Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

BAPPENAS Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana E l iP l k R Pembangunan Daerah Drs H. Dadang Solihin, MA Solihin Drs. H Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan DaerahBappenas Seminar Capacity Building DPRD Kabupaten Pasaman Barat Hotel Central Jakarta 13 Maret 2009 Central-Jakarta, www.dadangsolihin.com 2 Materi • • • • • • • • • Apa Tujuan Pembangunan? A T j P b ? Pembangunan Daerah Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Permasalahan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Kegagalan Perencanaan Evaluasi Penyusunan RPJPD d RPJMD P dan Penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD www.dadangsolihin.com 3 Apa Tujuan Pembangunan? pa ujua e ba gu a (Todaro: the three objectives of development) 1. Peningkatan standar hidup (l 1 P i k d hid (levels of living) setiap orang, b ik l f li i ) i baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (f 3 P i k t k b b (freedom/democracy) setiap orang. d /d ) ti antar daerah antar sub daerah How? 1. Mengurangi di 1 M i disparitas atau k i i ketimpangan pembangunan b antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). y y g 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan) (berkelanjutan). www.dadangsolihin.com 5 www.dadangsolihin.com 6 Pembangunan Daerah (1) Pembangunan d P b daerah pada h k k h d hakekatnya adalah upaya terencana d l h untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah. Pembangunan Daerah (2) Pembangunan d P b daerah j h juga merupakan upaya untuk k k memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang d l ilih dapat dil k k masyarakat b i t dilakukan k t bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8 Pembangunan Daerah (3) • Pembangunan d P b daerah dil k h dilaksanakan melalui penguatan otonomi k l l i i daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, pemerintah dunia usaha swasta, dan masyarakat swasta masyarakat. • Pembangunan Daerah (4) Pemerintahan (l i l if eksekutif, d yudikatif) memainkan peran P i h (legislatif, k k if dan dik if) i k yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat b M k t berperan d l dalam penciptaan i t k i sosial, ekonomi i t interaksi i l k i dan politik. • • • www.dadangsolihin.com 9 www.dadangsolihin.com 10 Pergeseran Paradigma: From G Government to Governance tt G Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , y yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha  Swasta Pemerintah Masyarakat Government Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, publik Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. iji k Governance Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, pemerintah civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. 11 Nilai Pertumbuhan Pasar Redistibusi Melalui Pelayanan Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. G d www.dadangsolihin.com 12 www.dadangsolihin.com Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police Troika CITIZENS Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media organized into: BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange www.dadangsolihin.com 13 www.dadangsolihin.com 14 Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara Masyarakat y Pemerintah VISI Good Governance Dunia Usaha www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16 Permasalahan Pembangunan Daerah (1) 1. Pembangunan Ekonomi 1 P b Ek i Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional b l i l belum merata d menunjukkan k ti t dan j kk ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial g Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayananpelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). Permasalahan Pembangunan Daerah (2) 3. Pembangunan Prasarana Wilayah 3 P b P Wil h Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. y Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya k M kapasitas d k t it dan ketersediaan sumberdaya t di b d tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. g y g Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 18 Permasalahan Pembangunan Daerah (3) 4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 4 P b S b d Al d Li k Hid Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, p pencemaran lingkungan ( , udara, suara, sampah). g g (air, , , p ) Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Alih f fungsi l h pertanian produktif menjadi l h permukiman i lahan t i d ktif j di lahan ki secara signifikan. Permasalahan Pembangunan Daerah (4) 5. P b 5 Pembangunan SDA d LH (lanjutan) dan (l j ) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. Penurunan luas k P l kawasan H t T i d k Hutan Tropis dan kawasan resapan air, i serta meningkatnya DAS kritis. Kejadian bencana alam g p , banjir dan longsor y g j gempa, j g yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung. www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20 Permasalahan Pembangunan Daerah (5) 6. Permasalahan Khusus 6 P l h Kh Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat k t Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas p g keamanan di daerah perbatasan negara. www.dadangsolihin.com 21 Definisi Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. pilihan pilihan Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan) meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan : 1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. 2 Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan www.dadangsolihin.com 23 Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi 7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y www.dadangsolihin.com 24 Fungsi/Manfaat Perencanaan • • • • Sebagai p g penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas www.dadangsolihin.com 25 Kegagalan Perencanaan (1) 1. Penyusunan perencanaan y p tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, lengkap metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan t k i perencanaan di b ik teknis diabaikan. ti b Kegagalan Perencanaan (2) 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya mendukungnya. www.dadangsolihin.com 27 www.dadangsolihin.com 28 Kegagalan Perencanaan (3) 3. Perencanaan mengikuti p g paradigma y g ternyata tidak g yang y sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara g berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang t b h menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, perencanaannya tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. www.dadangsolihin.com 29 Kegagalan Perencanaan (4) 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan S permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). www.dadangsolihin.com 30 Sistem Perencanaan yang Berhasil • • • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, d pelaku utamanya bid i l k i dan l k t adalah masyarakat dan usaha swasta. • Perencanaan yang Ideal y g Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; t t i h d t t h tetapi harus b l j t sehingga menjamin berlanjut hi j i adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam aspek, keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). d ti t ) Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). www.dadangsolihin.com 32 • • • www.dadangsolihin.com 31 Evaluasi Tahap Perencanaan ( (ex-ante) ) • dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan • untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya Tahap Pelaksanaan ( (on-going) g g) Tahap Pasca-Pelaksanaan ( p ) (ex-post) • dilakukan pada saat • dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana pelaksanaan berakhir rencana • untuk melihat apakah pembangunan pencapaian (keluaran/ hasil/ • untuk menentukan dampak) program mampu tingkat kemajuan mengatasi masalah t i l h pelaksanaan pembangunan yang ingin dipecahkan rencana dibandingkan • untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dengan rencana dibandingkan masukan), yang telah ditentukan efektivitas (hasil dan dampak y sebelumnya terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. program Evaluasi www.dadangsolihin.com 33 www.dadangsolihin.com 34 Pengertian Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan ( ( t ) l k (on-going), maupun setelahnya i ) l h (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran www.dadangsolihin.com 35 Pengertian Kinerja Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi sasaran tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN 1999:3) (LAN, Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan j j yang p g p tujuan stratejik y g ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) Perilaku berkarya penampilan atau hasil karya Oleh karena berkarya, karya. itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi gg g y g tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995). www.dadangsolihin.com 36 Fungsi Indikator Kinerja • Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan • Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders • Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan Kedudukan Indikator Kinerja Perencanaan Pelaksanaan Indikator Kinerja Kualitatif Kuantitatif Pemantauan dan Evaluasi Sasaran dan Tujuan www.dadangsolihin.com 37 www.dadangsolihin.com 38 Logic Model Theory DAMPAK Hasil pembangunan yang  diperoleh dari  pencapaian  outcome Manfaat yang diperoleh dalam  j g jangka menengah untuk  g beneficieries tertentu sebagai  hasil dari output Indikator Kinerja INPUT • Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana) (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau di t ib i sumberdaya d D i j distribusi b d dapat di t dianalisis apakah li i k h alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan Apa yang ingin  diubah Meto ode Peny yusunan n OUTCOME Apa yang ingin  p y g g dicapai Apa yang dihasilkan  (barang) atau  dilayani (jasa) • OUTPUT Produk/barang/jasa akhir yang  dihasilkan Proses/kegiatan   menggunakan input   menghasilkan output yang  diinginkan Sumberdaya yang memberikan  kontribusi dalam  menghasilkan output Contoh: • • • • Jumlah dana yang dibutuhkan Tenaga yang terlibat Peralatan yang digunakan Jumlah bahan yang digunakan www.dadangsolihin.com 40 KEGIATAN Metode Pelaksanaan Apa yang  dikerjakan Apa yang  digunakan dalam  bekerja 39 INPUT www.dadangsolihin.com Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007 Indikator Kinerja OUTPUT • Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan g g p g instansi. Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – – – – • – – – – Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi Jumlah permohonan yang diselesaikan Jumlah l tih J l h pelatihan / peserta pelatihan t l tih Jumlah jam latihan dalam sebulan Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli Jumlah komputer yang dibeli Jumlah gedung /jembatan yg dibangun meter panjang jalanyang dibangun/rehab www.dadangsolihin.com 41 Indikator Kinerja OUTCOME • P Pengukuran indikator H il seringkali rancu d k i dik t Hasil i k li dengan pengukuran indikator Keluaran. output. • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak pihak. • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil y g telah diperoleh dalam bentuk output p yang p p memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. www.dadangsolihin.com 42 • Contoh: • Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome • • Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan Peningkatan langsung hal-hal yg positif – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan daya tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa Penurunan langsung h l h l yang negatif P l hal-hal tif – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas g gg www.dadangsolihin.com 43 Indikator Kinerja IMPACT j Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh d i h il k i f di l h dari hasil kegiatan. S Seperti h l i halnya i dik indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara , g sektoral, regional dan nasional. Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat – Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian www.dadangsolihin.com 44 • Contoh: • • Persyaratan Indikator Kinerja: SMART • SPESIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi • MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured ( What gets managed”) Sumber Pembuktian (Means of Verification) • How should the information be collected, eg. sample survey • What source is most appropriate? • Who should do it? • When and How often should the information be collected, collected analyzed & reported • What formats are required to record the data being collected? • ATTAINABLE dapat dicapai (reasonable cost using and TTAINABLE-dapat appropriate collection method) use the data) • RELEVANT (i f (information needs of the people who will i d f h l h ill • TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) www.dadangsolihin.com 45 www.dadangsolihin.com 46 Menentukan Indikator Outcome (1) ( ) 1. Indikator outcome mencerminkan indikator output terpenting OUTCOME Indikator outcome : I dik t t 1. Indikator output 1a 2. Indikator output 2b, 2c 3. Indikator output 3b 3 Indikator output 3b 4. Indikator output 4a Menentukan Indikator Outcome (2) ( ) 2. Indikator outcome merupakan composite index dari indikator t t i dik t output – Indeks gabungan (composite indexes) diperoleh dengan membobot o tp t output OUTCOME Indikator : (I = (∑Pt / ∑Pt-1) x 100) In 0) OUTPUT 1 Indikator 1a Indikator 1b Indikator 1c OUTPUT 2 Indikator 2a Indikator 2b Indikator 2c OUTPUT 3 Indikator 3a Indikator 3b Indikator 3c OUTPUT 4 Indikator 4a Indikator 4b Indikator 4c OUTPUT 1 Indikator : (Pta) OUTPUT 2 Indikator : I dik (Ptb) OUTPUT 3 Indikator : (Ptc) 48 www.dadangsolihin.com 47 www.dadangsolihin.com Menentukan Indikator Outcome (3) ( ) 3. Indikator outcome merupakan hasil Survei – I dik t output h Indikator t t harus mendukung pencapaian d k i outcome, meskipun tidak terkait langsung dalam penyusunan indikator outcome OUTCOME (mis : IHSG, IPM, APK) Penyusunan RPJPD dan RPJMD OUTPUT 1 Indikator output OUTPUT 2 Indikator output OUTPUT 3 Indikator output www.dadangsolihin.com 49 www.dadangsolihin.com 50 Tata Cara Penyusunan RPJPD Rancangan Visi & Misi Saran, tanggapan, Rekomendasi stakeholders Rumusan hasil kesepakatan & komitmen Sistematika Penulisan RPJP Daerah RPJP Bab I Bab II Pendahuluan Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah Penutup Prediksi Kondisi Umum Daerah Geomorfologi & lingkungan - Ekonomi & SDA - Rancangan Akhir RPJPD Rancangan RPJP Merumuskan gambaran awal Visi - Misi - Arah Pembangunan - - Visi - Demografi - Prasarana dan sarana - dll. Sosialisasi, Konsultasi Publik, Publik dan jaring asmara - Misi Musrenbang Jangka Panjang Daerah - Arah Pembangunan ▪ Arahan Umum ▪ Fungsi & peran sub wilayah/ kawasan Penetapan Perda ttg RPJPD Peraturan Daerah ttg RPJP Daerah Bab III Bab IV Rancangan Arah Pembangunan Rencana tata ruang www.dadangsolihin.com 51 www.dadangsolihin.com 52 Langkah Penyusunan RPJMD (1) Indikator Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) ) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3) Outline RPJMD berdasarkan PP 8/2008 1. Pendahuluan 1 P d h l 2. Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. 3 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan 4. Analisis Isu-isu Strategis; 5. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 6. Strategi dan Arah Kebijakan 7. 7 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah 8. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan 9. Penetapan Indikator Kinerja Daerah 10. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan 53 www.dadangsolihin.com 54 SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD (4) e) Program SKPD Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) ) b) c) d) e) ) Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g (5) Penetapan RPJMD ( ) (7) (6) Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD www.dadangsolihin.com Checklist: RPJMD yang Berkualitas Adanya K Ad Keterkaitan RPJMD d k i dengan D k Dokumen P Perencanaan Lainnya 2. Profil Daerah dan Prediksi ke Depan p 3. Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah 4. Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah 5. Isu Strategis Daerah 6. Rumusan Tujuan 7. 7 Rumusan Strategi 8. Rumusan Kebijakan 9. Rumusan Program Pembangunan Daerah g g 10. Rumusan Arah Kebijakan Keuangan Daerah 11. Keterkaitan antar Elemen Dokumen RPJMD 12. Kemudahan RPJMD dalam Mendukung Terlaksanannya Rencana www.dadangsolihin.com 55 1. 1 Penyusunan Renstra SKPD SKPD, RKPD, RKPD dan Renja SKPD www.dadangsolihin.com 56 Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 4 ayat 1) Dokumen Perencanaan RPJPD RPJMD RKPD Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan (Pasal 4 ayat 2) g g p ( y ) Penyusunan Rancangan Awal Penyusunan Renstra SKPD RPJPD RPJMD RKPD Pelaksanaan Musrenbang Perumusan Rancangan Akhir Penetapan Rencana www.dadangsolihin.com 57 www.dadangsolihin.com 58 Apa Itu Renstra SKPD (1) • Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya d pembangunan d kh dan b daerah pada umumnya d l h d dalam j jangka k waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi Misi dan Agenda KDH tujuan Visi, KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. • Apa Itu Renstra SKPD (2) Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; 1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2) Bagaimana mencapainya; 3) Langkah langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan Langkah-langkah tercapai. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk ) p j Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis. www.dadangsolihin.com 60 • • www.dadangsolihin.com 59 Outline Renstra SKPD Pendahuluan; Gambaran pelayanan SKPD; Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; Visi, misi, Visi misi tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan; sasaran, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan 5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. 1. 2. 2 3. 4. 4 Penyusunan Renstra SKPD y Pasal 27 ayat 3 Masukan Rancangan Renstra SKPD Rancangan Renstra-SKPD oleh SKPD Memuat visi, misi, tujuan, g, j ,p g strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya Mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif Pasal 25 ayat 2 dan 4 Renstra SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD K K l Pasal 26 www.dadangsolihin.com 61 www.dadangsolihin.com 62 Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD (1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3) Renstra SKPD Checklist: Renstra SKPD yang Berkualitas (1) 1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor i t f kt internal dan eksternal yang telah b ld k t l t l h berpengaruh pada ki j h d kinerja pelayanan SKPD. 2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian j j p p pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. 3. 3 Ada kajian perspektif masa depan SKPD; mengantisipasi perubahan- perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD d merumuskan apa yang perlu dil k k agar l dan k l dilakukan pelayanan SKPD kepada masyarakat lebih efisien dan efektif. Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) ) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD (4) e) Program SKPD Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) ) b) c) d) e) ) Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g (5) Penetapan RPJMD ( ) (7) (6) Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 63 www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com 64 Checklist: Renstra SKPD yang Berkualitas (2) 4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki pelayanan SKPD k b iki l kepada masyarakat. d k t 5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian p g p , j , g, j , p program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD. 6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih d RPJMD k d l d t ilih dan ke dalam perumusan visi, misi, i i i i tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD www.dadangsolihin.com 65 Checklist: Renstra SKPD yang Berkualitas (3) 7. Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program pembangunan pelayanan SKPD b l SKPD. 8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam p g pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, g g j , g, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD. 9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah dengan kendala fiskal SKPD SKPD. 10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan. 11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra SKPD www.dadangsolihin.com 66 Step by Step Penyusunan Renstra SKPD 1. Tahap Persiapan 2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah 3. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD 4. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka Menengah 5. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah/ Renstra SKPD 6. 6 Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Penyusunan RKPD www.dadangsolihin.com 67 www.dadangsolihin.com 68 Apa Itu RKPD? • RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan d hk b daerah d l h dalam j jangka waktu satu t h k kt t tahun ke depan. RKPD mempunyai fungsi p p y g penting dalam sistem p g perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, program dan penganggaran tahunan. tahunan RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis; mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam l d l langkah-langkah t h k hl k h tahunan yang l bih k k it d t k untuk lebih konkrit dan terukur t k memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah. Outline RKPD 1. Pendahuluan; 2. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; 3. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; 4. 4 Prioritas dan sasaran pembangunan; 5. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah. • • www.dadangsolihin.com 69 www.dadangsolihin.com 70 (8) Langkah Penyusunan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.a) Rancangan Akhir RKPD (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP Mei April Maret Checklist: RKPD yang Berkualitas (1) 1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pembangunan daerah dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor i t f kt internal dan eksternal yang telah b ld k t l t l h berpengaruh pada ki j h d kinerja pelayanan SKPD. 2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja j j pembangunan daerah masa kini dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib, atau urusan pilihan. 3. 3 Ada kajian perspektif masa depan daerah; mengantisipasi perubahan-perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pembangunan d b daerah d merumuskan apa yang perlu dil k k h dan k l dilakukan agar kinerja daerah dalam pembangunan dapat ditingkatkan, lebih efisien, dan efektif. 71 www.dadangsolihin.com 72 a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD a) b) c) d) Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD (14) (13) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP www.dadangsolihin.com April Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD Checklist: RKPD yang Berkualitas (2) 4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki ki j pembangunan d b iki kinerja b daerah. h 5. Ada konsistensi dan hubungan yang jelas antara RKPD dengan visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan , , g p , j , g, j , capaian program RPJMD, RKP, dan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh MENDAGRI. 6. 6 Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi misi dan visi, misi, agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan d b daerah. h 7. Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan mengakomodasikan STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL. g www.dadangsolihin.com 73 Checklist: RKPD yang Berkualitas (3) 8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dan kendala fiskal daerah dengan rumusan t j tujuan, strategi, d arah k bij k k t t i dan h kebijakan keuangan d dan pembiayaan RKPD 9. Ada proses p p perencanaan y g demokratis dan p yang partisipatif dalam p keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RKPD dan kesesuaian antara RKPD dengan hasil-hasil kesepakatan Musrenbang dan Forum Multi Stakeholder SKPD SKPD. www.dadangsolihin.com 74 Step by Step Penyusunan RKPD 1. Tahap Persiapan 2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD 3. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD 4. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah 5. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD 6. Tahap Penetapan RKPD dan Renja SKPD Penyusunan Renja SKPD www.dadangsolihin.com 75 www.dadangsolihin.com 76 Apa Itu Renja SKPD? • Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya umumnya. Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas K lit penyusunan R j SKPD dengan demikian akan sangat Renja d d iki k t menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya. www.dadangsolihin.com 77 Outline Renja SKPD Pendahuluan; Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; Tujuan, sasaran, program dan kegiatan; Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD; 5. 5 Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; 6. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; 7. Penutup. 1. 1 2. 3. 4. • • • www.dadangsolihin.com 78 Penyusunan Renja SKPD (1) • Masukan Rancangan Renja SKPD Rancangan Renja-SKPD oleh SKPD Memuat kebijakan, program dan kebijakan pembangunan y Pasal 27 ayat 1 dan 3 Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD untuk menentukan prioritas pembangunan Pasal 27 ayat 5 Renja SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD Pasal 28 www.dadangsolihin.com 79 Penyusunan Renja SKPD (2) RENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD karena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah. Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan kualitas rencana daerah diatasnya. Mengacu kepada rancanga awal RKPD, Renstra SKPD, p hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat Pasal P l 27 ayat 2 t • www.dadangsolihin.com 80 Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (1) 1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor i t f kt internal dan eksternal yang telah b ld k t l t l h berpengaruh pada ki j h d kinerja pelayanan SKPD. 2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pelayanan j j p y SKPD masa kini dalam penyelenggaraan fungsi pokoknya, urusan wajib, atau urusan pilihan. 3. 3 Ada kajian perspektif masa depan daerah; mengantisipasi perubahan- perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD d merumuskan apa yang perlu dil k k agar l dan k l dilakukan kinerja SKPD dapat ditingkatkan, lebih efisien, dan efektif. Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (2) 4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja pelayanan k l kepada masyarakat d k t 5. Ada benang merah yang jelas antara Renja SKPD dengan , , , g p , j , TUPOKSI SKPD, visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD, RKP, dan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh MENDAGRI 6. 6 Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari RKPD ke dalam perumusan tujuan (SMART), strategi dan kebijakan, kriteria penentuan prioritas Program dan Kegiatan yang tepat dan efektif dari l d i pelayanan SKPD 7. Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan mengakomodasikan Stándar Pelayanan Minimal g y www.dadangsolihin.com 82 www.dadangsolihin.com 81 Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (3) 8. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renja SKPD dan kesesuaian antara RKPD dengan hasil-hasil d k i t d h il h il kesepakatan MUSRENBANG dan Forum Multi Stakeholder SKPD Step by Step Penyusunan Renja SKPD 1. Tahap Persiapan 2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD 3. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD 4. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah 5. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD 6. Tahap Penetapan RKPD dan Renja SKPD www.dadangsolihin.com 83 www.dadangsolihin.com 84 Tentang Narasumber Terima Kasih www.dadangsolihin.com 85 www.dadangsolihin.com 86