Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah - PDF

Document Sample
Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah - PDF Powered By Docstoc
					                                                        Materi
                            •   Perencanaan Pembangunan Daerah
                            •   Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
                                Daerah
                            •   Kegagalan Perencanaan
                                   g g
                            •   Indikator Kinerja
                            •   Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan
                                Daerah




                                                      www.dadangsolihin.com                              2




                                      Proses Perencanaan
                                           Pendekatan Politik:
                                           Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
                                           pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
                                           planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

                                           Proses Teknokratik:
                                           Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
                                           lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
                                           bertugas untuk itu.

                                           Partisipatif:
                                           Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
                                           antara lain melalui Musrenbang.

                                           Proses top-down dan bottom-up:
                                           Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


www.dadangsolihin.com   3                             www.dadangsolihin.com                              4
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)                                                                           y
                                                                                                               Syarat Perencanaan
                   NASIONAL                                       DAERAH
           Dokumen             Penetapan                Dokumen                Penetapan            Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
    R       P b
    Rencana Pembangunan             UU          R
                                                Rencana Pembangunan
                                                        P b                       Perda
                                                                                  P d               1. Tujuan       ang dikehendaki.
                                                                                                    1 T j an akhir yang dikehendaki
    Jangka Panjang Nasional   (Ps. 13 Ayat 1)   Jangka Panjang Daerah        (Ps. 13 Ayat 2)
    (RPJP-Nasional)                             (RPJP-Daerah)                                       2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
    Rencana Pembangunan          Per Pres       Rencana Pembangunan          Peraturan KDH
                                                                                                       mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
    Jangka Menengah           (Ps. 19 Ayat 1)   Jangka Menengah Daerah       (Ps. 19 Ayat 3)        3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
    Nasional                                    (RPJM-Daerah)
    (RPJM-Nasional)                                                                                 4. Masalah-masalah yang dihadapi.
    Renstra K    t i
    R t Kementerian /           Peraturan
                                P t             Renstra S t
                                                R t Satuan Kerja
                                                              K j               P t
                                                                                Peraturan           5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
    Lembaga (Renstra KL)       Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renstra    Pimpinan SKPD
                                                                                                       pengalokasiannya.
                              (Ps. 19 Ayat 2)   SKPD)                         (Ps. 19 Ayat 4)
    Rencana Kerja                Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah     Peraturan KDH          6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
    Pemerintah (RKP)          (Ps. 26 Ayat 1)   Daerah (RKPD)                (Ps. 26 Ayat 2)        7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
    Rencana Kerja               Peraturan       Rencana Kerja Satuan Kerja      Peraturan
    Kementerian / Lembaga      Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renja      Pimpinan SKPD
                                                                                                    8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
    (Renja KL)                (Ps. 21 Ayat 1)   SKPD)                        ( Ps. 21 Ayat 3)
                                                                                                       pelaksanaannya
                                                                                                       pelaksanaannya.
                                   www.dadangsolihin.com                                        5                            www.dadangsolihin.com               6




       g
    Fungsi/Manfaat Perencanaan
•   Sebagai penuntun arah
•   Minimalisasi ketidakpastian
•   Minimalisasi inefisiensi
    sumberdayay
•   Penetapan standar dan
    pengawasan kualitas




                                   www.dadangsolihin.com                                        7                            www.dadangsolihin.com               8
            Apa Itu Pembangunan?
             p            g                                                                                              How?
   Pembangunan adalah:                               Tujuan Pembangunan:                     1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
     proses perubahan ke                  1.    Peningkatan standar hidup (levels                   antar daerah
     arah kondisi yang lebih                    of living) setiap orang, baik                       antar sub daerah
     baik                                       pendapatannya, tingkat konsumsi
                                                pangan, sandang, papan, pelayanan
                                                                                                                                           keadilan).
                                                                                                    antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan)
     melalui upaya yang                         kesehatan, pendidikan, dll.                  2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
     dilakukan secara                     2.    Penciptaan berbagai kondisi yang             3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
     terencana
     terencana.                                         ki k tumbuhnya rasa
                                                memungkinkan t      b h
                                                                                             4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
                                                percaya diri (self-esteem) setiap
                                                orang.                                       5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
                                          3
                                          3.    Peningkatan kebebasan                           agar bermanfaat bagi g
                                                                                                 g                                   g     generasi masa
                                                                                                                   g generasi sekarang dan g
                                                (freedom/democracy) setiap orang.               datang (berkelanjutan).
                                                                        Todaro, 2000


                                    www.dadangsolihin.com                             9                                www.dadangsolihin.com                       10




     Tantangan dalam Pembangunan Daerah                                                       PEMBANGUNAN DAERAH                      PEMBANGUNAN DI DAERAH

                                                                     • Mengurangi
                              Sarana dan
                            Prasarana yang                             ketimpangan
                             memadai dan                             • Memberdayakan             p y
                                                                                               Upaya terencana untuk
                              berkualitas                              masyarakat                                                     Upaya untuk memberdayakan
                                                                                               meningkatkan kapasitas
                                                                     • Mengentaskan                                                   masyarakat di seluruh daerah
                                                                                                Pemerintahan Daerah
                                                                       kemiskinan.
                                                                     • Menambah lapangan
                                                                       kerja.                   Sehingga tercipta suatu                    Sehingga tercipta suatu
                                               Dunia usaha yg        • Menjaga kelestarian    kemampuan yang andal dan                lingkungan yang memungkinkan
                                                  kondusif             SDA                       profesional dalam:                          masyarakat untuk:
                             Pemanfaatan
                          sumber daya secara
                              berkualitas
                Koordinasi yang                                                               Memberikan pelayanan kepada               Menikmati kualitas kehidupan
               semakin baik antar                                                                                                                  baik, maju,
                                                                                                                                        yang lebih baik maju dan
                 stakeholders                                                                 masyarakat,
                                                                                                                                        tenteram,
                                                                                              Mengelola sumber daya                     Peningkatan harkat, martabat,
                                                                                              ekonomi daerah.                                      diri.
                                                                                                                                        dan harga diri
Peningkatan kapasitas
        SDM
                                    www.dadangsolihin.com                             11                               www.dadangsolihin.com                       12
                                                                                                     Pergeseran Paradigma:
               PEMBANGUNAN DAERAH                                                                 From Government to Governance
                         Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi                 Pengelolaan
                                                               Good Governance
     Daerah                       Sumberdaya

               Keseimbangan Peran Tiga Pilar

   Pemerintahan                   Dunia Usaha                       Masyarakat
                                                                                                    Government                                 Governance
   Menjalankan dan                                                                          Memberikan hak ekslusif bagi            Persoalan-persoalan publik
menciptakan lingkungan        Mewujudkan penciptaan             Penciptaan interaksi                                hal-hal
                                                                                            negara untuk mengatur hal hal           adalah urusan bersama
politik dan hukum yang          lapangan kerja dan              sosial, ekonomi dan         publik,                                 pemerintah, civil society dan
 kondusif bagi unsur-              pendapatan.                         politik.             Aktor di luarnya hanya dapat            dunia usaha sebagai tiga aktor
       unsur lain.                                                                          disertakan sejauh negara
                                                                                                          j      g                  utama.
                                                                                            mengijinkannya.
                                www.dadangsolihin.com                                  13                             www.dadangsolihin.com                           14




               Pelaku Pembangunan:
               P di
               Paradigma Governance
                         G                                                                            Model Governance
  Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
                     transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
  yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb                                              Sektor Swasta      Sektor Publik       Sektor Ketiga
                                  Tenaga Kerja
                  Kontrol                           Kontrol                                    Tingkat        Perusahaan         Organisasi             LSM
                                                                                            Supranasional
                                                                                              p              transnasional    Antar Pemerintah     Internasional


       Dunia Usaha 
                                  Pemerintah                   Masyarakat                        g
                                                                                              Tingkat                                                Ormas/LSM
         Swasta                                                                                              Perusahaan
                                                                                              Nasional        Nasional         GOVERNANCE             Nasional

                      Nilai                      Redistibusi
                 Pertumbuhan                 Melalui Pelayanan
                                             Melalui Pelayanan
                                                                                               Tingkat        Perusahaan        Pemerintah           LSM Lokal
                                     Pasar                                                   Subnasional         Lokal            Lokal

          sendi sendi          dipenuhi,
  Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan                                                                           (Kamarack and Nye Jr., 2002)
  Good.
                                www.dadangsolihin.com                                  15                             www.dadangsolihin.com                           16
Pelaku Pembangunan: Stakeholders                                                      Troika

                   STATE                        CITIZENS
                   Executive                    organized into:
                   Judiciary        Community-based organizations
                  Legislature       Non governmental
                                    Non-governmental organizations
                                       Professional Associations
                 Public service
                                           Religious groups
                    Military               Women’s groups
                     Police                      Media

                              BUSINESS
                      Small / medium / large enterprises
                         Multinational Corporations
                             Financial institutions
                                Stock exchange


                        www.dadangsolihin.com                            17          www.dadangsolihin.com        18




 Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
   Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
                                y                                             Perumusan Visi Daerah
                                                                                                   Stakeholders

   Masyarakat,
   Bangsa,
   Bangsa dan
     Negara                                      Masyarakat
                                                                                    PEMDA
                                                                  VISI
                                         Pemerintah

 Good Governance               D i U h
                               Dunia Usaha




                        www.dadangsolihin.com                            19          www.dadangsolihin.com        20
    Perumusan Visi Daerah
                                      Stakeholders




                        PEMDA




                        www.dadangsolihin.com             21                          www.dadangsolihin.com                        22




                                                          1/4          Kegagalan Perencanaan                                       2/4
        Kegagalan Perencanaan
                                                                Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
                                                                seharusnya.
    y
Penyusunan perencanaan
tidak tepat, mungkin karena:                                      kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
                                                                  dengan pelaksanaannya.
  informasinya kurang
     g p
  lengkap,                                                        aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
  metodologinya belum                                             masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
  dikuasai,                                                       tidak mendukungnya.
  perencanaannya tidak
  realistis sehingga tidak
  mungkin pernah bisa
  terlaksana
  pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
  pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.


                        www.dadangsolihin.com             23                          www.dadangsolihin.com                        24
                                                             3/4                                                                            4/4
           Kegagalan Perencanaan                                                 Kegagalan Perencanaan
    Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai            Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
    dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat                     k hid           i        i       li k il k li
                                                                          kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
    mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

     Misalnya, orientasi                                                     Perencanaan di sini tidak memberikan
     semata-mata pada                                                        kesempatan berkembangnya prakarsa
     pertumbuhan yang                                                        individu dan pengembangan kapasitas
     menyebabkan makin                                                       serta potensi masyarakat secara penuh.
     melebarnya k
        l b      kesenjangan.
                        j                                                    Sistem ini bertentangan dengan hukum
     Dengan demikian, yang                                                   penawaran dan permintaan karena
     keliru bukan semata-mata                                                pemerintah mengatur semuanya.
     perencanaannya, t t i
                       tetapi                                                Perencanaan seperti inilah yang disebut
     falsafah atau konsep di                                                 sebagai sistem perencanaan terpusat
     balik perencanaan itu.                                                  (centrally planned system).


                         www.dadangsolihin.com                   25                              www.dadangsolihin.com                      26




                         y g
      Sistem Perencanaan yang Berhasil                                                 Perencanaan yang Ideal
•   Sistem perencanaan yang                                           •   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
    mendorong berkembangnya                                                                                        prosesnya.
                                                                          dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya
    mekanisme pasar dan peran                                         •   Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
    serta masyarakat.                                                     pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
•   Dalam sistem ini perencanaan                                            d
                                                                          adanya k     j
                                                                                  kemajuan t                dalam k
                                                                                            terus-menerus d l           j ht      dan
                                                                                                                   kesejahteraan, d
    dilakukan dengan menentukan                                           jangan sampai terjadi kemunduran.
    sasaran-sasaran secara garis                                      •   Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
    besar.                                                                  l k             tidak dapat h
                                                                          pelaksanaannya tid k d                dilihat dari t i i (atau
                                                                                                        t hanya dilih t d i satu sisi ( t
•   Pelaku utamanya adalah                                                sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
    masyarakat dan usaha swasta.                                          keutuhan konsep secara keseluruhan.
                                                                      •   Mengandung sistem yang d
                                                                          M       d     i t      dapat b k b
                                                                                                     t berkembang ( learning and
                                                                                                                  (a l   i     d
                                                                          adaptive system).
                                                                      •   Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

                         www.dadangsolihin.com                   27                              www.dadangsolihin.com                      28
                                                                                   Pengertian Indikator




                                                                          Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi
                                                                          p     j     p               g                       ,      gg
                                                                          petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga
                                                                          dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).




                        www.dadangsolihin.com                     29                             www.dadangsolihin.com                        30




          Pengertian Kinerja                                                Pengertian Indikator Kinerja
Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu                   Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,                 ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian
tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)                          suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan
Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan
stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta         KEGUNAAN
kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane             dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante),
dan Johnson, 1995)                                                       pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)
Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu          petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran
kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional,
sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada
banyak faktor (Bates dan Holton 1995).




                        www.dadangsolihin.com                     31                             www.dadangsolihin.com                        32
                             Fungsi Indikator Kinerja                                                                                                    Kedudukan Indikator Kinerja

    •                Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan                                                                                                                        Pemantauan
                                                                                                                                                          Perencanaan          Pelaksanaan
                     dilaksanakan                                                                                                                                                                        d E l      i
                                                                                                                                                                                                         dan Evaluasi
    •                Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders
    •                Membangun d
                     M b                   k         li i dan    l   i kinerja
                                dasar pengukuran, analisis, d evaluasi ki j                                                                                                      Indikator
                     program pembangunan                                                                                                                                          Kinerja

                                                                                                                                                               Kualitatif                              Kuantitatif



                                                                                                                                                                            Sasaran dan Tujuan


                                                                   www.dadangsolihin.com                                                       33                              www.dadangsolihin.com                    34




                                       Logic Model Theory
                                                                                                                                                               Indikator Kinerja INPUT
                                                                      Hasil pembangunan yang 
                                                                                                                           Apa yang ingin 
                                    DAMPAK                            diperoleh dari  pencapaian 
                                                                               outcome                                        diubah
                                                                                                                                                    •   Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana),
                                                                                                                                                        SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan
                                                                    Manfaat yang diperoleh dalam 
                                                                      jangka menengah untuk                                Apa yang ingin               untuk melaksanakan kegiatan.
                                  OUTCOME
Metode Penyusunan




                                                                    beneficieries tertentu sebagai                            dicapai
                                                                          hasil dari output                                                         •   Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah
                                                                                                                                                        alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana
                                                                    Produk/barang/jasa akhir yang 
                                                                                                                           Apa yang dihasilkan          stratejik yang ditetapkan
                                    OUTPUT                                                                                   (barang) atau 
                                                                             dihasilkan
                                                                                                                             dilayani (jasa)
                                                                                                                                                    Contoh:
                                                                          Proses/kegiatan  
                                  KEGIATAN
                                                                        menggunakan input                                       Apa yang            •   Jumlah dana yang dibutuhkan
                                                                      menghasilkan output yang 
                                                                         g                   g                                 dikerjakan
                                                                            diinginkan                                                              •   Tenaga yang terlibat
                                                   Metode
                                                 Pelaksanaan                                                                                        •   Peralatan yang digunakan
                                                                    Sumberdaya yang memberikan                                 Apa yang 
                                      INPUT                              kontribusi dalam                                  digunakan dalam          •   Jumlah bahan yang digunakan
                                                                       menghasilkan output                                      bekerja
                                                                  www.dadangsolihin.com
                    Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007   35                              www.dadangsolihin.com                    36
          Indikator Kinerja OUTPUT                                                         Indikator Kinerja OUTCOME
•   Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu
    kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang
    terdefinisi dengan baik dan terukur.                                            •   Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran
•   Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan        indikator Keluaran.
    instansi.                                                                       •   Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun
Co to
Contoh:                                                                                 produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara
•   Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan                                              outcome kegiatan telah tercapai.
     –   Jumlah orang yang diimunisasi/ vaksinasi                                   •   Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi
     –          p
         Jumlah permohonan y g diselesaikan
                             yang                                                       yang mungkin menyangkut kepentingan banyak p
                                                                                        y g     g       y g       p     g      y pihak.
     –   Jumlah pelatihan/ peserta pelatihan                                        •   Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil
     –   Jumlah jam latihan dalam sebulan                                               yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat
•   Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan                                           dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan
                                                                                          p g              g              y                   g
     –   Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli                                               yang besar bagi masyarakat.
     –   Jumlah komputer yang dibeli
     –   Jumlah gedung/jembatan yg dibangun
     –   meter panjang jalanyang dibangun/rehab

                               www.dadangsolihin.com                           37                                  www.dadangsolihin.com                       38




                     Contoh:
         Uk
         Ukuran Ki
                Kinerja I dik t Outcome
                     j Indikator O t
                                                                                              Indikator Kinerja IMPACT
                                                                                    •   Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang
•   Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan                                              diperoleh dari hasil kegiatan.
     – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan                          •   Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat
     – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)                                  diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang.
     – kemenangan tim dlm setiap pertandingan                                       •   Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan
                                                                                        dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan
•   Peningkatan langsung hal-hal yg positif                                             kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.
     – kenaikan prestasi kelulusan siswa
                p                                                                   Contoh:
     – peningkatan daya tahan bangunan                                              •   Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang
     – Penambahan daya tampung siswa                                                     – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat
                                                                                         – Peningkatan cadangan pangan
                                                                                         – Peningkatan PDRB sektor tertentu
•   Penurunan langsung hal-hal yang negatif
     – Penurunan Tingkat Kemacetan                                                  •   Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang
     – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas                                         – Penurunan Tingkat kemiskinan
                                                                                         – Penurunan Tingkat Kematian
                               www.dadangsolihin.com                           39                                  www.dadangsolihin.com                       40
Persyaratan Indikator Kinerja: SMART
            j               g     g            p
 • SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 • MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
   gets managed”)
 • ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
   appropriate collection method)
 • RELEVANT (information needs of the people who will
   use the data)
 • TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
   time to influence many manage decision)



                           www.dadangsolihin.com             41                                 www.dadangsolihin.com                          42




               Landasan Hukum
             y
          Penyusunan RPJMN 2010-2014
                           2010-                                                         2010-
                                                                           Dokumen RPJMN 2010-2014
1. UU 25/2004 tentang SPPN:
                                                                                       BUKU I: PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS
   • Pasal 19 ayat 1 : RPJMN ditetapkan                                                        NASIONAL
     dengan Peraturan Presiden paling lambat 3
                                                                                                 Tema : Mewujudkan Indonesia Sejahtera,
     bulan setelah Presiden dilantik.                                     BUKU I
                                                                                                 Demokratis dan Berkeadilan
                                                                                                     ,     , g     ,                   ,
                                                                                                 Visi, Misi, Agenda, Prioritas Nasional, dan
2. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005 – 2025                                                          Kerangka Makro
                                                                     BUKU III
   • Arah pembangunan untuk RPJM ke-2
     (2010-2014):
                                                                  BUKU II: STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG
     Memantapkan penataan kembali Indonesia
                                                                             Sinergi pembangunan antarbidang
     di segala bidang dengan menekankan                                      Isu lintas bidang & mainstreaming, 9 bidang pembangunan
     upaya peningkatan kualitas sumber daya                                  (sosbud, ekonomi, iptek, politik, hukum & aparatur, hankam,
     manusia termasuk pengembangan                                           infrastruktur,          tataruang
                                                                             infrastruktur wilayah & tataruang, lingkungan hidup)
     kemampuan ilmu dan teknologi serta                           BUKU III: STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH
     penguatan daya saing perekonomian.                                      Sinergi pembangunan pusat – daerah dan antardaerah
                                                                             Isu-isu Pembangunan Wilayah (7 Wilayah)

                           www.dadangsolihin.com             43                                 www.dadangsolihin.com                          44
Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III                                      Arah Kebijakan Pembangunan (1/2)

                             Visi-Misi
                           SBY-Boediono
                                                                              1. Keberhasilan pembangunan nasional sangat
                                                                                 tergantung pada keberhasilan pembangunan daerah
               Buku           2010 1014
                        RPJMN 2010-1014
                 I

                      11 Prioritas Nasional+
                                                                              2. Sinergi, koordinasi dan kerjasama Pusat-Daerah
                   3 Prioritas Nasional Lainnya                                  perlu dibangun secara efektif
Buku
B k                                                             B k
                                                                Buku
 II                                                              III
       Prioritas Bidang:                                                      3. Pembangunan (development) ditujukan untuk
  Sosbud, Ekonomi, IPTEK,
  Sosbud Ekonomi IPTEK                       Prioritas Regional:
                                                                                 menghasilkan: 1. Kesejahteraan (prosperity)
  Sarana Prasarana, Politik,                 Sumatera, Jawa-Bali,
 Hankam, Hukum & Aparatur,                Kalimantan, Sulawesi, Nusa                           2. Demokrasi (democracy)
 Wilayah & Tata Ruang, SDA &               Tenggara, Maluku, Papua                             3. Keadilan (justice)
              LH
                           www.dadangsolihin.com                       45                           www.dadangsolihin.com                      46




   Arah Kebijakan Pembangunan (2/2)
                                                                                                2010-
                                                                                     VISI RPJMN 2010-2014

   4. Kebijakan dan t t i dasar d l
   4 K bij k d strategi d                     b
                                 dalam pembangunan
      untuk semua (development for all), yaitu:
                                                                                                       VISI
                                                                                                    ,           ,
                                                                            INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
        1) Pembangunan harus bersifat inklusif.                                            BERKEADILAN
        2) Pembangunan harus berdimensi wilayah.
        3) Mengintegrasikan dan menyatukan p
         )     g   g                y      potensi-potensi
                                                   p                            Sejahtera              Demokratis              Berkeadilan
           ekonomi yang ada di daerah menjadi satu
           kesatuan geoekonomi secara nasional.                                                                             Memperkuat penegakan
                                                                            Memperkuat triple
        4) Pengembangan ekonomi-ekonomi lokal.
                        ekonomi ekonomi                                                                                     hukum
                                                                            tracks strategy           Memantapkan
        5) Keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan                                                                     Pemberantasan korupsi
                                                                            Pembangunan inklusif   konsolidasi demokrasi
           (pro growth, pro job, pro poor).                                                                                 Pengurangan
                                                                            dan berkeadilan
                                           manusia.
        6) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia                                                                          kesenjangan
                                                                                                                                 j g

                           www.dadangsolihin.com                       47                           www.dadangsolihin.com                      48
                    Prioritas Nasional
                                    1    Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
                                    2    Pendidikan
                                    3    Kesehatan
                                    4    Penanggulangan Kemiskinan
  11 Prioritas Nasional             5    Ketahanan Pangan
Kabinet Indonesia Bersatu II        6    Infrastruktur
        2009 2014
        2009-2014                   7

                                    8
                                         Iklim Investasi dan Iklim Usaha
                                         Energi
                                                                                                 Terima Kasih
                                    9    Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
                                    10   Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
                                    11   Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi



                                    12   Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
     Prioritas Lainnya              13   Bidang Perekonomian
                                    14   Bidang Kesejahteraan Rakyat

                                 www.dadangsolihin.com                                   49        www.dadangsolihin.com   50




                               Nama                      : Dadang Solihin
                               Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
                               Pekerjaan                 : Direktur Evaluasi Kinerja
                                                           Pembangunan Daerah
                                                           Bappenas
                               Alamat Kantor             : Jl. Taman Suropati No. 2
                                                           J k t 10310
                                                           Jakarta
                               Telp/Fak Kantor           : (021) 392 6248
                               HP                        : 0812 932 2202
                               Email                     : dadangsol@yahoo.com


                               Websites                  :
                                www.dadangsolihin.com
                                www.flickr.com/photos/dadangsolihin
                                www.slideshare.net/dadangsolihin
                                www slideshare net/dadangsolihin
                                www.docstoc.com/profile/DadangSolihin
                                 www.dadangsolihin.com                                   51

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:483
posted:7/30/2010
language:Indonesian
pages:13
Description: Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD Kabupaten Natuna di Ranai, 27 Juli 2010