SITA EKSEKUSI YANG DIDASARKAN PADA AMAR PUTUSAN HAKIM YANG by pyb17727

VIEWS: 0 PAGES: 14

									                                                                      Analisis Kasus


    SITA EKSEKUSI YANG DIDASARKAN PADA AMAR PUTUSAN HAKIM
                              YANG TIDAK JELAS
               M. Ali Aranoval, S.H. (Divisi Advokasi MaPPI FHUI)


I. PENDAHULUAN
     Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh pihak-
pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-
baiknya. Dengan kata lain, para pihak yang bersengketa mengharapkan adanya
kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang sedang dihadapi.
     Agar dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan
kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat hakim sebagai
“pemutus” harus benar-benar mengetahui duduk perkara dan dasar hokum yang
digunakan. Disisi lain putusan tersebut harus tegas agar dapat dilaksanakan setelah
dibacakan.
     Tinjauan kasus dalam pantauan kali ini adalah masalah pelaksanaan eksekusi
yang didasarkan pada putusan Mahkamah Agung yang tidak jelas dalam putusan
Nomor 47/K/AG/2001 yakni perkara/sengketa tanah hibah antara Hj. Siti Khalijah
Daeng Bau dengan kawan-kawan sebagai Penggugat melawan Haji Muhamad Ali
Tjolleng Yusuf (HAMAT Yusuf) (Alm) sebagai Tergugat. Perkara tersebut
sebelumnya diperiksa di Pengadilan Agama Makassar.


II. KRONOLOGIS KASUS
     Jauh sebelum H. Tjoleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg Macora meninggal
dunia,   Almarhum      H.   Tjoleng    Dg.   Marala    semasa    hidupnya      telah
memberikan/membagikan Hibah harta miliknya baik yang bergerak dan harta tidak
bergerak kepada masing-masing anaknya yang berjumlah lima (5) orang, dengan
besarnya bagian masing-masing anak tersebut adalah sebagai berikut:




www.pemantauperadilan.com                                                         1
                                                                    Analisis Kasus


   a. Anak Pertama Hj. St. Khalijah Dg. Bau mendapat tanah beserta rumah
      permanen terletak di Jl. Tinumbu Lrg. 148 No. 16 Ujung Pandang ditambah
      kalung, gelang dan beberapa ringgit emas Amerika
   b. Anak kedua Hj. St. Aisyah Dg. Tayu mendapat tanah beserta rumah
      permanen terletak di Jl. Tinumbu Lrg. 132 No. 7 Ujung Pandang ditambah
      kalung, gelang dan beberapa ringgit emas Amerika
   c. Anak ketiga Drs. HAMAT Yusuf memperoleh tanah di Jl. Andi Pangeran
      Pettarani, Kel. Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang
      seluas 4. 86 Ha
   d. Anak keempat Hadollah Djunaidy T. Yusuf memperoleh tanah di Ujung
      Pandang dan di Kabupaten Maros seluas 5.16 Ha
   e. Anak kelima Hj. St Hatijah Dg Taunga memperoleh tanah beserta rumah
      permanen terletak di Jl. Cakalang Lrg. V No. 3 Ujung Pandang ditambah
      kalung, gelang dan beberapa ringgit emas Amerika


      Hibah tersebut diberikan sekitar tahun 1950 sampai tahun 1973 yaitu ketika
anak-anaknya dinikahkan atau sudah dewasa, termasuk hibah yang diberikan
kepada HAMAT Yusuf. Hibah atas tanah yang diberikan Almarhum H. Tjoleng Dg.
Marala kepada HAMAT Yusuf secara hukum diperkuat dengan bukti Surat
Pemberian tertanggal 7 April 1961 yang dihadiri oleh saksi A. Djalanti sebagai
Kepala Kampung dan H. Andi Mappagiling sebagai kepala Disterik Karuwisi. Hibah
tersebut juga diperkuat oleh Surat Pernyataan /Pengakuan dari saudara/i HAMAT
Yusuf lainnya pada tanggal 11 Februari 1980. Kesemuanya sebagai ahli waris
Almarhum H. Tjoleng Dg. Marala.
          Disamping hibah yang sudah diberikan kepada anak-anaknya ternyata
Almarhum H. Tjoleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg Macora juga mempunyai
harta berupa tanah yang belum terbagi terletak di dusun Samba/ Kassi, Desa Baruga,
Kec. Bantimurung, Kab. Maros. Sengketa dalam kasus ini berawal dari gugatan




www.pemantauperadilan.com                                                       2
                                                                      Analisis Kasus


pembagian harta waris Almarhum H. Tjoleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg
Macora yang diajukan oleh Hj. St. Khalijah Dg. Bau, Hj. St. Aisyah Dg. Tayu, Hj. St
Hatijah Dg Taunga, Ahli waris Hadollah Djunaidy T. Yusuf ke Pengadilan Agama
Makassar terhadap Drs. HAMAT Yusuf sebagai tergugat.
       Obyek gugatan tersebut adalah seluruh harta warisan pewaris. Namun yang
dituntut hanyalah terbatas pada harta kewarisan yang tidak bergerak berupa
bangunan rumah/tanah kering, baik yang berada di Kotamadya Ujung Pandang
maupun yang berada di Kabupaten Maros. Termasuk obyek gugatan adalah tanah
Hibah Almarhum H. Tjoleng Dg. Marala yang diberikan kepada Drs. HAMAT Yusuf
(Alm), yang terletak di Jl. Andi Pangeran Pettarani, Kel. Sinrijala, Kec.
Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang seluas 31.765M2
       Secara singkat, Perkara tersebut ditingkat Kasasi telah diputus oleh
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/K/AG/2001 yang menyatakan
bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan bukan tanah hibah, adapun beberapa
amar putusan yang terkait dengan analisa ini diantaranya sebagai berikut:
-   Menetapkan bagian masing-masing ahli waris (Khusus tanah di JL. Andi
    Pangeran Pettarani Ujng Pandang, tanah Hibah Milik Hamat Yususf (Alm) )
    adalah sebagai berikut:
           1. Hj. St. Khalijah mendapat 4537, 86 M2……
           2. Hj. St. Aisyah Dg. Tayu mendapat 4537, 86 M2…….
           3. Alm. H. Hadollah Djunaidy Y. yang diwarisi ahli warisnya mendapat
              9075,72 M2..
           4. Drs. HAMAT Yusuf mendapat 9075,72 M2……….
           5. Hj. St Hatijah Dg Taunga memperoleh tanah seluas 4537,86 M2
-   Memerintahkan kepada Tergugat dan para Penggugat asal untuk membagi dan
    menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris yang berhak sesuai
    bagian masing-masing……




www.pemantauperadilan.com                                                         3
                                                                    Analisis Kasus


-   Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Makassar
    tanggal 10 April 1999 yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan
    nomor 537/Pdt.G/1998/PA.UPG atas tanah seluas 31.765 M2 menurut SHM No.
    627, 628, 629, 630, masing tahun 1994 dan SHM No. 18/1998 yang terletak di Jl.
    Andi Pangeran Pettarani Ujung Pandang ………. Adalah sah dan berharga.


       Putusan tersebut kini telah berkekuatan hukum tetap, dan telah pula
dilakukan eksekusi oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Makassar
sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 537/Pdt.G/1998/PA.UPG tanggal 11
Maret 2004. Sebelumnya Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar telah
melakukan Aan Maning dalam jangka waktu delapan hari dengan batas akhir waktu
tanggal 26 Februari 2004, sebagaimana syarat sebelum melakukan eksekusi terhadap
putusan nomor 47/K/AG/2001. Batas terakhir berlakunya teguran tersebut
bersamaan dengan masuknya perlawanan (Derden Verzet) dari pihak ketiga sebagai
ahli waris tereksekusi. Akan tetapi perlawanan ahli waris/ pihak ketiga tersebut
diabaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar
       Pada tanggal 11 Maret 2004 Pengadilan Agama Makassar melakukan eksekusi
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 47/K/AG/2001 dan berdasarkan
Surat Kesepakatan antara Penggugat Awal dihadapan Notaris Cita Marlika
Parawansa, SH., yang isinya menetapkan batas-batas tanah. Namun besarnya ukuran
bagian masing-masing ahli waris ternyata menyimpang dan tidak sesuai dalam
Putusan kasasi MA. Mengetahui fakta terebut, Ahli waris HAMAT Yusuf keberatan
dan tidak menghadiri serta menandatangani Berita Acara Eksekusi karena
menganggap Ketua Pengadilan Agama Makassar telah berbuat arogan dan
sewenang-wenang serta mengabaikan rasa keadilan hukum masyarakat.




www.pemantauperadilan.com                                                       4
                                                                     Analisis Kasus


III. POKOK PERMASALAHAN
      Dari uraian singkat kronologis yang telah disampaikan di atas ada beberapa
hal yang menjadi permasalahan untuk dianalisis. Bahwa hal ini diperlukan untuk
dapat menjawab pertanyaan dari Ahli waris HAMAT Yusuf tentang kualitas
pelaksanaan eksekusi yang telah dilakukan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar
tersebut. Terdapat beberapa pokok permasalahan yang perlu dianalisis dalam kasus
tersebut, yaitu bagaimanakah Sifat Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor
47/K/AG/2001 tersebut, kemudian apakah Ketua Pengadilan Agama berhak untuk
menolak Derden Verzet ahli waris HAMAT Yusuf. Selain itu, pokok permasalahan
lain yang juga dapat dianalisis adalah bagaimanakah prosedur yang harus
diperhatikan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Agama sebelum melakukan eksekusi?


IV. ANALISIS PERMASALAHAN
1. Sifat Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 47/K/AG/2001
      Pada umumnya putusan akhir dari suatu perkara jika dilihat dari sifatnya
   terbagi atas tiga (3) yakni putusan akhir yang bersifat Condemnatoir artinya
   putusan yang bersifat menghukum, putusan akhir yang bersifat Declaratoir
   artinya yang bersifat menyatakan, mengumumkan atau menguatkan suatu fakta
   hukum tertentu dan putusan akhir yang bersifat constitutif artinya yang bersifat
   memenuhi ketentuan Undang-undang dalam suatu hal tertentu, atau bersifat
   menimbulkan suatu keadaan tertentu sesuai UU.
      Berkaitan dengan Sifat Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 47/K/AG/2001
   maka kami melihat ketiga sifat tersebut termuat dalam putusan ini tetapi putusan
   yang bersifat condemnatoir terkait dengan obyek sengketa ini hanya pada
   diktum yang menyebutkan “Memerintahkan kepada Tergugat dan para
   Penggugat asal untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada
   semua ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing……”. Hal ini perlu
   dijelaskan karena terkait dengan asas–asas eksekusi yang akan diuraikan lebih




www.pemantauperadilan.com                                                        5
                                                                   Analisis Kasus


   lanjut. Akan tetapi perlu dicermati bahwa putusan yang bersifat condemnatoir
   tersebut yang amarnya “membagi”, sebenarnya menimbulkan permasalahan baru
   karena membagi dalam arti menentukan batas-batas tanah seharusnya
   dituangkan dalam putusan bukan diserahkan kepada para pihak untuk
   menentukan batas. Jika diserahkan kepada para pihak tentunya akan timbul dua
   kemungkinan yang pertama ada kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa
   untuk menentukan batas, dan yang kedua tidak ada kesepakatan untuk
   menentukan      batas-batas   tanah   sengketa.   Jika   yangterjadi   adalah
   ketidaksepakatan maka dengan sendirinya amar putusan yang bersifat
   condemnatoir tadi tidak bisa dilaksanakan, apalagi karena dilanjutkan dengan
   eksekusi maka dengan sendirinya eksekusi tersebut didasarkan pada putusan
   yang non eksetuble karena didasarkan kembali kepada kesepakatan para pihak
   bukan atas perintah Hakim. Kualitas amar putusan seperti ini dikatakan dengan
   amar putusan yang tidak jelas atau “amar putusan banci “(Quasi Condemnatoir)”
      Disisi lain apabila kesepakatan untuk membagi tidak tercapai maka perintah
   hakim untuk menyerahkan juga tidak dapat dilaksanakan, hak inilah yang
   menyebabkan mengapa eksekusi tidak bisa dilaksanakan dengan dasar amar
   putusan banci seperti itu.


2. Eksekusi Dan Wewenang Ketua Pengadilan Agama
      Pengertian eksekusi berasal dari kata executie yang artinya melaksanakan
   putusan hakim (ten uitvoer legging van vonnissen). Sedangkan lengkapnya
   adalah melaksanakan secara paksa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,
   sesuai dengan Undang-undang yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak
   bersedia melaksanakan secara sukarela. Tata cara eksekusi secara jelas diatur
   dalam pasal 195 s/d 208 HIR dan 224 s/d 225 HIR atau Pasal 206 s/d 240 R.Bg
   dan pasal 258 s/d 259 R.Bg




www.pemantauperadilan.com                                                      6
                                                                       Analisis Kasus


   Asas Eksekusi
   Bahwa untuk melaksanakan eksekusi harus dipenuhi 5 asas yakni :
      a. Putusan hakim yang akan dieksekusi adalah haruslah putusan hakim yang
         mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)
         Secara Hukum Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 47/K/AG/2001
         merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum yang
         tetap. Asas ini dapat menjadi alasan bagi Pengadilan Agama Makassar
         untuk melakukan eksekusi.
      b. Putusan hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum
         (Condemnatoir)
         Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 47/K/AG/2001 juga bersifat
         menghukum        (Condemnatoir)     diantaranya    dengan      amar    yang
         “Memerintahkan kepada Tergugat dan para Penggugat (asal) untuk
         membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli
         waris yang berhak sesuai bagian masing-masing……” walaupun asas ini
         dapat menjadi alasan bagi Pengadilan Agama Makassar untuk melakukan
         eksekusi,     akan   tetapi   sebelumnya   harus   didasari    kesepakatan
         pembagian/penentuan batas-batas antara para penggugat dan tergugat
         terlebih dahulu. Setelah dianalisis, putusan ini sepenuhnya tidak bersifat
         Condemnatoir, akan tetapi bias dan lebih kepada quasi condemnatoir,
         karena amar di menghukum dikembalikan masing-masing pihak tanpa
         diputuskan oleh Hakim. Dalam kasus ini seharusnya majelis tidak hanya
         menghitung besarnya bagian waris terhadap obyek sengketa akan tetapi
         lebih dari itu hakim harus menentukan juga batas-batasnya, sehingga
         lebih mudah untuk dilaksanakan jika perlu dilakukan eksekusi.
      c. Putusan tidak dijalankan secara sukarelaBahwa pihak tergugat sampai saat
         ini   tidak   menjalankan     putusan   Mahkamah    Agung      RI.    Nomor
         47/K/AG/2001, mengingat tergugat asal sudah meninggal dunia sehingga




www.pemantauperadilan.com                                                          7
                                                                   Analisis Kasus


        yang ada adalah ahli warisnya. Untuk meneguhkan kapasitas ahli
        warisnya maka pihak ahli waris HAMAT Yusuf mengajukan derden
        verzet yang sayangnya tidak diperhatikan oleh Ketua Pengadilan Agama
        Makassar, bahwa kapasitas ahli waris disini bisa dikategorikan sebagai
        pihak ketiga. Bahwa menurut kami asas ini seharusnya dapat digunakan
        oleh Pengadilan Agama Makassar untuk tidak melakukan eksekusi
     d. Eksekusi atas perintah dan dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan yang
        dilaksanakan oleh Panitera atau Juru sita pengadilan yang bersangkutan
        Kewenangan menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak
        hanya diberikan kepada institusi Pengadilan Negeri atau Pengadilan
        Agama. Sebagaimana pasal 195 ayat (1) HIR/206 ayat (1) R.Bg. Berkaitan
        dengan perkara ini maka sudah tepat Ketua Pengadilan Agama Makassar
        yang melakukan perintah eksekusi.
     e. Eksekusi harus sesuai dengan amar Putusan
        Eksekusi tidak boleh menyimpang dari amar putusan, karena jika terjadi
        penyimpangan dari amar putusan maka ada Hak tereksekusi untuk
        menolak pelaksanaannya. Amar putusan yang baik dapat dilihat dari
        pertimbangan hukum yang kuat dan hasil pemeriksaan yang lengkap dan
        teliti terhadap bukti-bukti, saksi-saksi serta fakta hukum dilapangan, dan
        yang penting amar tersebut harus dapat dilaksanakan (bersifat
        eksekutorial)
        Bahwa jika dicermati sita eksekusi yang dilakukan Pengadilan Agama
        Makassar sudah tidak sesuai dengan Amar putusan Mahkamah Agung RI.
        Nomor 47/K/AG/2001, mengingat besarnya angka pembagian yang sudah
        dilakukan   oleh    Majelis   justru   mengalami   perubahan    ditingkat
        pelaksanaan eksekusi.
        Pelaksanaan ini eksekusi ini lebih jauh menyimpang dari amar putusan
        karena menggunakan dasar pembagian dan penentuan batas-batas yang




www.pemantauperadilan.com                                                        8
                                                                 Analisis Kasus


         dikeluarkan oleh Notaris Cita Marlika Parawansa, SH melalui Surat
         Pernyataan dari para penggugat saja, surat tersebut cacat hukum karena
         tidak melibatkan tergugat asal atau ahli warisnya pada saat pembagian
         (sepihak). Lebih detail berikut perbandingan pembagian dan penentan
         batas-batas yang dilakukan oleh penggugat berdasarkan surat pernyataan
         di notaris tersebut dengan Putusan MA khusus untuk tanah di Jl. Andi
         Pangeran Pettaranni:

  No      Nama Penggugat         Pembagian Menurut     Pembagian Menurut
                                 Putusan MA Nomor       Surat Pernyataan
                                   47/K/AG/2001         Dihadapan Notaris
                                                     SHM Nomor 628 atas
   1   Hj. St. Khalijah Dg. Mendapat        4537, 86 nama HAMAT Yusuf
       Bau                  M2                       seluas 4652 M2

                                                   SHM Nomor 630 atas
   2   Hj. St. Aisyah Dg. Tayu Mendapat 4537, 86 nama HAMAT Yusuf
                               M2                  seluas 3486 M2
       Alm. H. Hadollah                            SHM Nomor 627 atas
   3   Djunaidy Y. yang        Mendapat 9075,72 M2 nama HAMAT Yusuf
       diwarisi ahli warisnya                      seluas 8554 M2
                                                   SHM Nomor 18 atas
   4   Hj. St Hatijah Dg Mendapat 4537,86 M2 nama HAMAT Yusuf
       Taunga                                      seluas 3058 M2


        Tindakan para penggugat membagi atau menentukan batas-batas tanah
   milik HAMAT Yusuf secara sepihak juga merupakan perbuatan yang
   menyimpang dari amar putusan disebabkan amar tersebut memerintahkan
   kepada Tergugat dan para Penggugat asal untuk membagi, dan tentunya harus
   berdasarkan kesepakatan bersama.
         Bahwa tidak untuk menilai Putusan MA Nomor 47/K/AG/2001, Hakim
   yang memeriksa perkara ini telah keliru melihat konteks perkara dengan
   menekankan bahwa obyek sengketa ini adalah “tanah warisan”, mengingat
   segala hak dan kewajiban, penguasaan secara fisik dan yuridis semuanya ada




www.pemantauperadilan.com                                                    9
                                                                   Analisis Kasus


   ditangan tergugat dengan bukti-bukti yang kuat dengan alas hak hibah, hibah
   tersebut diperkuat dengan bukti formil lainnya dari badan pertanahan berupa
   sertifikat hak milik atas nama tergugat, seharusnya tergugat merupakan pemilik
   sah secara hukum atas obyek sengketa dimaksud. apalagi hukum membenarkan
   penguasaan yang dilakukan dengan itikad baik atas barang tidak bergerak
   selama 30 tahun sudah merupakan pemilikan yang sah. Disinilah kualitas dan
   kecermatan Hakim diuji.
          Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa perkara ini berpatokan pada
   aturan-atauran dalam Kompilasi Hukum Islam terutama terhadap pasal 212 KHI,
   yang menyebutkan bahwa harta hibah dari orang tua kepada anak dapat ditarik
   kembali, dan mengabaikan bukti-bukti otentik dan peraturan lain yang terkait
   sebagai landasan Hukum yang terikat dengan perkara ini, termasuk dari segi
   Hukum Agraria/pertanahan dan Hukum Kebendaan, majelis juga terkesan tidak
   mau tahu dengan sesama Produk Putusan yang terkait dengan Perkara ini
   contoh Produk Putusan PTUN yang telah memenangkan tergugat dengan obyek
   perkara yang sama. Melihat kenyataan hukum yang terjadi asas ini seharusnya
   digunakan oleh Pengadilan Agama Makassar untuk tidak melakukan eksekusi,
   lebih dari itu ada konsekuensi bagi tergugat untuk menolak pelaksanaan sita
   eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Makassar.


   Hambatan-hambatan Eksekusi
         Dari seluruh asas-asas sita eksekusi yang perlu dipahami oleh Ketua
   Pengadilan Agama Makassar, ada pula hambatan-hambatan pada saat eksekusi
   yang bersifat teknis yuridis yang patut dicermati oleh Ketua Pengadilan Agama
   Makassar. Hambatan tersebut adalah sebagai berikut:




www.pemantauperadilan.com                                                     10
                                                                   Analisis Kasus


  a. Perlawanan Pihak Ketiga
     Pada dasarnya pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi
     suatu putusan. Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR/206 ayat (6)
     R.Bg. bahwa satu-satunya syarat agar dapat diterima perlawanan tersebut
     adalah barang yang dieksekusi itu adalah miliknya. Disini dapat dilihat
     bahwa tergugat asal telah meninggal dunia pada saat dilaksanakan eksekusi,
     sehingga obyek sengketa tersebut jatuh menjadi harta warisan ahli waris
     HAMAT Yusuf, oleh karenanya ahli waris sebagai pihak ketiga dapat
     dibenarkan untuk mengajukan keberatan sebab telah memenuhi ketentuan
     sebagaimana dimaksud pasal 195 ayat (6) HIR/206 ayat (6) R.Bg tersebut.
     Dengan demikian, seharusnya untuk menjaga rasa keadilan dan kemanusiaan
     eksekusi tersebut dapat ditangguhkan sampai pemeriksaan alasan Pihak
     ketiga tersebut selesai.
     Pasal 207 HIR/227 R.Bg juga memberikan kewenangan pada Pengadilan
     untuk tetap melaksanakan eksekusi. Dimana dikatakan bahwa pada dasarnya
     perlawanan pihak ketiga tidak menunda eksekusi. Akan tetapi wewenang
     Pengadilan tersebut dibatasi oleh pasal 208 HIR/228 R.Bg yang menyebutkan
     bahwa Ketua Pengadilan dapat memberi perintah agar eksekusi itu ditunda
     sampai dijatuhkan putusan pengadilan terhadap perlawanan tersebut. Lagi
     pula jika Ketua Pengadilan Agama menggunakan hati nurani tentunya
     perlawanan tersebut diperiksa bukan mendiamkan atau tidak menanggapi
     tanpa alasan yang jelas. Hambatan teknis yuridis ini seharusnya diperhatikan
     oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar untuk menunda pelaksanaan
     eksekusi atas obyek sita dimaksud


  b. Perlawanan Pihak Tereksekusi
     Uraian hukumnya sama dengan huruf a di atas akan tetapi berlaku bagi
     tergugat asal dalam perkara ini tergugat asal sudah meninggal dunia sehingga




www.pemantauperadilan.com                                                     11
                                                                   Analisis Kasus


     tidak melakukan perlawanan, dengan sendirinya hambatan teknis yuridis ini
     tidak dianalisi lebih lanjut.


  c. Permohonan Peninjauan Kembali
     Peninjauan Kembali pada dasarnya adalah upaya hukum luar biasa. Sehingga
     dengan demikian, pada dasarnya tidak menunda eksekusi, akan tetapi apabila
     dapat diperkirakan bahwa PK tersebut akan dikabulkan maka dengan ijin
     Ketua Pengadilan Tinggi eksekusi tersebut dapat ditangguhkan. Sedangkan
     jika obyek perkara terlanjur dieksekusi maka ada upaya hukum untuk
     menggugat ganti rugi kepada pemohon eksekusi dengan petitum serta merta.
     Bahwa berkaitan dengan kasus ini PK tergugat ditolak maka kami tidak akan
     menganalisis lebih lanjut.


  d. Amar Putusan Tidak Jelas
     Bila amar putusan tidak jelas maka sebelum melakukan eksekusi KPN/KPA
     meneliti pertimbangan hukum putusan atau menannyakan pada Majelis
     Hakim yang memutus. Ketidak sesuaian amar putusan dengan pelaksanaan
     kemungkinan karena kurang jelasnya luas-luas, batas-batas ataupun letak
     tanah yaang akan dieksekusi. Bahwa kami melihat dalam perkara ini Majelis
     Kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya hanya membagi besaran
     perolehan tanah untuk masing-masing ahli waris tetap tidak menetukan
     batas-batas dimana letak bagian-bagian tersebut, seharusnya hal tersebut
     harus disikapi oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan:
        -    Meneliti pertimbangan putusan yang bersangkutan (Putusan MA
             Nomor 47/K/AG/2001)
        -    Jika masih tidak jelas, Ketua Pengadilan Agama Makassar harus
             menanyakan pada Majelis Hakim Kasasi yang memutus perkara
             tersebut




www.pemantauperadilan.com                                                     12
                                                                     Analisis Kasus


          -      Apabila upaya tersebut tidak memberikan kejelasan, maka Ketua
                 Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan Non-Eksetuble
       Bahwa menurut analisis kami hambatan teknis yuridis ini seharusnya
       digunakan oleh Pengadilan Agama Makassar untuk dapat menunda eksekusi


   e. Obyek eksekusi adalah barang milik negara
       Karena obyek eksekusi adalah bukan milik negara maka tidak dianalisis lebih
       lanjut.


V. REKOMENDASI
       Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas eksekusi yang
dilakukan Pengadilan Agama Makassar telah menyimpang dari aturan-aturan dan
pertimbangan yuridis yang berlaku.
       Bahwa      Undang-undang Nomor      4   Tahun    2004   tentang   Kekuasaan
Kehakiman, Bab VI tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Pasal 36 ayat (4)
menyebutkan bahwa “Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan
nilai Kemanusiaan dan Keadilan.” Bahwa sebagai manusia mulia yang juga
mengemban tugas sebagai “pemutus”, Ketua Pengadilan Agama Makassar dalam
mengeluarkan penetapan dalam perkara ini telah bertentangan dengan Pasal 36 ayat
(4) UU Nomor 4/2004 tersebut, dengan “Tidak Memperhatikan Nilai Kemanusiaan
dan Keadilan”. Tentunya ini menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat tentang
kualitas Hakim dan profesionalitas lembaga peradilan di Indonesia.
       Oleh karena itu direkomendasikan kepada Ketua Pengadilan Agama
Makassar agar dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Menyatakan dan mengakui bahwa Penetapan eksekusi terhadap Putusan MA
       Nomor 47/K/AG/2001 tersebut adalah tidak sah menurut Hukum.
   b. Membatalkan dan oleh karenanya harus dipandang tidak mempunyai
       kekuatan Hukum, Berita Acara Eksekusi Nomor 537/Pdt.G/1998/PA.UPG




www.pemantauperadilan.com                                                       13
                                                                     Analisis Kasus


       tanggal 11 Maret 2004 karena pembagian dan penentuan batas sebagai dasar
       hukum eksekusi dilakukan secara melawan hukum.
   c. Mengeluarkan Penetapan bahwa Putusan MA Nomor 47/K/AG/2001 tersebut
       adalah Non Eksetuble.


       Bahwa kejadian ini seharusnya menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi
seluruh Pengadilan Agama yang saat ini mempunyai kewenangan melakukan sita
eksekusi secara mandiri. Sebelumnya Pengadilan Agama selalu minta Fiat Eksekusi
kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan penyitaan. Akan tetapi kewenangan
mandiri untuk melakukan penyitaan Pengadilan Agama tersebut seharusnya
diimbangi dengan pemahaman dan penguasaan mengenai prosedur hukum dan
teknis yuridis penyitaan dari pejabat pengadilan tersebut sehingga salah
menjalankan prosedur dapat dihindari dan yang paling penting hak-hak hukum para
pihak dapat tetap terjaga dan terlindungi sbagai wujud kepastian hukum dan
keadilan.
       Disisi lain sebagai koreksi terhadap amar putusan Kasasi, patut diperhatikan
bahwa kualitas putusan tergantung dari sudut mana pertimbangan hakim diambil.
Bahwa amar putusan yang bersifat condemnatoir seharusnya tegas dan bersifat
eksekutorial, dan sifat condemnatoir tersebut tidak dikembalikan kepada pihak
melainkan harus tertuang secara tegas dan terang dalam putusan sehingga dapat
dilaksanakan, tanpa harus menunggu kesepakatan para pihak. Amar putusan “banci”
dapat menciptakan permasalahan baru ditingkat pelaksanaanya apalagi berkaitan
dengan sita eksekusi, sehingga dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpastian
hukum.




www.pemantauperadilan.com                                                       14

								
To top