tugas ernest

Document Sample
tugas ernest Powered By Docstoc
					                                   JEPANG

Hubungan luar negeri dan militer
Jepang memiliki hubungan ekonomi dan militer yang erat dengan Amerika Serikat,
dan menjalankan kebijakan luar negeri berdasarkan pakta keamanan Jepang-AS.[42]
Sejak diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1956,
Jepang telah sepuluh kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB,
termasuk tahun 2009-2010.[43] Jepang adalah salah satu negara G4 yang sedang
mengusulkan perluasan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.[44] Sebagai negara
anggota G8, APEC, ASEAN Plus 3, dan peserta Konferensi Tingkat Tinggi Asia
Timur, Jepang aktif dalam hubungan internasional dan mempererat persahabatan
Jepang dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Pakta pertahanan dengan
Australia ditandatangani pada Maret 2007,[45] dan dengan India pada Oktober
2008.[46] Pada tahun 2007, Jepang adalah negara donor Bantuan Pembangunan Resmi
(ODA) terbesar kelima di dunia.[47] Negara penerima bantuan ODA terbesar dari
Jepang adalah Indonesia, dengan total bantuan lebih dari AS$29,5 miliar dari tahun
1960 hingga 2006.[48]

Jepang bersengketa dengan Rusia mengenai Kepulauan Kuril[49] dan dengan Korea
Selatan mengenai Batu Liancourt[50]. Kepulauan Senkaku yang di bawah
pemerintahan Jepang dipermasalahkan oleh Republik Rakyat Cina dan Taiwan.[51]

Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan
kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat
2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak
keterlibatan dalam perang.[52][53] Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di
bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang
(JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri
Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri
Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama
kapal penyapu ranjau dari delapan negara.[54][55] Atas permintaan Pemerintahan
Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan
senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti
perbaikan jalan dan jembatan.[56] Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu
misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003
hingga Februari 2009.[57][58][59]
Ekonomi
Sejak periode Meiji (1868-1912), Jepang mulai menganut ekonomi pasar bebas dan
mengadopsi kapitalisme model Inggris dan Amerika Serikat. Sistem pendidikan
Barat diterapkan di Jepang, dan ribuan orang Jepang dikirim ke Amerika Serikat
dan Eropa untuk belajar. Lebih dari 3.000 orang Eropa dan Amerika didatangkan
sebagai tenaga pengajar di Jepang.[60] Pada awal periode Meiji, pemerintah
membangun jalan kereta api, jalan raya, dan memulai reformasi kepemilikan tanah.
Pemerintah membangun pabrik dan galangan kapal untuk dijual kepada swasta
dengan harga murah. Sebagian dari perusahaan yang didirikan pada periode Meiji
berkembang menjadi zaibatsu, dan beberapa di antaranya masih beroperasi hingga
kini.[60]

Pertumbuhan ekonomi riil dari tahun 1960-an hingga 1980-an sering disebut
"keajaiban ekonomi Jepang", yakni rata-rata 10% pada tahun 1960-an, 5% pada
tahun 1970-an, dan 4% pada tahun 1980-an.[60] Dekade 1980-an merupakan masa
keemasan ekspor otomotif dan barang elektronik ke Eropa dan Amerika Serikat
sehingga terjadi surplus neraca perdagangan yang mengakibatkan konflik
perdagangan. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Plaza 1985, dolar AS mengalami
depresiasi terhadap yen. Pada Februari 1987, tingkat diskonto resmi diturunkan
hingga 2,5% agar produk manufaktur Jepang bisa kembali kompetitif setelah
terjadi kemerosotan volume ekspor akibat menguatnya yen. Akibatnya, terjadi
surplus likuiditas dan penciptaan uang dalam jumlah besar. Spekulasi menyebabkan
harga saham dan realestat terus meningkat, dan berakibat pada penggelembungan
harga aset. Harga tanah terutama menjadi sangat tinggi akibat adanya "mitos
tanah" bahwa harga tanah tidak akan jatuh.[28] Ekonomi gelembung Jepang jatuh
pada awal tahun 1990-an akibat kebijakan uang ketat yang dikeluarkan Bank of
Japan pada 1989, dan kenaikan tingkat diskonto resmi menjadi 6%.[28] Pada 1990,
pemerintah mengeluarkan sistem baru pajak penguasaan tanah dan bank diminta
untuk membatasi pendanaan aset properti. Indeks rata-rata Nikkei dan harga tanah
jatuh pada Desember 1989 dan musim gugur 1990.[28] Pertumbuhan ekonomi
mengalami stagnasi pada 1990-an, dengan angka rata-rata pertumbuhan ekonomi riil
hanya 1,7% sebagai akibat penanaman modal yang tidak efisien dan
penggelembungan harga aset pada 1980-an. Institusi keuangan menanggung kredit
bermasalah karena telah mengeluarkan pinjaman uang dengan jaminan tanah atau
saham. Usaha pemerintah mengembalikan pertumbuhan ekonomi hanya sedikit yang
berhasil dan selanjutnya terhambat oleh kelesuan ekonomi global pada tahun
2000.[61]
Jepang adalah perekonomian terbesar nomor dua di dunia setelah Amerika
Serikat,[62] dengan PDB nominal sekitar AS$4,5 triliun.[62], dan perekonomian
terbesar ke-3 di dunia setelah AS dan Republik Rakyat Cina dalam keseimbangan
kemampuan berbelanja.[63] Industri utama Jepang adalah sektor perbankan,
asuransi, realestat, bisnis eceran, transportasi, telekomunikasi, dan konstruksi.[64]
Jepang memiliki industri berteknologi tinggi di bidang otomotif, elektronik, mesin
perkakas, baja dan logam non-besi, perkapalan, industri kimia, tekstil, dan
pengolahan makanan.[61] Sebesar tiga perempat dari produk domestik bruto Jepang
berasal dari sektor jasa.

Hingga tahun 2001, jumlah angkatan kerja Jepang mencapai 67 juta orang.[65]
Tingkat pengangguran di Jepang sekitar 4%. Pada tahun 2007, Jepang menempati
urutan ke-19 dalam produktivitas tenaga kerja.[66] Menurut indeks Big Mac, tenaga
kerja di Jepang mendapat upah per jam terbesar di dunia. Toyota Motor,
Mitsubishi UFJ Financial, Nintendo, NTT DoCoMo, Nippon Telegraph & Telephone,
Canon, Matsushita Electric Industrial, Honda, Mitsubishi Corporation, dan
Sumitomo Mitsui Financial adalah 10 besar perusahaan Jepang pada tahun 2008.[67]
Sejumlah 326 perusahaan Jepang masuk ke dalam daftar Forbes Global 2000 atau
16,3% dari 2000 perusahaan publik terbesar di dunia (data tahun 2006).[68] Bursa
Saham Tokyo memiliki total kapitalisasi pasar terbesar nomor dua di dunia. Indeks
dari 225 saham perusahaan besar yang diperdagangkan di Bursa Saham Tokyo
disebut Nikkei 225.[69]

Dalam Indeks Kemudahan Berbisnis, Jepang menempati peringkat ke-12, dan
termasuk salah satu negara maju dengan birokrasi paling sederhana. Kapitalisme
model Jepang memiliki sejumlah ciri khas. Keiretsu adalah grup usaha yang
beranggotakan perusahaan yang saling memiliki kerja sama bisnis dan kepemilikan
saham. Negosiasi upah (shuntō) berikut perbaikan kondisi kerja antara manajemen
dan serikat buruh dilakukan setiap awal musim semi. Budaya bisnis Jepang mengenal
konsep-konsep lokal, seperti Sistem Nenkō, nemawashi, salaryman, dan office lady.
Perusahaan di Jepang mengenal kenaikan pangkat berdasarkan senioritas dan
jaminan pekerjaan seumur hidup.[70][71] Kejatuhan ekonomi gelembung yang diikuti
kebangkrutan besar-besaran dan pemutusan hubungan kerja menyebabkan jaminan
pekerjaan seumur hidup mulai ditinggalkan.[72][73] Perusahaan Jepang dikenal dengan
metode manajemen seperti The Toyota Way. Aktivisme pemegang saham sangat
jarang.[74] Dalam Indeks Kebebasan Ekonomi, Jepang menempati urutan ke-5 negara
paling laissez-faire di antara 41 negara Asia Pasifik.[75]
                                INDONESIA

Politik dan pemerintahan
Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang
demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di
Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan
yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR).

MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara unikameral, namun setelah
amandemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi, dan komposisi
keanggotaannya juga berubah. MPR setelah amandemen UUD 1945, yaitu sejak
2004 menjelma menjadi lembaga bikameral yang terdiri dari 560 anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan wakil rakyat melalui Partai Politik,
ditambah dengan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan
wakil provinsi dari jalur independen.[24] Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu
dan dilantik untuk masa jabatan lima tahun. Sebelumnya, anggota MPR adalah
seluruh anggota DPR ditambah utusan golongan dan TNI/Polri. MPR saat ini diketuai
oleh Taufiq Kiemas. DPR saat ini diketuai oleh Marzuki Alie, sedangkan DPD saat ini
diketuai oleh Irman Gusman.

Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di
Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab
kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Meskipun
demikian, Presiden saat ini yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung oleh
Partai Demokrat juga menunjuk sejumlah pemimpin Partai Politik untuk duduk di
kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya
posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting dan strategis
umumnya diisi oleh menteri tanpa portofolio partai (berasal dari seseorang yang
dianggap ahli dalam bidangnya).

Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945
dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi,
termasuk pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian keberadaan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan.
                                 MALAYSIA



Ekonomi
Semenanjung Malaya dan pastinya Asia Tenggara menjadi pusat perdagangan di
kawasan selama berabad-abad. Berbagai komoditas seperti keramik dan rempah
aktif diperdagangkan bahkan sebelum Kesultanan Melaka dan Singapura mengemuka.

Pada abad ke-17, mereka didirikan di beberapa negara bagian. Kemudian, sejak
Britania Raya mulai mengambil alih sebagai administrator Malaya Britania, pohon
karet dan kelapa sawit diperkenalkan untuk tujuan komersial. Di dalam waktu lama,
Malaya menjadi penghasil timah, karet, dan minyak sawit terbesar di dunia.[79] Tiga
komoditas ini, beserta bahan mentah lainnya, mengatur tempo ekonomi Malaysia
lebih baik sampai abad ke-20.

Sebagai ganti kebergantungan pada Suku Melayu sebagai sumber tenaga kerja,
Britania membawa Tionghoa dan orang India untuk bekerja di pertambangan,
perkebunan, dan mengisi kekosongan ahli profesional. Kendati banyak dari mereka
kembali ke negara asal mereka setelah kontrak dipenuhi, beberapa di antaranya
menetap di Malaysia.

Ketika Malaya bergerak ke arah kemerdekaan, pemerintah mulai menerapkan
perencanaan ekonomi lima tahunan, dimulai dengan Rencana Lima Tahun Malaya
Pertama pada 1955. Ketika Malaysia didirikan, istilah perencanaan diganti dan
dinomori, dimulai dengan Rencana Malaysia Pertama pada 1965.

Pada 1970-an, Malaysia mulai meniru ekonomi Empat Macan Asia (Taiwan, Korea
Selatan, Hong Kong, and Singapura) dan berkomitmen kepada transformasi dari
ekonomi yang bergantung pada pertambangan dan pertanian ke ekonomi berbasis
manufaktur. Dengan investasi Jepang, industri-industri berat mulai dibuka dan
beberapa tahun kemudian, ekspor Malaysia menjadi mesin pertumbuhan primer
negara ini[rujukan?]. Malaysia secara konsisten menerima lebih dari 7% pertumbuhan
PDB disertai dengan inflasi yang rendah pada 1980-an dan 1990-an.[80] Pada
dasarnya, pertumbuhan Malaysia bergantung pada ekspor bahan elektronik seperti
chip komputer dan sebagainya. Akibatnya, Malaysia merasakan tekanan hebat
semasa krisis ekonomi pada tahun 1998 dan kemerosotan dalam sektor teknologi
informasi pada tahun 2001. KDNK pada tahun 2001 hanya meningkat sebanyak 0,3%
disebabkan pengurangan 11% dalam bilangan ekspor tetapi paket perangsang fiskal
yang besar telah mengurangi dampak tersebut.

Pada periode yang sama, pemerintah berupaya mengurangi angka kemiskinan dengan
Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia (NEP) yang kontroversial, setelah Peristiwa 13
Mei, kerusuhan antar-etnis pada 1969.[43] Tujuan utamanya adalah menghilangkan
keterkaitan ras dengan fungsi ekonomi, dan rencana lima tahun pertama mulai
menerapkan NEP sebagai Rencana Malaysia Kedua. Kejayaan atau kegagalan NEP
menjadi bahan perdebatan, kendati secara resmi berakhir pada 1990 dan diganti
dengan Kebijakan Pembangunan Nasional (NDP). Baru-baru ini banyak debat muncul
sekali lagi tentang hasil dan relevansi NEP. Sebagian pihak berdalih bahwa NEP
jelas-jelas berjaya menciptakan pengusaha dan tenaga profesional Melayu kelas
menengah-atas. Kendati beberapa perbaikan di dalam kekuatan ekonomi Melayu
secara umum, pemerintah Malaysia memelihara kebijakan diskriminasi yang
menguntungkan Suku Melayu di atas suku lain - termasuk pengutamaan penerimaan
kerja, pendidikan, beasiswa, perdagangan, akses mendapatkan rumah murah dan
tabungan yang dibantu.[81] Perlakuan khusus ini memicu kecemburuan dan kebencian
di antara non-Melayu dan Melayu.

Penguasaan Tionghoa terhadap sektor ekonomi negara yang dimiliki pihak lokal telah
banyak diserahkan demi menguntungkan Bumiputra/Melayu di banyak industri
strategis/penting seperti distribusi turunan minyak bumi, transportasi, pertanian,
dan lain-lain. Sebagian besar profesional per kapita masih didominasi orang India-
Malaysia.

Ledakan ekonomi yang cepat memicu macam-macam masalah pemasokan. Sedikitnya
tenaga kerja segera dipenuhi dengan mengalirnya jutaan pekerja imigran, banyak di
antaranya ilegal. PLC yang kaya akan modal tunai dan konsorsium bank-bank segera
menguntungkan pertambahan dan mencepatnya pemulaian pembangunan projek-
projek infrastruktur besar. Ini berakhir ketika krisis finansial Asia 1997 melanda
pada musim gugur 1997, menghantarkan kejutan besar bagi ekonomi Malaysia.

Seperti negara lain yang dipengaruhi krisis, terjadi penjualan singkat spekulatif
mata uang Malaysia, ringgit. Penanaman modal asing jatuh pada tingkatan yang
berbahaya, karena modal menguap ke luar negara, nilai ringgit jatuh dari MYR 2,50
per USD ke, MYR 4,80 per USD. Indeks komposit Bursa Malaysia terjungkal dari
hampir 1.300 poin ke kisaran 400 poin dalam hitungan pekan. Setelah penangkapan
kontroversial menteri keuangan Anwar Ibrahim, sebuah Dewan Aksi Ekonomi
Nasional dibentuk untuk mengantisipasi krisis moneter. Bank Negara Malaysia
menentukan pengendalian modal dan mematok nilai tukar ringgit Malaysia pada 3,80
terhadap dolar Amerika Serikat. Bagaimanapun, Malaysia menolak paket bantuan
ekonomi dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, tindakan yang
mengejutkan analis asing.

Pada Maret, 2005, United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD) menerbitkan sebuah makalah tentang sumber-sumber dan langkah
pemulihan Malaysia, ditulis oleh Jomo K.S. dari departemen ekonomi terapan,
Universitas Malaya, Kuala Lumpur. Makalah itu menyimpulkan bahwa kontrol yang
ditentukan pemerintah Malaysia tidaklah memperparah tidak pula membantu
pemulihan. Faktor terbesar adalah menaiknya jumlah ekspor komponen elektronik,
yang disebabkan oleh menaiknya permintaan komponen di Amerika Serikat, yang
disebabkan oleh kekhawatiran dampak kedatangan tahun 2000 (Y2K) pada komputer
dan perangkat digital lain yang lebih tua.

Tetapi, pasca-memudarnya Y2K pada 2001 tidak memengaruhi Malaysia seperti
banyak negara lain. Ini menjadi bukti yang lebih jelas bahwa ada sebab-sebab dan
dampak-dampak lain yang mungkin lebih bersesuaian untuk pemulihan. Satu
kemungkinan adalah bahwa para spekulan mata uang mengalami kebangkrutan
keuangan setelah jatuh di dalam aksi serang mereka terhadap dollar Hong Kong
pada Agustus 1998 dan setelah rubel Rusia tumbang. (Lihat George Soros)

Tanpa memperhatikan sebab dan akibat klaim, peremajaan ekonomi juga bergulir
dengan defisit anggaran dan belanja pemerintah besar-besaran di tahun-tahun
setelah krisis. Kemudian, Malaysia menikmati pemulihan ekonomi lebih cepat
dibandingkan dengan jiran-jirannya. Bagaimanapun, di banyak cara negara ini belum
mengalami kepulihan pada tingkatan pra-krisis.

Sementara langkah pembangunan kini tidak secepat dulu, tetapi terasa lebih stabil.
Kendati kontrol dan penjagaan ekonomi bukan menjadi alasan utama pemulihan, tidak
ada keraguan bahwa sektor perbankan menjadi lebih kenyal terhadap serangan luar
negara. Akun saat ini berada di surplus struktural, memberikan bantalan bagi
pengambangan modal. Harga-harga aset kini, fraksi dari ketinggian pra-krisis
mereka.
                               SINGAPURA

Ekonomi
Singapura memiliki sebuah pasar ekonomi yang maju dan terbuka, dengan PDB per
kapita kelima tertinggi di dunia. Bidang ekspor, perindustrian dan jasa merupakan
hal yang penting dalam ekonomi Singapura. Pemerintah Singapura berhasil
menetapkan simpanan uang yang tinggi dengan memperkenalkan sistem penyimpanan
uang yang wajib kepada para pekerja. Lihat: Dana Simpanan Pekerja (CPF).
Singapura juga memperbaiki dan meningkatkan pendidikan dan teknologi. Era
globalisasi yang terjadi pada saat ini menyebabkan Singapura lebih perhatian
kepada usaha untuk menjadikan negara tersebut sebagai sebuah pusat keuangan dan
teknologi dalam kawasan Asia.


Selain itu juga Singapura dicurigai banyak mendapat untung dari para konglomerat
hitam dari Indonesia yang lari ke sini seperti Sjamsul Nursalim, Bambang Sutrisno,
Andrian Kiki Wiryawan, Agus Anwar, dll. Mereka bebas bersembunyi di Singapura
sebab tiadanya perjanjian ekstradisi antar kedua negara.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:138
posted:8/1/2010
language:Indonesian
pages:8