Penjelasan Umum tentang Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD

					                                                           www.dadangsolihin.com   2




                       Materi
RPJMD
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penganggaran
Penyusunan RPJMD
Penyusunan Renstra SKPD
Mewujudkan Prioritas Nasional
    j
Sasaran Pembangunan RPJMN 2010-2014
Sinergi Pusat-Daerah dan Antardaerah (SPDAD)
Perencanaan Pembangunan Kalimantan Timur dalam RPJMN
2010-2014


                      www.dadangsolihin.com            3   www.dadangsolihin.com   4
                                                                  1/2                                                                          2/2
                  Apa itu RPJMD                                                         Apa itu RPJMD
•   RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk             RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
    mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun        1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
    ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah           hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
    Terpilih.                                                           2. Bagaimana mencapainya, dan;
                                                                              g              p y ,      ;
•   Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya         3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
    Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian           tercapai.
    penting pada:
    1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
    2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
        implementasinya.




                          www.dadangsolihin.com                   5                              www.dadangsolihin.com                           6




                                                                                  Landasan Hukum RPJMD                                         1/5
              Substansi RPJMD
                                                                        1 UU 25/2004 tentang       Mengatur tentang peranan dan tanggung jawab
                                                                          Sistem Perencanaan       Bappeda untuk menyiapkan RPJMD,
•   RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara                      g
                                                                          Pembangunan Nasional     Keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih
    arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH                     (SPPN)                   dengan RPJMD,
•   kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan                                    Pokok-pokok isi dokumen RPJMD,
•   yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta                                         Waktu pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan
                                                                                                   penyampaian RPJMD;
•   kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur                                          Status hukum RPJMD sebagai Peraturan
    keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5                                kepala Daerah.
          kedepan.
    tahun kedepan
                                                                        2 UU 17/2003 tentang       Mengatur tentang peranan dan kedudukan
                                                                          Keuangan Negara          RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD
                                                                                                   dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan
                                                                                                                    (KUA),      SKPD,
                                                                                                   Umum Anggaran (KUA) Renja SKPD RKA
                                                                                                   SKPD, dan RAPBD.
                                                                                                   Menekankan tentang penganggaran berbasis
                                                                                                      e ja (pe o a ce budgeting).
                                                                                                   kinerja (performance budget g)

                          www.dadangsolihin.com                   7                              www.dadangsolihin.com                           8
         Landasan Hukum RPJMD                                            2/5               Landasan Hukum RPJMD                                           3/5
3 UU 32/2004 tentang       •   Mengatur tentang fungsi RPJMD untuk                5 UU 33/2004 tentang           Mengatur tentang peranan dan kedudukan
  Pemerintahan Daerah          menjabarkan visi, misi, dan program Kepala           Perimbangan Keuangan         RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD
                               Daerah;                                              antara Pemerintah Pusat      yang merupakan p j
                                                                                                                 y g        p     penjabaran RPJMD.
                           •   Perlunya konsistensi dan keselarasan dengan          dan Pemerintah Daerah        Menekankan tentang perlunya penyusunan
                               RPJPD dan RPJM Nasional;                                                          Renja dan RKA SKPD berbasis penganggaran
                           •   Pokok-pokok kandungan RPJMD memuat arah                                           kinerja.
                                                   daerah,        strategi,
                               kebijakan keuangan daerah selain strategi                                         Menunjukkan tentang perlunya RPJMD juga
                               kebijakan umum pembangunan daerah,                                                menggambarkan target capaian kinerja
                               program lintas SKPD, dan lintas kewilayahan;                                      pembangunan daerah sehingga mudah untuk
                               RKPD merupakan penjabaran RPJMD serta;                                            ditransformasikan ke dalam rencana tahunan
                           •   Status hukum RPJMD sebagai Peraturan                                              (RKPD).
                               Daerah.
                                                                                  6 Peraturan Pemerintah         Menekankan tentang RPJMD sebagai dasar
4 UU 17/2007 tentang  •        Sebagai arah dan prioritas pembangunan               No 58/2005 tentang                                      APBD, RKPD,
                                                                                                                 dalam penyusunan Rancangan APBD RKPD
  Rencana Pembangunan          secara menyeluruh yang akan dilakukan                Pengelolaan Keuangan         Renja SKPD dan RKA SKPD sebagai
  Jangka Panjang               secara bertahap untuk mewujudkan                     Daerah                       penerjemahan RPJMD.
  Nasional 2005-2025           masyarakat adil dan makmur sebagaimana
                               di      tk    l h UUD-1945;
                               diamanatkan oleh UUD 1945

                           www.dadangsolihin.com                              9                               www.dadangsolihin.com                        10




         Landasan Hukum RPJMD                                            4/5               Landasan Hukum RPJMD                                           5/5
7 PP No 65/2005 tentang        Menekankan tentang perlunya RPJMD                  10 Perpres No. 5/2010          Memuat strategi, kebijakan umum, dan
  Pedoman Penyusunan           mencakup target pencapaian Standar                    tentang Rencana             kerangka ekonomi makro yang merupakan
            p
  dan Penerapan Standar             y                  j g         g
                               Pelayanan Minimal dalam jangka menengah               Pembangunan Jangka
                                                                                             g         g         p j                  ,    ,        g
                                                                                                                 penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi
  Pelayanan Minimal            dan kemudian dituangkan dalam RKPD untuk              Menengah Nasional           serta sebelas prioritas pembangunan nasional
                               target pencapaian SPM Tahunan.                        2010-2014                   dari Presiden-Wakil Presiden dengan visi:
                                                                                                                 Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera,
8 PP 8/2008 tentang Tata       Memberikan klarifikasi atas kekurangjelasan,                                      Demokratis,       Berkeadilan.
                                                                                                                 Demokratis dan Berkeadilan
  Cara Penyusunan,             ketidakterpaduan, ataupun perbedaan yang
  Pengendalian dan             timbul dari peraturan perundangan tentang                                         Memuat rencana pembangunan yang
  Evaluasi Rencana             perencanaan daerah.                                                               mencakup bidang-bidang kehidupan
  Pembangunan
  Pembang nan Daerah                                                                                             masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam
                                                                                                                 RPJPN 2005—2025 dengan tema:
9 SE Mendagri 050/2020/        Acuan daerah dalam penyusunan RPJMD dan                                           Memperkuat Sinergi Antarbidang
  SJ Tahun 2005 tentang        RPJPD yang berjalan lancar, terpadu, sinkron,                                     Pembangunan
  P t j k Penyusunan
  Petunjuk P                   d sinergi sesuai d
                               dan i      i               kondisi dan
                                                 i dengan k di i d                                               Memuat rencana pembangunan kewilayahan
  Dokumen RPJP Daerah          karakteristik daerah masing-masing.                                               yang disusun dengan tema: Memperkuat
  dan RPJM Daerah                                                                                                Sinergi Antara Pusat dan Daerah dan
       p
  Kabupaten/Kota                                                                                                 Antardaerah

                           www.dadangsolihin.com                          11                                  www.dadangsolihin.com                        12
                                                                                                           Proses Perencanaan
                                                                                                                  Pendekatan Politik:
                                                                                                                  Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
                                                                                                                  pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
                                                                                                                  planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

                                                                                                                  Proses Teknokratik:
                                                                                                                  Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
                                                                                                                  lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
                                                                                                                  bertugas untuk itu.

                                                                                                                  Partisipatif:
                                                                                                                  Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
                                                                                                                  antara lain melalui Musrenbang.

                                                                                                                  Proses top-down dan bottom-up:
                                                                                                                  Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


                                www.dadangsolihin.com                                        13                              www.dadangsolihin.com                              14




Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)                                                              Syarat Dokumen Perencanaan
                NASIONAL                                       DAERAH                                       S.M.A.R.T
                                                                                                            SMART
        Dokumen             Penetapan                Dokumen                Penetapan
 Rencana Pembangunan
 R       P b                     UU          R
                                             Rencana Pembangunan
                                                     P b                       Perda
                                                                               P d                1 Specific:
                                                                                                  1. Specific:      Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
 Jangka Panjang Nasional   (Ps. 13 Ayat 1)   Jangka Panjang Daerah        (Ps. 13 Ayat 2)                           jelas;
 (RPJP-Nasional)                             (RPJP-Daerah)
                                                                                                     Measurable:
                                                                                                  2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
 Rencana Pembangunan          Per Pres       Rencana Pembangunan          Peraturan KDH
 Jangka Menengah                             Jangka Menengah Daerah                                              b ik b i i dik t k      titif        kualitatif;
                                                                                                                 baik bagi indikator kuantitif maupun k lit tif
                           (Ps. 19 Ayat 1)                                (Ps. 19 Ayat 3)
 Nasional                                    (RPJM-Daerah)                                           Achievable:
                                                                                                  3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
 (RPJM-Nasional)                                                                                                 kapasitas dan sumber daya yang ada;
 Renstra K    t i
 R t Kementerian /           Peraturan
                             P t             Renstra S t
                                             R t Satuan Kerja
                                                           K j               Peraturan
                                                                             P t
 Lembaga (Renstra KL)       Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renstra    Pimpinan SKPD
                                                                                                     Relevant:
                                                                                                  4. Relevant:      Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
                           (Ps. 19 Ayat 2)   SKPD)                         (Ps. 19 Ayat 4)
                                                                                                                    output dalam rangka mencapai target outcome yang
                                                                                                                    ditetapkan; serta antara target outcome dalam
 Rencana Kerja                Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah     Peraturan KDH
 Pemerintah (RKP)          (Ps. 26 Ayat 1)   Daerah (RKPD)                (Ps. 26 Ayat 2)
                                                                                                                    rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
 Rencana Kerja               Peraturan       Rencana Kerja Satuan Kerja      Peraturan                    Bond:
                                                                                                  5. Time Bond:     Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
 Kementerian / Lembaga      Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renja      Pimpinan SKPD
 (Renja KL)                (Ps. 21 Ayat 1)   SKPD)                        ( Ps. 21 Ayat 3)
                                www.dadangsolihin.com                                        15                              www.dadangsolihin.com                              16
             y
            Syarat Perencanaan                                                     g
                                                                                Fungsi/Manfaat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
                                                                            •   Sebagai penuntun arah
1. Tujuan       ang dikehendaki.
1 T j an akhir yang dikehendaki
                                                                            •   Minimalisasi ketidakpastian
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang                  •   Minimalisasi inefisiensi
   mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).                            sumberdayay
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.                          •   Penetapan standar dan
4. Masalah-masalah yang dihadapi.                                               pengawasan kualitas
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
   pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
   pelaksanaannya.
   pelaksanaannya
                            www.dadangsolihin.com                      17                              www.dadangsolihin.com   18




                  Perencanaan yang Ideal
 •   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
                                              prosesnya.
     dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya
 •   Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
     pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
       d
     adanya k     j
             kemajuan tterus-menerus d l
                                       dalam k     j ht      dan
                                              kesejahteraan, d
     jangan sampai terjadi kemunduran.
 •   Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
       l k             tidak dapat h
     pelaksanaannya tid k d                dilihat dari t i i (atau
                                   t hanya dilih t d i satu sisi ( t
     sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
     keutuhan konsep secara keseluruhan.
 •   Mengandung sistem yang d
     M       d     i t      dapat b k b
                                t berkembang ( learning and
                                             (a l   i     d
     adaptive system).
 •   Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

                            www.dadangsolihin.com                      19                              www.dadangsolihin.com   20
          Reformasi Sistem Penganggaran                                     1/2                                                                                2/2
                                                                                         Reformasi Sistem Penganggaran
          PARADIGMA LAMA                           PARADIGMA BARU
Visi:                                 Visi:
  Melaksanakan rencana                  Melaksanakan program kerja                     Paradigma Lama                                Paradigma Baru
  pembangunan lima tahunan              Presiden/KDH terpilih
  berdasarkan GBHN                                                                                                              Penganggaran dengan
Misi:                                 Misi:                                         Penganggaran Berbasis:
                                                                                                                                Pendekatan:
  Penyelenggaraan pemerintahan           Pelaksanaan kerangka regulasi,                                                         1. Penganggaran Berbasis
                                                                                          g
                                                                                    1. Pengeluaran Rutin                           Kinerja
        dan    b
  umum d pembangunan                     kerangka i
                                         k             t i dan
                                               k investasi, d
                                         pelayanan publik yang di                   2. Pengeluaran                              2. Kerangka Penganggaran
  Penganggaran berdasarkan                                                             Pembangunan
                                         tuangkan dalam RKP/D                                                                      Jangka Menengah
  pendekatan menurut pengeluaran
  rutin dan pengeluaran                  Anggaran disusun berdasarkan                                                           3.
                                                                                                                                3 Anggaran Terpadu
  pembangunan                            RKP/D dengan mempertimbang-
                                         kan kemampuan keuangan
                                         negara
                           www.dadangsolihin.com                            21                               www.dadangsolihin.com                             22




    Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)                                           Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

  Tujuan         1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
                                                                                   Tujuan         1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
                    prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
                                                                                                     efisien (allocative efficiency)
                    between performance and budget);
                                                                                                  2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
                 2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam                                    improve quality of planning)
        Tujuan
                    penganggaran (operational efficiency);
                                                                                     Tujuan       3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
                 3.
                 3 Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja                           policy option)
                    dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran                             4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
                    (more flexibility and accountability).
                                                                                                  5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
   Landasan                   gg                  pada kinerja (output
                 1. Alokasi anggaran berorientasi p         j ( p                                    sustainability)
   Konseptual       and outcome oriented);
                                                                                    Landasan     1.   Penerapan sistem rolling budget
                 2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap                 Konseptual   2.   Mempunyai baseline (angka dasar)
    Landasan        menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager                  Landasan     3
                                                                                                 3.   Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
   Konseptual       manages);
                                                                                   Konseptual    4.   Penetapan Parameter
                 3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
                                                                                                 5.   Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
                    tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
                                                                                                          j          (              g                      )
                                                                                                      kebijakan baru (additional budget for new initiatives)
                                              function).
                    organisasi (Money follow function)

                           www.dadangsolihin.com                            23                               www.dadangsolihin.com                             24
                   KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja                                         Rolling
                                                                                           Budget
                                                                                                          Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM
                                                                Implikasi anggaran
                                                                                                                                                        Angka Prakiraan Maju untuk tahun-
                                    2011
                                                                                                                                                      tahun berikutnya dihitung berdasarkan:
                                                    2012               2013               2014
                 Kebijakan ditetapkan                                                                                                                    l k i              d tahun berjalan
                                                                                                                                                     • alokasi anggaran pada t h b j l
                                                                                                                                    Kegiatan
                    sbg baseline                                      Prakiraan         Prakiraan                                                    • disesuaikan dengan tingkat inflasi
                                                    (R)APBN                                                                         On-going            yang digunakan dalam APBN
                                                                        Maju              Maju



                                                                      KPJM                                  Prakiraan
                                                                                                              Maju                                                          Angka Prakiraan Maju
                                                                                                                                                               Multi-         untuk tahun-tahun
 APBN                RAPBN
                                    Prakiraan       Prakiraan                                                                                                  years          berikutnya dihitung
                                      Maju            Maju                                                                                                    Project       berdasarkan formula/
 2011                 2012
                                      2013            2014
                                                                                       TA 2011 dan                                  Kegiatan
                                                                                     KPJM 2012 - 2014                                                                          model yang telah
                                                                                                                                     Ad-hoc                                    ditetapkan sesuai
   T0                 T+1             T+2             T+3
                                                                                                                                                                             dengan karakteristik
                                                                                                         Catatan :                                         Target
                                                                                                                                                                                masing-masing
                                                    Prakiraan      Prakiraan                             Hasil penghitungan prakiraan maju akan           Tahunan
REALISASI           APBN            RAPBN                                              TA 2012 dan
                                                                                                                                                                                    kegiatan
  2011              2012             2013
                                                      Maju           Maju                                menjadi baseline pada tahun ybs.                yg berbeda
                                                      2014           2015            KPJM 2013 - 2015
   T-1               T0               T+1             T+2             T+3
                                                                                                                                           www.dadangsolihin.com                               26
                                        www.dadangsolihin.com                                       25




                                                                                                               Step by Step Penyusunan RPJMD
                                                                                                                                           3                            5

                                                                                                                   1                     Tahap                     Penyusunan
                                                                                                                                      Penyusunan
                                                                                                                                    Rancangan Awal
                                                                                                                                                                    Rancangan
                                                                                                              Persiapan                                            Akhir RPJMD
         RP




                                                                                                                                     Renstra SKPD
                            RPJMD
                            R
          PJMD




                                            RPJMD




                                                                                                                                                  Tahap Penyusunan               Penetapan
                                                                                                                             y
                                                                                                                          Penyusunan               Rancangan Akhir
                                                                                                                          Rancangan                RPJMD Daerah /
                                                                                                                                                                               Perda/Perkada
                                                                                                                          Awal RPJMD                Renstra SKPD              tentang RPJMD
                                                                                                                                2                         4                           6


                                        www.dadangsolihin.com                                       27                                     www.dadangsolihin.com                               28
 1                  Tahap Persiapan                                                2        Tahap Penyusunan Rancangan
1.   Orientasi Perencanaan Daerah                                                                   Awal RPJMD
2.   Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
                                                                                   1.  Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah
3.   Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD                                  Daerah 5 tahunan
4.   Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih                       2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
5.   Orientasi Renstra SKPD                                                        3. Kajian terhadap RPJMD
6.   Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD                                               j           p                  g                p              p
                                                                                   4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
7.   Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD                       5. Analisis keuangan daerah
8.   Identifikasi Stakeholder                                                      6. Kajian RTRW-D
9.   Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik                                 7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen              8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
    RPJMD                                                                          9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD                                    p p
                                                                                   10. FGDs untuk setiap Topik
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh             11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
     stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
                                                                                   12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
                                                                                       RPJMD
14. Perumusan metoda d panduan J i A i i FGD d M
14 P               t d dan      d                                     b
                                      Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD

                                 www.dadangsolihin.com                        29                               www.dadangsolihin.com                        30




 3          Tahap Penyusunan Rancangan                                                        Tahap Penyusunan Rancangan Akhir
                                                                                   4
                 Awal Renstra SKPD                                                              RPJMD D     h R     t
                                                                                                       Daerah / Renstra SKPD
 1.    Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD                           1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
 2.    Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah                 2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
 3.    Tupoksi SKPD
                                                                                   3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
 4.    Perumusan Visi dan Misi RPJMD
                                                                                   4 Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD
                                                                                   4.
 5.    Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
 6.    Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
 7.    Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
 8.    Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
 9.    Pembahasan Forum SKPD
 10.   Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
 11.   Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
 12.   Musrenbang RPJMD
 13.   Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD

                                 www.dadangsolihin.com                        31                               www.dadangsolihin.com                        32
5          Tahap Penetapan Perda/Perkada                                    Langkah Penyusunan RPJMD
                  tentang RPJMD                                                                     (1)          Visi, Misi, Program
                                                                         Indikator                              Kepala Daerah Terpilih
1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda
   Kabupaten                                                                        Bappeda menyusun                             (2)
                                                                                     Rancangan Awal                                           SKPD Menyusun Renstra SKPD
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten                                                                                 (3)
                                                                                         RPJMD                                             Program SKPD
3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
                                                                           a)   Visi,Misi Kepala Daerah
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD                                  b)   Strategi Pembangunan Daerah
                                                                           c)   Kebijakan Umum
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda                                                                                              (4)           Bappeda menyelenggarakan
                                                                           d)   Kerangka Ekonomi Daerah
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan                                                                                                           MUSRENBANG RPJMD
                                                                           e) Program SKPD
7 Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan
7.

                                                                                                                                 (5)
                                                                                    Bappeda menyusun                                                       Penetapan RPJMD
                                                                                  Rancangan Akhir RPJMD

                                                                           a)    Visi, Misi Kepala Daerah                                                         (7)
                                                                           b)    Strategi Pembangunan Daerah                     (6)
                                                                           c)    Kebijakan Umum                                                            Digunakan sebagai
                                                                           d)    Kerangka Ekonomi Daerah                                                  pedoman penyusunan
                                                                           e)
                                                                            )    P
                                                                                 Program SKPD                                                               Rancangan RKPD


                           www.dadangsolihin.com                    33                                         www.dadangsolihin.com                                           34




                                                                                       Sistematika Penulisan RPJMD                                                             1/3
                   Outline RPJMD                                                                                              Bab I      Pendahuluan
                                                                                                                              1.1.       Latar Belakang Penyusunan RPJMD
                                                                             Rencana Pembangunan                              1.2.       Landasan Hukum
1. Pendahuluan                                                              Jangka Menengah Daerah                            1.3.       Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
                                                                                                                              1.4.       Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
2 G b            k di i daerah
2. Gambaran umum kondisi d   h                                                                                                           Perencanaan lainnya
                                                                                                                              1.5.       Sistematika Penulisan
3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
   pendanaan                                                                                                                  Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
                                                                                                                                     Permasalahan Pembangunan Daerah
4. Analisis isu-isu strategis;                                                                                                       Menggambarkan profil daerah, status,
                                                                                                                                     kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
5. Visi, misi, tujuan dan sasaran                                                                                                    serta rumusan isu dan permasalahan
                                                                                                                                     strategis dalam penyelenggaraan fungsi-
6.
6 Strategi dan arah kebijakan                                                                                                        fungsi pemerintahan daerah secara
7. Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah                                                                                     menyeluruh
                                                                                                                              2.1    Kondisi Geografis Daerah
8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan                                                                 2.2    Pelayanan Umum
                                                                                                                              2.3    Ketertiban dan Ketentraman
   pendanaan                                                                                                                  2.4    Ekonomi
9. Penetapan indikator kinerja daerah                                                                                         2.5    Lingkungan Hidup
                                                                                                                              2.6    Perumahan dan Fasilitas Umum
10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan                                     Provinsi/Kabupaten/Kota                       2.7    Kesehatan
                                                                                                                              2.8
                                                                                                                              28     Pendidikan
                                                               8/
                                                   Pasal 40 PP 8/2008
                           www.dadangsolihin.com                    35                                         www.dadangsolihin.com                                           36
              Sistematika Penulisan RPJMD                                                  2/3                    Sistematika Penulisan RPJMD                                                  3/3
2.9    Pariwisata dan Budaya                     Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan        62
                                                                                                   6.2      Program Pengembangan Kelembagaan      Lampiran
2.10   Pendidikan                                      Pembangunan Daerah                                   dan Legislasi Daerah                  Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
2.11   Perlindungan sosial                             Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala                                                   kurangnya mencakup:
2.12   Keuangan Daerah                                 Daerah Terpilih dirumuskan tujuan           Bab VII Kaidah Pelaksanaan
                                                                                                           Mengemukakan tentang program dan       1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
2.13
2 13   Rumusan Issue Strategis Pembangunan             (SMART),
                                                       (SMART) strategi pencapaian tujuan dan                                                        I
                                                                                                                                                     Issue dan P        l h      i
                                                                                                                                                           d Permasalahan masing-masing i
       Daerah                                          kebijakan yang akan ditempuh untuk                  kegiatan pendukung yang diperlukan
                                                                                                           untuk dapat mengimplementasikan           fungsi pemerintahan daerah
                                                       masing-masing strategi pembangunan
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen                      daerah.                                             RPJMD secara efektif                   2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
        Perencanaan Terkait                      5.1   Tujuan                                      7.1     Konsistensi penyusunan Renstra SKPD,      dan Musrenbang RPJMD
31
3.1     RPJM Nasional
              N i     l                          52
                                                 5.2   St t i
                                                       Strategi                                            RKPD,
                                                                                                           RKPD dan Renja SKPD dengan RPJMD
                                                                                                                                                  3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja
3.2     RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk   5.3   Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi    7.2     Pemantauan dan evaluasi kinerja
                                                                                                                                                     Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
        RPJM Provinsi)                                 pemerintahan daerah)                                pencapaian program RPJMD
                                                                                                                                                     fungsi-fungsi pemerintahan daerah
3.3     RPJM Provinsi                            5.4   Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan          7.3     Penguatan kemampuan dan kapasitas
                                                                                                           DPRD untuk memantau dan mengevaluasi   4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
3.4     RTRW Provinsi dan RTRW                         Kerangka Pendanaan
                                                             g
                                                                                                           RPJMD                                     lalu (Penerimaan dan Belanja)
        Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
        Kota)                                    Bab VI Program Pembangunan Daerah                 7.4     Penguatan kemampuan dan kapasitas      5. Proyeksi Fiskal Daerah
                                                        Untuk masing-masing program perlu                  Non Government Stakeholders untuk
                                                                                                                                                  6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan                dicantumkan nama program, tolok ukur dan           memantau dan mengevaluasi
       Daerah                                           target kinerja capaian program dan pagu            implementasi RPJMD
4.1    Visi                                             indikatif
4.2    Misi                                      6.1    Program Pembangunan
4.3    Agenda (apabila ada)                            6.1.1 Program SKPD
                                                       6.1.2 Program Lintas SKPD
                                                       6.1.3 Program Lintas Kewilayahan

                                     www.dadangsolihin.com                                  37                                        www.dadangsolihin.com                                    38




                 Contoh: Outline RPJMD DKI                                                                                                                                                     1/3
BAB I PENDAHULUAN                                BAB V    ARAH KEBIJAKAN UMUM                                          Evaluasi Kualitas RPJMD
   Latar Belakang                                         PEMBANGUNAN DAERAH
   Maksud dan Tujuan                                 Urusan Wajib
   Landasan Hukum                                    Urusan Pemerintahan
   Hubungan RPJMD dengan Dokumen                                                                         1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian                              .
   Perencanaan Lainnya                           BAB VI   ARAH KEBIJAKAN UMUM                               pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
   Sistematika Penulisan                                  KEUANGAN DAERAH
                                                     Umum                                                   pemerintahan daerah
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH                  Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
   Kondisi Geografis                                 Arah Kebijakan Belanja Daerah
                                                                                                         2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan                             .
   Kondisi Demografi                                 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah                       daerah
   Sumber Kekayaan Alam
   Kondisi menurut Aspek Kehidupan               BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN                             3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan:                                 .
   Kondisi menurut Urusan Pemerintahan                   DAERAH
                                                    Program Dedicated                                           Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
BAB III VISI DAN MISI                               Program menurut Urusan Pemerintahan                         mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
   Visi                                             Program Kewilayahan
   Misi                                                                                                         kelemahan (weaknesses)
                                                 BAB      VIII PENUTUP
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
                                                                                                                Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
   Tujuan Pembangunan Daerah                                                                                    mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
   Strategi Pembangunan Daerah                                                                                  ancaman (threats)
   Pendekatan



                                     www.dadangsolihin.com                                  39                                        www.dadangsolihin.com                                    40
            Evaluasi Kualitas RPJMD                             2/3                   Evaluasi Kualitas RPJMD                             3/3

4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan                .         7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah      .
   p     g
   pembangunan daerah sesuai dengan:g                                        sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
                                                                                       g               j  ,      g,               j
                                                                             keuangan daerah
      Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
      mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi                   8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan             .
      kelemahan (weaknesses)                                                 kendala fiskal daerah
      Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha                       9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program             .
      mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi                   pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan
      ancaman (threats)                                                      permasalahan strategis nasional
5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi,   .         10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif     .
   dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan,                         dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan
                                      daerah.
   strategi dan kebijakan pembangunan daerah                                  penyusunan RPJMD
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan,    .         11. Kualitas RPJMD sudah SMART                                  .
   strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program
                  daerah.
   pembangunan daerah
                         www.dadangsolihin.com                  41                                www.dadangsolihin.com                   42




                                                                                                                                          1/2
                                                                                    Apa Itu Renstra SKPD
                                                    Renstra SKPD      •    R
                                                                           Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi d
                                                                                 t                 k     t d k                         h
                                                                                                                                i daerah
                                                                           untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan
                                                                           daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa
                                                                                                                            Terpilih.
                                                                           pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
                                                                      •    Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh
                                                                           kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan,
                                                                                                       Visi,              KDH, tujuan,
                                                                           dan mengimplementasikan Visi Misi dan Agenda KDH tujuan
                                                                           strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam
                                                                           penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.




                         www.dadangsolihin.com                  43                                www.dadangsolihin.com                   44
                                                                                                2/2
                  Apa Itu Renstra SKPD                                                                             Outline Renstra SKPD
 •                     menjawab pertanyaan dasar;
      Renstra SKPD menja ab 3 pertan aan dasar                                                          1.
                                                                                                        1  Pendahuluan;
                                                                                                           P d h l
      1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya                                          2. Gambaran pelayanan SKPD;
         dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
                                                                                                        3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
      2) Bagaimana mencapainya;
                                                                                                        4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana
      3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
         tercapai.                                                                                         program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
                                                                                                           pendanaan indikatif; dan
 •                                                    implementasinya,
      Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya
      proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun                                            5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
      komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk                                            RPJMD.
      Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra
      SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel
      dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,                                                                                                                8/
                                                                                                                                                              Pasal 40 PP 8/2008
      partisipatif, dan politis.


                                       www.dadangsolihin.com                                     45                               www.dadangsolihin.com                               46




 Sistematika Penulisan Renstra SKPD
                                                                                                              Penyusunan Renstra SKPD
BAB 1 PENDAHULUAN                                   3 5 Rumusan Perubahan Kecenderungan Masa
                                                    3.5           Perubahan,
1.1 Latar Belakang                                      Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI
1.2 Maksud dan Tujuan                                   SKPD
1.3 Landasan Hukum                                  3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal
1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD                  yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan                                                               Pasal 27 ayat 3
    dalam Perencanaan Daerah                            efektif)
1.5 Sistematika Penulisan                                                                                                                                          Mengacu kepada
                                                    BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN                                      Rancangan Renstra-
BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD                          KEBIJAKAN                                       Masukan               SKPD oleh SKPD                   RPJMD dan bersifat
2.1
2 1 Struktur Organisasi                             4.1
                                                    4 1 Visi SKPD                                         Rancangan                                                   indikatif
2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan             4.2 Misi SKPD                                        Renstra SKPD          Memuat visi, misi, tujuan,
2.3 TUPOKSI                                         4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,                                   strategi, kebijakan, program
2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain          Measurable, Achievable, Results Oriented,                             dan kegiatan pembangunan
    yang perlu)                                         Time Bound)                                                            sesuai dengan tugas dan
                                                                                                                                           g     g
                                                        Strategi
                                                    4.4 S                                                                               fungsinya             Pasal 25 ayat 2 dan 4
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD                 4.5 Kebijakan
3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut
    berbagai aspek pelayanan dan capaian            BAB 5 PROGRAM
    terhadap Standar Pelayanan Minimal)             5.1 Program SKPD
3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal                 5.2 Program Lintas SKPD                                                   Renstra SKPD ditetapkan dalam
3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal                 5.3 Program Lintas Kewilayahan                                                                             Pasal 26
                                                                                                                                 Keputusan Kepala SKPD
3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang             5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
    dihadapi masa kini                                  Pendanaan
                                                    BAB 6 PENUTUP

                                       www.dadangsolihin.com                                     47                               www.dadangsolihin.com                               48
Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
                                                                                                              Step by Step Penyusunan Renstra SKPD
                             (1)         Visi, Misi, Program
                                        Kepala Daerah Terpilih                       Renstra SKPD

                                                                                                                                       3                           5
             Bappeda menyusun                            (2)
              Rancangan Awal                                        SKPD Menyusun Renstra SKPD                   1                Penyusunan                    Penyusunan
                  RPJMD                                  (3)
                                                                 Program SKPD                                                      Rancangan                    Rancangan
    a)   Visi,Misi Kepala Daerah                                                                              Persiapan           Awal Renstra                 Akhir RPJMD/
    b)   Strategi Pembangunan Daerah                                                                                                 SKPD                      Renstra SKPD
    c)   Kebijakan Umum
    d)   Kerangka Ekonomi Daerah                         (4)         Bappeda menyelenggarakan
                                                                       MUSRENBANG RPJMD
    e) Program SKPD



                                                         (5)
             Bappeda menyusun                                                    Penetapan RPJMD
           Rancangan Akhir RPJMD                                                                                                               Pelaksanaan
                                                                                                                          Penyusunan
                                                                                                                             y                                            Penetapan
                                                                                                                                              Musrenbangda
    a)   Visi, Misi Kepala Daerah                                                       (7)                               Rancangan                                      Perda tentang
    b)   Strategi Pembangunan Daerah                     (6)
                                                                                                                                                 Jangka
                                                                                 Digunakan sebagai                        Awal RPJMD                                        RPJMD
    c)   Kebijakan Umum                                                                                                                         Menengah
    d)   Kerangka Ekonomi Daerah                                                pedoman penyusunan                            2                                               6
                                                                                  Rancangan RKPD                                                      4
     )
    e)   P
         Program SKPD

                                       www.dadangsolihin.com                                         49                                www.dadangsolihin.com                         50




1                        Tahap Persiapan                                                                  2          Tahap Penyusunan Rancangan
1. Orientasi Perencanaan Daerah                                                                                           Awal RPJM Daerah
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
                                                                                                          1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD                                                           5 tahunan
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih                                                2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
5. Orientasi Renstra SKPD                                                                                 3. Kajian terhadap RPJPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD                                                                         j          p                  g                p              p
                                                                                                          4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD                                                5. Analisis keuangan daerah
8. Identifikasi Stakeholder                                                                               6. Kajian RTRW-D
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik                                                          7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen                                     8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
    RPJMD
                                                                                                          9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
                                                                                                                                p p
                                                                                                          10. FGDs untuk setiap Topik
12 S t Perintah KDH k
12. Surat P i t h            d
                        kepada SKPD & surat permintaan k
                                             t     i t        d Lembaga/NGS
                                                          kepada L b   /NGS
    agar berkontribusi dalam proses RPJMD                                                                 11. Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama SKPDs
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD                                                          12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
                                                                                                              RPJMD
14.                                         Aspirasi, FGD,
14 Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi FGD dan Musrenbang
    RPJMD
                                       www.dadangsolihin.com                                         51                                www.dadangsolihin.com                         52
3         Tahap Penyusunan Rancangan
               Awal Renstra SKPD                                         4
                                                                                    T h Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka
                                                                                    Tahap P l k     M     b    D    hJ    k
                                                                                                   Menengah
1.    Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD                  • Musrenbang RPJMD
2.    Penyusunan profil pelayanan SKPD & prediksi jangka menengah        • Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
3.    Tupoksi SKPD
4
4.    Perumusan Visi dan Misi SKPD
5.    Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu                               Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM
                                                                         5
6.    Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi                                              Daerah/ Renstra SKPD
7.
7     Id tifik i capaian k b h il d permasalahan
      Identifikasi   i keberhasilan dan          l h                     • Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
8.    Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)                 • Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
9.    Pembahasan Forum SKPD                                                   y             g
                                                                         • Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
10.   Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD                          • Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD
11.   Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD


                           www.dadangsolihin.com                    53                                    www.dadangsolihin.com                       54




6            Tahap Penetapan Peraturan                                                                                                                1/3
                                                                                     Evaluasi Kualitas Renstra SKPD
               D    ht t
               Daerah tentang RPJMD
•   Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Gubernur cq Bappeda                1.   Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan          .
    Provinsi                                                                              d l       i d lalu (1-3 tahun lalu) t k      id tifik i
                                                                                  SKPD dalam periode l l (1 3 t h l l ) untuk mengidentifikasi
                                                                                  faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja
•   Konsultasi dengan Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi                         pelayanan SKPD.
•   Penyampaian Naskah p
       y p                                     p
                        perda RPJMD serta lampirannya kepada
                                                    y     p                  2
                                                                             2.   Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian       .
    DPRD                                                                          pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai
•   Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD                                        urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
•   Penetapan Ranperda menjadi Perda                                         3.
                                                                             3 Ada kajian perspektif masa depan SKPD:                                 .
•   Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan                                             mengantisipasi perubahan-perubahan,
•   Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan                                            kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang
                                                                                    diperkirakan k             hi kinerja l
                                                                                    di ki k akan mempengaruhi ki j pelayanan SKPD   SKPD,
                                                                                    merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD
                                                                                    kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.


                           www.dadangsolihin.com                    55                                    www.dadangsolihin.com                       56
      Evaluasi Kualitas Renstra SKPD                               2/3                 Evaluasi Kualitas Renstra SKPD                              3/3

4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan          .         7.     Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada   .
   pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis
   p y                                g       g          g                          prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program
   untuk memperbaiki pelayanan SKPD kepada masyarakat.                              pembangunan pelayanan SKPD.
                                                                             8.     Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam        .
5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan           .
                                                                                    pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi,
   agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian
                                                                                    d arah k bij k k
                                                                                    dan                          dan     bi
                                                                                           h kebijakan keuangan d pembiayaan SKPD SKPD.
   program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan
                                                                             9.     Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah       .
   dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan
                                                                                    dengan kendala fiskal SKPD.
   pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi
   tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD.                          10 Ad k      k i              dan kontribusi program pembangunan
                                                                             10. Ada keterkaitan yang erat d k      ib i             b             .
                                                                                 daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi,      .             pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan.
          g              p
   dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam p     perumusan
                                                                             11.
                                                                             11 Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam      .
   visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan                           keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra
   pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.                               SKPD



                         www.dadangsolihin.com                     57                                     www.dadangsolihin.com                    58




                                                                                                                                                   1/2
                                                                                  Arah Kebijakan Pembangunan
                                                                         •        Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, keberhasilan
                                                                                  pembangunan nasional ditentukan 60% daerah dan 40% pusat,
                                                                                  diperlukan sinergi, koordinasi dan kerjasama Pusat-Daerah melalui
                                                                                  koordinasi, komunikasi, konsultasi dan sinergi yang perlu dibangun
                                                                                           f ktif
                                                                                  secara efektif.
                                                                         •        Pembangunan (development) ditujukan untuk menghasilkan
                                                                                  kesejahteraan (prosperity), demokrasi (democracy) dan keadilan
                                                                                  (justice).




                         www.dadangsolihin.com                     59                                     www.dadangsolihin.com                    60
                                                                                    2/2
     Arah Kebijakan Pembangunan                                                                                  2010-
                                                                                                      VISI RPJMN 2010-2014
•    6 (enam) kebijakan dan strategi dasar dalam pembangunan untuk
     semua (development for all), yaitu :                                                                               VISI
1. Pembangunan harus bersifat inklusif.
2. Pembangunan harus berdimensi wilayah.                                                                             ,           ,
                                                                                             INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
3. Mengintegrasikan dan menyatukan potensi-potensi ekonomi yang                                             BERKEADILAN
   ada di daerah menjadi satu kesatuan geoekonomi secara nasional.
4 Pengembangan ekonomi ekonomi lokal
4.             ekonomi-ekonomi lokal.                                                            Sejahtera              Demokratis              Berkeadilan
5. Keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan (pro growth, pro
   job, pro poor).                                                                                                                           Memperkuat penegakan
                                                                                             Memperkuat triple
                                                                                                                                             hukum
6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.                                                  tracks strategy           Memantapkan
                                                                                                                                             Pemberantasan korupsi
                                                                                             Pembangunan inklusif   konsolidasi demokrasi
                                                                                                                                             Pengurangan
                                                                                             dan berkeadilan
                                                                                                                                             kesenjangan
                                                                                                                                                  j g

                               www.dadangsolihin.com                                 61                              www.dadangsolihin.com                      62




                     Prioritas Nasional
                                1    Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
                                2    Pendidikan
                                3    Kesehatan
                                4    Penanggulangan Kemiskinan
    11 Prioritas Nasional       5    Ketahanan Pangan
Kabinet Indonesia Bersatu II    6    Infrastruktur
         2009-2014
         2009 2014              7    Iklim Investasi dan Iklim Usaha
                                8    Energi
                                9    Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
                                10   Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
                                11   Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi



                                12   Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
      Prioritas Lainnya         13   Bidang Perekonomian
                                14   Bidang Kesejahteraan Rakyat

                               www.dadangsolihin.com                                 63                              www.dadangsolihin.com                      64
                        SASARAN RPJMN 2010‐2014                                                                                                                        1/5
                 Ekonomi-Pengangguran-
     Pertumbuhan Ekonomi-Pengangguran-                                                                             j            y
                                                                                                               Kesejahteraan Rakyat
                Kemiskinan
                                                                                            Ekonomi
                       2010           2011           2012           2013        2014
                                                                                            No.   Pembangunan                                     Sasaran
                                                                                                                                     Rata-rata 6,3 – 6,8 % pertahun
Pertumbuhan (%)      55-56
                     5,5 5,6        6,0 6,3
                                    60-63         6,4 6,9
                                                  64-69           6,7 7,4
                                                                  67-74       7,0 7,7
                                                                              70-77             1
                                                                                                1.   Pertumbuhan Ekonomi
                                                                                                                                     Sebelum tahun 2014 tumbuh 7%
Pengangguran (%)       7,6          7,3 - 7,4     6,7 - 7,0       6,0 - 6,6   5,0 - 6,0         2.   Inflasi                      Rata-rata 4-6 % pertahun
                                                                                                3.   Ti k t P
                                                                                                     Tingkat Pengangguran         5-6     d khi tahun
                                                                                                                                  5 6 % pada akhir t h 2014
Kemiskinan (%)      12,0 -13,5    11,5 - 12,5    10,5 - 11,5     9,5 - 10,5   8,0 - 10,0
                                                                                                4.   Tingkat Kemiskinan           8-10 % pada akhir tahun 2014




                                 www.dadangsolihin.com                             65                                     www.dadangsolihin.com                         66




                   Kesejahteraan Rakyat                                            2/5                                                                                 3/5
                                                                                                               Kesejahteraan Rakyat
Pendidikan                                                                                 Kesehatan
                                                               Status Awal    Target
No                      Indikator                                                                                                                  Status Awal   Target
                                                                  (2008)      (2014)       No                    Indikator
1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk                                                                                                      (2008)      (2014)
                                                                  7,50         8,25
   berusia 15 tahun ke atas (tahun)                                                        1. Meningkatnya umur harapan hidup (tahun)                 70,7       72,0
2 Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia
2.
                                                                  5,97
                                                                    9            18
                                                                               4,18
   15 tahun ke atas (%)                                                                         Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
3. Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A (%)
                                                                                           2.                                                         228         118
                                                                  95,14        96,0             per 100.000 kelahiran hidup
4. Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (%)
         g     y                                ( )           ,
                                                            72,28           ,
                                                                         76,0
                                                                                                                                   1.000
                                                                                                Menurunnya angka kematian bayi per 1 000
5. Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (%)                 64,28        85,0              3.                                                          34         24
                                                                                                kelahiran hidup
6. Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (%)                 21,26        30,0
7. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan                          Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi
                                                                                           4
                                                                                           4.                                                         18,4
                                                                                                                                                      18 4         15 0
                                                                                                                                                                 < 15,0
   antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang                  kurang dan gizi buruk) pada anak balita (%)
   diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat



                                 www.dadangsolihin.com                             67                                     www.dadangsolihin.com                         68
                                                                 4/5                                                                      5/5
            Kesejahteraan Rakyat
                j            y                                                         j            y
                                                                                   Kesejahteraan Rakyat
                                                                       Energi
Pangan                                                                 No.
                                                                       No          Pembangunan                            Sasaran
No.      Pembangunan                             Sasaran                     Peningkatan kapasitas
                                                                        1.                                    3.000 MW pertahun
                                                                             pembangkit listrik
1.    Produksi Padi              Tumbuh 3,22 % per tahun
                                         ,     p
                                                                             Meningkatnya rasio
2.    Produksi Jagung            Tumbuh 10,02 % per tahun               2.                                    Pada tahun 2014 mencapai 80 %
                                                                             elektrifikasi
3.    Produksi Kedelai           Tumbuh 20,05 % per tahun                    Meningkatnya rasio desa
                                                                        3.
                                                                        3                                     Pada tahun 2014 mencapai 98 %
                                                                             berlistrik
4.    Produksi Gula              Tumbuh 12,55 % per tahun
                                                                             Meningkatnya produksi            Pada tahun 2014 mencapai 1,01
5.    Produksi Daging Sapi       Tumbuh 7,30 % per tahun                4.
                                                                             minyak bumi                      juta barrel perhari

                                                                             Peningkatan pemanfaatan          Pada tahun 2014 mencapai
                                                                        5.
                                                                             energi panas bumi                5.000 MW


                         www.dadangsolihin.com                   69                              www.dadangsolihin.com                    70




          Perkuatan Demokrasi                                                       Penegakan Hukum
                                                                       Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui
Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia                                penegakan hukum (rule of law) dan
                                                                         terjaganya ketertiban umum

 Sasaran:                                                               Sasaran:
 1. Semakin t j i
 1 S                        i k t iklim litik k d if bagi
          ki terjaminnya peningkatan ikli politik kondusif b i           1. Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan
    berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik              kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam
    rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan                         berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak
      p               p pranata hukum;
    kepatuhan terhadap p               ;                                    hukum
 2. Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan                    2. Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada
    terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;                                aparat dan lembaga penegak hukum
 3. Meningkatnya kinerja l b
 3 M i k t                    l b     demokrasi;
                 ki j lembaga-lembaga d   k i                            3. Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan
 4. Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat                            ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisen
    dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis.                      4. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang
 5. Indeks Demokrasi Indonesia: 73 dari 100 pada 2014                       meningkat dari 2,8 pada tahun 2009
                         www.dadangsolihin.com                   71                              www.dadangsolihin.com                    72
                                                                                                             Tujuan SPDAD


                                                                          1. Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih
                                                                             terarah dan sistematik dengan skenario yang
                                                                             disepakati semua pihak

                                                                          2. Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar
                                                                                 y            g        p     perekonomian
                                                                             wilayah dalam rangka memperkuat p
                                                                             domestik

                                                                                       g pembangunan kawasan p
                                                                          3. Mendorong p           g                perbatasan,
                                                                             terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan
                                                                             kawasan ekonomi khusus


                       www.dadangsolihin.com            73                                                          www.dadangsolihin.com                                74




                                                                                                                                            Wilayah Sulawesi
                                                                         Kesenjangan Wilayah                                                Share PDRB thdp            4,60%
  Agenda untuk Memperkuat SPDAD                                                                         Wilayah Kalimantan
                                                                                                                                            Nasional
                                                                                                                                            Pertmbh Ekonomi            7.72%
                                                              Wilayah Sumatera                                                              Pendapt   k it
                                                                                                                                            P d t perkapita          4 98 jt
                                                                                                                                                                     4,98
                                                                                                        Share PDRB thdp          8,83%
                                                              Share PDRB thdp             21,55%        Nasional                            Pendudk miskin 2,61 jt (17,6%)
                                                              Nasional
                                                                                                        Pertumb. Ekonomi         5.26%
                                                              Pertumb. Ekonomi            4,65%                                                Wilayah Papua
                                                                                                        Pendaptn perkapita      13,99 jt
                                                              Pendaptn perkapita           9,80 jt                                             Share PDRB thdp            1,28%
                                                                                                        Pendudk miskin 1,21 jt (9%)
                                                                                                                         , j ( )               Nasional
Si    i Pusat-daerah d antardaerah dil k k d l
Sinergi P   td     h dan t d        h dilakukan dalam         Penduduk miskin      7,3 jt (14,4%)
                                                                                                                                               Pertmbuh Ekonomi           0,60%
seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan,                                                                                            Pendaptn perkapita         8,96 jt
pengendalian dan evaluasi yang mencakup sinergi                                                                                                Pndudk miskin    0,98 jt (36,1%)

dalam:


     1. Perencanaan kebijakan.
     2. Kerangka regulasi.
                                                              Wilayah Jawa Bali
     3. Kerangka anggaran.
                                                              Share PDRB thdp       62,00%
                                                              Nasional
     4.
     4 Kerangka kelembagaan
                                                              Pertumbh Ekonomi       5.89%
                                                                                                                                            Wilayah Maluku
     5. Kerangka pengembangan wilayah                         Pendapt perkapita  11,27 jt
                                                                                                     Wilayah Nusa Tenggara                  Share PDRB thdp            0,32%
                                                              Pendudk miskin 20,19 jt                                                       Nasional
                                                              (12,5%)                                Share PDRB thdp     1,42%
                                                                                                     Nasional                               Pertumbh Ekonomi           4,94%
                                                                                                     Pertmbuh Ekonomi      3,50%            Pendaptn perkapita       2,81 jt
                                                             Sumber : BPS 2008 (diolah)              Pendapt perkapita       3,18 jt        Pendudk miskin 0,49 jt (20,5%)
                                                             Ket    : Atas Dasar
                       www.dadangsolihin.com            75                                           Pendudk miskin www.dadangsolihin.com
                                                                                                                       2,17 jt
                                                                      Harga Konstan                  (24,8%)                                                                   76
                      Keterkaitan Antarwilayah                                                               Keterkaitan Perdagangan Antarpulau

                                                                  Perdagangan antardaerah
                                                                       terpusat di Jawa dan                                           1,82%                            6,58%
                                                                 Sumatera     Blok Ekonomi                    83,10%                           8,39%
                                                                                     Utama.                                                                        81,54%        73,01%        4,32%
                                                                                                                                                        5,26%
                                                                                                                                    14,83%
                                                                                                             54797.00 (minimum)               7,85%
                                                                                                             245594.00
                                                                                                                                                           9,49%
                                                                                                                                                           9 49%     19,51%
                                                                                                                                                                     19 1%
                                                                 Perdagangan antardaerah
                                                                                                             398937.00 (median)
                                                                                                             639154.00                                                                                     70,85%
                                                                                                                                                                               22,2%
                                                                                                             1339115.00 (maximum)

                                                                  di Kalimantan, Sulawesi,                                                             84,32%
                                                                                                    Sumber: IRIO 2005, Diolah
                                                                   Nusa Tenggara, Maluku
                                                                   dan Papua masih relatif                                                                           Pengganda Output Antarwilayah
                                                                                                   Perdagangan Intrawilayah                                                            Jawa-                                Indonesia
                                                                           kecil dan belum                                                              Wilayah       Sumatra
                                                                                                                                                                                        Bali
                                                                                                                                                                                                 Kalimantan     Sulawesi
                                                                                                                                                                                                                              Timur
                                                                              berkembang           Perdagangan antarwilayah ke Sumatera
                                                                                                                                                      Sumatra          1.559           0.088       0.081            0.015     0.011
                                                                                                   Perdagangan antarwilayah ke Jawa
                                                                                                                                                      Jawa-Bali
                                                                                                                                                      Jawa Bali        0 158
                                                                                                                                                                       0.158           1.599
                                                                                                                                                                                       1 599       0 097
                                                                                                                                                                                                   0.097            0 201
                                                                                                                                                                                                                    0.201     0.158
                                                                                                                                                                                                                              0 158
                                                                                                   Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan
Catatan: Arah panah menunjukkan arus perdagangan antarwilayah. Angka yang                                                                             Kalimantan       0.023           0.056       1.480            0.068     0.022
         digarisbawahi menunjukkan produksi bruto di setiap wilayah. Angka                         Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi               Sulawesi         0.002           0.008       0.005            1.460     0.028
         dalam lingkaran menunjukkan input antara dalam wilayah.                                   Perdagangan antarwilayah ke Indonesia Timur Kep. Timur              0.003           0.017       0.002            0.009     1.307

                                                                                                   Transaksi ekonomi hanya dalam wilayah, dan keterkaitan antarwilayah belum optimal.
Sumber : Tabel IRIO 2005, BPS (diolah)   www.dadangsolihin.com                                                                                         www.dadangsolihin.com
                                                                                              77                                                                                                                                  78




             Strategi dan Arah Kebijakan Umum
                                     2010-
             Pengembangan Wilayah 2010-2014
         1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar
            Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan
                       Jawa-Bali
            di wilayah Jawa Bali

         2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan
            perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian
            domestik

         3. Meningkat daya saing daerah melalui pengembangan sektor-
            sektor unggulan di tiap wilayah

         4. Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal,
            kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan,
            kawasan terdepan, kawasan terluar dan d
            k       t d        k        t l            h
                                              d daerah rawan
            bencana

                     g pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor
         5. Mendorong p g       g       y
            kelautan
                                         www.dadangsolihin.com                          79                                                             www.dadangsolihin.com                                                 80
                                                                  1/3                                                                       2/3
 e ba gu a    o s a a ta           u
Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur                                        e ba gu a    o s a a ta           u
                                                                            Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
Akselerasi pertumbuhan ekonomi                                              Potensi pengembangan industri berbasis sumber daya alam
                                                                            terbarukan
   Pertumbuhan d h l     2004-2008, t     t 2 9%
 • P t b h rendah selama 2004 2008 rata-rata 2,9%
   pertahun                                                                  • Menginvestasikan kembali penerimaan dari sumber daya alam
                                                                               ke sektor-sektor masa depan (berbasis sumber daya
 • Lebih rendah dari pertumbuhan nasional dan wilayah
                     p                            y                            terbarukan)
   Kalimantan
                                                                             • Rehabilitasi dan konservasi lahan kritis, pengendalian
Peran secara nasional 7,5% (2008), PDRB perkapita tertinggi                    deforestasi
nasional
                                                                            Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,5         peringkat 5 nasional
Struktur ekonomi: pertambangan (41,6%), industri pengolahan                 (2008)
(34,8%), jasa (15%), pertanian (5,6%)
                                                                             • Semua indikator > nasional
Sektor utama penyerap tenaga kerja: pertanian (35,1%), industri
pengolahan (6,3%), pertambangan (5,3%), jasa (46,2%)


                       www.dadangsolihin.com                      81                              www.dadangsolihin.com                      82
                                                                       81                                                                         82




                                                                  3/3
 e ba gu a    o s a a ta           u
Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
Persentase penduduk miskin cenderung menurun selama periode
                         j
2004-2009 dari 11,6% menjadi 7,7%
  • kesenjangan: tingkat kemiskinan perkotaan 4%, perdesaan
    13,9% (2009)
  • perlu analisis lebih jauh: tingkat kedalaman & tingkat
    keparahan kemiskinan, tingkat kerentanan penduduk untuk                                Terima Kasih
    jatuh miskin.
Tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun selama 2007-
2009 dari 12,8% menjadi 11,1%   lebih tinggi dari TPT nasional
                 Kalimantan,
  • Tertinggi se Kalimantan persentase maupun jumlah absolut
  • perlu melihat lebih jauh: setengah pengangguran, status
    kegiatan formal/informal, tingkat pendidikan angkatan kerja
    (    b t k daya saing)
    (pembentuk d          i )
                       www.dadangsolihin.com                      83                              www.dadangsolihin.com                      84
                                                                       83
Nama                 : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan            : Direktur Evaluasi Kinerja
                       Pembangunan Daerah
                       Bappenas
Alamat Kantor        : Jl. Taman Suropati No. 2
                       Jakarta
                       J k t 10310
Telp/Fak Kantor      : (021) 392 6248
HP                   : 0812 932 2202
Email                : dadangsol@yahoo.com


Websites             :
 www.dadangsolihin.com
 www.flickr.com/photos/dadangsolihin
 www.slideshare.net/dadangsolihin
 www slideshare net/dadangsolihin
 www.docstoc.com/profile/DadangSolihin
  www.dadangsolihin.com                            85

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: rpjmd
Stats:
views:6856
posted:7/29/2010
language:Indonesian
pages:22
Description: Capacity Building Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong, 27 Juli 2010