080_MA_LK

Document Sample
080_MA_LK Powered By Docstoc
					                      BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                         REPUBLIK INDONESIA




HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2008




Nomor     :   38/HP/XVI/04/2009
Tanggal   :   30 April 2009




Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp. 021-5704395 Ext.525 Fax. 021-5738689
Email address : www.bpk.go.id
                           DAFTAR ISI



                                                           Halaman

DAFTAR ISI………………………………………………………………………………..                   i
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008…….    ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN………………       1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN………………………………………………...              33
  1. Dasar Hukum Pemeriksaan……………………………………………………...         33
  2. Tujuan Pemeriksaan……………………………………………………………...           33
  3. Sasaran Pemeriksaan…………………………………………………………….            33

  4. Standar Pemeriksaan……………………………………………………………..           33

  5. Metode Pemeriksaan……………………………………………………………..            34

  6. Waktu Pemeriksaan………………………………………………………………              35
                                                            35
  7. Obyek Pemeriksaan………………………………………………………………
                                                            35
  8. Batasan Pemeriksaan………………………………………………………..........




                               i
          SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN
        KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008


Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) terdiri dari 3
(tiga) laporan sebagai berikut :
1. Laporan I : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
   Laporan I berisi : (a) Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK; (b) Laporan Keuangan MA RI
   Tahun 2008, dan; (c) Gambaran umum pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan
   pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan, metode pemeriksaan, waktu
   pemeriksaan, obyek pemeriksaan dan batasan pemeriksaan.


2. Laporan II : Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern
   Laporan II berisi : (a) Resume Hasil Pemeriksaan; (b) Tindak lanjut temuan pemeriksaan SPI
   tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007 serta; (c) Temuan pemeriksaan SPI Tahun 2008.


3. Laporan III : Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-
   undangan
   Laporan III berisi : (a) Resume Hasil Pemeriksaan; (b) Tindak lanjut temuan pemeriksaan
   Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007 serta; (c)
   Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2008.




                                             ii
                            BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                               REPUBLIK INDONESIA




          LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
  01     Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
         Negara dan Undang-undang terkait lainnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA
         RI) melalui surat Sekretaris MA RI No.068A/SEK/01/II/2009 tanggal 27 Februari 2009
         telah menyampaikan Laporan Keuangan MA RI Tahun 2008 kepada Badan Pemeriksa
         Keuangan (BPK) untuk diperiksa. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Neraca per
         31 Desember 2008 dan 2007, Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode Tahun 2008,
         serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut merupakan tanggung
         jawab Sekretaris MA RI.
  02     Sebagaimana diungkap dalam surat Panitera MA RI kepada Tim Pemeriksa Laporan
         Keuangan MA RI Tahun 2008 Nomor : 53/PAN/III/2009 tanggal 25 Maret 2008, BPK
         tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai terhadap biaya proses
         penyelesaian perkara sebagai bagian dari uang titipan pihak ketiga. MA RI tidak
         menyajikan saldo per 31 Desember 2008 atas uang titipan pihak ketiga tersebut ke
         dalam Laporan Keuangan MA RI tahun 2008.
  03     Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan B.1.a atas Laporan Keuangan MA RI Tahun
         2008, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2008 sebesar
         Rp14.066.864.332,00. Penyajian Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut tidak
         mencerminkan saldo Uang Persediaan yang harus dilaporkan oleh MA RI. Selain itu
         dari sejumlah nilai tersebut, sebesar Rp6.413.686.016,00 merupakan saldo Kas di
         Bendahara Pengeluaran yang dilaporkan MA RI dengan kode satker yang tidak
         teridentifikasi. BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan lainnya untuk dapat
         meyakini angka Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut.
  04     Sebagaimana diungkap dalam Catatan B.1.d atas Laporan Keuangan MA RI Tahun
         2008, saldo Persediaan per 31 Desember 2008 sebesar Rp69.335.073.616,00.
         Pengelolaan dan pencatatan persediaan pada satker di lingkungan MA RI belum
         memadai. Selain itu, penyajian Persediaan dalam Neraca MA RI belum seluruhnya
         berdasarkan pada stock opname. Sehubungan dengan pengendalian Persediaan yang
         kurang memadai tersebut, BPK tidak dapat meyakini kewajaran angka Persediaan yang
         dilaporkan MA RI.
  05     Sebagaimana diungkap Catatan B.2 atas Laporan Keuangan MA RI Tahun 2008, MA
         RI menyajikan Aset Tetap sebesar Rp4.544.735.357.287,00. Administrasi aset tetap
         dilakukan dengan Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara


BPK RI                         LHP Opini – LK MA RI Tahun 2008              Halaman 1 dari 36
                                               LAPORAN REALISASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
                                                              UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008
                                                                                 (DALAM RUPIAH)



                                                                          2008                                                                              2007

No.                           URAIAN                                                  REALISASI DI            %                                                     REALISASI DI
                                                                                                                                                                                        % REALISASI
                                          ANGGARAN              REALISASI            ATAS (BAWAH)          REALISASI       ANGGARAN             REALISASI          ATAS (BAWAH)
                                                                                                                                                                                        ANGGARAN
                                                                                       ANGGARAN            ANGGARAN                                                  ANGGARAN
 1                              2              3                     4                      5                  6                 7                   8                   9                   10

 A.     PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
A.1     PENERIMAAN DALAM NEGERI                243.587.120        14.556.725.697        14.313.138.577         5975,98           83.348.506       8.201.739.774        8.118.391.268         9.840,30
A.1.a     Penerimaan Perpajakan                          0                       0                    0             0,00                  0                   0                    0               0,00
A.1.b     Penerimaan Negara Bukan Pajak        243.587.120        14.556.725.697        14.313.138.577         5975,98           83.348.506       8.201.739.774        8.118.391.268         9.840,30
A.2     HIBAH                                            0                       0                    0             0,00                  0                   0                    0               0,00
        JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH            243.587.120        14.556.725.697        14.313.138.577         5975,98           83.348.506       8.201.739.774        8.118.391.268         9.840,30

 B.     BELANJA
B.1     Rupiah Murni                      5.818.921.249.000    4.001.153.372.051     (1.817.767.876.949)           68,76   3.092.263.131.266   2.663.597.688.714    (428.665.442.552)             86,14
          Belanja Pegawai                 4.073.538.649.000    2.588.143.408.909     (1.485.395.240.091)           63,54   1.427.450.413.866   1.241.004.310.434    (186.446.103.432)             86,94
          Belanja Barang                   739.051.278.000       549.242.584.251      (189.808.693.749)            74,32    535.445.996.400     393.218.213.742     (142.227.782.658)             73,44
          Belanja Modal                   1.006.331.322.000      863.767.378.891      (142.563.943.109)            85,83   1.129.366.721.000   1.029.375.164.538     (99.991.556.462)             91,15
          Pembayaran Bunga Utang                         0                       0                    0             0,00                  0                   0                    0               0,00
          Subsidi                                        0                       0                    0             0,00                  0                   0                    0               0,00
          Hibah                                          0                       0                    0             0,00                  0                   0                    0               0,00
          Bantuan Sosial                                 0                       0                    0             0,00                  0                   0                    0               0,00
          Belanja Lain-lain                              0                       0                    0             0,00                  0                   0                    0               0,00
B.2     Pinjaman Luar Negeri                             0                       0                    0             0,00                  0                   0                    0               0,00
          Belanja Pegawai                                0                       0                    0             0,00                  0                   0                    0               0,00
          Belanja Barang                                 0                       0                    0             0,00                  0                   0                    0               0,00
          Belanja Modal                                  0                       0                    0             0,00                  0                   0                    0               0,00
          Pembayaran Bunga Utang                         0                       0                    0             0,00                  0                   0                    0               0,00
          Subsidi                                        0                       0                    0             0,00                  0                   0                    0               0,00
          Hibah                                          0                       0                    0             0,00                  0                   0                    0               0,00
          Bantuan Sosial                                 0                       0                    0             0,00                  0                   0                    0               0,00
          Belanja Lain-lain                              0                       0                    0             0,00                  0                   0                    0               0,00




                                                                                                                                                                                           Halaman 3 dari 36
                                                                                                          2008                                                                          2007

 No.                           URAIAN                                                                             REALISASI DI            %                                                     REALISASI DI           %
                                                                      ANGGARAN                REALISASI          ATAS (BAWAH)          REALISASI        ANGGARAN            REALISASI          ATAS (BAWAH)         REALISASI
                                                                                                                   ANGGARAN            ANGGARAN                                                  ANGGARAN           ANGGARAN
   1                                2                                        3                        4                 5                  6                  7                   8                   9                10
  B.3    Hibah                                                          27.900.000.000                             (27.900.000.000)                      79.696.698.000                   0      (79.696.698.000)           0,00
           Belanja Pegawai                                                             0                   0                      0             0,00                  0                   0                    0            0,00
           Belanja Barang                                               27.900.000.000                     0       (27.900.000.000)             0,00     79.696.698.000                   0      (79.696.698.000)           0,00
           Belanja Modal                                                               0                   0                      0             0,00                  0                   0                    0            0,00
           Pembayaran Bunga Utang                                                      0                   0                      0             0,00                  0                   0                    0            0,00
           Subsidi                                                                     0                   0                      0             0,00                  0                   0                    0            0,00
           Hibah                                                                       0                   0                      0             0,00                  0                   0                    0            0,00
           Bantuan Sosial                                                              0                   0                      0             0,00                  0                   0                    0            0,00
           Belanja Lain-lain                                                           0                   0                      0             0,00                  0                   0                    0            0,00
         JUMLAH BELANJA                                             5.846.821.249.000       4.001.153.372.051    (1.845.667.876.949)           68,43   3.171.959.829.266   2.663.597.688.714    (508.362.140.552)           83,97


  C.     PEMBIAYAAN
  C.1     PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)                                               0                   0                      0            0,00                   0                   0                    0            0,00
 C.1.a      Perbankan Dalam Negeri                                                     0                   0                      0            0,00                   0                   0                    0            0,00
 C.1.b      Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)                                          0                   0                      0            0,00                   0                   0                    0            0,00
  C.2     PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)                                                0                   0                      0            0,00                   0                   0                    0            0,00
 C.2.a      Penarikan Pinjaman Luar Negeri                                             0                   0                      0            0,00                   0                   0                    0            0,00
 C.2.b      Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri                                 0                   0                      0            0,00                   0                   0                    0            0,00
         JUMLAH PEMBIAYAAN                                                             0                   0                      0            0,00                   0                   0                    0            0,00
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan




                                                                                                                                                                                                                    Halaman 4 dari 32
                                                           NERACA
                                              MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
                                                    PER 31 DESEMBER 2008
                                                       (DALAM RUPIAH)


                                                                                                JUMLAH                        Kenaikan
                   NAMA PERKIRAAN                                   Reff
                                                                                        2008                2007             (Penurunan)
                              1                                       2                   3                   4                   5
                            ASET
ASET LANCAR
     Kas di Bendahara Pengeluaran                                 III.B.1.a          14.066.864.332      12.206.211.258         1.860.653.074
     Kas di Bendahara Penerimaan                                  III.B.1.b              31.457.814          28.048.862             3.408.952
     Piutang Bukan Pajak                                          III.B.1.c               4.731.000             120.000             4.611.000
     Persediaan                                                   III.B.1.d          69.335.073.616       9.372.684.168        59.962.389.448
        JUMLAH ASET LANCAR                                                           83.438.126.762      21.607.064.288        61.831.062.474

ASET TETAP
     Tanah                                                        III.B.2.a      1.331.404.023.553       208.023.810.322    1.123.380.213.231
     Peralatan dan Mesin                                          III.B.2.b        961.565.781.165       450.575.302.094      510.990.479.071
     Gedung dan Bangunan                                          III.B.2.c      1.913.348.513.042       631.142.847.650    1.282.205.665.392
     Jalan, Irigasi dan Jaringan                                  III.B.2.d         29.857.191.149        16.261.187.444       13.596.003.705
     Aset Tetap Lainnya                                           III.B.2.e        145.277.132.472        33.732.492.586      111.544.639.886
     Konstruksi Dalam Pengerjaan                                  III.B.2.f        163.282.715.906        21.656.948.737      141.625.767.169
         JUMLAH ASET TETAP                                                       4.544.735.357.287     1.361.392.588.833    3.183.342.768.454

ASET LAINNYA
     Aset Tak Berwujud                                                               1.739.599.500            31.292.000        1.708.307.500
     Aset Lain-lain                                                                 15.636.330.948        14.355.044.785        1.281.286.163
        JUMLAH ASET LAINNYA                                        III.B.3          17.375.930.448        14.386.336.785        2.989.593.663
        JUMLAH ASET                                                               4.645.549.414.497    1.397.385.989.906    3.248.163.424.591

                 KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
    Utang Kepada Pihak Ketiga                                     III.B.4.a              21.141.034         21.141.034                      0
    Uang Muka dari KPPN                                           III.B.4.b          14.066.864.332      12.206.211.258         1.860.653.074
    Pendapatan yang Ditangguhkan                                  III.B.4.c              31.457.814          28.048.862             3.408.952
   JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK                                                    14.119.463.180      12.255.401.154         1.864.062.026
       JUMLAH KEWAJIBAN                                                              14.119.463.180      12.255.401.154         1.864.062.026

                EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
     Cadangan Piutang                                             III.B.5.a               4.731.000             120.000             4.611.000
     Cadangan Persediaan                                          III.B.5.b          69.335.073.616       9.372.684.168        59.962.389.448
     Dana yg Hars Disediakan utk Pembay Utang                                           (21.141.034)       (21.141.034)                     0
       JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR                                                    69.318.663.582       9.351.663.134        59.967.000.448
                                                                                                                                            0
EKUITAS DANA INVESTASI                                                                                                                      0
     Diinvestasikan Dalam Aset Tetap                              III.B.5.a       4.544.735.357.287    1.361.392.588.833    3.183.342.768.454
     Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya                            III.B.5.b          17.375.930.448       14.386.336.785        2.989.593.663
      JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI                                III.B.6        4.562.111.287.735    1.375.778.925.618    3.186.332.362.117
       JUMLAH EKUITAS DANA                                                         4.631.429.951.317   1.385.130.588.752    3.246.299.362.565
   JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA                                               4.645.549.414.497   1.397.385.989.906    3.248.163.424.591
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan




                                                                                                                           Halaman 5 dari 36
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
I. PENJELASAN UMUM
  A. DASAR HUKUM
     1. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
     2. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
     3. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
     4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
        Instansi Pemerintah;
     5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
        Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
     6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 171/PMK.05/2007 tentang
        Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
     7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER 51/PB/tahun 2008 tentang
        Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.


  B. KEBIJAKAN TEKNIS MAHKAMAH AGUNG RI
     1. VISI, MISI DAN WEWENANG MAHKAMAH AGUNG
        Visi Mahkamah Agung: Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman
        yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dan
        memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi
        masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik”


        Misi Mahkamah Agung:
        a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan, serta
           memenuhi rasa keadilan masyarakat;
        b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan
           pihak lain;
        c. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat;
        d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
        e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati;
        f.   Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.


        Wewenang Mahkamah Agung:
        Berdasarkan Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-
        undang Nomor: 4 Tahun 1970, maka wewenang Mahkamah Agung adalah:




                            Catatan atas LK MA RI Tahun 2008               Halaman 6 dari 36
  a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir
     oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah
     Agung;
  b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-
     undang; dan pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil
     pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam
     pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada
     Mahkamah Agung;
  c. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam
     lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-
     undang.


2. PENDAPATAN MAHKAMAH AGUNG
  Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar
  Rp14.567.685.742,00 atau 5.975,98% dari estimasinya sebesar Rp243.587.120,00.
             Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2008

                                                                  Jumlah
       No.                Uraian Penerimaan
                                                                   (Rp)
        1.     Penerimaan Perpajakan                                              0
        2.     Penerimaan Negara Bukan Pajak                         14.567.685.742
                                Jumlah                               14.567.685.742


  Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah T.A 2008 sebesar Rp14.567.685.742,00
  mengalami kenaikan sebesar Rp6.365.945.968,00 atau 77,62% dibandingkan dengan
  pendapatan T.A 2007 yang terealisasikan sebesar Rp8.201.739.774,00.


3. BELANJA MAHKAMAH AGUNG
  Realisasi Belanja Negara selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2008 adalah sebesar
  Rp4.002.299.912.880,00      namun     terdapat     pengembalian    belanja    sebesar
  Rp1.146.540.829,00 sehingga Realisasi Anggaran Belanja menjadi sebesar
  Rp4.001.153.372.051,00 atau 68,43% dari anggaran setelah revisi dalam DIPA sebesar
  Rp5.846.821.249.000,00.
                       Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2008

                                                                  Jumlah
       No.                Klasifikasi Belanja
                                                                    (Rp)
        1.     Belanja Pegawai                                    2.589.023.798.409
        2.     Belanja Barang                                       549.471.363.627
        3.     Belanja Modal                                        863.804.750.844
                                 Jumlah                           4.002.299.912.880




                      Catatan atas LK MA RI Tahun 2008              Halaman 7 dari 36
     Realisasi Belanja sebesar Rp4.002.299.912.880,00 tersebut digunakan untuk membiayai
     11 (sebelas) program sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran
     Mahkamah Agung Tahun 2008 dengan pagu sebagai berikut:
                         Pagu Anggaran per Program Tahun Anggaran 2008

                                                                              Jumlah
             No.                        Nama Program
                                                                                (Rp)
             1.        Penerapan kepemerintahan yang baik                    4.501.134.152.000
             2.        Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas                 10.000.000.000
                       aparatur negara
             3.        Pengelolaan sumber daya manusia aparatur                  7.291.000.000
             4.        Perencanaan hukum                                        16.000.000.000
             5.        Pembentukan hukum                                         3.250.000.000
             6.        Peningkatan kesadaran hukum dan HAM                       2.500.000.000
             7.        Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum                   5.628.856.000
             8.        Peningkatan kinerja lembaga peradilan dan             1.120.759.159.000
                       lembaga penegak hukum lainnya
              9.       Penegakan hukum dan HAM                                 120.358.082.000
             10.       Peningkatan kualitas profesi hukum                       58.900.000.000
             11.       Penguatan kelembagaan pengarusutamaan                     1.000.000.000
                       gender dan anak
                                           Jumlah                            5.846.821.249.000


     Realisasi Belanja T.A 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp1.337.127.878.841,00 atau
     50,17% dibandingkan dengan realisasi belanja T.A 2007 yang berjumlah
     Rp2.665.172.034.039,00 dengan rincian sebagai berikut:
                        Realisasi Anggaran per Belanja Tahun Anggaran 2008

                                             T.A 2008             T.A 2007              Jumlah
       No.        Klasifikasi Belanja
                                                (Rp)                 (Rp)                (Rp)
       1.      Belanja Pegawai            2.589.023.798.409    1.242.100.298.648    1.346.923.499.761
       2.      Belanja Barang               549.471.363.627      393.558.926.583      155.912.437.044
       3.      Belanja Modal                863.804.750.844    1.029.512.808.808    (165.708.057.964)
                     Jumlah               4.002.299.912.880    2.665.172.034.039    1.337.127.878.841


C. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
  Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2008 merupakan laporan yang mencakup
  seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Mahkamah Agung termasuk di
  dalamnya jenjang struktural di bawah Mahkamah Agung seperti Eselon I, Koordinator
  Wilayah, serta Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang
  diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Mahkamah Agung disusun berdasarkan
  penggabungan data/laporan keuangan satuan kerja Mahkamah Agung.
  Pada Tahun 2008 Mahkamah Agung memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar
  Rp5.846.821.249.000,00 meliputi:
            Satuan kerja pusat (KP) sebesar Rp3.167.263.433.000,00
            Satuan kerja daerah (KD) sebesar Rp2.679.557.816.000,00



                              Catatan atas LK MA RI Tahun 2008                 Halaman 8 dari 36
Jumlah satuan kerja (satker) di lingkup Kementerian Negara Mahkamah Agung adalah 786
satker, yang terdiri dari 779 satker pada 4 (empat) lingkungan Peradilan yang ada di bawah
Mahkamah Agung dan 7 satker Unit Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung. Dari jumlah
tersebut satker yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 786
satker (100%), sedangkan yang tidak menyampaikan laporan keuangan sejumlah – satker
(0%). Rincian satker tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
                      Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon I
                      yang Menyampaikan Data Laporan Keuangan

      Kode                                        Jumlah Jenis Kewenangan
                                                                            Jumlah
  No. Eselon             Uraian                  KP      KD       DK     TP
                                                                            Satker
        I                                      M TM M TM M TM M TM
  1.   01    Sekretariat Mahkamah Agung        -    -  779 - - - - -          779
  2.   02    Kepaniteraan                      1    -   -     - - - - -        1
  3.   03    Direktorat Jenderal Badan         1    -   -     - - - - -        1
             Peradilan Umum
  4.   04    Direktorat Jenderal Badan         1    -       -    -   -   -   -   -     1
             Peradilan Agama
  5.   05    Direktorat Jenderal Badan         1    -       -    -   -   -   -   -     1
             Peradilan Militer dan Peradilan
             TUN
  6.   06    Badan Urusan Administrasi         1    -       -    -   -   -   -   -    1
  7.   07    Badan Diklatlitbangkumdil         1    -       -    -   -   -   -   -    1
  8.   08    Badan Pengawasan                  1    -       -    -   -   -   -   -    1
                         Jumlah                7    -      779   -   -   -   -   -   786
  Keterangan:
  KP = Kantor Pusat
  KD = Kantor Daerah
  DK = Dekonsentrasi
  TP = Tugas Pembantuan
  M = Menyampaikan LK
  TM = Tidak Menyampaikan LK


Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari
Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang
Milik Negara (SIMAK-BMN).
SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
(LKKL) yang terdiri dari :
1. Laporan Realisasi Anggaran
   Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi
   Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Mahkamah Agung. Laporan
   Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.
2. Neraca
   Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di
   bawah Mahkamah Agung dan disusun melalui SAI.




                        Catatan atas LK MA RI Tahun 2008                 Halaman 9 dari 36
  3. Catatan atas Laporan Keuangan
     Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan
     laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
     disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan
     yang memadai.
  Data BMN yang disajikan dalam neraca ini sudah seluruhnya diproses melalui SIMAK-
  BMN.
  Jumlah satker di lingkup Mahkamah Agung adalah 786 satker, yang terdiri dari 7 satker Unit
  Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, dan 779 satker pada 4 (empat) lingkungan
  peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Dari jumlah tersebut satker yang telah
  menyampaikan laporan barang dan dikonsolidasikan sejumlah 786 satker (100%) sedangkan
  yang tidak menyampaikan laporan barang sejumlah – satker (0%). Rincian satker tersebut
  dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
                        Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon I
                         Yang Menyampaikan Data Laporan Barang

        Kode                                        Jumlah Jenis Kewenangan
                                                                              Jumlah
    No. Eselon             Uraian                  KP      KD       DK     TP
                                                                              Satker
          I                                      M TM M TM M TM M TM
    1.   01    Sekretariat Mahkamah Agung        -    -  779 - - - - -          779
    2.   02    Kepaniteraan                      1    -   -     - - - - -        1
    3.   03    Direktorat Jenderal Badan         1    -   -     - - - - -        1
               Peradilan Umum
    4.   04    Direktorat Jenderal Badan         1    -       -    -   -   -   -   -    1
               Peradilan Agama
    5.   05    Direktorat Jenderal Badan         1    -       -    -   -   -   -   -    1
               Peradilan Militer dan Peradilan
               TUN
    6.   06    Badan Urusan Administrasi         1    -       -    -   -   -   -   -    1
    7.   07    Badan Diklatlitbangkumdil         1    -       -    -   -   -   -   -    1
    8.   08    Badan Pengawasan                  1    -       -    -   -   -   -   -    1
                           Jumlah                7    -      779   -   -   -   -   -   786
    Keterangan:
    KP = Kantor Pusat
    KD = Kantor Daerah
    DK = Dekonsentrasi
    TP = Tugas Pembantuan
    M = Menyampaikan LK
    TM = Tidak Menyampaikan LK


D. KEBIJAKAN AKUNTANSI
  Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang
  mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima
  pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.
  Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual,
  yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan
  saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.


                          Catatan atas LK MA RI Tahun 2008                 Halaman 10 dari 36
Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2008 telah mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Mahkamah Agung adalah:
1. Pendapatan
   Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam
   periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu
   dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada
   KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan
   membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
   dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis
   pendapatan.


2. Belanja
   Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam
   periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
   pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus
   pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat
   pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan
   Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan
   menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan,
   belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.


3. Aset
   Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
   sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di
   masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat,
   serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang
   diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
   dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk
   sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan.
   Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
   Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.
   a. Aset Lancar
       Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk
       direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan
       sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.
       Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta
       asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.



                       Catatan atas LK MA RI Tahun 2008                Halaman 11 dari 36
   Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang
   telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.
   Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi(TGR) yang akan jatuh
   tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar
   TPA/TGR.
   Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
   dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang
   yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
   masyarakat.
   Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:
   -   harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
   -   harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
   -   harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara
       lainnya seperti donasi/rampasan.
b. Aset Tetap
   Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk
   kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap
   dilaporkan berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2008
   berdasarkan harga perolehan.
   Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan
   pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:
   (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan yang nilainya
       sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
   (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih
       dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
   (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi
       tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,
       jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan
       barang bercorak kesenian.
c. Aset Lainnya
   Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan
   aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA),
   Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun,
   Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak
   Berwujud, dan Aset Lain-lain.
   TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah
   secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari
   kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan
   angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan



                   Catatan atas LK MA RI Tahun 2008                Halaman 12 dari 36
      penjualan angsuran.
      TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri
      bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian
      yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu
      perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut
      atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
      TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
      disajikan sebagai aset lancar.
      Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih
      yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan
      bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
      Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya
      akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI
      di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe
      Aceh Darussalam (NAD).
      Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai
      wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau
      digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak
      Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright),
      paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat
      jangka panjang.
      Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam
      TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi
      Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan
      dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet kementerian
      negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq.
      Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.
4. Kewajiban
   Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
   mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks
   pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan
   pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga
   internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang
   bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
   konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
   Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban
   jangka panjang.
   a. Kewajiban Jangka Pendek
      Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan
      untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal
      pelaporan.



                      Catatan atas LK MA RI Tahun 2008              Halaman 13 dari 36
      Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan
      Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued
      interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
   b. Kewajiban Jangka Panjang
      Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk
      dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal
      pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban
      pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
      Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian
      karena perubahan kurs mata uang asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai
      pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.


5. Ekuitas Dana
   Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang
   pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana
   Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka
   pendek. Ekuitas Dana Invenstasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan
   kewajiban jangka panjang.




                      Catatan atas LK MA RI Tahun 2008               Halaman 14 dari 36
II. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
  A. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN
     Realisasi anggaran pada T.A 2008 sebesar Rp4.001.153.372.051,00 dari anggaran DIPA
     sebesar Rp5.846.821.249.000,00 atau 68,43% yang terdiri dari:
     1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
             a. Penerimaan Perpajakan
             b. Penerimaan Negara Bukan Pajak
             c. Penerimaan Hibah
     2. Realisasi Belanja Negara
             a. Belanja Rupiah Murni
             b. Belanja Pinjaman Luar Negeri
             c. Belanja Rupiah Pendamping
             d. Belanja Hibah
             e. Belanja PNBP
             f.    Belanja BLU
                               Perbandingan Anggaran dan Realisasi Tahun 2008

                                                       Anggaran          Realisasi netto      % Real
        No.                   Uraian
                                                         (Rp)                 (Rp)          Anggaran
        1.        Realisasi Penerimaan Negara           243.587.120       14.556.725.697    5.975,98%
                  dan Hibah
                  - Penerimaan Pajak                                -                   -            -
                  - Penerimaan Negara Bukan Pajak         243.587.120      14.556.725.697   5.975,98%
                  - Penerimaan Hibah                                -                   -            -
        2.        Realisasi Belanja Negara          5.846.821.249.000   4.001.153.372.051      68,43%
                  - Belanja Rupiah Murni            5.818.921.249.000   4.001.153.372.051      68,43%
                  - Belanja Pinjaman LN                             -                   -            -
                  - Belanja Rupiah Pendamping                       -                   -            -
                  - Belanja Hibah                      27.900.000.000                   -       0,00%
                  - Belanja PNBP                                    -                   -            -
                  - Belanja BLU                                     -                   -            -


  B. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
     1. Pendapatan Negara Dan Hibah
        Realisasi Pendapatan Mahkamah Agung T.A 2008 sebesar Rp14.567.685.742,00 dengan
        rincian sebagai berikut:

                  No.                  Uraian Penerimaan                         Jumlah
                                                                                  (Rp)
                   1.     Penerimaan Perpajakan                                                 0
                   2.     Penerimaan Negara Bukan Pajak                            14.567.685.742
                                           Jumlah                                  14.567.685.742


                                 Catatan atas LK MA RI Tahun 2008                 Halaman 15 dari 36
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah T.A 2008 sebesar Rp14.567.685.742,00 atau
5.980,48% dari estimasinya sebesar Rp243.587.120,00.
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah T.A 2008 sebesar Rp14.567.685.742,00
mengalami kenaikan sebesar Rp6.365.945.968,00 atau 77,62% dibandingkan dengan
pendapatan Tahun Anggaran 2007 yang terealisasikan sebesar Rp8.177.431.725,00.
Kenaikan Pendapatan Negara dan Hibah dalam T.A 2008 dibandingkan dengan T.A 2007
disebabkan beberapa hal antara lain adanya kenaikan pendapatan sewa rumah dinas,
pendapatan uang meja (leges), pendapatan ongkos perkara dan pendapatan kejaksaan dan
peradilan lainnya, dan penerimaan kembali belanja lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu
(TAYL), pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara
(TP/TGR) bendahara, pendapatan dari penutupan rekening.
Realisasi Pendapatan T.A 2008 dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut:




                   16,000,000,000
                   14,000,000,000
                   12,000,000,000
         Rupiahh
          Juta




                   10,000,000,000
                    8,000,000,000
                    6,000,000,000
                    4,000,000,000
                    2,000,000,000
                                0
                                                                          2007
                                      Pendapatan




                                                     Pendapatan




                                                                  2008
                                        PNBP




                                                       Pajak




                                                                                        2008
                                                                                        2007




Realisasi PNBP lainnya dirinci dalam tabel berikut ini:

                                                   31 Des 2008       31 Des 2007       % naik
                      Uraian
                                                      (Rp)              (Rp)           (turun)
    Pendapatan penjualan dokumen lelang               52.203.426       16.152.900       223,18%
    Pendapatan penjualan lainnya                       5.405.550        2.057.200       162,76%
    Pendapatan penjualan rumah, gedung,               78.700.300       15.565.499      405,61%
    bangunan dan tanah
    Pendapatan penjualan kendaraan bermotor           13.400.000           4.650.000    188,17%
    Pendapatan penjualan aset lainnya yang           142.242.000          51.773.000    174,74%
    berlebih/rusak/dihapuskan
    Pendapatan sewa rumah dinas                      864.448.508         791.903.416       9,16%
    Pendapatan sewa gedung, bangunan dan              62.100.000           1.850.000   3.256,76%
    gudang



                       Catatan atas LK MA RI Tahun 2008                   Halaman 16 dari 36
      Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak          1.543.650        440.000    250,83%
      lainnya
      Pendapatan surat keterangan, visa, paspor,        8.244.900        334.000    2.368,53%
      SIM, STNK, dan BPKB
      Pendapatan hak dan perijinan                        255.000      2.480.700     (89,72%)
      Pendapatan sensor/karantina/pengawasan/             100.000              0            -
      pemeriksaan
      Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa         552.844.470     573.296.904      (3,57%)
      giro)
      Pendapatan bea lelang                           18.450.536       1.771.900     941,29%
      Pendapatan layanan jasa perbankan              173.818.874               0            -
      Pendapatan jasa lainnya                         38.305.793      11.547.551       231,72
      Pendapatan PPA (eks PPN) atas bunga                      0         837.950            0
      obligasi
      Pendapatan bunga lainnya                       523.539.578      17.285.762    2.928,73%
      Pendapatan legalisasi tanda tangan             409.754.254     168.976.211      142,49%
      Pendapatan pengesahan surat di bawah           219.946.050      28.990.503      658,68%
      tangan
      Pendapatan leges dan upah panitera badan      1.897.520.668    532.622.621     256,26%
      peradilan
      Pendapatan hasil denda/tilang                   146.916.800     43.290.900     239,37%
      Pendapatan ongkos perkara                     1.474.584.872     76.501.894    1827,51%
      Pendapatan kejaksaan dan peradilan              733.946.560    168.192.003     336,37%
      lainnya
      Pend. Denda keterlambatan penyelesaian          32.016.868      83.194.284     (61,52%)
      pekerjaan pemerintah
      Penerimaan kembali belanja pegawai pusat       526.438.711     349.967.372      50,43%
      TAYL
      Penerimaan kembali belanja lainnya RM          499.781.564     503.262.897      (0,69%)
      TAYL
      Penerimaan kembali belanja hibah lainnya            471.900              0              -
      TAYL
      Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL       1.391.337.725              0            -
      Pendapatan pelunasan ganti rugi atas            223.514.054     23.637.934     845,57%
      kerugian yang diderita (TP/TGR)
      Pendapatan dari penutupan rekening               67.987.504               0           -
      Penerimaan kembali persekot/uang muka         4.022.208.022   3.376.485.499     19,12%
      gaji
      Pendapatan anggaran lainnya                     385.657.605   1.364.138.424    (71,73%)
                       Jumlah                      14.567.685.742   8.211.431.725     78,14%


2. Belanja Negara
   Realisasi Belanja Negara selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2008 adalah sebesar
   Rp4.002.299.912.880,00 atau 68,45% dari anggaran dalam DIPA yaitu
   Rp5.846.821.249.000,00. Realisasi belanja T.A 2008 seluruhnya berasal dari Belanja
   Murni Rupiah.
   Komposisi Realisasi Belanja T.A 2008 berdasarkan klasifikasi belanja adalah sebagai
   berikut:




                       Catatan atas LK MA RI Tahun 2008                Halaman 17 dari 36
              Perbandingan Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja
                            Tahun Anggaran 2008

                                    Anggaran              Realisasi         % Real
      Klasifikasi Belanja
                                      (Rp)                   (Rp)          Anggaran
   Belanja Pegawai                4.073.538.649.000   2.589.023.798.409       63,56%
   Belanja Barang                   766.951.278.000     549.471.363.627       71,64%
   Belanja Modal                  1.006.331.322.000     863.804.750.844       85,84%
            Jumlah                5.846.821.249.000   4.002.299.912.880       68,45%

Anggaran dan Realisasi Belanja T.A 2008 dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut:


       4,500,000,000,000

       4,000,000,000,000

       3,500,000,000,000

       3,000,000,000,000

       2,500,000,000,000

       2,000,000,000,000

       1,500,000,000,000

       1,000,000,000,000

         500,000,000,000
          Anggaran
          Realisasi    0
                            Belanja   Belanja
                                                 Belanja                             Realisasi
                            Pegawai   Barang                              Anggaran
                                                 Modal




Realisasi belanja T.A 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp1.337.127.878.841,00 atau
50,17% dibandingkan dengan realisasi belanja T.A 2007 yang berjumlah
Rp2.665.172.034.039,00 dengan rincian sebagai berikut:

                Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2008 dan 2007

       Klasifikasi         T.A 2008          T.A 2007           Selisih         % naik
        Belanja              (Rp)              (Rp)              (Rp)           (turun)
   Belanja Pegawai    2.589.023.798.409 1.242.100.298.648 1.346.923.499.761     108,43%
   Belanja Barang       549.471.363.627 393.558.926.583 155.912.437.044           39,61%
   Belanja Modal        863.804.750.844 1.029.512.808.808 (165.708.057.964)     (16,09%)
        Jumlah        4.002.299.912.880 2.665.172.034.039 1.337.127.878.841      50,17%




                     Catatan atas LK MA RI Tahun 2008                Halaman 18 dari 36
Dari tabel di atas diketahui bahwa kenaikan realisasi belanja T.A 2008 dibandingkan T.A
2007 disebabkan adanya dana tunjangan kinerja (remunerasi).
Komposisi realisasi belanja Mahkamah Agung menurut jenis belanja dapat disajikan
dalam grafik di bawah ini:




              Belanja Modal
 Belanja Barang 85,84%
     71,64%


                                                                        Belanja Pegawai
                                                                            63,56%




Realisasi belanja sebesar Rp4.002.299.912.880,00 tersebut digunakan untuk membiayai
11 (sebelas) program yaitu:

                         Realisasi Belanja per Program Tahun 2008

                                                                        Jumlah
       No                       Nama Program
                                                                          (Rp)
       1.     Penerapan Kepemerintahan Yang Baik                     2.917.035.008.935
       2.     Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparat            9.999.903.812
              Negara
       3.     Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                  6.500.790.960
       4.     Perencanaan Hukum                                        12.887.548.058
       5.     Pembentukan Hukum                                           484.155.750
       6.     Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM                         907.630.900
       7.     Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum                   1.990.472.890
       8.     Peningkatan Kinerja lembaga Peradilan dan Lembaga       959.163.934.479
              Penegak Hukum Lainnya
       9.     Penegakan Hukum dan HAM                                   68.606.495.762
       10.    Peningkatan Kualitas Profesi Hukum                        23.625.686.279
       11.    Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan             898.834.300
              Anak
       12.    Penyelenggaraan      Pimpinan     Kenegaraan  dan           190.875.155
              Kepemerintahan
       13.    Pembinaan& Pengembangan Hukum & HAM                            2.425.600
       14.    Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum                           6.150.000
              Jumlah seluruhnya                                      4.002.299.912.880



                     Catatan atas LK MA RI Tahun 2008             Halaman 19 dari 36
a. Belanja Pegawai
   Realisasi Belanja Pegawai T.A 2008 adalah sebesar Rp2.589.023.798.409,00
   atau 63,56% dari total pagu anggaran belanja pegawai sebesar
   Rp4.073.538.649.000,00.
   Rincian realisasi Belanja Pegawai T.A 2008 dan perbandingannnya dengan
   anggarannya adalah sebagai berikut :

                Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

                   Uraian                    Anggaran              Realisasi        %
                                                (Rp)                 (Rp)
      Belanja Gaji dan Tunjangan PNS     1.594.382.978.000     1.336.542.048.540   83,83
      Belanja    Gaji    dan   Tunjangan     3.805.533.000         2.723.177.400   71,56
      TNI/Polri
      Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat    76.313.744.000       26.753.102.257    35,06
      Negara
      Belanja Honorarium                    34.270.102.000        31.073.631.226   90,67
      Belanja Lembur                         7.220.009.000         6.157.951.000   85,29
      Belanja Vakasi                           354.404.000           177.374.000   50,05
      Belanja Tunjangan Khusus dan 2.357.191.879.000           1.185.596.513.986   50,30
      Belanja Pegawai Transito
                    Jumlah               4.073.538.649.000     2.589.023.798.409   63,56


   Realisasi Belanja Pegawai T.A 2008 mengalami kenaikan sebesar
   Rp1.346.923.499.761,00 atau 108,43 % dibandingkan dengan T.A 2007 sebesar
   Rp1.242.100.298.648,00.
   Kenaikan realisasi Belanja barang ini disebabkan karena adanya Belanja Tunjangan
   Khusus (Remunerasi) dan belanja Pegawai Transito.
   Rincian realisasi Belanja Pegawai T.A 2008 dan perbandingan dengan T.A 2007
   adalah sebagai berikut:
             Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2008 dan 2007

                                               T.A 2008          T.A 2007      % naik
                   Uraian
                                                 (Rp)               Rp)        (turun)
      Belanja Gaji dan Tunjangan PNS       1.336.542.048.540 1.145.410.967.301    16,68
      Belanja    Gaji    dan   Tunjangan       2.723.177.400     2.679.948.454     1,61
      TNI/Polri
      Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat     26.753.102.257      31.892.707.953    (16,12)
      Negara
      Belanja Honorarium                      31.073.631.226     55.053.626.301 (43,55)
      Belanja Lembur                           6.157.951.000      5.840.006.079    5,44
      Belanja Vakasi                             177.374.000      1.096.902.560  (83,83
      Belanja Tunjangan Khusus dan         1.185.596.513.986        126.140.000 939.805
      Belanja Pegawai Transito
                    Jumlah                 2.589.023.798.409 1.242.100.298.648     108,43




                   Catatan atas LK MA RI Tahun 2008                 Halaman 20 dari 36
b. Belanja Barang
   Realisasi belanja barang pada T.A 2008 adalah sebesar Rp549.471.363.627,00 atau
   71,64 % dari pagu anggarannya sebesar Rp766.951.278.000,00.
   Rincian realisasi Belanja Barang T.A 2008 dan perbandingan dengan anggarannya
   adalah sebagai berikut :

                 Perbandingan Realisasi dan Anggaran Belanja Barang

                                            Anggaran           Realisasi
                    Uraian                                                      %
                                                (Rp)             (Rp)
      Belanja Barang Operasional          201.077.238.521    158.342.383.980   78,75
      Belanja Barang Non Operasional      208.990.705.000    109.045.345.143   52,18
      Belanja Jasa                         55.474.817.029     29.662.121.816   53,47
      Belanja Pemeliharaan                 98.763.106.450     89.313.428.317   90,43
      Belanja Perjalanan Dalam Negeri     194.538.249.000    156.345.739.506   80,37
      Belanja Perjalanan Luar Negeri        8..107.162.000     6.762.344.865   83,41
                     Jumlah               766.951.278.000    549.471.363.627   71,64


   Realisasi Belanja Barang T.A 2008 mengalami kenaikan sebesar
   Rp155.412.437.044,00 atau 39,61% dibandingkan dengan T.A 2007 sebesar
   Rp393.558.926,583,00.
   Kenaikan realisasi Belanja Barang ini disebabkan adanya penghematan anggaran
   yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan melalui Revisi DIPA Mahkamah Agung
   RI.
   Perbandingan realisasi Belanja Barang T.A 2008 dengan T.A 2007 sebagai berikut:
             Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2008 dan 2007

                                             T.A 2008          T.A 2007
                    Uraian                                                      %
                                               (Rp)               (Rp)
      Belanja Barang Operasional           158.342.383.980   186.035.906.395 (14,89)
      Belanja Barang Non Operasional       109.045.345.143     8.383.468.259 1200,72
      Belanja Jasa                          29.662.121.816    22.603.522.543 31,23
      Belanja Pemeliharaan                  89.313.428.317    67.880.075.806 31,57
      Belanja Perjalanan                   163.108.084.371   108.655.953.580 50,11
                     Jumlah                549.471.363.627   393.558.926.583 39,62


c. Belanja Modal
   Realisasi Belanja Modal pada T.A 2008 adalah sebesar Rp863.804.750.844,00 atau
   85,84% dari pagu anggarannya sebesar Rp1.006.331.322.000,00.
   Rincian realisasi Belanja Modal T.A 2008 dan perbandingan dengan anggarannya
   adalah sebagai berikut :




                   Catatan atas LK MA RI Tahun 2008             Halaman 21 dari 36
                      Perbandingan Realisasi dan Anggaran Belanja Modal

                                                  Anggaran           Realisasi
                       Uraian                                                            %
                                                     (Rp)              (Rp)
          Belanja Modal Tanah                   141.600.640.000     73.889.114.850   52,18
          Belanja Modal Peralatan dan Mesin     194.534.588.000    183.358.400.200   94,25
          Belanja Modal Gedung dan Bangunan     572.741.679.000    518.167.298.941   90,47
          Belanja Modal Jalan, Irigasi dan       11.684.929.000     11.003.665.610   94,17
          Jaringan
          Belanja       Pemeliharaan    yang     9.112.197.000       9.238.749.550 101,39
          Dikapitalisasi
          Belanja Modal Fisik Lainnya           76.657.289.000      68.147.521.693   88,90
                         Jumlah              1.006.331.322.000     863.804.750.844   85,84


       Realisasi Belanja Modal T.A 2008 mengalami penurunan sebesar
       Rp165.708.057.964,00 atau 16,10 % dibandingkan dengan T.A 2007 sebesar
       Rp1.029.512.808.808,00.
       Penurunan realisasi Belanja Modal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
       1) Anggaran Belanja Modal T.A 2008 berkurang dibandingkan T.A 2007 yang
          disebabkan adanya penghematan anggaran yang ditetapkan oleh Departemen
          Keuangan melalui Revisi DIPA Mahkamah Agung RI.
       2) Pembangunan Gedung Pengadilan-pengadilan
         Perbandingan realisasi Belanja Modal T.A 2008 dengan T.A 2007 sebagai berikut :
                  Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2008 dan 2007

                                                  T.A 2008           T.A 2007
                       Uraian                                                         %
                                                    (Rp)                (Rp)
          Belanja Modal Tanah                    73.889.114.850    196.436.812.689 (62,39)
          Belanja Modal Peralatan dan Mesin     183.358.400.200    137.243.302.443 33,60
          Belanja Modal Gedung dan Bangunan     518.167.298.941    666.555.591.080 (22,26)
          Belanja Modal Jalan, Irigasi dan       11.003.665.610      4.019.953.700 173,73
          Jaringan
          Belanja       Pemeliharaan    yang      9.238.749.550                  0           0
          Dikapitalisasi
          Belanja Modal Fisik Lainnya            68.147.521.693    25.257.148.896 169,81
                         Jumlah                 863.804.750.844 1.029.512.808.808 (16,10)


3. Catatan Penting Lainnya
   Beberapa informasi/catatan penting lainnya yang perlu dicantumkan antara lain :
   a. Beberapa satker-satker yang terpencil mengalami kesulitan melakukan rekonsiliasi
      dengan KPPN yang ditunjuk karena kondisi geografis, transportasi, dan jarak
      tempuh, sehingga menghambat kelancaran penyusunan laporan keuangan satker
      maupun korwil yang tentunya mempengaruhi laporan keuangan tingkat
      kementerian/lembaga.




                       Catatan atas LK MA RI Tahun 2008                Halaman 22 dari 36
b. Tidak semua KPPN menentukan jadwal rekonsiliasi yang jelas dengan satker, dan
   tidak semua kabupaten mempunyai KPPN, sehingga satker yang melakukan
   rekonsiliasi data memerlukan waktu dan biaya untuk pelaksanaan maupun untuk
   melakukan perbaikan data.
c. Tidak semua satker/daerah yang tersedia jaringan internet dan harus mengirimkan
   ADK melalui pos, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sampai ke
   tingkat korwil.
d. Tidak semua KPPN dan Kanwil memberikan sanksi yang tegas kepada satker/korwil
   yang belum/terlambat melakukan rekonsiliasi membuat banyak satker/korwil yang
   tidak disiplin dalam melakukan rekonsiliasi sehingga berakibat data yang dikirimkan
   ke korwil belum akurat.
e. Korwil kurang disiplin dan teliti melakukan penelurusan selisih hasil rekonsiliasi,
   sehingga satker-satker tidak mengetahui bila data-data masih ada kekeliruan.
f.   Masih banyak satker yang belum mencatat persediaan menggunakan aplikasi
     persediaan, termasuk satker Badan Urusan Administrasi, oleh karena itu perlu terus
     dilakukan sosialisasi pencatatan persediaan dengan menggunakan aplikasi.
g. Dengan satuan kerja yang berjumlah 786 baik di Pusat maupun Daerah jumlah
   Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan proses aplikasi SAK sebanyak 4
   orang dan SIMAK-BMN sebanyak 4 orang, sehingga untuk memperoleh hasil
   keuangan yang maksimal baik keakuratan data, maupun pengiriman yang tepat waktu
   masih memerlukan tambahan sumber daya manusia, demikian pula di tingkat daerah.
h. Dalam Program Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Tahun Anggaran 2008
   meliputi pengembangan sistem informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI), code of
   counduct, transparansi putusan, penyusunan konsep Peraturan Presiden tentang
   PNBP, dan pengembangan manajemen SDM. Berdasarkan Peraturan Presiden RI
   Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai
   Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
   bawahnya dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
   070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di
   Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, serta
   Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang
   Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja
   Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
   berada di bawahnya, untuk pembayaran Tunjangan Khusus tersebut dialokasikan
   pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2008 termasuk
   kekurangan pembayaran tunjangan yang dimulai bulan September 2007 yang
   dibayarkan sebesar 70%.
i.   Terhadap temuan BPK pada saldo Kas di Bendahara Pengeluaran seperti yang
     tercatat dalam Neraca Laporan Keuangan Mahkamah Agung per 31 Desember 2008
     sebesar Rp14.265.977.114,00 merupakan saldo hasil dari kompilasi/penggabungan
     Laporan Keuangan melalui Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dari 779 Satker
     Pengadilan dan 7 Satker Pusat. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan
     Arsip Data Komputer (ADK) yang dikirim secara berjenjang dan bukan merupakan


                    Catatan atas LK MA RI Tahun 2008               Halaman 23 dari 36
     data yang terakhir dari Satuan Kerja (Satker). Besarnya jumlah Satker yang berada di
     bawah Mahkamah Agung RI, dan keterbatasan personil di Bagian Akuntansi,
     sehingga pelaksana yang mengkompilasi atau melakukan penggabungan tidak sempat
     melakukan cross check data pada Satker yang bersangkutan atas data Saldo Kas di
     Bendahara Pengeluaran. Pada tahun mendatang (tahun 2009) akan dimintakan bukti
     setoran sisa uang persediaan yang disetorkan setelah 31 Desember 2009 dan meminta
     Rekening Koran per 31 Desember 2009 kepada seluruh Satker Pengadilan, yang akan
     dihimpun oleh Koordinator Wilayah (Korwil), dan selanjutnya diserahkan kepada
     Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
j.   Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2008, lembaga donor
     yang memberikan bantuan/hibah kepada Mahkamah Agung RI dalam tahun 2008
     adalah sebagai berikut :
     1) Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF)
     2) USAID/Indonesia
        Total alokasi dana untuk Januari 2008 – Januari 2009 = USD 9,781,200.
        Keseluruhan dana yang dialokasikan selama periode implementasi April 2007-
        Januari 2009 = USD 11,945.909.
     3) USAID/Indonesia
        Dana yang dialokasikan untuk tahun 2008 = tidak ada data. Keseluruhan dana
        yang dialokasikan selama periode implementasi Desember 2005 – 30 September
        2009 = USD 17,034 juta
     4) United Nations Development Programme (UNDP) keseluruhan dana yang
        dialokasikan selama periode implementasi Januari 2008 – Desember 2009 =
        USD 967,620.
     5) The Asia Foundation. Dana yang dialokasikan untuk tahun 2008 = tidak ada.
        Keseluruhan dana yang dialokasikan selama periode implementasi Oktober 2006
        – September 2009 = Rp314.418.800,00
     6) United Nations Office on Drugs Crime. Dana yang dialokasikan untuk tahun
        2008 = USD 115,000. Keseluruhan dana yang dialokasikan selama periode
        implementasi Maret 2008 – Maret 2010 = USD 1,411,290
     7) JICA (Japan International Cooperation Agency). Dana yang dialokasikan untuk
        tahun 2008 = Yen 150,000. Keseluruhan dana yang dialokasikan selama periode
        implementasi Maret 2007 – Maret 2009 = data tidak ada.
        Hibah yang diterima oleh Mahkamah Agung RI tidak melalui mekanisme APBN
        dan dikelola langsung oleh lembaga donor dan tidak terlaporkan dalam Laporan
        Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2008, karena Biro Keuangan
        tidak mempunyai data mengenai bentuk kegiatan, biaya operasional maupun data
        administrasi yang berasal dari hibah lembaga donor dimaksud. Mahkamah
        Agung hanya menerima bantuan berbentuk barang dan modul, serta pendidikan
        dan pelatihan.




                     Catatan atas LK MA RI Tahun 2008               Halaman 24 dari 36
k. Berdasarkan hasil temuan BPK tahun 2008 khususnya Kerugian Negara yang berasal
   dari Tuntutan Perbendaharaan (TP), Tuntutan Ganti Rugi (TGR) serta Tagihan pada
   Pihak Ketiga sebesar Rp1.984.548.339,73 pada Mahkamah Agung RI, dengan ini
   diberikan tanggapan sebagai berikut:
     1) Mengenai belum diterbitkannya Surat Pembebanan untuk TP dan Surat
        Keterangan Tanggung Jawab (SKTJM) untuk TGR sampai dengan tanggal 31
        Desember 2008, Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Mahkamah Agung
        RI mengakui belum optimal, hal ini disebabkan terbatasnya waktu pelaksanaan
        dan Sumber Daya Manusia.
     2) TPKN Mahkamah Agung RI belum memetakan bagian lancar dari TP dan TGR
        yang telah ada SK Pembebannya, dikarenakan belum memahami cara pemetaan
        bagian lancar dari Tuntutan Perbendaharaan TP dan TGR.
     3) Atas kasus kerugian negara yang tidak diketahui nilainya sebanyak 20 kasus,
        TPKN Mahkamah Agung RI telah menindaklanjuti sebagian besar kasus
        kerugian negara tersebut dengan cara melakukan teguran melalui surat kepada
        Satuan Kerja dimaksud.
     4) Pada saat dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan pada tahun 2008, Draft
        Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara telah selesai namun perlu
        penyempurnaan. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2009 Pedoman Penyelesaian
        Kerugian Negara telah ditandatangani dan akan disosialisasikan ke seluruh satuan
        kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI.
l.   Temuan BPK terhadap jasa giro pada beberapa pengadilan di wilayah DKI Jakarta
     antara lain: PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Barat, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Utara,
     dan PN Jakarta selatan dengan tanggapan sebagai berikut:
     1) Jasa giro keuangan perkara belum disetor ke Kas Negara dikarenakan adanya
        penggabungan semua rekening, dan adanya pemblokiran atau pembekuan
        rekening oleh pihak Bank, serta akan segera menyetorkan jasa giro tersebut ke
        Kas Negara.
     2) Bahwa untuk sisa panjar biaya perkara kami tetap mengikuti Surat Edaran
        Mahkamah Agung, yaitu dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak
        yang berperkara untuk mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut dan apabila
        lewat 6 (enam) bulan tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara.




                     Catatan atas LK MA RI Tahun 2008               Halaman 25 dari 36
III. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA
  A. PENJELASAN UMUM NERACA
     Neraca Mahkamah Agung per 31 Desember 2008 ditutup dengan nilai Aset sebesar
     Rp4.645.549.414.497,00, Kewajiban sebesar Rp14.119.463.180,00 dan Ekuitas Dana sebesar
     Rp4.631.429.951.317,00.
     Komposisi Neraca per 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut :
                                              Perbandingan Neraca 2008 dan 2007

                                                     31 Desember 2008        31 Desember 2007             Kenaikan
                                Uraian
                                                            (Rp)                    (Rp)                (penurunan)
        Aset                                          4.645.549.414.497       1.397.385.989.906       3.248.163.424.591
        Kewajiban                                        14.119.463.180          12.255.401.154           1.864.062.026
        Ekuitas Dana                                  4.631.429.951.317       1.385.130.588.752       3.246.299.362.565


     Jumlah Aset per 31 Desember 2008 sebesar Rp4.645.549.414.497,00 terdiri dari Aset Lancar
     sebesar Rp83.438.126.762,00 dan Aset Tetap       sebesar Rp4.544.735.357.287,00, Aset
     Lainnya sebesar Rp17.375.930.448,00.
     Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2008 sebesar Rp14.119.463.180,00 merupakan
     kewajiban jangka pendek sebesar Rp14.119.463.180,00.
     Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2008 sebesar Rp4.631.429.951.317,00 terdiri dari
     Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp69.318.663.582,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar
     Rp4.562.111.287.735,00.
     Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti dibawah ini:
                                           Perbandingan Neraca Tahun 2008 dan 2007



                                5.000.000.000.000
                                                4.645.549.414.497                  4.631.429.951.317
                                4.500.000.000.000
                                4.000.000.000.000
                                3.500.000.000.000
               (dalam ribuan)




                                3.000.000.000.000
                                                                                                              2008
                                2.500.000.000.000
                                                                                                              2007
                                2.000.000.000.000
                                                      1.397.385.989.906                   1.385.130.588.752
                                1.500.000.000.000
                                1.000.000.000.000
                                 500.000.000.000
                                                                         12.255.401.154
                                                                    14.119.463.180
                                                 0
                                                         Aset             Kewajiban   Ekuitas Dana




                                           Catatan atas LK MA RI Tahun 2008                        Halaman 26 dari 36
B. PENJELASAN PER POS NERACA
  1. Aset Lancar
     a. Kas di Bendahara Pengeluaran
        Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-
        masing Rp14.066.864.332,00 dan Rp12.206.211.258,00.
        Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2008 sebesar
        Rp14.066.864.332,00. Perbandingan rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per
        Unit Eselon I tahun 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut :
               Perbandingan Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran 2008 dan 2007
                                      Per Unit Eselon I

                                                  31 Desember 2008     31 Desember 2007
           Kode               Uraian
                                                        (Rp)                 (Rp)
            01      Sekretariat Mahkamah Agung        11.049.710.455       11.180.451.232
            02      Kepaniteraan                                   -           61.744.735
            03      Ditjen Badilum                                 -                    -
            04      Ditjen Badilag                                 -                    -
            05      Ditejen Badilmiltun                            -            8.365.429
            06      BUA                                  839.140.390           10.590.920
            07      Balitbangdiklatkumdil              2.176.813.487          325.184.110
             08     Badan Pengawasan                       1.200.000          619.874.832
                                Jumlah                14.066.864.332       12.206.211.258

     b. Kas di Bendahara Penerimaan
        Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing
        Rp31.457.814,00 dan Rp28.048.862,00.
        Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2008 Rp31.457.814,00.
        Perbandingan rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan per Unit Eselon I adalah
        sebagai berikut :
                  Perbandingan Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan 2008 dan 2007
                                        Per Unit Eselon I

                                                  31 Desember 2008     31 Desember 2007
           Kode               Uraian
                                                        (Rp)                 (Rp)
            01      Sekretariat Mahkamah Agung            31.457.814            1.391.450
            02      Kepaniteraan                                   -                    -
            03      Ditjen Badilum                                 -           26.657.412
            04      Ditjen Badilag                                 -                    -
            05      Ditejen Badilmiltun                            -                    -
            06      BUA                                            -                    -
            07      Balitbangdiklatkumdil                          -                    -
             08     Badan Pengawasan                               -                    -
                                Jumlah                    31.457.814           28.048.862




                         Catatan atas LK MA RI Tahun 2008              Halaman 27 dari 36
   c. Piutang Bukan Pajak
      Nilai Piutang Bukan Pajak secara total per 31 Desember 2008 sebesar
      Rp4.731.000,00 dan per 31 Desember 2007 sebesar Rp120.000,00.
   d. Persediaan
      Saldo Persediaan per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar
      Rp69.335.073.616,00 dan Rp9.281.577.094,00 dengan rincian sebagai berikut :
                     Perbandingan Jenis Persediaan Tahun 2008 dan 2007

                                                 31 Desember 2008      31 Desember 2007
          No.               Uraian
                                                       (Rp)                  (Rp)
           1     Barang Konsumsi                     68.823.582.033         9.281.577.094
           2     Bahan untuk Pemeliharaan               449.211.196                     -
           3     Suku Cadang                                384.000                     -
           4     Pita Cukai, Materai dan Leges              555.000                     -
           5     Bahan Baku                               6.355.950                     -
           6     Persediaan     untuk Tujuan                215.000                     -
                 Strategis/Berjaga-jaga
           7     Persediaan Lainnya                      54.770.437                      -
                             Jumlah                  69.335.073.616          9.281.577.094


      Jumlah persediaan yang rusak adalah Rp2.886.000,00


2. Aset Tetap
   Saldo Aset tetap per       31    Desember    2008     dan    2007 masing-masing
   Rp4.544.735.357.287,00 dan Rp1.361.392.588.833,00 dengan rincian sebagai berikut:

                        Perbandingan Aset Tetap Tahun 2008 dan 2007

                                     31 Desember 2008 31 Desember 2007       Kenaikan
                   Uraian
                                            (Rp)              (Rp)          (penurunan)
         Tanah                       1.331.404.023.553 208.023.810.322 1.123.380.213.231
         Peralatan dan Mesin           961.565.781.165 450.575.302.094 510.990.479.071
         Gedung dan Bangunan         1.913.348.513.042 631.142.847.650 1.282.205.665.392
         Jalan, Irigasi dan Jaringan    29.857.191.149    16.261.187.444    13.596.003.705
         Aset Tetap Lainnya            145.277.132.472    33.732.492.586 111.544.639.886
         Konstruksi dalam Pekerjaan    163.282.715.906    21.656.948.737 141.625.767.169
                     Jumlah          4.544.735.357.287 1.361.392.588.833 3.183.342.768.454




                      Catatan atas LK MA RI Tahun 2008                Halaman 28 dari 36
                       Grafik Perbandingan Aset Tetap Tahun 2008 dan 2007


          Rp2,000,000,000,000



          Rp1,800,000,000,000



          Rp1,600,000,000,000



          Rp1,400,000,000,000



          Rp1,200,000,000,000



          Rp1,000,000,000,000



           Rp800,000,000,000



           Rp600,000,000,000



           Rp400,000,000,000



           Rp200,000,000,000



                         Rp-

                                Tanah       Gedung         Aset tetap
                                             dan            Lainnya
            (dalam ribuan)
                                           Bangunan



                                            2007      2008

a. Tanah
   Saldo Tanah per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar
   Rp1.331.404.023.553,00 dan Rp208.023.810.322,00.
   Mutasi Tanah selama Semester II T.A 2007 adalah sebagai berikut :
   Saldo per 1 Juli 2008                               Rp 869.250.789.437,00
   Mutasi bertambah                                    Rp 525.745.587.444,00
   Mutasi berkurang                                    Rp 63.592.353.328,00
   Saldo per 31 Desember 2008                          Rp1.331.404.023.553,00

b. Peralatan dan Mesin
   Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar
   Rp961.565.781.165,00 dan Rp450.575.302.094,00, dengan rincian sebagai berikut:
   Saldo per 1 Juli 2008                               Rp 775.820.967.476,00
   Mutasi bertambah                                    Rp 236.527.260.359,00
   Mutasi berkurang                                    Rp 50.782.446.670,00
   Saldo per 31 Desember 2008                          Rp 961.565.781.165,00




                        Catatan atas LK MA RI Tahun 2008                Halaman 29 dari 36
c. Gedung dan Bangunan
   Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2008 adalah                       sebesar
   Rp1.913.348.513.042,00 dan per 31 Desember 2007 adalah                      sebesar
   Rp631.142.847.650,00.
     Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2008 merupakan reklasifikasi dari
     Akun Konstruksi dalam Pengerjaan atas Pembangunan Gedung Pengadilan.
     Saldo per 1 Juli 2008                           Rp1.420.095.061.600,00
     Mutasi bertambah                                Rp 615.883.735.065,00
     Mutasi berkurang                                Rp 122.630.283.623,00
     Saldo per 31 Desember 2008                      Rp1.913.348.513.042,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan
   Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2008 adalah sebesar
   Rp29.857.191.149,00 dan per 31 Desember 2007 adalah sebesar
   Rp16.261.187.444,00.
     Jalan dan Jembatan dengan rincian sebagai berikut :
     Saldo per 1 Juli 2008                           Rp     2.466.842.116,00
     Mutasi bertambah                                Rp     3.710.343.389,00
     Mutasi berkurang                                Rp        31.781.000,00
     Saldo per 31 Desember 2008                      Rp     6.145.404.505,00

     Irigasi dengan rincian sebagai berikut :
     Saldo per 1 Juli 2008                           Rp     1.923.703.108,00
     Mutasi bertambah                                Rp     1.607.220.266,00
     Mutasi berkurang                                Rp                 2,00
     Saldo per 31 Desember 2008                      Rp     3.530.923.372,00

     Jaringan dengan rincian sebagai berikut :
     Saldo per 1 Juli 2008                           Rp    16.669.815.792,00
     Mutasi bertambah                                Rp     3.825.294.770,00
     Mutasi berkurang                                Rp       314.247.290,00
     Saldo per 31 Desember 2008                      Rp    20.180.863.272,00


e. Aset Tetap Lainnya
     Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar
     Rp145.277.132.472,00 dan Rp33.732.492.586,00.


f.   Konstruksi dalam Pengerjaan
     Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing
     Rp163.282.715.906,00 dan Rp21.656.948.737,00.



                      Catatan atas LK MA RI Tahun 2008             Halaman 30 dari 36
      Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan perincian sebagai berikut :
      Saldo per 1 Januari 2008                       Rp 17.811.328.059,00
      Mutasi bertambah                               Rp 326.998.591.034,00
      Mutasi berkurang                               Rp 181.527.203.187,00
      Saldo per 31 Desember 2008                     Rp 163.282.715.906,00

3. Aset Lainnya
        Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2008          dan 2007 adalah sebesar
        Rp17.375.930.448,00 dan Rp14.386.336.785,00 dengan rincian sebagai berikut :
                       Perbandingan Aset Lainnya Tahun 2008 dan 2007

                                            31 Desember 2008       31 Desember 2007
                      Uraian
                                                  (Rp)                   (Rp)
         Aset Tak Berwujud                        1.739.599.500             31.292.000
         Aset Lain-lain                          15.636.330.948         14.355.044.785
                        Jumlah                   17.375.930.448         14.386.336.785

   Aset Tak Berwujud
   Saldo Aset Tak berwujud per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.739.599.500,00 dengan
   rincian sebagai berikut:
   Saldo per 1 Juli 2008                     Rp        64.000.000,00
   Mutasi bertambah                          Rp     1.675.599.500,00
   Mutasi berkurang                          Rp                 0,00
   Saldo per 31 Desember 2008                Rp     1.739.599.500,00

4. Kewajiban Jangka Pendek
   a. Utang kepada Pihak Ketiga
      Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing
      sebesar Rp21.141.034,00 merupakan penyeimbang Akun Dana yang harus
      disediakan untuk pembayaran utang pekerjaan gedung arsip Mahkamah Agung dan
      pembayaran tahap kedua pengawasan pembuatan ruang kerja Eselon II gedung kantor
      Mahkamah Agung
   b. Uang Muka dari KPPN
      Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing
      sebesar Rp14.066.864.332,00 dan Rp12.206.211.258,00 merupakan penyeimbang
      Akun Kas di Bendahara Pengeluaran.
   c. Pendapatan yang Ditangguhkan
      Saldo Pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-
      masing sebesar Rp31.457.814,00 dan Rp28.048.862,00 merupakan penyeimbang
      Akun Kas di Bendahara Penerimaan.



                      Catatan atas LK MA RI Tahun 2008                 Halaman 31 dari 36
                .
        5. Ekuitas Dana Lancar
            a. Cadangan Piutang
                Saldo Cadangan Piutang per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar
                Rp4.731.000,00 dan Rp120.000,00 merupakan penyeimbang Akun Piutang PNBP,
                Bagian Lancar TPA, Bagian Lancar TGR dan Piutang Lainnya.

            b. Cadangan Persediaan
                Saldo Cadangan Persediaan per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar
                Rp69.335.073.616,00 dan Rp9.372.684.168,00 merupakan penyeimbang Akun
                Persediaan

        6. Ekuitas Dana Diinvestasikan
            a. Diinvestasikan dalam Aset Tetap
                Saldo Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2008 dan 2007
                masing-masing sebesar Rp4.544.735.357.287,00 dan Rp1.361.392.588.833,00
                merupakan penyeimbang Akun Aset Tetap.

            b. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
                Saldo Dana Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2008 dan 2007
                masing-masing sebesar Rp17.375.930.448,00 dan Rp14.386.336.785,00 merupakan
                penyeimbang Akun Aset Lainnya


IV. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
     A. Domisili Mahkamah Agung di Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta.
     B. Berdasarkan Nota Kesepakatan angka laporan keuangan pada tanggal 16 April 2009 antara
        Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Departemen Keuangan, khusus dalam
        neraca ada penyesuaian dan perbaikan angka-angka sebagai berikut :
        1. Kas di Bendahara Pengeluaran semula sebesar Rp14.265.977.114,00 dengan koreksi
           kurang sebesar Rp199.112.782,00 sehingga asersi final sebesar Rp14.066.864.332,00
        2. Persediaan angka semula sebesar Rp60.819.434.415,00 dengan koreksi tambah sebesar
           Rp8.515.639.201,00 sehingga asersi final sebesar Rp69.335.073.616,00. Adapun angka
           tambahan tersebut berasal dari Satker Eselon I Badan Urusan Administrasi yang
           dilakukan secara manual dan belum menggunakan aplikasi persediaan, dan angka
           tersebut akan dimasukkan oleh Biro Perlengkapan dan satker yang terkait pada Laporan
           Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2009.
3.          Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp256.391.368.433,00 dengan koreksi kurang
          sebesar Rp111.114.235.961,00 sehingga asersi final sebesar Rp145.277.132.472,00 dan
          angka tersebut akan dimasukkan oleh Biro Perlengkapan dan satker yang terkait pada
          Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2009.


                              Catatan atas LK MA RI Tahun 2008             Halaman 32 dari 36
                                  GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN


   1. Dasar Hukum Pemeriksaan
         a. Undang-undang (UU) Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
         b. UU Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
         c. UU Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
            Keuangan Negara;
         d. UU Nomor: 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
         e. UU Nomor: 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
            Anggaran (TA) 2007;
         f.   Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK TA 2009.

   2. Tujuan Pemeriksaan
         Pemeriksaan atas Laporan Keuangan MA RI bertujuan untuk memberikan opini atas
         kewajaran Laporan Keuangan MA RI memperhatikan :
         a. Kesesuaian Laporan Keuangan MA RI yang diperiksa dengan Standar Akuntansi
            Pemerintahan;
         b. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan
            pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
         c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan;
            dan
         d. Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI)

   3. Sasaran Pemeriksaan
         Sasaran pemeriksaan atas Laporan Keuangan MA RI meliputi:
         a. Pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan MA RI Tahun 2007,
            2006, 2005 dan 2004;
         b. Penilaian kepatuhan atas ketentuan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan
            pendapatan, belanja, pembiayaan, kas dan bank, invenstasi, aset tetap dan utang;
         c. Penilaian efektivitas pengendalian intern atas pengelolaan reonsiliasi pendapatan dan
            belanja, rekening, piutang, aset tetap dan utang;
         d. Pengujian substantif atas transaksi-transaksi T.A 2008 atas pendapatan, belanja dan
            pembiayaan.

   4. Standar Pemeriksaan
         a. Peraturan BPK RI Nomor: 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
            Negara;
         b. Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) Tahun 2008.


BPK RI                            LHP Opini – LK MA RI Tahun 2008             Halaman 33 dari 36
   5. Metode Pemeriksaan
         Pemeriksaan atas LK MA RI dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:
         a. Pendekatan Risiko
            Metodologi yang diterapkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Laporan
            Keuangan MA RI menggunakan pendekatan risiko, yang didasarkan pada pemahaman
            dan pengujian atas efektivitas SPI penyusunan Laporan Keuangan.
            Hasil pemahaman dan pengujian tersebut akan menentukan tingkat keandalan asersi
            manajemen dan ketentuan yang berlaku.
            Penetapan risiko pemeriksaan (audit risk) simultan dengan tingkat keandalan
            pengendalian (risiko pengendalian) serta tingkat bawaan (inherent risk) entitas yang
            akan diperiksa dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan risiko deteksi
            (detection risk) yang diharapkan dan jumlah pengujian yang akan dilakukan serta
            menentukan fokus pemeriksaan.
         b. Materialitas
            Pertimbangan atas tingkat materialitas meliputi kegiatan: (1) Penetapan tingkat
            materialitas awal (Planning Materiality)/PM yang merupakan tingkat materialitas pada
            keseluruhan laporan keuangan yaitu sebesar 0,5% dari total realisasi belanja. Selanjutnya
            untuk tingkat akun, ditetapkan kesalahan tertolerir (Tolerable Error)/TE yaitu proporsi
            besaran nilai setiap akun terhadap total akun signifikan dikalikan PM atau berdasarkan
            hasil penilaian tingkat risiko masing-masing akun. Standar materialitas di atas tidak
            berlaku atas penyimpangan yang mengandung unsur kolusi korupsi dan nepotisme
            (KKN) dan pelanggaran hukum.
         c. Uji petik pemeriksaan (sampling audit)
            Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara melakukan pengujian secara uji-petik atas unit-
            unit dalam populasi yang akan diuji. Kesimpulan pemeriksaan akan diperoleh
            berdasarkan hasil uji-petik yang dijadikan dasar untuk menggambarkan kondisi dari
            populasinya. Dalam pemeriksaan ini, pemeriksa dapat menggunakan metode non
            statistical sampling atau metode statistical sampling dengan memperhatikan
            kecukupan jumlah sampel yang dipilih baik dari segi nilai rupiah atau jenis
            transaksinya. Penggunaan metode uji petik baik statistik maupun non statistik harus
            didokumentasikan di dalam KKP. Dokumentasi tersebut antara lain mengungkapkan
            alasan penggunaan dan gambaran umum metode uji petik tersebut.
            Berdasarkan statistical sampling, unit-unit populasi yang akan diuji petik adalah propinsi
            yang memiliki nilai anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang
            terbesar.
         d. Pelaporan
            Pemeriksa menyusun Konsep Temuan Pemeriksaan (TP) atas LKKL apabila
            menemukan permasalahan yang perlu dikomunikasikan kepada KL. Permasalahan
            tersebut meliputi (1) Ketidakefektivan sistem pengendalian intern, (2) Kecurangan dan


BPK RI                            LHP Opini – LK MA RI Tahun 2008                 Halaman 34 dari 36
            penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, (3) Ketidakpatuhan
            terhadap peraturan perundang-undangan yang signifikan, dan (4) Ikhtisar koreksi.
            Konsep TP tersebut disampaikan ketua tim pemeriksa kepada pejabat KL yang
            berwenang untuk mendapatkan tanggapan tertulis dan resmi KL.
            Setelah Konsep TP disampaikan ketua tim pemeriksa kepada KL, tim pemeriksa
            membahas temuan tersebut dengan pejabat entitas yang berwenang di KL. Penolakan
            atas ikhtisar koreksi, temuan SPI dan ketidakpatuhan akan berpengaruh terhadap opini.
            Tanggapan resmi dan tertulis atas konsep LTP diperoleh dari pejabat entitas yang
            berwenang. Tanggapan tersebut akan diungkapkan dalam TP atas LKKL. TP atas LKPP
            dan LKKL diserahkan oleh ketua tim kepada pejabat entitas yang berwenang.
            Pemeriksa dalam hal ini ketua tim menyampaikan TP kepada menteri/pimpinan lembaga
            atau sekretaris menteri/pimpinan lembaga. Penyampaian TP atas LKPP dan LKKL
            tersebut merupakan akhir dari pekerjaan lapangan pemeriksaan LKPP dan LKKL.

   6. Waktu Pemeriksaan
         Pemeriksaan dilakukan sejak tanggal 16 Februari 2008 sampai dengan tanggal 30 April 2008.

   7. Obyek Pemeriksaan
         Obyek Pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2008 yang
         terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang
         telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Akuntansi dan
         Pelaporan Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui surat Sekretaris MA RI
         No.068A/SEK/01/II/2009 tanggal 27 Februari 2009.

   8. Batasan Pemeriksaan
         Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab
         manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan
         kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak
         disengaja oleh manajemen.
         Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan
         yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material
         terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan
         atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan
         penyimpangan, akan diungkapkan.
         Dalam pelaksanaan pemeriksaannya, BPK menghadapi adanya pembatasan lingkup
         pemeriksaan oleh MA RI terkait biaya perkara. Pembatasan pemeriksaan ini disampaikan
         melalui surat Panitera MA RI kepada Tim Pemeriksa Laporan Keuangan MA RI Tahun 2008
         Nomor : 53/PAN/III/2009 tanggal 25 Maret 2009, sehingga BPK tidak dapat menerapkan
         prosedur pemeriksaan yang memadai atas penerimaan biaya proses penyelesaian perkara
         sebagai bagian dari uang titipan pihak ketiga.




BPK RI                           LHP Opini – LK MA RI Tahun 2008               Halaman 35 dari 36
         Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-
         perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan
         jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan
         jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung
         dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan
         menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/
         penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.
         Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, kami hanya
         menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan
         penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat
         ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.




                                                       BADAN PEMERIKSA KEUANGAN




BPK RI                           LHP Opini – LK MA RI Tahun 2008              Halaman 36 dari 36
                      BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                         REPUBLIK INDONESIA




HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2008




Nomor     :   38A/HP/XVI/04/2009
Tanggal   :   30 April 2009




Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp. 021-5704395 Ext.525 Fax. 021-5738689
Email address : www.bpk.go.id
                                                               DAFTAR ISI
                                                                                                                                        Halaman


DAFTAR ISI………………………………………………………………………………..                                                                                                i
RESUME LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN…………………………….                                                                                      ii
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ……………...                                                                               1
A. Pemantauan Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian
   Intern Tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007…..................................................................                             1
B. Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2008………………………………………………                                                                                   1
    1. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Laporan Keuangan Mahkamah Agung
       Republik Indonesia Tahun 2008 tidak didasarkan pada konsolidasian dari satuan
       kerja di bawahnya......................................................................................................           1
    2. Pencatatan dan pengelolaan Persediaan pada Mahkamah Agung Republik
       Indonesia tidak tertib dan nilai persediaan yang disajikan pada neraca tidak
       didasarkan pada stock opname sebagaimana diatur dalam standar...........................                                          4

    3. Pencatatan dan penyajian Aset Tetap dalam Neraca Mahkamah Agung RI per
       31 Desember 2008 sebesar Rp4.544.725,36 juta belum sepenuhnya sesuai dengan
       prosedur yang berlaku...............................................................................................              7
    4. Penatausahaan dan penanganan Kerugian Negara dari Tuntutan Perbendaharaan
       (TP), Tuntutan Ganti Rugi (TGR) serta Tagihan pada Pihak Ketiga sebesar
       Rp1.984,55 juta pada Mahkamah Agung RI kurang tertib dan belum
       optimal.......................................................................................................................    12
    5. Mahkamah Agung RI tidak mengungkap uang titipan pihak ketiga yang dikelola
       oleh jajaran kepaniteraan masing-masing badan peradilan ke dalam Laporan
       Keuangan Mahkamah Agung RI tahun 2008............................................................                                 15
    6. Aset negara berupa tanah seluas 77.109 m2 senilai Rp39.932,55 juta di
       lingkungan Mahkamah Agung RI belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan
       atas nama Mahkamah Agung....................................................................................                      17


Lampiran 1
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004, 2005, 2006 DAN
2007
Lampiran 2
DAFTAR TANAH YANG DIKUASAI MA RI YANG BUKTI KEPEMILIKANNYA
BELUM ATAS NAMA MA RI




                                                                         i
                             BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                REPUBLIK INDONESIA


                  RESUME LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-
undang terkait lainnya, Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) melalui surat
Nomor: 068A/SEK/01/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 telah menyampaikan laporan keuangan MA
RI Tahun 2008 kepada BPK untuk diperiksa. Laporan tersebut terdiri dari Neraca MA RI per 31
Desember 2008 dan 2007, Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal tersebut dan Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan laporan hasil
pemeriksaan atas laporan keuangan Nomor: 38/HP/XVI/04/2009 tanggal 30 April 2009.
Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan
MA RI tersebut diatas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern MA RI untuk
menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan
dan tidak ditujukan untuk menyatakan pendapat atas sistem pengendalian intern.
BPK menemukan masalah tertentu berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya yang
merupakan kondisi yang dapat dilaporkan berdasarkan SPKN. Pokok-pokok temuan kelemahan
dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan MA RI yang ditemukan BPK RI adalah
sebagai berikut
1. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Laporan Keuangan MA RI Tahun 2008 tidak
   didasarkan pada konsolidasian dari satuan kerja di bawahnya sehingga penyajian saldo Kas di
   Bendahara Pengeluaran sebesar Rp14.066,86 juta yang dilaporkan dalam Neraca MA RI per
   31 Desember 2008 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena
   akumulasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebelum Tahun 2008 ke saldo Kas di Bendahara
   Pengeluaran Tahun 2008 serta pelaksana kompilasi ADK tidak melakukan uji silang data pada
   satker yang bersangkutan atas data saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang tidak wajar.
2. Pencatatan dan pengelolaan Persediaan pada MA RI tidak tertib dan nilai persediaan yang
   disajikan pada neraca tidak didasarkan pada stock opname sebagaimana diatur dalam standar
   sehingga nilai Persediaan tidak menggambarkan nilai yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan
   petugas pengelola barang persediaan belum memahami peraturan mengenai Akuntansi
   Persediaan dan kurangnya pegawasan dan pembinaan dari atasan langsung dalam mengelola
   barang persediaan.
3. Pencatatan dan penyajian Aset Tetap dalam Neraca MA RI per 31 Desember 2008 belum
   sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga nilai Aset Tetap dalam neraca sebesar
   Rp4.544.735.36 juta tidak menggambarkan keadaan sebenarmya. Hal ini disebabkan kurangnya
   pemahaman sumber daya manusia yang bertugas melaksanakan pencatatan dan pelaporan BMN
   di lingkungan MA RI, sosialisasi dan pembinaan teknis SAI terutama untuk pembinaan SIMAK


                                               ii
   BMN yang telah dilaksanakan pada satker-satker di tingkat pengadilan belum memberikan hasil
   yang optimal serta tidak dilakukannya uji silang data pada saat pengkompilasian ADK baik di
   tingkat korwil maupun Pusat.
4. Penatausahaan dan penanganan Kerugian Negara dari Tuntutan Perbendaharaan (TP), Tuntutan
   Ganti Rugi (TGR) serta Tagihan pada Pihak Ketiga sebesar Rp1.984,55 juta pada MA RI kurang
   tertib dan belum optimal sehingga berpotensi terjadi kadaluwarsa atas TP/TGR dan Laporan
   Keuangan MA RI tahun 2008 tidak menggambarkan berapa tagihan-tagihan yang terjadi akibat
   kerugian-kerugian berupa TP, TGR dan kerugian karena pihak ketiga. Hal ini disebabkan
   kurangnya pemahaman TPKN dan kelalaian dalam menangani kasus kerugian negara yang
   terjadi pada MA RI, kurangnya sumber daya manusia yang menangani TP/TGR dan kurang
   optimalnya supervisi dari Penanggung Jawab TPKN.
5. MA RI tidak mengungkap uang titipan pihak ketiga yang dikelola oleh jajaran kepaniteraan
   masing-masing badan peradilan dalam Laporan Keuangan MA RI tahun 2008, mengakibatkan
   Laporan Keuangan MA RI tahun 2008 tidak menggambarkan pertanggungjawaban uang titipan
   pihak ketiga yang dikelolanya. Hal ini disebabkan MA RI beranggapan bahwa UU No.3 Tahun
   2009 yang antara lain menyatakan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban atas anggaran
   dan biaya kepaniteraan, biaya proses penyelesaian perkara dapat diperiksa BPK terhitung mulai
   dikeluarkannya UU dimaksud yaitu tahun 2009.
6. Aset negara berupa tanah seluas 77.109 m2 senilai Rp39.932,55 juta di lingkungan MA RI belum
   dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama MA RI mengakibatkan tidak adanya kepastian
   hukum atas status tanah yang merupakan BMN serta akan berpotensi menjadi masalah
   perebutan/penguasaan/pengakuan kepemilikan aset BMN oleh pihak-pihak yang tidak
   bertanggung jawab. Hal ini disebabkan kelalaian kuasa pengguna barang dalam pengelolaan
   BMN yang berada di bawah kekuasaannya, kurangnya koordinasi antara kantor pusat dan daerah
   di lingkungan MA RI dengan pihak-pihak yang mempunyai masalah bukti kepemilikan tanah
   tersebut untuk dicarikan penyelesaiannya.
Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:
1. Ketua MA RI agar:
   a. Memberikan instruksi tertulis kepada Sekretaris MA RI dan Ketua Pengadilan pada seluruh
      lingkungan badan peradilan untuk menyajikan uang titipan pihak ketiga pada neraca masing-
      masing satker dan neraca tingkat lembaga sebagai upaya transparansi pengelolaan keuangan
      negara;
   b. Menginstruksikan kepada para Dirjen Peradilan dan Panitera untuk mengoptimalkan
      kompilasi uang titipan pihak ketiga dari seluruh pengadilan di lingkungan MA RI.


2. Sekretaris MA RI agar :
   a. Lebih mengoptimalkan pelatihan kepada pelaksana mengenai sistem aplikasi SAKPA
      sehingga apabila ada permasalahan/hambatan dalam pengoperasian sistem aplikasi dapat
      segera diatasi;




                                               iii
             HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN


A. Pemantauan Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern Tahun
   2004, 2005, 2006 dan 2007

   Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan MA RI tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007
   mengungkapkan temuan pemeriksaan dan saran/rekomendasi BPK terkait dengan Sistem
   Pengendalian Intern (SPI) untuk tahun 2004 sebanyak 3 temuan dengan 3 saran/rekomendasi,
   tahun 2005 sebanyak 4 temuan dengan 6 saran/rekomendasi, tahun 2006 sebanyak 7 temuan
   dengan 7 saran/rekomendasi, dan tahun 2007 sebanyak 5 temuan dengan 13 saran/rekomendasi.
   Tindak lanjut MA RI atas saran/rekomendasi BPK terhadap permasalahan SPI tersebut sampai
   dengan pemeriksaan berakhir tanggal 30 April 2009 adalah sebagai berikut:
   1. Untuk tahun 2004, dari 3 temuan dengan 3 saran/rekomendasi, telah ditindaklanjuti sesuai
      saran/rekomendasi BPK sebanyak 3 saran/rekomendasi.
   2. Untuk tahun 2005, dari 4 temuan dengan 6 saran/rekomendasi, telah ditindaklanjuti sesuai
      saran/rekomendasi BPK sebanyak 6 saran/rekomendasi.
   3. Untuk tahun 2006, dari 7 temuan dengan 7 saran/rekomendasi, telah ditindaklanjuti sesuai
      saran/rekomendasi BPK sebanyak 4 saran/rekomendasi, telah ditindaklanjuti tetapi belum
      sesuai dengan saran/rekomendasi BPK sebanyak 3 saran/rekomendasi.
   4. Untuk tahun 2007, dari 5 temuan dengan 13 saran/rekomendasi, telah ditindaklanjuti sesuai
      saran/rekomendasi BPK sebanyak 3 saran/rekomendasi, telah ditindaklanjuti tetapi belum
      sesuai dengan saran/rekomendasi BPK sebanyak 5 saran/rekomendasi, dan belum
      ditindaklanjuti sebanyak 5 saran/rekomendasi.
   Rincian hasil pemantauan tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan MA RI terkait
   dengan SPI tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007 dituangkan dalam lampiran 1.


B. Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2008
   1.    Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Laporan Keuangan Mahkamah Agung
         Republik Indonesia Tahun 2008 tidak didasarkan pada konsolidasian dari satuan kerja
         di bawahnya

         Neraca Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) per 31 Desember 2008 melaporkan
         Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp14.066.864.332,00. Saldo tersebut merupakan
         saldo gabungan dari seluruh satuan kerja (satker) MA RI yang berjumlah 786 satker yang
         dikompilasi melalui Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran (SAKPA).
         Sesuai dengan peraturan yang berlaku pada sistem APBN, saldo Kas di Bendahara
         Pengeluaran pada saat tanggal neraca adalah nihil. Hal ini berkaitan dengan Peraturan Dirjen
         Perbendaharaan No.Per-47/PB/2008 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun
         yang diubah dengan Perdirjen Perbendaharaan No.Per-53/PB/2008 pasal 8 yang menyatakan
         bahwa sisa dana Uang Persediaan (UP) tahun anggaran berkenaan yang masih berada pada
         kas di bendahara (baik tunai maupun yang masih ada dalam rekening bank/pos) oleh



BPK RI                           LHP SPI –LK MA RI Tahun 2008                   Halaman 1 dari 20
         Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan harus disetorkan kembali ke kas Negara paling
         lambat 2 hari kerja sebelum akhir tahun anggaran. Apabila terdapat sisa Kas di Bendahara
         Pengeluaran pada tanggal neraca menunjukkan bahwa terdapat UP yang belum
         dipertanggungjawabkan sebesar saldo yang dilaporkan.
         Untuk menguji kebenaran bahwa MA RI harus menyetorkan UP akhir tahun 2008 sebesar
         Rp14.066.864.332,00, tim pemeriksa melakukan pengujian secara sample atas saldo tersebut.
         Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per
         31 Desember 2008 pada tingkat satker yang dilaporkan dalam Arsip Data Komputer (ADK)
         MA RI tidak sesuai dengan dokumen pendukungnya sebagai berikut:
         a. Pemeriksaan secara uji petik atas akun Kas di Bendahara Pengeluaran dilakukan pada
            14 satker pengadilan di wilayah DKI Jakarta. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji
            kebenaran saldo Kas di Bendahara Pengeluaran di tingkat satker yang dilaporkan di
            neraca MA RI tahun 2008 melalui data ADK yang dikirim secara berjenjang dari tingkat
            satker ke Unit Eselon I. Pengujian dilakukan dengan membandingkan saldo Kas di
            Bendahara Pengeluaran masing-masing satker yang diambil dari data ADK MA RI
            dengan dokumen pendukung berupa SP2D Uang Persediaan (UP), SP2D Tambahan
            Uang Persediaan (TUP), SP2D Nihil dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
            Pengembalian UP tahun 2008. Hasil pemeriksaan menunjukkan hal sebagai berikut:

                                                         Saldo Kas di        Saldo Kas
                                                          Bendahara         berdasarkan
                                                                                                Selisih
              No.            Nama satker                 Pengeluaran          dokumen
                                                                                                 (Rp)
                                                      berdasarkan ADK        pendukung
                                                             (Rp)               (Rp)
              1     Pengadilan Negeri Jakarta Barat             8.126.000                 0     8.126.000
              2     Pengadilan Negeri Jakarta Timur           90.000.000                  0   90.000.000
              3     Pengadilan Agama Jakarta Pusat            (3.693.000)                 0   (3.693.000)
              4     Pengadilan Tinggi TUN Jakarta               7.753.890                 0     7.753.890

            Dari data di atas diketahui dari 14 satker pengadilan yang menjadi sampel pemeriksaan,
            terdapat 4 satker yang melaporkan Kas di Bendahara Pengeluaran tidak sesuai dengan
            saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan bukti pendukung.
         b. Untuk memperoleh tingkat keyakinan yang lebih tinggi atas kewajaran akun Kas di
            Bendahara Pengeluaran, Tim Pemeriksa melakukan konfirmasi atas akun Kas di
            Bendahara Pengeluaran pada 23 (dua puluh tiga) satker pengadilan selain satker yang
            telah dijadikan sample pemeriksaan di atas. Dari sebanyak 23 konfirmasi tersebut,
            sebanyak 17 jawaban konfirmasi telah diterima Tim Pemeriksa beserta dokumen
            pendukung akun Kas di Bendahara Pengeluaran dan sisanya sebanyak 6 jawaban
            konfirmasi tidak diterima oleh Tim Pemeriksa. Dari sebanyak 17 satker yang jawaban
            konfirmasi yang diterima, sebanyak 13 satker dokumen dapat diproses dan 4 satker
            dokumen tidak dapat diproses karena data yang tidak lengkap. Dari 13 satker yang
            dokumen pendukungnya dapat diproses menunjukkan bahwa saldo Kas di Bendahara
            Pengeluaran yang dilaporkan dalam ADK MA RI tidak sesuai dengan saldo Kas di
            Bendahara Pengeluaran berdasarkan dokumen pendukung. Ketidaksesuaian antara




BPK RI                            LHP SPI –LK MA RI Tahun 2008                    Halaman 2 dari 20
            dokumen pendukung dengan Kas di Bendahara Pengeluaran yang dilaporkan terlihat
            dalam tabel berikut:

                                                                      Saldo Kas di
                                                        Kas di
                                                                       Bendahara
                                                      Bendahara
                                                                      Pengeluaran
                      Kode                           Pengeluaran                         Selisih
              No                  Nama satker                         berdasarkan
                     Satker                          berdasarkan                          (Rp)
                                                                          bukti
                                                        ADK
                                                                       pendukung
                                                         (Rp)
                                                                          (Rp)
              1      400704    PA Tasikmalaya            5.643.675                0     5.643.675
              2      097687    PN Indramayu              8.000.000                0     8.000.000
              3      400854    PA Purwakarta             2.325.950                0     2.325.950
              4      097624    PN Karawang             (2.003.550)                0    (2.003.550)
              5      604719    PA Cibinong Bogor           103.500                0       103.500
              6      613519    PN Cibinong Bogor        39.000.000                0    39.000.000
              7      097560    PN Serang                14.000.000                0    14.000.000
              8      663398    PT Banten                 4.778.358                0     4.778.358
              9      097581    PN Pandeglang            18.420.000                0    18.420.000
              10     400848    PA Karawang               2.278.525                0     2.278.525
              11     097652    PN Sukabumi             (1.057.319)                0    (1.057.319)
              12     097598    PN Tangerang              8.160.781                0     8.160.781
              13     663161    Pengadilan Militer       40.000.000                0    40.000.000
                               Utama

            Dari data di atas diketahui dari 13 jawaban konfirmasi yang diterima dan dapat diproses,
            keseluruhannya atau 100% menunjukkan bahwa penyajian saldo Kas di Bendahara
            Pengeluaran yang dilaporkan tidak sesuai dengan data pendukungnya.
         c. Selain satker yang menjadi sample pemeriksaan dan satker yang dimintakan konfirmasi
            tersebut di atas, terdapat 424 satker yang melaporkan sisa UP tahun 2008 yang menjadi
            saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan jumlah keseluruhan sebesar
            Rp6.413.686.016,00 terdiri dari saldo Kas di Bendahara Pengeluaran bersaldo positif
            sebanyak 337 satker sebesar Rp7.939.861.700,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran
            bersaldo negatif sebanyak 87 satker senilai negatif Rp1.526.175.684,00.
         d. Selain itu, dalam ADK Kas di Bendahara Pengeluaran MA RI, terdapat akun Kas di
            Bendahara Pengeluaran dengan kode satker yang tidak teridentifikasi yaitu 0000001 dan
            kode satker kosong yang melaporkan akun Kas di Bendahara Pengeluaran masing-masing
            sebesar Rp4.242.901.033,00 dan (Rp18.013.000,00). Atas hal tersebut telah dilakukan
            konfirmasi dengan pelaksana kompilasi SAKPA di tingkat MA RI, namun hal tersebut
            tidak dapat dijelaskan.
         Kondisi tersebut bertentangan dengan PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
         Pemerintahan - Buletin Teknis 1 tentang Kas di Bendahara Pengeluaran yang menyatakan:
         “Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah
         tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Yang Harus
         Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggung
         jawabkan atau disetorkan ke kas Negara per tanggal neraca.




BPK RI                          LHP SPI –LK MA RI Tahun 2008                   Halaman 3 dari 20
         Hal tersebut mengakibatkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar
         Rp14.066.864.332,00 yang dilaporkan di Neraca MA RI per 31 Desember 2008 tidak
         menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
         Terjadi permasalahan tersebut disebabkan oleh secara sistem saldo Kas di Bendahara
         Pengeluaran sebelum tahun 2008 terakumulasi ke dalam saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
         per 31 Desember 2008. Selain itu pelaksana yang mengkompilasi tidak melakukan uji silang
         data pada satker yang bersangkutan atas data saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang tidak
         wajar.
         Atas permasalahan tersebut, Sekretaris MA RI menjelaskan besarnya jumlah satker yang
         berada di bawah MA RI, dan keterbatasan personil di Bagian Akuntansi, mengakibatkan
         pelaksana yang mengkompilasi atau melakukan penggabungan tidak sempat melakukan uji
         silang data pada satker yang bersangkutan atas data saldo Kas di Bendahara Pengeluaran.
         Pada tahun mendatang (tahun 2009) akan dimintakan bukti setoran sisa uang persediaan yang
         disetorkan setelah 31 Desember 2009 dan meminta Rekening Koran per 31 Desember 2009
         kepada seluruh Satker Pengadilan, yang akan dihimpun oleh Koordinator Wilayah (Korwil),
         dan selanjutnya diserahkan kepada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah
         Agung RI
         BPK merekomendasikan Sekretaris MA RI agar:
         a. Lebih mengoptimalkan pelatihan kepada pelaksana mengenai sistem aplikasi SAKPA
            sehingga apabila ada permasalahan/hambatan dalam pengoperasian sistem aplikasi dapat
            segera diatasi;
         b. Menginstruksikan pada petugas yang mengkompilasikan seluruh ADK di lingkungan MA
            RI baik di tingkat Pusat maupun Korwil untuk melakukan uji silang data apabila ditemui
            data yang berindikasi tidak wajar agar data tersebut dapat segera diperbaiki.


   2. Pencatatan dan pengelolaan Persediaan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
      tidak tertib dan nilai persediaan yang disajikan pada neraca tidak didasarkan pada
      stock opname sebagaimana diatur dalam standar

         Persediaan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dilaporkan dalam Neraca per
         31 Desember 2008 sebesar Rp69.335.073.616,00. Persediaan ini terdiri dari:

                                Jenis Persediaan                           Jumlah (Rp)
          Barang Konsumsi                                                     68.823.582.033,00
          Bahan untuk Pemeliharaan                                               449.211.196,00
          Suku Cadang                                                                384.000,00
          Pita Cukai, Materai dan Leges                                              555.000,00
          Bahan Baku                                                               6.355.950,00
          Persediaan untuk Tujuan Strategis Berjaga-jaga                             215.000,00
          Persediaan Lainnya                                                      54.770.437,00
          Jumlah                                                              69.335.073.616,00




BPK RI                             LHP SPI –LK MA RI Tahun 2008               Halaman 4 dari 20
         Nilai sebesar Rp69.335.073.616,00 merupakan hasil kompilasi dari aplikasi SIMAK BMN.
         Hasil pemeriksaan atas pengendalian intern atas pencatatan dan pengelolaan persediaan
         padaMA RI menunjukkan hal sebagai berikut:
         a. Dalam melakukan pencatatan terhadap barang persediaan, administrasi persediaan yang
            dibuat belum memadai karena tidak mencerminkan mutasi barang masuk dan barang
            keluar. Selain itu, belum disusun Standar Operating Procedure (SOP) atas
            pengadministrasian barang persediaan.
         b. Hasil pemeriksaan atas akun persediaan pada Badan Urusan Adminitrasi (BUA) MA RI:
            1) BUA MA RI melaporkan saldo persediaan per 31 Desember 2008 sebesar
               Rp8.511.723.201,00. terdiri dari barang persediaan yang dikelola Sub Bagian
               Penyimpanan dan Pendistribusian sebesar Rp4.172.973.200,00 berupa persediaan alat
               tulis kantor (ATK) dan persediaan yang dilaporkan oleh Sub Bagian Pengadaan dan
               Penghapusan sebesar Rp4.338.750.001,00 berupa barang inventaris yang digunakan
               di Pusdiklat Mega Mendung, PN Cibadak dan PA Cibadak. Barang persediaan yang
               digunakan oleh Pusdiklat, PN Cibadak dan PA Cibadak masih dicatat pada Biro
               Umum BUA MA RI dan belum dibuatkan berita acara serah terima ke satker yang
               bersangkutan. Barang persediaan yang pencatatan dan pengelolaannya dilakukan oleh
               satker yang berbeda menunjukkan adanya kelemahan pengendalian intern karena
               Biro Umum sebagai pencatat barang persediaan akan kesulitan melakukan
               monitoring atas keberadaan dan kondisi barang persediaan tersebut.
            2) Saldo persediaan yang dilaporkan BUA MA RI merupakan hasil pencatatan dan
               bukan hasil stock opname. Dari konfirmasi kepada pengelola barang persediaan
               diketahui tidak dilakukannya stock opname pada akhir tahun dikarenakan banyaknya
               barang persediaan yang menumpuk yang tersebar pada 3 gudang dan letak
               penyimpanan yang tidak teratur sehingga menyulitkan dilakukannya stock opname.
               Nilai persediaan yang dilaporkan dalam Neraca BUA MA RI berasal dari Laporan
               Persediaan yang dibuat tiap Semester. Hasil pemeriksaan terhadap Laporan
               Persediaan menunjukkan pengadministrasian barang persediaan tersebut belum
               memadai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya saldo akhir Semester I tidak sama
               dengan saldo awal Semester II. Selain itu kuantiítas yang dilaporkan dalam kartu
               persediaan tidak sama dengan laporan persediaan. Atas perbedaa tersebut, pihak MA
               RI tidak dapat menjelaskan.
            3) Persediaan alat-alat listrik dan obat-obatan yang disimpan dalam gudang tidak
               dilakukan pencatatan oleh bagian penyimpanan dan pendistribusian
         c. Hasil pemeriksaan atas akun persediaan pada Pengadilan di wilayah DKI Jakarta
            1) Hasil konfirmasi terhadap pencatatan persediaan pada Pengadilan di wilayah DKI
               Jakarta menunjukkan bahwa persediaan yang disajikan dalam Neraca merupakan
               hasil stock opname. Namun pelaksanaan stock opname tersebut, tidak dibuatkan
               berita acara stock opname, sehingga tidak diketahui pejabat yang harus bertanggung
               jawab atas saldo persediaan hasil stock opname tersebut.
            2) Pengadilan Agama (PA) Jakarta Timur melaporkan nilai persediaan dalam Laporan
               BMN per 31 Desember 2008 sebesar Rp55.063.091.150,00. Hasil penelusuran lebih



BPK RI                           LHP SPI –LK MA RI Tahun 2008                 Halaman 5 dari 20
                lanjut diketahui bahwa terdapat barang yang nilainya tidak wajar yaitu pita mesin
                printer type 1050 dinilai sebesar Rp55.000.440.000,00. Dari konfirmasi dengan
                pelaksana akuntansi barang diketahui telah terjadi salah input atas harga satuan
                persediaan pita mesin printer tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa saldo
                pita mesin printer type 1050 per 31 Desember 2008 adalah sebanyak 10 unit dengan
                harga perolehan terakhir sebesar Rp55.000,00 per unit. Dengan demikian saldo pita
                mesin printer type 1050 seharusnya sebesar Rp550.000,00. Selisih lebih atas
                pelaporan persediaan pada PA Jakarta Timur sebesar Rp54.997.537.500,00 tersebut
                mempengaruhi penyajian saldo persediaan pada Neraca tingkat Kementerian MA RI
                per 31 Desember 2008.
            3) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat melaporkan persediaan dalam Laporan BMN
               per 31 Desember 2008 sebesar Rp5.724.300,00. Angka ini didapat dari sisa barang
               pada pembelian terakhir dikalikan harga barang persediaan. Hasil pemeriksaan secara
               sample menunjukkan bahwa harga satuan yang tercantum dalam SIMAK BMN tidak
               sesuai dengan harga satuan pada kwitansi pembelian sebagai berikut:

                                                                     Harga/satuan
                                                  Harga/satuan
                                                                     berdasarkan       Selisih harga
                                                  berdasarkan
                        Jenis Persediaan                                kartu           per satuan
                                                    kwitansi
                                                                      persediaan            (Rp)
                                                      (Rp)
                                                                         (Rp)
                 Paper Clip No.3 Kenko                  25.000,00         13.000,00         12.000,00
                 Steapler HD-50                         45.000,00         30.000,00         15.000,00
                 Steapler HD-10                         25.000,00         10.000,00         15.000,00
                 Isi Staples No.10 Etona                27.000,00         17.000,00         10.000,00
                 Tipe-X                                 65.000,00         45.000,00         20.000,00
                 Kertas Memo Pronto                     35.000,00         25.000,00         10.000,00
                 Kertas Folio HVS 70 gr                 45.000,00         45.000,00              0,00
                 Karbon Daito                           45.000,00         30.000,00         15.000,00
                 Amplop Coklat Kecil                    29.000,00         10.000,00         19.000,00
                 Map Hijau Buffalo                      65.000,00         52.500,00         12.500,00
                 Amplop Coklat HVS                      40.000,00         28.000,00         12.000,00
                 Kertas Coklat                          10.000,00          2.000,00          8.000,00
                 Binder Clip 107                        15.000,00         28.500,00       (13.500,00)
                 Pulpen Kenko Gel                       30.000,00         15.000,00         15.000,00
                 Lem Pritt                              15.000,00          5.000,00         10.000,00
                 Kertas Manila                          10.000,00          2.500,00          7.500,00
                 Map Snelhecter Buffalo                 73.000,00         57.500,00         15.500,00

                Hal tersebut telah dilakukan konfirmasi dengan pelaksana aplikasi persediaan dan
                diakui bahwa penginputan harga perolehan persediaan tidak sesuai dengan harga
                sesungguhnya. Penginputan nilai persediaan yang tidak sesuai dengan bukti
                pendukung mengakibatkan nilai barang persediaan PN Jakarta Barat tidak
                menggambarkan nilai yang sebenarnya.
         Kondisi tersebut bertentangan dengan:
         a. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
            Pernyataan No.5 menyebutkan persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
            perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan
            barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka


BPK RI                           LHP SPI –LK MA RI Tahun 2008                 Halaman 6 dari 20
            pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikan
            dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat
            berdasarkan hasil inventarisasi fisik;
         b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
            Negara/Daerah Bagian Kedua Pasal 6 poin 1 yang menyatakan bahwa pengguna barang
            milik Negara berwewenang dan bertanggungjawab melakukan pencatatan dan
            inventarisasi barang milik Negara yang berada dalam penguasaannya.
         Hal tersebut mengakibatkan nilai persediaan pada Laporan Keuangan MA RI TA 2008 tidak
         menggambarkan nilai yang sesungguhnya.
         Hal ini disebabkan petugas pengelola barang persediaan belum memahami peraturan
         mengenai Akuntansi Persediaan dan kurangnya pegawasan dan pembinaan dari atasan
         langsung dalam mengelola barang persediaan.
         Atas permasalahan tersebut, Sekretaris MA RI menjelaskan bahwa diakui para petugas
         pengelola barang persediaan kurang atau tidak memahami peraturan-peraturan mengenai
         akuntansi persediaan. Terhadap kurangnya pengawasan dan pembinaan dari atasan langsung,
         Biro Perlengkapan akan segera melakukan bimbingan teknis (bintek) pada kegiatan training
         of trainer (TOT) Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-
         BMN), yang mana dalam aplikasi SIMAK-BMN terdapat aplikasi persediaan hanya
         penginstalannya yang berbeda.
         BPK merekomendasikan Sekretaris MA RI agar:
         a. Menyusun SOP pengelolaan dan pengadminsitrasian persediaan.
         b. Melaksanakan optimalisasi atas pelaksanaan sosialisasi aplikasi persediaan dan
            implementasinya.


   3. Pencatatan dan penyajian Aset Tetap dalam Neraca Mahkamah Agung RI per
      31 Desember 2008 sebesar Rp4.544.725,36 juta belum sepenuhnya sesuai dengan
      prosedur yang berlaku

         Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) tahun 2008 melaporkan
         Aset Tetap ke dalam Neraca per 31 Desember 2008 sebesar Rp4.544.735.357.287,00. Nilai
         tersebut sudah termasuk Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) sebesar Rp163.282.715.906,00.
         Rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut:

                                                                            Nilai
                                    Uraian
                                                                         (Rupiah)
               Tanah                                                      1.331.404.023.553
               Mesin dan Peralatan                                          961.565.781.165
               Gedung dan Bangunan                                        1.913.348.513.042
               Jalan, Irigasi dan Jembatan                                   29.857.191.149
               Aset Tetap Lainnya                                           145.277.132.472
               Jumlah Aset Tetap                                          4.381.452.641.381
               Kostruksi Dalam Pekerjaan                                    163.282.715.906
               Aset Tetap + Konstruksi Dalam Pekerjaan                    4.544.735.357.287




BPK RI                          LHP SPI –LK MA RI Tahun 2008                  Halaman 7 dari 20
         Nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca merupakan nilai Aset Tetap yang dihasilkan
         dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK
         BMN). Masing-masing satuan kerja (satker) telah menggunakan aplikasi SIMAK BMN untuk
         melaporkan Aset Tetapnya. Hasil aplikasi SIMAK BMN satker berupa Laporan BMN satker,
         dilaporkan secara berjenjang ke tingkat Pusat. Untuk proses pengkompilasian ke tingkat
         wilayah, telah ditetapkan suatu Koordinator Wilayah (Korwil). Tugas Korwil adalah
         mengkoordinasikan Satuan Kerja Unit Pelaksana di wilayah/provinsi yang bersangkutan
         dalam menggabungkan arsip data komputer (ADK) yang berisi data transaksi, data perkiraan
         buku besar, dan/atau data lainnya dari 4 (empat) lingkungan peradilan tingkat pertama dan
         tingkat banding di wilayah/provinsi tersebut. Korwil ini ditetapkan melalui Surat Keputusan
         MA RI. Masing-masing satker Badan Peradilan mengirim data Arsip Data Komputer (ADK)
         beserta hardcopy kepada Korwil untuk dikompilasi. Hasil kompilasi ini menghasilkan
         Laporan BMN tingkat Korwil dalam bentuk ADK. Hasil kompilasi korwil dikirimkan ke Biro
         Perlengkapan MA RI untuk dikompilasi menjadi Laporan BMN tingkat Unit Akuntansi
         Pengguna Barang (UAPB) MA RI.
         Hasil pemeriksaan atas proses penyajian Aset Tetap selain KDP sebesar
         Rp4.492.566.877.342,00 dalam Neraca menunjukkan adanya kelemahan pengendalian intern
         sebagai berikut:
         a. Penyusunan Laporan BMN pada daerah yang menjadi sampel pemeriksaan yaitu Badan
            Peradilan di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan, Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca
            Badan Peradilan tidak melalui hasil rekonsiliasi antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
            Anggaran (UAKPA) dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
            UAKPA menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran
            (SAKPA) yang menghasilkan Laporan Neraca dan UAKPB menggunakan aplikasi
            SIMAK BMN yang menghasilkan Laporan BMN.
            Tidak dilaksanakannya rekonsiliasi antara 2 unit akuntansi tersebut terlihat dengan
            adanya perbedaan nilai Aset Tetap yang dilaporkan dalam Neraca 2008 dan Laporan
            BMN 2008 sebagai berikut:

                                              Aset Tetap         Aset Tetap disajikan
                                          disajikan di Neraca     di Laporan BMN            Selisih
                       Satker
                                            per 31 Des 2008        Per 31 Des 2008           (Rp)
                                                  (Rp)                   (Rp)
              Pengadilan Tinggi Jakarta        23.705.516.133          23.862.002.600      (156.486.467)
              PN Jakarta Pusat                   4.870.238.780           4.637.232.348       233.006.432
              PN Jakarta Barat                   1.123.919.885           6.462.389.367   (5.338.469.482)
              PN Jakarta Timur                 36.998.297.997          19.805.191.752    17.123.106.245
              PN Jakarta Selatan                   270.871.322           3.402.095.184   (3.142.180.460)
              PN Jakarta Utara                   5.634.046.794           5.574.152.649        59.894.145
              PA Jakarta Pusat                     319.141.474           1.061.590.165     (355.787.979)
              PA Jakarta Barat                     270.207.474             674.929.453     (404.721.979)
              PA Jakarta Timur                   1.259.313.776          1.285. 584.967      (26.271.191)
              PA Jakarta Selatan                 7.278.946.325         11.644.229.407    (4.365.283.082)
              PT TUN Jakarta                     3.663.258.758           2.338.722.606     1.324.536.152
              PTUN Jakarta                       8.089.064.196           8.609.370.667     (520.306.471)

            Dengan tidak dilakukannya rekonsiliasi antara UAKPA dengan UAKPB menunjukkan
            tingkat pengendalian pelaporan Aset Tetap di tingkat satker masih lemah. Rekonsiliasi


BPK RI                             LHP SPI –LK MA RI Tahun 2008                     Halaman 8 dari 20
            merupakan suatu bentuk pengendalian untuk mendapatkan nilai suatu akun yang
            sesungguhnya. Dengan adanya rekonsiliasi antara SAKPA dengan SIMAK BMN
            diharapkan masing-masing unit akuntansi dapat mencari nilai suatu Aset Tetap yang
            sebenarnya.

         b. Proses kompilasi Laporan BMN di tingkat Korwil DKI Jakarta tidak menunjukkan hasil
            yang sesungguhnya karena adanya kesalahan dalam pemrosesan data.
            Pemeriksaan atas Laporan Keuangan MA RI Tahun 2008 mengambil korwil DKI Jakarta
            sebagai sample pemeriksaan. Hasil pemeriksaan atas pengkompilasian SIMAK BMN di
            tingkat Korwil menunjukkan telah terjadi kesalahan dalam pemrosesan data oleh aplikasi
            SIMAK BMN di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Kesalahan dalam pemrosesan data
            tersebut mengakibatkan adanya perbedaan angka sebesar Rp88.733.718.929,00 antara
            kompilasi yang dilakukan aplikasi SIMAK BMN dengan hasil kompilasi atas data
            Laporan BMN hard copy (secara manual) dengan perincian sebagai berikut:

                                      Kompilasi Hard Copy
                                                               Kompilasi ADK            Selisih
                     Uraian               (Manual)
                                                                   (Rp)                  (Rp)
                                             (Rp)
             Tanah                          67.583.387.880        3.823.091.380      63.760.296.500
             Peralatan dan Mesin            22.555.660.000        6.868.867.543      15.686.792.457
             Gedung dan Bangunan            34.691.019.267       25.486.791.761       9.204.227.506
             Jalan dan Irigasi                      240.001                   1             240.000
             Aset Tetap Lainnya                 110.607.656          28.445.190          82.162.466
             Jumlah Aset Tetap             124.940.914.804       36.207.195.875      88.733.718.929

            Dari data di atas diketahui bahwa hasil kompilasi secara manual menunjukkan angka
            Rp124.940.914.804,00 dan kompilasi ADK melalui aplikasi SIMAK BMN pada PT
            Jakarta sebesar Rp36.207.195.875,00 sehingga kompilasi ADK melalui aplikasi
            menghasilkan angka lebih rendah sebesar Rp88.733.718.929,00. Sedangkan laporan
            BMN yang dikirim oleh PT Jakarta sebagai Korwil DKI Jakarta kepada Biro
            Perlengkapan MA RI untuk dikompilasi menjadi Laporan BMN tingkat UAPB adalah
            laporan hasil kompilasi melalui ADK. Dengan demikian PT Jakarta melaporkan Aset
            Tetap Korwil DKI Jakarta lebih rendah sebesar Rp88.733.718.929,00.

         c. Data Laporan BMN dalam bentuk soft copy dan hard copy berbeda
            Selain mengirimkan Laporan BMN dalam bentuk ADK ke Biro Perlengkapan, masing-
            masing Korwil juga mengirimkan Laporan BMN berupa hard copy. Hasil pemeriksaan
            secara sampel dengan cara membandingan antara Laporan BMN berupa ADK dengan
            Laporan BMN hard copy yang dikirimkan ke Biro Perlengkapan MA RI diketahui dari 15
            data hard copy yang dikirim, sebanyak 11 laporan tidak sama antara data ADK dengan
            hard copy sebagai berikut:




                                      Laporan BMN         Laporan BMN                Selisih
                    Korwil
                                      menurut ADK       menurut Hard Copy             (Rp)



BPK RI                          LHP SPI –LK MA RI Tahun 2008                   Halaman 9 dari 20
                                            (Rp)                      (Rp)
             Jawa Barat                 260.857.585.756            257.597.481.351         3.260.104.405
             Bangka Belitung              7.116.537.853             29.045.884.096      (21.929.346.243)
             NTB                         51.015.971.359             52.779.219.586       (1.763.248.227)
             Sulawesi Tengah             45.267.789.761             44.032.690.274         1.235.099.487
             Gorontalo                   54.276.501.029             53.448.067.933           828.433.096
             Kalimantan Barat           146.719.707.720            133.977.842.661        12.741.865.059
             Sulawesi Selatan           339.232.127.197            339.224.279.197             7.848.000
             Aceh                       274.350.440.464            245.300.837.804        29.049.602.660
             Bengkulu                   145.405.916.498            145.270.041.089           135.875.409
             Jawa Tengah                418.639.030.860            461.118.650.742      (42.479.619.882)
             Kalimantan Selatan          68.000.908.695             73.282.201.190       (5.281.292.495)
             Jumlah                   1.810.882.517.192          1.835.077.195.923      (24.194.678.731)

            Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 15 sample laporan BMN, sebanyak 11
            Korwil melaporkan BMN melalui ADK dilaporkan lebih kecil sebesar
            Rp24.194.678.731,00 dibandingkan dengan Laporan BMN menurut hard copy.
         d. Belum seluruh satker pada MA RI melaporkan BMN dengan kondisi rusak berat sebagai
            Aset Lain-lain
            Neraca MA RI per 31 Desember 2008 melaporkan Aset Lain-lain sebesar
            Rp15.636.330.948,00. Nilai tersebut berasal dari 28 satker dari keseluruhan satker
            sebanyak 786 satker. Akun Aset Lain-Lain dihasilkan dari aplikasi SAKPA. Yang
            termasuk Aset Lain-lain diantaranya adalah aset tetap yang tidak digunakan dalam
            operasional pemerintahan dalam hal ini adalah Aset Tetap dengan kondisi rusak berat.
            Karena sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintah, aset tetap dengan kondisi
            rusak berat tidak termasuk Aset Tetap dan penyajian dalam Laporan BMN
            dikelompokkan secara tersendiri di bawah Aset Lain-lain.
            Hasil pemeriksaan secara sample pada Unit Eselon I dan Badan Peradilan di Wilayah
            DKI Jakarta menunjukkan, dari Laporan Kondisi Barang per 31 Desember 2008
            diketahui terdapat barang dengan kondisi rusak berat namun masih dilaporkan sebagai
            Aset Tetap sebagai berikut:

                                                                      Nilai Aset Tetap yang Rusak
                      No                Satuan Kerja
                                                                               Berat (Rp)
                      1.     Badan Urusan Administrasi                              214.198.869,00
                      2.     Ditjen Badan Peradilan Umum                            454.562.022,00
                      3.     Pengadilan Tinggi Jakarta                               89.421.133,00
                      4.     Pengadilan Tinggi Agama Jakarta                        103.322.574,00
                      5.     Pengadilan Negeri Jakarta Pusat                         43.150.005,00
                      6.     Pengadilan Negeri Jakarta Barat                         24.506.786,00
                      7.     Pengadilan Negeri Jakarta Utara                        126.966.497,00
                      8.     Pengadilan Negeri Jakarta Timur                         41.159.208,00
                      9.     Pengadilan Negeri Jakarta Selatan                        6.730.008,00
                      10.    Pengadilan Agama Jakarta Pusat                             250.000,00
                      11.    Pengadilan Agama Jakarta Barat                           5.367.500,00
                      12.    Pengadilan Agama Jakarta Utara                          21.268.000,00
                      13.    Pengadilan Agama Jakarta Timur                          23.300.000,00
                             Jumlah                                               1.154.202.602,00




BPK RI                            LHP SPI –LK MA RI Tahun 2008                       Halaman 10 dari 20
             Berdasarkan data ADK, ketiga belas satker tersebut tidak melaporkan adanya Aset Lain-
             lain pada tahun 2008 kecuali untuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen
             Badilum). Namun hasil konfirmasi menunjukkan bahwa Aset Lain-lain yang dilaporkan
             Ditjen Badilum bukan merupakan Aset Tetap dengan kondisi rusak berat, melainkan
             renovasi aset tetap yang dilakukan pada aset tetap yang bukan menjadi milik Ditjen
             Badilum. Dengan demikian seluruh satker yang menjadi sampel pemeriksaan masih
             melaporkan aset tetap dalam kondisi rusak berat ke dalam akun Aset Tetap.

         e. Pada tahun 2008 telah dilakukan inventarisasi Aset Tetap oleh Kantor Wilayah Direktorat
            Jenderal Kekayaan Negara dan Millenium Challenge Corporation: Indonesia Control of
            Corruption Project (MCC ICCP). Hasil konfirmasi dengan satker, belum seluruhnya hasil
            inventarisasi tersebut dijadikan dasar untuk menyesuaikan Laporan BMN masing-masing
            satker. Biro Perlengkapan sebagai unit yang mengkompilasi data BMN seluruh Indonesia
            tidak mempunyai monitoring atas inventarisasi dan penilaian aset tetap yang telah
            dilaksanakan pada MA RI. Dengan demikian tidak diketahui berapa satker yang telah
            diinventarisasi dan dinilai aset tetapnya dari keseluruhan sebanyak 786 setker.
         Hal ini tidak sesuai dengan:
         a. Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
            Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Dalam
            rangka meyakini keandalan nilai BMN dalam Neraca dengan Laporan BMN, UAKPB
            melakukan rekonsiliasi internal dengan UAKPA”;
         b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
            Negara/Daerah Bagian Kedua Pasal 6 poin 1 yang menyatakan bahwa pengguna barang
            milik Negara berwewenang dan bertanggungjawab melakukan pencatatan dan
            inventarisasi barang milik Negara yang berada dalam penguasaanya;
         c. Peraturan Menteri Keuangan No.151/PMK/2007 menyatakan ”Aset lainnya yang
            dimaksud dalam pengertian BMN adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan
            aktif pemerintah sehingga tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke
            pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya”.
         Hal ini mengakibatkan nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan MA RI
         Tahun 2008 tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
         Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman sumber daya manusia yang bertugas
         melaksanakan pencatatan dan pelaporan BMN di lingkungan MA RI, sosialisasi dan
         pembinaan teknis SAI terutama untuk pembinaan SIMAK BMN yang telah dilaksanakan
         pada satker-satker di tingkat pengadilan belum memberikan hasil yang optimal serta tidak
         dilakukannya uji silang data pada saat pengkompilasian ADK baik di tingkat korwil maupun
         Pusat.
         Atas permasalahan tersebut, pihak MA RI menjelaskan adanya keterbatasan pemahaman dan
         pengetahuan dalam penguasaan aplikasi SABMN ke aplikasi SIMAK-BMN (konversi data)
         yang dimiliki pada setiap satker, sehingga belum semua satuan kerja dapat melaksanakan
         SIMAK-BMN secara sempurna.




BPK RI                            LHP SPI –LK MA RI Tahun 2008                Halaman 11 dari 20
         Adanya perbedaan angka atau nilai yang diakibatkan dari kompilasi secara manual, karena
         kompilasi melalui arsip data komputer (ADK) pada saat itu korwil PT Jakarta arsip data
         komputer (ADK) dalam kondisi rusak. Dan ini akan ditindaklanjuti dengan penggantian
         sesuai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI perihal
         Penunjukan Koordinator Wilayah atau Korwil baru dari PT Jakarta menjadi PTA Jakarta
         yang nantinya bisa bekerja sama untuk mendapatkan Laporan BMN yang Akuntabel.
         Mengenai Aset Tetap yang kondisinya rusak berat (RB) masih banyak yang belum
         seluruhnya dilaporkan atau diusulkan untuk segera dilakukan penghapusan, akan
         ditindaklanjuti dan segera mungkin akan dilakukan proses tahapan penghapusan dengan
         pembentukan panitia penghapusan pada setiap satker masing-masing yang akan melakukan
         penghapusan aset-aset Barang Milik Negara (BMN) sesuai atau menurut peraturan dan surat
         edaran yang berlaku selama ini.
         BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA RI agar:
         a. Melaksanakan optimalisasi pembinaan teknis SAI yang telah dilaksanakan, terutama
            pelatihan di bidang aplikasi SIMAK BMN.
         b. Meningkatkan koordinasi antara satker – korwil – pusat dalam rangka penyusunan
            Laporan BMN.
         c. Menginstruksikan kepada Kepala Biro Perlengkapan untuk melakukan monitoring atas
            inventarisasi dan revaluasi aset tetap di seluruh satker di lingkungan MA RI.
         d. Inventarisasi atas aset tetap dengan kondisi rusak berat pada seluruh satker di lingkungan
            MA RI untuk segera dilakukan usulan penghapusan dan dilaporkan sebagai aset lain-
            lain.


   4. Penatausahaan dan penanganan Kerugian Negara dari Tuntutan Perbendaharaan (TP),
      Tuntutan Ganti Rugi (TGR) serta Tagihan pada Pihak Ketiga sebesar Rp1.984,55 juta
      pada Mahkamah Agung RI kurang tertib dan belum optimal

         Untuk menangani Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan/atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR),
         Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) telah membentuk Tim Penyelesaian
         Kerugian Negara (TPKN) melalui Surat Keputusan (SK) Sekretaris MA RI Nomor:
         006/SEK/SK/1/2008 tanggal 2 Januari 2008.
         Tugas TPKN adalah sebagai berikut:
         a. Melakukan pemeriksaan dan penelitian lanjutan atas hasil pemeriksaan dan atau temuan
            hasil pemeriksaan Badan Pengawasan MA RI dan BPK terhadap perbuatan yang
            mengakibatkan kerugian Negara.
         b. Melakukan koordinasi dengan Tim Pencari Fakta Eselon I atau pejabat lain yang terkait
            dalam upaya mendalami/mengungkapkan tindakan yang mengakibatkan kerugian
            Negara.
         c. Melaporkan hasil pemeriksaan dan penelitian lanjutan sebagaimana dimaksud dalam
            huruf a kepada Sekretaris MA RI melalui Kepala Badan Urusan Administrasi disertai



BPK RI                            LHP SPI –LK MA RI Tahun 2008                   Halaman 12 dari 20
             dengan saran pendapat dan pertimbangan tentang perlu tidaknya dijatuhkan sanksi
             tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri yang bersangkutan.
         d. Menyiapkan surat/dokumen yang diperlukan berkaitan dengan penjatuhan sanksi TGR
            untuk ditandatangani Sekretaris MA RI.
         Berdasarkan monitoring kerugian Negara yang disusun oleh TPKN MA RI, saldo TP/TGR
         dan tagihan pihak ketiga per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp1.984.548.339,73 dengan
         rincian sebagai berikut:

                              Jenis Kerugian                           Nilai (Rp)
                Tuntutan Perbendaharaan                                     1.142.611.550,00
                Tuntutan Ganti Rugi                                           359.339.464,00
                Tagihan pada Pihak Ketiga                                     482.597.325,73
                                  Jumlah                                    1.984.548.339,73


         Saldo kerugian Negara pada MA RI sampai dengan 31 Desember 2008 tersebut merupakan
         kerugian yang terjadi pada MA RI sebanyak 60 kasus terdiri atas 40 kasus sebesar
         Rp1.984.548.339,73 dan 20 kasus belum selesai proses penilaiannya sehingga tidak diketahui
         nilainya. Jumlah sebesar Rp1.984.548.339,73 terdiri dari :
         a. Kerugian hasil limpahan TP/TGR dari Departemen Hukum dan HAM (dulu Departemen
            Kehakiman) yang terjadi sebelum tahun 2004 sebesar Rp157.050.014,00. Sebesar
            Rp125.720.950,00 diantaranya sudah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Pembebanan atau
            Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan sebesar Rp31.329.064,00
            belum diterbitkan SK Pembebanan/SKTJM.
         b. TP/TGR dan tagihan pada pihak ketiga yang terjadi setelah tahun 2004 atau terjadi
            setelah 4 badan peradilan menjadi satu atap dengan MA RI sebesar Rp1.827.498.325,73.
            Jumlah tersebut keseluruhannya belum diterbitkan SK Pembebanan/SKTJM.
         Hasil pemeriksaan menunjukkan dalam penatausahaan dan penanganan kerugian Negara
         yang terjadi pada MA RI tersebut kurang tertib dan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari:
         a. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, TPKN MA RI belum pernah menerbitkan
            surat Pembebanan untuk TP dan SKTJM untuk TGR yang terjadi setelah tahun 2004.
         b. Monitoring dan pengumpulan data TP/TGR yang terjadi di MA RI baru dilakukan pada 4
            wilayah yaitu wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan DI Yogyakarta.
         c. TPKN belum memetakan bagian lancar dari TP/TGR yang menjadi piutang MA RI untuk
            TP/TGR yang telah ada SK pembebannya.
         d. Kasus kerugian Negara yang tidak diketahui nilainya sebanyak 20 kasus menunjukkan
            TPKN belum menindaklanjuti adanya laporan kerugian Negara di lingkungan MA RI
            yang diterima oleh TPKN.
         e. Atas kerugian Negara yang telah mempunyai SK Pembebanan dan SKTJM belum
            diungkap dalam neraca, dan kerugian Negara yang belum ditetapkan SK Pembebanan
            dan SKTJM belum diungkap dalam CaLK.




BPK RI                            LHP SPI –LK MA RI Tahun 2008                   Halaman 13 dari 20
         f.   TPKN belum melaporkan adanya TP yang terjadi pada di lingkungan MA RI kepada
              BPK.
         g. TPKN belum melakukan evaluasi atas angsuran TP/TGR yang macet dan belum ada
            upaya untuk dilimpahkan kepada KPKNL.
         h. Atas tagihan pihak ketiga hasil pemeriksaan BPK dan aparat pengawasan fungsional
            lainnya belum dibuatkan surat tagihan sebagi dokumen dasar pencatatan piutang.
         Hal tersebut tidak sesuai dengan:
         a. Peraturan BPK Nomor:7 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian
            Negara terhadap Bendahara Pasal 7 ayat (1) menyatakan: ”Atasan langsung bendahara
            atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada pimpinan
            instansi dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh)
            hari kerja setelah kerugian negara diketahui”
         b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
            Buletin Teknis No.01 menyatakan:
              1) Tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap
                 bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang
                 diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu
                 perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian
                 dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
                 Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan
                 Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara
                 yang bersangkutan ke kas negara.
              2) Tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri
                 bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian
                 yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu
                 perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian
                 dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
                 Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan
                 Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah
                 dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas negara.
         Penyelesaian TP dan TGR pada MA RI berlarut-larut mengakibatkan:
         a. Berpotensi terjadi kadaluwarsa atas TP/TGR;
         b. Laporan Keuangan MA RI tahun 2008 tidak menggambarkan berapa tagihan-tagihan
            yang terjadi akibat kerugian-kerugian berupa TP, TGR dan kerugian karena pihak ketiga.
         Hal ini disebabkan:
         a. Kurangnya pemahaman TPKN dan kelalaian dalam menangani kasus kerugian negara
            yang terjadi pada MA RI;
         b. Kurangnya sumber daya manusia yang menangani TP/TGR;
         c. Kurang optimalnya supervisi dari Penanggung Jawab TPKN.


BPK RI                            LHP SPI –LK MA RI Tahun 2008                  Halaman 14 dari 20
         Atas permasalahan tersebut, Sekretaris MA RI menjelaskan pengelolaan TP dan TGR belum
         optimal, hal ini disebabkan terbatasnya waktu pelaksanaan dan Sumber Daya Manusia. Selain
         itu, belum dipetakannya bagian lancar dari TP dan TGR yang telah ada SK Pembebannya,
         dikarenakan belum memahami cara pemetaan bagian lancar dari TP dan TGR. Terhadap
         Kasus Kerugian Negara yang tidak diketahui nilainya sebanyak 20 kasus, TPKN MA RI telah
         menindaklanjuti dengan cara melakukan teguran melalui surat kepada Satuan Kerja
         dimaksud.
         BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA RI agar:
         a. Menyusun pedoman penyelesaian kerugian negara di lingkungan MA RI.
         b. Mengoptimalkan usaha-usaha penagihan kerugian Negara yang terjadi di lingkungan MA
            RI dengan lebih aktif melakukan monitoring dan menindaklanjuti adanya laporan
            kerugian Negara serta segera memproses pembebanan TP/TGR nya.
         c. Memetakan bagian lancar dari TP/TGR yang menjadi piutang MA RI untuk TP/TGR
            yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1tahun, serta mengungkapkannya dalam Laporan
            Keuangan MA RI.
         d. Melaporkan adanya TP yang terjadi pada di lingkungan MA RI kepada BPK sesuai
            dengan ketentuan yang berlaku.
         e. Melakukan evaluasi atas angsuran TP/TGR yang macet, dan apabila memenuhi syarat
            untuk dilimpahkan ke KPKNL, agar segera diproses pelimpahan kepada KPKNL.
         f.   Segera menindaklanjuti dengan membuat surat tagihan kepada pihak ketiga, apabila
              terdapat kerugian Negara yang diakibatkan oleh pihak ketiga sesuai arahan dalam hasil
              pemeriksaan BPK dan aparat fungsional lainnya.


   5. Mahkamah Agung RI tidak mengungkap uang titipan pihak ketiga yang dikelola oleh
      jajaran kepaniteraan masing-masing badan peradilan ke dalam Laporan Keuangan
      Mahkamah Agung RI tahun 2008

         Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI)
         tahun 2007, BPK telah melaporkan bahwa MA RI tidak menyajikan uang titipan pihak ketiga
         berupa panjar biaya perkara ke dalam Laporan Keuangan MA RI. Sehubungan dengan hal
         tersebut BPK menyarankan agar Ketua MA menginstruksikan kepada masing-masing satuan
         kerja (satker) pada 4 lingkungan badan peradilan di seluruh Indonesia untuk menyajikan uang
         titipan pihak ketiga tersebut ke dalam neraca masing-masing satker yang kemudian
         dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan MA RI.
         MA RI belum menindaklanjuti saran BPK tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan belum
         disajikannya uang titipan pihak ketiga tersebut kedalam Neraca MA RI Tahun 2008.
         Sebagaimana dijelaskan dalam catatan atas Laporan Keuangan MA RI tahun 2008, MA RI
         berpendapat bahwa uang titipan pihak ketiga (pihak yang berperkara) yang antara lain berupa
         panjar biaya perkara tidak dapat dikategorikan sebagai Keuangan Negara sebagai PNBP,
         sehingga tidak perlu dicantumkan dalam CaLK MA RI tahun 2008. Hasil konfirmasi lebih
         lanjut dengan Kepala Biro Keuangan menjelaskan bahwa Undang-undang (UU) No.3 tahun
         2009 tentang perubahan kedua UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung baru


BPK RI                            LHP SPI –LK MA RI Tahun 2008                 Halaman 15 dari 20
         diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2009, salah satu pasal dalam UU tersebut yaitu pasal 81 A
         ayat (6) menyatakan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas anggaran dan biaya
         kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara diperiksa oleh Badan Pemeriksa
         Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baru. Dengan demikian
         MA RI berpendapat bahwa biaya proses penyelesaian perkara tersebut termasuk dalam
         keuangan Negara yang dapat diperiksa oleh BPK setelah UU No.3 tahun 2009 dikeluarkan.
         Untuk menyikapi keluarnya UU No.3 tahun 2009 tersebut telah diadakan pertemuan antara
         BPK, MA RI dan Departemen Keuangan pada tanggal 27 Februari 2009 di Ruang Rapat
         Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Departemen Keuangan. Hasil pertemuan
         berkaitan dengan uang titipan pihak ketiga yaitu:
         a. Dalam rangka pemeriksaan LK MA RI tahun 2008, BPK akan memeriksa
            pertanggungjawaban keuangan negara yang dikelola MA RI, termasuk biaya perkara.
            Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan biaya perkara adalah dengan mengungkapkan
            saldo uang panjar biaya perkara yang merupakan uang titipan pihak ketiga ke dalam
            Laporan Keuangan MA RI.
         b. Biaya perkara terdiri atas biaya perkara yang merupakan hak kepaniteraan (PNBP) dan
            biaya proses penyelesaian perkara merupakan uang titipan pihak ketiga yang
            pengelolaannya dikuasai oleh MA RI.
         c. Baik biaya perkara yang merupakan PNBP maupun biaya proses penyelesaian perkara
            merupakan Keuangan Negara dan dapat diperiksa oleh BPK.
         d. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara atas seluruh uang titipan
            pihak ketiga yang dipergunakan untuk biaya proses penyelesaian perkara adalah entitas
            pengelola keuangan Negara (dalam hal ini MA RI) harus menyatakan suatu asersi
            pertanggungjawaban yang dinyatakan dalam Laporan Keuangan.
              Pernyataan asersi pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses penyelesaian perkara
              adalah dengan mengungkap saldo biaya proses penyelesaian perkara per tanggal neraca
              ke dalam laporan keuangan disertai dengan pengungkapannya yang memadai.
         e. Pertanggungjawaban biaya proses penyelesaian perkara hanya disajikan dalam neraca dan
            tidak disajikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) karena biaya tersebut tidak
            dianggarkan dan tidak melalui mekanisme APBN.
         f.   Sesuai dengan Nature of Account (sifat akun), biaya proses penyelesaian perkara dapat
              disajikan sebagai Aset Lainnya di sisi aktiva dan Diinvenstasikan ke Aset Lainnya
              (Equitas) disisi Pasiva.
              Sebagai Aset Lainya, biaya proses penyelesaian perkara merupakan uang titipan pihak
              ketiga yang penggunaannya dibatasi (restricted). Implikasinya, MA RI tidak dapat
              menggunakan dana tersebut dengan bebas kecuali sesuai dengan pembatasan-pembatasan
              yang telah disepakati, dalam hal ini hanya untuk membiayai penyelesaian perkara perdata
              yang bersangkutan.
              Sebagai Ekuitas, karena penguasaan uang titipan biaya proses penyelesaian perkara
              tersebut ada pada MA RI. MA RI mempunyai kewenangan untuk mengelola uang
              tersebut dan segala sesuatu yang terjadi pada uang titipan biaya proses penyelesaian
              perkara sepenuhnya menjadi tanggung jawab MA RI.


BPK RI                            LHP SPI –LK MA RI Tahun 2008                   Halaman 16 dari 20
         Hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
         menyatkan: “Yang disebut Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang
         dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat
         dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”
         Pasal 3 poin h dinyatakan hal yang termasuk dalam Keuangan Negara adalah kekayaan pihak
         lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau
         kepentingan umum.
         Hal ini mengakibatkan Laporan Keuangan MA RI tahun 2008 tidak menggambarkan
         pertanggungjawaban uang titipan pihak ketiga yang dikelolanya.
         Hal ini disebabkan kebijakan MA RI yang beranggapan bahwa sesuai UU No.3 Tahun 2009
         yang antara lain menyatakan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban atas anggaran dan
         biaya kepaniteraan, biaya proses penyelesaian perkara dapat diperiksa BPK terhitung mulai
         dikeluarkannya UU dimaksud yaitu tahun 2009.
         Atas permasalahan tersebut, Sekretaris MA RI menjelaskan bahwa uang titipan pihak ke tiga
         (pihak yang berperkara) yang antara lain berupa panjar biaya perkara merupakan dana pihak
         ketiga yang disetorkan di Pengadilan untuk membiayai proses penyelesaian perkara pihak
         yang bersangkutan sampai perkaranya selesai diputus oleh pengadilan.
         Berkaitan dengan tidak diungkapkannya uang titipan pihak ketiga tersebut ke dalam Laporan
         Keuangan MA RI Tahun 2008, hal ini disebabkan karena Undang-Undang No.3 Tahun 2009
         tentang perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik
         Indonesia baru diterbitkan tanggal 12 Januari 2009. Dengan demikian kami beranggapan,
         tidak ada kewajiban bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyiapkan uang
         titipan pihak ke tiga tersebut kedalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik
         Indonesia Tahun 2008.
         BPK merekomendasikan kepada:
         Ketua MA RI untuk:
         a. Memerintahkan kepada Sekretaris MA RI dan Ketua Pengadilan pada seluruh lingkungan
            badan peradilan untuk menyajikan seluruh uang titipan pihak ketiga pada neraca masing-
            masing satker dan neraca tingkat lembaga sebagai upaya transparansi pengelolaan
            keuangan negara. Pengawasan atas pelaksanaan instruksi tersebut dilakukan oleh Kepala
            Badan Pengawasan MA RI.
         b. Memerintahkan kepada para Dirjen Peradilan dan Panitera untuk mengoptimalkan
            kompilasi uang titipan pihak ketiga dari seluruh pengadilan di lingkungan MA RI.


   6. Asset negara berupa tanah seluas 77.109 m2 senilai Rp39.932,55 juta di lingkungan
      Mahkamah Agung RI belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama
      Mahkamah Agung

         Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) melaporkan Aset Tetap berupa Tanah pada
         Neraca per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.331.404.023.553,00.




BPK RI                           LHP SPI –LK MA RI Tahun 2008                 Halaman 17 dari 20
         Tanah yang dikuasai MA RI selain dari hasil pembelian dengan dana yang berasal dari DIPA
         MA RI sendiri juga merupakan hasil pelimpahan dari Departemen Agama dan Departemen
         Kehakiman dengan bukti pengalihan kepemilikan berupa Nota Kesepakatan Bersama antara
         Departemen Agama RI dengan Mahkamah Agung RI No.2049 tahun 2005 dan
         MA/SEK/167/SK/IX/2005 tentang Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan
         Direktorat Pembinaan Peradilan Agama dan Nota Kesepakatan Bersama antara Departemen
         Hukum dan HAM dengan MA RI No.A.PL.02.01-67 dan MA/SEK/157/SK/VIII/2005
         tanggal 8 Agustus 2005 yang menyebutkan bahwa barang milik negara berupa barang
         bergerak dan tidak bergerak yang selama ini dipergunakan untuk kepentingan dinas pada
         Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata
         Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang selama ini
         dipergunakan untuk dinas Departemen Hukum dan HAM diserahkan ke Mahkamah Agung.
         Pelimpahan ini berkaitan dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:
         21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum
         dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung tanggal
         23 Maret 2004.
         Dengan beralihnya hak kepemilikan terhadap Barang Milik Negara (BMN) dari Departemen
         Hukum dan HAM kepada MA RI dan Departemen Agama kepada MA RI mengakibatkan
         beberapa BMN tanah yang dikuasai MA RI masih atas nama kedua instansi tersebut.
         Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap bukti kepemilikan BMN aset di lingkungan MA
         RI meliputi Unit Eselon I, Wilayah Jawa Tengah, Lampung, Papua dan DKI Jakarta,
         diketahui terdapat tanah yang dikuasai oleh MA RI seluas 77.109 m2 senilai
         Rp39.932.547.066,00 belum didukung bukti kepemilikan atas nama MA RI sebagai berikut :

            No              Wilayah                             Vol (M2/unit)       Nilai (Rp)
             1     Jawa Tengah                                       16.115         2.047.861.486,00
             2     Lampung                                           33.375         2.656.725.580,00
             3     Papua                                              9.175           800.700.000,00
             4     DKI Jakarta                                        6.458        14.530.500.000,00
             5     Ditjen Badilmiltun                                11.986        19.896.760.000,00
                             Jumlah                                  77.109        39.932.547.066,00
          Catatan : Rincian atas bukti kepemilikan terlampir.

         Dari tanah seluas 77.109 m2 tersebut dapat diuraikan berdasarkan katagori status bukti
         kepemilikan sebagai berikut :

                                                                        Volume
            No.           Status Bukti Kepemilikan                                   Nilai (Rp)
                                                                       (m2/unit)
            1       Tidak bersertifikat                                 2.302          25.000.485,00
            2       Sertifikat hilang                                     230           1.005.000,00
            3       Sertifikatt a.n Depart Kehakiman                   33.191       3.910.029.947,00
            4       Sertifikat a.n Departemen Agama                    16.556       1.106.651.634,00
            5       Sertifikat a.n perorangan                          20.020      34.505.060.000,00
            8       Sertifikat dalam proses                             4.810         384.800.000,00
                                    Jumlah                             77.109      39.932.547.066,00




BPK RI                                    LHP SPI –LK MA RI Tahun 2008                    Halaman 18 dari 20
         Hasil konfirmasi diperoleh keterangan bahwa atas tanah yang belum mempunyai bukti
         kepemilikan atas nama MA RI tersebut belum seluruhnya diusulkan pensertifikatannya.
         Hal ini tidak sesuai dengan:
         a. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendahaaraan
            Negara, Bab VII Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan :
             Pasal 44 : Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan
             menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan
             sebaik-baiknya
             Pasal 49 (1) : Barang Milik Negara/Daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah
             Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah
             Daerah yang bersangkutan.
         b. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun
            1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres No.55 tahun 1993 tentang Pengadaan
            Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum pasal 37 menyatakan
            setelah menerima berkas dokumen pengadaan tanah, instansi Pemerintah yang
            memerlukan tanah wajib segera mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah sampai
            memperoleh sertifikat atas nama instansi induknya sesuai ketentuan yang berlaku.
         c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah antara lain
            menyebutkan :
             Pasal 3 huruf a : Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan
             perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun
             dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai
             pemegang hak yang bersangkutan
             Pasal 4 (1) untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan sebagaimana dimaksud
             dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak
             atas tanah.
             Pasal 32 (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
             pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya,
             sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat
             ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
         d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
            khususnya pernyataan 07 mengenai pengakuan aset tetap yang menyatakan bahwa
            pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak
            kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
         e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan
            Barang Milik Negara/Daerah Bab VII perihal Pengamanan dan pemeliharaannya
            menyebutkan antara lain :
             Pasal 7 ayat (2) menyatakan kuasa pengguna barang milik negara berwewenang dan
             bertanggung jawab mengajukan permohonan status untuk penguasaan dan penggunaan
             barang milik negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah
             kepada pengguna barang.


BPK RI                            LHP SPI –LK MA RI Tahun 2008                  Halaman 19 dari 20
            Pasal 32 (1) dan (2) bahwa pengelolaan barang, penggunaan dan/atau kuasa barang wajib
            melakukan pengamanan barang milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya
            meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.
         Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum atas status tanah yang merupakan
         BMN serta akan berpotensi menjadi masalah perebutan/penguasaan/pengakuan kepemilikan
         aset BMN oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
         Hal ini disebabkan kelalaian kuasa pengguna barang dalam pengelolaan BMN yang berada di
         bawah kekuasaannya, kurangnya koordinasi antara kantor pusat dan daerah di lingkungan
         MA RI dengan pihak-pihak yang mempunyai masalah bukti kepemilikan tanah tersebut untuk
         dicarikan penyelesaiannya.
         Atas permasalahan tersebut, Sekretaris MA RI menjelaskan bahwa saran Tim BPK untuk
         melakukan proaktif dalam mengupayakan legalitas atas bukti kepemilikan asset yang berbeda
         dibawah kuasanya akan diperhatikan dan akan melakukan monitoring atas asset Negara
         berupa tanah.
         BPK merekomendasikan kepada:
         a. Sekretaris MA RI agar menginstruksikan kepada seluruh Kuasa Pengguna Barang
            seluruh satker di lingkungan MA RI untuk melakukan inventarisasi aset berupa tanah
            yang belum memiliki bukti kepemilikan dan bukti kepemilikan yang belum atas nama
            MA RI serta memberikan instruksi tertulis kepada Kepala UAKPB untuk segera
            menyelesaian pengurusan bukti kepemilikan atas tanah;
         b. Kepala Badan Pengawasan MA RI agar melakukan pengawasan dan pengendalian atas
            pelaksanaan inventarisasi aset berupa tanah dan proses penyelesaian bukti kepemilikan
            oleh UAKPB dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Sekretaris MA RI.




                                                       BADAN PEMERIKSA KEUANGAN




BPK RI                           LHP SPI –LK MA RI Tahun 2008                 Halaman 20 dari 20
I. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT                                                                                                                                                              Lampiran 1
ATAS HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2007


                                                                                                                                                                                   Hasil Pemantauan
                                                               Temuan Berulang
No.               Temuan BPK                    Nilai Temuan                                       Rekomendasi                       Tindak Lanjut Entitas yang diperiksa           Tindak Lanjut
                                                               2006   2005   2004                                                                                                  S     BS      B
 1    Laporan Realisasi Anggaran yang                           V      V      V     BPK menyarankan agar:                           1. Telah dikeluarkan SK Sekretaris No.MA/            V
      disajikan belum mencerminkan kondisi                                          a.    Sekretaris MA RI melakukan optimalisasi   SEK/052SK/X/2008 tentang perubahan
      yang sesungguhnya serta Catatan atas                                          atas pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan      terhadap SK Sekretaris No.
      Laporan Keuangan MA RI Tahun 2007                                             teknis SAI;                                     MA/SEK/210/SK/ VI/2006 tentang
      kurang memberikan pengungkapan                                                b. Badan Pengawasan MA RI melakukan             2. Telah dilakukan pembinaan adminsitrasi
      informatif yang memadai atas Laporan                                          pengawasan atas pelaksanaan rekonsiliasi pada   keuangan pada satuan kerja 4 lingkungan
      Keuangan MA RI Tahun 2007                                                     tingkat korwil dan Biro Keuangan untuk          Peradilan MA secara intensif
                                                                                    meningkatkan pengendalian

 2    Pengendalian intern atas pencatatan dan                   -      -      -     BPK menyarankan agar:                           Telah dilakukan kegiatan konversi data                V
      pelaporan persediaan pada Mahkamah                                                                                            melalui :
      Agung RI lemah dan penyajiannya dalam                                         a. Sekretaris MA RI memberikan instruksi        1. Surat Sekretaris No.
      neraca tidak sesuai dengan Standar                                            kepada seluruh UAKPB Eselon I dan Badan         673/SEK/01/XII/2008 tentang konversi data
      Akuntansi Pemerintah                                                          Peradilan untuk melaksanakan administrasi       yang ditujukan kepada selruh Satker Instansi
                                                                                    persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.       BUA
                                                                                    b. Badan Pengawas memantau penggunaan           2. Surat Kepala Bua No. 226/S-Kel/BUA-
                                                                                    administrasi kartu persediaan pada tingkat      KEU/XI/2008 tentang konversi data yang
                                                                                    UAKPB Eselon I dan seluruh badan peradilan      ditujukan seluruh Kepala Satker unit
                                                                                                                                    pelaksana teknis secabai Korwil.
                                                                                                                                    Konversi data dilakukan oleh narasumber
                                                                                                                                    dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
                                                                                                                                    Dirjen Perbendaharaan Depkeu dengan
                                                                                                                                    kegiatan konversi data SABMN ke SIMAK
                                                                                                                                    BMN dan pencatatan persediaan melalui
                                                                                                                                    aplikasi persediaan.

 3    Pengendalian Intern atas pencatatan dan                   V      -      -     BPK menyarankan kepada :                        1. Telah dikeluarkan SK Sekretaris No.MA/             V
      pelaporan aset tetap pada Mahkamah                                            a. Sekretaris MA RI agar :                      SEK/052SK/X/2008 tentang perubahan
      Agung RI belum memadai sehingga                                               1) Meningkatkan optimalisasi dari sosialisasi   terhadap SK Sekretaris No.
      penyajiannya dalam neraca tidak dapat                                         SAI yang telah dilaksanakan;                    MA/SEK/210/SK/ VI/2006 tentang
      diyakini kewajarannya                                                         2) Memberikan teguran tertulis kepada unit      penunjukan satuan kerja unit pelaksana
                                                                                    kerja yang belum menggunakan aplikasi BMN.      teknis sebagai korwil dan telah dikeluarkan
                                                                                                                                    SK Kepala BUA no. 33 dan 34/BUA-
                                                                                    b. Kepala Badan Pengawasan MA RI agar :         2.Telah dilakukan pembinaan adminsitrasi
                                                                                    1) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan        keuangan pada satuan kerja 4 lingkungan
                                                                                    pencatatan dan pelaporan BMN pada setiap        Peradilan MA secara intensif
                                                                                    tingkatan UAKPB;
                                                                                                                                                                                     Hasil Pemantauan
                                                                       Temuan Berulang
 No.                  Temuan BPK                    Nilai Temuan                                            Rekomendasi                       Tindak Lanjut Entitas yang diperiksa    Tindak Lanjut
                                                                       2006   2005   2004                                                                                            S     BS      B
                                                                                            2) Menyampaikan resume laporan pelaksanaan
                                                                                            pengawasan tersebut kepada Sekretaris MA RI.


  4     Mahkamah Agung RI tidak menyajikan                              -      -      -     BPK menyarankan agar:                                                                                  V
        uang titipan pihak ketiga berupa panjar                                             a. Ketua MA RI memberikan instruksi tertulis
        biaya perkara yang dikelola oleh jajaran                                            kepada Sekretaris MA RI dan Ketua Pengadilan
        kepaniteraan masing-masing badan                                                    seluruh lingkungan Badan Peradilan untuk
        peradilan ke dalam laporan keuangan                                                 menyajikan panjar biaya perkara pada neraca
        sebagai kewajiban                                                                   tingkat satker pengadilan dan neraca tingkat
                                                                                            lembaga MA RI pada pos Kewajiban sebagai
                                                                                            upaya transparansi pengelolaan keuangan
                                                                                            perkara;
                                                                                            b. Menginstruksikan Kepala Badan Pengawasan
                                                                                            MA RI untuk melakukan pengawasan atas
                                                                                            pelaksanaan instruksi tersebut di atas dan
                                                                                            memberikan laporan secara periodik kepada
                                                                                            Ketua MA RI
  5     Pengamanan terhadap bukti kepemilikan      29.736.689.928,00    V      V      V     BPK menyarankan kepada:                                                                                V
        aset negara berupa tanah seluas 178.493                                             a.     Sekretaris MA RI agar:
        m2 senilai Rp29.736,69 juta di                                                      1)    Melakukan inventarisasi aset berupa tanah
        lingkungan Mahkamah Agung RI masih                                                  yang belum memiliki bukti kepemilikan dan
        lemah                                                                               dalam status/keadaan sengketa di seluruh unit
                                                                                            UAKPB;
                                                                                            2)    Memberikan instruksi tertulis kepada
                                                                                            Kepala UAKPB untuk segera melakukan
                                                                                            penyelesaian pengurusan bukti kepemilikan atas
                                                                                            tanah.
                                                                                            b. Kepala Badan Pengawasan MA RI agar
                                                                                            melakukan pengawasan atas pelaksanaan
                                                                                            inventarisasi aset berupa tanah dan proses
                                                                                            penyelesaian bukti kepemilikan oleh UAKPB
                                                                                            dan melaporkan hasil pengawasannya kepada
                                                                                            Sekretaris MA RI


Keterangan:
S = Sesuai
BS = Belum sesuai/belum selesai
B = Belum ditindaklanjuti
II. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
ATAS HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2006


                                                                       Temuan                                                                                                 Hasil Pemantauan
No.                Temuan BPK                     Nilai Temuan         Berulang                  Rekomendasi                       Tindak Lanjut Entitas yang diperiksa        Tindak Lanjut
                                                                      2005   2004                                                                                              S    BS     B
 1    LRA MA RI tidak dapat diyakini                                   V      V     Badan menyarankan Sekretaris MA RI agar       Sosialisasi dilaksanakan berdasarkan SK      V
      kewajarannya                                                                  meningkatkan sosialisasi dan pelatihan        Kepala BUA NO.12/BUA/III/2007 dan SK
                                                                                    Sistem Akuntansi Keuangan pada Satker di      Kepala Biro Keuangan No.29A/S-Kep/BUA-
                                                                                    pusat dan daerah                              3/III/2007

 2    Penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan                         -      -     Badan menyarankan agar Sekretaris MA RI       Sosialisasi dilaksanakan berdasarkan SK      V
      barang persediaan pada beberapa Satker di                                     meningkatkan sosialisasi penatausahaan,       Kepala BUA NO.12/BUA/III/2007 dan SK
      lingkungan MA RI belum menyajikan nilai                                       pengelolaan dan pelaporan barang              Kepala Biro Keuangan No.29A/S-Kep/BUA-
      yang wajar                                                                    persediaan sesuai dengan ketentuan yang       3/III/2007
                                                                                    berlaku. Disamping itu agar ditetapkan
                                                                                    pegawai yang bertanggung jawab dalam
                                                                                    melaksanakan akuntansi barang persediaan



 3    Aset Tetap MA RI yang disajikan dalam                            -      -     Badan menyarankan agar Sekretaris MA RI       Sosialisasi dilaksanakan berdasarkan SK      V
      Neraca Per 31 Desember 2006 tidak dapat                                       meningkatkan sosialisasi dan pelatihan        Kepala BUA NO.12/BUA/III/2007 dan SK
      diyakini kewajarannya                                                         SABMN pada setiap satker di pusat dan         Kepala Biro Keuangan No.29A/S-Kep/BUA-
                                                                                    daerah serta melakukan inventarisasi          3/III/2007
                                                                                    masalah-masalah yang berkaitan dengan
                                                                                    barang milik negara agar dapat dilakukan
                                                                                    perbaikan-perbaikannya.

 4    Terdapat Realisasi Belanja Modal sebesar     1.170.015.000,00    -      -     Badan menyarankan Sekretaris MA RI agar       Sosialisasi dilaksanakan berdasarkan SK      V
      Rp1.170.015.000,00 yang tidak bisa                                            melakukan sosialisasi penyusunan DIPA         Kepala BUA NO.12/BUA/III/2007 dan SK
      menambah aset                                                                 dan RKA-KL terutama kepada satker baru        Kepala Biro Keuangan No.29A/S-Kep/BUA-
                                                                                    yang selama ini tidak pernah melakukan        3/III/2007
                                                                                    pengelolaan dan pertanggungjawaban
                                                                                    keuangan sendiri

 5    Pengadaan tanah TA 2006 seluas 2.447 M2      9.053.900.000,00    V      V     Badan menyarankan agar Sekretaris MA RI       Masih dalam tahap pengurusan oleh Notaris          V
      senilai Rp9.053.900.000,00 belum                                              segera melakukan balik nama dan               Handoyo
      dialihkan atas nama MA RI                                                     pembuatan sertifikat atas tanah-tanah hasil
                                                                                    pembelian yang masih atas nama penjual
                                                                        Temuan                                                                                               Hasil Pemantauan
 No.                    Temuan BPK                  Nilai Temuan        Berulang                 Rekomendasi                     Tindak Lanjut Entitas yang diperiksa         Tindak Lanjut
                                                                       2005   2004                                                                                            S    BS     B
  6      Aset tetap berupa tanah pada beberapa                          v      v     Badan menyarankan kepada Sekretaris MA     Aset tanah yang ada di beberapa pengadilan         V
         pengadilan belum didukung dengan bukti                                      RI memerintahkan masing-masing Ketua       yang masih atas nama Departemen
         kepemilikan dan bukti kepemilikan masih                                     Pengadilan untuk melakukan koordinasi      Kehakiman akan ditindaklanjuti menjadi
         atas nama Dep. Kehakiman                                                    dengan instansi terkait dalam upaya        milik Mahkamah Agung RI
                                                                                     menyelesaikan bukti kepemilikan tanah di
                                                                                     lingkungan MA RI

  7      Terdapat Tuntutan Perbendaharaan senilai     196.240.939,00    -      -     Badan menyarankan kepada Sekretaris MA     Sudah dilaksanakan dengan surat Kepala              V
         Rp80.498.350,00 dan TGR senilai                                             RI segera mengaktifkan bagian verifikasi   Biro Keuangan Nomor
         Rp115.742.589,00 belum diungkapkan                                          dan TGR sesuai dengan tugas pokok dan      :120A/BUA.3/INT/IX/2008 tanggal 11
         dalam Neraca MA RI                                                          fungsinya serta memerintahkan Kepala       September 2008
                                                                                     Bagian Verifikasi dan TGR melakukan
                                                                                     koordinasi dengan bagian Akuntansi untuk
                                                                                     melaporkan nilai kerugian negara dalam
                                                                                     Neraca



Keterangan:
S = Sesuai
BS = Belum sesuai/belum selesai
B = Belum ditindaklanjuti
III. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
ATAS HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2005


                                                                Temuan
                                                                                                                                                                           Hasil Pemantauan
                                                                Berulang
 No.             Temuan BPK                  Nilai Temuan                                 Rekomendasi                         Tindak Lanjut Entitas yang diperiksa          Tindak Lanjut
                                                                 Tahun
                                                                  2004                                                                                                      S    BS     B
  1     Penyetoran sisa uang persediaan      7.999.164.763,00      -       Sekretaris MA agar :                               Sudah dilakukan teguran tertulis kepada      V
        sebesar Rp7.999.164.763,00 tidak                                   1. Membuat teguran tertulis kepada para Pejabat    para Pejabat Pembuat Komitmen/
        sesuai ketentuan                                                   pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan         Penanggung Jawab Kegiatan dengan
                                                                           atas kelalaiannya dalam                            Nomor : 120/BUA.3/INT/IX/2008 tanggal
                                                                           mempertanggungjawabkan keuangan yang               11 September 2008
                                                                           dikelolanya.
                                                                           2. Meningkatkan pengawasannya dalam
                                                                           pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh
                                                                           Pejabat Pembuat Komitmen dan Penanggung
                                                                           Jawab Kegiatan.

  2     Laporan Keuangan MA RI Tahun 2005                          V       Sekretaris MA RI memberi teguran tertulis kepada   LK TA 2006 telah disampaikan secara          V
        yang disampaikan kepada Departemen                                 Kepala Biro Keuangan atas keterlambatan            tepat waktu, sehingga tidak terjadi lagi
        Keuangan belum direviu unit                                        penyusunan dan penyampaian laporan keuangan        keterlambatan seperti TA sebelumnya.
        pengawasan intern Mahkamah Agung                                   serta melakukan koordinasi dan kerja sama yang     Selain itu telah ditingkatkan Asisten
                                                                           lebih baik dengan Asisten Bidang Pengawasan        Bidang Pengawasan dan Pembinaan dari
                                                                           dan Pembinaan MA.                                  Eselon II menjadi Badan Pengawasan
                                                                                                                              Eselon I, yang selanjutnya setiap tahun
                                                                                                                              anggaran selalu melakukan review atas
                                                                                                                              LK MA RI
  3     LRA TA 2005 belum menyajikan                               V       Sekretaris MA agar :                               a. Telah dibentuk unit-unit akuntansi di     V
        informasi keuangan yang memadai                                    1. Segera membentuk unit-unit Akuntansi di         wilayah sesuai dengan SK Sekretaris MA
                                                                           Wilayah                                            RI No.MA/SEK/210A/SK/VI/2006
                                                                           2. Segera melakukan sosialisasi Pelaksanaan SAI    tanggal 26 Juni 2006
                                                                           di daerah-daerah                                   b. Setiap tahun sudah dilakukan
                                                                                                                              sosialisasi SAI di Satker-satker
                                                                           3. Menegur secara tertulis petugas dan pejabat     c. Sudah dilakukan teguran secara tertulis
                                                                           terkait dalam penyusunan laporan keuangan atas     dari Karo Keuangan kepada petugas dan
                                                                           kelalaian dalam pelaksanaan tugas.                 pejabat terkait dalam Penyusunan
                                                                                                                              Laporan Keuangan dengan surat teguran
                                                                                                                              Nomor : 120b/BUA.3/INT/IX/2008 tgl 11
                                                                                                                              September 2008
                                                                 Temuan
                                                                                                                                                                        Hasil Pemantauan
                                                                 Berulang
  No.                   Temuan BPK                Nilai Temuan                             Rekomendasi                       Tindak Lanjut Entitas yang diperiksa        Tindak Lanjut
                                                                  Tahun
                                                                   2004                                                                                                  S    BS     B
   4         Hasil Inventarisasi Aset oleh BPKP                     -       Sekretaris MA memerintahkan Kepala Biro          Berdasarkan hasil pemeriksaan di daerah,   V
             sebesar Rp672.500.593.396,30 belum                             Umum dan Perlengkapan untuk mulai melakukan      hasil inventarsiasi telah digunakan
             dilaporkan dalam Laporan Keuangan                              proses pengelompokkan atas hasil inventarisasi   sebagai acuan dalam penyusunan LBMN
             Mahkamah Agung Republik Indonesia                              aset BPKP sesuai dengan akun masing-masing       yang telah dilaporkan dalam Neraca
             Tahun 2005                                                     untuk memudahkan penyusunan laporan
                                                                            keuangan yang akan datang.



Keterangan:
S = Sesuai
BS = Belum sesuai/belum selesai
B = Belum ditindaklanjuti
IV. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
ATAS HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2004


                                                                                                                                                                  Hasil Pemantauan
No.                    Temuan BPK                    Nilai Temuan                 Rekomendasi                         Tindak Lanjut Entitas yang diperiksa         Tindak Lanjut

                                                                                                                                                                   S    BS     B
  1     Penyusunan Laporan Keuangan MA RI                           Badan menyarankan agar Sekretaris            Telah dikeluarkan SK Biro Keuangan No.            v
        Tahun Anggaran 2004 dilakukan tidak sesuai                  Mahkamah Agung RI segera menerapkan          MA/KEU/SK/55c/2006 tentang sosialisasi
        dengan Sistem Akuntansi Pemerintah yang                     Sistem Akuntansi Pemerintah sesuai dengan    perencanaan/implementasi pengelolaan Sistem
        telah ditetapkan                                            pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri   Akuntansi Pemerintah dalam rangka pembinaan
                                                                    Keuangan, termasuk melakukan sosialisasi     bidang keuangan di wilayah hukum pengadilan
                                                                    dan pelatihan para petugas.                  tingkat banding dan tingkat pertama di seluruh
                                                                                                                 Indonesia.
  2     Laporan Keuangan MA RI yang telah                           Badan menyarankan agar Sekretaris            Telah dikeluarkan surat teguran agar dalam        v
        disampaikan kepada Menteri Keuangan tidak                   Mahkamah Agung RI menegur Kepala Bagian      penyusunan Laporan Keuangan lebih teliti dan
        mencerminkan keadaan yang sebenarnya.                       Pembukuan dan Verifikasi dimasa yang akan    cermat
                                                                    datang untuk lebih teliti dan cermat dalam
                                                                    menyusun laporan keuangan.

  3     Unit Pengawas Intern/Asisten Bidang                         Badan menyarankan agar Sekretaris            Laporan Keuangan tahun 2006 dan 2007 telah        v
        Pengawasan dan Pembinaan pada MA RI                         Mahkamah Agung RI memberdayakan              direview oleh Badan Pengawas yang dituangkan
        belum optimal dalam melaksanakan tugas                      Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan      dalam "Pernyataan telah direview" pada Laporan
        pemeriksaan atas Laporan Keuangan                           MA RI, untuk mereview proses penyusunan      Keuangan yang bersangkutan
                                                                    laporan keuangan termasuk pendataan asset,
                                                                    serta memantau dan memberitahukan tindak
                                                                    lanjut saran-saran tersebut kepada BPK-RI




Keterangan:
S = Sesuai
BS = Belum sesuai/belum selesai
B = Belum ditindaklanjuti
                                                                                                                             Lampiran 2
             DAFTAR TANAH YANG DIKUASAI MA RI YANG BUKTI KEPEMILIKANNYA BELUM ATAS NAMA MA RI

                          Nama                                                      Volume
No      Nama Satker                                     Lokasi                                   Nilai (Rp)           Keterangan
                          Barang                                                   (M2/Unit)
 1   PA Metro             Tanah    Jl. Bambu Kuning Desa Hadimulyo Barat Metro          355        25.000.000   Departemen Agama
 2   PA Kalianda          Tanah    Jl. Indra Bangsawan 41 Way Urang Kalianda          2.960         2.500.000   Departemen Agama
 3   PA Kalianda          Tanah    Cokroswarno, Des Sukaraja Lampung Selatan            939         4.309.070   Departemen Agama
 4   PT Tanjung Karang    Tanah    Jl. Cut Mutia 62 Gulak Galik Bandar Lampung        3.000       900.000.000   Departemen Kehakiman
 5   PT Tanjung Karang    Tanah    Jl. Rasuna Said Gulak Galik Bandar Lampung         1.600       320.000.000   Departemen Kehakiman
 6   PT Tanjung Karang    Tanah    Jl. Untung Surapati 24 Kp Baru Bandar Lampung      1.500        40.500.000   Departemen Kehakiman
 7   PA Tanjung Karang    Tanah    Desa Rawa Laut Bandar Lampung                        400        10.000.000   Tidak Bersertifikat
 8   PA Tanjung Karang    Tanah    Jl. Untung Surapati Kedaton Bandar Lampung         3.680       490.648.000   Departemen Agama
 9   PA Tanjung Karang    Tanah    Desa Talang Teluk Betung Selatan Bd Lampung          800        98.000.000   Departemen Agama
10   PA Tanjung Karang    Tanah    Desa Talang Teluk Betung Selatan Bd Lampung        1.253       112.267.200   Departemen Agama
11   PN Tanjung Karang    Tanah    Jl. Yos Sudarso Pidada Panjang Bd Lampung          1.376        34.400.000   Suwarso
12   PN Tanjung Karang    Tanah    Jl. Pangeran Emir Pengajaran Bd Lampung              561        27.937.800   Departemen Kehakiman
13   PN Tanjung Karang    Tanah    Jl. WR Mongindisi 27 Talang Bd Lampung             5.246       131.150.000   Departemen Kehakiman
14   PN Tanjung Karang    Tanah    Jl. Rasuna Said Sumur Batu Bd Lampung                900        44.820.000   Departemen Kehakiman
15   PN Tanjung Karang    Tanah    Jl. Rasuna Said Gulak Galik Bd Lampung               485               485   Tidak Bersertifikat
16   PN Metro             Tanah    Jl. Melati 15 Polos Metri                            230         1.265.000   Departemen Kehakiman
17   PN Metro             Tanah    Jl. A.H Nasution Ganjar Asri Metro Barat             237         1.844.125   Departemen Kehakiman
18   PN Metro             Tanah    Jl. Tongkol 21 A Yosodadi Metro Timur                398         3.634.500   Departemen Kehakiman
19   PN Metro             Tanah    Jl. Gunung Lawu Yosodadi Metro Timur                 198         1.644.400   Departemen Kehakiman
20   PN Metro             Tanah    Jl. Gunung Lawu 21 Polos Metro Timur                 800         6.000.000   Departemen Kehakiman
21   PN Metro             Tanah    Jl. Sutan Syahrir Mulyojati Metro Barat            4.810       384.800.000   Dalam proses
22   PN Metro             Tanah    Jl. Diponegoro 1 Imopuro Metro Pusat               1.417        15.000.000   Tidak Bersertifikat
23   PN Metro             Tanah    Jl. Raden Imba Kusuma 10 Imopuro Metro Pusat         230         1.005.000   Sertifikat Hilang
24   PTUN Semarang        Tanah    Jl. Dr. Suratmo Manyaran Semarang Barat              622               622   Departemen Kehakiman
25   PTUN Semarang        Tanah    Jl. Borobudur Timur Manyaran Semarang Barat        1.500             1.500   Departemen Kehakiman
26   PN Kab Semarang      Tanah    Jl. Mangunharjan Lodoyong Ambarawa                   363        29.766.000   Departemen Kehakiman
27   PN Kab Semarang      Tanah    Jl. Gatot Subroto 16 Ungaran                       3.938     1.319.230.000   Departemen Kehakiman
28   PN Kab Semarang      Tanah    Jl.Palagan Ngrawan Bawen Kab Semarang              2.050       168.100.000   Departemen Kehakiman
29   PN Kab Semarang      Tanah    Jl.Palagan Ngrawan Bawen Kab Semarang                600       171.000.000   Departemen Kehakiman
30   PN Kab Semarang      Tanah    Jl. Setenan Kanjengan Ungaran                        200        20.600.000   Departemen Kehakiman
31   PA Ambarawa          Tanah    Jl.Mgr Sugiyopranoto 105 Ambarawa                  3.948       323.736.000   Departemen Kehakiman
32   PA Ambarawa          Tanah    Jl. Ki Sarino Mangunpranoto 2 Ungaran              1.009         7.250.084   Departemen Agama
33   PA Semarang          Tanah    Jl. Pelem Kweni Tambakaji Ngaliyan Semarang          200             8.400   Departemen Agama
34   PA Semarang          Tanah    Jl. Ronggolawe 6 Semarang                          1.685         8.168.880   Departemen Agama
35   PTA Jayapura         Tanah    Jl Kotaraja 42 Vim Jayapura Selatan                2.675       352.500.000   Departemen Agama
36   PTUN Jayapura        Tanah    Jl. Arwana Gg Karang IV Waena Jayapura             1.100        60.000.000   Departemen Kehakiman
37   PTUN Jayapura        Tanah    Jl. Raya Sentani Waena Jayapura                    3.500       288.750.000   Departemen Kehakiman
38   PTUN Jayapura        Tanah    Jl. Arwana Waena Jayapura                            700        50.050.000   Departemen Kehakiman
39   PA Jayapura          Tanah    Jl. Raya Kotaraja Vim Jayapura Selatan             1.000         6.000.000   Departemen Agama
40   PA Jayapura          Tanah    Jl. Gelanggang Remaja Waena Jayapura                 200        43.400.000   Drs. Shofrowi
41   PN Jakarta Timur     Tanah    Jl. Komarudin,Pisangan, Cakung                     6.458    14.530.500.000   M Hasan Ali, M Syuhada
42   Dirjen Badilmiltun   Tanah    Desa Semambung, Gedangan, Sidoarjo                11.986    19.896.760.000   Andi Budilaksmono
                                                                                                                Handoyo Budilaksmono

                                       Total                                        77.109     39.932.547.066
                      BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                         REPUBLIK INDONESIA




HASIL PEMERIKSAAN
ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2008




Nomor     :   38B/HP/XVI/04/2009
Tanggal   :   30 April 2009




Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp. 021-5704395 Ext.525 Fax. 021-5738689
Email address : www.bpk.go.id
                                                            DAFTAR ISI
                                                                                                                                   Halaman
DAFTAR ISI………………………………………………………………………………..                                                                                           i
RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN……………………………….…………………………….                                                                                         ii
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN…………………………………………….. ……………...                                                                                      1
A. Pemantauan Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap
   Peraturan Perundang-undangan Tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007........................                                             1
B. Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
   Tahun 2008…………………………………………………………………………….                                                                                         1
   1. Hibah yang diterima oleh MA RI dikelola langsung oleh lembaga donor tanpa
      melalui mekanisme APBN.......................................................................................                 1
   2. Sisa uang panjar perkara perdata yang tidak segera dikembalikan kepada pihak
      yang berperkara pada Pengadilan Negeri di wilayah Jakarta selama tahun 2008
      sebesar Rp88,23 juta.................................................................................................         7
   3. Penerimaan Negara dari jasa giro keuangan perkara di lingkungan Pengadilan
      Negeri di Wilayah DKI Jakarta sebesar Rp10.367,11 juta terlambat disetor dan
      sebesar Rp1,98 juta belum disetor ke Kas Negara................................................                               8
   4. Penerimaan Negara dari Pendapatan Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran
      pada Unit Eselon I Mahkamah Agung RI tidak sesuai ketentuan yang berlaku......                                                11
   5. Pengadaan Buku-buku Kepustakaan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan
      Agama Tahun 2008 belum dipungut Pajak Petambahan Nilai (PPN) dan Pajak
      Penghasilan pasal 22 mengakibatkan kekurangan Penerimaan Negara sebesar
                                                                                                                                    16
      Rp96,76 juta..............................................................................................................


Lampiran 3
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004, 2005, 2006 DAN
2007




                                                                      i
                              BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                 REPUBLIK INDONESIA

           RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
                         PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-
undang terkait lainnya, Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) melalui surat
Nomor: 068A/SEK/01/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 telah menyampaikan laporan keuangan MA
RI Tahun 2008 kepada BPK untuk diperiksa. Laporan tersebut terdiri dari Neraca MA RI per
31 Desember 2008 dan 2007, Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal tersebut dan Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan laporan hasil
pemeriksaan atas laporan keuangan Nomor: 38/HP/XVI/04/2009 tanggal 30 April 2009.
Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari
salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan
pengujian kepatuhan MA RI terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta
ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.
Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan MA RI tidak dirancang khusus
untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.
BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan pada MA RI. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:
1. Hibah yang diterima oleh MA RI dikelola langsung oleh lembaga donor tanpa melalui
   mekanisme APBN, mengakibatkan penerimaan hibah tidak terlaporkan dalam Laporan Realisasi
   Anggaran MA RI, pengelolaan hibah tidak transparan dan akuntabel serta aset tetap dari hibah
   tidak terlaporkan sebagai BMN Kementerian/Lembaga dan berpotensi timbulnya penyelewengan
   dari penerimaan hibah. Hal ini disebabkan prosedur dalam pengelolaan dana hibah terkait dalam
   mekanisme APBN belum jelas serta koordinasi antara MA RI dengan lembaga donor belum
   optimal.
2. Sisa uang panjar perkara perdata pada Pengadilan Negeri di wilayah Jakarta tidak segera
   dikembalikan kepada pihak yang berperkara mengakibatkan hak masyarakat berupa sisa panjar
   uang perkara perdata tidak dapat langsung dinikmati oleh yang berhak minimal sebesar Rp88,23
   juta. Hal ini disebabkan kurang tegasnya Surat Edaran MA RI No. 4 Tahun 2008 terkait batas
   waktu pemberitahuan adanya sisa uang panjar perkara kepada yang berhak.
3. Penerimaan Negara dari jasa giro keuangan perkara di lingkungan Pengadilan Negeri di Wilayah
   DKI Jakarta sebesar Rp10.367,11 juta terlambat disetor dan sebesar Rp1,98 juta belum disetor ke
   Kas Negara sehingga Negara tidak dapat segera memanfaatkan dana yang tersimpan dalam



                                                ii
   rekening MA RI sebesar Rp10.367,11 juta dan kekurangan Penerimaan Negara dari pendapatan
   jasa giro dari MA RI sebesar Rp1,98 juta. Hal ini disebabkan kelalaian pihak pengadilan terkait
   dengan aturan mengenai penerimaan negara bukan pajak, kurangnya sosialisasi atas kebijakan
   sebagaimana tertuang dalam SE Ketua MA RI No.04/Bua.6/Hs/SP/VI/2008 dan kurangnya
   pengawasan dari atasan langsung.
4. Penerimaan Negara dari Pendapatan Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran pada Unit
   Eselon I MA RI tidak sesuai ketentuan yang berlaku mengakibatkan penerimaan Negara dari
   pendapatan jasa giro pada Unit Eselon I di lingkungan MA RI sebesar Rp751,14 juta terlambat
   dimanfaatkan untuk membiayai belanja Negara. Hal ini terjadi karena bendahara dan atasan
   langsung lalai menyetorkan PNBP berupa jasa giro secara tepat waktu, kurangnya pemahaman
   Bendahara Pengeluaran terhadap ketentuan yang berlaku atas peneriman negara, tidak dilakukan
   kerjasama dengan pihak bank untuk pemindahbukuan atas penerimaan jasa giro ke kas negara
   serta kurangnya pengawasan dari atasan langsung.
5. Pengadaan Buku-buku Kepustakaan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun
   2008 belum dipungut Pajak Petambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22
   mengakibatkan kekurangan Penerimaan Negara sebesar Rp96,76 juta. Hal ini disebabkan
   kelalaian Panitia Pengadaan dalam menelaah kontrak dan peraturan perundang-undangan,
   kurangnya pengawasan oleh pejabat pembuat komitmen dan kelalaian Kuasa Pengguna Anggaran
   sebagai penguji dan penandatanganan SPM, yang seharusnya langsung memotong pajak PPh
   pasal 22 sebesar 1,5% dan PPN sebesar 10% sebelum diterbitkannya SP2D dipungut dan disetor
   ke kas Negara


Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:
1. Panitera MA RI untuk mensosialisasikan kepada masing-masing pengadilan maksud dan tujuan
   Surat Edaran Ketua MA No.04 tahun 2008;
2. Sekretaris MA RI agar :
   a. Melakukan koordinasi dengan Departemen Keuangan dan Lembaga Donor dalam rangka
      melaporkan hibah yang diterima oleh MA RI dengan transparan dan akuntabel.
   b. Memberikan sanksi teguran tertulis atas kelalaian Bendahara Pengeluaran dalam
      menyetorkan jasa giro yang diterima;
   c. Melakukan kerjasama dengan pihak bank tempat menyimpan rekening kas Bendahara
      Pengeluaran untuk melakukan pemindahbukuan langsung ke kas negara atas jasa giro yang
      diterima.
3. Dirjen Badilag agar:
   a. Memberikan sanksi teguran tertulis atas kelalaian Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat
      Komitmen dan Penguji dan Penandatanganan SPM berkaitan dengan pengadaan barang dan
      jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan;
   b. Menarik kekurangan pajak yang dibayar rekanan dan menyetor ke kas Negara, bukti setor
      disampaikan kepada BPK.




                                               iii
                 HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP
                          PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


A. Pemantauan Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan
   Perundang-undangan Tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007
   Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan MA RI tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007
   mengungkapkan temuan pemeriksaan dan saran/rekomendasi BPK terkait dengan Kepatuhan
   terhadap Peraturan Perundang-undangan untuk tahun 2004 sebanyak 3 temuan dengan 3
   saran/rekomendasi, tahun 2005 sebanyak 3 temuan dengan 3 saran/rekomendasi, tahun 2006
   sebanyak 1 temuan dengan 1 saran/rekomendasi, dan tahun 2007 sebanyak 7 temuan dengan 13
   saran/rekomendasi. Tindak lanjut MA RI atas saran/rekomendasi BPK terhadap permasalahan
   SPI tersebut sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 30 April 2009 adalah sebagai berikut:
   1. Untuk tahun 2004, dari 3 temuan dengan 3 saran/rekomendasi, telah ditindaklanjuti sesuai
      saran/rekomendasi BPK sebanyak 2 saran/rekomendasi dan telah ditindaklanjuti tetapi belum
      sesuai dengan saran/rekomendasi BPK sebanyak 1 saran/rekomendasi
   2. Untuk tahun 2005, dari 3 temuan dengan 3 saran/rekomendasi telah ditindaklanjuti tetapi
      belum sesuai dengan saran/rekomendasi BPK sebanyak 3 saran/rekomendasi
   3. Untuk tahun 2006, dari 1 temuan dengan 1 saran/rekomendasi telah ditindaklanjuti tetapi
      belum sesuai dengan saran/rekomendasi BPK sebanyak 1 saran/rekomendasi.
   4. Untuk tahun 2007, dari 7 temuan dengan 13 saran/rekomendasi, telah ditindaklanjuti sesuai
      saran/rekomendasi BPK sebanyak 5 saran/rekomendasi dan telah ditindaklanjuti tetapi belum
      sesuai dengan saran/rekomendasi BPK sebanyak 8 saran/rekomendasi.
   Rincian hasil pemantauan tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan MA RI terkait
   dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007
   dituangkan dalam lampiran 3.


B. Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2008
   1. Hibah yang diterima oleh MA RI dikelola langsung oleh lembaga donor tanpa melalui
      mekanisme APBN
         Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) telah melakukan Program Pembaruan
         Peradilan sejak dicanangkannya Cetak Biru Pembaruan (Blue Print) pada tahun 2003. Cetak
         Biru Pembaruan MA RI merupakan sebuah pedoman/arah dan pendekatan yang akan
         ditempuh oleh MA RI untuk mengembalikan citra MA RI sebagai lembaga yang terhormat
         dan dihormati oleh masyarakat dan Lembaga Negara lainnya. Rekomendasi-rekomendasi
         yang tertuang dalam Cetak Biru diimplementasikan baik melalui pembiayaan dari DIPA MA
         RI maupun dana bantuan/hibah dari Lembaga Donor. Hibah yang diterima MA RI tidak ada
         yang berbentuk uang tunai, namun direalisasikan dalam bentuk kegiatan, biaya operasional,
         administrasi, biaya tenaga pelaksana serta biaya lainnya. Pengelolaan dana untuk kegiatan
         yang berasal dari lembaga donor dilakukan melalui suatu institusi yang ditunjuk melalui
         proses tender yang diadakan oleh lembaga donor yang bersangkutan. MA RI tidak menerima




BPK RI                      LHP Kepatuhan – LK MA RI Tahun 2008               Halaman 1 dari 18
         maupun mengelola dana tersebut dan pertanggungjawaban serta pelaporan pengelolaan
         keuangannya dilakukan oleh instansi pelaksana bersama-sama dengan lembaga donor.
         Hibah dari lembaga donor ini langsung diberikan kepada MA RI tanpa melalui mekanisme
         APBN. MA RI tidak mencantumkan dalam DIPA atas hibah yang akan diterimanya. Dengan
         demikian hibah ini tidak tercatat di Departemen Keuangan.
         Berdasarkan Laporan Tahunan MA RI 2008, lembaga donor yang memberikan
         bantuan/hibah kepada MA RI dalam tahun 2008 adalah sebagai berikut:
         a. Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF)
            Nama Proyek: Legal Development Facility
                                                                                         Dana yang
                               Program dan Kegiatan tahun 2008                          dialokasikan
                                                                                         tahun 2008
             1) Dukungan kepada Sekretariat Tim Pembaruan Peradilan di MA RI
                                                                                        AUD 122,101
                untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembaruannya.
             2) Transparansi peradilan/program pengurangan tunggakan perkara.           AUD 114,590
             3) Meningkatkan akses bagi orang miskin kepada Hukum Keluarga dan
                Akte Kelahiran pada Peradilan Umum dan Peradilan Agama dan              AUD 322,925
                meningkatkan layanan publik pada sengketa Hukum Keluarga.
             4) Mendukung implementasi cetak biru Pembaruan MA RI melalui dialog
                antara MA RI dan Federal Court of Australia tentang kepemimpinan        AUD 148,450
                dan melaksanakan perubahan dalam konteks yudisial.
             5) Meningkatkan transparansi peradilan melalui pengembangan proses
                                                                                         AUD 90,988
                penganggaran MA RI yang transparan, akuntabel dan konsultatif.
             6) Mengembangkan dan mengimplementasikan suatu National
                Information Repository (NIR)-pusat data nasional untuk peradilan         AUD 9,290
                agama.

                        Jumlah (Alokasi Januari 2008 – Februari 2009)                   AUD 808,344



         b. USAID/Indonesia
            Nama Proyek: Millenium Challenge Corporation: Indonesia Control of Corruption
            Project (MCC ICCP)
            Program dan kegiatan tahun 2008:
            1) Pelatihan pedoman perilaku hakim;
            2) Sistem monitoring pelaporan kekayaan;
            3) Pembuatan deskripsi pekerjaan;
            4) Melaksanakan penilaian pengadaan kepegawaian (staffing assessment);
            5) Menciptakan database online SDM;
            6) Memperbaiki penyerahan anggaran tahunan;
            7) Inventarisasi aset;



BPK RI                      LHP Kepatuhan – LK MA RI Tahun 2008                    Halaman 2 dari 18
            8) Menciptakan database online untuk menerbitkan 1.000 putusan MA RI;
            9) Menciptakan sistem pengaduan publik dan mengadakan pelayanan informasi MA RI
               dan panduannya;
            10) Melatih pegawai MA RI dalam bidang hubungan masyarakat;
            11) Meningkatkan akses publik atas informasi yang berkaitan dengan keuangan dan
                anggaran pengadilan, sanksi-sanksi yang diberikan kepada staf yudisial dan non
                yudisial;
            12) Bantuan untuk advokasi anggaran;
            13) Sistem-sistem dan panduan untuk anggaran: pengkajian, studi dan rekomendasi.
            Total alokasi dana untuk Januari 2008 – Januari 2009 = USD 8,781,200.
            Keseluruhan dana yang dialokasikan selama periode implementasi April 2007 – Januari
            2009 = USD 11,945,909.


         c. USAID/Indonesia
            Nama Proyek: USAID Indonesia Anticorruption and Commercial Court Enhancement
            Project.
            Program dan kegiatan tahun 2008:
            1) Pengadaan komputer;
            2) Sistem manajemen perkara terotomatisasi termasuk form dan template elektronik;
            3) Instalasi jaringan;
            4) Peningkatan kapasitas tenaga listrik;
            5) Pelatihan Panitera Pengganti dalam penggunaan alat perekaman persidangan;
            6) Pelatihan kemampuan dasar komputer;
            7) Pelatihan sistem manajamen perkara;
            8) Akses email dan internet;
            9) Pelatihan pedoman perilaku hakim;
            10) Pelatihan alur manajemen perkara;
            11) National Conference on Bankruptcy Conducted;
            12) Penyusunan panduan proses penyelesaian perkara kepailitan;
            13) Study tentang asset recovery bersama dengan LSM;
            14) Pengembangan toolkit/perangkat untuk kepailitan;
            15) Assesmen mengenai penyimpanan dokumen kepailitan;
            16) Assesmen kebutuhan pelatihan, commercial court judge certification courses;
            17) Pelatihan kepailitan untuk hakim niaga;
            18) Pelatihan hakim bagi hakim pengadilan niaga;
            19) Pelatihan Panitera Pengganti dalam penyusunan berita acara;
            20) Penelitian template berita acara persidangan;



BPK RI                      LHP Kepatuhan – LK MA RI Tahun 2008               Halaman 3 dari 18
            21) Database kepailitan untuk penelitian hukum;
            22) Pembaharun tanda penerangan di pengadilan negeri untuk akses publik;
            23) Pembuatan brosur informasi publik;
            24) Sistem pendapat masyarakat/saran dan pelatihan staf;
            25) Pengembangan laporan tahunan pengadilan dan pelatihan staf pengadilan;
            26) Pengembangan website dan pelatihan staf;
            27) Pembuatan Video Profile;
            28) Penyusunan rancangan UU pengadilan Tipikor melalui koalisi LSM;
            29) Pengembangan usulan revisi UU Kepailitan ;
            30) Penyusunan studi banding yurisdiksi pengadilan;
            31) Studi tentang implementasi UU HAKI.
            Dana yang dialokasikan untuk tahun 2008 = tidak ada data.
            Keseluruhan dana yang dialokasikan selama periode implementasi tahun 2008 – Maret
            2009 = USD 17,034 juta.

         d. United Nations Development Programme (UNDP)
            Nama Proyek: Streghthening Acces to Justice for Peace and Development in Aceh (AJP).
                                                                                       Dana yang di-
                                    Program dan Kegiatan
                                                                                     alokasikan th 2008
             1) Penyediaan perangkat TI bagi Pengadilan Tinggi dan 18 Pengadilan
                                                                                        USD 219,753
                Negeri di Propinsi NAD.
             2) Layanan internet bagi 19 pengadilan.                                     USD 56,000
             3) Pelatihan dasar bagi penanggng jawab TI tentang penggunaan dan
                pemeliharaan perangkat keras dan lunak dan pelatihan bagi pegawai        USD 27,335
                pengadilan tentang pengoperasian Microsoft Office dan internet.
                                            Total                                       USD 303,008

            Keseluruhan dana yang dialokasikan selama periode implementasi Januari 2008 –
            Desember 2009 = USD 967,620

         e. The Asia Foundation
            Nama Proyek: Justice Sector Reform Program
            Program dan kegiatan selama tahun 2008:
            1) Penilaian terhadap kesiapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam rangka
               SK Ketua MA RI No.144;
            2) Pemetaan terhadap pelaksanaan cetak biru MA RI;
            3) Perekrutan asisten program pada Tim Pembaruan MA RI sebagai kelanjutan dari
               dukungan The Asia Foundation.
            Dana yang dialokasikan untuk tahun 2008 = tidak ada data.
            Keseluruhan dana yang dialokasikan selama periode implementasi Oktober 2006 –
            September 2009 = Rp314.418.800,00


BPK RI                      LHP Kepatuhan – LK MA RI Tahun 2008                     Halaman 4 dari 18
         f.   United Nations Office on Drugs Crime
              Nama Proyek: Penguatan Integritas dan Kapasitas Peradilan di Indonesia
              Program dan Kegiatan selama Tahun 2008:
              1) Rapat Kerja Project Working Group;
              2) Rapat Kerja Tim Integritas Provinsi;
              3) Baselines surveys pada dua provinsi yang dipilih pada tahap II;
              4) Implementasi action plan di daerah;
              5) Mendukung pelatihan untuk 300 hakim dan 100 jaksa mengenai anti korupsi dan
                 kasus-kasus ekonomi;
              Dana yang dialokasikan untuk tahun 2008 = USD 115,000.
              Keseluruhan dana yang dialokasikan selama periode implementasi Maret 2008 – Maret
              2010 = USD 1,411,290.


         g. JICA (Japan International Cooperation Agency)
              Nama Proyek: Improvement of Mediation System
              Program dan Kegiatan selama tahun 2008:
              1) Seminar tentang Improvement of Mediation System;
              2) Sosialisasi tentang mediasi di pengadilan dan penjelasan tentang Peraturan MA No.1
                 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan;
              3) Training tentang mediasi Tahap I, II dan III;
              4) Commentary Book dan Q & A tentang penjelasan per pasal mengenai Peraturan MA
                 No.1 tahun 2008;
              5) Launching buku Peraturan MA No.1 Tahun 2008;
              6) Training ke Jepang mengenai mediasi.
              Dana yang dialokasikan untuk Tahun 2008 = Y 150,000.
              Keseluruhan dana yang dialokasikan selama periode implementasi Maret 2007 – Maret
              2009 = data tidak ada.
         Atas seluruh hibah yang diterima MA RI selama tahun 2008 tersebut tidak dilaporkan dalam
         Laporan Realisasi Anggaran MA RI tahun 2008, dan hanya diungkap dalam Catatan Laporan
         Keuangan (CaLK) MA RI.
         Hal ini tidak sesuai dengan:
         a. Keppres No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
            Belanja Negara Pasal 2 ayat (1) point a menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja
            Negara dalam satu tahun anggaran mencakup pendapatan negara yaitu semua
            penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan
            pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri selama tahun anggaran yang
            bersangkutan;
         b. PP No. 2 tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah
            serta Penerusan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri pasal 17:


BPK RI                        LHP Kepatuhan – LK MA RI Tahun 2008                  Halaman 5 dari 18
            Ayat (1) Menteri melaksanakan penatausahaan atas pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
            Ayat (2) Penatausahaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri mencakup kegiatan:
              - Administrasi pengelolaan pijaman dan/atau hibah luar negeri dan
              - Akuntansi pengelolaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri
            Ayat (5) Penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri harus tercatat dalam realisasi
            APBN.
         c. Peraturan Direkur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-67/PB/2006 tentang Tata Cara
            Pembukuan dan Pengesahan atas Realisasi Hibah Luar Negeri Pemerintah yang
            Dilaksanakan secara Langsung Pasal 2 menyatakan:
            1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib mencantumkan dana hibah
               yang diterima ke dalam DIPA Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan yang
               berlaku;
            2) Untuk hibah yang sudah diterima namun belum masuk ke dalam DIPA/dokumen
               pelaksanaan anggaran agar segera diproses untuk masuk ke dalamnya melalui
               mekanisme revisi.
         Hal ini mengakibatkan:
         a. Penerimaan hibah dari lembaga donor tidak terlaporkan dalam Laporan Realisasi
            Anggaran MA RI;
         b. Penerimaan dan pengeluaran hibah tidak transparan dan akuntabel tahun 2008;
         c. Aset tetap dari hibah tidak terlaporkan sebagai BMN Kementerian/Lembaga;
         d. Berpotensi timbulnya penyelewengan dari penerimaan hibah.
         Hal ini disebabkan prosedur dalam pengelolaan dana hibah terkait dalam mekanisme APBN
         belum jelas serta koordinasi antara MA RI dengan lembaga donor belum optimal.
         Atas permasalahan tersebut, Sekretaris MA RI menjelaskan bahwa penerimaan hibah dari
         lembaga donor tidak terlaporkan dalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun
         Anggaran 2008, karena Biro Keuangan tidak mempunyai data mengenai bentuk kegiatan,
         biaya operasional maupun data administrasi yang berasal dari hibah lembaga donor
         dimaksud. MA RI hanya menerima bantuan berbentuk barang dan modul, serta pendidikan
         dan pelatihan. Untuk tahun tahun 2009 Biro Keuangan akan melakukan monitoring dan
         koordinasi dengan unit lain yang melakukan kerjasama dengan lembaga donor yang
         memberikan hibah.
         BPK merekomendasikan agar Sekretaris MA RI melakukan koordinasi dengan Departemen
         Keuangan dan Lembaga Donor dalam rangka mekanisme pelaporan pengelolaan dana hibah
         yang diterima oleh MA RI.




BPK RI                      LHP Kepatuhan – LK MA RI Tahun 2008                   Halaman 6 dari 18
   2. Sisa uang panjar perkara perdata yang tidak segera dikembalikan kepada pihak yang
      berperkara pada Pengadilan Negeri di wilayah Jakarta selama tahun 2008 sebesar
      Rp88,23 juta

                  Uang panjar perkara perdata yang dibayarkan oleh pihak yang berperkara kepada
         pengadilan tingkat pertama digunakan untuk proses penyelesaian perkara yang bersangkutan.
         Penentuan besaran uang panjar ditetapkan melalui Surat Keputusan masing-masing Ketua
         Pengadilan dengan mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak
         dan biaya administrasi yang dipertanggungjawabkan dalam putusan sebagai biaya
         administrasi. Biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah
         tidak mencukupi, dan apabila terdapat sisa setelah perkara diputus, sisa uang panjar tersebut
         dikembalikan kepada pihak yang berperkara. Penerimaan dan pengeluaran uang panjar
         perkara tiap-tiap perkara perdata tersebut diadministrasikan dalam buku jurnal perkara
         perdata.
         Dalam rangka penertiban biaya perkara perdata umum, perkara perdata agama dan perkara
         tata usaha negara dan melaksanakan Keputusan Ketua MA RI No.144 tahun 2007 tentang
         kerterbukaan lembaga peradilan, MA RI mengambil kebijakan perlakuan terhadap sisa
         panjar uang perkara perdata yang tidak diambil oleh yang berperkara setelah setelah perkara
         diputus dan diberitahu adanya sisa panjar kepada yang berperkara melalui SE Ketua MA RI
         No.4 tahun 2008. Dalam SE tersebut dinyatakan bahwa sisa panjar yang tidak diambil dalam
         waktu 6 bulan tersebut setelah yang berperkara diberitahu adanya sisa panjar, sisa panjar
         tersebut menjadi penerimaan Negara.
         Hasil pemeriksaan terhadap buku jurnal perkara perdata diketahui tidak semua sisa uang
         panjar perkara perdata diambil oleh pihak yang berperkara sejak 6 bulan perkara telah
         diputus. Sisa uang panjar perkara tersebut masih tersimpan dalam rekening titipan biaya
         perkara yang dikelola oleh bendaharawan perkara dan dilaporkan sebagai saldo biaya
         perkara.
         Pengujian secara sampel terhadap sisa uang panjar pada 4 pengadilan negeri di wilayah DKI
         Jakarta diketahui terdapat sisa panjar senilai Rp88.229.000,00 yang sudah melebihi 6 bulan
         sejak perkara diputus yang belum diambil oleh yang berhak sebagai berikut:

                        Badan Peradilan                Sisa Panjar (Rp)
                PN Jakarta Barat                                7.344.000,00
                PN Jakarta Utara                               19.312.000,00
                PN Jakarta Timur                               46.692.000,00
                PN Jakarta Selatan                             14.881.000,00
                Jumlah                                         88.229.000,00

         Atas hasil pemeriksaan tim BPK tersebut, pihak pengadilan menindaklanjuti dengan
         mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada yang berhak bahwa masih terdapat
         sisa panjar uang perkara yang masih disimpan oleh pengadilan. Berdasarkan keterangan
         Panitera Sekretaris pada pengadilan negeri di wilayah Jakarta, praktek yang selama ini
         dijalankan sisa uang panjar tidak langsung diberitahu secara tertulis kepada yang berhak.
         Sisa panjar akan diberikan apabila yang berhak berinisiatif untuk mengambil sisa panjar
         tersebut.




BPK RI                       LHP Kepatuhan – LK MA RI Tahun 2008                 Halaman 7 dari 18
         Dalam Surat Edaran Ketua MA No.04 tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara di
         antaranya disebutkan bahwa apabila ada kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam
         proses perkara, maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. Dari
         Surat Edaran tersebut mengandung arti bahwa pihak pengadilan wajib segera
         memberitahukan adanya sisa uang panjar perkara dan mengembalikannya kepada yang
         berhak. Dengan adanya kenyataan bahwa masih terdapat sisa uang panjar perkara yang
         masih disimpan oleh pengadilan meskipun perkara telah diputus 6 bulan yang lalu,
         menunjukkan bahwa pengadilan belum sepenuhnya melaksanakan Surat Edaran Ketua MA
         tersebut.
         Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Ketua MA No.4 Tahun 2008 tanggal 13 Juni
         2008 dinyatakan bahwa ”Apabila ada kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam
         proses berperkara, maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak.
         Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang
         bersangkutan diberitahu, maka kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang
         bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948
         KUHPerdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.”
         Hal ini mengakibatkan hak masyarakat berupa sisa panjar uang perkara perdata tidak dapat
         langsung dinikmati oleh yang berhak minimal sebesar Rp88.229.000,00.
         Hal ini disebabkan:
         a. Kelalaian Panitera Pengganti tidak segera mengembalikan sisa uang panjar dan/atau
            memberitahukan adanya sisa panjar perkara kepada pihak yang berperkara segera setelah
            perkara diputus.
         b. Kurang tegasnya Surat Edaran MA terkait batas waktu pemberitahuan adanya sisa uang
            panjar perkara kepada yang berhak.
         c. Kurangnya pengawasan dari atasan langsung.
         Atas permasalahan tersebut, pihak MA RI menjelaskan bahwa untuk sisa panjar biaya
         perkara tetap mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung, yaitu diberitahukan lebih dulu
         kepada yang bersangkutan untuk mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut dan apabila
         lewat 6 (enam) bulan tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara.
         BPK merekomendasikan kepada:
         a. Panitera MA RI untuk mensosialisasikan kepada masing-masing pengadilan maksud dan
            tujuan Surat Edaran Ketua MA No.04 tahun 2008 serta menyusun juklak yang
            mempertegas ketentuan mengenai batas waktu pemberitahuan sisa panjar perkara.
         b. Masing-masing Ketua Pengadilan untuk menegur Panitera Pengganti atas belum
            dipatuhinya Surat Edaran Ketua MA No. 4 Tahun 2008.


   3. Penerimaan Negara dari jasa giro keuangan perkara di lingkungan Pengadilan Negeri
      di Wilayah DKI Jakarta sebesar Rp10.367,11 juta terlambat disetor dan sebesar
      Rp1,98 juta belum disetor ke Kas Negara.

         Sampai dengan tahun 2008, untuk menampung keuangan perkara yang merupakan titipan
         pihak ketiga maka pada jajaran pengadilan di seluruh Indonesia membuka rekening khusus.


BPK RI                         LHP Kepatuhan – LK MA RI Tahun 2008           Halaman 8 dari 18
         Jumlah rekening khusus tersebut tidak selalu sama untuk setiap pengadilan tergantung
         kebutuhan masing-masing pengadilan. Hasil pemeriksaan pada pengadilan negeri di wilayah
         DKI Jakarta rekening khusus tersebut diantaranya untuk menampung uang panjar biaya
         perkara perdata, uang delegasi, uang konsinyasi, uang jaminan penangguhan penahanan,
         uang panjar biaya eksekusi serta rekening untuk menampung jasa giro rekening keuangan
         perkara. Rekening-rekening tersebut dibuka atas nama Panitera Pengadilan atau Pengadilan
         yang bersangkutan.
         Berdasarkan pemeriksaan, sampai dengan 31 Desember 2008 diketahui sebagian besar jasa
         giro yang diperoleh dari rekening-rekening khusus penampungan keuangan perkara tidak
         disetor ke kas negara, namun ditampung dalam rekening jasa giro penampungan keuangan
         perkara. Akumulasi rekening penampungan jasa giro keuangan perkara sebesar
         Rp10.367.112.711,17 baru disetor seluruhnya ke kas negara antara bulan Januari s.d April
         2009 bersamaan dengan penutupan rekening-rekening khusus termasuk rekening
         penampungan jasa giro. Dengan demikian pengadilan negeri di wilayah DKI Jakarta
         terlambat dalam menyetorkan jasa giro dari keuangan perkara.
         Penutupan rekening-rekening khusus dan rekening penampungan jasa giro ini sebagai tindak
         lanjut atas hasil rapat Pimpinan MA RI beserta Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris se
         Jabodetabek pada tanggal 31 Desember 2008 yang memutuskan agar di setiap pengadilan
         Negeri mempunyai satu rekening untuk biaya perkara dan satu rekening untuk DIPA.
         Keputusan itu diikuti dengan terbitnya Surat dari Sekretaris MA RI No.002/SEK/01/I/2009
         tanggal 5 Januari 2009 kepada jajaran pengadilan di seluruh Indonesia yang berisi antara lain
         bahwa setiap satuan kerja yang mempunyai lebih dari satu rekening untuk menampung dana
         yang berhubungan dengan biaya perkara, maka rekening selain dari yang digunakan untuk
         menampung dana yang berhubungan dengan biaya perkara supaya segera ditutup.
         Rekening-rekening penampungan keuangan perkara yang ditutup seluruhnya ditransfer ke
         salah satu rekening penampungan keuangan perkara yang masih dipertahankan yaitu
         rekening penampungan uang panjar biaya perkara perdata.
         Rincian seluruh jasa giro dari rekening penampungan keuangan perkara yang terlambat
         disetor adalah sebagai berikut:

                                                                         Jumlah jasa giro
                Badan                                                                          Tanggal
                                Nomor Rekening       Periode jasa giro   terlambat disetor
               Peradilan                                                                        SSBP
                                                                                (Rp)
            PN Jakarta Pusat   1210004296855      Awal pembukaan            1.717.715.006,00    15 Jan 09
                                                  rekening – Des 08
                               121-00-0429682-2   Juni – Des 2008            127.266.173,15    27 April 09
                               121-00-0429684-8   Juni – Des 2008              4.254.074,12    27 April 09
                               121-00-0429683-0   Juli – Des 2008             49,331,458,16    27 April 09
                               121-00-0429681-4   Juli – Des 2008             13.782.620,74    27 April 09
            PN Jakarta Barat   0004462235         Awal pembukaan               3.418.663,00     27 Jan 09
                                                  rekening – Des 08
                               0004462257         Awal pembukaan             176.121.536,00     27 Jan 09
                                                  rekening – Des 08
                               0004462246         Sep – Des 2008              27.294.679,00    13 Maret 09
            PN Jakarta         0008064954         Awal pembukaan              82.666.243,00     22 Jan 09
            Utara                                 rekening – Des 08
                               0008064943         Awal pembukaan             144.615.241,00     22 Jan 09
                                                  rekening – Des 08
                               000086901001384532 Awal pembukaan             532.857.882,00     23 Jan 09
                                                  rekening – Des 08



BPK RI                         LHP Kepatuhan – LK MA RI Tahun 2008                   Halaman 9 dari 18
            PN Jakarta Timur 1200094058067       Awal pembukaan              900.967.317,00    30 Jan 09
                                                 rekening – Des 08
            PN Jakarta       0000101300003130    Awal pembukaan             6.586.821.818,00   12 Jan 09
            Selatan                              rekening – Des 08
                Jumlah                                                     10.367.112.711,17


         Selain itu, sampai dengan pemeriksaan berakhir masih terdapat jasa giro rekening
         penampungan keuangan perkara PN Jakarta Utara bulan Desember 2008 yang belum disetor
         ke Kas Negara sebesar Rp1.981.132,00 karena rekening tersebut dibekukan oleh Bank BRI
         Kantor Pusat atas perintah Departemen Keuangan. Adapun rincian jasa giro yang belum
         disetor tersebut adalah sebagai berikut:

                                                                                      Jumlah Jasa Giro
              Badan                              Periode jasa          Tanggal
                             Nomor Rekening                                           terlambat disetor
             Peradilan                               giro               SSBP
                                                                                            (Rp)
          PN Jakarta Utara   086901000012301    Des 2008             Belum disetor             89.825,00
                             086901000007307    Des 2008             Belum disetor          1.153.109,00
                             086901000011306    Des 2008             Belum disetor            405.936,00
                             086901000010300    Des 2008             Belum disetor            332.262,00
              Jumlah                                                                        1.981.132,00

         Hal tersebut tidak sesuai dengan:
         a. UU No.20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyatakan:
             Pasal 4: Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung ke Kas Negara
         b. Keppres No.42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN pasal 20 ayat (2): Bendaharawan
            penerima/penyetor berkala wajib menyetor/melimpahkan seluruh penerimaan negara
            yang telah dipungutnya ke rekening Kas Negara sekurang-kurangnya sekali seminggu.
         c. Surat Edaran Ketua MA RI No.04/Bua.6/Hs/SP/VI/2008 tanggal 13 Juni 2008 point 4
            ”Apabila ada uang yang dikonsinyasikan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan
            pengadilan, maka uang tersebut wajib disimpan di Bank. Apabila uang tersebut
            menghasilkan jasa giro, maka uang jasa giro tersebut wajib disetorkan kepada Negara”.
         Hal tersebut mengakibatkan Negara tidak dapat segera memanfaatkan dana yang tersimpan
         dalam rekening MA RI sebesar Rp10.367.112.711,17 dan kekurangan Penerimaan Negara
         dari pendapatan jasa giro dari MA RI sebesar Rp1.981.132,00.
         Hal tersebut disebabkan kelalaian pihak pengadilan terkait dengan aturan mengenai
         penerimaan negara bukan pajak, kurangnya sosialisasi atas kebijakan sebagaimana tertuang
         dalam SE Ketua MA RI No.04/Bua.6/Hs/SP/VI/2008 dan kurangnya pengawasan dari atasan
         langsung.
         Atas permasalahan tersebut, pihak MA RI mengakui bahwa pendapatan Jasa Giro Keuangan
         Perkara di Pengadilan Negeri di wilayah DKI Jakarta terlambat di setor ke Kas Negara dan
         akan menjadi perhatian untuk di masa yang akan datang.
         BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA RI untuk:
         a. Memberikan sanksi teguran tertulis atas kelalaian Pemegang Kas Perkara Perdata dalam
            menyetorkan jasa giro yang diterima;




BPK RI                        LHP Kepatuhan – LK MA RI Tahun 2008                     Halaman 10 dari 18
         b. Melakukan kerjasama dengan bank tempat MA RI menyimpan uang titipan pihak ketiga
            untuk melakukan pemindahbukuan langsung ke kas negara atas jasa giro yang diterima
            dari uang titipan pihak ketiga.
         c. Segera menyetorkan jasa giro ke kas negara dan mengirimkan copy bukti setor ke BPK.


   4. Penerimaan Negara dari Pendapatan Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran pada
       Unit Eselon I Mahkamah Agung RI tidak sesuai ketentuan yang berlaku

                 Salah satu Penerimaan Negara pada Unit Eselon I Mahkamah Agung Repubik
         Indonesia (MA RI) berasal dari penerimaan Jasa Giro pada Rekening Bendahara Pengeluaran
         masing-masing Unit Eselon I (Kantor Pusat). Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) MA
         RI untuk bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, pendapatan bunga jasa giro
         dan pendapatan bunga lainnya dilaporkan sebesar Rp1.075.583.485,00. Berdasarkan
         pemeriksaan atas dokumen Penerimaan Negara dari pendapatan jasa giro tahun 2008 pada
         Unit Eselon I MA RI berupa rekening koran dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
         diketahui penerimaan negara dari pendapatan jasa giro terlambat disetor ke Kas Negara.
         a. Badan Urusan Administrasi
            Rekening Bank BRI Nomor: 032901001809302

                                                   Tanggal       Tanggal                   Hari
                                      Nilai                                   Tanggal
             No      Bulan                       Penerimaan    seharusnya                 Keterlam-
                                      (Rp)                                   Penyetoran
                                                  Jasa Giro       disetor                  batan
               1    Januari            192.562    25-Jan-08     01-Feb-08    22-Des-08      325
               2    Februari         2.145.956    25-Feb-08     03-Mar-08    22-Des-08      294
               3    Maret              190.678    25-Mar-08     01-Apr-08    22-Des-08      265
               4    April            1.471.189    25-Apr-08     02-Mei-08    22-Des-08      234
               5    Mei                788.967    25-Mei-08     01-Jun-08    22-Des-08      204
               6    Juni               850.258    25-Jun-08      02-Jul-08   22-Des-08      173
               7    Juli           340.140.884     25-Jul-08   01-Agust-08   22-Des-08      143
               8    Agustus         34.458.399   25-Agust-08    01-Sep-08    22-Des-08      112
               9    September       57.225.806    25-Sep-08     02-Okt-08    22-Des-08       81
              10    Oktober         31.931.714    25-Okt-08     01-Nop-08    22-Des-08       51
              11    Nopember        54.216.792    25-Nop-08     02-Des-08    22-Des-08       20
              12    Desember       152.558.424    25-Des-08     01-Jan-09    19-Jan-09       18
                   TOTAL           676.171.629

            Dari tabel di atas diketahui jasa giro yang terlambat disetor ke kas Negara pada Badan
            Urusan Adminsitrasi sebesar Rp676.171.629,00.




BPK RI                          LHP Kepatuhan – LK MA RI Tahun 2008             Halaman 11 dari 18
         b. Kepaniteraan
            Rekening Bank BRI Nomor: 032901000317302

                                                  Tanggal       Tanggal                     Hari
                                     Nilai                                    Tanggal
             No      Bulan                      Penerimaan    seharusnya                  Keterlam-
                                     (Rp)                                    Penyetoran
                                                 Jasa Giro       disetor                   batan
              1    Januari            428.294    25-Jan-08     01-Feb-08     23-Apr-08       82
              2    Februari           886.169    25-Feb-08     03-Mar-08     23-Apr-08       51
              3    Maret            1.235.849    25-Mar-08     01-Apr-08     23-Apr-08       22
              4    April            4.008.976    25-Apr-08     02-Mei-08     02-Sep-08      123
              5    Mei              1.317.609    25-Mei-08     01-Jun-08     02-Sep-08       93
              6    Juni               460.438    25-Jun-08      02-Jul-08    02-Sep-08       62
              7    Juli             9.732.094     25-Jul-08   01-Agust-08    02-Sep-08       32
              8    Agustus            957.891   25-Agust-08    01-Sep-08     19-Nop-08       79
              9    September          707.032    25-Sep-08     02-Okt-08     19-Nop-08       48
             10    Oktober            959.098    25-Okt-08     01-Nop-08     19-Nop-08       18
             11    Nopember         2.039.186    25-Nop-08     02-Des-08     24-Des-08       22
             12    Desember         3.270.682    25-Des-08     01-Jan-09     31-Des-08        0
                  TOTAL            26.003.318
            Dari tabel di atas diketahui jasa giro yang terlambat disetor ke kas Negara pada
            Kepaniteraan sebesar Rp22.732.636,00 (Rp26.003.318,00 – Rp3.270.682,00)

         c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
            Rekening Bank BRI Nomor: 023001000031303

                                                  Tanggal        Tanggal                    Hari
                                     Nilai                                    Tanggal
             No      Bulan                      Penerimaan     seharusnya                 Keterlam-
                                     (Rp)                                    Penyetoran
                                                 Jasa Giro        disetor                  batan
              1    Januari             84.876    25-Jan-08      01-Feb-08    09-Mei-08       98
              2    Februari           690.357    25-Feb-08      03-Mar-08    09-Mei-08       67
              3    Maret            2.043.900    25-Mar-08      01-Apr-08     08-Jul-08      98
              4    April            2.394.831    25-Apr-08      02-Mei-08     08-Jul-08      67
              5    Mei                772.739    25-Mei-08      01-Jun-08     08-Jul-08      37
              6    Juni             1.415.404    25-Jun-08       02-Jul-08   19-Nop-08      140
              7    Juli             4.325.844     25-Jul-08   01-Agust-08    19-Nop-08      110
              8    Agustus            947.144   25-Agust-08     01-Sep-08    19-Nop-08       79
              9    September        1.657.359    25-Sep-08      02-Okt-08    19-Nop-08       48
             10    Oktober          2.829.914    25-Okt-08      01-Nop-08    19-Nop-08       18
             11    Nopember         4.657.403    25-Nop-08      02-Des-08    23-Des-08       21
             12    Desember         4.572.821    25-Des-08      01-Jan-09    05-Feb-09       35
                  TOTAL            26.392.592

            Dari tabel di atas diketahui jasa giro yang terlambat disetor ke kas Negara pada Ditjen
            Badilum sebesar Rp26.392.592,00.




BPK RI                         LHP Kepatuhan – LK MA RI Tahun 2008              Halaman 12 dari 18
         d. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
            Rekening Bank BRI Nomor: 032901001806304

                                                    Tanggal       Tanggal                     Hari
                                      Nilai                                    Tanggal
             No       Bulan                       Penerimaan    seharusnya                  Keterlam-
                                      (Rp)                                    Penyetoran
                                                   Jasa Giro       disetor                   batan
               1    Januari              49.321    25-Jan-08     01-Feb-08    30-Des-08       333
               2    Februari            383.570    25-Feb-08     03-Mar-08    30-Des-08       302
               3    Maret               428.041    25-Mar-08     01-Apr-08    30-Des-08       273
               4    April               425.594    25-Apr-08     02-Mei-08    30-Des-08       242
               5    Mei                 170.947    25-Mei-08     01-Jun-08    30-Des-08       212
               6    Juni                386.005    25-Jun-08      02-Jul-08   30-Des-08       181
               7    Juli              1.737.063     25-Jul-08   01-Agust-08   30-Des-08       151
               8    Agustus              87.905   25-Agust-08    01-Sep-08    30-Des-08       120
               9    September           298.475    25-Sep-08     02-Okt-08    30-Des-08        89
              10    Oktober             313.722    25-Okt-08     01-Nop-08    30-Des-08        59
              11    Nopember            236.630    25-Nop-08     02-Des-08    30-Des-08        28
              12    Desember            444.459    25-Des-08     01-Jan-09    30-Des-08         0
                   TOTAL              4.961.732

            Dari tabel di atas diketahui jasa giro yang terlambat disetor ke kas Negara pada Ditjen
            Badilmiltun sebesar Rp4.517.273,00 (Rp4.961.732,00 – Rp444.459,00)

         e. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
            Rekening Bank BRI nomor 0097522912

                                                    Tanggal       Tanggal                     Hari
                                      Nilai                                    Tanggal
             No       Bulan                       Penerimaan    seharusnya                  Keterlam-
                                      (Rp)                                    Penyetoran
                                                   Jasa Giro      disetor                    batan
               1    Januari                  0
               2    Februari            98.019     25-Feb-08     03-Mar-08     05-Mar-08       2
               3    Maret              776.206     25-Mar-08     01-Apr-08     01-Apr-08       0
               4    April              686.025     25-Apr-08     02-Mei-08     02-Mei-08       0
               5    Mei              1.368.162     25-Mei-08     01-Jun-08     04-Jun-08       3
               6    Juni               275.685     25-Jun-08      02-Jul-08     02-Jul-08      0
               7    Juli               250.625      25-Jul-08   01-Agust-08   01-Agust-08      0
               8    Agustus            142.806    25-Agust-08    01-Sep-08     01-Sep-08       0
               9    September          660.794     25-Sep-08     02-Okt-08     07-Okt-08       5
              10    Oktober            608.757     25-Okt-08     01-Nop-08     03-Nop-08       2
              11    Nopember           424.085     25-Nop-08     02-Des-08     02-Des-08       0
              12    Desember               540     25-Des-08     01-Jan-09     31-Des-08        0
                   TOTAL             5.291.704

            Dari tabel di atas diketahui jasa giro yang terlambat disetor ke kas Negara pada Ditjen
            Badilag sebesar Rp2.735.732,00 (Rp98.019,00 + Rp1.368.162,00 + Rp660.794,00 +
            Rp608.757,00).




BPK RI                          LHP Kepatuhan – LK MA RI Tahun 2008               Halaman 13 dari 18
         f.   Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
              Rekening Bank BRI Nomor: 032901001805308

                                                    Tanggal       Tanggal                     Hari
                                       Nilai                                    Tanggal
               No     Bulan                       Penerimaan    seharusnya                  Keterlam-
                                       (Rp)                                    Penyetoran
                                                   Jasa Giro      disetor                    batan
                1    Januari                  0
                2    Februari           483.600    25-Feb-08     03-Mar-08     31-Des-08      303
                3    Maret              426.906    25-Mar-08     01-Apr-08     31-Des-08      274
                4    April              205.140    25-Apr-08     02-Mei-08     31-Des-08      243
                5    Mei                557.774    25-Mei-08     01-Jun-08     31-Des-08      213
                6    Juni               574.980    25-Jun-08      02-Jul-08    31-Des-08      182
                7    Juli             1.803.695     25-Jul-08   01-Agust-08    31-Des-08      152
                8    Agustus          1.291.946   25-Agust-08    01-Sep-08     31-Des-08      121
                9    September          396.074    25-Sep-08     02-Okt-08     31-Des-08      90
               10    Oktober            533.934    25-Okt-08     01-Nop-08     31-Des-08      60
               11    Nopember           936.684    25-Nop-08     02-Des-08     31-Des-08      29
               12    Desember           467.121    25-Des-08     01-Jan-09     31-Des-08       0
                    TOTAL             7.677.854

              Dari tabel di atas diketahui jasa giro yang terlambat disetor ke kas Negara pada Badan
              Pengawasan sebesar Rp7.210.733,00 (Rp7.677.854,00 -467.121).

         g. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan
            Peradilan
            Rekening Bank BRI Nomor: 032901001807300

                                                    Tanggal        Tanggal                    Hari
                                       Nilai                                    Tanggal
               No     Bulan                       Penerimaan     seharusnya                 Keterlam-
                                       (Rp)                                    Penyetoran
                                                   Jasa Giro        disetor                  batan
                1    Januari            151.682    25-Jan-08      01-Feb-08    12-Sep-08      224
                2    Februari         1.376.525    25-Feb-08      03-Mar-08    12-Sep-08      193
                3    Maret               84.914    25-Mar-08      01-Apr-08    12-Sep-08      164
                4    April              861.969    25-Apr-08      02-Mei-08    12-Sep-08      133
                5    Mei                598.921    25-Mei-08      01-Jun-08    12-Sep-08      103
                6    Juni             1.170.344    25-Jun-08       02-Jul-08   12-Sep-08       72
                7    Juli               947.606     25-Jul-08   01-Agust-08    12-Sep-08       42
                8    Agustus            297.886   25-Agust-08     01-Sep-08    12-Sep-08       11
                9    September          746.298    25-Sep-08      02-Okt-08    06-Jan-09       96
               10    Oktober          1.361.062    25-Okt-08      01-Nop-08    30-Des-08       59
               11    Nopember         3.139.459    25-Nop-08      02-Des-08    30-Des-08       28
               12    Desember           638.562    25-Des-08      01-Jan-09    01-Apr-09       90
                    TOTAL            11.375.228

              Dari tabel di atas diketahui jasa giro yang terlambat disetor ke kas Negara pada
              Balitbangdiklatkumdil sebesar Rp11.375.228,00.
         Dari data di atas, diketahui penyetoran atas jasa giro yang diterima dari rekening Bendahara
         Pengeluaran ke kas Negara melebihi waktu yang telah ditentukan.
         Hal ini tidak sesuai dengan:
         a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak


BPK RI                           LHP Kepatuhan – LK MA RI Tahun 2008              Halaman 14 dari 18
            Pasal 4: “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke
            Kas Negara.”
         b. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN
            Pasal 7 ayat (1)    : “Pendapatan Negara pada departemen/lembaga wajib disetor
                                sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening Kas Negara.”
            Pasal 20 ayat (1): “Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang
                               Negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari
                               kerja setelah penerimaannya ke rekening Kas Negara pada bank
                               pemerintah, atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Menteri
                               Keuangan.
            Pasal 20 ayat (2): “Bendaharawan penerima/penyetor berkala wajib menyetor/
                          melimpahkan seluruh penerimaan Negara yang telah dipungutnya ke
                          rekening Kas Negara sekurang-kurangnya sekali seminggu”
         Hal ini mengakibatkan penerimaan Negara dari pendapatan jasa giro pada Unit Eselon I di
         lingkungan MA RI sebesar Rp751.135.823,00 (Rp676.171.629,00 + Rp22.732.636,00 +
         Rp26.392.592 + Rp4.517.273,00 + Rp2.735.732,00 + Rp7.210.733,00 + Rp11.375.228,00)
         terlambat dimanfaatkan untuk membiayai belanja Negara.
         Hal ini disebabkan bendahara dan atasan langsung lalai menyetorkan PNBP berupa jasa giro
         secara tepat waktu, kurangnya pemahaman Bendahara Pengeluaran terhadap ketentuan yang
         berlaku atas peneriman negara, tidak dilakukan kerjasama dengan pihak bank untuk
         pemindahbukuan atas penerimaan jasa giro ke kas negara serta kurangnya pengawasan dari
         atasan langsung.
         Atas permasalahan tersebut, pihak MA RI mengakui bahwa Pendapatan Jasa Giro terlambat
         disetor ke Kas Negara. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan Bendahara Pengeluaran menyetor
         Jasa Giro pada akhir tahun anggaran, padahal ketentuannya setiap penerimaan Negara harus
         disetor paling lama sehari setelah penerimaan Negara diterima oleh Bendahara Pengeluaran.
         Oleh karena itu Biro Keuangan selaku Pembina Bendahara Pengeluaran akan melakukan
         pembinaan kepada Bendahara Pengeluaran baik setingkat Unit Eselon I pusat maupun ke
         daerah agar tertib penyetoran Jasa Giro ke Kas Negara.
         BPK menyarankan kepada Sekretaris MA RI untuk:
         a. Memberikan sanksi teguran tertulis atas kelalaian Bendahara Pengeluaran dalam
            menyetorkan jasa giro yang diterima;
         b. Melakukan kerjasama dengan pihak bank tempat menyimpan rekening kas Bendahara
            Pengeluaran untuk melakukan pemindahbukan langsung ke kas Negara oleh Bendahara
            Pengeluaran.




BPK RI                         LHP Kepatuhan – LK MA RI Tahun 2008            Halaman 15 dari 18
   5. Pengadaan Buku-buku Kepustakaan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan
      Agama Tahun 2008 belum dipungut Pajak Petambahan Nilai (PPN) dan Pajak
      Penghasilan (PPh) pasal 22 mengakibatkan kekurangan Penerimaan Negara sebesar
      Rp96,76 juta

         Tahun Anggaran 2008 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag)
         melaksanakan pengadaan buku untuk Kepustakaan Ditjen Badilag. Pelaksanaan pekerjaan ini
         menggunakan anggaran APBN sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA
         No.0004.0/005-04.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK
         No.0024.0009 mengenai Pengadaan Buku-buku Perpustakaan. Pengadaan buku tersebut
         ditujukan untuk didistribusikan ke seluruh pengadilan agama. Untuk pelaksanaan ini, telah
         dibentuk panitia pengadaan buku. Panitia pengadaan telah membuat Harga Perkiraan Sendiri
         (HPS)/Owner Estimate (OE) dengan total harga HPS senilai Rp936.970.200,00. Pengadaan
         dilaksanakan melalui metode pelelangan umum yang diikuti oleh 7 rekanan dan
         dimenangkan oleh CV. Medina Mandiri.
         Pelaksanaan pengadaan buku kepustakaan diikat dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)
         No.90/DJA.1/SPK/VII/2008 dan No. 11/MM/SPK/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 senilai
         Rp925.500.000,00 termasuk pajak dan biaya pengiriman. Jangka waktu pelaksanaan
         pekerjaan selama 45 hari. Pekerjaan meliputi pengadaan buku-buku kepustakaan Peradilan
         Agama dengan 16 judul buku masing-masing sebanyak 750 eksemplar termasuk
         pendistribusiannya ke semua Pengadilan Agama dengan rincian sebagai berikut :
         a. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama
         b. Aplikasi Psyichologi dalam Sistem Hukum
         c. Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)
         d. Penggabungan, Peleburan dan Pengambil Alihan Perseroan Terbatas
         e. Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di lingkungan Peradilan Agama
         f.   Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer
         g. Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan
         h. Zakat dalam Perekonomian Modern
         i.   Bani Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi Ketiga)
         j.   Ekonomi Islam (Soft Cover)
         k. Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya
         l.   Hukum Waris
         m. Reformasi Hukum Islam di Indonesia
         n. Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah
         o. Hukum Acara Perdata
         p. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama




BPK RI                       LHP Kepatuhan – LK MA RI Tahun 2008                Halaman 16 dari 18
         Pembayaran telah dilakukan melalui SPM Nomor: 00120/DjA.1/LS/IX/2008 tanggal
         18 September 2008 dan SP2D Nomor: 386845J/018/110 tanggal 19 September 2008 sebesar
         Rp925.500.000,00.
         Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen-dokumen pembayaran tersebut, diketahui rekanan
         belum dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan pasal 22
         sebesar 1,5% oleh KPPN dengan perhitungan sebagai berikut :


          Uraian                                                      Jumlah
          Nilai kontrak                                          Rp925.500.000,00

          PPN 10%                                                Rp 84.136.363,64
          PPh pasal 22                                           Rp 12.620.454,55
          Total pajak yang belum dipungut dan disetor            Rp 96.756.818,19


         Hasil konfirmasi dengan Panitia Pengadaan Buku Kepustakaan pada Dirjen Badilag,
         menyatakan bahwa atas kontrak pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku kepustakaan Dirjen
         Badilag Tahun 2008 memang belum dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5%, sedangkan alasan
         bahwa pengadaan barang tersebut tidak dikenakan PPN karena pekerjaan atas pengadaan
         buku-buku agama dikecualikan dari pajak.
         Menurut PP No. 38 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP no. 146 Tahun 2000 tentang
         Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena
         Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN menyebutkan bahwa barang kena
         pajak tertentu yang atas impornya dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN
         a.l adalah Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama. Lebih
         lanjut diketahui menurut KMK No. 353/KMK.03/2001 tentang Batasan Buku-Buku
         Pelajaran Umum, Kitab Suci dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas impor dan
         atau Penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan PPN adalah sebagai berikut:
         a. Pasal 1 ayat (1) Buku-buku pelajaran umum adalah buku-buku pelajaran pokok,
            penunjang dan kepustakaan yang dipergunakan oleh TK, SD, SLTP, SLTA, SLB,
            PT/Universitas, termasuk Sekolah Kejuruan, Lembaga Pendidikan, Masyarakat di jalur
            Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Keagamaan mulai Tingkat Dasar sampai
            dengan Perguruan Tinggi yang mendukung kurikulum sekolah yang bersangkutan;
         b. Pasal 3 ayat (1) Buku-buku pelajaran agama adalah buku-buku untuk keperluan
            pendidikan dan kepustakaan di bidang agama yang dipergunakan pada Perguruan Umum
            dan Pendidikan Keagamaan dari Tingkat Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi,
            Pondok Pesantren dan Sekolah Kejuruan yang mendukung kurikulum sekolah yang
            bersangkutan Hukum Acara Perdata.
         Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengadaan buku-buku
         kepustakaan yang dilaksanakan oleh Ditjen Badilag tersebut seharusnya tetap dikenakan
         PPN sebesar 10% dan PPh pasal 22 sebesar 1,5%.




BPK RI                     LHP Kepatuhan – LK MA RI Tahun 2008               Halaman 17 dari 18
         Hal ini tidak sesuai dengan:
         a. KMK No. 236/KMK.03/2003 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan
            Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22
            Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya pasal 1 ayat
            (2) yang menyebutkan bahwa Pemungut Pajak adalah Direktorat Jenderal Anggaran,
            Bendahara Pemerintah baik di Tingkat Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang
            melakukan pembayaran atas pembelian barang, Pasal 2 ayat (1) atas pembelian barang
            tersebut dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian.
         b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas
            Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
            dan Pajak Penjualan atas Barang-barang Mewah Bab III tentang Obyek Pajak Pasal 4
            huruf a. yang menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan
            Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
         Hal ini mengakibatkan terjadi kekurangan Penerimaan Negara sebesar Rp96.756.818,19
         terdiri dari PPh pasal 22 sebesar Rp12.620.454,55 dan PPN sebesar Rp84.136.363,64 yang
         belum dipungut dan disetor ke kas Negara.
         Hal ini disebabkan kelalaian Panitia Pengadaan dalam menelaah kontrak dan peraturan
         perundang-undangan, kurangnya pengawasan oleh pejabat pembuat komitmen dan kelalaian
         Kuasa Pengguna Anggaran sebagai penguji dan penandatanganan SPM, yang seharusnya
         langsung memotong pajak PPh pasal 22 sebesar 1,5% dan PPN sebesar 10% sebelum
         diterbitkannya SP2D dipungut dan disetor ke kas Negara.
         Atas permasalahan tersebut, pihak MA RI mengakui atas kelalaian belum memotong dan
         menyetorkan PPh dan PPN dalam pengadaan buku kepustakaan tersebut. Namun perlu
         dijelaskan bahwa kelalaian tersebut dikarenakan Ditjen Badilag salah menafsirkan batasan
         antara Buku-buku Kepustakaan Pelajaran Umum dengan Buku Pelajaran Agama. Atas
         kelalaian tersebut akan segera disetor PPN dan PPh yang harus dikenakan ke kas Negara.
         BPK merekomendasikan kepada Dirjen Badilag agar:
         a. Memberikan sanksi teguran tertulis atas kelalaian Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat
            Komitmen dan Penguji dan Penandatanganan SPM berkaitan dengan pengadaan barang
            dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan;
         b. Menarik kekurangan pajak yang dibayar rekanan dan menyetor ke kas Negara, bukti
            setor disampaikan kepada BPK.




                                                      BADAN PEMERIKSA KEUANGAN




BPK RI                       LHP Kepatuhan – LK MA RI Tahun 2008             Halaman 18 dari 18
I. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT                                                                                                                                                   Lampiran 3
ATAS HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2007


                                                                                                                                                                              Hasil Pemantauan
                                                                      Temuan Berulang
No.                Temuan BPK                      Nilai Temuan                                        Rekomendasi                  Tindak Lanjut Entitas yang diperiksa       Tindak Lanjut
                                                                      2006   2005   2004                                                                                       S    BS     B
 1    Penerimaan Mahkamah Agung RI dari            1.010.894.622,00     -      -      -    BPK menyarankan agar :                   Telah diterbitkan PP No.53 Tahun 2008      V
      pendapatan Kejaksaan dan Peradilan senilai                                           a. Ketua MA RI mengevaluasi kebijakan    tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP
      Rp1.010,89 juta tidak mempunyai dasar                                                terkait dengan pemungutan Pendapatan     yang berlaku pada Mahkamah dan
      hukum yang berlaku serta pengendalian                                                Kejaksaan dan Peradilan sehingga         Badan Peradilan yang berada
      penerimaan atas pendapatan tersebut masih                                            pungutan dimaksud transparan dan dapat   Dibawahnya.
      lemah                                                                                dipertanggungjawabkan.

                                                                                           b. Segera mengeluarkan keputusan untuk
                                                                                           menghentikan pemungutan Pendapatan
                                                                                           Kejaksaan dan Peradilan oleh Badan
                                                                                           Peradilan sampai terbitnya dasar hukum
                                                                                           atas kegiatan pemungutan tersebut


 2    Terdapat kelebihan pembayaran sebesar         106.312.500,00     -      -      -     BPK menyarankan Sekretaris MA RI agar    Telah disetor ke Kas Negara sebesar              V
      Rp106,31 juta kepada PT Tiara Mandiri                                                Dirjen Badilag memberikan teguran        Rp106.312.500 pada tanggal 2 Mei
      Consulindo atas dibebankannya Pajak                                                  tertulis kepada Panitia Pengadaan atas   2008 melalui SSBP
      Penghasilan ke dalam harga penawaran                                                 kelalaiannya dalam penyusunan HPS        NO.002/Dja.1/II/2008
      dalam pekerjaan pengadaan hardware dan
      pengembangan aplikasi Pola Pembinaan dan
      Pengendalian Administrasi (Bindalmin)
      pada Direktorat Jenderal Peradilan Agama


 3    Terjadi kelebihan pembayaran kepada            62.755.173,10     -      -      -     BPK menyarankan Sekretaris MA RI agar    Telah disetor ke kas negara melalui        V
      rekanan akibat kekurangan volume pada                                                menginstruksikan kepada Kepala BUA       SSBP tanggal 26 Mei 2008 dan 28 Mei
      pembangunan Pusat Pendidikan dan Latihan                                             MA RI untuk:                             2008
      Mahkamah Agung RI di Megamendung                                                     a. Menarik kelebihan pembayaran kepada
      Bogor sebesar Rp62,76 juta                                                           PT Wijaya Karya sebesar
                                                                                           Rp46.766.403,10 dan PT Kharisma Asri
                                                                                           Lansekap sebesar Rp15.988.770,00 dan
                                                                                           menyetorkannya ke kas Negara serta
                                                                                           menyampaikan copy bukti setor kepada
                                                                                           BPK;
                                                                                                                                                                            Hasil Pemantauan
                                                                    Temuan Berulang
No.                 Temuan BPK                    Nilai Temuan                                       Rekomendasi                   Tindak Lanjut Entitas yang diperiksa      Tindak Lanjut
                                                                    2006   2005   2004                                                                                       S    BS    B
                                                                                         b. Memberikan teguran tertulis kepada
                                                                                         Pejabat Pembuat Komitmen dan
                                                                                         Konsultan Pengawas.

4     Terdapat kelebihan pembayaran kepada          36.961.906,00    -      -      -     BPK menyarankan kepada Sekretaris MA      Telah disetor ke kas negara melalui             V
      rekanan akibat kekurangan volume pada                                              RI agar menginstruksikan kepada Kepala    SSBP tanggal 28 Mei 2008
      pekerjaan Landscape pada Pembangunan                                               BUA MA RI untuk:
      Gedung Pengadilan Negeri dan Pengadilan                                            a. Menarik kelebihan pembayaran kepada
      Agama Cibadak Tahap II Tahun 2007                                                  PT Gunakarya Nusantara sebesar
      senilai Rp36,96 juta                                                               Rp36.961.906,00 dan menyetorkan ke
                                                                                         Kas Negara serta menyampaikan copy
                                                                                         bukti setor kepada BPK;

                                                                                         b. Memberikan teguran tertulis kepada
                                                                                         Pejabat Pembuat Komitmen dan
                                                                                         Konsultan Pengawas

5     Terdapat kelebihan pembayaran kepada          10.102.070,68    -      -      -     BPK menyarankan Sekretaris MA RI agar     Telah disetor ke Kas Negara sebesar             V
      rekanan akibat kekurangan volume                                                   menginstruksikan kepada Dirjen Badilum    Rp2.500.000 pada tanggal 12 Mei 2008
      pekerjaan pada rehabilitasi 5 unit rumah                                           untuk:                                    melalui BNI 46
      dinas jabatan Type C tahun 2007 senilai                                            a. Menarik kelebihan pembayaran kepada
      Rp10,10 juta pada Direktorat Jenderal                                              PT Buha Riama sebesar Rp10.102.070,68
      Badan Peradilan Umum                                                               dan menyetorkan ke Kas Negara serta
                                                                                         menyampaikan copy bukti setor kepada
                                                                                         BPK;
                                                                                         b. Memberikan teguran tertulis kepada
                                                                                         Pejabat Pembuat Komitmen dan
                                                                                         Konsultan Pengawas

6     Penyelesaian pekerjaan pengadaan mebelair     14.787.000,00    -      -      -     BPK menyarankan Sekretaris MA RI agar     Telah diterbitkan Keputusan Sekretaris          V
      pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta                                                  menginstruksikan kepada Panitera/         MA RI No.011/SEK/SK/III/2009
      mengalami keterlambatan sehingga harus                                             Sekretaris Pengadilan Tinggi Yogyakarta   tanggal 17 Maret 2009 tentang
      dikenakan denda maksimal 5% sebesar                                                untuk:                                    pembebanan/penetapan Ganti Rugi
      Rp14,79 juta.                                                                      a. Menarik kelebihan pembayaran kepada    terhadap Robertus Samewah Hadi Surya
                                                                                         CV. Rossalina sebesar Rp14.787.000,00     selaku Direktur CV Rossalina
                                                                                         dan menyetorkan ke Kas Negara serta
                                                                                         menyampaikan copy bukti setor kepada
                                                                                         BPK;
                                                                                                                                                                              Hasil Pemantauan
                                                                       Temuan Berulang
 No.                    Temuan BPK                   Nilai Temuan                                       Rekomendasi                    Tindak Lanjut Entitas yang diperiksa    Tindak Lanjut
                                                                       2006   2005   2004                                                                                      S    BS    B
                                                                                            b. Memberikan teguran tertulis kepada
                                                                                            Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia
                                                                                            Pengadaan mebelair

  7      Terjadi kelebihan pembayaran kepada           14.906.589,55    -      -      -     BPK menyarankan Sekretaris MA RI agar      Telah disetor ke Kas Negara sebesar           V
         rekanan akibat kekurangan volume pada                                              menginstruksikan kepada:                   Rp6.373.262 pada tanggal 29 April
         pekerjaan pembangunan gedung kantor                                                a. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri   2008 melalui SSBP NO.W29.U2/
         Pengadilan Negeri Tangerang dan pekerjaan                                          Tangerang untuk memberikan teguran         KU.01.10/IV/2008 dan sebesar
         rehab rumah dinas dan pagar Pengadilan                                             tertulis kepada Pejabat Pembuat            Rp8.532.978,55 pada tanggal 24 April
         Negeri Rangkasbitung sebesar Rp14,91 juta                                          Komitmen pada PN Tangerang dan             2008 melalui SSBP No.1
                                                                                            Konsultan Pengawas;
                                                                                            b. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri
                                                                                            Rangkasbitung untuk memberikan teguran
                                                                                            tertulis kepada Pejabat Pembuat
                                                                                            Komitmen PN Rangkasbitung dan
                                                                                            Konsultan Pengawas



Keterangan:
S = Sesuai
BS = Belum sesuai/belum selesai
B = Belum ditindaklanjuti
II. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
ATAS HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2006


                                                                        Temuan                                                                                              Hasil Pemantauan
 No.                    Temuan BPK                    Nilai Temuan      Berulang                 Rekomendasi                     Tindak Lanjut Entitas yang diperiksa        Tindak Lanjut
                                                                       2005   2004                                                                                          S     BS      B
  1      Terdapat penggelapan biaya pengadaan tanah   996.400.000,00    -      -     Badan menyarankan kepada Sekretaris         Sudah diperintahkan oleh Dirjen                  V
         oleh Bendahara Pengeluaran Peradilan                                        MA RI agar melakukan proses Tuntutan        Badilmiltun kepada Kepala Pengadilan
         Militer III-14 TA 2006 sebesar                                              Perbendaharaan kepada Bendahara             Militer III-14 untuk melaporkan kejadian
         Rp996.400.000,00                                                            Pengeluaran pada Pengadilan Militer III-4   tersebut kepada Kepolisian Denpasar
                                                                                     Denpasar atau ahli warisnya dan
                                                                                     melaporkan kepada BPK-RI



Keterangan:
S = Sesuai
BS = Belum sesuai/belum selesai
B = Belum ditindaklanjuti
III. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT                                                                                                                                                      Lampiran
ATAS HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2005


                                                                          Temuan
                                                                                                                                                                               Hasil Pemantauan
                                                                          Berulang
 No.                     Temuan BPK                   Nilai Temuan                                Rekomendasi                     Tindak Lanjut Entitas yang diperiksa          Tindak Lanjut
                                                                           Tahun
                                                                            2004                                                                                               S     BS       B
  1      Bukti Kepemilikan Tanah MA RI seluas         21.661.500.000,00      V       Sekretaris MA segera melakukan proses        Saat ini dalam proses pembuatan sertifikat         V
         7,698 M2 senilai Rp21.661.500.000,00 masih                                  balik nama atas sertifikat yang masih atas
         lemah                                                                       nama penjual.

  2      Saldo Penerimaan Negara Bukan Pajak             54.821.300,00       -       Sekretaris MA agar menegur secara            Saldo penerimaan PNBP PTA Jakarta telah            V
         (PNBP) Tahun 2003 dan Tahun 2004 sebesar                                    tertulis kepada Bendahara Pengadilan         disetor ke Bank Mandiri Cabang Jakarta
         Rp54.821.300,00 pada Bendahara Penerima                                     Tinggi Agama DKI Jakarta atas                Pondok Kelapa
         PTA DKI Jakarta Per 31 Desember 2005                                        keterlambatannya dalam menyetorkan
         belum disetor ke Kas Negara                                                 PNBP ke kas Negara

  3      Pembayaran uang kehormatan Hakim Ad Hoc        102.000.000,00       -       Sekretaris MA dan Sekretaris Badan           Sudah dilakukan teguran oleh Plt. Ddirjen          V
         Tipikor lebih sebesar Rp102.000.000,00                                      peradilan Umum melakukan                     Badilum kepada Ketua PN Jakarta Pusat
                                                                                     pendekatan/penjelasan kepada para            dengan surat Nomor : 878/DJU.I/IX/2008
                                                                                     Hakim Ad Hoc Tipikor tentang kelebihan       untuk menelusuri dan mengklarifikasi
                                                                                     pembayaran tersebut untuk kemudian           mengenai temuan BPK tersebut
                                                                                     memproses pengembalian kelebihan
                                                                                     pembayaran dan menyetorkannya ke Kas
                                                                                     Negara.

Keterangan:
S = Sesuai
BS = Belum sesuai/belum selesai
B = Belum ditindaklanjuti
IV. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
ATAS HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2004


                                                                                                                                                               Hasil Pemantauan
  No.                       Temuan BPK                    Nilai Temuan                   Rekomendasi                   Tindak Lanjut Entitas yang diperiksa     Tindak Lanjut

                                                                                                                                                                S    BS     B
   1       Terdapat Barang Rusak Berat senilai              361.950.000,00   Badan menyarankan agar Sekretaris         Telah dilakukan pendataan atas barang   V
           Rp361.950.000,00 Belum Dihapuskan.                                Mahkamah Agung RI                         yang rusak dan diusulkan
                                                                             menegur/memperingatkan Kepala Biro        penghapusannya
                                                                             Umum untuk segera melakukan pendataan
                                                                             atas barang yang rusak berat dan segera
                                                                             mengusulkan penghapusan sesuai dengan
                                                                             ketentuan yang berlaku.
   2       Barang Inventaris berupa tanah seluas 22.189   5.453.686.000,00   Badan menyarankan agar Sekretaris         MA RI sedang melakukan pengurusan              V
           m2 senilai Rp5.453.686.000,00 yang dikuasai                       Mahkamah Agung RI segera memerintahkan    sertifikat Gedung kantor yaitu baru
           MA RI belum mempunyai sertifikat                                  Kepala Biro Umum untuk mengurus           dilakukan pengukuran dan pemetaan,
           kepemilikan.                                                      pensertifikatan tanah-tanah tersebut.     Kadastral-Sporadik (SPOPP-3.09.01)



   3       Mahkamah Agung RI belum menyusun dan                              Badan menyarankan agar Sekretaris         MA RI telah menyusun LRA yang           V
           melaporkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)                       Mahkamah Agung RI memerintahkan Kepala    bersumber dari SKOR (BA 69) dan
           Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan                        Bagian Pembukuan dan Verifikasi untuk     menyampaikan laporan tersebut kepada
           (BA. 69) TA 2004.                                                 segera menyusun Laporan Realisasi         ketua BPK-RI dengan surat Sekretaris
                                                                             Anggaran yang bersumber dari SKOR (BA.    MA RI No.MA/SEK/146/IV/2006
                                                                             69) dan menyampaikan laporan tersebut     tanggal 7 April 2006
                                                                             kepada Menteri Keuangan dengan tembusan
                                                                             ke BPK RI

Keterangan:
S = Sesuai
BS = Belum sesuai/belum selesai
B = Belum ditindaklanjuti

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:388
posted:7/26/2010
language:Indonesian
pages:101