Prinsip Hukum Perjanjian

Document Sample
Prinsip Hukum Perjanjian Powered By Docstoc
					    PRINSIP – PRINSIP DALAM HUKUM PERJANJIAN



                     OLEH : MAULIDIAZETA WIRIARDI, S.H.



PENGERTIAN PERJANJIAN

          Berdasarkan ketentuan pasal 1233 BW, perjanjian merupakan salah satu

sumber yang bisa menimbulkan perikatan.1 Adapun pengertian dari perikatan

adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan

mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak

yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.2 Meskipun bukan yang

paling dominan, namun pada umumnya perikatan yang lahir dari perjanjian

merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari, dan

yang juga ternyata banyak dipelajari oleh ahli hukum, serta dikembangkan secara

luas oleh legislator, para praktisi hukum, serta juga pada cendekiawan hukum,

menjadi aturan-aturan hukum positif yang tertulis, yurisprudensi dan doktrin-

doktrin hukum yang dapat kita temui dari waktu ke waktu. 3 Perjanjian atau

kontrak merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh orang untuk

mendapatkan harta kekayaan yang diperlukan dalam hidupnya. Dalam kehidupan

sehari-hari, kita bisa dengan mudah menemukan orang yang mengadakan

1
 Dalam ketentuan pasal 1233 BW disebutkan : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan,
baik karena undang-undang.”
2
    R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2008
3
  Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2003, h. 1
                                                 1
                                                                                          2




berbagai perjanjian, misalnya jual beli, tukar-menukar, pemberian kuasa,

penitipan barang, perjanjian kerja, dan sebagainya.

        Dalam hukum asing dijumpai istilah overeenskomst (bahasa Belanda),

contract, agreement (bahasa Inggris), contract, convention (bahasa Prancis),

pacte, conventie, contractus (bahasa Latin), kontrakt, vertrag (bahasa Jerman),

dan sebagainya yang merupakan istilah yang dalam hukum kita dikenal sebagai

“kontrak” atau “perjanjian”. BW menggunakan istilah overeenkomst dan contract

untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III

BW. Judul dari Bab II Buku III BW adalah “Tentang Perikatan-Perikatan yang

Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian”. Dari judul tersebut dapat diberikan

makna bahwa kontrak adalah perjanjian, dan perjanjian adalah kontrak.4

        Sementara itu banyak kalangan berpendapat sama sebagaimana Subekti

berpendapat, bahwa “kontrak adalah perjanjian yang tertulis” dan justru

pengertian yang terakhir inilah yang jamak diterima dalam pergaulan hidup

bermasyarakat. Kenyataan ini, menurut hukum logika dikenal sebagai kesalahan

logis (fallacy of relevance) jenis argumentum ad verecvundian, yaitu penalaran

yang mendasarkan atau yang menggantungkan pada pendapat orang yang

memiliki otoritas.5 Dalam hal ini yaitu pendapat Subekti, sebagai seorang penulis

dari berbagai buku hukum dan juga seorang mantan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia.


4
   F. X. Suhardana, Contract Drafting : Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak,
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, h. 8
5
  Paulus J. Soepratignja, Teknik Pembuatan Akta Kontrak, Universitas Atma Jaya, Yoogyakarta,
2007, h. 5
                                                                                       3




           Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam suatu kesempatan perkuliahan

Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada, bahwa perjanjian mempunyai

arti yang lebih luas daripada kontrak. Kontrak merujuk pada suatu pemikiran akan

adanya keuntungan komersil yang diperoleh kedua belah pihak. Sedangkan

perjanjian dapat saja berarti social agreement yang belum tentu menguntungkan

kedua belah pihak secara komersil.6 Dengan demikian pembedaan dua istilah ini

bukan pada bentuknya. Tidak tepat jika kontrak diartikan sebagai perjanjian yang

dibuat secara tertulis, sebab kontrak pun dapat dibuat secara lisan. 7 Mengutip apa

yang terdapat dalam Black’s Law Dictionary disebutkan bahwa kontrak adalah

perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk

berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal khusus (Contract is agreement betwen two

or more persons which creates an obligation, to do or not a particular thing).8

Hal pokok dalam definisi tersebut adalah bahwa kontrak dipandang sebagai

persetujuan dari dua pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau

tidak melakukan sesuatu hal tertentu. Sedangkan menurut G.H. Treitel : “a

contract is an agreement giving rise to obligations which are enforced or

recognised by law.”9 Lebih lanjut dikemukakan oleh Treitel bahwa : “The first




6
  H. R. Daeng Naja, Contract Drafting : Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 2
7
  Y. Sogar Simamora, Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh
Pemerintah, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005, h. 25
8
    F. X. Suhardana, op. cit., h. 11
9
    G. H. Treitel, The Law of Contract, Sweet & Maxwell, London, 2003, h. 1
                                                                                     4




requisite of a contract is that the parties should have reached agreement”.10

Dalam hal ini, pengertian yang diutarakan oleh Treitel menekankan pada

kesepakatan para pihak dan tidak menyebutkan bahwa kontrak adalah perjanjian

tertulis. Ronald A. Anderson dan Walter A. Kumpf memberikan pendapat

mengenai contract:

              Generally a contract is an exchange of promises or assents by two or
              more persons, resulting in an obligation to do or to refrain from doing a
              particular act, which obligation is recognize or enforced by law. A
              contract may also be formed when a promise is made by one person in
              exchange for the act or the refraining from the doing of an act by
              another.11


            Pothier tidak memberikan pembedaan antara kontrak dan perjanjian,

namun membedakan pengertian contract dengan convention (pacte). Disebut

convention (pacte) yaitu perjanjian dimana dua orang atau lebih menciptakan,

menghapuskan (opheffen) atau merubah (wijzegen) perikatan. Sedangkan contract

adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan.12 Terhadap

penggunaan istilah kontrak dan perjanjian, Agus Yudha Hernoko sependapat

dengan beberapa sarjana yang memberikan pengertian sama antara kontrak

dengan perjanjian.13 Dimana dalam BW disamakan pengertian antara perjanjian

atau persetujuan (overeenkomst) dengan istilah kontrak. Selain itu dalam praktik


10
     Ibid., h. 8
11
   Ronald A. Anderson dan Walter A. Kumpf, Business Law, South-Western Publishing,
Cincinnati, 1973, h. 79
12
   Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial,
Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, h. 12
13
     Ibid., h. 13
                                                                                5




kedua istilah tersebut juga dipergunakan dalam kontrak komersial, misalnya

dalam perjanjian waralaba, perjanjian sewa guna usaha, kontrak kerjasama,

perjanjian kerjasama, kontrak kerja konstruksi.

           Didalam BW, pengertian perjanjian terdapat dalam ketentuan pasal 1313,

yaitu “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang lain atau lebih”. Perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan

pasal 1313 BW hendak menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika

ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara

fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.14 Para sarjana Hukum

Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di

dalam ketentuan pasal 1313 BW adalah tidak lengkap, dan pula terlalu luas.15

Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak

saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam

lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga,

tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Buku III BW.

Perjanjian yang diatur dalam Buku III BW kriterianya dapat dinilai secara

materiil, dengan kata lain dapat dinilai dengan uang.

           Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa perjanjian

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

     1. Ada pihak-pihak yang menjadi subjek, sedikitnya dua pihak dan masing-

         masing bisa terdiri atas orang dengan orang atau orang dengan badan hukum

14
     Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, op. cit., h. 7
15
     Mariam Darus Badrulzaman et al., op. cit., h. 65
                                                                                  6




      atau badan hukum dengan badan hukum. Dengan demikian tidak mungkin

      dikatakan ada perjanjian jika subjeknya hanya satu;

  2. Ada    persetujuan   (kesepakatan)    diantara   para   pihak.   Kesepakatan

      digambarkan sebagai pernyataan kehendak para pihak yang saling mengisi.

      Kesepakatan tersebut terbentuk melalui penawaran-penawaran yang

      disampaikan oleh para pihak yang kemudian bertemu pada satu titik.

  3. Ada objek yang berupa benda. Objek perjanjian adalah harta benda yang

      dapat diperdagangkan.

  4. Ada tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan). Dengan

      perkataan lain bahwa perjanjian bermaksud mengalihkan hak atas harta

      benda yang menjadi objek perjanjian.

  5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis. Berdasarkan asas kebebasan

      berkontrak atau partij otonomie sebenarnya perjanjian dapat dibuat secara

      lisan sehingga dikenal sebagai kontrak lisan, bisa pula berbentuk tertulis

      kecuali Undang-Undang menentukan lain, yaitu yang dalam teori dikenal

      dengan sebutan kontrak formal seperti kontrak perdamaian, kontrak

      penjaminan tanah, kontrak pendirian perseroan terbatas, perjanjian hibah.

       Sedangkan unsur-unsur perjanjian menurut teori lama adalah sebagai

berikut:

  1. Adanya perbuatan hukum;

  2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;

  3. Persesuaian ini harus dipublikasikan atau dinyatakan;

  4. Perbuatan hukum terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih;
                                                                                        7




     5. Pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang sesuai harus saling bergantung

         satu sama lain;

     6. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;

     7. Akibat hukum untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal

         balik;

     8. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-

         undangan.16



AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK

           Sistem pengaturan hukum perjanjian dalam Buku III BW adalah sistem

terbuka (open system), atau juga disebut sebagai aanvullend recht.17 Artinya

bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur

maupun yang belum diatur di dalam undang-undang.18 Hal ini dapat disimpulkan

dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) BW, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya.” Subekti berpendapat bahwa dalam soal perjanjian,

kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri.19 Dalam ketentuan

tersebut terdapat azas kebebasan berkontrak. Azas kebebasan berkontrak

16
  Salim H. S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
2008 (selanjutnya disingkat Salim H. S. II), h. 15
17
     Namun perlu diperhatikan bahwa dalam Buku III BW terdapat pula ketentuan yang
keberadaannya tidak boleh disimpangi. Dengan kata lain, terdapat ketentuan-ketentuan yang
bersifat dwingend recht atau imperative law. Lihat ketentuan pasal 1319 BW
18
     Salim H. S. I, op. cit., h. 7
19
     R. Subekti, op. cit., h. 14
                                                                                8




dinamakan juga azas otonomi “konsensualisme”, yang menentukan adanya

(raison d’etre, het bestaanwaarde) perjanjian.20 Kebebasan berkontrak ini berlatar

belakang pada paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman

Yunani, diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman

renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes,

John Locke, dan Rousseau.21

           Azas kebebasan berkontrak merupakan salah satu azas utama dan sangat

penting dalam suatu perjanjian. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan

kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang

berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:

     1. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;

     2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;

     3. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;

     4. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan

     5. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan

         perundang-undangan.22

           Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut azas kebebasan

berkontrak, para pihaklah yang paling berhak menentukan hukum yang hendak

mereka pilih untuk mengatur perjanjian mereka, hukum yang berlaku sebagai

dasar transaksi, termasuk sebagai dasar penyelesaian sengketa sekiranya timbul


20
     Mariam Darus Badrulzaman et al., op. cit., h. 83
21
     Ibid., h. 84
22
     Ahmadi Miru, op. cit., h. 4
                                                                              9




suatu sengketa dari perjanjian yang mereka buat. Azas kebebasan berkontrak

merupakan prinsip yang telah secara umum dan tertulis diakui sebagian besar

negara di dunia ini sehingga dapat dikatakan merupakan prinsip universal.23

           Azas kebebasan berkontrak menjadi salah satu azas yang utama,

dikarenakan azas ini bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam melakukan

transaksi bisnis yang senantiasa berkembang seiring perkembangan teknologi.

Kedudukan azas kebebasan berkontrak ini semakin diperkuat dengan ketentuan

pasal 1319 BW, yang memuat: “semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu

nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk

pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.”

Dengan kata lain, ketentuan pasal 1319 BW mengakui akan adanya perjanjian-

perjanjian selain yang terdapat dalam BW. Perjanjian-perjanjian yang tidak

terdapat dalam Buku III BW ini dinamakan perjanjian tak bernama atau kontrak

innominaat.24



SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

           Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian agar sebuah

perjanjian bisa memiliki kekuatan untuk memaksa para pihak. Adapun syarat sah

perjanjian menurut ketentuan pasal 1320 BW adalah:

     1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya




23
     F.X Suhardana, op. cit., h. 20
24
     Salim H. S. II, op. cit., h. 1
                                                                                                    10




          Kesepakatan para pihak pada prinsipnya adalah pengejawantahan dari azas

          konsensualitas.25 Azas konsensualitas memperlihatkan bahwa sebuah

          perjanjian timbul seketika setelah para pihak mecapai kesepakatan atau

          consensus. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling

          menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian;

          pernyataan salah satu pihak “cocok” dengan pernyataan pihak yang lain.26

          Kesepakatan bisa terjadi setelah para pihak sebelumnya melakukan proses

          penawaran dan penerimaan. Harold F. Lusk berpendapat bahwa untuk

          melahirkan sebuah perjanjian, para pihak harus berada pada kondisi mutual

          understanding antar pihak, dan kondisi mutual understanding terjadi dengan

          salah satu pihak melakukan penawaran dan penerimaan oleh pihak

          lainnya.27 Kesepakatan merupakan hal yang substansial dalam sebuah

          perjanjian, Nigel Savage dan Robert Bradgate berpendapat: “for there to be

          a legally binding contract there must be an agreement, that is, a reasonably

          definite understanding between two or more persons.”28 Pernyataan

          kehendak bukan hanya dengan kata-kata yang tegas dinyatakan, tetapi juga

          kelakuan yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan

          perjanjian.29

25
     Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, op. cit., h. 94
26
   J. H. Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (terjemahan Djasadin Saraghi), Universitas
Airalangga, Surabaya, 1985, h. 2
27
     Harold F. Lusk, Business Law : Principles and Cases, Richard D. Irwin, Illinois, 1966, h. 90
28
     Nigel Savage dan Robert Bradgate, Business Law, Butterworth, London, 1993, h. 185
29
     J. H. Nieuwenhuis, op. cit., h. 2
                                                                                11




         Sudikno mertokusumo menyatakan bahwa ada lima cara terjadinya

         persesuaian pernyataan kehendak, yaitu:

                1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;

                2) Bahasa yang sempurna secara lisan;

                3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.

                     Hal ini mengingat dalam kenyataanya sering kali seseorang

                     menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi

                     dimengerti oleh pihak lawannya;

                4) Bahasa isyarat asal dapat diterima pihak lawannya; dan

                5) Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak

                     lawan.30



     2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

         Kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat dirumuskan sebagai

         kemungkinan melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat

         diri sendiri tanpa diganggu gugat.31 Subjek hukum dalam melakukan

         perjanjian bisa merupakan natuurlijk persoon ataupun rechtspersoon.

         Menurut ketentuan pasal 1330 BW, natuurlijk persoon dikatakan tidak

         cakap untuk melakukan sebuah perbuatan hukum adalah ketika:

                1) Orang-orang belum dewasa;

                2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

30
     Salim H. S. et al., op. cit., h. 9
31
     J. H. Nieuwenhuis, op. cit., h. 20
                                                                               12




              3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh

                  undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa

                  undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian

                  tertentu; (namun ketentuan ini telah dihapus dengan Surat Edaran

                  Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 dan pasal 31 undang-undang

                  No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)

        Beradasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 3 tahun

        1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang

        Peraturan Jabatan Notaris, dan Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang

        Kewarganegaraan Republik Indonesia, seseorang dikatakan telah cakap

        dalam melakukan perbuatan hukum jika telah berusia 18 tahun.

        Sedangkan pengertian badan hukum (rechtspersoon) menurut Chidir Ali

        mencakup beberapa hal, yaitu:

              1) Perkumpulan orang (organisasi);

              2) Dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam

                  hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking);

              3) Mempunyai harta kekayaan sendiri;

              4) Mempunyai pengurus;

              5) Mempunyai hak dan kewajiban;

              6) Dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.32

        Suatu badan hukum dikatakan cakap melakukan perjanjian harus diukur dari

        aspek kewenangan organ yang melaksanakan. Kewenangan merupakan

32
     Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 2005, h. 21
                                                                                        13




         salah satu syarat yang menentukan keabsahan kontrak yang dibuat oleh

         badan hukum, baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.33 Hal

         ini terkait kedudukan badan hukum yang merupakan artificial person, yaitu

         sesuatu yang diciptakan oleh hukum guna memenuhi kebutuhan

         perkembangan kehidupan bermasyarakat.34 Dalam badan hukum perseroan

         terbatas, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung

         jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan

         terbatas tersebut.35 Sehingga sebuah perseroan terbatas dikatakan cakap

         melakukan perjanjian apabila dilakukan oleh direksi atau oleh organ yang

         secara struktural berada dibawah direksi telah diberi kuasa oleh direksi

         sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perseroan.



     3. Suatu hal tertentu

         Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (bepaald onderwerp) tertentu,

         sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa

         benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.36 Pernyataan-pernyataan yang

         sifat dan luasnya sama sekali tidak dapat ditentukan, tidak mempunyai daya




33
     Y. Sogar Simamora, op. cit., h. 210
34
   Gunawan Widjaja, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT, Forum Sahabat,
Jakarta, 2008, h. 1
35
  Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN tahun 2007 No. 106, ps. 1
angka 5
36
     Mariam Darus Badrulzaman et al., op. cit., h. 79
                                                                                  14




         mengikat.37 Didalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi

         objek perjanjian adalah prestasi pokok sebuah perjanjian (onderwerp der

         overeenskomst). Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek

         perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Jika pokok perjanjian, atau objek

         perjanjian, atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin

         dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (nietig, void).38 Ahmadi Miru

         berpendapat bahwa hal tertentu dalam sebuah kontrak disebut prestasi yang

         dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.39

         Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja berpendapat bahwa yang

         dimaksudkan dengan kebendaan yang telah ditentukan jenisnya, meliptui

         tidak hanya perikatan untuk memberikan sesuatu, melainkan juga dalam

         perikatan untuk berbuat sesuatu dan juga perikatan untuk tidak berbuat

         sesuatu.40

         “Memberikan sesuatu” adalah kewajiban seseorang untuk memberikan

         sesuatu atau menyerahkan sesuatu. Memberikan sesuatu dapat diartikan baik

         penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis.

         “Berbuat sesuatu” adalah setiap prestasi berwujud berbuat sesuatu atau

         melakukan perbuatan tertentu yang positif.



37
     J. H. Nieuwenhuis, op. cit., h. 25
38
     Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bamdung, 1990
(selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad II), h. 231
39
     Ahmadi Miru, op. cit., h. 30
40
     Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, op. cit., h. 158
                                                                                    15




         “Tidak berbuat sesuatu” yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu

         yang telah dijanjikan, misalnya tidak mendirikan bangunan yang menutupi

         pemandangan.

         Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat digunakan

         berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar.

         Sementara itu, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus

         dilakukan oleh para pihak. Untuk menentukan tentang hal tertentu yang

         berupa tidak berbuat sesuatu juga harus dijelaskan dalam kontrak.



     4. Suatu sebab yang diperbolehkan/causa yang diperbolehkan

         Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang

         mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan

         “causa yang diperbolehkan” dalam pasal 1320 BW bukanlah sebab dalam

         arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian,

         melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan

         tujuan     yang     akan    dicapai    para   pihak.41   Undang-undang   tidak

         memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian. yang

         diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang adalah isi perjanjian itu,

         yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai para pihak, apakah




41
     Abdulkadir Muhammad II, op. cit., h. 232
                                                                                           16




         dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan

         ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.42

         Suatu perjanjian dapat bersifat tidak diperbolehkan dalam berbagai hal,

         yaitu:

               1) Penutupan perjanjian tidak diperbolehkan;

                    Misal: jual beli antara suami-istri dilarang

               2) Cara timbulnya perjanjian tidak diperbolehkan;

                    Misal: penutupan perjanjian schenking yang tidak dalam bentuk

                    akta otentik

               3) Isi perjanjian tidak diperbolehkan;

                    Misal: Para pihak menutup perjanjian yang menentukan bahwa

                    salah satu pihak membuat kalender pornografi

               4) Cara pelaksanaan perjanjian tidak diperbolehkan;

               5) Maksud para pihak tidak diperbolehkan.43

         Selain itu, perjanjian adalah batal jika perjanjian tersebut tanpa causa.

         Perjanjian adalah tanpa tanpa causa, jika tujuan yang dimaksud oleh para

         pihak pada waktu dibuat perjanjian tidak akan tercapai.44 Misalnya, para

         pihak mengadakan novasi atas sesuatu perikatan yang tidak ada.




42
  Dalam pasal 1337 BW disebutkan: “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-
undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”
43
     J. H. Nieuwenhuis, op. cit., h. 27
44
     R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1994, h. 63
                                                                              17




       Syarat pertama dan kedua pasal 1320 BW disebut syarat subjektif, karena

melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak

dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Tetapi jika tidak dimintakan pembatalan

kepada hakim, perjanjian itu tetap mengikat pihak-pihak, walaupun diancam

pembatalan sebelum waktu lima tahun.

       Syarat ketiga dan keempat pasal 1320 BW disebut syarat objektif, karena

mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi,

perjanjian batal. Kebatalan ini dapat diketahui apabila perjanjian tidak mencapai

tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian

diperkarakan ke muka hakim, dan hakim menyatakan perjanjian batal, karena

tidak memenuhi syarat objektif.
am berbagai hal,

         yaitu:

               1) Penutupan perjanjian tidak diperbolehkan;

                    Misal: jual beli antara suami-istri dilarang

               2) Cara timbulnya perjanjian tidak diperbolehkan;

                    Misal: penutupan perjanjian schenking yang tidak dalam bentuk

                    akta otentik

               3) Isi perjanjian tidak diperbolehkan;

                    Misal: Para pihak menutup perjanjian yang menentukan bahwa

                    salah satu pihak membuat kalender pornografi

               4) Cara pelaksanaan perjanjian tidak diperbolehkan;

               5) Maksud para pihak tidak diperbolehkan.44

         Selain itu, perjanjian adalah batal jika perjanjian tersebut tanpa causa.

         Perjanjian adalah tanpa tanpa causa, jika tujuan yang dimaksud oleh para

         pihak pada waktu dibuat perjanjian tidak akan tercapai.45 Misalnya, para

         pihak mengadakan novasi atas sesuatu perikatan yang tidak ada.

         Tujuan dari diadakannya perjanjian pelayanan kesehatan PT. Askes

         (Persero) adalah untuk memberikan pelayanan optimal pada peserta askes

         sosial guna memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, hal mana

         pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan,

         yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya

44
     J. H. Nieuwenhuis, op. cit., h. 27
45
     R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1994, h. 63
                                                                               18




        manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan

        nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia

        seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.46

          Syarat pertama dan kedua pasal 1320 BW disebut syarat subjektif, karena

melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak

dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Tetapi jika tidak dimintakan pembatalan

kepada hakim, perjanjian itu tetap mengikat pihak-pihak, walaupun diancam

pembatalan sebelum waktu lima tahun.

          Syarat ketiga dan keempat pasal 1320 BW disebut syarat objektif, karena

mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi,

perjanjian batal. Kebatalan ini dapat diketahui apabila perjanjian tidak mencapai

tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian

diperkarakan ke muka hakim, dan hakim menyatakan perjanjian batal, karena

tidak memenuhi syarat objektif.




46
     Lihat dasar menimbang Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7667
posted:7/27/2010
language:Indonesian
pages:17
Description: Berisi mengenai pengertian perjanjian, azas kebebasan berkontrak, dan syarat sahnya perjanjian