Get documents about "Penjelasan Umum tentang Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Description
Capacity Building Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong, 27 Juli 2010
Shared by: DadangSolihin
-
Stats
- views:
- 5714
- posted:
- 7/28/2010
- language:
- Indonesian
- pages:
- 22
Document Sample
www.dadangsolihin.com 2
Materi
RPJMD
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penganggaran
Penyusunan RPJMD
Penyusunan Renstra SKPD
Mewujudkan Prioritas Nasional
j
Sasaran Pembangunan RPJMN 2010-2014
Sinergi Pusat-Daerah dan Antardaerah (SPDAD)
Perencanaan Pembangunan Kalimantan Timur dalam RPJMN
2010-2014
www.dadangsolihin.com 3 www.dadangsolihin.com 4
1/2 2/2
Apa itu RPJMD Apa itu RPJMD
• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun 1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
Terpilih. 2. Bagaimana mencapainya, dan;
g p y , ;
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian tercapai.
penting pada:
1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.
www.dadangsolihin.com 5 www.dadangsolihin.com 6
Landasan Hukum RPJMD 1/5
Substansi RPJMD
1 UU 25/2004 tentang Mengatur tentang peranan dan tanggung jawab
Sistem Perencanaan Bappeda untuk menyiapkan RPJMD,
• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara g
Pembangunan Nasional Keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH (SPPN) dengan RPJMD,
• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan Pokok-pokok isi dokumen RPJMD,
• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta Waktu pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan
penyampaian RPJMD;
• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur Status hukum RPJMD sebagai Peraturan
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 kepala Daerah.
kedepan.
tahun kedepan
2 UU 17/2003 tentang Mengatur tentang peranan dan kedudukan
Keuangan Negara RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD
dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan
(KUA), SKPD,
Umum Anggaran (KUA) Renja SKPD RKA
SKPD, dan RAPBD.
Menekankan tentang penganggaran berbasis
e ja (pe o a ce budgeting).
kinerja (performance budget g)
www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8
Landasan Hukum RPJMD 2/5 Landasan Hukum RPJMD 3/5
3 UU 32/2004 tentang • Mengatur tentang fungsi RPJMD untuk 5 UU 33/2004 tentang Mengatur tentang peranan dan kedudukan
Pemerintahan Daerah menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Perimbangan Keuangan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD
Daerah; antara Pemerintah Pusat yang merupakan p j
y g p penjabaran RPJMD.
• Perlunya konsistensi dan keselarasan dengan dan Pemerintah Daerah Menekankan tentang perlunya penyusunan
RPJPD dan RPJM Nasional; Renja dan RKA SKPD berbasis penganggaran
• Pokok-pokok kandungan RPJMD memuat arah kinerja.
daerah, strategi,
kebijakan keuangan daerah selain strategi Menunjukkan tentang perlunya RPJMD juga
kebijakan umum pembangunan daerah, menggambarkan target capaian kinerja
program lintas SKPD, dan lintas kewilayahan; pembangunan daerah sehingga mudah untuk
RKPD merupakan penjabaran RPJMD serta; ditransformasikan ke dalam rencana tahunan
• Status hukum RPJMD sebagai Peraturan (RKPD).
Daerah.
6 Peraturan Pemerintah Menekankan tentang RPJMD sebagai dasar
4 UU 17/2007 tentang • Sebagai arah dan prioritas pembangunan No 58/2005 tentang APBD, RKPD,
dalam penyusunan Rancangan APBD RKPD
Rencana Pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan Pengelolaan Keuangan Renja SKPD dan RKA SKPD sebagai
Jangka Panjang secara bertahap untuk mewujudkan Daerah penerjemahan RPJMD.
Nasional 2005-2025 masyarakat adil dan makmur sebagaimana
di tk l h UUD-1945;
diamanatkan oleh UUD 1945
www.dadangsolihin.com 9 www.dadangsolihin.com 10
Landasan Hukum RPJMD 4/5 Landasan Hukum RPJMD 5/5
7 PP No 65/2005 tentang Menekankan tentang perlunya RPJMD 10 Perpres No. 5/2010 Memuat strategi, kebijakan umum, dan
Pedoman Penyusunan mencakup target pencapaian Standar tentang Rencana kerangka ekonomi makro yang merupakan
p
dan Penerapan Standar y j g g
Pelayanan Minimal dalam jangka menengah Pembangunan Jangka
g g p j , , g
penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi
Pelayanan Minimal dan kemudian dituangkan dalam RKPD untuk Menengah Nasional serta sebelas prioritas pembangunan nasional
target pencapaian SPM Tahunan. 2010-2014 dari Presiden-Wakil Presiden dengan visi:
Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera,
8 PP 8/2008 tentang Tata Memberikan klarifikasi atas kekurangjelasan, Demokratis, Berkeadilan.
Demokratis dan Berkeadilan
Cara Penyusunan, ketidakterpaduan, ataupun perbedaan yang
Pengendalian dan timbul dari peraturan perundangan tentang Memuat rencana pembangunan yang
Evaluasi Rencana perencanaan daerah. mencakup bidang-bidang kehidupan
Pembangunan
Pembang nan Daerah masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam
RPJPN 2005—2025 dengan tema:
9 SE Mendagri 050/2020/ Acuan daerah dalam penyusunan RPJMD dan Memperkuat Sinergi Antarbidang
SJ Tahun 2005 tentang RPJPD yang berjalan lancar, terpadu, sinkron, Pembangunan
P t j k Penyusunan
Petunjuk P d sinergi sesuai d
dan i i kondisi dan
i dengan k di i d Memuat rencana pembangunan kewilayahan
Dokumen RPJP Daerah karakteristik daerah masing-masing. yang disusun dengan tema: Memperkuat
dan RPJM Daerah Sinergi Antara Pusat dan Daerah dan
p
Kabupaten/Kota Antardaerah
www.dadangsolihin.com 11 www.dadangsolihin.com 12
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
www.dadangsolihin.com 13 www.dadangsolihin.com 14
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) Syarat Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH S.M.A.R.T
SMART
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
R P b UU R
Rencana Pembangunan
P b Perda
P d 1 Specific:
1. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2) jelas;
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Measurable:
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah Jangka Menengah Daerah b ik b i i dik t k titif kualitatif;
baik bagi indikator kuantitif maupun k lit tif
(Ps. 19 Ayat 1) (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM-Daerah) Achievable:
3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
(RPJM-Nasional) kapasitas dan sumber daya yang ada;
Renstra K t i
R t Kementerian / Peraturan
P t Renstra S t
R t Satuan Kerja
K j Peraturan
P t
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
Relevant:
4. Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
output dalam rangka mencapai target outcome yang
ditetapkan; serta antara target outcome dalam
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan Bond:
5. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16
y
Syarat Perencanaan g
Fungsi/Manfaat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
• Sebagai penuntun arah
1. Tujuan ang dikehendaki.
1 T j an akhir yang dikehendaki
• Minimalisasi ketidakpastian
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang • Minimalisasi inefisiensi
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). sumberdayay
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. • Penetapan standar dan
4. Masalah-masalah yang dihadapi. pengawasan kualitas
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
pelaksanaannya
www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 18
Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
prosesnya.
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
d
adanya k j
kemajuan tterus-menerus d l
dalam k j ht dan
kesejahteraan, d
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
l k tidak dapat h
pelaksanaannya tid k d dilihat dari t i i (atau
t hanya dilih t d i satu sisi ( t
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang d
M d i t dapat b k b
t berkembang ( learning and
(a l i d
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20
Reformasi Sistem Penganggaran 1/2 2/2
Reformasi Sistem Penganggaran
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi: Visi:
Melaksanakan rencana Melaksanakan program kerja Paradigma Lama Paradigma Baru
pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih
berdasarkan GBHN Penganggaran dengan
Misi: Misi: Penganggaran Berbasis:
Pendekatan:
Penyelenggaraan pemerintahan Pelaksanaan kerangka regulasi, 1. Penganggaran Berbasis
g
1. Pengeluaran Rutin Kinerja
dan b
umum d pembangunan kerangka i
k t i dan
k investasi, d
pelayanan publik yang di 2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran
Penganggaran berdasarkan Pembangunan
tuangkan dalam RKP/D Jangka Menengah
pendekatan menurut pengeluaran
rutin dan pengeluaran Anggaran disusun berdasarkan 3.
3 Anggaran Terpadu
pembangunan RKP/D dengan mempertimbang-
kan kemampuan keuangan
negara
www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
efisien (allocative efficiency)
between performance and budget);
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam improve quality of planning)
Tujuan
penganggaran (operational efficiency);
Tujuan 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
3.
3 Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja policy option)
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran 4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
(more flexibility and accountability).
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
Landasan gg pada kinerja (output
1. Alokasi anggaran berorientasi p j ( p sustainability)
Konseptual and outcome oriented);
Landasan 1. Penerapan sistem rolling budget
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap Konseptual 2. Mempunyai baseline (angka dasar)
Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager Landasan 3
3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
Konseptual manages);
Konseptual 4. Penetapan Parameter
3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
j ( g )
kebijakan baru (additional budget for new initiatives)
function).
organisasi (Money follow function)
www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24
KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja Rolling
Budget
Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM
Implikasi anggaran
Angka Prakiraan Maju untuk tahun-
2011
tahun berikutnya dihitung berdasarkan:
2012 2013 2014
Kebijakan ditetapkan l k i d tahun berjalan
• alokasi anggaran pada t h b j l
Kegiatan
sbg baseline Prakiraan Prakiraan • disesuaikan dengan tingkat inflasi
(R)APBN On-going yang digunakan dalam APBN
Maju Maju
KPJM Prakiraan
Maju Angka Prakiraan Maju
Multi- untuk tahun-tahun
APBN RAPBN
Prakiraan Prakiraan years berikutnya dihitung
Maju Maju Project berdasarkan formula/
2011 2012
2013 2014
TA 2011 dan Kegiatan
KPJM 2012 - 2014 model yang telah
Ad-hoc ditetapkan sesuai
T0 T+1 T+2 T+3
dengan karakteristik
Catatan : Target
masing-masing
Prakiraan Prakiraan Hasil penghitungan prakiraan maju akan Tahunan
REALISASI APBN RAPBN TA 2012 dan
kegiatan
2011 2012 2013
Maju Maju menjadi baseline pada tahun ybs. yg berbeda
2014 2015 KPJM 2013 - 2015
T-1 T0 T+1 T+2 T+3
www.dadangsolihin.com 26
www.dadangsolihin.com 25
Step by Step Penyusunan RPJMD
3 5
1 Tahap Penyusunan
Penyusunan
Rancangan Awal
Rancangan
Persiapan Akhir RPJMD
RP
Renstra SKPD
RPJMD
R
PJMD
RPJMD
Tahap Penyusunan Penetapan
y
Penyusunan Rancangan Akhir
Rancangan RPJMD Daerah /
Perda/Perkada
Awal RPJMD Renstra SKPD tentang RPJMD
2 4 6
www.dadangsolihin.com 27 www.dadangsolihin.com 28
1 Tahap Persiapan 2 Tahap Penyusunan Rancangan
1. Orientasi Perencanaan Daerah Awal RPJMD
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD Daerah 5 tahunan
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih 2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
5. Orientasi Renstra SKPD 3. Kajian terhadap RPJMD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD j p g p p
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD 5. Analisis keuangan daerah
8. Identifikasi Stakeholder 6. Kajian RTRW-D
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik 7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen 8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
RPJMD 9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD p p
10. FGDs untuk setiap Topik
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh 11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
RPJMD
14. Perumusan metoda d panduan J i A i i FGD d M
14 P t d dan d b
Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD
www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30
3 Tahap Penyusunan Rancangan Tahap Penyusunan Rancangan Akhir
4
Awal Renstra SKPD RPJMD D h R t
Daerah / Renstra SKPD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD 1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah 2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
3. Tupoksi SKPD
3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD
4 Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD
4.
5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
12. Musrenbang RPJMD
13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
www.dadangsolihin.com 31 www.dadangsolihin.com 32
5 Tahap Penetapan Perda/Perkada Langkah Penyusunan RPJMD
tentang RPJMD (1) Visi, Misi, Program
Indikator Kepala Daerah Terpilih
1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda
Kabupaten Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten (3)
RPJMD Program SKPD
3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda (4) Bappeda menyelenggarakan
d) Kerangka Ekonomi Daerah
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD
7 Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan
7.
(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e)
) P
Program SKPD Rancangan RKPD
www.dadangsolihin.com 33 www.dadangsolihin.com 34
Sistematika Penulisan RPJMD 1/3
Outline RPJMD Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
Rencana Pembangunan 1.2. Landasan Hukum
1. Pendahuluan Jangka Menengah Daerah 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
2 G b k di i daerah
2. Gambaran umum kondisi d h Perencanaan lainnya
1.5. Sistematika Penulisan
3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
pendanaan Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
Permasalahan Pembangunan Daerah
4. Analisis isu-isu strategis; Menggambarkan profil daerah, status,
kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
5. Visi, misi, tujuan dan sasaran serta rumusan isu dan permasalahan
strategis dalam penyelenggaraan fungsi-
6.
6 Strategi dan arah kebijakan fungsi pemerintahan daerah secara
7. Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah menyeluruh
2.1 Kondisi Geografis Daerah
8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan 2.2 Pelayanan Umum
2.3 Ketertiban dan Ketentraman
pendanaan 2.4 Ekonomi
9. Penetapan indikator kinerja daerah 2.5 Lingkungan Hidup
2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Provinsi/Kabupaten/Kota 2.7 Kesehatan
2.8
28 Pendidikan
8/
Pasal 40 PP 8/2008
www.dadangsolihin.com 35 www.dadangsolihin.com 36
Sistematika Penulisan RPJMD 2/3 Sistematika Penulisan RPJMD 3/3
2.9 Pariwisata dan Budaya Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan 62
6.2 Program Pengembangan Kelembagaan Lampiran
2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah dan Legislasi Daerah Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
2.11 Perlindungan sosial Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala kurangnya mencakup:
2.12 Keuangan Daerah Daerah Terpilih dirumuskan tujuan Bab VII Kaidah Pelaksanaan
Mengemukakan tentang program dan 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
2.13
2 13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan (SMART),
(SMART) strategi pencapaian tujuan dan I
Issue dan P l h i
d Permasalahan masing-masing i
Daerah kebijakan yang akan ditempuh untuk kegiatan pendukung yang diperlukan
untuk dapat mengimplementasikan fungsi pemerintahan daerah
masing-masing strategi pembangunan
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah. RPJMD secara efektif 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan 7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMD
31
3.1 RPJM Nasional
N i l 52
5.2 St t i
Strategi RKPD,
RKPD dan Renja SKPD dengan RPJMD
3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja
3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi 7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja
Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
RPJM Provinsi) pemerintahan daerah) pencapaian program RPJMD
fungsi-fungsi pemerintahan daerah
3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan 7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas
DPRD untuk memantau dan mengevaluasi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kerangka Pendanaan
g
RPJMD lalu (Penerimaan dan Belanja)
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah 7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas 5. Proyeksi Fiskal Daerah
Untuk masing-masing program perlu Non Government Stakeholders untuk
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan memantau dan mengevaluasi
Daerah target kinerja capaian program dan pagu implementasi RPJMD
4.1 Visi indikatif
4.2 Misi 6.1 Program Pembangunan
4.3 Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD
6.1.2 Program Lintas SKPD
6.1.3 Program Lintas Kewilayahan
www.dadangsolihin.com 37 www.dadangsolihin.com 38
Contoh: Outline RPJMD DKI 1/3
BAB I PENDAHULUAN BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM Evaluasi Kualitas RPJMD
Latar Belakang PEMBANGUNAN DAERAH
Maksud dan Tujuan Urusan Wajib
Landasan Hukum Urusan Pemerintahan
Hubungan RPJMD dengan Dokumen 1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian .
Perencanaan Lainnya BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
Sistematika Penulisan KEUANGAN DAERAH
Umum pemerintahan daerah
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kondisi Geografis Arah Kebijakan Belanja Daerah
2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan .
Kondisi Demografi Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah daerah
Sumber Kekayaan Alam
Kondisi menurut Aspek Kehidupan BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN 3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .
Kondisi menurut Urusan Pemerintahan DAERAH
Program Dedicated Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
BAB III VISI DAN MISI Program menurut Urusan Pemerintahan mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
Visi Program Kewilayahan
Misi kelemahan (weaknesses)
BAB VIII PENUTUP
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
Tujuan Pembangunan Daerah mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
Strategi Pembangunan Daerah ancaman (threats)
Pendekatan
www.dadangsolihin.com 39 www.dadangsolihin.com 40
Evaluasi Kualitas RPJMD 2/3 Evaluasi Kualitas RPJMD 3/3
4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan . 7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah .
p g
pembangunan daerah sesuai dengan:g sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
g j , g, j
keuangan daerah
Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi 8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan .
kelemahan (weaknesses) kendala fiskal daerah
Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha 9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program .
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan
ancaman (threats) permasalahan strategis nasional
5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, . 10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif .
dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan
daerah.
strategi dan kebijakan pembangunan daerah penyusunan RPJMD
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, . 11. Kualitas RPJMD sudah SMART .
strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program
daerah.
pembangunan daerah
www.dadangsolihin.com 41 www.dadangsolihin.com 42
1/2
Apa Itu Renstra SKPD
Renstra SKPD • R
Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi d
t k t d k h
i daerah
untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan
daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa
Terpilih.
pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan,
Visi, KDH, tujuan,
dan mengimplementasikan Visi Misi dan Agenda KDH tujuan
strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam
penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
www.dadangsolihin.com 43 www.dadangsolihin.com 44
2/2
Apa Itu Renstra SKPD Outline Renstra SKPD
• menjawab pertanyaan dasar;
Renstra SKPD menja ab 3 pertan aan dasar 1.
1 Pendahuluan;
P d h l
1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya 2. Gambaran pelayanan SKPD;
dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
2) Bagaimana mencapainya;
4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana
3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai. program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif; dan
• implementasinya,
Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya
proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun 5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk RPJMD.
Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra
SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel
dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, 8/
Pasal 40 PP 8/2008
partisipatif, dan politis.
www.dadangsolihin.com 45 www.dadangsolihin.com 46
Sistematika Penulisan Renstra SKPD
Penyusunan Renstra SKPD
BAB 1 PENDAHULUAN 3 5 Rumusan Perubahan Kecenderungan Masa
3.5 Perubahan,
1.1 Latar Belakang Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI
1.2 Maksud dan Tujuan SKPD
1.3 Landasan Hukum 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal
1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan Pasal 27 ayat 3
dalam Perencanaan Daerah efektif)
1.5 Sistematika Penulisan Mengacu kepada
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN Rancangan Renstra-
BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KEBIJAKAN Masukan SKPD oleh SKPD RPJMD dan bersifat
2.1
2 1 Struktur Organisasi 4.1
4 1 Visi SKPD Rancangan indikatif
2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 4.2 Misi SKPD Renstra SKPD Memuat visi, misi, tujuan,
2.3 TUPOKSI 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific, strategi, kebijakan, program
2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain Measurable, Achievable, Results Oriented, dan kegiatan pembangunan
yang perlu) Time Bound) sesuai dengan tugas dan
g g
Strategi
4.4 S fungsinya Pasal 25 ayat 2 dan 4
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 4.5 Kebijakan
3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut
berbagai aspek pelayanan dan capaian BAB 5 PROGRAM
terhadap Standar Pelayanan Minimal) 5.1 Program SKPD
3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 5.2 Program Lintas SKPD Renstra SKPD ditetapkan dalam
3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal 5.3 Program Lintas Kewilayahan Pasal 26
Keputusan Kepala SKPD
3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
dihadapi masa kini Pendanaan
BAB 6 PENUTUP
www.dadangsolihin.com 47 www.dadangsolihin.com 48
Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
Step by Step Penyusunan Renstra SKPD
(1) Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih Renstra SKPD
3 5
Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD 1 Penyusunan Penyusunan
RPJMD (3)
Program SKPD Rancangan Rancangan
a) Visi,Misi Kepala Daerah Persiapan Awal Renstra Akhir RPJMD/
b) Strategi Pembangunan Daerah SKPD Renstra SKPD
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD
(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD Pelaksanaan
Penyusunan
y Penetapan
Musrenbangda
a) Visi, Misi Kepala Daerah (7) Rancangan Perda tentang
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
Jangka
Digunakan sebagai Awal RPJMD RPJMD
c) Kebijakan Umum Menengah
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan 2 6
Rancangan RKPD 4
)
e) P
Program SKPD
www.dadangsolihin.com 49 www.dadangsolihin.com 50
1 Tahap Persiapan 2 Tahap Penyusunan Rancangan
1. Orientasi Perencanaan Daerah Awal RPJM Daerah
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD 5 tahunan
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih 2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
5. Orientasi Renstra SKPD 3. Kajian terhadap RPJPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD j p g p p
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD 5. Analisis keuangan daerah
8. Identifikasi Stakeholder 6. Kajian RTRW-D
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik 7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen 8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
RPJMD
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
p p
10. FGDs untuk setiap Topik
12 S t Perintah KDH k
12. Surat P i t h d
kepada SKPD & surat permintaan k
t i t d Lembaga/NGS
kepada L b /NGS
agar berkontribusi dalam proses RPJMD 11. Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama SKPDs
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD 12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD
14. Aspirasi, FGD,
14 Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi FGD dan Musrenbang
RPJMD
www.dadangsolihin.com 51 www.dadangsolihin.com 52
3 Tahap Penyusunan Rancangan
Awal Renstra SKPD 4
T h Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka
Tahap P l k M b D hJ k
Menengah
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD • Musrenbang RPJMD
2. Penyusunan profil pelayanan SKPD & prediksi jangka menengah • Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
3. Tupoksi SKPD
4
4. Perumusan Visi dan Misi SKPD
5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM
5
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Daerah/ Renstra SKPD
7.
7 Id tifik i capaian k b h il d permasalahan
Identifikasi i keberhasilan dan l h • Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan) • Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
9. Pembahasan Forum SKPD y g
• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD • Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
www.dadangsolihin.com 53 www.dadangsolihin.com 54
6 Tahap Penetapan Peraturan 1/3
Evaluasi Kualitas Renstra SKPD
D ht t
Daerah tentang RPJMD
• Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Gubernur cq Bappeda 1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan .
Provinsi d l i d lalu (1-3 tahun lalu) t k id tifik i
SKPD dalam periode l l (1 3 t h l l ) untuk mengidentifikasi
faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja
• Konsultasi dengan Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi pelayanan SKPD.
• Penyampaian Naskah p
y p p
perda RPJMD serta lampirannya kepada
y p 2
2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian .
DPRD pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai
• Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
• Penetapan Ranperda menjadi Perda 3.
3 Ada kajian perspektif masa depan SKPD: .
• Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan mengantisipasi perubahan-perubahan,
• Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang
diperkirakan k hi kinerja l
di ki k akan mempengaruhi ki j pelayanan SKPD SKPD,
merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD
kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.
www.dadangsolihin.com 55 www.dadangsolihin.com 56
Evaluasi Kualitas Renstra SKPD 2/3 Evaluasi Kualitas Renstra SKPD 3/3
4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan . 7. Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada .
pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis
p y g g g prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program
untuk memperbaiki pelayanan SKPD kepada masyarakat. pembangunan pelayanan SKPD.
8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam .
5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan .
pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi,
agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian
d arah k bij k k
dan dan bi
h kebijakan keuangan d pembiayaan SKPD SKPD.
program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan
9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah .
dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan
dengan kendala fiskal SKPD.
pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi
tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD. 10 Ad k k i dan kontribusi program pembangunan
10. Ada keterkaitan yang erat d k ib i b .
daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, . pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan.
g p
dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam p perumusan
11.
11 Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam .
visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra
pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. SKPD
www.dadangsolihin.com 57 www.dadangsolihin.com 58
1/2
Arah Kebijakan Pembangunan
• Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, keberhasilan
pembangunan nasional ditentukan 60% daerah dan 40% pusat,
diperlukan sinergi, koordinasi dan kerjasama Pusat-Daerah melalui
koordinasi, komunikasi, konsultasi dan sinergi yang perlu dibangun
f ktif
secara efektif.
• Pembangunan (development) ditujukan untuk menghasilkan
kesejahteraan (prosperity), demokrasi (democracy) dan keadilan
(justice).
www.dadangsolihin.com 59 www.dadangsolihin.com 60
2/2
Arah Kebijakan Pembangunan 2010-
VISI RPJMN 2010-2014
• 6 (enam) kebijakan dan strategi dasar dalam pembangunan untuk
semua (development for all), yaitu : VISI
1. Pembangunan harus bersifat inklusif.
2. Pembangunan harus berdimensi wilayah. , ,
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
3. Mengintegrasikan dan menyatukan potensi-potensi ekonomi yang BERKEADILAN
ada di daerah menjadi satu kesatuan geoekonomi secara nasional.
4 Pengembangan ekonomi ekonomi lokal
4. ekonomi-ekonomi lokal. Sejahtera Demokratis Berkeadilan
5. Keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan (pro growth, pro
job, pro poor). Memperkuat penegakan
Memperkuat triple
hukum
6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia. tracks strategy Memantapkan
Pemberantasan korupsi
Pembangunan inklusif konsolidasi demokrasi
Pengurangan
dan berkeadilan
kesenjangan
j g
www.dadangsolihin.com 61 www.dadangsolihin.com 62
Prioritas Nasional
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
11 Prioritas Nasional 5 Ketahanan Pangan
Kabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur
2009-2014
2009 2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
www.dadangsolihin.com 63 www.dadangsolihin.com 64
SASARAN RPJMN 2010‐2014 1/5
Ekonomi-Pengangguran-
Pertumbuhan Ekonomi-Pengangguran- j y
Kesejahteraan Rakyat
Kemiskinan
Ekonomi
2010 2011 2012 2013 2014
No. Pembangunan Sasaran
Rata-rata 6,3 – 6,8 % pertahun
Pertumbuhan (%) 55-56
5,5 5,6 6,0 6,3
60-63 6,4 6,9
64-69 6,7 7,4
67-74 7,0 7,7
70-77 1
1. Pertumbuhan Ekonomi
Sebelum tahun 2014 tumbuh 7%
Pengangguran (%) 7,6 7,3 - 7,4 6,7 - 7,0 6,0 - 6,6 5,0 - 6,0 2. Inflasi Rata-rata 4-6 % pertahun
3. Ti k t P
Tingkat Pengangguran 5-6 d khi tahun
5 6 % pada akhir t h 2014
Kemiskinan (%) 12,0 -13,5 11,5 - 12,5 10,5 - 11,5 9,5 - 10,5 8,0 - 10,0
4. Tingkat Kemiskinan 8-10 % pada akhir tahun 2014
www.dadangsolihin.com 65 www.dadangsolihin.com 66
Kesejahteraan Rakyat 2/5 3/5
Kesejahteraan Rakyat
Pendidikan Kesehatan
Status Awal Target
No Indikator Status Awal Target
(2008) (2014) No Indikator
1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk (2008) (2014)
7,50 8,25
berusia 15 tahun ke atas (tahun) 1. Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 72,0
2 Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia
2.
5,97
9 18
4,18
15 tahun ke atas (%) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
3. Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A (%)
2. 228 118
95,14 96,0 per 100.000 kelahiran hidup
4. Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (%)
g y ( ) ,
72,28 ,
76,0
1.000
Menurunnya angka kematian bayi per 1 000
5. Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (%) 64,28 85,0 3. 34 24
kelahiran hidup
6. Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (%) 21,26 30,0
7. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi
4
4. 18,4
18 4 15 0
< 15,0
antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang kurang dan gizi buruk) pada anak balita (%)
diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat
www.dadangsolihin.com 67 www.dadangsolihin.com 68
4/5 5/5
Kesejahteraan Rakyat
j y j y
Kesejahteraan Rakyat
Energi
Pangan No.
No Pembangunan Sasaran
No. Pembangunan Sasaran Peningkatan kapasitas
1. 3.000 MW pertahun
pembangkit listrik
1. Produksi Padi Tumbuh 3,22 % per tahun
, p
Meningkatnya rasio
2. Produksi Jagung Tumbuh 10,02 % per tahun 2. Pada tahun 2014 mencapai 80 %
elektrifikasi
3. Produksi Kedelai Tumbuh 20,05 % per tahun Meningkatnya rasio desa
3.
3 Pada tahun 2014 mencapai 98 %
berlistrik
4. Produksi Gula Tumbuh 12,55 % per tahun
Meningkatnya produksi Pada tahun 2014 mencapai 1,01
5. Produksi Daging Sapi Tumbuh 7,30 % per tahun 4.
minyak bumi juta barrel perhari
Peningkatan pemanfaatan Pada tahun 2014 mencapai
5.
energi panas bumi 5.000 MW
www.dadangsolihin.com 69 www.dadangsolihin.com 70
Perkuatan Demokrasi Penegakan Hukum
Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui
Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia penegakan hukum (rule of law) dan
terjaganya ketertiban umum
Sasaran: Sasaran:
1. Semakin t j i
1 S i k t iklim litik k d if bagi
ki terjaminnya peningkatan ikli politik kondusif b i 1. Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan
berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam
rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak
p p pranata hukum;
kepatuhan terhadap p ; hukum
2. Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan 2. Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada
terjaganya harmonisasi dalam masyarakat; aparat dan lembaga penegak hukum
3. Meningkatnya kinerja l b
3 M i k t l b demokrasi;
ki j lembaga-lembaga d k i 3. Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan
4. Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisen
dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis. 4. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang
5. Indeks Demokrasi Indonesia: 73 dari 100 pada 2014 meningkat dari 2,8 pada tahun 2009
www.dadangsolihin.com 71 www.dadangsolihin.com 72
Tujuan SPDAD
1. Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih
terarah dan sistematik dengan skenario yang
disepakati semua pihak
2. Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar
y g p perekonomian
wilayah dalam rangka memperkuat p
domestik
g pembangunan kawasan p
3. Mendorong p g perbatasan,
terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan
kawasan ekonomi khusus
www.dadangsolihin.com 73 www.dadangsolihin.com 74
Wilayah Sulawesi
Kesenjangan Wilayah Share PDRB thdp 4,60%
Agenda untuk Memperkuat SPDAD Wilayah Kalimantan
Nasional
Pertmbh Ekonomi 7.72%
Wilayah Sumatera Pendapt k it
P d t perkapita 4 98 jt
4,98
Share PDRB thdp 8,83%
Share PDRB thdp 21,55% Nasional Pendudk miskin 2,61 jt (17,6%)
Nasional
Pertumb. Ekonomi 5.26%
Pertumb. Ekonomi 4,65% Wilayah Papua
Pendaptn perkapita 13,99 jt
Pendaptn perkapita 9,80 jt Share PDRB thdp 1,28%
Pendudk miskin 1,21 jt (9%)
, j ( ) Nasional
Si i Pusat-daerah d antardaerah dil k k d l
Sinergi P td h dan t d h dilakukan dalam Penduduk miskin 7,3 jt (14,4%)
Pertmbuh Ekonomi 0,60%
seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, Pendaptn perkapita 8,96 jt
pengendalian dan evaluasi yang mencakup sinergi Pndudk miskin 0,98 jt (36,1%)
dalam:
1. Perencanaan kebijakan.
2. Kerangka regulasi.
Wilayah Jawa Bali
3. Kerangka anggaran.
Share PDRB thdp 62,00%
Nasional
4.
4 Kerangka kelembagaan
Pertumbh Ekonomi 5.89%
Wilayah Maluku
5. Kerangka pengembangan wilayah Pendapt perkapita 11,27 jt
Wilayah Nusa Tenggara Share PDRB thdp 0,32%
Pendudk miskin 20,19 jt Nasional
(12,5%) Share PDRB thdp 1,42%
Nasional Pertumbh Ekonomi 4,94%
Pertmbuh Ekonomi 3,50% Pendaptn perkapita 2,81 jt
Sumber : BPS 2008 (diolah) Pendapt perkapita 3,18 jt Pendudk miskin 0,49 jt (20,5%)
Ket : Atas Dasar
www.dadangsolihin.com 75 Pendudk miskin www.dadangsolihin.com
2,17 jt
Harga Konstan (24,8%) 76
Keterkaitan Antarwilayah Keterkaitan Perdagangan Antarpulau
Perdagangan antardaerah
terpusat di Jawa dan 1,82% 6,58%
Sumatera Blok Ekonomi 83,10% 8,39%
Utama. 81,54% 73,01% 4,32%
5,26%
14,83%
54797.00 (minimum) 7,85%
245594.00
9,49%
9 49% 19,51%
19 1%
Perdagangan antardaerah
398937.00 (median)
639154.00 70,85%
22,2%
1339115.00 (maximum)
di Kalimantan, Sulawesi, 84,32%
Sumber: IRIO 2005, Diolah
Nusa Tenggara, Maluku
dan Papua masih relatif Pengganda Output Antarwilayah
Perdagangan Intrawilayah Jawa- Indonesia
kecil dan belum Wilayah Sumatra
Bali
Kalimantan Sulawesi
Timur
berkembang Perdagangan antarwilayah ke Sumatera
Sumatra 1.559 0.088 0.081 0.015 0.011
Perdagangan antarwilayah ke Jawa
Jawa-Bali
Jawa Bali 0 158
0.158 1.599
1 599 0 097
0.097 0 201
0.201 0.158
0 158
Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan
Catatan: Arah panah menunjukkan arus perdagangan antarwilayah. Angka yang Kalimantan 0.023 0.056 1.480 0.068 0.022
digarisbawahi menunjukkan produksi bruto di setiap wilayah. Angka Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi Sulawesi 0.002 0.008 0.005 1.460 0.028
dalam lingkaran menunjukkan input antara dalam wilayah. Perdagangan antarwilayah ke Indonesia Timur Kep. Timur 0.003 0.017 0.002 0.009 1.307
Transaksi ekonomi hanya dalam wilayah, dan keterkaitan antarwilayah belum optimal.
Sumber : Tabel IRIO 2005, BPS (diolah) www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com
77 78
Strategi dan Arah Kebijakan Umum
2010-
Pengembangan Wilayah 2010-2014
1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar
Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan
Jawa-Bali
di wilayah Jawa Bali
2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan
perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian
domestik
3. Meningkat daya saing daerah melalui pengembangan sektor-
sektor unggulan di tiap wilayah
4. Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal,
kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan,
kawasan terdepan, kawasan terluar dan d
k t d k t l h
d daerah rawan
bencana
g pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor
5. Mendorong p g g y
kelautan
www.dadangsolihin.com 79 www.dadangsolihin.com 80
1/3 2/3
e ba gu a o s a a ta u
Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur e ba gu a o s a a ta u
Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
Akselerasi pertumbuhan ekonomi Potensi pengembangan industri berbasis sumber daya alam
terbarukan
Pertumbuhan d h l 2004-2008, t t 2 9%
• P t b h rendah selama 2004 2008 rata-rata 2,9%
pertahun • Menginvestasikan kembali penerimaan dari sumber daya alam
ke sektor-sektor masa depan (berbasis sumber daya
• Lebih rendah dari pertumbuhan nasional dan wilayah
p y terbarukan)
Kalimantan
• Rehabilitasi dan konservasi lahan kritis, pengendalian
Peran secara nasional 7,5% (2008), PDRB perkapita tertinggi deforestasi
nasional
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,5 peringkat 5 nasional
Struktur ekonomi: pertambangan (41,6%), industri pengolahan (2008)
(34,8%), jasa (15%), pertanian (5,6%)
• Semua indikator > nasional
Sektor utama penyerap tenaga kerja: pertanian (35,1%), industri
pengolahan (6,3%), pertambangan (5,3%), jasa (46,2%)
www.dadangsolihin.com 81 www.dadangsolihin.com 82
81 82
3/3
e ba gu a o s a a ta u
Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
Persentase penduduk miskin cenderung menurun selama periode
j
2004-2009 dari 11,6% menjadi 7,7%
• kesenjangan: tingkat kemiskinan perkotaan 4%, perdesaan
13,9% (2009)
• perlu analisis lebih jauh: tingkat kedalaman & tingkat
keparahan kemiskinan, tingkat kerentanan penduduk untuk Terima Kasih
jatuh miskin.
Tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun selama 2007-
2009 dari 12,8% menjadi 11,1% lebih tinggi dari TPT nasional
Kalimantan,
• Tertinggi se Kalimantan persentase maupun jumlah absolut
• perlu melihat lebih jauh: setengah pengangguran, status
kegiatan formal/informal, tingkat pendidikan angkatan kerja
( b t k daya saing)
(pembentuk d i )
www.dadangsolihin.com 83 www.dadangsolihin.com 84
83
Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta
J k t 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Websites :
www.dadangsolihin.com
www.flickr.com/photos/dadangsolihin
www.slideshare.net/dadangsolihin
www slideshare net/dadangsolihin
www.docstoc.com/profile/DadangSolihin
www.dadangsolihin.com 85
Related docs
Other docs by DadangSolihin
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah - Download as PDF - PDF
Views: 1322 | Downloads: 194
Pedoman Pengendalian Internal Pemerintahan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Views: 3120 | Downloads: 357
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan - Download as PDF
Views: 3100 | Downloads: 610
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik
Views: 6172 | Downloads: 422
