Makalah Seminar PKN Budaya Malas Indonesia

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Deskripsi Masalah Visi Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004 – 2009 adalah: (1) Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang aman, bersatu, rukun dan damai; (2) Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan Negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia, serta (3) Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan nasional tersebut ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009, yaitu (1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai (2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokretis (3) mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera tidak luput dari perhatian bagaimana membudayakan rajin kerja di semua warga masyarakat Indonesia tidak terkecuali para pejabat dan birokrat, bila semua warga rajin kerja dan tidak malas-malasan, maka perekonomian masyarakat akan baik dan secara keseluruhan rakyat Indonesia boleh di bilang sejahtera. Untuk itu dibutuhkan bermacam-macam pola pembudidayaan “rajin dan malas”. Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) 1 Berdasarkan hal terurai di atas dan dalam rangka kuliah Seminar PKn di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia ( STKIP – PGRI) Sukabumi, sebagai bentuk analisis terhadap semua sektor ilmu yang mempengaruhi atau berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada sifat dan watak kewarganegaraan di Indonesia, penulis tertarik untuk menulis makalah dengan judul: “Analisis budaya malas di kalangan masyarakat Indonesia ”. 1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan deskripsi masalah yang telah diuraikan di atas, maka berikut ini penulis mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut: 1. Sampai sejauhmana budaya malas di Indonesia ? 2. Bagaimana upaya memberantas budaya malas di Indonesia ? 3. Bagaimana upaya peningkatan budaya rajin di Indonesia? 1.3 Pembatasan Masalah Masalah yang ada dalam pembangunan khususnya bidang perekonomian di Indonesia sangatlah kompleks, dengan tujuan untuk memfokuskan penulisan makalah ini, maka penulis membatasi masalah yang akan ditulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut : 1. Sampai sejauhmana budaya malas di Indonesia ? 2. Bagaimana upaya memberantas budaya malas di Indonesia ? 3. Bagaimana upaya peningkatan budaya rajin di Indonesia? 2 Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) BAB II TINJAUAN TEORI 2.1 Bagaimana Orang Belanda Membuat Pribumi "Malas"? Sesungguhnya, judul bab ini kurang tepat, karena bukan orang Belandalah yang merombak kembali proses sosial-ekonomi yang baru kita ikuti dalam bab yang lalu. Tetapi, akhirnya berperan jugalah mereka itu, maka judul bab ini beta buat begini. Riwayat revolusi yang memuncak dalam kemenangan Demak terhadap Majapahit sungguh malang. Baru saja menang, pergerakan dagang Islam di Indonesia kehilangan basis ekonominya yang sebermula memberinya momentum jaya itu. Lenyap monopoli Indonesia atas perdagangan rempahrempah. Sejak abad ke-14, pedagang-pedagang dan pelau-pelaut peranakan Tionghoa makin aktif mengambil bagian dalam perdagangan tersebut, yang lalu diikuti kapal-kapal Tionghoa Dinasti Ming dari Kanton. Kegiatan ini sungguhpun tidak terlalu merugikan pergerakan Islam, melainkan justru sebaliknya. Yang paling memegang peranan dalam kegiatan Tionghoa baik yang peranakan, maupun yang dari Kanton itu yalah orang Tionghoa beragama Islam yang bahkan bersekutu dengan pergerakan dagang Islam pribumi pada umumnya, dan dengan Demak pada khususnya. Lagi pula, pedagang-pedagang Tionghoa terutama mengangkut rempah-rempah untuk pasaran Tionghoa, sedangkan sumber penghasilan pokok perdagangan rempah-rempah Indonesia yalah pasaran Barat, dari India sampai dengan Eropa. Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) 3 Akan tetapi mulai abad ke-16 makin giatlah orang-orang Portugis yang mengenal jurusan pelayaran ke Halmahera dari nakhoda Melayu itu mencampuri perdagangan rempah-rempah. Tikaman yang gawat benar bagi pergerakan dagang Islam itu yalah penaklukan Malaka, yang seakan menutupi ambang pintu Baratnya Nusantara. Perdagangan Islam masih menyingkir, menyusur pantai Barat Sumatra, sehingga mendatangkan sedikit kemakmuran ke Aceh, Tanah Minangkabau, Bangkahulu, dan Banten, tetapi ini tidak bisa memulihkan kejayaan perdagangan Islam kembali. Keadaan ini memungkinkan pewaris-pewaris tradisi feodal Majapahit mengadakan "comeback" atau "restorasi" dengan dihancurkannya Demak dan didirikannya Mataram (yang baru). Kebakaran perpustakaan Demak yang habis tak bersisa dalam pada itu termasuk salah satu musibah terbesar dalam sejarah kebudayaan negeri kita. Mataram itu juga beragama Islam, karena, hasil kejayaan Demak dulu maka Pulau Jawa hampir seluruhnya menjadi Islam. Tetapi keagamaan Islam Mataram bukan lagi Islam prajawan atau putihan seperti yang diajarkan Wali Songo dan Kesultanan Demak, melainkan perwujudan agama Islam yang feodal. Walaupun bersepuh Islam, kenegaraan yang dipulihkan kembali oleh Mataram banyak kesamaannya dengan Majapahit, begitupun dalam budaya kerjanya. Pulih kembali pula iklim keraton yang sering terdapat pada bangunan-bangunan negara feodal atau despotis berkawasan luas yang sudah sangat berusia, yaitu yang dikenal dalam ilmu politik dengan istilah "byzantinisme", karena diibaratkan iklim istana pada Kerajaan Romawi Timur (Byzantium). 4 Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) Saksi kita pada kali ini yalah petugas VOC Rijklof van Goens yang beberapa kali mendatangi keraton Mataram pada pertengahan abad ke-17 (van Goens 1666): Om de nature der Javaenen kortelijck uyt te beelden, heeft men maer te seggen dat de gebreecken ende ondeugden in haer soo volkomen zijn datmen weynigh deughden daer tegen weet te vinden, sy zijn ongelooffelijck geveynst om hun quaet met schijn van goet te bedecken, seer wispelturigh, ende traegh in haer voornemen: seer trots, hoovaerdigh, en ambitieus. Twee heeren malkanderen op straetgemoetende sullen hun gesicht smadelijck d'een van d'ander wenden, een yder sich inbeeldende de grootste te wesen: onmatigh brandende van gierigheyt, ende daerom seer diefachtigh: seer luy tot den arbeyt nochtans uyt vreese seer willigh als haer 't selve door dwangh opgeleyt wert van een meerderen daer onder sy bescheyden zijn: "Kalau akan memberi gambaran akhlak orang Jawa secara singkat, cukuplah diutarakan bahwa segala cacat dan keburukannya itu demikian menyeluruhnya sehingga sedikitlah kebajikan yang dapat ditemukan padanya, dengan kepalsuan yang tiada terbayangkanlah diseliputinya kejahatannya dengan kesan kebaikan, gonta-ganti pendiriannya, dan lamban mereka itu dalam upayanya; terlalu congkak, tinggihati, dan ambisius. Dua tuan yang berpapasan di jalanan terlalu menghinalah sama-sama membuang muka, masingmasing menganggap dirinya sulung; meluap-luap nafsunya tak tahu ukuran, maka dari itupun seperti pencuri sifatnya; malas benar akan Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) 5 setiap pekerjaan, namun oleh karena takut maka rela benarlah kalau pekerjaan itu diharuskan kepadanya oleh suruhan atasannya." Tiada sangsi lagi, kiasan ini berlebih-lebihan sekali, terutama karena seorang petugas VOC yang terbiasa dengan etik kerja "Protestan" yang sangat mementingkan disiplin itu pasti menggambarkan tikus seakan gajah kalau berhadapan dengan suasana feodal di istana Mataram. Lagi pula, yang berhasil diteliti akhlaknya olehnya dan dilukiskannya disini itu tentu bukan masyarakat Jawa pada umumnya, melainkan bagian yang ditemuinya, yaitu yang terdapat di dalam keraton. Adapun, gambar lukisan van Goens ini dan yang dikisahkan oleh Barbosa tadi, walaupun sama-sama dibuat dengan beriktikad antipati, jelas menunjukkan dua wujud "orang Jawa" yang berbeda. Yang satu, yang ditemui oleh Barbosa pada zaman Demak, menyoloklah dengan kuatnya berupaya, sedangkan yang dialami oleh van Goens setelah keruntuhan Demak itu bersifat lamban dan palsu. Kelicikan yang dituduhkan kepada yang pertama yalah kelihaian bertawar selagi saling hadap-menghadapi, sedangkan yang dicelakan kepada yang lainnya yalah kelicikan berintrik diam-diam di balik punggung. Kita juga jangan terperosok masuk liang kesesatan lain, mengkhayalkan situasi moral Kesultanan Demak serba ideal, hanya gara-gara segala buktinya terbakar habis bersama perpustakaan Demak. Sekiranya dugaan yang sudah diutarakan di atas, bahwa taraf perkembangan di Demak ada sedikit-banyak persamaannya dengan Venecia di Italia, maka di sinipun intrik-mengintrik dalam lingkungan kaum berkuasa pasti tidak kurang asyiknya. Tapi buat apalah kita cari jauh-jauh, kalangan VOC sendiripun banyak intrik-intrik interennya yang tercatat dalam sejarah. Adapun. satu 6 Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) pengamatan ilmiah tidak akan objektiflah, kalau terbawa nafsu memberi penilaian moral subjektif terhadap lakon-lakon adegan yang akan ditata itu. Tiada satu masyarakat moderenpun yang kalangannya yang berkuasa, baik dalam herarki kekuasaan politiknya maupun dalam struktur saling pengaruh ekonominya, itu tidak sibuk dengan intrik-mengintrik. Yang tampak beda di sini, yalah keramaian sikut-menyikut antara lakon-lakon bangsawan dan usahawan yang memperebutkan tempat yang dianggapnya layak bagi dirinya di atas panggung ekonomi-politik yang dinamis dan memajukan kemakmuran umum pada pihak yang satu, dan keasyikan saling dayamemperdayai dalam rangka menduduki tempat yang paling enak dalam remang-remang kehidupan istana yang sepi sebal tiada mendatangkan manfaat seberapapun untuk umum pada pihak yang lain. Nah, sebagaimana kita lihat di atas, bukan orang Belandalah yang menghentikan perkembangan etik kerja rajin pergerakan dagang Islam atau Pesisiran di Indonesia itu, melainkan pada kedatangannya mereka sudah menemukan aturan feodal lama pulih kembali, dengan sekedar sepuh Islam. Peran penting Belanda yang pertama dalam hal ini, yaitu pada masa VOC, yalah dipeliharanya keadaan feodal ini dan dicegahnya pengaruh dari etik kerja rajin Protestan Belanda terhadap penghidupan sukubangsa pribumi di Nusantara. Malah, sisa-sisa kekuasaan etik kerja rajin pesisiran Islam itu diperanginya, karena mengenalnya sebagai saingan utamanya. Setelah Demak jatuh, tradisi pesisiran masih bertahan di Sulawesi Selatan di bawah naungan Kerajaan Gowa, begitupun di Indonesia bagian Timur dibawah naungan Tidore. Setapak demi setapak, basis basis ini jatuh. Yang berhasil agak selamat, berkat siasat berakomodasi dalam suasana Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) 7 kekuasaan VOC itu yalah terutama orang Bugis, kemudian lagi, juga orang Madura. Kapal-kapal dagang Bugis (dan Makassar), begitupun kapal dagang Madura, tetap giat mengarungi laut-laut kepulauan Nusantara sampai pada hari ini juga. Dipertahankannya sikap dinamis aktif orang Bugis terlebih tampak lagi dalam perebutan kekuasaan di Kesultanan Riau, di mana kedudukan Raja Muda di pegang oleh orang Bugis yang praktis memegang kekuasaan de fakto. Kelompok lain yang mulanya juga menjadi saingan Belanda yang ampuh yalah kelompok peranakan Tionghoa. Tetapi yang inipun kemudian dibuat "jinak" oleh VOC setelah peristiwa 1740. Maka, menjelang reforme-reforme ekonomi liberal pertengahan abad ke-19, moral ekonomi di Jawa sungguh menyedihkan. Beginilah kesan orang Eropa melihatnya pada waktu itu, membandingkan orang Jawa yang sudah lama dijajah dengan orang Bali yang baru saja kalah perang dengan Belanda (Zollinger 1845): Dat echter het Balinesche volk in kennis het Javaansche vooruit is, bewijst mijns inziens de landbouw, welke op Balie met meer zorg behandeld wordt dan op Java (ik spreek hier slechts van den vrijen landbouw), de industrie, veel schooner weven, die fraaijere verwen der gewevene stoffen, en fraaijer wapons en sieraden dan op Java; dat bewijzen ook nog, de bedrevenheid in het lezen en schrijven, die onder de Balinezen meer inheemsch moet zijn dan onder de Javanen; kunst in het algemeen en de bouwkunst in het bijzonder, die op Balie is staande gebleven en wel op den trap van de gezonkene Hindoesche periode op Java. 8 Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) Bahwasanya orang Bali lebih maju dari pada orang Jawa itu terbukti, pada penglihatan kami, dari pertaniannya, yang dikerjakan di Bali dengan lebih telaten daripada di Jawa (kami bicara semata-mata mengenai pertanian bebas), kerajinan tangannya, tenunannya yang lebih indah, warna kain citanya yang lebih menarik, persenjataan dan perhiasannya yang lebih bagus; terbukti pula itu dari kepandaian membaca dan menulis yang di kalangan orang Bali itu lebih terbiasa mestinya, daripada di kalangan orang Jawa; begitupun dari kesenian pada umumnya dan seni bangun pada khususnya, yang di Bali masih berdiri terus, yaitu pada tingkatan zaman Hindu yang telah tenggelam di Jawa." Tak jauh dari kesan pendeta Zollinger itu keterangan daripada van Hoëvell (1854) tentang orang Bali: Ze zijn zoowel ligchamelijk als geestelijk eene veel krachtiger en energiker natie dan de Javanen en begaafd met vele deugden, die deze laatsten in de jongste eeuwen hebben verloren. "Baik dari segi jasmani maupun segi rohani, mereka itu merupakan bangsa yang lebih kuat dan berdaya daripada orang Jawa, dan merekapun diberkati dengan pelbagai kebajikan, yang pada yang tersebut terakhir sudah kehilangan dalam abad-abad terakhir ini." Masih banyak lagi saksi-saksi yang bisa kita kutip di sini, yang memberi gambaran yang terlalu menyedihkan tentang kemerosotan kebudayaan Jawa selama kekuasaan VOC dan masa pemerintahan konservatif parohan pertama abad ke-19. Yang menarik pada kedua kutipan di atas ini yalah, Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) 9 bahwa penulis-penulisnya nyata benar tidak mencela sifat-sifat orang Jawa masa itu secara rasialis, melainkan sama-sama menegaskan bahwa keadaan positif yang disaksikannya di Bali itu tiada lain dengan yang mereka anggap pernah juga terdapat di Jawa pada suatu masa yang silam. Sambil lalu bolehlah kita parhatikan di sini, alangkah sesatnya kalau di atas tadi sampai-sampai kita simpulkan bahwa agama Hindu itu "reaksioner" cuma gara-gara perjuangan Demak Islam melawan Majapahit Hindu. Sedangkan menjelang pertengahan abad ke-19 keadaan perkembangan kebudayaan di Jawa memang katastrofal. Keruntuhan sistim kenegaraan feodal di Eropa pada babak terakhirnya terutama disebabkan oleh merapuhnya golongan ningrat. Dengan menanjaknya peran prajawan, maka segala keahlian dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan memusat di tangan prajawan. Raja-raja membanggakan santai kehidupannya, di mana segala beban tugas-tugas kewajiban pemerintahan telah disuruhkan kepada "orang bawahan" untuk memikulnya. Etik ningrat pada taraf terakhirnya itu yalah, bahwa hidup santai-santai dan malas itulah ciri orang "atasan", sedangkan keahlian dan kecerdasan itu dianggapnya ciri orang "bawahan". Akibat pandangan yang khas feodal ini, maka dalam perjuangan antara ningrat dan prajawan, raja-raja itu cuma mentereng gemerlapan luarnya saja, tetapi tiada berbecus apa-apa isinya, sedangkan segala kepandaian mengatur negara terpusat di tangan prajawan yang telah "dibebankan" dengan urusan-urusan tersebut oleh raja-raja itu sendiri. Di Jawa, dan di Indonesia pada umumnya, terjadi "pembagian kerja" yang serupa. Dengan takluknya raja-raja kepada VOC, tanggungjawab politik dan pertahanan pindah ketangan VOC. Raja-raja itu tidak lagi memikul risiko 10 Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) pemerintahan, melainkan semata-mata disisakan tanggungjawab memeras rakyatnya sendiri agar memenuhi kuota upeti yang harus dibayar kepada VOC. Raja-raja cangkokan VOC ini tinggal menyambung kehidupan sebagai benalu (parasit) sebagaimana pernah dilukiskan oleh Douwes Dekker / Multatuli dalam romannya "Max Havelaar". Hasil pemerintahan kolonial seabad lebih, kebudayaan Jawa merosot seperti yang sudah diperbandingkan dengan keaadan di Bali oleh penulis-penulis Belanda yang sudah dikutip diatas. Lapisan ningrat Jawa permulaan abad ke-19 sebagian besarnya butahuruf, apalagi penduduk biasa rakyat melata. Hanya satu lapisan tipis prajawan pribumi yang masih sisa berupaya dalam sela-sela ekonomi yang masih luput dari monopoli-monopoli Belanda itulah, yang masih memelihara unsur-unsur hidup dinamis pribumi Jawa, bersama beberapa gelintir ningrat yang berakhlak dinamis. Survey pemerintah pada tahun 1819 dan pada tahun 1831 sama-sama menunjukkan bahwa di luar Benteng Batavia, tingkat persekolahan di Jawa sangat minimal, dan apa-apanya yang ada itupun hanyalah berkat kegiatan segelintir guru-guru Islam yang mutu pengajarannya walaupun dengan segala upayanya pada masa itu pastilah sudah tidak seperti pada masa Wali Songo (lihat van der Chijs 1864). Dengan beralihnya kekuasaan pemerintahan Belanda ke tangan golongan liberal pada pertengahan abad ke-19, maka politik kolonial terhadap tatacara ekonomi di Indonesiapun ternyata banting setir. Tetapi, sebagaimana telah kita catat dalam bab 3, perombakan tatacara ekonomi itu tidak konsekuen, melainkan dibatasi sedimikian rupa, sehingga lahir lapisan luas buruh Jawa, tanpa terjadinya lapisan baru usahawan Jawa (terlepas dari yang sudah ada Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) 11 terutama dalam bidang perdagangan). Perombakan ini memajukan etik kerja rajin secara timpang. Bukan satu lapisan atasan (pedagang, juru kerajinan dan keahlian, prajawan, usahawan) yang besar seperti di Eropa jaman industrialisasilah yang mula-mula kejangkitan budaya rajin dan cermat itu, melainkan lapisan bawahanlah yang ditulari (secara paksa) dengan budaya kerja tersebut. Jadi, apabila di Eropa kemarin, prajawan pribumi berbudaya kerja rajin, kemudian memaksa golongan luas petani lantaran bangkrut terus menjadi buruh rajin. Di Indonesia akhir abad ke-19, adalah prajawan asing yang membuat hal itu terhadap petani pribumi, sedangkan bangsawan feodal pribumi tetap menak tidak usah berkenalan langsung dengan budaya kerja rajin. (Prajawan pribumi yang berbudaya rajin tidak berkesempatan berkembang, sehingga tidak mungkin memegang peran yang menentukan pada masa itu). Prajawan pribumi di Jawa yang tiada seberapa jumlahnya itu tidak diam saja, dan adalah karsanya yang penting dalam berbagai-bagai kejadian dalam kehidupan politik dan kebudayaan, misalnya dalam penegakan Sarekat Dagang Islam, dalam perkembangan gerakan Muhammadiah, dalam pendatangan pikiran-pikiran reformisme Islam dari negeri-negeri Mesir dan Turki. Mengingat bahwa ada kecenderungan dalam politik pemerintahan kolonial untuk lebih banyak membolehkan kepada penduduk pribumi yang beragama Protestan, maka boleh jugalah kita sebut disini peran prajawan yang Protestan, yang mencermin pula dalam karsa politik, misalnya dalam kegiatan Sam Ratulangi dengan majalah "Nationale Commentaren"-nya. Gejala-gejala ini, baik yang Islam maupun yang Protestan, memang ada pengaruhnya yang tertentu, tetapi tidak sampai memainkan peran yang menentukan dalam gerakan nasional. Ini adalah akibat politik pengajaran 12 Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) pemrintah kolonial yang memang mahir sekali menciptakan dasar-dasar sosial dan kebudayaan yang diperhitungkan melanggengkan kekuasaan kolonial di bumi Indonesia. Dengan perubahan tatacara ekonomi di Indonesia, berubah pulalah tuntutantuntutan terhadap susunan aministrasi bawahan yang dibebankan kepada bangsawan pribumi (di mana administrasi bagian atasan tetap di tangan petugas-petugas Belanda). Cara-cara administrasi feodal yang tetap berlaku sampai pembatalan "cultuurstelsel" itu tidak sesuai lagi untuk menjamin ketenteraman negeri jaman perkebunan-perkebunan milik Eropa, jalan keretaapi, telegraf, dan kapal uap. Mulai 1871 pemerintah kolonial menjaja jalan pendidikan baru untuk calon pamongpraja bangsa pribumi. Yang ini terutama diambil dari golongan ningrat feodal, bukan dari lapisan prajawan. Sistim persekolahan dibagi dua: Calon-calon lapisan paling atasan dalam administrasi hampir semata-matalah diambil dari golongan ningrat, dan disekolahkan bersama anak-anak Belanda di sekolah Belanda dengan berbahasa Belanda. Dengan demikian, konsepsi-konsepsi moderen yang perlu dikuasainya tidak sampailah menjadi gejala bahasa pribumi, tidak sampailah diciptakan isitilahnya dalam bahasa tersebut. Golongan lainnya semata-mata diberi persekolahan dalam bahasa Melayu dan/atau bahasa daerah, dan diatur jangan sampai mempelajari bahasa Belanda. Bahasa Melayu yang dipilih itu bahasa sastra lama yang kolot, yang dikenal dengan nama Bahasa Melayu Sekolah atau Bahasa Melayu van Ophuijsen (mulamula juga dikenal dengan istilah Bahasa Melayu HIS). Segala percobaan untuk menyesuaikannya dengan keperluan jaman moderen itu ditentangi dengan keras. Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) 13 Politik bahasa pemerintahan kolonial ini sedemikian menyoloknya, sehingga banjaklah upaya pemuka-pemuka gerakan nasional untuk menyubversinya. Misalnya, Sosrokartono (saudaranya R.A. Kartini) pada tahun 1927 membuka sekolah untuk murid pribumi yang memberi pelajaran dalam bahasa Belanda (gurunya termasuk Sukarno, dan Sunario yang di hari kemudian menjadi menteri luarnegeri RI 1953 sampai 1955). Pada tahun 1928, Adinegoro menerbitkan dengan "Kamoes dan Kemadjoean baru (modern bahasa zakwoordenboek)" kata-kata istilah-istilah Melayu/Indonesia yang menyimpang benar dari "Melayu Sekolah". Bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah-sekolah Taman Siswa sejak awal tahuntahun 1930-an mulai menyimpang dari Bahasa van Ophuijsen, dan makin menurutkan gejala-gejala bahasa Melayu/Indonesia moderen. Demikianpun halnya dengan bahasa Melayu/Indonesia yang dipakai dalam majalah "Poedjangga Baroe" mulai tahun 1933. Perlawanan terhadap politik bahasanya pemerintah kolonial timbul juga dari pihak orang Belanda sendiri, misalnya Henri van Kol (anggota Parlemen Belanda), J. Hardeman (kepala Direktorat Pendidikan dan Ibadat pemerintahan Hindia Belanda), A.A. Fokker (ahli bahasa Melayu). 2.2 Bagaimana "Malas"/"Rajin" di Masa Merdeka? Lambat laun, lantaran sistim persekolahan kolonial, terbentuklah elite pribumi yang baru, yang kebudayaannya yalah hasil perkawinan antara budaya bahasa Belanda pada satu pihak, dengan sisa budaya nilai-nilai rohani feodal elite ningrat Indonesia pada pihak yang lain. Kebudayaan elite inilah yang akhirnya memperoleh suara mayoritas dalam gerakan nasional. Adalah pandangan hidup yang berkembang secara lumrah dalam suasana inilah 14 Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) yang mendasari banyak pikiran-pikiran bapak-bapak kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya dalam dua kecenderungan yang penting. Yang pertama yalah pandangan terhadap apa yang disebutnya "kebudayaan Barat" sebagai kebudayaan yang terlalu mementingkan diri perorangan, yang bertentangan dengan kebudayaan gotong-royong yang merupakan azas daripada etik petani desa. Akibatnya yalah besarnya pengaruh pikiranpikiran sosialis di kalangan pemimpin-pemimpin gerakan nasional, seperti Sukarno, Hatta, Agus Salim, dan lain-lain. Yang kedua yalah anggapan bahwa cara hidup santai-santai dan pandangan dunia yang banyak berkiaskias itu mencerminkan kebudayaan tradisional "Timur", dan bahwa pemusatan jerih-payah yang dianggap "ngoyo" serta penilikan dunia yang mementingkan realita fakta-fakta tanpa samar selaput bunga-rampai penghalus-penghalus itu tradisi "Barat". Memang, bangsa kita 50 tahun yang lalu berhasil membebaskan diri dari cengkeraman kekuasaan kolonial, tetapi tidak mungkin luput dari segala akibat kekuasaan berabad-abad itu terhadap jiwa dan raga bangsa. Tak luput pula cara berpikir pemimpin-pemimpin kita waktu itu masih dibebani berbagai kekurangan-kekurangan. Berterima-kasihlah kita, bahwa walaupun demikian, masih juga berhasil mewariskan negara yang merdeka kepada kita orang anak-cucunya. Segala cacat pada keadaan filsafat kebudayaan yang kita peroleh pada ambang pintu kemerdekaan itu sudah lumrahlah kita terima seadanya. Tetapi setelah merdeka sekian dasawarsa, berperiksalah kita lebih teliti sedikit, bukan? Ini lebih penting lagi, melihat perkembagan Asia Tenggara dewasa ini pada keseluruhannya. Budaya kerja rajin yang katanya "Barat" itu nyata benar Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) 15 watak "Timur"nya dalam penetrapan Lee Kuan Yew di Singapura, yang kemudian disambung di Malaysia dengan politik pemerintahan Mahathir (beta di sini tidak perlulah menanggapi komentar-komentar yang berdasarkan pembandingan non-ilmiah antara perkembangan masyarakat di ambang pintu indistrialisasi di Timur, dengan masyarakat post-industriil di Eropa). Kalau Indonesia sampai berhasil mempertahankan dongeng tentang "ketimuran" watak hidup santai feodal, tak akan lama lagilah negeri kita menjadi "udik"-nya Asia Tenggara. Dari angka-angka statistik saja, ini mungkin tidak begitu tampak nyata. Tetapi kalau negeri-negeri tetangga lebih banyak terpaksa mengeruk penghasilannya dengan jerih payah berupaya, kekayaan alam negeri kita dengan minyak, hutan dan banyak lagi yang lain itu sudah bisa membuat GNP negeri kita menanjak curam ke atas walaupun dengan santai-santai saja. Tetapi kita tahu dari sejarah, negeri Belanda yang kecil dan jauh sajapun pernah berhasil merebut segala kekayaan kita itu sewaktu pimpinan feodal kita santai-santai. Akan mudahkah negeri-negeri tetangga menahan diri tidak sampai berbuat yang sama? Apalagi dengan kelancaran gerakan dana dunia moderen, pengambilan alih seperti itu tidak memerlukan kapal meriam dan bala tentara. Dalam tinjauan yang mendahului, berkali-kali dikemukakan pendapat yang seakan-akan menerima saja gejala-gejala kekerasan yang dilakukan terhadap berbagai lapisan masyarakat berkenaan dengan timbulnya dan meluasnya etik kerja rajin. Dari tinjauan itu bisa timbul pertanyaan: apa pula baiknya kerja rajin itu, dan apakah benar masyarakat industri itu satu masyarakat yang patut diidam-idamkan? Masalahnya sesungguhnya lebih sederhana. Pertanyaan yang demikian itu tidaklah ditanyakan kepada kita, melainkan kita, dan semua bangsa lain, dihadang dengan satu kekerasan 16 Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) yang tidak beda dengan si buruh yang harus rajin kalau tidak senang menjadi gelandangan. Siapa yang mengharuskan Eropa, Amerika Utara dan Jepang untuk industrialisasi? Siapa yang mengharuskan Korea Selatan dan Taiwan? Siapa yang mengharuskan Singapura dan Malaysia? Setiap tahun, televisi menyampaikan gambar-gambar orang Afrika kelaparan ke hadapan mata kita. India dan Tiongkok penduduknya kian tambah, berapakah diantaranya akan mati kelaparan kalau negeri-negeri itu melupakan industrialisasi, dan ekonominya kembali saja ke zaman batu? Pembaca yang budiman mungkin mengira, "zaman batu" itu keterlaluan. Hanya saja, semua susunan politik dan tatacara ekonomi antara zaman batu dan zaman industri itu penuh dengan kekerasan, keganasan dan kebengisan. Tak soal, apakah itu Yawadwipa atau Sriwijaya, Mataram atau Majapahit namanya. Dan Inggeris ketika mengalami revolusi industriil kemarin, apakah lebih baik mundur saja? Mundur kemana? Ke masa pemerintahan Henry VIII, atau Henry V, atau Richard III, atau Alfred yang Agung, atau ke zamannya Beowulf? Apakah rakyatnya akan lebih terjamin keamanannya dan kesehatannya? Tidak sampai kena serang tentara Napoleon, "Armada" Philip II, "Horde Kencana" Jinggiz Khan, pasukan Karel Martell atau Khalifat Kordoba, serbuan William Sang Penakluk atau Gaius Julius yang dinamakan Caesar? Jangan lupa, keadaan "tempo dulu" yang nostalgis itu tidak lain daripada keadaan yang telah melahirkan keadaan sekarang. Jadi kembali kesana hanyalah jalan putar (yang diperbanyak kesengsaraannya) untuk kembali lagi ke kondisi sekarang. Pendekkata, tinjauan beta diatas itu tidak mencerminkan idam-idam beta bagaimana seenak-enaknya hidup bangsa kita menurut impian utopi beta, melainkan hanya berusaha meneliti realitas yang ada di luar kehendak beta, dan yang Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) 17 bukan beta yang membuatnya demikian. Maksud penelitian itu tidak lain, akan memeta lautan yang akan ditempuh, supaya tahu di mana airnya cukup dalam, dan di mana ada batu karang tempat kapal bisa karam. Kalau semau beta sih, laut itu hendaknyalah jangan berkarang jangan bertopan, ombakombaknya kecil-kecil sajalah dan udara sepoi-sepoi basa, ikannya biar loncat sendiri ke atas geladak, dan lima kali sehari ada hujan air tawar. Sungguhpun, sejarah itu tidak tinggal diam. Prajawan Indonesia awal abad ini masih kecil kekuatannya, sehingga tidak sampai menentukan dalam Sarekat Dagang yang kemudian pecah jadi rebutan berbagai-bagai arus politik yang bersaingan. Habis Perang Dunia masih juga tidak seberapa pengaruhnya. Tetapi sekarang sudah lain keadaannya, sudah membentuk lapisan besar klas menengah yang makin berpengaruh, mendorong suatu etik kerja baru yang kian memasyarakat. Pencerminan politik dan ideologinya tak beda dengan dulu-dulu, yaitu dengan makin meluasnya gerakan agama Islam. Selama negara masih dikasiati oleh aparatur birokrasi yang etik kerjanya masih berbau-bau feodal, perkembangan alamiah dalam masyarakat yang makin besar peran prajawan atau klas menengahnya ini akan menimbulkan satu destabilisasi yang berbahaya baik untuk keselamatan hidup bangsa kita, maupun untuk ketenteraman hidup umat dunia. Watak yang kefeodal-feodalan itu penjelmaannya macam-macam. Yang pokok dua: Pertama, kedudukan sosial ditentukan bukan oleh prestasi keahlian dan upaya, melainkan oleh eratnya hubungan kerabat atau koneksi dengan "raja". Yang dimaksud "raja" dalam hal ini tergantung keadaan konkrit setempat. Misalnya kalau pada tingkat propinsi, mungkin gubernur, 18 Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) atau pangdam, atau entah siapa yang menentukan di sana. Yang kedua, yalah dibatasinya persaingan bebas oleh intimidasi terhadap usaha-usaha yang banyak suksesnya, yang diharuskan mengabdikan diri kepada "kulawangsa", yang kembali lagi siapanya itu tergantung pada situasi konkrit setempat dan besarnya usaha yang banyak hasilnya itu. Keseluruhannya ini diperlindungi oleh satu birokrasi yang strukturnya berdasarkan herarki korupsi dan penyalahgunaan. Artinya, birokrat bawahan bebas berkorupsi karena tutup mata terhadap korupsi lebih besar atasannya; atasan bebas berkorupsi karena tidak lupa memberi kesempatan bagi bawahhnya untuk turut kebagian rejeki, dan karena tutup mata terhadap korupsi yang lebih besar lagi daripada atasannya yang lebih tinggi setingkat. Prinsip yang kaitmengait dari bawah sampai ke atas menjamin kestabilan herarki ini (bahaya terbesar datang kalau di antaranya terdapat oknum jujur yang sungkan korupsi). Keseluruhan ketentuan-ketentuan ini merupakan gangguan yang amat berat terhadap perkembangan perekonomian bebas yang berdalihkan keahlian dan upaya, dan membuat ekonomi negeri kita tergantung terus dari penghasilan pengerukan kekayaan alam mentah. Boleh jadi, simpanannya masih lumayan banyaknya, tetapi kapan-kapan akan habis jua. Destabilisasi negara RI kalau dibiarkan terus ketidaksesuaian tatacara pemerintahan dengan watak perkembangan ekonomi sosial bisa membawakan akibat yang berbahaya. Somalia dan Bosnia itu negeri-negeri kecil, dibandingkan dengan Indonesia, tapi itu saja bisa membuat Dewan Keamanan bergadang terus, sidang sambung sidang. Indonesia negeri besar, kurang banyaklah segala balatentara PBB dan NATO akan mengamankannya. Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) 19 Kalau sampai dirasakan ada ketidakadilan-ketidakadilan di daerah ini atau itu, dan kita merasa didorong oleh sanubari peri-kemanusiaan untuk mendukung gugatan para penderita dan korban kelaliman, was-waslah jangan sampai bantuan itu membawa penderitaan yang lebih besar lagi. Bukan maksud beta mengajak sama-sama menuding kalau-kalau sampai ada sementara perusahaan multi tergoda pikiran-pikiran memperalat korban kelaliman itu supaya Indonesia pecah kecil-kecil, supaya sumber kekayaan alam setempat lebih mudah dimanfaatkan tanpa gangguan birokrasi. Dari pimpinan perusahaan multi kita tidak bisa terlalu banyak menuntut kebijaksanaan negarawan. Lain halnya harapan beta dari ahli-ahli politik atau antroplogi, bahwa tidak sampai berpikiran demikian juga, dengan harapan utopis bahwa penduduk setempat tidak lagi menderita kelaliman birokrasi sentral. Sudah lumrahlah kita tuntut kemahiran mereka dalam menguasai ilmu sejarah moderen, yang kenal dengan pengalaman-pengalaman pahit seperti Konggo (Zaire) dengan Katangga, atau Nigeria dengan Biafra. Tidak kebetulan, PBB mempunyai prinsip yang mula-mula sulit dimengerti, yaitu lebih baik membiarkan perbatasan-perbatasan negara warisan jaman kolonialisme, daripada mencoba mengkoreksi perbatasan-perbatasan tersebut sesuai dengan distribusi suku-suku. Prinsip yang tampaknya paradoks ini justru bersandar pada pengalaman realita perkembangan politik. Hanya perbatasan-perbatasan tidak sah hasil agresi peranglah yang boleh dan perlu digugat, di mana saja di dunia. Lagi pula, destabilisasi yang berdekatan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan selat yang paling ramai di dunia ini akan besarlah akibatnya terhadap perekonomian dunia. Indonesia adalah jembatan antara Asia dan Australia, bukan saja dala arti geografi, tetapi juga dalam arti kebudayaan. 20 Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) Destabilisasi Indonesia bisa suram sekali akibatnya untuk perhubungan antara Australia dan Asia. Untunglah, watak campurnya kebudayaan Indonesia juga memberi luang untuk optimis. Apabila tradisi gerakan prajawan pribumi sudah lazim berbajukan agama Islam, maka mazhab Serani terbesar di Indonesia, agama Protestan, juga merupakan agama yang bertradisi prajawan. Berbeda dengan di Eropa jaman Renaissance, agama Katolik di Indonesia tidak mengenal latarbelakang diperalat untuk kepentingan gerakan feodal. Justru sebaliknya, sumbangan kebudayaan daripada gereja Katolik di Indonesia terutama berbentuk sekolah-sekolah yang mutu pengajarannya terkenal tinngi, sehingga banyak menghasilkan tenaga ahli prajawan. Oleh karena dinamika sosial yang mendasari kenaikan pengaruh agama dalam masyarakat Indonesia dalam dasawarsa terakhir ini rupanya memang dinamika meluasnya pengaruh golongan prajawan, maka alamiahlah kalau gerakan keagamaan ini tidak akan menimbulkan peruncingan dalam perselisihan agama. Justru sebaliknya, kepentingan bersama kaum prajawan yang beraneka-agama ini kiranya akan mendorong agama-agama supaya berakur satu sama lain. Disini, masyarakat akhirnya akan mendahulukan kepentingan umat pada kesuluruhannya, dari pada ambisi pribadi satu atau dua orang imam atau pendeta kalau-kalau sampai ada yang kebetulan tergigit nyamuk mengganggu perdamaian antar-umat agama. Demikianpun, makin besarnya pengaruh prajawan dalam ekonomi, makin akan terkikis pulalah perselisihan antara prajawan pribumi dan non-pribumi, karena sudah menjadi kodratnya modal kapital untuk kait-mengait satu sama lain, akhirnya tidak tampak lagi mana ujung mana pangkal. Sebagaimana Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) 21 kita ketahui, perselisihan itu bukan satu gejala asali dalam kehidupan antaretnik di Indonesia pra-kolonial, melainkan lahir akibat penggunaan golongangolongan "orang Timur non-pribumi" sebagai lapisan pemisah antara penduduk pribumi dan orang non-pribumi asal Eropa. Maka kepandaiankepandaian tertentu yang diperlukan untuk menjamin kelancaran hidup ekonomi, tetapi tidak sempat dilaksanakan oleh orang Eropa sendiri itu bisa diserahkan kepada non-pribumi Asia. Dengan demikian, tercegahlah kepandaian itu sampai dikuasai oleh mayoritas besar penduduk pribumi. Birokrasi feodalpun agaknya mempunyai siasat yang serupa. Etik feodal menetapkan bahwa derajat orang itu ditentukan oleh erat kerabat dan koneksinya kepada bangsawan setempat, dan bukan oleh kemahiran dan hasil prestasinya. Kalau-kalau penduduk luas bisa dengan lancar menguasai segala ilmu dan kepandaian, lambat laun terancamlah kedudukan si birokrat feodal, bukan? Maka adanya lapisan pemisah tertentu merupakan jaminan keamanan kedudukannya. Cara pemerintahan yang tuntas dengan kepentingan ekonomi golongan prajawan tidak berkepentingan akan adanya lapisan pemisah demikian, melainkan tentu akan berusaha melarutkan sisa lapisan demikian kedalam lapisan lebih luas yang tidak membeda-bedakan asal etnik, karena ini akan memperlancar dispersi know-how ke segenap pelosok masyarakat. Peruncingan-peruncingan suasana relasi antara pusat dan penduduk daerah yang berulang-ulang membuat alat-alat media jadi gempar itupun sesungguhnya disebabkan bukan oleh kegiatan indistrialisasi prajawan. Tak soal, apa petani di Pulau Jawa dirugikan akibat pengendapan tanahnya oleh bendungan baru, atau orang Mentawai atau Punan yang hutan tempat memburu mata pencahariannya tertebang habis. Sumber gangguan terbesar 22 Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) yalah aparatur birokrasi korup yang kefeodal-feodalan. Boleh seribu undangundang dan peraturan dikeluarkan, bagaimana penebangan hutan itu delakukan dengan cara yang tidak merusak alam. Apa gunanya kalau ada petugas yang lebih mementingkan uang sogok daripada peraturan dan undang-undang, atau langsung bungkam kalau ada kepentingan "kulawangsa" (entah yang mana, tergantung kongkritnya setempat) yang tersentuh. Ini tidak berarti bahwa dengan ekonomi kapital yang bebas dari birokrasi feodal maka segala problim akan lenyap. Di Malaysia Timur, kabarnya, eksploitasi hutan itupun ada ekses-eksesnya, bahkan di Kanada sajapun, katanya, kehutanan mendapat kritik. Syukurlah, Indonesia sedemikian kayanya, tidak perlu merusak alam untuk mendasari industrialisasi. Lagi pula, penumbangan hutan baik di Indonesia dan Malaysia, maupun di Kanada, terutama bukan untuk memenuhi keperluan ekonomi dalamnegeri. Penumbangan itu semata-mata terjadi karena negeri-negeri industri yang sudah arrivée, yang sudah masuk zaman post-industriil, tak kenyangkenyang mengonsumsi hasil hutan. Cukuplah negeri-negeri itu menghentikan import hutan, mustahillah masih ada kelebihan pohon ditebang di Indonesia dan Malaysia, ataupun di Kanada. Alangkah baiknya kalau PBB menetapkan konvensi, bahwa hanya negeri-negeri gurun pasir dan gurun es sajalah yang boleh impor hutan, karena iklim dalamnegerinya tidak memungkinkan penanaman hutan sendiri. Konsekuensinya, pasti daerah Mississipi-Missouri, Rhein-Mosel, Seine dan Loire, Thames, dll. tidak akan jadi korban banjir lagi. Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) 23 Dengan pikiran penutup yang optimis-utopis ini maka tepatlah saatnya untuk mengakhiri tinjauan di atas, supaya tidak terlalu terjerumus ke wilayah impian. 24 Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) BAB III KESIMPULAN 3.1 KESIMPULAN 1. Budaya malas di Indonesia, masih terasa kental di mana saja baik itu di sector usaha dan jasa maupun dikalangan pemerintahan, warga masyarakat masih ketergantungan pada pemerintah dan swasta, ini dibuktikan bila ada program yang “gratis baik dari pemerintah maupun swasta masih banyak yang antri ikut andil. 2. Usaha memberantas budaya malas di Indonesia, diantaranya untuk bidang telekomunikasi hentikan program iming-iming hadiah baik di HP maupun di media lainya, penayangan iklan yang ada hadiahnya juga hentikan, program pemberian sembako, BLT atau program sejenisnya juga di hilangkan. Tetapi pemerintah hendaknya membuka lapangan usaha baru dan jangan mempersulit anak bangsa untuk membuat lapangan pekerjaan dengan perijinan yang berbelit-belit dan pungutan liar. 3. Upaya peningkatan budaya rajin di Indonesia, warga Negara Indonesia dan kalangan birokrat hendaknya bersatu dan tidak ada lagi jurang pemisah antara kaya dan miskin, berilah kemerdekaan bagi anak bangsa untuk membangun negeri ini guna kemakmuran masyarakat Indonesian sendiri. Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) 25 3.2 SARAN-SARAN 1. Untuk budaya malas di Indonesia, hendaklnya dibuang jauh-jauh dari sikap dan prilaku warga Negara Indonesia, ini akan merugikan seklai pada diri sendiri dan bangsa. 2. Untuk memberantas budaya malas di Indonesia, adanya sikap peduli dari masing-masing pribadi warga Negara Indonesia pada kemampuan sendiri dan lebih banyak bekerja dari pada banyak bicara. 3. Untuk upaya peningkatan budaya rajin di Indonesia, hendaknya setiap intansi pemerintah atau swasta membentuk wadah-wadah pendidikan dan latihan kerja atau sejenis balai latihan kerja yang inovatif dan berdaya guba bagi warga Negara. 26 Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) DAFTAR PUSTAKA Alisjahbana, St. Takdir, 1936, Lajar Terkembang. Weltevreden: Balai Poestaka. Blagden, C.O., 1941, "A XVIIth Century Malay Canon in London", Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic society, 19/1:122124. Chijs, J.A. van der, 1864, "Bijdragen tot de geschiedenis van het inlandsch onderwijs in Nederlandsch-Indie, I & II", Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 14:212--323. Cohen Stuart, A.B. 1873, "Een oud vuurwapen van Jakatra?", Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 20:70-77. Crucq, K.C., 1930, "De drie Heilige Kanonnen", Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 70:195--204. Ferrand, Gabriel, 1918, "A propos d'une carte javanaise du XVe siècle", Journal asiatique, série 11, 12:158-170 [Goens, Rijklof van], 1666, Javaense Reyse, Gedaen van Batavia Over Samarangh Na de Konincklijcke Hoofd-plaets Mataram, Door de Heere N.N. in den Jare 1656. Waere inne den wegh uyt Samarangh na Mataram, mitschaders de Zeden, Gewoonten, en Regeringe van den Sousouhounan, Groot-machtighste Koninck van 't Eyland Java, nauw-keurigh worden beschreven. Dordrecht: Vinçent Caimix. Hatta, Mohammad, 1936, Rasionalisasi. Soerabaja: Doenia-Dagang. Hesse, Elias, 1690, Ost-Indische Reise-Beschreibung oder Diarium, Was bey der Reise des Churfürstl. Sächs. Raths und BergCommissarii D. Benjamin Olißschens im Jahre 1680. Von Dresden aus biß in Asiam auff die Insul Sumatra Denckwürdiges vorgegangen. Leipzig: Michael Günthers Hoëvell, Wolter Robert van, 1854, Reis over Java, Madura en Bali in het midden van 1847, 3e deel, 1e aflev., Amsterdam. Hogendorp, Dirk van, 1799, Schets of proeve van den tegenwordigen staat van Java en ontwerp tot verbetering van dies bestier. ..... Leur, Jacob Cornelis van, 1934, Eenige beschouwingen betreffende den ouden Aziatischen handel. disertasi, Rijksuniversiteit te Leiden. Manguin, Pierre-Yves, 1980, "The Southeast Asian Ship: An Historical Approach", Journal of Southeast Asian Studies, 11:266-276. Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi) 27 Sweeney, Amin, 1971, "Some Observations on the Malay Sha'ir", Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 44/1:5170. Tjokroamiprodjo, 1902, "Zijn de Javanen lui? welke wegen moet men inslaan om de Javanen voor achteruitgang te behoeden!" Tijdschrift van het Binnenlandsch Bestuur 23:480-491. Veth, P.J., 1875, Java, Geographisch, Ethnologisch, Historisch. Haarlem: Erven F. Bohn Zollinger, H., 1845, "Een uitstapje naar het eiland Balie", Tijdschrift voor Neêrland's Indië 7/4:1-56. 28 Makalah Seminar PKn (STKIP-PGRI Sukabumi)