asas moral dalam politik

Document Sample
asas moral dalam politik Powered By Docstoc
					                       Diskusi buku “Asas Moral dalam Politik”
                                     Pembicara:
                                Franky Budi Hardiman
                                  Luthfi Assyaukanie
                           Freedom Institute, 11 April 2006




Trisno S.:

Selamat malam. Malam ini kita akan mendiskusikan buku “Asas Moral dalam Politik”.
Sebuah buku yang diterjemahkan oleh Freedom Institute dan akan diluncurkan bulan ini.
Sebuah buku karya Ian Shapiro. Buku ini menurut penulisnya adalah semacam pengantar
untuk mereka yang baru menggeluti filsafat politik. Tapi kalau kita membacanya dengan
serius, ini bukan suatu pengantar sederhana sebagaimana lazimnya buku pengantar, tapi
merupakan suatu uraian serius tentang teori politik kontemporer untuk menjawab suatu
pertanyaan dasar yang membingkai buku ini: Kapan sebuah pemerintahan berhak
memperoleh kesetiaan kita dan kapan tidak layak. Ini pertanyaan inti yang menjadi
pergulatan Shapiro sepanjang bukunya.
         Di ujung diskusinya tentang teori-teori Utilitarian, Marxis dan Kontraktarian, dia
sampai pada kesimpulan bahwa demokrasi masih merupakan sistem politik terbaik. Nah,
malam ini kita akan berdiskusi tentang hal itu. Satu hal yang menarik dari buku ini adalah
bahwa ia ditulis dalam tradisi anglo-saxon. Ini jarang ada di Indonesia. Dan kebanyakan
diskusi yang ada di Indonesia adalah dalam tradisi kontinental. Kita mengenal Hegel,
Marx, dan Machavelli, atau yang lebih kontemporer adalah Gramsci, Habermas. Tapi kita
kurang mengenal Nozick, Dworkin, Rawls.
         Nah buku ini adalah pengantar ke situ dengan segenap kerumitannya. Jadi buku
ini memberi kita lanskap yang luas. Saya kira saya tidak perlu memperkenalkan kedua
pembicara karena mereka sudah dikenal sangat luas. Saya persilahkan ke Franky dan
kemudian Luthfi.

<b>Franky Hardiman: </b>

Selamat malam. Buku yang akan kita bahas adalah The Moral Foundations of Politics,
karya Ian Shapiro. Setelah saya membaca buku ini, saya menemukan warna buku ini
bahwa penulis ingin menghubungkan modernitas dan legitimasi moral dari politik. Dalam
diskusi ini kita bisa melihat buku ini dari berbagai perspektif, tapi salah satunya adalah
hubungan modernitas dan legitimasi politik.
        Buku ini membahas banyak tokoh, yakni Burke, Rousseau, Bentham, kaum
Komunitarian, Rawls. Jika dilihat baik-baik, sulit ditemukan tesis penulis buku ini itu
apa. Dia mirip seorang dosen yang mengajarkan berbagai macam teori, dan di situ ada
benang merah. Nah, benang merah inilah yang ingin saya jabarkan di sini.
        Buku ini menambah kepiawaian kita dalam memahami hubungan moralitas dan
politik dalam lanskap modernitas. Dengan demikian, kita harus memahami dulu apa yang
terjadi dalam modernitas dibanding masyarakat tradisional. Bagaimana politik dalam
masa modern ini mencari legitimasinya.
        Jadi duduk perkaranya adalah sebagai berikut. Ada dua kategori besar. Kalau kita
bicara tentang kategori politik, kita sebenarnya bicara tentang perubahan, kebebasan,
kemungkinan. Saya sebut ini sebagai territory of becoming. Sedangkan alam itu
menampilkan pola, permanensi, determinisme. Saya sebut ini sebagai territory of being.
Nah, problem politik modern adalah bagaimana menghubungkan kedua teritori itu.
Modernitas ingin menemukan mesin yang bisa membuat kita memprediksi pola politik.
        Shapiro banyak berbicara tentang Descartes di sini. Dan kita jadi tahu bahwa
Descartes ternyata bukan hanya bicara epistemologi, namun juga mendasari politik
modern.
        Politik modern sebenarnya dimulai sejak Machiavelli. Jadi politik legitimasinya
bukan lagi dari agama, melainkan dari virtue, kepiawaian, techne, strategi. Nah, sekarang
bagaimana kita membaca teori-teori yang ada di sini dan menemukan benang merahnya.
Setelah membaca buku ini, saya menemukan akses masuk lewat Hobbes. Sebab Hobbes
mendasari politik modern, dan ini dibahas dalam buku Shapiro.
        Jadi pertanyaannya adalah sebagai berikut. Problem Hobbes membuka hubungan
antara politik dan moralitas dan itu menjadi pertanyaan sentral buku ini. Pertama,
bagaimana legitimasi politik setelah agama tidak lagi bisa dijadikan legitimasi politik.
Kata moral dalam buku ini mengacu pada moral modern dan itu hanya bisa dipahami
dalam konfrontasinya dengan moral abad pertengahan, yakni agama. Jadi legitimasi
seperti itu mengalami krisis, dan terjadi pluralisasi bentuk-bentuk kehidupan. Nah, politik
itu melegitimasi dirinya seperti apa sekarang. Kedua, apakah arti moralitas dalam politik
yang diwarnai oleh kepentingan-kepentingan.
        Strktur dari buku Shapiro saya lihat ada 4 tesis. Pertama tesis titik tolak
menyangkut politik abad 18 yang tidak lagi mendasarkan politik pada sesuatu yang
sakral, melainkan pada konsensus rasional. Kemudian tesis yang pro-pencerahan, seperti
Marxisme, Utilitarianisme, kontrak sosial. Dan tesis kontra-pencerahan, seperti
konservatisme, anti-fondasionalisme, komunitarianisme. Lalu di bagian akhir ada tesis
posisional Shapiro, yakni tentang demokrasi. Demokrasi menjadi kata akhir bagi dia.
        Buku ini dimulai dengan uraian yang sangat menarik tentang hubungan politik
dan pencerahan. Satu hal yang patut dicatat, pencerahan itu memberi dasar bagi status
epistemologis politik dalam hal status moralnya. Jadi politik beroperasi menurut hukum
yang dapat dikenali. Jadi bagaimana mechanical world view seperti dalam geometri
diterapkan dalam politik. Sehingga politik menjadi predictable. Jadi ini adalah usaha
untuk sedapat mungkin menjadikan politik itu ilmiah. Ini adalah ambisi pencerahan.
        Nah, pencerahan, khususnya Hobbes dan Locke, itu percaya adanya hakekat
tatanan. Nah, kalau struktur obyektif politik itu ditemukan, maka legitimasi politik itu
juga ditemukan. Dalam arti ini, legitimasi moral di masa pencerahan sangat minimal. Jadi
ambisi pencerahan adalah menjadikan legitimasi itu ilmiah bukan moral. Hal ini juga
tampak sampai abad 20 pada pandangan neopositivisme Ayer. Moral seperti ini demi
rakyat, ini demi mengentaskan kemiskinan, demi keadilan sosial, kata-kata ini nonsense
semua menurut pencerahan karena tidak faktual dan hanya transendental, noumenal.
        Dalam buku ini dijelaskan bahwa sejak pencerahan sudah ada antinomi antara
sains dan hak-hak individu. Di mana tegangannya? Pencerahan itu berusaha menjadikan
politik itu rasional, universal, mekanis. Di pihak lain, ada tuntutan bahwa politik juga
memperhatikan hak-hak individu. Ini kontradiksi, antara determinisme ilmu alam dan
kebebasan individu. Antinomi ini tidak selesai, menurut Shapiro, dan baru di akhir buku
ia mengatakan bahwa dalam demokrasi pertentangan itu sedikit banyak selesai.
        Di sini dibahas secara teologis bahwa apa yang dipahami oleh Locke sebagai
natural law sebenarnya pikiran Allah sendiri tentang hak dia. Tapi bagi manusia itu
kewajiban. Yang bagi manusia hak itu disebut natural rights. Oleh karena itu dalam
politik diusahakan sedapat mungkin ada pendamaian antara natual rights dan natural
law. Pikiran Allah ini sebenarnya ada dalam kodrat. Pada masa modern hal ini
diterjemahkan dalam hukum akal budi. Dari sini moral pada masa ini juga diturunkan.
        Bagian yang kedua buku ini adalah tentang utilitarianisme. Paham ini menemukan
sesuatu yang secara ilmiah bisa dites. Yakni hukum positif. Jadi legitimasi politik tidak
dari hukum kodrat, tapi dari hukum positif.
        Jadi begini. Kehidupan masyarakat itu ada agama, kebudayaan, moral dan
berbagai macam ideal. Bagi Bentham, Mill, hal itu tidak bisa menyatukan manusia. Yang
bisa dites secara obyektif adalah rasa nikmat dan rasa sakit. Kita bisa menemukan apa
yang disebut sebagai utilitometer. Oleh karena itu prinsip utilitarianisme adalah
kebahagiaan terbesar untuk sebanyak mungkin orang. Ini bisa diukur dan karena itu
ilmiah. Moral harus bisa seilmiah itu.
        Nah sekarang pertanyaannya adalah mengapa kita perlu negara. Hukum negara
menurut Bentham itu menjadikan individu sebagai utility maximizer. Di Indonesia, kalau
dilihat secara utilitarian, kebijakannya banyak sekali yang kontra-utilitarian. Misalnya,
jelas banyak sekali kemiskinan tapi orang malah ribut ttg pornografi. Yang menyakitkan
masyarakat adalah kemiskinan, bukan pornografi. Kalau kesejahteraan itu ditingkatkan,
yang lain-lain akan mengikuti. Jadi politik harus dilegitimasi dengan asas utilitas. Dan ini
berbasis pada sains.
        Kemudian Shapiro masuk ke dalam Marxisme. Marxisme menurut Shapiro
didasarkan pada pengetahuan yang deduktif. Sejarah berjalan menurut materialisme
dialektis, misalnya. Skema ini kita tahu didapat dari Hegel. Jadi dia sebenarnya mengkuti
Bacon bahwa kalau kita ingin mengubah sejarah, kita harus mengetahui hukum-hukum
sejarah. Marxisme sebenarnya bergerak pada tataran yang serupa. Jadi basis ekonomi itu
menentukan superstruktur kesadaran. Ini adalah inti dogmatis ajaran Marxis. Dan Shapiro
melihat bahwa Marx muda itu berhasil mendamaikan antara determinisme sains dan
kebebasan individu.
        Namun, dalam Marx tua, persoalan bergeser kembali ke dalam determinisme
ilmiah. Jadi teori marx itu mengandung tilikan normatif tentang keadilan struktural.
Kontribusi Marxisme adalah menjelaskan bahwa moral bukan persoalan individu, namun
struktural politik. Jadi moral dalam marxisme terintegrasi dalam tindakan emansipatoris
kaum proletar.
        Shapiro banyak sekali bicara tentang Marxisme di sini, termasuk evaluasi
mengapa marxisme gagal. Tesisnya juga tidak seperti kebanyakan kritikus Marxis bahwa
marxisme itu gagal karena determinismenya. Dia menunjukkan bahwa kegagalan
marxisme itu sudah inheren dalam proyek pencerahan itu sendiri. Yakni ketegangan
antara saintisme dan individualisme. Marx muda itu masih lebih politis dibanding Marx
tua. Jadi ketika masih muda, tidak ada fondasi moral, yang ada fondasi ilmiah semua.
        Kemudian kontraktualisme. Menurut teori ini, politik harus didasarkan pada
deliberasi publik. Shapiro menelusuri argumen-argumen kaum kontraktualisme klasik
seperti Hobbes, Locke, Habermas, Rawls. Di sini proses deliberasi ditunjukkan sebagai
proses moral. Muatan moral yang cukup kuat dia tunjukkan dalam teori kontrak ini. Ada
pergeseran yang sangat eksplisit ditunjukkan Shapiro dalam teori ini, yakni dari
kontraktualisme klasik yang bersifat konkretis—rakyat berkumpul—menuju kontrak
hipotetis. Jadi tidak perlu rakyat berkumpul, tapi rasio bisa menentukan apakah sesuatu
itu bisa diuniversalkan atau tidak. Habermas dan Rawls itu termasuk teori kontak
hipotetis seperti itu. Jadi politik menurut teori kontrak harus dilegitimasi menurut
konsensus rasional. Moral dalam poltik berkaitan dengan publisitas suatu keputusan.
         Kemudian kontra-pencerahan. Di sini dibahas banyak argumen politis kontra-
pencerahan. Baik dilatarbelakangi oleh budaya, sekularisme, atau agama. Menurut kaum
kontra-pencerahan, pandangan bahwa peradaban maju lewat rasionalisme sains itu suatu
delusi yang berbahaya. Orang seperti Burke, Rorty dan kaum komunitarian itu
dimasukkan ke dalam pemikir anti-pencerahan. Isinya bisa dirumuskan dalam tiga hal.
Para pemikir antipencerahan itu mengambil jarak terhadap pandangan bahwa subyek itu
otonom. Subyek itu melekat pada tradisi. Karena itu politik antipencerahan adalah politik
konservasi tradisi. Shapiro menunjukkan bahwa ada yang benar juga dari pemikiran
seperti Burke, misalnya. Shapiro menunjukkan bahwa pencerahan yang matang
seharusnya mendengarkan kaum antipencerahan dan mengintegrasikannya dalam proses
demokrasi.
         Yang kedua adalah fondasionalisme. Jadi seluruh garis pemikiran pencerahan itu
oleh Rorty disebut fondasionalisme, karena ingin mengasalkan semua hal pada subyek
yang universal dan berpikir apriori. Ini dia sebut representasionalisme. Ini dikritik oleh
Rorty dengan mengatakan bahwa filsafat sudah selesai. Jangan lagi bicara tentang
hakikat. Kita hanya menafsirkan, berbicara, bercakap. Oleh karena itu relativisme
menjadi alternatif.
         Individualisme pencerahan ditentang lewat komunitarianisme, yang menyatakan
bahwa individu identitasnya didapat melalui komunitas. Menurut mereka legitimasi
politik harus dikembalikan pada tradisi, komunitas dan tidak bisa abstrak universalistik.
         Sekarang posisi Shapiro. Dia membuat distingsi yang sangat bagus di sini, yakni
antara early enlightment dan mature enlightment. Jadi pencerahan awal itu fondasional,
universalistik, mechanical worldview. Pencerahan awal ini rentan terhadap kritik dari
kaum antipencerahan. Namun pencerahan yang matang menganggap bahwa pengetahuan
dapat direvisi, non-substantif. Konsep mature enlightment ini tidak jauh beda dari konsep
second modernity dari Beck, misalnya. Atau Habermas dan Giddens. Shapiro berada
dalam posisi serupa. Dan sistem politik yang menunjukkan nilai-nilai pencerahan matang
adalah demokrasi. Demokrasi yang dia pikirkan bukan demokrasi yang menyingkirkan
tradisi, tapi demokrasi yang merangkul baik kaum konsevatif maupun progresif dalam
suatu proses deliberatif.
         Demokrasi memang mengandung bahaya. Misalnya doxa pada Plato, atau tirani
mayoritas, ingat Tocqueville. Namun sejarah mencatat bahwa demokrasi lebih
menghargai kebebasan sipil dan HAM dibanding sistem nondemokrasi. Dia mengkritik
utilitarianisme dan antipencerahan yang tak peduli pada hak individu. Demokrasi adalah
sistem di mana mereka yang dirugikan dimungkinkan untuk merevisi peraturan-peraturan
yang ada.
         Sekarang keterbatasan dari Shapiro. Posisi dia sendiri kurang dielaborasi. Dia
lebih memberi pengantar ke dalam berbagai teori ketimbang memberikan penjelasan
sistematis tentang hubungan antara moral dan politik dalam modernitas. Dia misalnya
tidak mengelaborasi makna moral dalam bukunya.
       Kelebihannya, sarat dengan detail tiap teori yang diulas. Studi komparatif cukup
tajam. Benang merah keberpihakan kepada hak dan kebebasan individu cukup jelas. Saya
menyebut buku ini tentang mature enlightment. Terima kasih. Semoga meningkatkan
nafsu baca anda sekalian.

Trisno S.:

Terima kasih. Sekarang giliran Luthfi untuk memberi komentar kritis dari apa yang ada
dalam buku ini. Silahkan.

Luthfi Syaukanie:

Terima kasih. Teman-teman sekaian, selamat malam. Saya membaca tradisi filsafat barat
secara melompat-lompat dan menurut saya buku ini cukup sulit dan rumit. Concern saya
sebenarnya adalah filsafat Islam. Ketika saya membandingkan tradisi filsafat politik
Islam dan Barat, itu saya melihat ada revolusi yang cukup besar dalam tradisi pemikiran
politik barat. Revolusi itu adalah memutuskan apa yang disebut Leo Strauss sebagai
political theology menjadi political philosophy. Yang kedua ini adalah studi tentang
pemikiran atau filsafat politik. Dan ini adalah cabang dari filsafat. Jadi tekanannya adalah
pada filsafat. Sedangkan yang pertama adalah studi ajaran-ajaran politik berdasarkan
wahyu Tuhan. Di Abad Pertengahan, misalnya, yang dikembangkan adalah political
theology.
         Di era sekarang, political philosophy sebenarnya lebih pada political science.
Orang seperti Saiful dan Celi kan sebenarnya seorang ilmuwan politik, bukan filsuf
politik.
         Ada sebuah buku yang ditulis oleh Hamid Enayad, seorang Iran, yang berjudul
Modern Islamic Political Thought. Ia mengatakan bahwa dalam tradisi Islam pemikiran
filsafat politik tidak berkembang karena pemikiran politik diajarkan dalam 2 disiplin
yang berbeda. Yakni disiplin fikih dan disiplin filsafat. Nah, malangnya, dalam Islam
yang dikembangkan itu adalah disiplin fikih. Dan karena itu dia tidak bisa keluar dari
paradigma teologi politik. Padahal menurut Hamid Enayad dalam Islam ada tradisi
pemikiran politik yang sangat maju dan liberal. Misalnya adalah pemikiran Al-farabi, Ibn
Sina, Ibn Rusyd dan lain-lain. Leo Strauss sendiri sebenarnya adalah ahli Al-Farabi.
         Ini hanya gambaran umum saja. Buku yang kita bahas kali ini adalah upaya
menjawab persoalan legitimasi politik dalam kerangka political philosophy. Buku ini
ingin menjawab pertanyaan bagaimana legitimasi politik itu bertahan. Atau apa alasan
kita tetap mendukung suatu pemerintahan, misalnya.
         Sebetulnya kan ada 2 jawaban. Baru-baru ini di Thailand kita melihat ada
pemimpin yang kehilangan legitimasi. Peristiwa ini dialami oleh PM Thaksin. Salah satu
dosa dia kenapa sampai kehilangan legitimasi adalah karena bisnis keluarga dsb.
Penjelasan ini adalah penjelasan ilmuwan politik atau pengamat politik. Hilangnya
legitimasi sebenarnya bisa dijelaskan secara gamblang tanpa membaca buku Shapiro
yang sangat rumit itu. Namun Shapiro ingin memberikan jawaban lain, yakni dari sudut
political philosophy. Dan salah satu sarjana yang tekun mendalami political philosophy
adalah Leo Strauss.
         Saya ingin memberikan sebuah kritik singkat sebenarnya pada Ian Shapiro. Tadi
sudah dijelaskan bahwa dia membahas sejarah pemikiran politik selama 4 abad, dari
masa Pencerahan sampai sekarang ini. Dan dia menyimpulkan bahwa legitimasi yang
paling bisa dipegang adalah demokrasi.
         Nah, saya ingin membedakan antara substansi legitimasi dan prosedur legitimasi.
Apa yang dibicarakan oleh para pemikir politik seperti Marxisme, Utilitarianisme dan
lain-lain itu adalah substansi legitimasi. Yakni bagaimana legitimasi itu berjalan.
Misalnya tradisi Utilitarianisme. Salah satu prinsip utama utilitarianisme adalah
memaksimalkan kebahagiaan. Kata kuncinya adalah happiness dan pain. Kaum
utilitarian itu berbeda pendapat dalam hal bagaimana suatu kebahagiaan itu dihadirkan
pada rakyat. Selain utilito meter sebenarnya ada istilah lain, yakni tort meter. Di sini yang
ditekankan adalah sisi pain-nya. Ini adalah penjelasan substansi legitimasi. Karena
legitmasi sudah ada di sana.
         Sementara yang dibanggakan oleh Shapiro adalah demokrasi. Dan demokrasi itu
kan prosedur. Dan kalau kita mau mendiskusikan, itu kita punya varian yang sangat
banyak. Model yang paling baik mungkin adalah buku David Held, models of democracy.
Di sana kita melihat Marxisme juga sebagai model demokrasi. Ada sekitar 14 model
demokerasi.
         Dari sini, marxisme pun bisa menjadi sebuah prosedur untuk mencari demokrasi.
Maksud saya adalah bahwa tidak fair jika setelah mendiskusikan demikian banyak
pemikiran, Shapiro mengatakan bahwa yang ini adalah pemikiran yang terbaik.
Pemikiran kan berevolusi, dan bisa mencapai satu titi. Ini yang harus diakui oleh semua
orang. Jadi kita harus membedakan substansi dan prosedur demokrasi dan legitimasi. Ian
shapiro tampaknya hanya berkutat pada prosedur ddan mengabaikan substansi secara
umum.
         Saya kira saya sudah tidak ada lagi yang mau saya sampaikan karena jika
demikian hal itu bisa mengulang apa yang dikatakan Franky. Saya cukupkan uraian saya
sampai di sini. Terima kasih.

Trisno S.:

Terima kasih. Memang ketika membaca buku ini kita merasa sedikit aneh. Istilah dari
Luthfi tadi adalah loncat. Tiba-tiba saja membicarakan demokrasi. Demokrasi itu kan
sistem, sementara utilitarianisme adalah faham. Artinya bisa saja utilitarianisme ada di
dalam demokrasi. Atau marxisme dalam demokrasi dan sebagainya.
        Dan saya kira Shapiro kurang memberikan argumentasi yang menohok tentang
mengapa demokrasi dianggap sebagai sistem yang terbaik.
        Saya akan membuka tanya jawab kepada anda. Saya kira empat penanya dulu.
Silahkan. Tolong sebut nama.

Penanya I:

Terima kasih. Nama saya Rizal Ramli. Apa yang dijelaskan oleh Mas Franky dan Luthfi
tadi sudah sangat gamblang. Saya ke sini sudah membawa pertanyaan. Buku ini kan
membahas hubungan moral dan politik dalam konteks modernitas. Dan modernitas
mempunyai ciri yang tadi sudah disebutkan.
        Saya ingin menanyakan tentang relevansi dari apa yang tadi dijelaskan, karena
yang terjadi di sini adalah bahwa masyarakat Islam masih sangat sering mengaitkan
moral dengan agama. Semua itu kan relevan dalam masyarakat sekular yang sudah
tercerahkan. Ini bagaimana. Karena ini seperti membayangkan sebuah masyarakat yang
belum terjadi. Saya kira itu saja terima kasih.

Trisno:

Terima kasih. Penanya selanjutnya, silahkan.

Penanya II:

Terima kasih. Nama saya Martin. Saya agak sulit mengatakannya. Tapi akhirnya memang
mengarah pada yang teologis. Namun dengan cara yang dewasa.
        Pertanyaan saya adalah apakah Shapiro cukup terbuka. Menurut saya persoalan
demokrasi sekarang lebih dari sekadar sistem yang bisa memperbarui diri. Yang kita
butuhkan adalah komitmen pada kehidupan. Artinya begini. Baik sekali bahwa Shapiro
telah melampaui Pencerahan awal, apalagi kalau kita mendengar tangisan Benjamin. Di
mana dia melihat malaikat yang terbang ke mundur belakang dan dia melihat reruntuhan
ada di sekitarnya. Dan ini berlanjut ke masa depan. Dan ini menunjukkan bahwa ada
sesuatu yang terluka dari sistem ini.
        Nah, ketika Shapiro terbuka pada pembaruan sistem demokrasi, pertanyaan saya
adalah apakah yang dibutuhkan adalah pembaruan sistemik atau justru yang dibutuhkan
adalah suara moral baru.
        Maksudnya adalah begini. Ketika isu global yang sekarang berlaku adalah
globalisasi yang tidak bermakna ini, sebuah clash, bukankah yang kita butuhkan adalah
pengakuan terhadap the others. Nah, apakah Shapiro membuka ruang untuk itu. Dan
kalau ia membuka ruang itu, maka barangkali teologi harus dipanggil juga.
        Demikian pertanyaan saya, terima kasih.

Trisno:

Terima kasih. Penanya selanjutnya, yang di sebelah kiri. Silahkan.

Penanya III:

Nama saya Surya. Saya sudah membaca bukunya. Ada kata yang terlewatkan oleh mas
Franky, yakni falibilisme. Ia kritik terhadap pencerahan awal karena itu unfallibilism.
Kritik ini ada pada pencerahan akhir yang sudah dewasa tadi.
        Ada juga kritik Shapiro terhadap konsensus. Karena konsensus itu mengkhianati
demokrasi kompetisi. Nah, sebagai orang yang pernah membaca Habermas, bagaimana
pandangan Franky terhadap kritik itu. Kalau ada konsensus model Ralws atau Habermas,
maka tidak ada lagi demokrasi kompetisi. Dan tujuan dari kompetisi adalah mengoreksi
siapa yang memimpin. Konsensus memang perlu, tapi itu cukup pada nilai kebaikan bagi
masyarakat.
       Nah, bagaimana posisi mas Franky terhadap kritik Shapiro itu. Demikian
pertanyaan saya. Terima kasih.

Trisno:

Terima kasih. Penanya selanjutnya, silahkan. Yang di belakang.

Penanya IV:


Terima kasih. Nama saya Guntur. Mas Franky, saya jadi tidak tertarik untuk membaca
buku itu lagi. Karena penjelasan anda dan sistematika anda sangat luar biasa. Itu yang
pertama.
        Yang kedua adalah bahwa realitas umat Islam di sini adalah moralitas politik yang
masih berbasis agama, yang bisa dikategorikan antipencerahan. Sedangkan buku ini
sudah sangat jauh membahas bagaimana membangun moralitas politik tanpa berbasis
agama, kultur dan sebagainya.
        Saya pernah membaca buku lain tentang etika politik. Tulisan Romo Haryatmoko,
tentang bagaimana politik sebagai seni memperoleh kekuasaan tidak lagi mengindahkan
moralitas. Ini yang terjadi dalam konteks Indonesia, seperti agitas, money politics, dan
adu domba.
        Untuk mas Luthfi. Perdebatan politik dalam dunia Islam kan perdebatan yang
tidak ada gunanya. Karena nuansa agama sangat kental di situ.
        Kepada mas Franky lagi. Bagaimana menjelaskan realitas politik tidak lagi pada
kontrak sosial, misalnya. Bagaimana cara menghadapi politik yang didasarkan pada basis
agama dan kultural. Kita masih di sini. Kita tidak bisa menghindar bahwa kita masih
dalam era sebelum pencerahan.
        Jadi buku ini sudah sangat jauh, namun kita masih saja mendiskuskan hal-hal
yang ada di abad pertengahan. Itu saja terima kasih.

Trisno:

Terima kasih. Silahkah Franky saya beri kesempatan lebih dahulu.

Franky Hardiman:

Pertanyaan pertama adalah apa relevansi moral dan politik dalam modernitas bagi
masyarakat kita yang sangat diwarnai oleh tradisi agama. Begini, ini kan pertanyaan yang
mengacu pada pengambilan kebijakan konkret.
       Saya mulai dengan modelnya dulu. Apa yang dibahas dalam buku Shapiro. Apa
yang berkembang di abad Pencerahan adalah mendamaikan bermacam-macam
kepentingan dengan kerangka rasio. Kita ambil contoh pembahasan tentang Hobbes.
Bagaimana mungkin dari chaos bisa lahir cosmos yang dianggap mewakili kepentingan
semua orang. Begini, kalau kita mendengar debat mengenai RUU Porno, itu kita melihat
ada tirani dari publik. Seolah mereka adalah pemegang monopoli tafsir atas RUU itu. Di
sini kan sebenarnya ada berbagai kepentingan, yang jumlahnya banyak sekali. Nah, kalau
semuanya menuntut untuk dipenuhi, maka jalan satu-satunya adalah perang. Namun
dalam kondisi yang seperti itu mestinya ada satu kepentingan yang membuat gairah untuk
membunuh ditunda. Yakni keinginan untuk hidup, survival. Saya mau hidup maka semua
pertikaian kepentingan harus dihentikan.
         Namun ini jadinya berbasis ekonomi. Hobbes sebenarnya memang pemikir yang
berbicara secara biologis namun dia bukan Darwinis. Dia lebih dalam kerangka borjuasi
yang tumbuh dan lebih membela kepentingan kaum borjuis.
         Kalau politik mengukurnya dari adanya suatu titik temu, ekuilibrium, maka
berbagai kepentingan akan dapat bertemu di sana. Titik ekuilibrium inilah yang dicari
dalam modernitas.
         Kalau anda bertanya tentang relevansi buku ini di Indonesia, maka buku ini
sangat berguna bagi kaum akademikus yang mendalami topik ini. Nah kalau bagi
politikus, karena para politikus kita berlatar naluri dan bukan teori, maka itu tidak akan
dijadikan model. Jadi relevansinya bagi kita adalah bahwa kita bisa belajar model-model
politik apa yang ada dan mengamati kebijakannya.
         Kalau kita hanya bergumul dengan teori seperti Shapiro ini, ini memang untuk
konsumsi kampus. Kalangan yang bersentuhan dengan dunia baca. Dan orang-orang ini
biasanya tidak bersentuhan dengan politik praktis. Begitu masuk ke politik mereka
berhenti baca. Di Indonesia ini lebih banyak fenomena politik yang lebih bisa didekati
dengan psikologi politik dan bukan filsafat politik. Tapi ini kan tidak normatif, tapi
faktual.
         Yang normatif itu buku seperti ini. Jadi ini sebenarnya penting untuk membuat
politik itu ditempatkan dalam jalur yang bisa diprediksi oleh semua orang. Orang bisa
berharap dalam politik. Orang bisa menemukan pola dalam politik. Ilmu politik itu hidup
dalam politik yang berpola. Kalau tidak, maka yang lebih berlaku adalah psikologi
politik.
         Kedua, apakah Shapiro membuka ruang untuk teologi. Setelah saya baca, buku ini
sebenarnya menyinggung banyak hal. Sejarah, ekonomi, budaya, sosiologi ada dan
semuanya dalam bingkai filsafat politik. Tadi dikatakan oleh Strauss bahwa teologi
politik sangat penting untuk memahami politik. Carl Schmidt bahkan mengatakan bahwa
semua teori politik itu implisit teologi politik. Teori-teori politik pascapencerahan itu
menurut Schmidt lebih tampak sebagai deisme. Bukan teisme atau monoteisme.
         Jadi sebetulnya ada suatu teologi implisit di balik setiap filsafat politik. Nah,
persoalannya di sini adalah apakah orang seperti Shapiro ini memberi ruang pada
komitmen pada kehidupan, nilai-nilai moral. Saya tidak menemukan hal itu di sini.
         Dalam buku demokrasi juga dibahas bukan sebagai isme, tapi lebih sebagai
prosedur. Oleh karena itu diskusi di sini lebih kering. Dimensi gender, misalnya, tidak
tampak. Hubungan hermeneutik juga agak kurang.
         Soal falibilisme dan unfalibilisme. Begini, ketika dia membahas tentang kontrak
sosial, saya heran bahwa kontrak sosial tidak dimasukkan ke dalam demokrasi. Tentang
konsensus, ia mungkin membawa pada totalitarianisme, karena individu hanya dianggap
sebagai suatu kolektivitas. Jadi pendapat umum dianggap lebih penting ketimbang
pendapat individu. Dengan demikian, kontrak sosial itu sangat rentan terhadap
totalitarianisme. Kontrak sosial Rousseau, misalnya. Pada Rawls abstraksi lebih bermain,
tapi kemudian dilawan oleh komunitarianisme. Jadi artinya, teori kontrak sosial itu
mengandung titik lemah.
        Demokrasi itu, menurut Shapiro, adalah sesuatu yang lain. Di sini ada koreksi
terus-menerus. Shapiro itu banyak mengacu pada Habermas tahun 1980-an, yakni tentang
teori komunikasi. Itu memang kontrak sosial hipotetis. Namun dalam Between Fact and
Norm, pemikiran Habermas mendekati pemikiran Shapiro di sini. Bahwa dalam
demokrasi apa yang penting adalah komunikasi konkret. Jadi berbeda dari Rawls bahwa
the veil of ignorance itu harus ada dalam pikiran setiap orang yang masuk dalam proses
deliberasi, Habermas mengatakan bahwa kita membawa identitas kultural dan agama
kita. Hanya bedanya, dalam demokrasi itu semua harus dilihat dalam konteks agama lain
dan kultur lain.
        Shapiro di sini hanya menyinggung soal itu dan tidak membahas secara
komprehensif. Sayang sekali dia menawarkan demokrasi tapi tidak menjelaskan model
demokrasi seperti apa yang sedang dia bela. Seolah-olah dia menganggap bahwa
pembaca sudah tahu apa yang dia maksud. Dan menurut saya yang dia maksud adalah
demokrasi liberal tapi yang mempertimbangkan tradisi dan budaya.
        Yang keempat, bagaimana modernitas menghadapi semangat antipencerahan.
Betul bahwa buku ini jauh dari realitas kita, tapi tidak betul bahwa orang Indonesia tidak
berpikir seperti buku ini. Kelompok-kelompok yang kritis dalam masyarakat kita
sebenarnya pemikirannya kan mengarah ke yang dipikirkan Shapiro.
        Dalam semangat antipencerahan, pencerahan pun dianggap sebagai sektarianisme.
Jadi misalnya Islam Liberal mengangkat diri sebagai suatu sekte, sekte liberal, itu nanti
akan kontraproduktif. Apa yang disebut penderahan itu kan suatu dialog yang tidak
pernah selesai. Nah, pemutusan dialog itulah yang berbahaya.
        Jadi sebenarnya dalam demokrasi hal-hal yang bersifat manipulatif itu selalu ada.
Tetapi yang bisa kita harapkan dari demokrasi adalah bahwa setiap peserta dialog dalam
demokrasi mempunyai harapan untuk mengubah suatu situasi. Dari sini pencerahan yang
dewasa muncul. Kalau debat tentang RUU Porno ini dihentikan dengan ketok palu begitu
saja, maka itu bahayanya. Jadi dalam demokrasi orang masih bisa berharap bahwa
kebenaran itu bisa direvisi.
        Demikian dari saya. Terima kasih.


Trisno:

Terima kasih. Sekarang bagian Luthfi. Ada pertanyaan mendasar yang dari tadi muncul.
Yakni, apakah ada moral pascaagama. Atau moral yang sudah tidak berkaitan dengan
agama.



Luthfi Assyaukanie:

Sebenarnya ada 3 poin yang ingin saya komentari. Yang pertama soal istilah moral.
Dalam filsafat politik, moral itu bukan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang
bersifat metafisis. Kalau anda buka ensiklopedia britannica dan baca entri moral
philosophy atau political philosophy, penjelasannya itu sama. Karena pertanyaan dasar
filsafat politik adalah sistem sosial apa yang paling baik. Dan ketika anda berbicara
tentang sesuatu yang baik dan buruk, maka itu adalah suatu persoalan moral.
         Ada sebuah review yang mengatakan bahwa buku ini misleading karena judulnya
seperti ini, moral foundations of politics. Kalau mau tidak misleading, maka judulnya
seharusnya adalah The philosophical Foundations of politics. Karena ketika kita
berbicara tentang filsafat politik, kita berbicara tentang moral politik.
         Itu komentar pertama. Komentar kedua, menyangkut pertanyaan Martin. Saya
kira pertanyaannya cukup logis dan itu menjadi perhatian kita semua yang meminati
agama. Apakah agama masih punya tempat di era yang sudah berusaha membuang
persoalan yang antipencerahan. Mungkin kita harus berkaca pda pembahasan pemikiran
politik yang lebih partikular. Kalau anda membaca buku tentang konservatisme, maka
agama memiliki tempat yang sangat luas. Misalnya buku-buku Fukuyama. Ini adalah
buku yang menurut saya sangat agamis. Karena dasar dia adalah konservatisme. Dan
orang konservatif masih mempercayai bahwa tradisi tetap bermanfaat buat tatanan
politik. Dari perspektif ini, saya berpendapat bahwa agama mempunyai tempat jika itu
dilihat dari segi fungsionalis.
         Yang ketiga pertanyaan Guntur. Benar bahwa berbeda dari tradisi filsafat Kristen,
Islam itu betul-betul mandek pemikiran politiknya. Karena yang dikembangkan itu
teologi politik dan bukan filsafat politik. Padahal Islam punya tradisi filsafat politik.
Kalau anda baca sejarah filsafat Islam, maka sebagian porsinya adalah pemikiran tentang
filsafat politik. Sayangnya ini tidak dikembangkan.
         Dan yang agak disayangkan adalah bahwa dalam filsafat Islam, yang
dikembangkan adalah filsafat Plato dan bukan Aristoteles. Buku-buku Aristoteles itu
tidak diterjemahkan dalam bahasa Arab. Yang dibaca adalah buku politiknya Plato.
Karena itu dalam Islam yang dikembangkan adalah negara model Plato, republik.
Padahal politik Aristoteles itu kan rasional.
         Persoalannya di Indonesia adalah bahwa kalau kita ingin mengembagkan
pemikiran politik maka yang dikembangka harus filsafatnya. Persoalan yang lain adalah
di Indonesia filsafat itu diharamkan. Sesuatu yang bisa kita jadikan harapan justru
diharamkan oleh MUI dll.
         Saya kira itu saja dari saya, terima kasih.


Trisno:

Terima kasih. Tepuk tangan bagi kedua pembicara. Waktunya sudah setengah sepuluh.
Apakah masih mau dilanjutkan? Tapi kelihatannya sudah pada pulang. Karena bukunya
rumit maka mereka keluar cepat-cepat.
       Ok, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi dalam diskusi yang lain.