AMAN DAN DAMAI by alengka

VIEWS: 1,182 PAGES: 57

									         Agenda
bab II   Menciptakan
         Indonesia
         yang Aman
         dan Damai




                 II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




            T     TerwujuDnyA Indonesia yang aman dan damai merupakan upaya
                  untuk menciptakan suatu kondisi bebas dari bahaya dan segala bentuk
                  ancaman baik dari luar negeri dan gangguan dari dalam negeri. Rasa
                  aman dan damai itu tercermin dari keadaan tenteram, tidak ada rasa takut
                  dan khawatir, tidak terjadi konflik, tidak ada kerusuhan, serta rukun dalam
                  sistem negara hukum.

                  Berbeda dengan era sebelumnya, kini demokrasi dikonsolidasikan ber­
                  dasarkan stabilitas politik yang dibangun dari bawah, dari masyarakat
                  luas. Demokrasi memerlukan stabilitas yang didasarkan pada kesepakatan
                  bersama, bukan dipaksakan oleh kekuatan yang berdasarkan ancaman
                  dan intimidasi serta praktik kekerasan. Terwujudnya stabilitas politik
                  yang dinamis merupakan prasyarat utama untuk melaksanakan agenda­
                  agenda pembangunan nasional. Peningkatan kapasitas dan kredibilitas
                  pemerintah dan peran partisipatif masyarakat, merupakan pilar utama yang
                  menjadi prioritas yang perlu dibangun dan diperkuat untuk menjamin dan
                  memelihara situasi aman dan damai secara berkelanjutan.




                    II - 
                                    Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




Sehubungan dengan itu, pembangunan kebudayaan diharapkan dapat
menyumbangkan peran dalam meredakan ketegangan antarkelompok
masyarakat dan memperkokoh NKRI. Pembangunan kebudayaan juga
diharapkan dapat mengembangkan nilai budaya baru yang positif dan
produktif dalam memperkuat jati diri bangsa dan memantapkan budaya
nasional. Ia juga diharap dapat menemukenali akar ketegangan/konflik,
solusi dan antisipasinya untuk memperkokoh NKRI.

Di sisi lain, hubungan internasional tahun 2005 hingga pada penghujung
tahun 2006 diwarnai berbagai isu politik, keamanan dan ekonomi global
yang diperkirakan masih akan terus berkembang pada tahun­tahun
mendatang. Berkenaan dengan usaha mewujudkan Indonesia yang mampu
berperan penting dalam dunia internasional, diperlukan kesinambungan
dan konsistensi pemantapan peranan politik luar negeri dan kerjasama
internasional. Pemantapan peran dan kerjasama ini menekankan pada
pemberdayaan posisi Indonesia sebagai negara bangsa, serta penguatan
integritas dan kapasitas nasional melalui optimalisasi pemanfaatan
diplomasi dan kerjasama internasional dengan memaknai secara positif
berbagai peluang menguntungkan bagi kepentingan nasional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kompleksitas kondisi sosial dan politik,
ketidakadilan, kesenjangan kesejahteraan, dan provokasi yang mengeks­
ploitasi perbedaan etnis, agama dan golongan merupakan tantangan
dan hambatan yang cukup berat dalam menciptakan kondisi keamanan
dan ketertiban. Sebagai konsekuensi letak geografis yang strategis pada
persimpangan dua benua dan dua samudra, Indonesia secara langsung
dan tidak langsung menjadi lokasi tindak kejahatan lintas negara
(transnasional).

Bersamaan dengan itu, keinginan kuat untuk menyelesaikan separatisme
secara damai dan menyeluruh terus diupayakan dengan melakukan
perundingan damai sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi. Selain itu,
terjadinya aksi­aksi terorisme di negara­negara yang relatif kuat dari
segi pertahanan dan keamanan membuktikan bahwa pencegahan
dan penanggulangan secara konvensional bukanlah jaminan untuk
menciptakan rasa aman terhadap terorisme. Semua ini perlu diwaspadai
dan ditindak secara tegas melalui upaya peningkatan daya cegah serta
daya tangkal terhadap terorisme. Untuk itu, upaya peningkatan terciptanya
kondisi keamanan dan ketertiban juga senantiasa dilakukan perkuatan
kemampuan pertahanan negara.




                                                               II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




Usaha pemeliharaan    Pertahanan negara adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara,
  dan peningkatan     mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi segenap bangsa
      kemampuan       Indonesia. Saat ini kemampuan pertahanan negara Indonesia relatif
      persenjataan    tertinggal dari negara tetangga. Pembangunan pertahanan negara sampai
      tetap dijaga.   dengan saat ini baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan
                      kekuatan yang masih terbatas, terutama bila dihadapkan dengan tugas,
                      luas wilayah, jumlah penduduk dan nilai kekayaan nasional yang harus
                      dijamin keamanannya. Dengan demikian, pembangunan kekuatan dan
                      kemampuan pertahanan negara mesti diselenggarakan secara terpadu
                      dan bertahap sesuai dengan kemampuan negara, serta diarahkan untuk
                      mewujudkan pertahanan yang profesional dan modern, yang mampu
                      menindak dan menanggulangi setiap ancaman.



                      A. BIDAnG POLITIK

                      Di bidang politik upaya mewujudkan Indonesia yang aman dan damai
                      terutama berkaitan dengan upaya melanjutkan peningkatan kondisi saling
                      percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat serta pemantapan
                      politik luar negeri dan kerjasama internasional. Hal ini berdasarkan
                      pertimbangan, pada satu sisi, kondisi aman dan damai secara politik hanya
                      dapat dicapai apabila terjadi peningkatan situasi yang kondusif yang terus
                      menerus di dalam negeri, dalam hal ini berupa penguatan kerapatan
                      (cohesion) dan ketertiban (order) sosial kemasyarakatan, yang pada
                      gilirannya diharapkan menjadi modal dasar bagi penerapan kebijakan­
                      kebijakan pembangunan nasional lainnya.

                      Pada sisi lain, kondisi aman dan damai secara politik hanya dapat tercapai
                      melalui peningkatan situasi politik internasional yang sejalan dengan
                      kepentingan Indonesia yang sedang dalam proses konsolidasi demokrasi.



                        II - 
                                     Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




Secara timbal balik, konsolidasi demokrasi yang berhasil, pada gilirannya
diharapkan mampu memberi dukungan bagi kinerja politik luar negeri dan
kerjasama internasional Indonesia.

1. Peningkatan rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar­
   kelompok Masyarakat

a. Permasalahan di Aceh, Papua, Maluku, dan Mamasa

Perkembangan politik di NAD setelah ditetapkannya Undang Undang
Pemerintahan Aceh (UU PA) pada Sidang Paripurna DPR tanggal 11 Juli
2006, ditandai dengan perbedaan pendapat mengenai substansi UU.
Tantangan ke depan adalah bagaimana proses pelaksanaan UU PA dapat
berjalan dengan baik, menjaga saling percaya antarkelompok masyarakat,
serta penyelenggaraan Pilkada yang sukses.

Sedangkan kondisi sosial politik di Papua, secara umum dapat dikatakan
cukup baik, terutama setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) di Provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar) dan Papua pada bulan Maret
2006.

Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan lembaga representasi
kultural bagi orang asli Papua dan anggotanya terdiri dari kalangan adat,
perempuan dan agama, menghadapi tuntutan dan tantangan agar dapat
menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan
sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Permasalahan lain di Papua adalah lambatnya penyusunan Peraturan
Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi). UU
mengenai Otsus belum dilaksanakannya secara konsisten, sehingga
berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Otsus itu
sendiri dan tentunya kepada pemerintah pusat dan lokal.

Situasi di provinsi Maluku dan Maluku Utara telah berangsur normal
dibanding beberapa tahun sebelumnya. Namun aksi­aksi kekerasan
dan teror masih sering muncul, sehingga dikhawatirkan dapat kembali
membawa masyarakat ke dalam konflik horizontal. Hal ini mengisyaratkan
bahwa situasi kondusif yang sudah tercipta perlu terus­menerus diwaspadai.
Soalnya masyarakat Maluku dan Maluku Utara masih menyimpan trauma
akibat konflik yang berkepanjangan, sehingga sangat rentan terhadap
upaya­upaya provokasi yang dilakukan kelompok­kelompok tertentu.



                                                                 II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




                  Di sisi lain, upaya­upaya menghentikan konflik di Poso (Sulawesi Tengah)
                  telah dilakukan sejak 1998. Namun konflik hanya dapat dihentikan
                  sementara waktu, karena muncul lagi konflik susulan dengan eskalasi
                  konflik yang makin meningkat dan lebih meluas. Munculnya kembali
                  konflik tersebut mencerminkan bahwa pemicu konflik belum sepenuhnya
                  dapat diselesaikan. Dalam kurun waktu akhir tahun 2005 sampai dengan
                  semester pertama tahun 2006, situasi Poso, Sulawesi Tengah diwarnai oleh
                  penemuan senjata, penemuan bom, dan tindakan kekerasan terhadap
                  warga masyarakat.

                  Di daerah lain, pada Oktober 2004, terjadi konflik di Mamasa (Sulawesi
                  Barat). Konflik ini diawali dengan aksi benturan fisik antar kelompok
                  yang setuju bergabung dengan Mamasa dengan kelompok yang tidak
                  setuju bergabung dengan Mamasa. Benturan ini merupakan reaksi atas
                  diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
                  Mamasa dan Kota Palopo. Konflik yang berdimensi kekerasan tersebut
                  dikhawatirkan akan dimasuki isu agama dan suku. Hal ini sangat potensial
                  terjadi, mengingat peta pengelompokan suku dan agama di antara kedua
                  kelompok yang bertikai. Kelompok kontra­Mamasa umumnya berasal dari
                  Suku Mandar dan beragama Islam. Sedangkan kelompok pro­Mamasa
                  adalah orang­orang Mamasa yang secara kesukuan lebih dekat dengan
                  etnis Toraja yang beragama Kristen/Katolik. Namun demikian, sejak akhir
                  2005, kondisi konflik di Mamasa dalam kurun waktu setahun terakhir
                  menunjukkan situasi membaik.

                  b. Hasil yang dicapai

                  Penyelesaian Masalah Aceh

                  Keberhasilan penyelesaian masalah Aceh dalam dua tahun terakhir
                  ditandai dengan penandatanganan MOU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005
                  dan keberhasilan pelaksanaan berbagai kesepakatan yang tercantum di
                  dalam MOU. Pada 14 Nopember 2005, Presiden telah mengeluarkan
                  Instruksi Presiden (Inpres) No. 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan
                  Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan
                  Aceh Merdeka. Inpres ini menginstruksikan seluruh jajaran KIB agar
                  mengambil langkah­langkah strategis untuk mendukung terlaksananya
                  MoU Helsinki.




                    II - 
                                    Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




Sampai dengan saat ini, beberapa kebijakan MoU Helsinki yang berhasil
dilaksanakan antara lain:

Pertama, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 22 Tahun 2005 tentang
Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi kepada setiap orang yang terlibat
dalam GAM, sampai dengan 18 Agustus 2006 sebanyak 1486 orang
narapidana dan tahanan GAM memperoleh amnesti umum dan abolisi.

Kedua, empat tahap perlucutan seluruh senjata GAM sebagaimana
tertuang di dalam MoU telah selesai dilaksanakan. Sebanyak 840 senjata
yang memenuhi syarat telah diterima oleh Aceh Monitoring Mission (AMM)
dan telah dimusnahkan.

Ketiga, Pemerintah Indonesia telah melakukan realokasi jumlah TNI dan
Polri, sehingga saat ini kekuatan yang ada di NAD adalah sebanyak 14.700
personil non organik TNI dan 9.100 non organik personil Polri. AMM menilai
bahwa kekuatan maksimum yang ada di NAD tersebut telah sesuai dengan
isi Nota Kesepahaman.

Keempat, jaminan hidup (jadup) sebesar Rp 1.000.000 per orang telah
diberikan kepada 3.000 orang mantan GAM untuk waktu tiga bulan.

Kelima, pendataan dan pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh Komisi
Independen Pemilihan (KIP) sampai Oktober 2006 mencapai 2.497.300
orang dari 2.608.245 orang calon pemilih. Sampai akhir Juni 2006, kartu
tanda penduduk (KTP) telah diterbitkan kepada 3 juta orang (52%) dari
2.608.245 wajib KTP.

Keenam, telah dilakukan secara bertahap pelatihan khusus polisi organik
Aceh dengan penekanan pada penghormatan HAM.

Berikutnya, sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan MoU Helsinki
adalah pelaksanaan program reintegrasi GAM ke dalam masyarakat Aceh.
Pemerintah Provinsi NAD telah membentuk Badan Reintegrasi­Damai Aceh
(BRA) yang bertujuan antara lain menyusun dan melaksanakan program
untuk mengintegrasikan mantan tentara GAM, mantan tapol GAM yang
mendapat amnesti, serta korban konflik yang berasal dari GAM maupun
masyarakat ke dalam masyarakat Aceh secara keseluruhan.




                                                                II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




Usaha perdamaian
     di Aceh yang
 akhirnya dicapai.


                     Ditetapkannya UU PA pada tanggal 11 Juli 2006 merupakan prestasi yang
                     terkait dengan MoU Helsinki. Hasil penting UU PA antara lain disetujuinya
                     pembentukan partai politik lokal dan calon independen (walaupun hanya
                     dilakukan satu kali saja), penerapan syariah Islam untuk pemeluk agama
                     Islam, serta jaminan terhadap Hak Asasi Manusia di NAD.

                     Terhadap UU PA tersebut, sampai saat ini masalah aktual yang ada adalah
                     beberapa komponen masyarakat, termasuk mantan anggota GAM yang
                     masih belum menerima sepenuhnya UU PA tersebut. Perbedaan pendapat
                     merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi di dalam negara demokrasi,
                     namun yang tidak boleh terjadi adalah adanya konflik fisik yang mengarah
                     pada tindakan anarkis dan kriminalitas.

                     Saat ini persiapan penyelenggaraan pilkada sedang dilakukan di NAD.
                     Berbagai persiapan seperti pelatihan terhadap anggota Komisi Independen
                     Pemilu sudah mulai dilakukan. Pendataan calon pemilih telah pula
                     dilaksanakan.

                     Penyelesaian Masalah Papua

                     Langkah utama yang dilakukan Pemerintah untuk percepatan penyelesaian,
                     terutama akibat pro­kontra pemekaran, adalah pengkajian untuk mencari
                     titik temu antara UU No. 45 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2001.
                     Hasil evaluasi tersebut telah mengidentifikasi beberapa kelemahan dan
                     kerawanan yang dikandung UU No. 21 Tahun 2001. Konsekuensi dari




                       II - 
                                    Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




kelemahan itu adalah perlu diambil langkah­langkah lanjutan, antara lain:
1. Pengakuan terhadap hak­hak dasar penduduk asli Papua.
2. Dukungan terhadap pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
    yang bertugas antara lain melakukan klarifikasi sejarah Papua.
3. Penyelesaian persoalan MRP sebagai representasi kultural dan politik
    rakyat Papua.
4. Perlunya penyelesaian persoalan yang dapat mengakomodasi
    representasi suku­suku untuk duduk di dalam struktur MRP
5. Persoalan peradilan yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan
    mengadili sengketa perkara adat.

Upaya lain terkait dengan persoalan pemekaran adalah membuat langkah­
langkah penyesuaian kebijakan pemekaran wilayah Papua pascakeputusan
Mahkamah Konstitusi, yang menyangkut posisi hukum UU No. 45 Tahun
1999. Keputusan Mahkamah Konsitusi telah memberi kepastian hukum
bahwa penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang
dibentuk berdasarkan UU No. 45 Tahun 1999 adalah sah dan selanjutnya
perlu dilaksanakan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 32 Tahun
2004, serta peraturan perundang­undangan yang lain.

Kebijakan lain yang ditempuh pemerintah dalam menyelesaikan persoalan
Papua adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2004
tentang MRP, yang materinya telah disesuaikan dengan berbagai ketentuan
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; UU No. 12 Tahun 2003
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; UU No. 31 Tahun
2002 tentang Partai Politik; dan UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan
dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Diharapkan pembentukan MRP
tidak menimbulkan persoalan hukum baru pada masa yang akan datang.

Dengan selesainya upaya sinkronisasi UU No. 45 Tahun 1999 dan UU
No. 21 tahun 2001, diharapkan akan dapat berdampak positif terhadap
penyelesaian masalah Papua. Di samping memberi kejelasan terhadap
masyarakat tentang eksistensi MRP, masyarakat Papua dapat memperoleh
pemahaman yang jauh lebih baik mengenai konsekuensi pelaksanaan UU
No. 21 Tahun 2001 tersebut. Paling tidak, melalui berbagai kebijakan yang
diterapkan tersebut, diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap
hukum dan pemerintah dapat meningkat.

Pilkada Gubernur Papua dan Irjabar telah berhasil dilaksanakan dengan aman
dan tertib. Diharapkan kedua gubernur terpilih itu dapat menjembatani




                                                                II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




                                            dan menyelesaikan berbagai permasalahan Papua.
                                            Selanjutnya, untuk mempercepat pelaksanaan pem­
                                            bangunan di Papua, telah ditetapkan kebijakan
                                            New Deal Policy for Papua dengan memprioritaskan
                                            pemantapan ketahanan pangan dan pemberdayaan
                                            ekonomi masyarakat; peningkatan akses masyarakat
                                            pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang
                                            berkualitas; kebijakan perlakukan khusus (affirmative
                                            action) bagi putra­putri asli Papua; serta peningkatan
                                            infrastruktur dasar untuk pengembangan wilayah­
                                            wilayah potensial. Untuk melaksanakan kebijakan
                                            tersebut, saat ini sedang dipersiapkan Inpres tentang
                                            Percepatan Pembangunan di Papua.

Upaya penyelesaian    Penyelesaian Konflik di Maluku dan Maluku Utara
   konflik di Papua
 terus berlangsung.   Upaya Pemerintah untuk menjaga situasi aman dan damai terus dilakukan
                      dengan dialog yang melibatkan tokoh agama, tokoh budaya, kalangan
                      perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk lebih
                      memantapkan harmonisasi kehidupan masyarakat. Hal lain yang dilakukan
                      adalah dengan terus dilaksanakannya Operasi Mutiara yang menitik­
                      beratkan upaya penegakan hukum, sehingga masyarakat didorong untuk
                      berperan serta secara aktif menjaga keamanan dan ketertiban.

                      Dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan pengungsi yang meningkat
                      pesat sejak konflik berlangsung, pemerintah terus berusaha menjalankan
                      program pemberdayaan masyarakat pascakonflik. Pemberdayaan masya­
                      rakat untuk mencegah, mengatasi, dan menyelesaikan persoalan di dalam
                      masyarakat, merupakan modal utama bagi penyelesaian konflik secara tuntas.

                      Usaha meningkatkan kepercayaan dilakukan dengan cara mempercepat
                      pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan, serta
                      revitalisasi nilai­nilai budaya lokal di Maluku, dan Maluku Utara. Tindakan
                      ini merupakan pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2003 tentang Percepatan
                      Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara
                      Pascakonflik. Dampak yang positifnya adalah membentuk pemahaman
                      bahwa penataan kehidupan masyarakat Indonesia perlu dilakukan
                      berdasarkan prinsip saling memahami serta prinsip kesetaraan dalam
                      menjalankan fungsi dan peran­peran kemasyarakatan dan kenegaraan. Yang
                      tak kalah penting adalah mencairkan sekat yang selama ini menghambat
                      terwujudnya rekonsiliasi antaretnis di Indonesia.



                       II - 0
                                   Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




Gejala umum yang terjadi di daerah konflik adalah adanya akumulasi rasa
saling curiga antarkelompok yang bertikai. Dalam kondisi ini, persoalan
yang tidak penting pun berpotensi memicu konflik yang lebih luas.
Dengan menyadari sepenuhnya bahwa ketidakpercayaan antarkelompok
merupakan salah satu penyebab pokok konflik, dalam rangka membangun
kepercayaan kelompok yang bertikai, pemerintah melakukan upaya
pendampingan terhadap lembaga­lembaga sosial budaya di daerah
konflik Poso, Maluku, dan Maluku Utara. Fokus pelaksanaan kebijakan ini
adalah melakukan pendekatan terhadap kalangan LSM, organisasi sosial
kemasyarakatan, serta perguruan tinggi, untuk bekerja sama menyukseskan
pendampingan terhadap masyarakat di daerah konflik. Langkah awal
yang berhasil dituntaskan adalah penyelesaian pedoman umum agenda
pendampingan, terutama di daerah yang mengalami konflik sosial politik
yang tinggi.

Penyelesaian Konflik di Poso

Demi menjaga situasi aman dan damai di Poso, Pemerintah bersama­
sama dengan masyarakat menerapkan kembali semangat Sintuwu Maroso
atau ‘Bersatu Kita Kuat’ secara terus­menerus. Pendekatan ini merupakan
salah satu upaya untuk meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia dan
meningkatkan komitmen kepada persatuan dan kesatuan. Melalui ikatan
ini, diharapkan jalinan kehidupan yang harmonis antara komunitas di
dalam masyarakat akan terus dibangun.

Dalam penanganan masalah Poso, sebagai implementasi Inpres No. 14 Tahun
2005 tentang Langkah­Langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso,
telah dibentuk Komando Operasi Keamanan (Koopskam) Sulawesi Tengah.
Komando Operasi tersebut dibentuk melalui Keputusan Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan tentang Pembentukan Komando
Operasi Keamanan Sulawesi Tengah dengan tugas melaksanakan operasi
keamanan untuk penanganan masalah yang terjadi di wilayah Provinsi
Sulawesi Tengah meliputi penegakan hukum, penggelaran pengamanan
dan pelaksanaan kegiatan intelijen terpadu secara simultan dan sinergis
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta meningkatkan
kredibilitas Pemerintah di tingkat nasional maupun internasional.

Upaya lainnya adalah pelibatan masyarakat untuk melakukan rekonsiliasi
serta pengamanan lingkungan desa dan kelurahan, sehingga dapat
tercipta rasa saling percaya di antara komunitas Islam dan Kristen. Hal
lainnya adalah secara terus­menerus melaksanakan dialog antarkomunitas



                                                            II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




 Usaha memelihara
     perdamaian di
    wilayah konflik.

                       yang berkonflik dengan melibatkan tokoh­tokoh agama, tokoh budaya,
                       kalangan perguruan tinggi dan LSM untuk meningkatkan keharmonisan
                       di dalam masyarakat secara mantap, terutama pada simpul­simpul yang
                       mengandung tingkat kerawanan sosial yang tinggi. Program rehabilitasi
                       terhadap sarana dan prasarana sosial juga merupakan agenda yang
                       dilaksanakan oleh pemerintah. Berkat pendekatan penyelesaian konflik
                       secara holistik, situasi di Kabupaten Poso saat ini relatif aman walaupun
                       denyut konflik masih terjadi.

                       Dalam situasi konflik, ketika saling curiga menjadi bagian yang tidak
                       terelakkan, maka upaya menangkis manipulasi informasi sekaligus
                       meluruskannya menjadi mutlak diperlukan. Penyebaran poster dan
                       membangun jaringan dengan media massa yang mengajak masyarakat
                       untuk menghentikan pertikaian dan konflik, serta kembali membangun
                       saling percaya dan kebersamaan, merupakan usaha yang telah dilakukan
                       pemerintah. Melalui kegiatan ini tampak adanya peningkatan pemahaman
                       masyarakat tentang arti penting persatuan dan kesatuan.

                       Penyelesaian Konflik di Mamasa

                       Peran Pemerintah Daerah (Pemda) sangat menentukan dalam penyelesaian
                       masalah di Mamasa. Telah dilaksanakan pertemuan lima bupati yang
                       berasal dari wilayah sekitar konflik dan mereka sepakat untuk melaksanakan
                       ketentuan pemekaran Kabupaten Polewali­Mamasa. Langkah­langkah
                       penting yang telah dilakukan untuk menyelesaikan persoalan Mamasa
                       adalah penentuan batas wilayah hasil pemekaran. Penentuan batas
                       ini diperlukan untuk menjamin kepastian pelaksanaan fungsi­fungsi
                       pemerintahan dan melaksanakan rehabilitasi sarana serta perbaikan rumah
                       untuk mendukung aktivitas masyarakat sehari­hari. Penentuan batas itu


                        II - 
                                      Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




juga diperlukan untuk melaksanaan Program Pengembangan Kecamatan
(PPK) di Kecamatan Mambi dan Pana.

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban, maka Polri bekerja sama
dengan TNI telah menggelar Operasi Aralle, Tabulahan, dan Mambu­LIPU
2004. Polri berhasil memfasilitasi perjanjian damai yang ditandatangani 44
tersangka pelaku konflik. Mereka menyepakati tiga hal penting, yaitu:
1. Berjanji hidup rukun dan damai sebagai satu keluarga dalam adat Pitu
    Ulunna Salu.
2. Berjanji melupakan semua masalah yang terjadi dan mulai membangun
    kekeluargaan sebagaimana nenek moyang Pitu Ulunna Salu.
3. Barang siapa memulai perbuatan yang merusak persaudaraan wilayah
    Pitu Ulunna Salu akan ditindak tegas, sesuai dengan agama dan petuah
    nenek moyang manurungan botto, sedangkan provokator pemicu
    konflik akan ditindak tegas dengan tembak di tempat.

Pendekatan pemerintah yang bersifat multidimensional ini ternyata cukup
berhasil, sehingga situasi keamanan di Mamasa pun berangsur pulih.

c. Tindak lanjut

Terkait dengan persoalan Aceh, tindaklanjut yang diperlukan adalah:
1. Melaksanakan sosialisasi UU PA secara luas, intensif dan konstruktif
    dengan melibatkan berbagai pihak.
2. Mendukung terlaksananya UU PA secara konsekuen dan konsisten.
    Dalam waktu dekat harus segera disusun Qanun perihal Pilkada; harus
    segera dilakukan persiapan teknis Pilkada (mulai dari sosialisasi Pilkada,
    persiapan daftar pemilih sampai dengan aspek teknis hari pencoblosan);
    serta perlu persiapan dan pengaturan pemantauan Pilkada, terutama
    pemantau dari komunitas internasional. Hal ini penting dilakukan agar
    pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan jujur, transparan, adil, serta
    tertib­aman­damai. Dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah,
    organisasi kemasyarakatan, partai politik dan masyarakat internasional
    merupakan kunci keberhasilan Pilkada.
3. Membangun hubungan kerja yang konstruktif dan sinergis antara
    pemerintah pusat dan BRA NAD, dan antara BRA NAD dengan BRA
    kabupaten/kota.
4. Mendukung program reintegrasi GAM ke dalam masyarakat.

Berkenaan dengan masalah Papua, tindak lanjut yang perlu dilakukan
adalah:



                                                                  II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




                  1. Mendorong pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Provinsi
                     Papua, antara lain fasilitasi untuk mendorong disusunnya Perdasus
                     dan Perdasi termasuk harmonisasinya dengan peraturan perundangan
                     yang berlaku.
                  2. Mendorong terwujudnya konsensus dan pelaksanaan kebijakan New
                     Deal Policy for Papua.
                  3. Meningkatkan kapasitas lembaga MPR, DPR dan DPRD yang sudah
                     terbentuk agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya se­
                     cara profesional, sebagaimana dimandatkan di dalam peraturan
                     perundangan yang berlaku.
                  4. Perlunya sinkronisasi kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/
                     kota.

                  Berikutnya, tindak lanjut penanganan masalah pascakonflik Maluku/Ambon
                  adalah:
                  1. Meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum.
                  2. Menuntaskan kasus­kasus teror/kejahatan kekerasan maupun korupsi
                      dana pengungsi, dengan mengembangkan hasil pemeriksaan para
                      saksi­saksi dan alat­alat bukti.
                  3. Mengoptimalkan peran Pemda untuk melakukan pendataan para
                      penduduk dan pendataan hak keperdataan.
                  4. Mendukung pelaksanaan Inpres No. 6 tahun 2003.

                  Dalam penanganan kasus Poso, hal­hal yang perlu ditindaklanjuti adalah:
                  1. Melanjutkan proses penegakan hukum dengan menuntaskan kasus­
                      kasus teror maupun kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Sulawesi
                      Tengah.
                  2. Melanjutkan program harmonisasi sosial dan rehabilitasi terhadap
                      pembangunan sarana­prasarana sosial, rumah­rumah penduduk
                      korban konflik dan tempat­tempat ibadah yang harus dilaksanakan di
                      Kabupaten Poso.
                  3. Mendorong peran pemda yang optimal dalam rangka menginventa­
                      risir data penduduk dan hak­hak keperdataan masyarakat guna ter­
                      laksananya program secara optimal.

                  Agar situasi aman dan damai tetap terjaga di Mamasa, tindak lanjut yang
                  perlu dilakukan adalah menyelesaikan persoalan yang masih tersisa,
                  penegakan hukum, serta mendorong dan mendukung kebijakan untuk
                  menjaga harmonisasi melalui berbagai forum yang dapat menjembatani
                  komunikasi di dalam masyarakat secara konstruktif.




                   II - 
                                    Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




2. Pemantapan Politik Luar negeri dan Kerja Sama Inter­
   nasional

a. Permasalahan

Indonesia masih mempunyai masalah perbatasan wilayah, baik darat
maupun laut dengan negara­negara tetangga. Masalah ini perlu diselesaikan
melalui suatu diplomasi perbatasan untuk mengatasi berbagai masalah
perbatasan dan ancaman terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan.
Masalah lintas batas (border crossing) menuntut pelaksanaan kerangka
kerja sama yang lebih efektif untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat di
perbatasan darat, seperti Malaysia, PNG, dan Timor Leste.

Di samping itu, Indonesia juga masih mempunyai masalah perbatasan
maritim (batas laut) dengan Singapura dan Filipina. Pelaksanaan border
diplomacy diharapkan dapat meningkatkan atau mempercepat akselerasi
pembangunan sosial dan ekonomi kawasan perbatasan, sehingga dapat
memperkecil kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial
dengan negara tetangga yang berbatasan langsung. Sebab, fungsi wilayah
perbatasan adalah jendela yang merefleksikan keadaan sosial­ekonomi
nasional.

Masalah internasional lainnya adalah perkembangan konflik Israel­Palestina
berimbas pula pada serangan Israel atas Lebanon. Serangan udara Israel
yang terakhir, mengakibatkan terbunuhnya 54 penduduk sipil, termasuk 37
anak­anak di Qana, Lebanon Selatan. Dampak sosial tragedi ini sangat luas.
Hampir sejuta warga sipil Lebanon secara langsung terkena dampak agresi
Israel. Menurut World Health Organization (WHO), kira­kira 600.000 warga
sipil terpaksa mengungsi dari rumah mereka sendiri. Harga­harga bahan
komoditi pokok pun mengalami peningkatan sampai 400­600%. Tentu
keadaan ini akan menyulitkan warga setempat, apalagi bagi pengungsi.
Ditambah lagi, agresi militer ini telah mengakibatkan lebih dari 40.000
warga asing eksodus ke luar Lebanon.

Berikutnya, soal integrasi ASEAN untuk mewujudkan ASEAN 2020 dan Bali
Concord II merupakan proses yang bertahap. Namun, penahapan ini dapat
menimbulkan kesan bahwa proses integrasi ini berjalan sangat lamban.
Salah satu contohnya adalah kerja sama ASEAN dalam menangani masalah
kejahatan lintas negara, yang pada praktiknya belum dapat berjalan sesuai
yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh masalah politis dan teknis yang
menjadi penghalang kerja sama tersebut.



                                                               II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




                     Selain itu, telah disadari bahwa terjadi ketidaksinkronan antara rencana kerja
                     sama integrasi ASEAN dengan rencana pembangunan nasional negara­
                     negara ASEAN. Sebabnya adalah minimnya keterlibatan badan­badan
                     perencanaan ASEAN dalam penyusunan dan implementasi rencana ASEAN
                     tersebut. Badan perencanaan nasional dianggap mempunyai peranan
                     yang strategis untuk saling memperkuat program­progam pembangunan
                     di ASEAN, dengan program­program pembangunan nasional di negara­
                     negara ASEAN.




    Bom di depan
 Kedubes Australia
meninggalkan luka
       mendalam.


                     Berkenaan dengan pelaksanaan diplomasi publik, Indonesia menyadari
                     bahwa upaya melawan terorisme dalam jangka panjang sangat
                     bergantung pada upaya memberdayakan kaum moderat. Karena itu
                     upaya mengembangkan budaya dialog, toleransi dan upaya untuk saling
                     memahami dan menghormati antar sesama umat beragama menjadi
                     agenda penting dalam kerja sama internasional yang diprakarsai dan
                     didorong Indonesia. Sehubungan dengan itu, kegiatan yang dilakukan
                     adalah dialog antar agama (interfaith dialogue). Indonesia secara tegas
                     menolak pengaitan terorisme dengan agama atau budaya tertentu. Namun
                     disadari bahwa usaha memberantas terorisme dalam jangka panjang,
                     mesti dilakukan dengan mengikis akar­akar terorisme, yang muncul dari
                     radikalisme dan manipulasi terhadap agama.




                      II - 
                                    Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




Keanggotaan dan kiprah diplomasi Indonesia dalam Dewan HAM PBB
dihadapkan pada pesimisme bahwa politisasi akan tetap mewarnai kinerja
Dewan HAM. Diplomasi HAM Indonesia termasuk keanggotaan Indonesia
dalam Dewan HAM PBB akan sangat krusial dalam menyelaraskan secara
seimbang dan proporsional antara kepentingan promosi HAM di dalam
negeri dengan diplomasi luar.

Adapun penyelenggaraan kerjasama ekonomi internasional mengalami
pasang surut. Perlu diakui bahwa kerjasama ekonomi internasional belum
dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan Indonesia, baik
kerjasama dalam lingkup ASEAN, bilateral dan intra­kawasan. Berbagai
permasalahan yang muncul seharusnya menjadi tantangan besar yang
harus diselesaikan, bukan sebagai penghambat.

c. Hasil yang dicapai

Penyelesaian Masalah Perbatasan

Dalam pelaksanaan diplomasi perbatasan (border diplomacy) untuk mem­
pertahankan NKRI, pemerintah Indonesia telah menetapkan prioritas utama
dalam hal perundingan perbatasan berdasarkan pada pertimbangan­
pertimbangan strategis, ekonomi dan navigasi. Mitra perundingan yang
menjadi prioritas utama saat ini adalah perundingan dengan Malaysia,
Singapura, Filipina, dan Timor Leste.

Perundingan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia merupakan
perundingan perbatasan yang paling intensif. Hasilnya, antara lain
disepakati adanya pertemuan tim teknis kedua negara secara teratur untuk
membicarakan masalah batas maritim. Sejauh ini kedua negara bersepakat
bahwa delimitasi batas maritim antara kedua negara akan didasarkan
pada prinsip­prinsip hukum internasional, khususnya United Nations
Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Langkah ini diambil
bersama untuk mencapai hasil yang adil bagi kedua belah pihak (equitable
solutions).

Indonesia dan Malaysia kini memasuki tahap perundingan penetapan batas
laut di wilayah Selat Malaka dan Laut Sulawesi. Pada pertemuan konsultasi
tahunan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan PM Abdullah
Badawi di Bukittinggi, 12­13 Januari 2006, kedua pemimpin menyatakan
pentingnya segera menyelesaikan perbatasan laut kedua negara melalui
proses negosiasi.



                                                              II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




          Wilayah    Perundingan batas maritim Indonesia­Filipina telah dilakukan secara intensif
  perbatasan perlu   dalam waktu tiga tahun terakhir. Perundingan ini telah berkembang ke arah
   lebih mendapat    positif, mengingat kedua negara telah menyampaikan posisi masing­masing
        perhatian.   mengenai garis batas yang memisahkan wilayah Indonesia dan Filipina.
                     Pembicaraan intensif masih terus dilakukan untuk semakin mendekatkan
                     perbedaan posisi, dengan terus mencoba merumuskan opsi­opsi garis
                     batas yang memungkinkan dan diterima oleh kedua belah pihak.

                     Perundingan batas laut wilayah Indonesia­Singapura mengalami per­
                     kembangan positif. Kedua negara telah bertemu pada awal tahun
                     2005. Pertemuan pada Februari 2005 itu membahas batas maritim dan
                     merupakan pertemuan pertama kedua negara setelah pertemuan terakhir
                     yang diselenggarakan tahun 1973. Pada 1973 itu lahir Perjanjian Batas Laut
                     Wilayah antara kedua negara, meski baru mencakup sebagian segmen dari
                     keseluruhan segmen yang harus didelimitasi. Pertemuan ini mempunyai
                     arti penting, karena telah meletakkan dasar bagi perundingan­perundingan
                     antara kedua negara di masa mendatang.

                     Berikutnya, perundingan batas darat dengan Timor Leste pun terus
                     dilanjutkan. Hal ini merupakan bagian dari kesepakatan perjanjian
                     sementara antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste
                     tentang Perbatasan Darat (Provisional Agreement between the Government
                     of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of
                     Timor Leste on the Land Boundary), yang disepakati Menteri Luar Negeri kedua
                     negara pada 8 April 2005 di Dili, Timor Leste. Perjanjian ini menyepakati
                     adanya 907 titik­titik koordinat yang akan menjadi bagian dari Perjanjian
                     Batas Darat yang bersifat final. Perjanjian batas ini akan dibuat kedua
                     negara di kemudian hari. Lebih jauh, kedua negara terus berusaha mencari
                     penyelesaian bagi tiga segmen yang masih belum terselesaikan. Pada saat
                     bersamaan juga melaksanakan proses demarkasi dengan mendirikan tugu­
                     tugu batas di tempat yang telah disepakati kedua negara.



                      II - 
                                       Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




Batas darat dengan Timor Leste sudah diselesaikan sebanyak 97% dan
diharapkan dirampungkan pada akhir tahun ini. Perundingan mengenai
penetapan batas darat maupun maritim juga dilakukan dengan
negara­negara lain yang berbatasan dengan Indonesia. Di samping itu
diselenggarakan juga kajian hukum guna mendukung perundingan dan
penyelesaian isu­isu perbatasan lainnya.

Persoalan Timur Tengah terkait dengan Konflik Israel-Palestina

Persoalan Timur Tengah terkait dengan konflik Israel­Palestina dan
dukungan Indonesia bagi Palestina dipastikan memberikan nuansa positif
dan penting bagi kinerja politik luar negeri Indonesia yang mulai pro aktif dan
high profile dalam turut membantu menciptakan perdamaian dunia sesuai
dengan amanat UUD 1945. Indonesia berdasarkan kapasitasnya sebagai
negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, telah melakukan usaha
untuk menengahi konflik Arab­Israel, khususnya konflik Palestina­Israel.
Indonesia sejak lama mendukung kesinambungan proses penyelesaian
damai Timur Tengah, serta menyatakan komitmennya bagi kemerdekaan
Palestina dan pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan langgeng,
serta hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

Indonesia berketetapan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan
Israel sebelum seluruh penyelesaian damai masalah Timur Tengah antara
Arab­Israel tercapai. Dalam kaitan ini, Indonesia mengijinkan hubungan
antarbisnis dan antarrakyat, selama tidak melibatkan simbol­simbol kene­
garaan dan instansi pemerintah, misalnya kunjungan KADIN ke Israel pada
bulan Juli 2006.

Mengenai serangan Israel di Qana, Lebanon Selatan, pemerintah Indo­
nesia dengan tegas mengutuk tindak kriminal Israel yang di luar batas
prikemanusiaan tersebut. Agresi militer Israel yang dilakukan secara
membabi buta, merupakan pelanggaran berat hukum internasional,
termasuk hukum perang, yang melarang penduduk sipil (non-combatants)
sebagai sasaran. Tindakan keji tersebut sangat bertentangan dengan nilai­
nilai kemanusiaan universal.

Sebagai negara demokrasi dan anggota Human Rights Council (Dewan Hak
Asasi Manusia) PBB, Indonesia menolak segala bentuk pelanggaran hak
asasi manusia yang dilakukan Israel terhadap rakyat dan bangsa Palestina
dan Lebanon. Lebih jauh, sebagai negara dengan prinsip kebijakan luar




                                                                   II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




                                                             negeri “Bebas Aktif”, Indonesia
                                                             mempunyai tugas dan peran yang
                                                             strategis untuk menjaga perdamaian
                                                             dunia dan menyelesaikan konflik
                                                             Arab­Israel secara permanen.

                                                           Indonesia mendukung disahkannya
                                                           Resolusi Dewan Keamanan PBB
                                                           No. 1701 dengan menekankan
                                                           pentingnya pencapaian perdamaian
                                                           yang komprehensif, adil dan
                                                           berkelanjutan di kawasan Timur
                                                           Tengah yang didasari Resolusi
                                                           No.242 (1967) dan No.338 (1973).
                                                           Pemerintah Indonesia saat ini sedang
  Indonesia terlibat   mempersiapkan pengiriman 1.000 pasukan TNI di bawah UNIFIL untuk
  aktif dalam upaya    bertugas di Lebanon Selatan dan wilayah sekitar perbatasan hingga akhir
     perdamaian di     batas waktu, yakni 31 Agustus 2007.
    kawasan Timur
           Tengah.     Kerja Sama ASEAN

                       Pilihan untuk memperkuat concentric circle dalam konteks kebijakan politik
                       luar negeri Indonesia di ASEAN tercermin pada komitmen Indonesia untuk
                       mewujudkan gagasan komunitas ASEAN sesuai dengan Bali Concord II
                       dengan tiga pilar utama, yakni: ASEAN Security Community, ASEAN Economic
                       Community, dan ASEAN Social Culture Community. Di bidang politik dan
                       keamanan, berbagai kesepakatan ASEAN untuk memerangi kejahatan
                       lintas negara, termasuk terorisme, perdagangan manusia dan obat
                       terlarang, penyelundupan dan perdagangan senjata, pencucian uang dan
                       lain sebagainya, diharapkan akan dapat lebih dikembangkan pada tahun
                       2006 dalam bentuk langkah­langkah konkret dan terukur di antara instansi
                       dan organisasi terkait.

                       Mengenai implementasi ASEAN Security Community Plan of Action,
                       Departemen Luar Negeri telah menyampaikan project proposal dalam
                       rangka implementasi komponen ASEAN Security Community (ASC) dalam
                       Vientiane Action Plan Program (VAP) kepada Sekretariat ASEAN terkait
                       dengan Partnership for Good Governance, Study on the establishment of an
                       ASEAN Maritime Forum, dan Training Seminars on the Preparation of A Security
                       Outlook, dan ASEAN Human Rights Mechanism Study. Pada prinsipnya pihak




                        II - 0
                                      Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




Sekretariat ASEAN menyetujui proposal proyek tersebut. Saat ini tengah
dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka implementasi
project proposal dimaksud.

Dalam KTT ASEAN pada 30 November 2004 di Vientiane, Laos, Indonesia
mengusung dua usulan, yaitu peningkatan kerja sama politik dan keamanan
agar disahkan dalam ASEAN Community dan menyelaraskan ASEAN Security
Community ke dalam Vientiane Action Plan Program (VAP). Dalam KTT ini
telah ditandatangani dan disahkan dokumen kerja sama antara lain ASEAN
Security Community Plan of Action yang merupakan usulan Indonesia,
ASEAN Sosiocultural Community Action Plan, serta ASEAN Declaration
against Trafficking in Persons, Particularly Women and Children.

KTT Asean ke­11 yang diselenggarakan pada 12­14 Desember 2005 di Kuala
Lumpur, dilakukan secara back to back dengan penyelenggaraan KTT Asia
Timur (East Asia Summit/EAS) pada 14 Desember 2005. KTT ini menghasilkan
Kuala Lumpur Declaration on the East Asia Summit. Disepakati bahwa EAS
dapat memainkan peranan penting dalam proses pembentukan komunitas
yang sejalan dengan proses Asean Plus Three dan mitra wicara lainnya di
kawasan, dan merupakan bagian integral dari evolusi suatu arsitektur
kawasan. Telah disepakati juga bahwa EAS akan diselenggarakan setiap
tahun back to back dengan KTT Asean.

Dalam pertemuan tersebut juga dihasilkan East Asia Summit Declaration
on Avian Influenza Prevention, Control, and Response yang menegaskan
komitmen negara­negara peserta EAS untuk bekerjasama dalam meng­
hadapi pandemik melalui mekanisme Asean yang ada.

Pada 6­7 Juli 2006 telah diselenggarakan The Fifth ASEAN Senior Officials
Meeting on Development Planning (SOMDP ke­5) di Kuala Lumpur, Malaysia.
Kegiatan SOMDP ke­5 ini diselenggarakan atas kesepakatan sidang
sebelumnya di Bali, tanggal 14­15 Juli 2005 dan rekomendasi sidang ASC di
Jakarta, tanggal 18­19 Januari 2006. Sidang ini dihadiri delegasi dari seluruh
negara ASEAN, kecuali Laos, dan Sekretariat ASEAN. Materi yang dibahas
dalam sidang ini adalah peran dan fungsi SOM­DP berdasarkan draft TOR
SOM­DP (yang telah disepakati pada pertemuan SOMDP ke­3 di Jakarta
tahun 1997) dan usulan TOR SOM­DP dari Malaysia. Kerja sama ASEAN
perlu di dukung dengan kesesuaian antara rencana kerjasama ASEAN dan
rencana pembangunan negara­negara ASEAN.




                                                                  II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




                  Pelaksanaan Diplomasi Publik

                  Tragedi peledakan bom di London tanggal 7 Juli 2005 telah mendorong
                  pemerintah Indonesia untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama
                  masyarakat internasional dalam menghadapi aksi kekerasan, termasuk
                  terorisme. Melalui penyelenggaraan interfaith dialogue, Indonesia
                  mengharapkan dapat memberi kontribusi kepada masyarakat internasional
                  untuk membangun keharmonisan hubungan antaragama. Kontribusi ini
                  merupakan bagian dari usaha global untuk menciptakan culture of peace
                  dan membangun harmoni antaragama dalam masyarakat internasional.

                  Serangkaian kegiatan interfaith tersebut telah memperluas pandangan
                  terhadap keberadaan ragam agama dan kepercayaan di suatu negara.
                  Negara­negara berpaham sekuler mulai dapat melihat bahwa membicarakan
                  suatu kepercayaan bukanlah hal yang harus dihindari, tetapi harus disadari,
                  sehingga tercipta rasa saling menghargai dan toleransi. Hal ini terlihat
                  dengan keinginan beberapa negara untuk melakukan bilateral interfaith
                  dialogue dengan Indonesia, seperti yang telah disampaikan negara Spanyol,
                  Inggris dan beberapa negara Eropa lainnya.

                  Lebih jauh, salah satu kegiatan dialog antaragama telah menghasilkan
                  kesepakatan untuk membangun Jogja Centre, International Center for
                  Religious and Cultural Cooperation. Pembangunan ini dimaksudkan sebagai
                  pusat penelitian dan kegiatan dalam rangka mempromosikan mutual
                  respect dari sebuah pengertian mendalam dan penghargaan dari perbedaan
                  agama dan budaya. Jogja Centre ini tidak dimaksudkan untuk mendalami
                  sebuah teologi tertentu, melainkan lebih menanamkan pengertian dan
                  mempromosikan toleransi dan perdamaian dalam perbedaan­perbedaan
                  tersebut.

                  Peran Indonesia dalam keanggotaan Dewan HAM PBB

                  Indonesia telah terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Indonesia telah
                  langsung terpilih pada putaran pertama dengan dukungan 165 suara dari
                  191 negara anggota PBB melalui pemungutan suara yang dilaksanakan
                  Majelis Umum PBB pada 9 Mei 2006. Sebagai anggota Dewan HAM yang
                  pertama, Indonesia akan tetap memainkan peran sangat penting dalam
                  pengambilan berbagai keputusan guna mendukung terbentuknya Dewan
                  HAM yang kuat dan memenuhi aspirasi masyarakat internasional.




                   II - 
                                    Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




Kiranya perlu kita akui bahwa banyak capaian yang diperoleh Indonesia
di bidang HAM dewasa ini, dan hingga kini banyak sekali langkah maju
yang sudah dicapai, antara lain ratifikasi perangkat HAM internasional dan
nasional, yakni perangkat nasional yang baik UU HAM dan UU Pengadilan
HAM, termasuk Rencana Aksi Nasional HAM yang berisi kebijakan atau
langkah kongkret di bidang pemajuan dan perlindungan HAM.

Kerja Sama Ekonomi Internasional

Pada bidang kerja sama ekonomi internasional, selama tahun 2005 terdapat
hasil penting yang telah dicapai. Di antaranya adalah upaya delegasi
RI untuk memperjuangkan isu­isu antikorupsi, pengembangan SMEs,
pemanfaatan skema kerja sama dalam bentuk proyek, serta menghapus
berbagai hambatan perdagangan dan investasi dalam forum KTT APEC XII
di Santiago, Chile.

Dalam KTT ASEAN di Vientiane, delegasi RI menggagas tiga rencana aksi
ASEAN, salah satunya adalah membentuk komunitas ekonomi. Indonesia
berkesempatan menjadi tuan rumah KTT Tsunami dan hasil dari KTT tersebut
adalah joint declaration dana khusus yang akan dikelola oleh Wakil Khusus
Sekjen PBB. Dalam KTT Asia Afrika di Bandung, 20­24 April 2005, Indonesia
berperan aktif meluncurkan Declaration on the New Asian African Strategic
Partnership, yang salah satunya adalah membangun kemitraan bersama di
bidang ekonomi. Selain itu, dalam kunjungan Presiden RI ke luar negeri,
antara lain ke Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, Timor Leste,
Amerika Serikat, Vietnam, Jepang, Philipina, dan China, telah dihasilkan
kesepakatan kerja sama bidang ekonomi, investasi dan perdagangan.

Selama tahun 2006 ini terdapat beberapa hasil penting yang dapat berkait
dengan kerjasama ASEAN, antara lain adalah kerja sama bilateral dengan
negara­negara sahabat dan kerja sama intrakawasan. Sehubungan dengan
kerja sama ASEAN, telah ditandatangani Mutual Recognition Arrangement
on Engineering pada tahun 2005 di Kuala Lumpur oleh ASEAN Economic
Ministers. Tak ketinggalan, telah dibahas pula peran dan fungsi dari SOMDP
dalam The Fifth ASEAN Senior Officials Meeting on Development Planning
pada Juli 2006 di Kuala Lumpur.

Di bidang kerja sama bilateral, dalam kunjungan ke Australia telah
dihasilkan Joint Declaration on a Comprehensive Partnership, yang mengatur
payung kerjasama antara kedua negara, antara lain di bidang ekonomi.




                                                               II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




                  Sedangan dengan India, hubungan kerja sama telah ditingkatkan dengan
                  ditandatanganinya MoU dalam bidang perdagangan.

                  Kemudian KADIN Komite Afrika bagian selatan dan G­15 telah mensponsori
                  House of Indonesia Distribution Center di Pelabuhan Durban, yang kemudian
                  digunakan sebagai jalan masuk barang­barang ekspor Indonesia ke
                  berbagai negara Afrika bagian Selatan. Berikutnya dalam rangka kerja sama
                  dengan Afrika, Indonesia telah mendirikan Indonesian Trade Promotion
                  Centre di enam kota besar kawasan Afrika.

                  Kerja sama bilateral lainnya adalah Amerika Serikat menawarkan pem­
                  bentukan forum bilateral kerjasama ekonomi untuk tingkat pejabat tinggi
                  dan menteri. Peningkatan kerjasama bilateral juga dilakukan dengan
                  memperkenalkan potensi ekonomi dan pariwisata Indonesia kepada
                  negara­negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia.

                  Selanjutnya, berdasarkan kunjungan PM Inggris ke Indonesia, telah
                  dibentuk Indonesia-UK Partnership Forum yang antara lain membahas
                  kerjasama di bidang perdagangan dan investasi. Saling kunjungan pejabat
                  tinggi Indonesia dengan negara­negara di wilayah Eropa Barat, antara
                  lain menghasilkan persetujuan di bidang ekonomi dan rekonstruksi serta
                  rehabilitasi wilayah terkena bencana Tsunami.

                  Kerja sama lainnya adalah antara RI dengan negara­negara di Eropa Tengah
                  dan Timur. Melalui pertemuan dan perundingan dengan mereka, dihasilkan
                  perjanjian di bidang investasi sebagai berikut:
                  1. Proyek kelistrikan dengan investor Hongaria dan Romania.
                  2. Proyek pembuatan kapal patroli dengan investor Polandia.
                  3. Proyek industri otomotif dengan investor Ceko.
                  4. Rencana kerja sama proyek infrastruktur dengan Rusia
                  5. Mengundang investor negara­negara Eropa Tengah dan Timur dalam
                      Infrastructure Summit 2006.

                  Dalam kerja sama intra­kawasan, Uni Eropa membantu Indonesia
                  merehabilitasi Aceh pascatsunami. Demi kepentingan Indonesia, maka
                  isu ekonomi diusulkan menjadi salah satu agenda dalam pertemuan SOM
                  I APEC, misalnya enhance competitiveness of small and medium enterprises.
                  Peran swasta yang lebih besar senantiasa ditingkatkan dalam kerja sama
                  Asia­Afrika.




                   II - 
                                     Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




Selanjutnya, pada pertemuan tingkat menteri Asian Regional Forum (ARF),
diajukan proposal Asian Regional Forum Statement on Disaster Management
and Emergency Response. Kemudian Indonesia menjadi penggerak utama
bidang energy security dalam forum Asia Cooperation Dialogue (ACD).
Indonesia menegaskan perlunya situasi lebih kondusif bagi pengembangan
usaha di wilayah Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines-East ASEAN Growth
Area (BIMP­EAGA). Indonesia juga berperan aktif, antara lain dalam
menegaskan pentingnya memperkecil kesenjangan pembangunan dan
mempercepat pembangunan ekonomi, di wilayah Indonesia-Malaysia-
Thailand-Growth Triangle (IMT­GT). Dalam Pacific Islands Forum (PIF),
Indonesia berperan aktif, antara lain memberikan pelatihan microfinance
kepada negara­negara anggota PIF. Berkaitan dengan United Nations
Economic and Social Commission for Asia Pacific (UN­ESCAP), Indonesia ikut
serta dalam menyusun road map dalam rangka mewujudkan Millennium
Development Goals.

c. Tindak lanjut

Dalam usaha menyelesaikan persoalan perbatasan antarnegara, pemerintah
Indonesia akan terus memaksimalkan pencapaian kepentingan nasional
dalam proses perundingan bilateralnya. Tantangan berat terkait dengan
perbatasan antarnegara adalah, pemerintah tidak dapat memprediksi hasil
jangka pendek yang dapat diperoleh selama proses tersebut. Satu­satunya
harapan adalah proses itu dapat membangun sikap saling percaya untuk
menyelesaikan perbedaan menyangkut perbatasan Indonesia dengan
negara­negara tetangga secara damai.

Kebijakan diplomasi perbatasan yang dilakukan Indonesia dengan 10
negara (Singapura, India, Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Australia,
Timor Leste, Papua Nugini, dan Palau), serta perbatasan darat dengan tiga
negara (Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste) perlu terus dilakukan.
Diplomasi perbatasan itu tentu tidak akan banyak beranjak dari ketentuan
UNCLOS 1982, yang terkait dengan kepentingan nasional Indonesia.
Artinya, melalui perundingan dengan negara­negara tetangga terdekat,
Indonesia akan segera menetapkan garis­garis batas maritim, termasuk
batas wilayah, batas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif (ZEE),
sebagai konsekuensi dari berlakunya prinsip­prinsip negara kepulauan
menurut UNCLOS 1982 yang diakui masyarakat internasional.

Berkenaan dengan situasi di Palestina, Indonesia perlu mempertahankan
konsistensinya mendukung upaya penyelesaian damai konflik Palestina­



                                                                II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




                  Israel. Sikap ini bukan didasarkan pada sentimen agama, namun
                  merupakan salah satu perwujudan amanat konstitusi dan bukti kepedulian
                  rasa kemanusiaan. Untuk melaksanakan politik luar negeri bebas aktif,
                  diperlukan pula peran masyarakat dan komponen nonpemerintah untuk
                  membantu perjuangan bangsa Palestina.

                  Beberapa hal yang dapat dilakukan terkait dengan perjuangan bangsa
                  Palestina adalah mengadakan pertemuan antar­budayawan, kerja sama
                  antarperguruan tinggi, pelatihan­pelatihan, penelitian, riset, dan lain­lain.
                  Seperti halnya Mesir yang dapat berperan aktif dalam penyelesaian konflik
                  Israel dan Palestina, Indonesia pun dapat melakukan peran serupa. Sebab,
                  Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan Palestina dan negara­
                  negara Islam lainnya, maupun dengan negara­negara barat. Indonesia perlu
                  menggalang dukungan konkret masyarakat dunia, khususnya anggota
                  OKI dan major powers yang efektif untuk mencari penyelesaian masalah
                  mendasar konflik Israel­Palestina. Penyelesaian itu antara lain penentuan
                  status Jerusalem Timur, serta nasib pengungsi Palestina di luar negeri.

                  Indonesia tidak akan tergesa­gesa membuka hubungan diplomatik dengan
                  Israel. Penyelesaian konflik Israel­Palestina secara adil dan komprehensif,
                  pertimbangan gejolak keamanan dalam negeri, stabilitas negara dan unsur
                  mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, merupakan faktor­
                  faktor yang patut dipertimbangkan secara matang seandainya Indonesia
                  membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

                  Hubungan dengan Israel dapat dijalin dalam banyak hal tanpa harus
                  membuka hubungan diplomatik, misalnya perdagangan, pertukaran
                  kunjungan cendekiawan dan wartawan. Dengan demikian, peran sektor
                  non pemerintah perlu mendapat tempat dan ditingkatkan. Soalnya,
                  sebagai mediator Indonesia harus dapat berkomunikasi dengan kedua
                  pihak yang bertikai. Indonesia dapat menjalankan strategi diplomasi yang
                  diarahkan untuk menghimbau Hamas agar tetap mengedepankan media­
                  media diplomasi dan perundingan dalam berhadapan dengan Israel.

                  Dalam kaitan itu, diperlukan langkah konkret yang memungkinkan
                  komponen­komponen diplomasi Indonesia dapat berhubungan atau
                  memiliki akses terhadap Hamas, sehingga dapat mendukung proses
                  mediasi Indonesia terhadap penyelesaian damai konflik Palestina­Israel.
                  Apabila upaya Indonesia untuk menjadi mediator konflik Israel­Palestina
                  mengalami kesulitan, maka upaya diplomasi Indonesia dapat diarahkan




                   II - 
                                    Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




kepada capacity building bangsa Palestina, agar mereka lebih berdaya
sebagai entitas yang demokratis dalam menghadapi proses penyelesaian
damai konflik Israel­Palestina.

Dalam jangka pendek, beberapa bulan ke depan, pemerintah Indonesia
harus dapat mempersiapkan pasukan perdamaian yang akan dikirim ke
Lebanon Selatan. Melalui pengiriman ini tampak bahwa Indonesia memiliki
tim diplomasi yang profesional dan memiliki kredibilitas tinggi di dunia
internasional.

Di samping itu, sebagai bagian dari usaha mewujudkan perdamaian dan
keamanan internasional, Indonesia terus meningkatkan dan memperkuat
kerja sama di berbagai forum multilateral, khususnya PBB. Indonesia terus
mendukung restrukturisasi dan revitalisasi PBB, di antaranya melalui
penambahan jumlah anggota Dewan Keamanan PBB. Terciptanya reformasi
dalam tubuh PBB tentu akan membuat PBB lebih responsif menangani
masalah­masalah global.

Berkenaan dengan komitmen Indonesia di ASEAN, sebagai tindak lanjut
dalam kerangka kerja sama ASEAN, beberapa kegiatan pokok kegiatan
akan dilakukan pada tahun mendatang. Kegiatan itu antara lain melalui
keterlibatan aktif dan intensif Indonesia dalam penyelenggaraan kerja sama
dengan mitra ASEAN (ASEAN­China, ASEAN­Japan, ASEAN­US, ASEAN­EU,
ASEAN­IPO, dan ALFOCOM Fact Funding Committee­Kamboja).

Kemudian peran Indonesia perlu ditingkatkan dalam kerja sama di
kawasan untuk mewujudkan tiga pilar masyarakat ASEAN, yakni ASEAN
Security Community, ASEAN Economic Community dan ASEAN Social-Culture
Community.

Tindak lanjut lain yang diperlukan adalah peningkatan penyelenggaraan
kerja sama pendidikan, kebudayaan, penerangan, kesehatan, kesejahteraan
rakyat, pengentasan kemiskinan, ilmu pengetahuan dan teknologi,
lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, serta pemberdayaan
perempuan di dalam konteks kerja sama ASEAN. Kerja sama ini pada masa
mendatang diharapkan dapat memberi sumbangan untuk mendorong
terwujudnya ASEAN Social-Culture Community.

Yang perlu dilakukan juga adalah peningkatan upaya bersama secara terus­
menerus melaksanakan VAP, untuk membentuk mekanisme HAM ASEAN




                                                               II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




                  melalui pendekatan bertahap, multi-track capacity building, pendidikan
                  dan public awareness.

                  Secara umum, dalam kerja sama memberantas kejahatan lintas negara
                  (transnational crime) dan terorisme, Indonesia perlu terus memperjuangkan
                  peningkatan kerja sama di kawasan ASEAN dalam kerja sama bidang
                  mutual legal assistance (MLA) dan perjanjian ekstradisi. Dalam kerja sama
                  MLA, Indonesia berharap agar negara­negara ASEAN lainnya yang belum
                  menandatangani Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
                  ikut membubuhkan tanda tangannya. Perjanjian ini telah ditandatangani
                  delapan negara ASEAN (kecuali Thailand dan Myanmar) pada KTT ASEAN
                  ke­10, tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur.

                  Dalam konteks kerja sama ekonomi, guna mempercepat integrasi ekonomi
                  ASEAN, negara­negara ASEAN perlu mendorong perusahaan­perusahaan
                  internasional untuk merelokasi usahanya ke wilayah ASEAN. Kemudian
                  perlu didorong kemitraan yang sejajar dan saling menguntungkan antara
                  usaha sektor swasta dan publik. Sedangkan dalam konteks sosial budaya,
                  gagasan Indonesia berupa ASEAN Cultural Heritage List diharapkan dapat
                  mendukung nominasi peninggalan budaya ASEAN untuk masuk dalam
                  World Cultural Heritage List agar mampu memperoleh dana bantuan dari
                  UNESCO untuk pembiayaan pemeliharaan dan promosi budaya.

                  Dalam rangka peningkatan diplomasi publik, dialog antaragama perlu
                  terus ditingkatkan kualitasnya dan terus diperluas. Hal lain adalah
                  menggalakkan upaya pemanfaatan media massa secara maksimal guna
                  menggalang opini positif masyarakat internasional terhadap pelaksanaan
                  kebijakan pemerintah RI mengenai isu terorisme. Untuk memaksimalkan
                  pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) sebagai
                  media diplomasi dan penyebaran informasi, saat ini sedang direncanakan
                  pembuatan ketentuan pemanfaatan TIK yang akan menjadi payung dari
                  ketentuan­ketentuan lainnya mengenai situs atau website, internet dan e-
                  mail sebagai sarana promosi dan penyebaran informasi.

                  Terkait dengan peran Indonesia dalam Dewan HAM PBB, Indonesia akan
                  melanjutkan peran yang penting dalam merumuskan kerangka kerja Dewan
                  HAM, terutama menterjemahkan prinsip­prinsip yang telah disepakati
                  bersama ke dalam operasionalisasi Dewan HAM, yaitu pendekatan dialogis
                  dan kerja sama, penghindaran penerapan standar ganda, selektifitas dan
                  praktek politisasi, perlakuan yang sama untuk hak­hak ekonomi, sosial,




                   II - 
                                     Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




budaya, sipil dan politik, termasuk hak untuk pembangunan.

Dalam kerja sama ASEAN perlu didefinisikan dengan jelas pemilihan bentuk
kerja sama ASEAN, apakah dalam bentuk Economic Union, Custom Union
atau Common Market. Di samping itu, perlu dibentuk struktur kelembagaan
untuk mengarahkan aktivitas pembangunan Komunitas Ekonomi ASEAN,
serta perlu dana untuk mengatasi dampak sosial dan politis dari liberalisasi
ASEAN.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kerjasama bilateral dan kawasan,
maka perlu dioptimalkan peran delegasi RI dalam melakukan diplomasi
kerja sama bilateral dan kawasan untuk menjawab tantangan ekonomi dan
pembangunan, yang meliputi:
1. Upaya pencapaian konsensus nasional untuk membangun mekanisme
    kelembagaan diplomasi.
2. Peningkatan sinergi antar institusi diplomasi.
3. Penyediaan informasi dan data yang akurat dan transparan untuk
    kepentingan diplomasi.
4. Melakukan evaluasi cost and benefit dari berbagai persetujuan kerjasama
    ekonomi untuk kepentingan diplomasi.
5. Perlunya pemantapan pengetahuan masyarakat dan kesadaran nasional
    mengenai arah yang akan dituju; perubahan eksternal; apa yang harus
    dilakukan; dan kedudukan Indonesia di lingkup internasional, yang
    bertujuan untuk kepentingan diplomasi.



B. BIDAnG KeBuDAyAAn

1. Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada
   nilai­nilai Luhur

a. Permasalahan

Bangsa Indonesia pada dasawarsa terakhir ini mengalami krisis yang lebih
disebabkan oleh kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak didukung
pranata sosial budaya yang memadai. Perubahan yang sangat cepat dan
tidak diimbangi kesiapan budaya bangsa, mengakibatkan pemulihan krisis
ekonomi berjalan lamban. Krisis ini bahkan berkembang menjadi krisis
moral, sosial, politik, dan krisis multidimensional yang berkepanjangan dan
memicu timbulnya penguatan orientasi kelompok, etnik, dan agama yang




                                                                 II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




        Kemajuan
  kebudayaan tidak
      terlepas dari
      peninggalan
           sejarah.

                      berpotensi menimbulkan konflik sosial dan bahkan disintegrasi bangsa.
                      Keadaan ini menunjukkan adanya kelemahan kemampuan bangsa dalam
                      mengelola keragaman budaya.

                      Arus globalisasi yang begitu deras telah membentuk satu budaya global
                      yang berdampak pada semakin menipisnya batas negara dan budaya.
                      Globalisasi bukan hanya memunculkan harapan saling kesepahaman
                      antarbudaya, tetapi juga kekhawatiran terhadap perbenturan antarbudaya
                      (clash of civilization). Lemahnya sikap dan daya kritis sebagian besar
                      masyarakat mengakibatkan kurangnya kemampuan masyarakat dalam
                      menyeleksi nilai dan budaya global, sehingga terjadi pengikisan nilai­nilai
                      budaya nasional yang positif.

                      Di sisi lain, globalisasi yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi
                      komunikasi dan informasi berpengaruh pada dinamika sosial dan
                      budaya masyarakat, sehingga nilai­nilai solidaritas sosial, kekeluargaan,
                      keramahtamahan, dan rasa cinta tanah air yang pernah dianggap sebagai
                      kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia cenderung makin
                      pudar bersamaan dengan menguatnya nilai­nilai materialisme.

                      Adapun kemajuan kebudayaan suatu bangsa tidak dapat dilepaskan
                      dari peninggalan sejarah dan budaya bangsa. Pengalihan kewenangan
                      pemeliharaan dan pelestarian kebudayaan setelah diberlakukannya
                      otonomi daerah, telah menunjukkan kecenderungan menurunnya kualitas
                      pemeliharaan dan pengelolaan kekayaan budaya. Hal ini disebabkan oleh



                       II - 0
                                     Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, komitmen, dan kemampuan
pemerintah daerah dalam pengelolaan kekayaan budaya, baik kemampuan
fiskal maupun kemampuan manajerial. Pengelolaan kekayaan budaya
belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik
(good governance), sehingga kualitas layanannya kurang optimal.

Sejarah telah menunjukkan bahwa dengan kebesaran jiwa dari para
pendahulu, para founding father, telah mempunyai falsafah dan dasar negara
yaitu Pancasila. Sebagai bangsa harus menyadari bahwa dengan Pancasila
bangsa ini masih dapat bertahan dari upaya­upaya pemberontakan maupun
separatisme yang pernah terjadi. Namun pada akhir­akhir ini muncul kesan
bahwa Pancasila telah mulai terpinggirkan. Fungsi Pancasila sebagai falsafah
dan dasar negara seolah telah dikesampingkan. Terpinggirkannya Pancasila
dari perikehidupan politik dan kenegaraan dewasa ini nyaris menimbulkan
kehampaan ideologis, sehingga membuka peluang terjadinya persaingan
berbagai paham dan ideologi lain untuk mengisi kondisi kehampaan itu.

b. Hasil yang dicapai

Upaya pengelolaan keragaman budaya telah menunjukkan hasilnya, yaitu
dilaksanakannya kegiatan strategis untuk mengatasi persoalan bangsa
melalui pendekatan budaya. Kegiatan itu antara lain adalah pengkajian
terhadap temuan nilai­nilai budaya, khususnya yang mencerminkan
kebersamaan dan integrasi, serta antisipasi terhadap konflik sosial di
masa depan melalui kampanye hidup rukun dan analisis tentang konsep
masyarakat multikultural.

Kemudian penyusunan “Pedoman Penulisan Sejarah Lokal” akan menjadi
acuan bagi pemerintah daerah untuk menulis buku Sejarah Lokal/
Daerah. Buku ini diharapkan dapat merangsang berbagai daerah dalam
menunjukkan keragaman sejarah masyarakatnya, untuk dapat menjadi
perekat bangsa dalam bingkai NKRI. Dalam rangka meningkatkan kerjasama
kebudayaan dan meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional,
maka telah dikirim misi kesenian ke berbagai negara sahabat, seperti Papua
Nugini, Afrika Selatan, dan Perancis.

Guna memperkukuh jati diri dan ketahanan budaya nasional sehingga
mampu berperan sebagai filter terhadap penetrasi budaya global, maka
telah dilakukan revitalisasi dan reaktualisasi nilai­nilai tradisional yang
bernilai luhur. Dilakukan pula sosialisasi dan reaktualisasi etika kehidupan




                                                                 II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




                  berbangsa, penyusunan dan revisi peraturan perundang­undangan di
                  bidang kebudayaan dan perpustakaan, serta pengembangan minat dan
                  budaya baca masyarakat.

                  Dalam rangka mengembangkan nilai budaya, telah diterbitkan pedoman
                  Etika Kehidupan Berbangsa: Rumusan dan Program Aksi yang merupakan
                  penjelasan operasional dari TAP MPR­RI No. VI/2001 tentang Etika
                  Kehidupan Berbangsa, sebagai tanggapan terhadap situasi krisis moral dan
                  etika saat ini. Penyusunan Inpres nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan
                  Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata dimaksudkan sebagai panduan
                  langkah terpadu bagi sektor yang terkait. Berbagai kegiatan telah disiapkan
                  untuk memperingati “100 Tahun Kebangkitan Nasional” pada tahun 2008
                  dengan nama kegiatan “Satu Abad Indonesia Bangkit”. Penganugerahan
                  penghargaan kebudayaan kepada pelaku dan pemerhati kebudayaan,
                  bertujuan untuk dapat mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan
                  kebudayaan nasional.

                  Berikutnya telah dilaksanakan pelestarian kekayaan budaya, yang me­
                  liputi:
                  1. Pelestarian benda purbakala dan benda cagar budaya.
                  2. Pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan
                      kekayaan budaya.
                  3. Peninjauan peraturan perundang­undangan dalam pengelolaan ke­
                      kayaan budaya.
                  4. Peningkatan sumber daya manusia pengelola aset budaya dan
                      peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembenahan sistem
                      manajerial lembaga­lembaga yang mengelola aset budaya.

                  Melalui seluruh kegiatan di atas diharapkan dapat meningkatkan apresiasi
                  terhadap aset budaya, termasuk seni dan film, dan meningkatkan sistem
                  pengelolaan, termasuk sistem pembiayaannya. Dengan demikian aset
                  budaya dapat berfungsi optimal sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan
                  pengembangan kebudayaan.

                  Dalam upaya pengelolaan kekayaan budaya, maka Tana Toraja, Jatiluwih,
                  Pakeran, dan Pura Taman Ayun masuk dalam daftar nominasi Warisan
                  Dunia (UNESCO World Heritage List). Selain itu, ada pula penyelenggaraan
                  Art Summit Indonesia IV yang merupakan festival internasional di bidang
                  seni kontemporer dan Indonesia Performing Arts March 2005.




                   II - 
                                     Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




Penulisan sejarah kebudayaan Indonesia dan penulisan sejarah pemikiran
telah memperkaya pengetahuan kita tentang kebudayaan Indonesia.
Penulisan ini disesuaikan dengan data baru yang aktual, berbagai
temuan, pendapat dan analisis bahkan teori­teori baru tentang dinamika
kebudayaan Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan multikultur di
daerah konflik melalui dialog yang didasari oleh rasa saling menghargai
dan saling percaya, dapat mengaktualisasikan kembali nilai­nilai yang ada
di masyarakat. Hal tersebut dapat dipahami keberadaan mereka sebagai
suku bangsa atau etnis yang tersebar di seluruh wilayah tanah air, dan tidak
menjadikan perbedaan sebagai sekat yang mendiskreditkan kelompok lain
dalam dikotomi masyarakat mayoritas dan minoritas.

Selanjutnya, penyusunan revisi atas UU No. 5 Tahun 1992 tentang
Benda Cagar Budaya bertujuan menyikapi perubahan paradigma dalam
pelestarian, pengelolaan dan pemanfataan Benda Cagar Budaya.

Terkait dengan falsafah dan dasar negara, Pancasila sebagai ideologi terbuka
merupakan kerangka berpikir yang senantiasa dalam implementasinya
memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan dinamika
masyarakat dan perkembangan zaman. Guna memantapkan kembali
kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, maka telah
diselenggarakan Sarasehan Nasional Pancasila dengan tema Revitalisasi
Nilai­nilai Pancasila. Melalui sarasehan tersebut akan terbangun kesamaan
persepsi pentingnya melakukan revitalisasi dan reaktualisasi nilai­nilai
Pancasila terutama dalam upaya untuk memantapkan persatuan dan
kesatuan bangsa.

c. Tindak lanjut

Untuk mengatasi permasalahan­permasalahan yang masih akan dihadapi
di masa mendatang, tindak lanjut yang diperlukan adalah:
1. Pengelolaan keragaman budaya di antaranya melalui penyelenggaraan
    berbagai dialog kebudayaan dan kebangsaan, pengembangan
    pelestarian kesenian, pengembangan keragaman budaya daerah, serta
    optimalisasi koordinasi pengembangan nilai budaya.
2. Peningkatan kemampuan bangsa dalam menyeleksi nilai dan budaya
    global, di antaranya melalui peningkatan pembangunan karakter
    dan pekerti bangsa, pelestarian dan pengaktualisasian nilai­nilai
    tradisi, pengembangan masyarakat adat, serta pelaksanaan kebijakan
    pengembangan nilai budaya di seluruh Indonesia.




                                                                 II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




                  3. Pengelolaan kekayaan budaya diantaranya melalui pengembangan
                     nilai sejarah, pengembangan geografi sejarah, serta pengembangan
                     pemahaman kekayaan budaya.

                  Selanjutnya, dalam mengimplementasikan nilai­nilai Pancasila perlu
                  dirumuskan kembali metode yang lebih cocok dengan situasi saat ini
                  melalui konsep pembelajaran (learning process), untuk didiskusikan, dikaji
                  secara konseptual teoritis guna memecahkan permasalahan terhadap
                  fenomena yang muncul disesuaikan dengan dinamika masyarakat.



                  C. BIDAnG PerTAHAnAn DAn KeAMAnAn

                  Berbagai upaya penanggulangan gangguan keamanan, ketertiban, dan
                  tindak kriminalitas yang terkait dengan tindak kejahatan konvensional
                  maupun transnasional telah dilakukan dan menunjukkan hasil yang
                  cukup menggembirakan. Meskipun demikian masih ditemukan gangguan
                  keamanan dan hambatan yang dapat mengganggu suasana yang sudah
                  kondusif tersebut.

                  Upaya yang gigih dalam menanggulangi gerakan separatisme dan aksi
                  terorisme di Indonesia telah membuahkan pengalaman yang berharga
                  sekaligus kesiapan seluruh potensi bangsa untuk menghadapinya.

                  Selanjutnya, upaya peningkatan kekuatan dan kemampuan pertahanan
                  negara, pada TNI sebagai komponen utama pertahanan, telah dilakukan
                  melalui pemantapan terhadap satuan­satuan yang belum standar dan
                  penyesuaian organisasi sesuai dengan kebutuhan, sedangkan untuk
                  komponen pendukung yang mencakup spektrum yang lebih luas
                  dititikberatkan pada upaya inventarisasi/pendataan dan penyiapan
                  berbagai perangkat lunak. Peningkatan kemampuan pertahanan
                  dilakukan dengan strategi dan perencanaan pertahanan diarahkan pada
                  pembentukan minimum essential force.




                   II - 
                                     Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




                                                                              Berbagai usaha
                                                                              meningkatkan
                                                                              kualitas dan
                                                                              kuantitas Polri
                                                                              terus dijalankan.

1. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggu­
   langan Kriminalitas

a. Permasalahan

Eskalasi kejahatan konvensional dalam kurun waktu dua tahun terakhir
seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan rumah tangga,
pembunuhan atau kejahatan susila, intensitasnya masih cukup tinggi
bahkan cenderung semakin bervariasi.

Kejahatan transnasional seperti terorisme, pencucian uang, perompakan,
pembalakan liar, pencurian ikan, penambangan liar, kejahatan ekonomi
lintas negara, penyelundupan senjata api, atau perdagangan manusia
terutama anak­anak dan perempuan intensitasnya masih tinggi dan
cenderung variatif modusnya. Masih lemahnya penjagaan wilayah
perbatasan dan pintu­pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan laut dan
udara, serta masih terbatasnya kerja sama internasional di bidang kejahatan
transnasional menjadikan Indonesia sebagai ladang subur bagi tumbuhnya
kejahatan transnasional.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai bagian kejahatan
transnasional kondisinya semakin memprihatinkan. Hukuman yang berat
(mati) belum dapat menurunkan kejahatan narkoba secara signifikan,
mengingat nilai ekonomi yang sangat tinggi dari bisnis narkoba. Sulitnya




                                                                II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




                       penanganan kejahatan narkoba juga tidak terlepas dari mengguritanya
                       jaringan mereka yang tidak hanya melibatkan pelaku dalam negeri, tetapi
                       juga jaringan luar negeri.

                       Pada bagian lain, inti permasalahan pembalakan liar (illegal logging) adalah
                       lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh
                       pelaku dan jaringan pendukungnya, mulai dari para pemodal/cukong
                       yang membiayai dan menjadi otak kegiatan illegal logging, oknum aparat
                       birokrasi, dan oknum aparat keamanan serta penegakan hukum. Selain
                       karena lemahnya penegakan hukum, kegiatan ini dipicu oleh permintaan
                       kayu yang jauh melebihi ketersediaan, sehingga pencurian kayu menjadi
                       bisnis yang menguntungkan untuk pihak­pihak yang terlibat.




   Menangkap para      Permasalahan tersebut di atas bertambah kompleks dengan kondisi
      pelaku illegal   kemiskinan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Akibatnya, masyarakat
           logging.    yang seharusnya dapat menjadi ujung tombak pemberantasan, malahan
                       menjadi bagian dari jaringan illegal logging tersebut. Mereka setidak­
                       tidaknya bertindak sebagai buruh dan bahkan di beberapa tempat turut
                       serta sebagai pelaku/pendukung illegal logging.

                       Berikutnya, isu pencurian ikan (illegal fishing) berkaitan dengan luasnya
                       perairan Indonesia, termasuk luasnya wilayah Zona Ekonomi Eksklusif
                       Indonesia (ZEEI). Juga adanya alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai
                       alur masuk kapal asing tujuan transportasi laut dan berbatasan dengan
                       negara tetangga yang memiliki nelayan cukup banyak.

                       Beberapa masalah yang dihadapi dalam penanganan illegal fishing
                       adalah kurang memadainya sarana dan prasarana pengawasan dan




                        II - 
                                    Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




pengendalian sumber daya kelautan seperti kapal inspeksi, radar, sistem
kontrol; lemahnya penegakan hukum di laut; dan belum terkoordinasinya
instansi yang berwenang dalam pelaksanaan pengawasan. Praktek illegal
fishing merupakan salah satu penyebab kerugian negara dan penurunan
pendapatan nelayan. Perkiraan kerugian akibat illegal fishing sekitar US$
1,9 miliar bahkan menurut FAO (2001) total kerugian sebesar US$ 4 miliar
per tahun.

Pada kawasan perbatasan, permasalahan menjadi semakin serius terkait
dengan demarkasi dan deliniasi garis batas, serta tingginya potensi
kerawanan di perbatasan yang menyebabkan perlunya perhatian khusus
peningkatan keamanan di wilayah ini.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, maka tantangan yang dihadapi
dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan
kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitas
masyarakat dan perekonomian dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan
menciptakan suasana keamanan dan ketertiban yang kondusif, akan menjadi
landasan bagi keberlangsungan pembangunan bidang­bidang lainnya,
termasuk upaya menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di
Indonesia. Profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus­
kasus kriminal konvensional, mengungkap jaringan kejahatan transnasional,
mencegah terjadinya konflik komunal, mengamankan laut dari gangguan
keamanan dan pencurian kekayaan negara, merupakan salah satu tolok
ukur penting bagi pemulihan citra aparat keamanan dalam menjalankan
tugas dan fungsinya.

b. Hasil yang dicapai

Pemulihan Keamanan

Pemulihan keamanan, khususnya dalam menghadapi konflik yang terjadi
di beberapa wilayah, antara lain NAD, Papua, Maluku, dan Sulawesi (Poso,
Morowali, Mamasa, dan Tentena), telah diupayakan melalui operasi
penegakan hukum dan operasi terpadu yang melibatkan Polri, TNI, dan
pemerintah daerah.

Sementara itu, dalam menyelesaikan konflik vertikal di Provinsi NAD, Polri
telah menggelar operasi penegakan hukum yang merupakan bagian dari
lima program operasi terpadu. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2004




                                                               II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




                  di Provinsi NAD merupakan suatu indikator bagi terwujudnya pemulihan
                  keamanan di wilayah tersebut.

                  Di sisi lain, meskipun masih terjadi kerawanan konflik yang bersifat fluktuatif,
                  secara umum ketertiban di Poso dan Maluku telah dapat dipulihkan melalui
                  dukungan dari segenap unsur aparatur negara dan masyarakat yang telah
                  mampu memelihara dinamika situasi. Kesadaran akan pentingnya toleransi
                  dan penghormatan terhadap perbedaan sosial, suku, agama, atau latar
                  belakang budaya serta lelahnya masyarakat Poso yang selalu terlibat konflik
                  sejak tahun 1998 menimbulkan keinginan untuk melakukan rekonsiliasi
                  ”montampuntana” yang telah terlaksana pada akhir Agustus 2006.

                  Terkait dengan pengungkapan perkara empat jenis kejahatan, yaitu
                  kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan kekayaan
                  negara, serta kejahatan berimplikasi kontinjensi, maka selama dua tahun
                  terakhir telah terdapat kemajuan yang cukup berarti.

                  Dalam rangka menjawab tantangan global dan semua bentuk gangguan
                  keamanan yang tidak lagi mengenal batas negara (borderless crime), kerja
                  sama internasional merupakan jawaban bagi seluruh penegak hukum di
                  dunia untuk bangkit memerangi kejahatan yang bersifat transnasional.
                  Kerja sama internasional teknis profesional penanggulangan kejahatan
                  juga telah dilakukan dengan Jerman (GSG), Jepang (JICA), Inggris (SIS) dan
                  Amerika Serikat (ICITAP, ATA, DEA, IOM) serta Australia (Aus AID).

                  Selanjutnya, dalam rangka memberikan perlindungan bagi WNI yang
                  berada di luar negeri, maka telah ditempatkan perwira penghubung (LO/
                  SLO) di berbagai negara, antara lain, Arab Saudi, Malaysia, Thailand, Filipina,
                  Timor Leste, dan Australia.

                  Pemberantasan Narkoba

                  Untuk mengintensifkan penanggulangan narkoba di seluruh Indonesia,
                  telah dilakukan pencegahan, penegakan hukum, terapi dan rehabilitasi,
                  penelitian dan pengembangan, serta pemantapan kelembagaan. Badan
                  Narkotika Daerah telah terbentuk di 31 propinsi dan 291 kabupaten/
                  kota. Pada tingkatan yang lebih operasional telah berhasil dibentuk
                  Satuan Koordinasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan
                  Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada tingkat kelurahan di
                  wilayah Provinsi DKI.




                   II - 
                                     Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




Meskipun pemerintah telah menerapkan hukuman mati sejak tahun 1999
dan sampai 2006 sudah 44 orang divonis hukuman mati, namun kejahatan
ini belum menunjukkan penurunan. Kasus penggagalan rencana transaksi
narkotika akhir Agustus 2006, yakni penyelundupan sabu­sabu seberat
hampir satu ton di Teluk Naga, Tangerang, menyusul penggerebegan
pabrik ekstasi terbesar ketiga di dunia di Cikande Serang pada tahun 2005,
di samping menunjukkan keberhasilan aparat dalam menangani masalah
narkoba, namun membuktikan bahwa kejahatan narkoba tidak surut oleh
beratnya ancaman pidana.

Pemberantasan Illegal Loging

Hasil yang dicapai dengan berbagai operasi pemberantasan illegal logging
dan perdagangan kayu ilegal, antara lain menghasilkan:
1. Sebanyak 485 kasus di berbagai wilayah dengan 721 tersangka dan
   barang bukti sitaan meliputi sekitar 132 ribu batang kayu, 114 ribu m3
   kayu olahan dan sekitar 1700 unit terdiri dari kapal, alat berat, mobil,
   tongkang, tugboat, chainsaw dan alat lainnya.
2. Penanganan kasus pemalsuan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil
   Hutan (SKSHH) yang melibatkan oknum aparat kehutanan, keamanan
   dan swasta di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur,
   Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Jawa Timur, Papua dan Jakarta.
3. Penyempurnaan penatausahaan dan pengawasan Ijin Usaha Penge­
   lolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)/Hak Pengusahaan Hutan (HPH).
4. Melakukan sosialisasi dan konsolidasi implementasi Inpres No. 4 Tahun
   2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan
   Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
5. Pembentukan satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) di 10
   provinsi.
6. Menggalang kerjasama dalam forum­forum internasional.

Pemberantasan Illegal Fishing

Dalam rangka pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan
dilakukan penerapan sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
(Monitoring, Controlling and Surveillance), melalui:
1. Pengembangan sistem pemantauan kapal (Vessel Monitoring System)
    dengan memasang 1.439 buah transmitter dengan sasaran kapal
    perikanan Indonesia yang berukuran lebih dari 100 Gross Ton dan
    seluruh kapal perikanan asing.




                                                                II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




                  2. Pembangunan pos pengawas dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis
                     Pengawasan di 5 lokasi yaitu Belawan, Jakarta, Pontianak, Bitung dan
                     Tual.
                  3. Pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat (siswasmas)
                     dengan membentuk kelompok masyarakat pengawas.
                  4. Kerjasama operasi pengawasan dengan TNI­AL dan POLRI serta operasi
                     pengawasan oleh kapal pengawas Departemen Kelautan dan Perikanan,
                     dengan jumlah kapal yang diperiksa pada tahun 2005 sebanyak 328
                     kapal, sedangkan tahun 2006 sekitar 220 kapal.
                  5. Persiapan pembentukan Pengadilan Khusus Perikanan di lima lokasi
                     yang akan diresmikan pada Oktober 2006, dan penataan sistem
                     perijinan.

                  Pengembangan Intelijen dan Kontraintelijen

                  Guna mendukung upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan
                  penanggulangan tindak kriminalitas, telah dilakukan peningkatan kualitas
                  intelijen melalui pengembangan jaringan pos intelijen wilayah pada
                  perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan pos intelijen wilayah




                   II - 0
                                      Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




provinsi, kabupaten/kota. Peningkatan kerja sama internasional di bidang
intelijen telah ditempuh melalui koordinasi seluruh badan­badan intelijen
pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI, serta kerja sama institusi intelijen
negara­negara Association of South East Asia Nations (ASEAN) dengan
pertukaran informasi intelijen.

Di samping itu, intensitas pengamanan berita rahasia negara senantiasa
diupayakan melalui perkuatan jaring komunikasi sandi nasional. Salah
satu hasil peningkatan kemampuan sistem persandian negara adalah
terungkapnya skandal penyadapan di beberapa Kedutaan Besar Republik
Indonesia.

Keamanan Wilayah Perbatasan

Dalam usaha meningkatkan perhatian terhadap batas administrasi dan
keamanan perbatasan, maka pemerintah telah mengidentifikasi 44
kabupaten/kota yang berada di perbatasan antarnegara, yang meliputi
28 kabupaten/kota perbatasan laut, 9 kabupaten berbatasan darat, dan 7
kabupaten/kota berbatasan darat maupun laut. Di antara kabupaten/kota
perbatasan tersebut terdapat pulau­pulau kecil terluar yang berjumlah 92
buah.

Berkaitan dengan deliniasi garis batas dan politik, hukum, serta keamanan,
hasil­hasil yang telah dicapai dalam pembangunan wilayah perbatasan dan
pulau­pulau kecil terluar, antara lain adalah:
1. Terbangunnya tugu batas dan menara/rambu suar di beberapa
    titik di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, Nusa
    Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara, serta pulau terluar prioritas untuk
    menegaskan batas negara.
2. Terbangunnya pos lintas batas, serta pelayanan imigrasi, bea cukai, dan
    karantina di perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua.
3. Terlaksananya penyelamatan Pulau Nipah sebagai pulau terluar
    strategis yang hampir tenggelam melalui upaya reklamasi.

Untuk mendukung pengembangan wilayah perbatasan, di bidang survei
dan pemetaan akan dilakukan kegiatan­kegiatan antara lain:
1. Pelaksanaan survei batas RI dengan negara tetangga, antara lain PNG,
   Malaysia, RDTL.
2. Penyiapan peta dan kajian contiguous zone.
3. Delimitasi dan kajian teknis batas­batas maritim NKRI.




                                                                  II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




                  4. Penyediaan foto pulau­pulau kecil di wilayah Samudra Pasifik.
                  5. Penyelenggaraan survei dan pemetaan batas wilayah administrasi.
                  6. Pengembangan basis data dan sistem informasi batas wilayah, serta
                     penyiapan dokumen teknis LKI di luar 200 NM.
                  7. Pelaksanaan survei seismik LKI di wilayah sebelah selatan Sumba.

                  Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Polri

                  Dalam rangka meningkatkan kemampuan Polri meningkatkan keamanan,
                  ketertiban dan penanggulangan kriminalitas, maka secara organisatoris
                  di setiap provinsi dibentuk Polda, kecuali di provinsi Irian Jaya Barat. Dan
                  untuk melakukan pencegahan serta mengantisipasi ancaman terorisme
                  serta narkoba, maka hampir di setiap Polda telah dibentuk Direktorat
                  Narkoba dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT). Sedangkan
                  untuk meningkatkan pelayanan para wisatawan telah dibentuk Direktorat
                  Pam Pariwisata untuk Polda Bali dan Polda Yogyakarta.

                  Lebih jauh, Sekolah Polisi Negara (SPN) telah didirikan hampir di seluruh
                  Polda, kecuali di Polda Kepulauan Riau dan Polda Bangka Belitung. Hal ini
                  merupakan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas personel Polri. Dalam
                  rangka kerja sama pendidikan, telah dikirim 1.082 personel Polri untuk
                  menempuh pendidikan di mancanegara. Ada pula kerja sama dengan
                  negara­negara donor (partnership) dan kerja sama operasional, terutama
                  dengan negara­negara yang berbatasan langsung, khususnya Malaysia,
                  Filipina, Timor Leste, Australia dan Selandia Baru.

                  c. Tindak lanjut

                  Keberhasilan yang telah dicapai dalam peningkatan keamanan, ketertiban,
                  dan penanggulangan kriminalitas serta berbagai permasalahan yang
                  dihadapi perlu ditindaklanjuti dengan:
                  1. Peningkatan operasi intelijen di luar negeri dan dalam negeri,
                      pembangunan jaringan pos intelijen wilayah pada perwakilan RI di luar
                      negeri, dan pos intelijen wilayah propinsi, kabupaten/kota, didukung
                      dengan inteligence device yang canggih.
                  2. Percepatan penyelesaian penyusunan RUU Rahasia Negara sebagai
                      payung hukum dalam pengamanan berita rahasia negara.
                  3. Peningkatan kualitas institusi Kepolisian melalui pengembangan SDM
                      Kepolisian untuk membentuk anggota Polri yang profesional, memiliki
                      kemahiran dan sikap terpuji serta memiliki kepatuhan hukum yang
                      tinggi. Kemudian dilakukan pengembangan sarana dan prasarana



                   II - 
                                    Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




   kepolisian untuk mendukung peningkatan kinerja dan profesionalisme
   Polri. Sedangkan pemberdayaan potensi keamanan diupayakan dengan
   pemberdayaan community policing, termasuk dengan memberdayakan
   tokoh­tokoh masyarakat, serta kerjasama bilateral/multilateral dalam
   pencegahan kejahatan maupun kerja sama teknik dan pendidikan dan
   pelatihan.
4. Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan
   peredaran gelap narkoba melalui penegakan hukum di bidang narkoba;
   pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; terapi
   dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba; serta penguatan
   kelembagaan anti narkoba.
5. Terkait dengan illegal logging, tindak lanjut yang diperlukan antara
   lain: (i) melanjutkan operasi intelijen (menghimpun informasi), operasi
   represif (menangkap pihak yang terlibat seperti pemodal/cukong,
   pelaku dan oknum aparat), dan operasi yustisi (pengaturan penanganan
   barang bukti); (ii) penangkapan dan pemrosesan secara hukum, serta
   percepatan penyelesaian kasus­kasus hukum pelanggaran/kejahatan
   kehutanan; (iii) meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
   dengan menciptakan peluang kerja dan berusaha dan membina secara
   berkelanjutan khususnya dengan pengembangan kemitraan dalam
   pengelolaan hutan bersama masyarakat; (iv) memperkuat kerjasama
   antar instansi khususnya antara Departemen Kehutanan, Mabes Polri,
   TNI AL, Kejaksaan Agung, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
   Keuangan (PPATK); (v) revitalisasi kelembagaan polisi hutan sebagai
   bagian dari desentralisasi kewenangan, serta; (vi) meningkatkan
   dan mengefektifkan kerjasama antar negara dalam mengatasi dan
   mencegah perdagangan hasil alam yang dilakukan secara ilegal dan
   merusak alam.
6. Terkait dengan illegal fishing, mengacu pada ketentuan “Code of Conduct
   for Responsible Fisheries” (FAO 1995), setiap negara bertanggung jawab
   untuk mengatur dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian
   dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di laut. Untuk itu, yang
   perlu segera dilakukan adalah: (i) penindakan secara hukum terhadap
   pelaku­pelaku illegal fishing; (ii) melatih hakim yang menangani kasus
   illegal fishing; (iii) penguatan prasarana dan armada pengawasan; (iv)
   melanjutkan pemasangan transmitter ke kapal perikanan, termasuk
   penindakan tegas terhadap pemilik kapal yang tidak tertib; (v)
   optimalisasi dan sinkronisasi antar institusi dalam pelaksanaan sistem
   pengawasan dan pengendalian di laut, serta; (vi) meningkatkan
   operasi/patroli terpadu.




                                                               II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




                  7. Dalam upaya pencegahan dan penindakan trafficking in persons, tindak
                     lanjut yang diperlukan di antaranya melaksanakan kegiatan operasi
                     represif/penegakan hukum; memperkuat pengawasan dan pelayanan
                     imigrasi di perbatasan; memperkuat kerjasama antarinstansi; serta
                     meningkatkan dan mengefektifkan kerjasama antarnegara dalam
                     mencegah dan mengatasi kegiatan trafficking in persons.

                  2. Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme

                  a. Permasalahan

                  Ancaman disintegrasi bangsa yang muncul sebagai dampak dari
                  rasa ketidakadilan serta merebaknya sentimen primordialisme secara
                  berlebihan telah melunturkan rasa dan kepentingan nasional bangsa
                  Indonesia. Penyelesaikan kasus separatisme Aceh terus diupayakan melalui
                  perundingan dengan pihak GAM. Namun implementasi butir­butir MoU
                  Helsinki menghadapi berbagai kendala, seperti masih adanya sementara
                  kalangan yang menolak Undang­Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan
                  sikap mantan GAM yang dinilai belum secara tulus menerima perdamaian.

                  Sementara itu, meskipun aktivitas penggunaan senjata relatif ditinggalkan,
                  Gerakan Separatis Papua (GSP) terdeteksi terus memperkuat basis dukungan
                  melalui lembaga politik dan adat, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan
                  Dewan Adat Papua (DAP). Di samping mengangkat isu Freeport, mereka
                  berupaya menginternasionalisasikan masalah Papua melalui pencarian
                  suaka politik ke beberapa negara asing. Adanya pengakuan dari negara
                  lain seperti dari negara Vanuatu, meskipun tidak memiliki landasan hukum
                  yang kuat, namun dapat menjadi benih kesulitan di masa mendatang
                  dalam menyelesaikan masalah GSP. Selanjutnya, belum terselesaikannya
                  sengketa proses politik (Pilkada) dan isu pemekaran wilayah, secara
                  keseluruhan lambat laun akan terakumulasi dan menjadi lahan subur bagi
                  tetap berkembangnya ide dan gerakan separatisme di Papua.

                  b. Hasil yang dicapai

                  Proses perdamaian di Aceh telah mengalami kemajuan yang sangat
                  pesat. Penyelesaian masalah Aceh dilakukan secara damai, menyeluruh,
                  bermartabat, berkelanjutan, jujur, demokratis, serta dalam kerangka NKRI
                  dan UUD 1945. Dari sisi pengaturan keamanan, dicapai kesepakatan
                  gencatan senjata/penghancuran senjata GAM, penarikan satuan non




                   II - 
                                   Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




organik TNI, dan dalam pelaksanaannya dipantau oleh Aceh Monitoring
Mission (AMM) yang berasal dari Uni Eropa dan negara­negara ASEAN.

Secara sungguh­sungguh pemerintah berupaya menciptakan suasana yang
kondusif dengan mengeliminasi potensi­potensi kerawanan, khususnya
penindakan terhadap aksi­aksi kriminalitas dengan menggunakan senjata
api. Aparat keamanan terus memburu keberadaan senjata illegal guna
menghindari munculnya masalah gangguan keamanan yang berpotensi
menggagalkan upaya perdamaian. Pemerintah secara intens melakukan
koordinasi dengan pihak GAM dan AMM untuk secara bersama membahas
segala permasalahan, baik di Commission on Security Arrangement (CoSA)
maupun aktivitas penting lainnya seperti sosialisasi MoU serta UUPA di
seluruh wilayah NAD.

Sementara itu, penanganan gerakan separatisme di Papua tidak
menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. Aktivitas militer OPM
sejauh ini dapat dikendalikan secara baik oleh TNI dan Polri. Kegiatan
seremonial seperti pengibaran bendera Papua Merdeka pada saat ulang
tahun organisasi OPM tidak menimbulkan korban yang berarti.

Tidak dapat dipungkiri bahwa proses penyelesaian separatisme di Papua
menghadapi banyak kendala baik yang berasal dari dalam negeri maupun
luar negeri. Menyangkut pemberian suaka oleh pemerintah Australia kepada
43 warga negara Indonesia asal Papua, pemerintah melakukan protes keras
antara lain dengan penarikan sementara Dubes RI untuk Australia. Pada
tingkat kementerian terkait/instansi, pemerintah melakukan pendekatan
khusus kepada pihak Australia. Selain itu, pendekatan internasional
juga dilakukan dan berhasil meyakinkan kelompok GSP di Papua Nugini
bersikap mendukung kebijakan Otonomi Khusus di Papua. Di dalam
negeri, pemerintah senantiasa berupaya mendorong terwujudnya suasana
kondusif di Papua dengan meningkatkan keamanan dan terus berusaha
mengadakan pendekatan dan memfasilitasi perdamaian di antara elit­elit
politik Papua.

c. Tindak lanjut

Berkenaan dengan tuntasnya penyelesaian kasus separatisme di Aceh, pada
tahap awal diperlukan saling pengertian yang tinggi antara pemerintah
dan masyarakat, khususnya mantan anggota GAM. Pemerintah senantiasa
berupaya tidak melakukan pengingkaran sepihak atas kesepakatan




                                                             II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




                  perdamaian yang telah dicapai. Di sisi lain, pemerintah juga akan menjaga
                  rel politik mantan anggota GAM agar tetap berada dalam bingkai Negara
                  Kesatuan Republik Indonesia. Adapun mengenai aktivitas separatisme di
                  Papua, langkah persuasif yang mengedepankan langkah perdamaian dan
                  dialog merupakan prioritas utama, sekaligus diupayakan sekecil mungkin
                  terjadinya kontak senjata.

                  3. Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme

                  a. Permasalahan

                  Aksi terorisme merupakan masalah krusial yang selama ini masih menjadi
                  ancaman serius bagi stabilitas keamanan nasional yang sering dikaitkan
                  dengan konspirasi antar berbagai kepentingan untuk memecah belah
                  Indonesia. Aksi terorisme yang terjadi di dalam negeri terkait erat dengan
                  jaringan terorisme internasional. Salah satu indikasinya adalah para
                  pelakunya lintas negara. Pada masa mendatang aksi terorisme masih akan
                  berlanjut, baik dalam skala kecil maupun sekala besar. Beberapa indikasi
                  yang perlu diwaspadai menghadapi terorisme itu antara lain munculnya
                  skeptisme dan apatisme di dalam masyarakat terhadap kondisi sosial yang
                  kini berlangsung.

                  Tantangan utama ke depan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan
                  terorisme adalah meningkatkan kinerja aparat keamanan dan intelijen
                  dalam mengantisipasi, menangani, serta mencegah aksi dari ancaman
                  terorisme. Oleh sebab itu, pemerintah harus meningkatkan kemampuan
                  perangkat keras dan lunak, termasuk kemampuan bertanggung jawab
                  aparat intelijen, partisipasi masyarakat, dan adanya penegakan hukum
                  yang konsisten.

                  Lebih jauh, pemerintah harus mampu menghapus lahan subur bagi
                  berkembangnya jaringan teroris, antara lain kemiskinan, kesenjangan
                  sosial, ketidakadilan, diskriminasi, tersumbatnya mobilitas elit daerah,
                  dan tiadanya keadilan mendapatkan kesempatan, dan terpasungnya
                  demokrasi.

                  b. Hasil yang dicapai

                  Upaya menanggulangi aksi terorisme di Indonesia telah membuahkan
                  pengalaman yang berharga sekaligus kesiapan seluruh potensi bangsa
                  untuk menghadapinya. Berbagai aksi terorisme yang berskala lokal, dalam



                   II - 
                                      Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




waktu singkat telah dapat diidentifikasi dan ditangkap para pelakunya.          Sekitar 330 teroris
Upaya pencegahan dan penindakan yang dapat dilaksanakan dalam waktu             telah ditangkap
relatif singkat telah menimbulkan rasa aman di masyarakat. Terhadap             dan 260 orang
penegakan hukum pelaku aksi terorisme yang berskala internasional seperti       telah diadili.
bom Bali, bom JW Marriott, atau bom Kuningan, telah dilakukan proses
hukum dan sebagian proses itu telah sampai pada putusan pengadilan.

Tewasnya tokoh terorisme berkebangsaan Malaysia Dr. Azhari mengungkap
bahwa jaringan teroris di Indonesia cukup luas, termasuk kegiatan jaringan
Noordin M. Top yang telah mengembangkan sel­sel terorisme di berbagai
daerah. Hingga saat ini telah tertangkap sekitar 330 orang teroris; 260 orang
telah diadili dan telah divonis lembaga pengadilan; 5 orang dihukum mati;
4 orang dihukum seumur hidup; 14 orang dalam proses peradilan; dan
13 orang masih dalam proses penyidikan. Hal ini menunjukan keseriusan
Indonesia dalam menangani masalah terorisme sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.

Selain membentuk Densus 88 di Mabes Polri, yang diikuti pembentukan
Densus 88 di 26 Polda, telah dibangun pula secara khusus fasilitas Pusat
Latihan Antiteror Internasional (Platina) di Akademi Kepolisian (Akpol)
Semarang. Selain upaya­upaya langsung, telah diterapkan prinsip­
prinsip perpolisian masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi
tindak terorisme, dengan berusaha mendorong keterlibatan masyarakat
dalam memberikan informasi, menjaga lingkungan masing­masing, dan
melakukan sosialisasi upaya antiterorisme.

Kerja sama penanggulangan dan pencegahan terorisme secara lintas
negara dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan
peningkatan infrastruktur aturan hukum. Selanjutnya, pemerintah terus
melakukan upaya koordinasi, komunikasi, dan kerja sama, baik nasional,
regional, dan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja



                                                                  II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




 Perlu peningkatan
      status Badan
        Koordinasi
   Pemberantasan
        Terorisme.


                     penanggulangan terorisme secara terpadu dan komprehensif. Berkaitan
                     dengan hal tersebut, Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT)
                     yang masih bersifat adhoc perlu ditingkatkan statusnya sehingga bersifat
                     permanen sebagai Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme (BKPT).
                     Sementara itu, untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum kejahatan
                     terorisme saat ini Kejaksaan Agung telah membentuk Satuan Tugas Anti
                     Terorisme.

                     c. Tindak lanjut

                     Tindak lanjut yang dilakukan dalam upaya meningkatkan hasil­hasil yang
                     dicapai serta langkah penyelesaian masalah dalam pencegahan dan
                     penanggulangan terorisme di antaranya adalah:
                     1. Mengungkap pelaku, motif dan jaringan terorisme, termasuk tertang­
                         kapnya tokoh­tokoh utama terorisme serta dilakukan tindakan tegas
                         dan konsisten, dengan proses peradilan yang jujur dan tidak memihak,
                         sesuai dengan peraturan perundangundangan.
                     2. Dalam menghadapi teror yang lingkup serta jaringannya bersifat lintas
                         negara, maka diperlukan kerjasama internasional atas dasar saling
                         menghormati kedaulatan dan terwujudnya ketertiban dunia. Kerja
                         sama dengan negara ASEAN dan negara lain dalam penanggulangan
                         terorisme perlu terus dilakukan. Di antaranya dalam bentuk kerja sama
                         antar institusi pemerintah yang terkait, meliputi kerja sama peningkatan
                         kualitas SDM, teknologi, pendanaan, informasi dan komunikasi.




                      II - 
                                     Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menanggulangi aksi
   terorisme, meningkatkan pelibatan peran deteksi dini dan lapor
   cepat aparatur jajaran komando kewilayahan. Juga meningkatkan
   terwujudnya jaringan sistem kendali dengan sarana dan prasarana
   komunikasi yang memadai untuk peralatan inteligen, serta pelaksanaan
   latihan dan pendidikan dalam pencegahan penanggulangan gerakan
   terorisme.

4. Peningkatan Kemampuan Pertahanan negara

a. Permasalahan

Permasalahan yang selalu dihadapi dalam meningkatkan kemampuan
pertahanan negara serta meningkatkan profesionalisme TNI adalah
keterbatasan dukungan anggaran. Akibatnya tugas­tugas TNI dalam rangka
menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah NKRI dan melindungi
segenap bangsa masih terkendala oleh kurang memadainya kondisi dan
jumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista), sarana dan prasarana,
serta masih rendahnya tingkat kesejahteraan anggota TNI.

Sementara itu, prosentase anggaran pertahanan terhadap PDB sampai
tahun 2006 baru mencapai 0,93 persen atau 4,36 persen dari anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN). Keterbatasan dukungan anggaran
yang disediakan untuk TNI berdampak pada sulitnya mempertahankan
kekuatan dan kemampuan.

Masih rendahnya tingkat kesejahteraan prajurit TNI secara langsung
atau tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme dan
kedisiplinan prajurit. Saat ini uang lauk pauk (ULP) hanya cukup untuk 1.700
kalori per hari dari kebutuhan ideal 3.600 kalori per hari. Demikian halnya,
besarnya gaji dan asuransi serta tunjangan lainnya yang relatif masih jauh
dari mencukupi apabila dihadapkan pada tugas­tugas yang diembannya.

Ketergantungan pada teknologi dan industri militer luar negeri yang
rawan embargo, serta belum terwujudnya kegiatan penelitian dan
pengembangan nasional yang terpadu di bawah kendali pemerintah
untuk kepentingan kebutuhan alutsista TNI, merupakan masalah yang
masih dihadapi dalam rangka kemandirian industri pertahanan dalam
negeri. Selain kedua faktor tersebut, mahalnya biaya penelitian dan
pengembangan dalam bidang teknologi militer modern menyebabkan




                                                                 II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




                       tingginya biaya produksi yang bermuara pada tidak kompetitifnya harga
                       jual produk militer dalam negeri.

                       Sistem pertahanan negara juga terkendala oleh minimnya perangkat hukum
                       terutama dalam hal diplomasi militer dengan kekuatan militer asing. Kasus
                       pelanggaran wilayah sebagaimana yang terjadi di wilayah perbatasan dan
                       pulau­pulau terluar seperti Blok Ambalat, Pulau Gosong, Pulau Bidadari,
                       Pulau Mangudu, Pulau Sutri, dan Pulau Kukusan merupakan dampak dari
                       belum tersedianya perangkat hukum yang memberikan ketegasan garis
                       perbatasan nasional dan simbol kepemilikan.

                       b. Hasil yang dicapai

                       Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan

                       Dalam rangka penyiapan cetak biru pertahanan telah disusun Rencana
                       Strategi Pertahanan 2005–2009, kebijakan umum dan kebijakan penye­
                       lenggaraan pertahanan, serta Strategic Defence Review sebagai acuan dalam
                       rangka pembinaan kemampuan dan pembangunan kekuatan pertahanan
                       negara.

       Peningkatan
     profesionalitas
 personel ditempuh
melalui pendidikan,
latihan perorangan,
 latihan satuan dan
  latihan gabungan.




                        II - 0
                                     Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




Guna meningkatkan sinergi pertahanan dan keamanan negara sesuai
dengan amanat Pasal 30 UUD NRI 1945, telah disusun naskah akademik
Rancangan Undang Undang Pertahanan dan Keamanan Negara. Hal ini
dilakukan sebagai upaya regulasi fungsi pertahanan dan keamanan negara
yang selama ini belum terangkai menjadi satu dan secara parsial tersebar
di berbagai perundangan. Akibatnya, sulit mewujudkan sinkronisasi
dan koordinasinya. Undang­Undang Pertahanan dan Keamanan Negara
tersebut akan berperan sebagai payung hukum penyelenggaraan tugas
pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara secara terpadu.

Saat ini sedang disusun peraturan perundangan sebagai penjabaran UU RI
No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya, dalam
rangka mengemban amanat UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia, khususnya menyangkut penghapusan bisnis TNI, telah dilakukan
restrukturisasi bisnis TNI yang dimulai dengan tahapan inventarisasi secara
cermat, berhati­hati, dan bertanggung jawab, melalui koordinasi dengan
departemen dan lembaga pemerintah terkait lainnya, serta Mabes TNI dan
berbagai Angkatan.

Pengembangan Personel TNI

Pengembangan personel TNI dilakukan melalui werving prajurit TNI
perawatan personel dalam rangka mendukung hak­hak prajurit dan PNS.
Jumlah personel TNI pada saat ini telah mencapai 440.868 orang terdiri atas
375.669 prajurit militer dan 65.199 pegawai negeri sipil (PNS). Rekruitmen
dan pemisahan personel dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Adapun peningkatan profesionalitas personel ditempuh melalui
pendidikan, latihan perorangan, latihan satuan, dan latihan gabungan.
Perawatan personel dititikberatkan pada peningkatan kesejahteraan yang
terdiri atas fasilitas kesehatan, perumahan, serta kenaikan ULP.

Pengembangan Materiil TNI

Pembinaan kemampuan dan kekuatan TNI dilakukan juga melalui penga­
daan dan pemeliharaan alutsista. Pemeliharaan alutsista dilakukan dengan
kegiatan repowering, retrofit dan pemeliharaan secara berkala untuk
memperpanjang usia pakai. Pengadaan alutsista dimaksudkan untuk meng­
ganti atau melengkapi alutsista yang sudah ada, sesuai dengan prioritas
matra. Pengadaan alutsista TNI AD diprioritaskan pada kendaraan tempur
dan kendaraan taktis, senjata dan amunisi, pesawat angkut udara guna
mendukung mobilisasi pasukan pada titik­titik rawan yang diperlukan.



                                                                II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




                  Di samping itu, diupayakan pengadaan alberzi (alat berat zeni), aljihandak
                  (alat penjinak bahan peledak), alnubika (peralatan nuklir, biologi dan kimia),
                  alkapsatlap (alat perlengkapan satuan lapangan) dan almount (peralatan
                  mountinering), serta serta alat komunikasi dan elektronika.

                  Alutsista TNI AL diprioritaskan pada pengadaan kapal jenis korvet yang
                  diharapkan dapat menjadi daya penggentar dalam melaksanakan operasi
                  di wilayah perbatasan laut maupun pengamanan laut. Upaya peningkatan
                  kesiapan satuan tempur TNI AL didukung dengan pengadaan alat apung,
                  pesawat udara, senjata dan amunisi, kendaraan tempur/taktis dan khusus.
                  Sedangkan alutsista TNI AU diprioritaskan pada pengadaan pesawat tempur
                  maupun pesawat angkut pasukan guna lebih siap dalam menghadapi
                  segala ancaman dan gangguan terhadap keutuhan NKRI. Di samping itu,
                  penyediaan senjata dan amunisi, alat radar, avionik, komalbanav, alpernika
                  dan komsimleksus diupayakan guna mendukung operasi satuan.

                  Pengembangan Industri Pertahanan

                  Dalam upaya menciptakan kemandirian, sekaligus memperkecil keter­
                  gantungan di bidang pertahanan pada negara lain, telah dilakukan
                  pemberdayaan industri nasional. Pemberdayaan ini dilakukan melalui
                  forum diskusi bidang industri pertahanan dan keamanan, yang pesertanya
                  terdiri atas institusi pertahanan, perguruan tinggi, serta pemerhati di
                  bidang industri pertahanan.

                  Selanjutnya, untuk meningkatkan kemandirian dan dalam rangka
                  pemberdayaan industri strategis dalam negeri telah ditempuh berbagai
                  langkah. Antara lain melalui penyelenggaraan Indo Defence Expo yang
                  diikuti oleh peserta dari dalam dan luar negeri. Penyelenggaraan Indo
                  Defence Expo tersebut diharapkan dapat menyadarkan masyarakat dan
                  pemerintah bahwa industri strategis kita masih eksis dan memiliki potensi
                  untuk memberikan sumbangan terhadap kemandirian pengembangan
                  kemampuan pertahanan.

                  Di samping itu, terselenggaranya Round Table Discussion yang melibatkan
                  pemerintah, Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis, Lembaga
                  Kajian Pemerintah dan swasta, serta Perguruan Tinggi, merupakan upaya
                  menyatukan dan menyamakan pemahaman tentang peta kemampuan
                  industri strategis pertahanan dalam negeri, mendeteksi masalah, serta
                  mencari solusi untuk meningkatkan partisipasinya dalam pengembangan
                  kemampuan pertahanan negara.



                   II - 
                                    Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




Pengembangan Bela Negara

Tersusunnya berbagai kebijakan pelaksanaan di bidang pembinaan dan
pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional, merupakan upaya
mewujudkan kesiapan potensi dukungan pertahanan dari masyarakat agar
dapat ditransformasikan menjadi satuan kekuatan komponen pertahanan
negara. Dalam rangka pendayagunaan potensi pertahanan, pemerintah
terus berusaha melaksanakan sosialisasi kesadaran bela negara.

Operasi Bhakti TNI

Dalam rangka mewujudkan kemanunggalan TNI­Rakyat, dilaksanakan
kegiatan bantuan kemanusiaan dan bhakti sosial kemasyarakatan. Hal ini
untuk membantu otoritas sipil menciptakan suasana yang kondusif bagi
terwujudnya keamanan dalam negeri. Sehubungan dengan itu, telah
dilakukan operasi bhakti TNI, seperti pemberian bantuan kemanusiaan
di Aceh dan Nias, Yogya dan Jawa Tengah, Pangandaran serta daerah lain.
Operasi ini berhasil mengatasi dampak bencana alam yang menimbulkan
korban pada penduduk dan kerusakan infrastruktur.

Tugas bantuan kemanusiaan juga dilakukan dalam rangka mengatasi
kesulitan sarana pendidikan, seperti bantuan pengajaran terhadap rakyat
yang masih buta aksara agar rakyat itu dapat membaca dan menulis,
terutama di daerah perbatasan. Di samping itu, dilakukan kegiatan nonfisik
yang meliputi penyuluhan kesehatan, penyuluhan hukum, penyuluhan
HAM, dan penyuluhan bela negara. Secara bertahap dan berkesinambungan,
kegiatan ini dilaksanakan secara bersama oleh TNI dengan masyarakat.
TNI bersama­sama dengan instansi terkait saling bahu membahu dengan
masyarakat melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Sebagai wujud pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang, dalam
penanggulangan akibat bencana tsunami di Aceh dan Nias, telah
dilaksanakan pengorganisasian partisipasi masyarakat dalam wadah
kelompok relawan serta pengkoordinasian bantuan dari luar negeri
khususnya yang berasal dari angkatan bersenjata negara­negara sahabat.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, dalam penanggulangan
bencana alam tersebut, TNI telah menunjukkan peran yang sangat proaktif
terutama pada tahap tanggap darurat. Bersamaan dengan itu, dalam
rangka menyiapkan payung hukum untuk mengatur pelibatan dan peran




                                                               II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




                     serta masyarakat dalam bidang pertahanan negara, telah disusun dan
                     disosialisasikan Naskah Akademik RUU Komponen Cadangan dan RUU
                     terkait lainnya.

                     Kerja Sama Militer

                     Sehubungan dengan peningkatan kerjasama militer dengan negara­
                     negara sahabat guna menciptakan kondisi keamanan kawasan, regional,
                     dan internasional, serta untuk meningkatkan hubungan antarnegara, telah
                     ditingkatkan kerjasama pertahanan Indonesia­Singapura. Kerjasama ini
                     dalam bentuk pelatihan dan perjanjian Military Training Area (MTA). Ada
                     pula kerjasama pertahanan Indonesia­Malaysia dalam bentuk pelatihan
                     militer bersama seperti Kekar Malindo, Malindo Jaya, Elang Malindo,
                     Amanmalindo, dan Darsasa.

                     Melalui forum Joint Commission for Bilateral Cooperation, Indonesia
                     melakukan kerja sama pertahanan dengan Filipina dalam bentuk
                     pengiriman personel militer yang bertugas sebagai pengawas internasional
                     dalam masalah Moro. Adapun dalam rangka penanganan lintas batas
                     gerakan separatisme, dilakukan kerja sama pertahanan Indonesia­Thailand
                     dan Indonesia­Papua Nugini.

                     Di samping itu, dilakukan pula kerja sama pertahanan Indonesia­ASEAN,
                     serta Indonesia dengan negara­negara Eropa, Australia, China, Rusia
                     terutama dalam hal bantuan pelatihan militer dan sumber pengadaan

  TNI menyiapkan
      pasukan ke
   Lebanon untuk
       bergabung
  dengan pasukan
    multinasional.




                      II - 
                                     Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




peralatan militer TNI. Kemudian untuk mengurangi ketergantungan sumber
pengadaan alutsista kepada satu atau dua negara saja, telah ditempuh
langkah­langkah ke arah diversifikasi dalam pengadaan alutsista melalui
kerja sama dengan beberapa negara.

Dalam upaya turut serta menjaga perdamaian dunia, maka TNI telah me­
nyiapkan pasukan guna diberangkatkan ke Lebanon untuk bergabung de­
ngan pasukan multinasional penjaga perdamaian dalam kesatuan organisasi
UNIFIL (United Nations Interim Forces in Libanon) yang berada dibawah
naungan Perserikatan Bangsa­Bangsa (PBB) sebagai tindak lanjut dari Re­
solusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK­PBB) 1701.

Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan

Hasil penelitian dan pengembangan pertahanan telah dapat dimanfaatkan
                                                                     totype
untuk kepentingan TNI sesuai spesifikasi matra. Sebagai contoh, prototype
payung udara orang (PUO), alkom spread spectrum, hovercraft, landing
craft rubber (LCR), combat system PC­40, SKS Tracking Optic, rudal (Surface
to Surface, Ground to Ground dan Ground to Air), roket 70 mm dan 80 mm,
Unman Aerial Vehicle (UAV), angkut personil sedang (APS), panser APS,
senjata SS­2, adapun gyro digital telah memenuhi persyaratan dan siap
digunakan oleh TNI.

Masalah Perbatasan dan Pulau Terluar

Terkait dengan wilayah perbatasan, pada tahun 2006 TNI AD telah
membangun 23 pos perbatasan. Sedangkan untuk pengamanan pulau
terluar telah dibangun 10 buah pos pengamanan di 10 pulau terluar dan
telah digelar pasukan pengamanan. Selanjutnya, TNI AL telah membangun
14 pos perbatasan di pulau terluar, meliputi: Pulau Rondo, Pulau Mangkai,
Pulai Berhala, Pulau Nipah, Pulau Sekatung, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala,
Pulau Marore, Pulau Danarote, Pulau Dana Sabu, Pulau Miangas, Pulau
Marampit, Pulau Sebatik, Pulau Tokong Hiu. Untuk mengamankan pos
perbatasan dan pulau terluar tersebut telah digelar pasukan Marinir.

Di samping itu, peningkatan lanal menjadi lantamal merupakan salah satu
upaya TNI AL dalam meningkatkan pengamanan di laut lantaran makin
maraknya kasus kejahatan di laut. Pelaksanaan latihan perorangan dan
satuan merupakan upaya peningkatan profesionalitas prajurit, di samping
penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai dengan
fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan.



                                                                II - 
Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK




                  c. Tindak lanjut

                  Guna meningkatkan hasil­hasil yang telah dicapai dalam upaya peningkatan
                  kemampuan pertahanan melalui pelaksanaan percepatan pembangunan
                  kekuatan TNI, maka tindak lanjut yang diperlukan meliputi pembangunan
                  dan pengembangan pertahanan integratif, pengembangan pertahanan
                  matra darat, laut, dan udara. Tindak lanjut itu mencakup:
                  1. Dalam pengembangan pertahanan integratif, tindak lanjut yang
                     diperlukan adalah gelar kekuatan yang berimbang antara kekuatan
                     TNI, dihadapkan kemampuan dan karakter wilayah Pemerintah Daerah,
                     sehingga dapat mendukung tugas, memenuhi kebutuhan keamanan
                     luas wilayah, penduduk dan kebutuhan keamanan terhadap nilai
                     kekayaan nasional yang harus dijamin.
                  2. Upaya peningkatan kesejahteraan prajurit yang ditempuh melalui
                     kenaikan ULP prajurit dan pemberian uang makan bagi PNS.
                  3. Pemberdayaan industri pertahanan nasional dengan mendorong
                     penggunaan produk industri dalam negeri dalam pengadaan alutsista/
                     materiil TNI seperti panser APS, KAL­36, KAL­40, pesawat angkut ringan,
                     semua jenis senjata ringan beserta amunisinya, truk angkut pasukan,
                     sarana angkut laut dan sungai dari jenis inflatable boat dan jenis
                     hovercraft, payung udara orang (PUO).
                  4. Peningkatan kerjasama militer luar negeri, dengan mewujudkan
                     pengendalian kebijakan satu pintu dalam kerja sama internasional, dan
                     terbinanya hubungan kerja sama internasional dengan negara­negara
                     sahabat.
                  5. Selanjutnya, dalam pengembangan pertahanan matra darat, tindak
                     lanjut yang diperlukan meliputi: (i) melanjutkan penataan dan validasi
                     organisasi TNI AD; (ii) pengembangan dan pembangunan alutsista,
                     melalui antara lain: (a) pengadaan alutsista untuk memenuhi TOP/ DSPP
                     satuan secara bertahap; (b) pengadaan non­alutsista untuk memenuhi
                     TPO/DSPP satuan secara bertahap.
                  6. Dalam pengembangan pertahanan matra laut, tindak lanjut yang
                     diperlukan adalah: (i) melanjutkan program multiyears dan bertahap
                     dalam pengadaan korvet kelas Sigma, kapal perusak kawal rudal, Sewaco
                     kelas Sigma, kapal selam diesel electric (Kilo/Amur), tank amfibi BPM­
                     3F, pemasangan FCS dan rudal C­182, serta pengadaan rudal Exocet
                     MM­40 dan Mistrak; (ii) pembangunan dan renovasi pangkalan dengan
                     fasilitas pendukungnya sesuai dengan tingkat/kelas pangkalan.




                   II - 
                                     Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai




7. Adapun tindak lanjut yang perlu ditempuh dalam pengembangan
   pertahanan matra udara adalah pengembangan organisasi melalui
   pembentukan Skuadron Heli VIP/VVIP, validasi organisasi Lanud,
   peningkatan Lanud, dan pengembangan Lanud. Di samping itu
   dilakukan pula pembentukan Skuadron Teknik.

Berbagai masalah dan tantangan di dalam negeri selama tahun 2005­
2006 menuntut pelaksanaan politik luar negeri untuk semakin aktif dalam
mengamankan kepentingan­kepentingan nasional Indonesia. Berbagai
pencapaian diplomasi selama kurun waktu tersebut, yang diperkuat dengan
guliran proses reformasi di dalam negeri, menjadi modal kuat bagi Indonesia
untuk lebih percaya diri dan berperan aktif di dunia internasional.

Memasuki tahun 2007, diplomasi Indonesia perlu terus mempertahankan
kesinambungan (continuum) dari variabel­variabel soft-power yang menjadi
aset bagi hubungan luar negeri, seperti demokrasi dan Islam moderat.
Apresiasi masyarakat internasional terhadap proses demokratisasi yang
telah berlangsung sangat tinggi, namun Indonesia harus tetap semakin
memajukan demokrasi di masa mendatang.

Sementara itu dalam kerangka kerja sama internasional, akan terus dilakukan
pertemuan lanjutan dengan beberapa negara, selain untuk menyamakan
persepsi juga untuk melakukan penyesuaian­penyesuaian lebih lanjut.



                                




                                                                II - 

								
To top