Docstoc

KONTRIBUSI JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI BY HIKMAT RAMDAN

Document Sample
KONTRIBUSI JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI BY HIKMAT RAMDAN Powered By Docstoc
					KONTRIBUSI DAN KERJASAMA PARA PIHAK DALAM PEMANFAATAN
        JASA LINGKUNGAN DI HUTAN KONSERVASI1
                                                                       oleh

                                                               Dr. Ir.HIKMAT RAMDAN


                                      Pendahuluan
Hutan menyediakan beragam jasa dan barang, baik berupa manfaat tangible maupun
manfaat intangible yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, sosial-budaya,
dan perlindungan ekologis. Kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan merupakan
barang dan jasa ekosistem hutan yang keberadaan nilai manfaatnya saling berkaitan satu
dengan yang lainnya, misalnya apabila tegakan hutan rusak, maka jasa lingkungan pun
akan rusak atau hilang pula. Keunikan karakter hutan ini mengharuskan hutan dikelola
secara komprehensif, sistemik, interdisiplin, dan berkelanjutan.

Hutan konservasi sebagai kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai
fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya,
memiliki sejumlah jasa lingkungan (environmental services) seperti jasa lingkungan air,
penyimpanan karbon (carbon stock), wisata alam, serta biodiversitas flora dan fauna. Jasa
lingkungan tersebut telah memberikan kontribusi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi
masyarakat secara terus menerus, walaupun masih banyak pengguna jasa lingkungan
(environmental services users) hutan konservasi yang tidak menyadari dan mengapresiasi
kontribusi jasa lingkungan hutan konservasi yang dinikmati dan digunakannya tersebut.
Jasa lingkungan hutan yang belum diapresiasi dengan baik telah menyebabkan
meningkatnya laju degradasi ekosistem hutan, padahal makin tinggi laju degradasi
ekosistem hutan maka nilai jasa lingkungan pun makin menurun. Dalam hal ini jasa
lingkungan dapat dianggap sebagai output dari kualitas kinerja ekosistem hutan (Ramdan
et.al.,2003; Ramdan, 2004; Verweij, 2002).

Salah satu jasa lingkungan terpenting hutan konservasi adalah air. Acreman (2004)
menyatakan bahwa sebatang pohon di hutan alam sepanjang daur hidupnya mampu
memompa air +2,5 juta galon air ke atmosfer, didaur-ulang, dan tidak hilang dari
kawasan hutan. Air merupakan jasa lingkungan hutan yang merupakan output hidrologis
(H) hutan konservasi yang keberadaannya sangat dibutuhkan dan tidak bisa disubstitusi
dengan sumberdaya lainnya. Air sebagai hydrological output mungkin masuk secara
langsung ke dalam kegunaan individu (seperti air konsumsi dan keperluan rumah tangga),
mungkin menjadi input ke dalam produksi kegunaan rumah tangga (household production
of utility) dalam menghasilkan barang dan jasa, dan atau mungkin menjadi suatu faktor
                                                            
1
    Makalah Utama disampaikan pada Workshop Kontribusi Dan Kerjasama Para Pihak Dalam Pemanfaatan Jasa
    Lingkungan Di Kawasan Hutan Konservasi, Balai Besar Ksda Jawa Barat Tahun 2010. Bandung, 28 Juli 2010.


                                                                                                        1 
 
input dalam produksi barang yang dipasarkan (seperti pembangkit tenaga listrik). Aliran
air yang mengalir dari ekosistem hutan berpengaruh terhadap kegiatan konsumsi dan
ekonomi, walaupun banyak pihak pengguna air (water users) tidak menyadari atau
mempertimbangkannya. Misalnya di dalam analisis usahatani sering tidak memasukan
sumberdaya air sebagai bagian dari input produksi tani, padahal tanpa pasokan air yang
memadai tidak mungkin panen terjadi. Kondisi yang hampir sama terjadi di dalam
kegiatan industri dan ekonomi lainnya dimana air dinilai sangat rendah (mendekati nol)
karena dianggap sebagai barang publik dengan akses terbuka (open access).

Perubahan paradigma didalam pemanfaatan hutan yang berbasis sumberdaya hutan
(forest resources based management) saat ini telah membuka peluang bagi pemanfaatan
jasa lingkungan hutan yang selama ini masih terabaikan. Jasa lingkungan (environmental
services) dapat dinyatakan sebagai output ekosistem yang dihasilkan dari interaksi
komponen penyusun ekosistem hutan dengan komponen non hayati lainnya yang berjalan
secara sinergis. Pemanfaatan jasa lingkungan di hutan konservasi dilakukan berdasarkan
prinsip kelestarian, efisiensi dan keadilan. Prinsip kelestarian menekankan bahwa
pemanfaatan harus dapat mendorong terwujudnya kelestarian lingkungan. Prinsip efisiensi
dilakukan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan, dengan
memperhitungkan nilai jasa lingkungan dalam kegiatan ekonomi melalui pembayaran jasa
lingkungan. Sedangkan prinsip keadilan dilakukan untuk terjadinya distribusi manfaat dan
biaya pemanfaatan jasa lingkungan secara adil, melalui penerapan sistem imbal jasa dari
penerima manfaat kepada penyedia jasa lingkungan dan juga dari pencemar kepada
penyedia jasa lingkungan.


                             Kontribusi Hutan Konservasi
Kontribusi nilai manfaat hutan konservasi terhadap kehidupan masyarakat sesungguhnya
sangatlah beragam, tetapi dalam tulisan ini kontribusi hutan konservasi dibatasi pada jasa
lingkungan air, khususnya di Cagar Alam/TWA Kamojang, Guntur, dan Tampomas yang
kajiannya dilaksanakan pada Bulan September sampai dengan Desember 2008. Selain itu
untuk memberikan gambaran tentang penerapan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan
hutan mengambil hasil riset Ramdan (2006) di wilayah Gunung Ciremai. Kontribusi
hidrologis Cagar Alam/TWA Papandayan, TWA Guntur, dan TWA Tampomas dideskripsikan
berikut ini.

Sebaran Kontribusi Jasa Lingkungan Hidrologis Cagar Alam/TWA Kamojang
dan TWA Guntur
Sumber-sumber mata air di Kawasan TWA Gunung Guntur dan TWA/CA Kamojang
memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan air terutama bagi masyarakat yang
berada di sekitar kawasan dan umumnya bagi masyarakat yang berada di luar kawasan.
Situ Cibeureum merupakan salah satu sumber mata air yang berbatasan langsung dengan



                                                                                        2 
 
Kawasan TWA Kamojang. Secara geografis situ ini berada pada koordinat 7° 9’ 42.6” LS
dan 107° 48’ 23.8” BT. Resapan air yang keluar di Situ Cibeureum berada di kawasan
TWA Kamojang. Debit rata-rata air dari Situ Cibeureum berdasarkan hasil pengukuran
langsung di lapangan dengan menggunakan alat current meter adalah 1,85 m3/detik
dengan suhu 24 °C dan nilai TDS sebagai salah satu indikator kualitas air sebesar 52 ppm.
Di dalam kawasan Cagar Alam Kamojang terdapat salah satu sumber mata air Danau
Ciharus. Danau ini terletak di perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten
Garut, yang secara geografis terletak pada koordinat 7° 9’ 45,2” LS dan 107° 45’ 7,2” BT.
Danau Ciharus memiliki debit rata-rata sebesar 16,50 m3/detik dengan nilai TDS 58 ppm
dan suhu 24 °C. Salah satu sumber mata air yang berada di TWA Gunung Guntur adalah
Curug Citiis. Sumber mata air ini secara geografis berada pada koordinat 7° 9’ 26.2” LS
dan 107° 51’ 58.1” BT. Hasil pegukuran di lapangan menunjukkan potensi sumberdaya air
Curug Citiis memiliki debit rata-rata sebesar 2,33 m3/detik.

Hasil analisis spasial TWA Gunung Guntur dan Kawasan TWA/CA Kamojang menunjukkan
sebaran luas areal kontribusi sumber mata air dari Kawasan TWA/CA Kamojang seluas
33.997,189 Ha. Luasan tersebut tersebar di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung
seluas 14.359,511 Ha dan Kabupaten Garut seluas 19.637,678 Ha. Areal kontribusi
sumber mata air dari kawasan tersebut meliputi 6 (enam) kecamatan dan 44 (empat
puluh empat) desa dengan jumlah penduduk sebanyak 389.296 jiwa dan jumlah kepala
keluarga sebanyak 95.595 KK yang berada di wilayah Kabupaten Bandung, serta 9
(sembilan) kecamatan dan 67 (enam puluh tujuh) desa dengan jumlah penduduk 379.164
jiwa terdiri dari 85.498 KK yang berada di wilayah administratif Kabupaten Garut.

Hasil analisis spasial sebagaimana diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa keberadaan
TWA/CA Kamojang dan TWA Gunung Guntur secara signifikan memberikan kontribusi
yang besar untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah
tangga, pertanian, dan aktivitas ekonomi lainnya. Namun sejauh ini apresiasi dan
kepedulian masyarakat untuk bersama-sama melakukan upaya konservasi kedua kawasan
tersebut sebagai resapan dari sumber airnya masih rendah, sehingga upaya untuk
membangun kepedulian dan apresiasi nilai konservasi resapan airnya menjadi sangat
penting dilakukan. Masyarakat pengguna air perlu dibangun rasa tanggung-jawabnya
untuk memberikan kontribusi terhadap upaya-upaya konservasi kawasannya, sehingga
kesinambungan pasokan air dengan kualitas yang memadai dapat terjamin. Prinsip
pengguna manfaat jasa lingkungan perlu memberikan kontribusinya (users must pay)
dapat diterapkan untuk membangun kesamaan tanggung-jawab antara pengguna dan
pengelola kawasan, karena selama ini pengelola kawasan sebagai provider jasa
lingkungan air dituntut untuk bertanggung-jawab atas upaya konservasi tetapi pengguna
air hampir sama sekali tidak peduli akan kelestarian resapannya. Padahal apabila
ekosistem hutan yang selama ini menjadi resapan airnya terdegradasi, maka sistem tata



                                                                                       3 
 
air wilayah tersebut akan terganggu pula. Adanya keterbatasan yang dimiliki oleh
pengelola kawasan, terutama keterbatasan sarana dan dana konservasi dibandingkan
dengan luasnya areal yang harus dipertahankan sebagai resapan airnya pada akhirnya
akan menuntut pengguna air untuk bersedia memberikan kontribusinya.

                   107°40'00"                           107°44'00"                                    107°48'00"                            107°52'00"
      7°4'00"




                                                                                                                                                                           7°4'00"
                                                    MAJALAYA
                                                                                                           CIKANCUNG




                                                                                          PASEH                                              KADUNGORA
      7°8'00"




                                                                                                                              LELES




                                                                                                                                                                           7°8'00"
                                                           IBUN



                                                                                                                                                            LEUWIGOONG

                                            PACET



                                                                                                                                      · Citiis
                                                                                                                                      #Sumber Air
                                                                ·
                                                                # Sumber Air                      ·
                                                                                                  #    Sumber Air
                                                                                                       Cibeureum                              BANYURESMI
                                                                     Ciharus




                                                                               SAMARANG                                TAROGONG
                                KERTASARI
                                                     PASIRWANGI
      7°12'0 0"




                                                                                                                                                                           7°12'00"
                                                                                                                                                           KARANGPAWITAN




                  107°40'00"                           107°44'00"                                 107°48'00"                               107°52'00"




    Gambar 1 Wilayah Kontribusi Aliran Air TWA/CA Kamojang dan TWA Gunung Guntur

Sebaran Kontribusi Jasa Lingkungan HidrologisTWA Tampomas
Kawasan TWA Tampomas di bagian puncaknya merupakan wilayah dengan air tanah
langka atau tidak berarti, sementara sesudahnya merupakan akuifer produktif dengan
sebaran mulai setempat sampai luas. Hasil survey dan pengukuran lapangan pada
beberapa lokasi sumber mata air menunjukkan potensi debit air yang paling tinggi
terdapat pada sumber mata air Cikandung dengan rata-rata debit sebesar 14.40 m3/detik.
Sumber mata air ini secara geofrafis terletak pada koordinat 6° 47’ 27.6” LS dan 107° 55’
26.5” BT. Potensi debit air pada sumber mata air Narimang, Cigirang, Padayungan, dan
Ciemutan adalah 9.47, 1.41, 9.49, dan 3.50 m3/detik dengan total estimasi debit mencapai
38,27 m3/detik atau 3.306.528 m3/hari. Sumber-sumber mata air yang berada di dalam
dan sekitar Kawasan TWA Tampomas memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan


                                                                                                                                                                                      4 
 
air bagi masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Hasil analisis spasial pada Kawasan TWA
Tampomas menunjukkan sebaran luas areal kontribusi dari sumber mata air di Kawasan
TWA Tampomas meliputi 113 (seratus tiga belas) desa di 15 (lima belas) kecamatan yang
secara administratif seluruhnya berada di Kabupaten Sumedang. Luas areal kontribusi
sumber mata air dari Kawsan TWA Tampomas adalah 49.402 Ha dengan jumlah penduduk
sebanyak 394.195 jiwa. Areal kontribusi dari sumber mata air di Kawasan TWA Tampomas
paling luas bagi wilayah di Kecamatan Buahdua dengan luas 10.018,437 Ha atau 20,28%
dari total luas areal kontribusi sumber mata air. Jumlah penduduk di kecamatan ini
berdasarkan data BPS 2006 adalah sebanyak 31.552 jiwa. Areal kontribusi dari sumber
mata air di Kawasan TWA Tampomas dengan jumlah penduduk paling banyak berada di
Kecamatan Sumedang Selatan sebanyak 57.860 jiwa dengan luas areal kontribusi 3.862,5
Ha (7,82%).

                  107°50'00"        107°52'00"            107°54'00"                 107°56'00"              107°58'00"    108°00'00"            108°2'00"               108°4'00"
      6°40'00"




                                                                                                                                                                                     6°40'00"
                                                SURIAN




                                                                                                  BUAHDUA
      6°42'00"




                                                                                                                                                                                     6°42'00"
                                                                                                                          CONGGEANG



                                           TANJUNG
                                            MEDAR
      6°44'00"




                                                                                                                                                                                     6°44'00"
                                     TANJUNGKERTA
      6°46'00"




                                                                                                                                                                                     6°46'00"
                                                                                  CIMALAKA
                  RANCAKALONG
      6°48'00"




                                                                                                                                                                                     6°48'00"
                                                                                                                                        PASEH




                                                                                                                                                             SITURAJA
      6°50'00"




                                                                                                                                                                                     6°50'00"




                                                                       SUMEDANG
                                                                         UTARA                         CISARUA
      6°52'00"




                                                                                                                                                                                     6°52'00"




                                                                                                       GANEAS



                                                                       SUMEDANG
                                                                        SELATAN

                 107°50'00"        107°52'00"            107°54'00"                 107°56'00"              107°58'00"    108°00'00"            108°2'00"               108°4'00"




                               Gambar 2 Wilayah Kontribusi Aliran Air TWA Tampomas

Estimasi Nilai Kontribusi Hutan Konservasi
Masyarakat pengguna jasa lingkungan air sebenarnya telah menyadari pentingnya upaya
konservasi resapan air, khususnya di TWA/CA yang dikaji. Masyarakat pun bersedia untuk
memberikan kontribusinya berupa Dana Kompensasi Konservasi (DKK) untuk membantu


                                                                                                                                                                                                5 
 
kegiatan konservasi daerah resapan airnya yang berada di hutan konservasi tersebut. Nilai
DKK identik dengan nilai WTP (willingness to pay) dari pengguna air untuk memberikan
kontribusi finansialnya bagi upaya konservasi air di kawasan hutan yang menjadi resapan
airnya. Nilai DKK yang bersedia diberikan oleh masyarakat pengguna jasa lingkungan air
dari Kawasan TWA Tampomas, TWA Gunung Guntur dan TWA/CA Kamojang untuk upaya
konservasi kawasan TWA/CA sebagai daerah resapan air disajikan pada Tabel 1. Tabel 1
menunjukkan bahwa estimasi total nilai DKK dari pengguna air di TWA Tampomas adalah
sekitar Rp.1,714 milyar/bulan dan untuk TWA/CA Gunung Guntur dan Kamojang adalah
sekitar Rp.1,75 milyar/bulan. Apabila nilai masing-masing DKK di setiap kawasan dibagi
dengan luasnya, maka rata-rata nilai DKK untuk TWA Tampomas dengan luas 1.250 ha
serta rata-rata nilai DKK untuk TWA/CA Kamojang dan Gunung Guntur dengan luas 8.298
ha masing-masing adalah Rp. 1.371.608,82/ha/bulan dan Rp.210.901,47/ha/bulan.
Apabila nilai rata-rata DKK per ha tersebut diasumsikan sebagai nilai keberadaan kawasan
tersebut, maka nilai kontribusi kawasan TWA/CA dalam menyediakan jasa lingkungan air
terhadap masyarakat di sekitar dan bagian hilirnya berada pada kisaran antara Rp.200.000
sampai dengan Rp.1,3 juta/ha/bulan.
Tabel 1 Estimasi Dana Kompensasi Konservasi per bulan di Wilayah Studi
                                                   Sektor         Sektor        Sektor         Sektor
    Kawasan Konservasi       Keterangan
                                                Rumah Tangga     Pertanian     Industri    Fasilitas Publik

TWA Tampomas             WTP rata-rata                 9,729          4,241        4,125            4,722
                         Jumlah (KK)                 141,733         75,575        3,623                28
                         Total WTP/bulan (Rp)   1,378,920,357   320,513,575   14,944,875          132,216
                         Total DKK per bulan                                               1,714,511,023
TWA/CA Gunung
                         WTP rata-rata                 7,194          4,704        7,359            2,794
Guntur dan Kamojang
                         Jumlah (KK)                 181,093         89,929        3,254              124
                         Total WTP/bulan (Rp)   1,302,783,042   423,026,016   23,946,186          346,456
                         Total DKK per bulan                                               1,750,101,700
    Sumber: Hasil Analisis


Sektor rumah tangga merupakan pengguna air yang bersedia memberikan DKK terbesar
dengan persentase kontribusi mencapai 80% di TWA Tampomas, serta 74% di TWA/CA
Kamojang dan TWA Guntur. Adapun kontribusi DKK dari pertanian untuk di TWA
Tampomas adalah 19% serta di TWA/CA Kamojang dan TWA Guntur adalah 24%.
Kontribusi terkecil adalah dari industri sebesar 1% di masing-masing kawasan. Kondisi ini
juga menunjukkan bahwa sektor rumah tangga cenderung memiliki apresiasi nilai yang
lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Hal ini disebabkan bahwa kebutuhan air untuk
konsumsi rumah tangga merupakan kebutuhan esensial yang tidak dapat disubstitusi oleh
komoditas lainnya, sedangkan untuk kegiatan pertanian masyarakat masih bisa



                                                                                                         6 
 
menggunakan air hujan dan air yang kualitasnya di bawah air baku minum. Perbedaan
nilai DKK yang diberikan masyarakat bagi kawasan TWA/CA tersebut dipengaruhi oleh
jumlah penduduk dan aktifitas ekonominya serta adanya persaingan pemanfaatan air.
Kawasan dengan jumlah penduduk, tingkat aktivitas ekonomi dan persaingan
pemanfaatan air tinggi cenderung meningkatkan nilai air. Sehingga, masyarakat bersedia
untuk memberikan nilai DKK lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat dengan jumlah
penduduk, tingkat aktivitas ekonomi dan persaingan pemanfaatan air lebih rendah. Selain
faktor tersebut di atas, tingkat apresiasi masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya air
memegang peranan penting dalam menentukan besarnya nilai DKK.
Uraian sebelumnya telah menunjukkan bahwa hutan konservasi yang kelihatannya “diam”
ternyata memberikan kontribusi sangat besar terhadap kehidupan masyarakat dan
lingkungannya. Tetapi besarnya kontribusi tersebut belum diimbangi dengan apresiasi
yang memadai dari pengguna jasa lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu pengembangan
kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi, terutama jasa lingkungan yang
langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat harus dilakukan. Pengembangan
kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan tersebut dilakukan untuk membangun tanggung-
jawab bersama dalam pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Dalam hal ini
kelestarian jasa lingkungan hutan konservasi tidak hanya menjadi tanggung-jawab
pengelola kawasan sebagai provider-nya, tetapi juga menjadi tanggung-jawab semua
stakeholders yang menjadi penggunanya melalui berbagai mekanisme diantaranya dengan
kerjasama yang dibangun dengan pendekatan instrumen ekonomi lingkungan. Pasal 42
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa dalam rangka melestarikan fungsi
lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan
menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Pengembangan sistem pembayaran
jasa lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen ekonomi lingkungan yang mungkin
diterapkan dalam kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.

           Kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

Prinsip, Azas, dan Tahapan Kerjasama
Dasar dalam kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi adalah adanya
kesepahaman dalam melihat penerapan sistem insensif dalam pengelolaan jasa
lingkungan hutan konservasi antara provider dengan users jasa lingkungan hutan
konservasi. Kementerian Negra Lingkungan Hidup (2006) menyebutkan beberapa prinsip
kerjasama tersebut sebagai berikut :
a. Berbasis pembangunan berkelanjutan
   Kerjasama yang idjalin untuk meningkatkan kapasitas antar pihak dalam pengelolaan
   pemanfaatan jasa lingkungan di dalam kerangka pembangunan berkelanjutan;
b.Saling menghormati


                                                                                       7 
 
    Setiap anggota menghormati seluruh pihak yang menjadi mitra kerjasamanya melalui
    pengakuan terhadap nila-nilai kehormatan (dignity) serta mengedepankan
    kebersamaan dalam menggagas suatu keputusan bersama;
c.Kolaboratif, membangun kemitraan strategis
    Kerjasama yang dibentuk memberikan keuntungan semua anggota melalui
    pengembangan kemitraan sinergis serta sikap kooperatif dan akomodatif yang tinggi
    dengan menjungjung pengakuan kesejajaran. Kunci membangun kemitraan sinergis
    adalah bila seluruh pihak merasa diuntungkan dan saling membutuhkan serta tidak ada
    pihak yang merasa dimanfaatkan oleh pihak lain;
d.Mengikuti aspek legalitas
    Kerjasama yang dibangun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
    sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak serta tetap dalam
    kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
e.Kejelasan hak, kewajiban, dan aturan main
    Setiap kerjasama harus menjelaskan hak, kewajiban, dan aturan main. Dalam hal ini
    merupakan hak dan kewajiban kolektif, yang diserahkan kepada pemimpin atau wakil
    delegasi yagn melakukan kerjasama.
f.Partisipatif
    Sedapat mungkin melibatkan representasi stakeholders;
g.Pengakuan
    Kesepakatan harus dibangun dengan persetujuan legislatif dan harus disosialisasikan
    kepada masyarakat agar mendapat pengakuan bersama.
Adapun azas-azas kerjasama yang perlu diperhatikan adalah (KMLH, 2006) :
    a) Azas manfaat
       Kerjasama yang dilakukan memberikan manfaat bagi masyarakat, daerah, dan
       pengelola yang menjalin kerjasama dalam pemanfaatan jasa lingkungan hutan
       konservasi;
    b) Azas persamaan dan kebersamaan
       Kerjasama dibangun aatas persamaan dan rasa kebersamaan, salah satu pihak
       tidak merasa lebih superior dibandingkan dengan pihak lainnya;
    c) Azas kepercayaan
       Seluruh pihak harus dapat membangun kepercayaaan bahwa setiap pihak memiliki
       komitmen, kemampuan, dan kapasitas melaksanakan kerjasama.
    d) Azas demokrasi dan keterbukaan
       Setiap anggota yang bekerjasama menjunjung demokrasi dengan mengutamakan
       musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap permasalahan ditangani;


                                                                                     8 
 
     e) Azas keadilan
        Setiap anggota merasa mendapatkan keadilan, baik dalam memperoleh hasil
        kerjasama maupun dalam menentukan beban dan kontribusi setiap anggota.

 Adapun tahapan dalam pembentukan kerjasama jasa lingkungan hutan konservasi adalah
 sebagai berikut (KMLH, 2006) :

1. Mengidentifikasi dan merumuskan cakupan permasalahan strategis
   Daerah dan atau para pihak yang menginisiasi kerjasama dan daerah lain yang akan
   terlibat kerjasama mengidentifikasi masalah-masalah lingkungan hidup yang dihadapi
   dan selanjutnya merumuskannya ke dalam permasalahan strategis yang dihadapi
   bersama;
2. Menentukan pihak-pihak yang terlibat
   Daerah dan atau para pihak yang bermaksud menjalin kerjasama selanjutnya menyusun
   daftar pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama, dapat meliputi pemerintahan daerah
   provinsi/kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, pelaku
   usaha/kegiatan, masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan
   pengelolaan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
3. Menentukan batas wilayah yang akan dikelola
   Batas wilayah yang akan dikelola dalam kerjasama ditentukan dengan menggunakan
   pendekatan wilayah sesuai dengan batas administrasi masing-masing daerah yang akan
   melakukan kerjasama
4. Perumusan kesepakatan bersama
   Para pihak yang akan menjalin kerjasama merumuskan kespakatan bersama yang
   merupakan simbol telah disepakati adanya kerjasama;
5. Merumuskan dasar hukum lembaga yang akan dibentuk
   Jika dibentuk lembaga baru yang perlu status huku, sebagai pemegan hak dan
   kewajiban, oerlu dirumuskan dasar hukumnya. Dasar hukum kerjasama dapat berupa
   Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur/Bupati/walikota/pengelola kawasan.
   Berdasarkan penilaian pihak-pihak yang bekerjasama, bentuk kerjasama ini dapat juga
   tidak perlu mempunyai dasar hukum, seperti hanya setingkat forum;
6. Penyusunan dan Pengesahan Program Kerja
   Para pihak yang terlibat kerjasama melalui lembaga kerjasama yang telah terbentnuk
   selanjutnya dapat menyusun program kerja, misalnya dapat dilakukan melalui
   pertemuan dalam bentuk lokakarya. Pada pertemuan tersebut juga dapat dilakukan
   pengesahan dan pelantikan pengurus lembaga yang telah terbentuk.




                                                                                     9 
  
Contoh Penerapan Kerjasama Jasa Lingkungan Antar Daerah : PES di
Wilayah Gunung Ciremai
Penerapan skema PES (Payment for Environmental Srvices) mengandung dua komponen
penting, yaitu adanya proses terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak terkait mengenai
kesediaan salah satu pihak untuk memberikan pembayaran atas jasa lingkungan yang
disediakan oleh pihak lain, serta bentuk dari skema PES itu sendiri. Dalam kasus konflik
antara Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon atas sumber daya air minum, kedua
komponen tersebut adalah proses terjadinya kesepakatan antara kedua daerah mengenai
adanya pembayaran oleh Kota Cirebon kepada Kabupaten Kuningan, serta Perda Tata
Ruang Gunung Ciremai yang dijadikan sertifikat komitmen oleh Kabupaten Kuningan untuk
melaksanakan konservasi di kawasan Gunung Ciremai. Kedua aspek tersebut menjadi inti
dalam bagian pembahasan.

Proses menuju kesepakatan antara Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon dalam
memanfaatkan sumber air minum lintas wilayah merupakan proses yang cukup panjang,
mulai dari tahun 1999 sampai akhir tahun 2004. Pada tahun 1999 Pemerintah Kabupaten
Kuningan bersama LSM RISSAPEL Kabupaten Kuningan melakukan studi tentang potensi
sumber mata air di kawasan Gunung Ciremai yang hasilnya digunakan untuk menetapkan
zona resapan air kawasan tersebut. Studi tersebut pada awalnya ditujukan untuk
memutakhirkan hasil kajian konsultan IWACO dan Departemen Pekerjaan Umum tahun
1990, namun dalam prosesnya tim melihat bahwa potensi sumber mata air tersebut
memiliki nilai strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten
Kuningan dan di wilayah lain di sekitarnya, terutama memasok kebutuhan air minum
masyarakat Kota Cirebon. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan melihat besarnya
potensi sumber mata air dengan total debit keseluruhan mencapai + 8.000 liter/detik, tim
selanjutnya mendelineasi zona resapan air di kawasan Gunung Ciremai. Pada saat itu
Pemerintah Kabupaten Kuningan, DPRD Kabupaten Kuningan, dan masyarakat sepakat
untuk mengkonservasi kawasan tersebut sebagai zona resapan air. Pada tahapan
selanjutnya dilakukan proses legal untuk menindaklanjuti hasil studi zona resapan air
kawasan tersebut dengan menyusun rancangan peraturan daerah (perda) tentang tata
ruang Gunung Ciremai dan disahkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Gunung Ciremai. Pada saat
proses pembuatan perda tersebut belum ada rencana untuk menjadikannya sebagai
jaminan komitmen pemanfaatan jasa lingkungan air antar daerah. Pada awal tahun 2004
sengketa tentang pemanfaatan air minum yang berasal dari Kabupaten Kuningan yang
dimanfaatkan Kota Cirebon, terutama mata air Paniis, mengemuka secara terbuka.
Kronologis proses implementasi PES air minum lintas wilayah di kawasan tersebut
disajikan pada Tabel 1. Mata air Paniis, salah satu mata air di kawasan Gunung Ciremai,
berada pada ketinggian 375 m di atas permukaan laut. Air yang berasal dari mata air
Paniis ini memasok air minum untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon.



                                                                                     10 
 
Pada saat ini air dialirkan melalui pipa berdiameter 700 mm dari sumur pengumpul ke
instalasi pengolahan di Plangon yang berjarak sekitar 8,2 Km dari Paniis. Debit air total
mata air Paniis saat ini adalah 860 l/detik yang pada musim hujan dapat meningkat di atas
1.000 l/detik. Mata air Paniis merupakan sumber air minum andalan utama untuk
memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Kota Cirebon. Alternatif sumber air minum
lainnya yang berasal dari air tanah dalam di sekitar Kota Cirebon dari jumlah dan
kualitasnya kurang memenuhi standar air minum bagi masyarakat (Wahyudin, 2000). Oleh
karena itu sumber air minum dari mata air di kawasan Gunung Ciremai merupakan
prioritas pertama untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di Kota Cirebon.
Mata air Paniis dikelola oleh PDAM Kota Cirebon untuk melayani penduduk Kota Cirebon
dan beberapa daerah wilayah Kabupaten Cirebon dengan 51.344 pelanggan air minum
sampai bulan Maret tahun 2003. Kapasitas terpasang yang dimanfaatkan oleh PDAM Kota
Cirebon adalah 860 l/detik, tetapi debit yang diijinkan oleh Pemda Kabupaten Kuningan
adalah sebesar 750 l/detik berdasarkan Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) yang
dikeluarkan oleh Kantor Sumberdaya Air dan Mineral Kabupaten Kuningan Nomor
616/039/SDAM/2003. Pengambilan air yang melebihi SIPA memicu konflik antara Pemda
Kabupaten Kuningan dengan Kota Cirebon yang terjadi pada pertengahan sampai akhir
tahun 2004. Peningkatan konsumsi air minum masyarakat di Kota Cirebon yang terus
meningkat menjadi alasan bagi PDAM Kota Cirebon untuk mengambil air di atas tingkat
yang diijinkan. Di sisi lain Pemda Kabupaten Kuningan pun merasa bahwa perhatian
Pemda Kota Cirebon untuk memelihara kelestarian kawasan sumber air minumnya
dianggap kurang, padahal tanpa upaya untuk melestarikan kawasan sumber air tersebut
maka pasokan air minum dari wilayah Paniis akan terganggu kesinambungannya. Pemda
Kabupaten Kuningan berupaya mengajak Pemda Kota Cirebon untuk bekerjasama dalam
memelihara kelestarian Gunung Ciremai sebagai kawasan resapan air dari sejumlah mata
air yang selama ini digunakan oleh masyarakat Kota Cirebon. Upaya rehabilitasi dan
konservasi kawasan Gunung Ciremai selama ini menjadi tugas dari Pemda Kabupaten
Kuningan yang berada di bagian hulunya, sedangkan manfaat hidrologis dari kegiatan
konservasi dirasakan juga oleh masyarakat yang ada di hilirnya, sehingga kelestariannya
menjadi tanggung-jawab bersama dari semua pengguna air.
Upaya untuk membangun kesepahaman dalam pengelolaan sumber air minum lintas
wilayah didukung pula oleh komitmen politik dan dukungan publik yang kuat. Komitmen
politik diantara dua Pemda, yaitu Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon, dalam
menyelesaikan permasalahan sumber air minumnya tampaknya sangat kuat. Bupati
Kuningan dan Walikota Cirebon langsung terlibat memimpin rapat untuk mendiskusikan
penyelesaian masalah air lintas wilayah. Komitmen kedua pimpinan daerah tersebut
didukung oleh pihak DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai lembaga legislatif
dari masing-masing daerah dan juga masyarakat di dua wilayah tersebut. Sebagai badan
legislatif dan wakil rakyat, DPRD merasa berkepentingan untuk ikut mendorong
penyelesaian masalah sumber air minum lintas wilayah tersebut. Oleh karena itu



                                                                                      11 
 
komitmen politik dan dukungan publik yang kuat ternyata mampu mendorong
penyelesaian sengketa sumber air minum lintas wilayah tersebut secara damai dan saling
menguntungkan. Dalam beberapa pertemuan antara Pemda Kabupaten Kuningan dengan
Kota Cirebon untuk membahas penyelesaian konflik penggunaan air dari Paniis, isu utama
yang menjadi pembahasan adalah kontribusi konservasi daerah resapan sumber mata air.
Pertemuan antara kedua Pemda yang difasilitasi oleh Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil)
Cirebon telah mendorong adanya kesepahaman antara kedua belah dalam menyelesaikan
masalah tersebut. Kesamaan visi untuk berbagi (shared vision) dalam mengalokasikan air
minum di kawasan tersebut telah mendorong pemahaman dari pihak-pihak yang
bersengketa akan pentingnya tanggung-jawab pengelolaan bersama sumber air tersebut.
Visi untuk berbagi tersebut dibangun dengan mengintegrasikan pentingnya aspek
kelestarian lingkungan dalam pengelolaan air berkelanjutan.

Tabel 1. Kronologis Proses Implementasi PES Air Minum Lintas di Kawasan Gunung
          Ciremai

No   Proses Implementasi PES                      1999   2000   2001   2002   2003   2004     2005
     Identifikasi Potensi Sumber Air di Kawasan
1
     Gunung Ciremai (Studi)
     Penetapan zona resapan air kawasan
2
     Gunung Ciremai (Studi)
     Proses Legal Penyusunan Rancangan
3    Peraturan Daerah tentang Rencana umum
     Tata Ruang Gunung Ciremai
     Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten
                                                                       28
     Kuningan Nomor 32 Tahun 2002 tentang
4                                                                      Nop
     Rencana umum Tata Ruang Gunung
                                                                       2002
     Ciremai
                                                                               Kon
5    Negosiasi mata air Paniis Kuningan-Cirebon
                                                                              flik
     Penandatangan Kesepakatan Pemanfaatan                                           17 Des
6
     Mata Air Paniis                                                                 2004
7    Implementasi Kesepakatan


Untuk menjamin alokasi air lintas wilayah secara berkelanjutan, maka kerjasama antar
daerah diatur dalam suatu peraturan kerjasama pemanfaatan air yang disepakati oleh
kedua belah pihak. Peraturan pemanfaatan air dan kontribusi dana konservasi di kawasan
Gunung Ciremai telah diatur oleh suatu nota kesepakatan (memorandum of
understanding) antara Bupati Kuningan dan Walikota Cirebon yang ditandatangani tanggal
17 Desember 2004, yaitu Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kuningan
dengan Pemerintah Kota Cirebon tentang Pemanfaatan Sumber Mata Air Paniis Kecamatan
Pasawahan Kabupaten Kuningan. Perjanjian kerjasama tersebut bertujuan untuk
mewujudkan perlindungan dan pelestarian sumber air serta untuk kesejahteraan
masyarakat diantara kedua daerah tersebut. Perjanjian tersebut mengatur mengenai


                                                                                                12 
 
kewajiban pihak pemerintah Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon. Kewajiban
Pemerintah Kabupaten Kuningan diantaranya adalah: (a) menjaga/melindungi sumber air
mata air sehingga dapat menjamin kelancaran distribusi air; dan (b) menerima dan
menggunakan dana konservasi dari pengguna air minum di Kota Cirebon untuk
kepentingan konservasi yang dapat menjamin kelestarian sumber mata air, termasuk di
dalamnya pemberdayaan masyarakat. Adapun kewajiban Pemerintah Kota Cirebon adalah
: (a) memanfaatkan sumber mata air Paniis sesuai ijin yang diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten Kuningan; dan (b) membantu kepentingan Pemerintah Kabupaten Kuningan
dalam hal perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air (catchment area) sumber
mata air sesuai dengan kemampuannya. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa
besarnya dana kompensasi konservasi dihitung dengan mempertimbangkan produksi air
dari sumber air, tarif yang berlaku sebelum diolah bagi pelanggan di Kota Cirebon, dan
tingkat kebocoran air. Kesepakatan besaran dana kompensasi untuk konservasi Gunung
Ciremai dari Kota Cirebon berdasarkan rumusan tersebut adalah Rp.1,75 milyar untuk
tahun 20052. Dana kompensasi konservasi ini secara khusus harus dialokasikan untuk
mendanai kegiatan konservasi di zona resapan air Paniis sebagai sumber mata airnya.
Perlu ditegaskan bahwa dana kompensasi konservasi tidak dibuat dalam kerangka tradable
water yang memandang air sebagai komoditas ekonomi semata, tetapi dana tersebut
dikembangkan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung-jawab dari pengguna jasa
lingkungan air di bagian hilir untuk berkontribusi membantu kegiatan konservasi di bagian
hulunya. Hal tersebut dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap hak airnya,
misalnya hak akses. Pada umumnya di kawasan tersebut masyarakat memandang bahwa
air dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Hal tersebut
dilatarbelakangi oleh pandangan hukum Islam yang banyak dianut di daerah tersebut.
Pandangan tersebut sesuai dengan pernyataan Sarwan et al. (2003) yang menjelaskan
bahwa persepsi masyarakat atas hak-hak air di Indonesia dilatarbelakangi oleh pandangan
hukum Islam sebagai agama yang banyak dianut oleh penduduk Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2002 tentang RUTR Gunung
Ciremai selain berfungsi untuk mengalokasikan ruang dalam kawasan tersebut, juga
bernilai ekonomi berkaitan dengan jaminan komitmen wilayah hulu (Kabupaten Kuningan)
untuk memasok air dalam jumlah dan kualitas yang stabil sepanjang tahun. Oleh karena
itu RUTR Gunung Ciremai merupakan sertifikat dari komitmen Pemda dan masyarakat
Kabupaten Kuningan untuk mempertahankan wilayah Gunung Ciremai sebagai resapan air
yang memasok kebutuhan air minum bagi wilayah-wilayah di sekitarnya. Pelaksanaan
RUTR sebagai sebuah sertifikat komitmen dari daerah hulu untuk hilirnya tersebut
merupakan terobosan kebijakan dalam kerjasama antar daerah di era otonomi daerah ini.
Bagi bidang perencanaan wilayah, proses pembuatan perda ini menjadi bukti bahwa
dokumen RUTR tidak hanya bermanfaat dalam mengalokasikan ruang saja, namun
                                                            
2
   Perjanjian terbaru tahun 2009 mengatur nilai besaran dana kompensasi sebesar Rp.80/m3.


                                                                                      13 
 
berdampak ekonomi dalam meningkatkan pendapatan daerah hulu. Wilayah pengguna air
di bagian hilir cenderung lebih merasa aman apabila wilayah hulu sebagai pemasok air
mampu menunjukkan komitmen dalam menjaga kawasan resapan airnya, sehingga
kesediaan wilayah hilir untuk membayar atas air yang digunakannya diperkirakan akan
meningkat. Peningkatan apresiasi nilai ini dari wilayah hilir ini berkaitan dengan adanya
komitmen yang jelas dari wilayah hulu sebagai pemasok air untuk melindungi wilayahnya
sebagai resapan air.

Upaya-upaya penyelesaian konflik sumber air minum lintas didorong oleh suatu kemitraan
yang luas (broad based partnerships) antara pemerintah, lembaga legislatif, perguruan
tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya. Kesepahaman
untuk memberikan kontribusi dari hilir ke hulu diharapkan akan meningkatkan upaya
kelestarian lingkungan sumber mata air, sehingga distribusi manfaat air diantara pihak-
pihak yang berkepentingan dapat berjalan lebih adil. Selain ketiga faktor sebelumnya,
partisipasi publik untuk membangun mekanisme alokasi air lintas wilayah yang lebih adil
dan berkelanjutan perlu lebih didorong oleh masing-masing Pemda sehingga proses
kerjasama antar daerah dapat diimplementasikan secara efektif.


                                     Kesimpulan
Hutan konservasi memiliki jasa lingkungan yang bernilai penting bagi kehidupan
masyarakat dan lingkungan hidup lainnya. Jasa lingkungan tersebut merupakan output
ekosistem hutan yang sepanjang kualitas ekosistemnya terjaga baik akan tetap
memberikan manfaat jasa lingkungan. Tanggung-jawab untuk menjaga jasa lingkungan
tersebut tidak hanya tanggung-jawab pengelola kawasan sebagai provider jasa lingkungan
tersebut, tetapi juga merupakan tanggung-jawab para pihak (stakeholders) yang menjadi
pengguna jasa lingkungan tersebut. Oleh karena itu kerjasama pemanfaatan jasa
lingkungan hutan konservasi harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar
dan asas-asas kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan hidup dengan mengembangkan
sistem kemitraan kerjasama yang luas.


                                    Daftar Pustaka
Acreman, M. 2004. Water and Ecology. United Nations Educational, Scientific, and Cultural
      Organizations (UNESCO). Paris
Asian Development Bank (ADB). 2001. Handbook for Economic Analysis of Water Supply
      Projects. Http : //www.adb.org//. [20 Dec 2001].
Cruz, R.V.O. , L.A. Bugayong, P.C. Dolom, and N.O.Esperitu. 2000. Market-Based
      Instruments for Water Resource Conservation in Mt Makiling, Philippines : A Case
      Study. Paper for the 8th Biennal Conference of The International Association for the
      Study of Common Property, 31 May – 4 June 2000 at Bloomington, Indiana.
Hoekstra, A.Y. 1998. Appreciation of water : four perspectives. Water Policy 1 (1998) :
      605-622.


                                                                                       14 
 
Johnson, N., A.White, and D.P. Maitre. 2001. Developing Markets for Water Services from
     Forests : Issues and Lessons for Innovators. Forest Trends. Washington, DC.
Karyono Dan Subarudi. 2001. Study Perbandingan Nilai Produk Jasa Wisata Dan Kayu
     Pada Hutan Produksi Di Jawa Barat. Jurnal Sosial Ekonomi, 2 (1): 71- 78.
KMNLH. 2006. Pedoman Kerjasama Antar Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
     Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Jakarta.
Ramdan, H. 2004. Analisis Kebijakan Prospek Alokasi Air Lintas Wilayah dari Gunung
     Ciremai Propinsi Jawa Barat. Jurnal Penelitian Kehutanan Wana Mukti, 2 (2) : 28-35.
Ramdan, H. 2006. Pengelolaan Sumber Air Minum Lintas Wilayah di Kawasan Gunung
     Ciremai Propinsi Jawa Barat. Disertasi pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian
     Bogor. Tidak dipublikasikan.
Ramdan, H., Yusran, dan D. Darusman. 2003. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan
     Otonomi Daerah : Perspektif Kebijakan dan Valuasi Ekonomi. Penerbit Alqa Print.
     Jatinangor, Sumedang.
Verweij, P.2002. Innovative Financing Mechanisms for Conservation and Sustainable
     Management of Tropical Forest : Issues and Perspective. Paper for International
     Seminar on Forest Valuation and Innovative Financing Mechanisms for Consevation
     and Sustainable Management of Tropical Forests. Tropenbos International, The
     Hague, 20-21 March 2002.
Wahyudin, 2000, Potensi Cekungan Airtanah Cirebon, Jawa Barat, Direktorat Geologi Tata
     Lingkungan, Bandung.

 

Biodata Penulis

Dr.Ir.Hikmat Ramdan, M.Si. Lahir di Garut pada tanggal 26 Nopember 1971.  Lulus dari 
Jurusan  Manajamen  Hutan  Fakultas  Kehutanan  Institut  Pertanian  Bogor  (IPB)  tahun  1994, 
menempuh pendidikan Magister Sains pada Program Studi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
(DAS) Program Pasca Sarjana IPB tahun 1995‐1999, dan meraih gelar Doktor pada Program 
Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) Sekolah Pasca Sarjana IPB tahun 2006. 
Bekerja  sebagai  staf  pengajar  di  Fakultas  Kehutanan  UNWIM  sejak  tahun  1995.  Di  samping 
sebagai dosen di Fahutan UNWIM, juga mengajar/membimbing mahasiswa program doktor di 
Program  Studi  PSL  IPB  dan  Program  Studi  Ilmu  Lingkungan  Universitas  Indonesia.  Di  luar 
kesibukannya  sebagai  pengajar,  aktif  sebagai  peneliti  dan  konsultan  bidang  manajemen 
sumberdaya  alam  dan  lingkungan.  Tercatat  sebagai  anggota  Tim  Kormonev  Pemberantasan 
Ilegal  Logging  di  Indonesia  (Kantor  Menkopolhukam)  sejak  tahun  2007.  Bidang  kajian  riset 
dalam  lima  tahun  terakhir  :  kebijakan  pengelolaan  air  lintas  wilayah,  ekonomi  politik 
sumberdaya air, politik ekologi,  asuransi lingkungan, dan kajian kejahatan bidang kehutanan 
(forestry crimes). E‐mail : hikmadan@gmail.com




                                                                                                15 
 

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:1742
posted:7/29/2010
language:Indonesian
pages:15
hikmat ramdan hikmat ramdan Dr
About