Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Document Sample
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Powered By Docstoc
					                Hukum Tata Pemerintahan
                           &
                Hukum Administrasi Negara
                                 13-06-2010

              Pertemuan IX
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara




            Oleh:
       Karsam Sunaryo

                                      by Sam²


                    22/07/2010                  1
                         13-06-2010
pasal 11PTTUN berkedudukan di Ibu kota RI
Dalam penjelasan umum dijelaskan :
"Hanya ada satu pengadilan banding dan
berkedudukan di lbu kota RI”
Pasal 12 menetapkan "PTTUN adalah pengadilan
banding dari PTUN."
Susunan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Pasal13 mengatur sebagal berikut :
1.    Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri
      dari;
     a. Seorang hakim Mahkamah Agung sebagai
         ketua.
     b. 3 orang anggota DPR sebagai hakim-hakim
         anggota.
     c. Masing-masing seorang pejabat dari tiap-tiap
         departemen, sebagai hakim-hakim anggota.
     d. Dengan dibantu oleh seorang panitera.
                          22/07/2010   by Sam²         2
2. Disamping itu diangkat seorang ketua pengganti dari
  Mahkamah Agung, 3 hakim anqqota pengganti dari
  DPR, seorang hakim anggota pengganti untuk
  masing-masing pejabat dari tiap-tiap departemen,
  seorang panitera
 Pasal 14 mengatur tentang pengangkatan dan
  pemberhentian hakim-hakim PTTUN.
 Ketua, ketua pengganti dan panitera, panitera pengganti
  diangkat dan diberhentikan oleh menteri kehakiman atas
  usul Ketua Mahkamah Agung.
 Hakim-hakim anggota, dan hakim-hakim anggota pengganti
  yang berasal dari DPR, diangkat dan diberhentikan oleh
  menteri kehakiman atas usul pimpinan DPR.
 Hakim-hakim anggota dan hakim-hakim anggota pengganti
  yg berasal dari pejabat dari departemen, diangkat dan
  diberhentikan oren menteri kehakiman atas usul menteri
  ybs.                         22/07/2010 by Sam²           3
 Penjelasan pasal demi pasal dari pasal 14 ayat 4
  menyebutkan mengingat pentingnya kedudukan
  seorang panitera pada PTTUN, maka sedapat
  mungkin ditunjuk seorang sarjana hukum untuk
  jabatan itu.
 Pasal 15 mengatur mengenai sumpah atau janji
  hakim PTUN.
 Pasal 16 mengatur mengenai kesahan sidang
  dimana sekurang-kurangnya harus hadir ;
a. Ketua-ketua pengganti.
b. Sekurang-kurangnya seorang hakim
    anggota/hakim anggota pengganti yg berasal dari
    DPR.
c. Sekurang-kurangnya seorang hakim
    anggota/hakim anggota pengganti yang berasal darl
    pejabat dari departemen.
                         22/07/2010                     4
 Penjelasan pasal demi pasal darl pasal 16 menyebutkan
  "sedapat mungkin diusahakan agar hakim-hakim
  anggota yg hadir menurut ayat ini adalah hakim
  anggota dari departemen ybs dg materi gugat.
 Pasal 17 mengatur ttg sifat terbuka dari sidang
  PTTUN dan keputusan diucapkan dalam sidang
  terbuka.
 Pasal18menetapkan sbb ;
1. PTTUN memberi pimpinan kepada PTUN.
2. PTTUN melakukan pengawasan thd jalannya
    peradilan diselenggarakan dg seksama dan
    sewajarnya.
3. Perbuatan para hakim pengadilan tata usaha
    diawasl dengan teliti oleh PTTUN.
                           22/07/2010   by Sam²           5
   Pasal19 mengatur hal kasasi dan menentukan;
   Thd keputusan PTTUN dapat dimintakan kasasi
    kepada MA.
   Penjelasan umum dalam hubungan ini
    menyebutkan Peradilan tingkat kasasi perkara
    TUN, dipegang oleh Mahkamah Agung."
   Acara Peradilan Tata Usaha Negara
   Dalam Bab IV diatur Acara Peradilan Tata Usaha
    Negara yang dibagi atas tiga bagian;
   Bagian 1 : Umum
 Bagian 2 : Acara PTUN.
 Bagian 3 : Acara PTTUN
 Ad.1. Dalam pasal 20 ditetapkan ;

                          22/07/2010   by Sam²       6
 Ad.1. Dalam pasal 20 ditetapkan;
1. PTUN menggunakan hukum acara perdata
   yg berlaku utk pengadilan negeri dg
   penyesuaian2 seperlunya mengenai pejabat2
   dg pengecualian2 sebagaimana tsb dlm
   bagian 2.
2. PTUN menggunakan hukum acara perdata
   yg berlaku utk pengadilan banding pd
   pengadilan tinggi dg penyesuaian2 menurut
   pejabat2 dan pengecualian2 sebagaimana tsb
   dalam bagian 3.



                      22/07/2010   by Sam²      7
   Penjelasan umum memberikan ketentuan sbb : "
    Perkara2 TUN sebelum UU ini adalah pekara
    perdata biasa yg sebenarnya dpt juga diadili oleh
    pengadilan perdata biasa (pengadilan umum).
   Akan tetapi karena tergugatnya adalah pegawai
    atau Instansi pemerintahan, maka dengan uu ini
    perkara2 itu diadili oleh peradilan TUN
    Pasal 21 mengatur dg kata2            : “dalam
    menetapkan keputusan, PTUN memperhatikan
    kepentingan perseorangan, dg tidak mengabaikan
    kepentingan negara dan masyarakat."
   Ini adalah pelaksanaan dari prinsip negara hukum
    Pancasila, yang dijadikan guiding principle oleh
    RUU ini.

                          22/07/2010   iby Sam²     8
 Pasal 22 mengatur tentang kemungkinan dalam
  sidang dapat didengar pendapat ahli.
 Penjelasan pasal demi pasal dari pasal 22
  menegaskan : "Ketentuan ini mrp suatu penegasan
  dari ketentuan yg terdapat dalam hukum acara
  perdata.“
 Ad.2. Dalam pasal 23 diperinci Acara PTUN:
1. Gugat diajukan kpd PTUN yg berwenang oleh
  seorang ybs/ seorang wakil yg sengaja
  dikuasakan utk itu dg sah menurut peraturan
  yg berlaku dg menerangkan, soal-soal yang
  dijadikan dasar untuk memohon keadilan


                       22/07/2010   by Sam²     9
2. Penggugat dpt mengajukan gugatannya scr
  tertulis atau dg lisan.
  Ketua PTUN menyusun surat gugat yang
  diajukan secara Iisan.
3. Penggugat termaksud dalam ayat 2 dapat
  juga mengajukan gugat dg lisan kpd hakim
  pengadilan negeri setempat yg kemudian
  membuat surat gugat dan mengirimkannya
  kepada PTUN.
4. Gugat yg diajukan secara tertulis, diterima
  kan kpd pengadilan dlm rangkap yg sama dg
  jml tergugat ditambah dg satu
                      22/07/2010   by Sam²       10
5. Selembar dari gugat ybs scr tertulis atau
  surat gugat yg disusun oleh ketua seperti
  termaksud dalam pasal ini ayat 2 disampaikan
  kpd tergugat yg hrs memberikan jawabannya
  scr tertulis sebelum sidang pertama diadakan.
6. Biaya-biaya pertama yg diperlukan utk
  panggilan2 , penyerahan surat2 perkara dan
  lainnya ditetapkan dalam peraturan menteri
  kehakiman.
 Pasal 24 menentuan''Apabila uu ini atau
  peraturan pelaksanaannya tidak memberi
  ketentuan, pengadilan mencari penyelesaian
  dg cara yg ternyata diperlukan."
                      22/07/2010   by Sam²    11

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:294
posted:7/22/2010
language:Indonesian
pages:11