM        28-02-2005   DPM        Tanggal 26 April 2004 Perihal Suku Bunga Penjaminan Simpanan
                                              Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank.


11.    7/7/DPM        29-03-2005   DPM        Laporan Harian Bank Umum.


12.    7/8/DPNP       31-03-2005   DPNP       Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia.

13.    7/9/DPNP       31-03-2005   DPNP       Sistem Informasi Debitur

                                              Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP
                                              tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi
14.    7/10/DPNP      31-03-2005   DPNP
                                              Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan tertentu yang
                                              disampaikan kepada Bank Indonesia.




       BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN          76           Volume 3, Nomor 1, April 2005
          Nomor
                                    Satker
 No
                       Tanggal                                             Perihal
Urut       SE BI
                                   Penerbit
          Ekstern

                                              Perubahan Kesembilan Atas Surat Edaran Bank Indonesia
15.    7/11/DPM       31-03-2005   DPM        No.6/20/DPM Tanggal 26 April 2004 Perihal Suku Bunga Penjaminan
                                              Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank.

                                              Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/17/DPM
                                              Tanggal 6 April 2004 perihal Transaksi Perdagangan Sertifikat Bank
16.    7/12/DPM       7/14/DPNP    DPM
                                              Indonesia Secara Repurchase Agreement (Repo) Dengan Bank
                                              Indonesia Di Pasar Sekunder.

17.    7/13/DPbS      14-04-2005   DPbS       Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

18.    7/14/DPNP      18-04-2005   DPNP       Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.




       BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN         77         Volume 3, Nomor 1, April 2005