Sejarah HAM by mabadik

VIEWS: 28,972 PAGES: 3

									                           SEJARAH LAHIRNYA HAM

        Menurut penyelidikan ilmu pengetahuan, sejarah hak-hak asasi manusia itu
barulah tumbuh dan berkembang pada waktu hak-hak asasi itu oleh manusia mulai
diperhatikan dan diperjuangkan terhadap serangan-serangan atau bahaya yang timbul dari
kekuasaan suatu masyarakat atau negara (state). Pada hakikatnya persoalan mengenai
hak-hak asasi itu berkisar pada hubungan antara manusia sebagai individu dan
masyarakat.
        Sebab, manakala sesuatu negara semakin kuat dan meluas, secara terpaksa ia akan
mengintervensi lingkungan hak-hak pribadi yang mengakibatkan hak-hak pribadi itu
semakin berkurang. Maka pada saat yang sama terjadilah persengketaan antara individu
dan kekuasaan negara. Dalam pertarungan itu, pihak individu (rakyat) selalu berada pada
posisi yang terkalahkan. Pada saat itu pula perlindungan terhadap hak-hak individu yang
bersifat asasi itu sangat dibutuhkan.
        Bila ditelusuri lebih jauh ke belakang mengenai sejarah lahirnya HAM, umumnya
para pakar di Eropa berpendapat bahwa cikal bakal HAM itu sebenarnya telah ada sejak
lahirnya Magna Charta 1215 di kerajaan Inggris. Di dalam Magna Charta itu disebutkan
antara lain bahwa raja yang memiliki kekuasaan absolut dapat dibatasi kekuasaannya dan
dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum. Dari sini lahir doktrin `raja tidak kebal
hukum' dan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Walaupun kekuasaan membuat
undang-undang pada masa itu lebih banyak berada di tangannya.'3
        Semangat Magna Charta inilah yang kemudian melahirkan undang-undang dalam
kerajaan Inggris tahun 1689 yang dikenal dengan undang-undang hak (Bill of Right)."
Peristiwa ini dianggap sebuah keberhasilan rakyat Inggris melawan kecongkakan raja
John, sehingga timbul suatu adagium yang berintikan "manusia sama di muka hukum
(equality before the low)". Adigium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum
dan demokrasi yang mengakui dan menjamin asas persamaan dan kebebasan sebagai
warga negara.
        Asas persamaan ini pula yang nantinya, mendasari hakhak lainnya seperti
kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia sebagaimana tercermin dalam konsiderans
mukadimah Deklarasi Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia 1948.
        Untuk mewujudkan kedalam suatu tindakan konkrit dalam kehidupan
kemasyarakatan dan kenegaraan, pemikiran dua tokoh, Rousseau tentang kontrak
sosialnya dan Motesquieu dengan trias politikanya telah memberikan kontribusi yang
amat besar. Trias politika yang lahirnya didorong oleh sebuah keinginan untuk mencegah
tirani, pada intinya membuat pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan
judikatif, sehingga seorang raja tidak dapat bertindak secara semena-mena di luar
ketentuan hukum yang berlaku. Paham ini pula yang memberi semangat bagi munculnya
deklarasi tentang kemerdekaan "Declaration of Independence" di Amerika tahun 1776. Di
dalam deklarasi itu ditegaskan bahwa `manusia adalah merdeka sejak dalam perut ibunya,
sehingga tidak logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu".
        Pada tahun 1789, di Prancis lahir sebuah deklarasi yang dikenal dengan The
French Declaration, menyatakan hakhak yang lebih rinci lagi sebagai dasar dari The Rule
of Law. Di dalamnya dinyatakan antara lain: tidak boleh ada penangkapan dan penahanan
yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat
perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah.
        Pernyataan ini, selanjutnya, dipertegas pula dengan kebebasan untuk
mengeluarkan pendapat (freedom of expression), kebebasan menganut keyakinan/agama
(freedom of religion), perlindungan terhadap hak milik (the right of properti) dan hak-hak
dasar lainnya. Dalam The French Declaration tersebut sudah tercakup semua hak,
meliputi hak-hak yang menjamin timbulnya demokrasi dan negara hukum.
        Deklarasi yang lahir sebagai buah Revolusi Perancis itu telah berhasil
meruntuhkan susunan masyarakat feodal termasuk golongan pendeta agama dan susunan
pemerintahan negara yang bersifat kerajaan dengan sistem monarki absolut. Disebabkan
revolusi tersebut bertujuan untuk memperoleh jaminan hak-hak manusia dalam
perlindungan undang-undang negara, maka dirumuskanlah tiga prinsip yang disebut
Trisloganda, yaitu (1) kemerdekaan (liberte), (2) kesamarataan (equalite), (3) kerukunan
dan persaudaraan (fraternite). Ketiga semboyan ini telah melahirkan Konstitusi Perancis
1791.
        Seiring dengan berjalannya waktu dan terjadinya perkembangan dalam kehidupan
kemasyarakatan konsepsi HAM terus mengalami perubahan. Isi dan ruang lingkup HAM
masa lampau itu ternyata tidak responsif dan aspiratif lagi terhadap perkembangan situasi
serta tuntutan realitas sosial yang ada. Lagi pula hak-hak yang harus mendapat
perlindungan tidak hanya bersifat yuridis-politik, melainkan juga hak-hak dalam bidang
kehidupan lainnya seperti ekonomi, sosial dan budaya.
        Dalam rangka konseptualisasi dan reinterpretasi terhadap HAM yang mencakup
bidang yang lebih luas, maka pada permulaan abad ke 20, presiden Amerika, Franklin D.
Rosevelt merumuskan empat macam hak-hak asasi yang dikenal dengan "The Four
Freedoms". Yaitu, freedom ofspeech (kemerdekaan/kebebasan berbicara), freedom of
religion (lcemerdekaan/kebebasan dalam memilih agama), freedom from fear (kebebasan
dari rasa takut), dan freedom from want." Keempat macam hak-hak dasar ini disandarkan
kepada sebuah argumen bahwa untuk membahagiakan manusia tidak cukup hanya
dengan memberikan pengakuan hak-hak politik saja. Karena hakhak politik dan yuridik
tidak akan berarti apa-apa tanpa terpenuhinya kebutuhan manusia yang paling mendasar
(basic need) seperti sandang, pangan dan papan.
        Berdasarkan argumen ini pula maka perspektif HAM dalam perkembangan
selanjutnya mencakup bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dimensi baru HAM yang
dirumuskan D. Rosevelt ini menjadi inspirasi dan bagian yang tak terpisahkan dari
Declaration of Human Rights 1948 yang menjadi pedoman pelaksanaan HAM hingga
saat ini. Pernyataan yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) ini terdiri dari 30 pasal dan sangat sarat dengan ketentuan mengenai hak-hak asasi
manusia baik yang bersifat yuridik maupun politik. Dalam pembabakan perkembangan
HAM, deklarasi ini disebur juga sebagai Generasi I Hak-hak Asasi Manusia, yang dalam
pembahasan berikutnya disingkat dengan UDHR (Universal Declaration of Human
Rights).
        Tahun 1993 diselenggarakan Konferensi Dunia tentang Hak-hak Asasi Manusia
di Wina, Austria. Konferensi tersebut melahirkan beberapa kesepakatan yang bertujuan
untuk memperkuat dan menegaskan pelaksanaan HAM di seluruh dunia. Hasil
kesepakatan tersebut melahirkan sebuah deklarasi yang disebut "Deklarasi Wina". Salah
satu butirnya adalah: "Menegaskan kembali komitmen yang sungguh-sungguh dari semua
negara untuk memenuhi kewajibannya dalam memajukan penghormatan, ketaatan dan
perlindungan universal terhadap HAM dan kebebasan asasi untuk semua orang sesuai
dengan Piagam PBB serta instrumen lainnya yang ada kaitannya dengan HAM dan
hukum internasional". Rumusan-rumusan HAM yang terdapat dalam UDHR itu
kelihatannya belum mampu mengakomodasikan hasrat dan keinginan seluruh negara
yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama negara-negara yang
penduduknya mayoritas umat Islam. Umat Islam melihat permasalahan yang sangat
prinsipil di dalam pasalpasal HAM tersebut. Misalnya, pasal 16 yang menyangkut dengan
perkawinan antar umat yang berbeda agama, dan pasal 18 tentang hak kebebasan keluar-
masuk agama.z' Dalam pandangan Islam, perkawinan seorang muslim dengan non
muslim adalah sesuatu yang terlarang (haram). Sedangkan kebebasan keluar-masuk
agama adalah suatu kemurtadan. Dengan kata lain pasal 18 UDHR itu dipandang sebagai
mempertegas hak seseorang untuk murtad (pindah-pindah agama).
Atas dasar ini semua, maka negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi
Islam sedunia (OKI) membuat suatu rumusan tentang HAM berdasarkan Al-Qur'an dan
Sunnah Nabi yang dideklarasikan di Kairo, Mesir tanggal 5 Agustus 1990. Rumusan
yang terdiri dari 25 pasal itu kemudian disebut dengan Cairo Declaration (Deklarasi
Kairo) yang disingkat dengan CD saja. Deklarasi Kairo tidaklah membentuk rumusan
HAM yang baru sama sekali tapi mengoreksi pasal-pasal yang dianggap menyimpang
dari prinsip-prinsip Islam seperti pasal 16 dan 18 tersebut di atas. Demikian pula konsep
lainnya yang memberikan kebebasan tanpa batas moral Islam seperti homoseksual,
lesbianisme, aborsi dan sejenisnya. Bagi pasal-pasal yang tidak bertentangan dengan
prinsip ajaran Islam diberi landasan Al-Qur'an dan Sunnah.

								
To top