Docstoc

Penyusunan RPJMD dalam rangka Penyusunan APBD

Document Sample
Penyusunan RPJMD dalam rangka Penyusunan APBD Powered By Docstoc
					                                                 www.dadangsolihin.com   2




                     Materi
Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penganggaran
Penyusunan RPJMD
Sasaran Pembangunan RPJMN 2010-2014




                    www.dadangsolihin.com    3   www.dadangsolihin.com   4
            Apa Itu Pembangunan?
             p            g                                                                                              How?
   Pembangunan adalah:                               Tujuan Pembangunan:                     1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
     proses perubahan ke                  1.    Peningkatan standar hidup (levels                   antar daerah
     arah kondisi yang lebih                    of living) setiap orang, baik                       antar sub daerah
     baik                                       pendapatannya, tingkat konsumsi
                                                pangan, sandang, papan, pelayanan
                                                                                                                                           keadilan).
                                                                                                    antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan)
     melalui upaya yang                         kesehatan, pendidikan, dll.                  2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
     dilakukan secara                     2.    Penciptaan berbagai kondisi yang             3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
     terencana
     terencana.                                         ki k tumbuhnya rasa
                                                memungkinkan t      b h
                                                                                             4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
                                                percaya diri (self-esteem) setiap
                                                orang.                                       5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
                                          3
                                          3.    Peningkatan kebebasan                           agar bermanfaat bagi g
                                                                                                 g                                   g     generasi masa
                                                                                                                   g generasi sekarang dan g
                                                (freedom/democracy) setiap orang.               datang (berkelanjutan).
                                                                        Todaro, 2000


                                    www.dadangsolihin.com                             5                                www.dadangsolihin.com                        6




     Tantangan dalam Pembangunan Daerah                                                       PEMBANGUNAN DAERAH                      PEMBANGUNAN DI DAERAH

                                                                     • Mengurangi
                              Sarana dan
                            Prasarana yang                             ketimpangan
                             memadai dan                             • Memberdayakan             p y
                                                                                               Upaya terencana untuk
                              berkualitas                              masyarakat                                                     Upaya untuk memberdayakan
                                                                                               meningkatkan kapasitas
                                                                     • Mengentaskan                                                   masyarakat di seluruh daerah
                                                                                                Pemerintahan Daerah
                                                                       kemiskinan.
                                                                     • Menambah lapangan
                                                                       kerja.                   Sehingga tercipta suatu                    Sehingga tercipta suatu
                                               Dunia usaha yg        • Menjaga kelestarian    kemampuan yang andal dan                lingkungan yang memungkinkan
                                                  kondusif             SDA                       profesional dalam:                          masyarakat untuk:
                             Pemanfaatan
                          sumber daya secara
                              berkualitas
                Koordinasi yang                                                               Memberikan pelayanan kepada               Menikmati kualitas kehidupan
               semakin baik antar                                                                                                                  baik, maju,
                                                                                                                                        yang lebih baik maju dan
                 stakeholders                                                                 masyarakat,
                                                                                                                                        tenteram,
                                                                                              Mengelola sumber daya                     Peningkatan harkat, martabat,
                                                                                              ekonomi daerah.                                      diri.
                                                                                                                                        dan harga diri
Peningkatan kapasitas
        SDM
                                    www.dadangsolihin.com                             7                                www.dadangsolihin.com                        8
                                                                                                     Pergeseran Paradigma:
               PEMBANGUNAN DAERAH                                                                 From Government to Governance
                         Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi                 Pengelolaan
                                                               Good Governance
     Daerah                       Sumberdaya

               Keseimbangan Peran Tiga Pilar

   Pemerintahan                   Dunia Usaha                       Masyarakat
                                                                                                    Government                                 Governance
   Menjalankan dan                                                                          Memberikan hak ekslusif bagi            Persoalan-persoalan publik
menciptakan lingkungan        Mewujudkan penciptaan             Penciptaan interaksi                                hal-hal
                                                                                            negara untuk mengatur hal hal           adalah urusan bersama
politik dan hukum yang          lapangan kerja dan              sosial, ekonomi dan         publik,                                 pemerintah, civil society dan
 kondusif bagi unsur-              pendapatan.                         politik.             Aktor di luarnya hanya dapat            dunia usaha sebagai tiga aktor
       unsur lain.                                                                          disertakan sejauh negara
                                                                                                          j      g                  utama.
                                                                                            mengijinkannya.
                                www.dadangsolihin.com                                  9                              www.dadangsolihin.com                           10




               Pelaku Pembangunan:
               P di
               Paradigma Governance
                         G                                                                            Model Governance
  Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
                     transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
  yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb                                              Sektor Swasta      Sektor Publik       Sektor Ketiga
                                  Tenaga Kerja
                  Kontrol                           Kontrol                                    Tingkat        Perusahaan         Organisasi             LSM
                                                                                            Supranasional
                                                                                              p              transnasional    Antar Pemerintah     Internasional


       Dunia Usaha 
                                  Pemerintah                   Masyarakat                        g
                                                                                              Tingkat                                                Ormas/LSM
         Swasta                                                                                              Perusahaan
                                                                                              Nasional        Nasional         GOVERNANCE             Nasional

                      Nilai                      Redistibusi
                 Pertumbuhan                 Melalui Pelayanan
                                             Melalui Pelayanan
                                                                                               Tingkat        Perusahaan        Pemerintah           LSM Lokal
                                     Pasar                                                   Subnasional         Lokal            Lokal

          sendi sendi          dipenuhi,
  Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan                                                                           (Kamarack and Nye Jr., 2002)
  Good.
                                www.dadangsolihin.com                                  11                             www.dadangsolihin.com                           12
Pelaku Pembangunan: Stakeholders                                                      Troika

                   STATE                        CITIZENS
                   Executive                    organized into:
                   Judiciary        Community-based organizations
                  Legislature       Non governmental
                                    Non-governmental organizations
                                       Professional Associations
                 Public service
                                           Religious groups
                    Military               Women’s groups
                     Police                      Media

                              BUSINESS
                      Small / medium / large enterprises
                         Multinational Corporations
                             Financial institutions
                                Stock exchange


                        www.dadangsolihin.com                            13          www.dadangsolihin.com        14




 Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
   Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
                                y                                             Perumusan Visi Daerah
                                                                                                   Stakeholders

   Masyarakat,
   Bangsa,
   Bangsa dan
     Negara                                      Masyarakat
                                                                                    PEMDA
                                                                  VISI
                                         Pemerintah

 Good Governance               D i U h
                               Dunia Usaha




                        www.dadangsolihin.com                            15          www.dadangsolihin.com        16
Perumusan Visi Daerah
                            Stakeholders




             PEMDA




              www.dadangsolihin.com                              17                                   www.dadangsolihin.com                                        18




 Proses Perencanaan                                                   Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
   Pendekatan Politik:                                                                NASIONAL                                       DAERAH
   Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana                      Dokumen             Penetapan                Dokumen                Penetapan
   pembangunan hasil proses politik (public choice theory of           Rencana Pembangunan
                                                                       R       P b                     UU          Rencana Pembangunan
                                                                                                                   R       P b                       Perda
                                                                                                                                                     P d
   planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.         Jangka Panjang Nasional                     Jangka Panjang Daerah
                                                                                                 (Ps. 13 Ayat 1)                                (Ps. 13 Ayat 2)
                                                                       (RPJP-Nasional)                             (RPJP-Daerah)
   Proses Teknokratik:
                                                                       Rencana Pembangunan          Per Pres       Rencana Pembangunan          Peraturan KDH
   Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh                Jangka Menengah           (Ps. 19 Ayat 1)   Jangka Menengah Daerah       (Ps. 19 Ayat 3)
   lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional                    Nasional                                    (RPJM-Daerah)
   bertugas untuk itu.                                                 (RPJM-Nasional)

   Partisipatif:                                                       R t Kementerian /
                                                                       Renstra K    t i            P t
                                                                                                   Peraturan       R t Satuan Kerja
                                                                                                                   Renstra S t   K j               P t
                                                                                                                                                   Peraturan
                                                                       Lembaga (Renstra KL)       Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renstra    Pimpinan SKPD
   Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,                                          (Ps. 19 Ayat 2)   SKPD)                         (Ps. 19 Ayat 4)
   antara lain melalui Musrenbang.
                                                                       Rencana Kerja                Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah     Peraturan KDH
                                                                       Pemerintah (RKP)          (Ps. 26 Ayat 1)   Daerah (RKPD)                (Ps. 26 Ayat 2)
   Proses top-down dan bottom-up:
                                                                       Rencana Kerja               Peraturan       Rencana Kerja Satuan Kerja      Peraturan
   Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.                          Kementerian / Lembaga      Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renja      Pimpinan SKPD
                                                                       (Renja KL)                (Ps. 21 Ayat 1)   SKPD)                        ( Ps. 21 Ayat 3)
              www.dadangsolihin.com                              19                                   www.dadangsolihin.com                                        20
 Keterkaitan RPJMD dan APBD dengan Sistem
     Perencanaan Pembangunan Nasional
                        g
                                                                                                                         Syarat Dokumen Perencanaan
     20 Tahunan             5 Tahunan                                         Tahunan                                             S.M.A.R.T
                                                                                                                                  SMART
                                        Pedoman                  Pedoman
                             Renstra                 Renja -                                 Rincian
                                                                              RKA KL
                                                                              RKA-KL
                                                                                                                        1. Specific:
                                                                                                                        1 Specific:      Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan




                                                                                                       Pemerintah
                                                                                                       P
                               KL                      KL                                     APBN

                                                                                                                                         jelas;




                                                                                                         Pusat
                      Pedoman                     Diacu

                                        Dijabar
                                                                                                                           Measurable:
                                                                                                                        2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
                  Pedoman                                        Pedoman
      RPJP                    RPJM       kan
     Nasional                Nasional
                                                      RKP                     RAPBN          APBN                                      b ik b i i dik t k      titif
                                                                                                                                       baik bagi indikator kuantitif maupun k lit tif
                                                                                                                                                                            kualitatif;
                                                                                                                           Achievable:
                                                                                                                        3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
   Diacu            Diperhatikan                            Diserasikan melalui Musrenbang
                                                                                                                                       kapasitas dan sumber daya yang ada;
                                        Dijabar
       RPJP       Pedoman    RPJM         kan         RKP        Pedoman
      Daerah                 Daerah                  Daerah
                                                                              RAPBD          APBD                          Relevant:
                                                                                                                        4. Relevant:     Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target




                                                                                                       Pemerin
                                                                                                                                         output dalam rangka mencapai target outcome yang




                                                                                                         Daera
                      Pedoman                     Diacu
                                                                                                                                         ditetapkan; serta antara target outcome dalam




                                                                                                             ntah
                                                                                                             ah
                             Renstra    Pedoman
                                                     Renja -    Pedoman        RKA -         Rincian
                                                                                                                                         rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
                              SKPD                   SKPD                      SKPD           APBD
                                                                                                                                Bond:
                                                                                                                        5. Time Bond:    Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.

                            UU SPPN                                             UU KN
                                           www.dadangsolihin.com                                           21                                    www.dadangsolihin.com                       22




                   y
                  Syarat Perencanaan                                                                                       g
                                                                                                                        Fungsi/Manfaat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
                                                                                                                    •    Sebagai penuntun arah
1 T j an akhir yang dikehendaki
1. Tujuan       ang dikehendaki.
                                                                                                                    •    Minimalisasi ketidakpastian
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang                                                          •    Minimalisasi inefisiensi
   mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).                                                                     sumberdayay
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.                                                                  •    Penetapan standar dan
4. Masalah-masalah yang dihadapi.                                                                                        pengawasan kualitas
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
   pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
   pelaksanaannya.
   pelaksanaannya
                                           www.dadangsolihin.com                                           23                                    www.dadangsolihin.com                       24
                     Perencanaan yang Ideal
  •     Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
                                                 prosesnya.
        dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya
  •     Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
        pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
          d
        adanya k     j
                kemajuan tterus-menerus d l
                                          dalam k     j ht      dan
                                                 kesejahteraan, d
        jangan sampai terjadi kemunduran.
  •     Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
          l k             tidak dapat h
        pelaksanaannya tid k d                dilihat dari t i i (atau
                                      t hanya dilih t d i satu sisi ( t
        sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
        keutuhan konsep secara keseluruhan.
  •     Mengandung sistem yang d
        M       d     i t      dapat b k b
                                   t berkembang ( learning and
                                                (a l   i     d
        adaptive system).
  •     Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

                               www.dadangsolihin.com                      25                           www.dadangsolihin.com                         26




           Reformasi Sistem Penganggaran                                  1/2                                                                        2/2
                                                                                    Reformasi Sistem Penganggaran
           PARADIGMA LAMA                              PARADIGMA BARU
Visi:                                     Visi:
  Melaksanakan rencana                       Melaksanakan program kerja           Paradigma Lama                               Paradigma Baru
  pembangunan lima tahunan                   Presiden/KDH terpilih
  berdasarkan GBHN                                                                                                        Penganggaran dengan
Misi:                                     Misi:                                 Penganggaran Berbasis:
                                                                                                                          Pendekatan:
  Penyelenggaraan pemerintahan               Pelaksanaan kerangka regulasi,                                               1. Penganggaran Berbasis
                                                                                1. Pengeluaran Rutin
                                                                                      g                                      Kinerja
        dan    b
  umum d pembangunan                         kerangka i
                                             k             t i dan
                                                   k investasi, d
                                             pelayanan publik yang di           2. Pengeluaran                            2. Kerangka Penganggaran
  Penganggaran berdasarkan                                                         Pembangunan
                                             tuangkan dalam RKP/D                                                            Jangka Menengah
  pendekatan menurut pengeluaran
  rutin dan pengeluaran                      Anggaran disusun berdasarkan                                                 3.
                                                                                                                          3 Anggaran Terpadu
  pembangunan                                RKP/D dengan mempertimbang-
                                             kan kemampuan keuangan
                                             negara
                               www.dadangsolihin.com                      27                           www.dadangsolihin.com                         28
   Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)                                                           Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

 Tujuan                1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
                                                                                                     Tujuan             1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
                          prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
                                                                                                                           efisien (allocative efficiency)
                          between performance and budget);
                                                                                                                        2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
                       2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam                                                    improve quality of planning)
    Tujuan
                          penganggaran (operational efficiency);
                                                                                                        Tujuan          3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
                       3 Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
                       3.                                                                                                  policy option)
                          dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran                                             4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
                          (more flexibility and accountability).
                                                                                                                        5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
  Landasan                          gg                  pada kinerja (output
                       1. Alokasi anggaran berorientasi p         j ( p                                                    sustainability)
  Konseptual              and outcome oriented);
                                                                                                      Landasan          1.   Penerapan sistem rolling budget
                       2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap                             Konseptual        2.   Mempunyai baseline (angka dasar)
  Landasan                menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager                              Landasan          3.
                                                                                                                        3    Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
 Konseptual               manages);
                                                                                                     Konseptual         4.   Penetapan Parameter
                       3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
                                                                                                                        5.   Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
                          tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
                                                                                                                                 j          (              g                      )
                                                                                                                             kebijakan baru (additional budget for new initiatives)
                                                    function).
                          organisasi (Money follow function)

                                   www.dadangsolihin.com                                    29                                      www.dadangsolihin.com                               30




              KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja                                      Rolling
                                                                                   Budget
                                                                                                  Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM
                                                        Implikasi anggaran
                                                                                                                                                 Angka Prakiraan Maju untuk tahun-
                             2011
                                                                                                                                               tahun berikutnya dihitung berdasarkan:
                                            2012               2013               2014
            Kebijakan ditetapkan                                                                                                                  l k i              d tahun berjalan
                                                                                                                                              • alokasi anggaran pada t h b j l
                                                                                                                             Kegiatan
               sbg baseline                                   Prakiraan         Prakiraan                                                     • disesuaikan dengan tingkat inflasi
                                           (R)APBN                                                                           On-going            yang digunakan dalam APBN
                                                                Maju              Maju



                                                              KPJM                                  Prakiraan
                                                                                                      Maju                                                         Angka Prakiraan Maju
                                                                                                                                                     Multi-          untuk tahun-tahun
 APBN           RAPBN
                             Prakiraan      Prakiraan                                                                                                years           berikutnya dihitung
                               Maju           Maju                                                                                                  Project        berdasarkan formula/
 2011            2012
                               2013           2014
                                                                               TA 2011 dan                                   Kegiatan
                                                                             KPJM 2012 - 2014                                                                         model yang telah
                                                                                                                              Ad-hoc                                  ditetapkan sesuai
   T0            T+1            T+2           T+3
                                                                                                                                                                    dengan karakteristik
                                                                                                 Catatan :                                          Target
                                                                                                                                                                       masing-masing
                                            Prakiraan      Prakiraan                             Hasil penghitungan prakiraan maju akan            Tahunan
REALISASI      APBN           RAPBN                                            TA 2012 dan
                                                                                                                                                                           kegiatan
  2011         2012            2013
                                              Maju           Maju                                menjadi baseline pada tahun ybs.                 yg berbeda
                                              2014           2015            KPJM 2013 - 2015
   T-1          T0              T+1           T+2             T+3
                                                                                                                                    www.dadangsolihin.com                               32
                                   www.dadangsolihin.com                                    31
                                                                                   Apa itu RPJMD
                                                                 •   RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang
                                                                     dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam
                                                                     jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala
                                                                     Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
      RP




                R
                RPJMD
       PJMD




                         RPJMD
                                                                 •   Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
                                                                     Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
                                                                     penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
                                                                     t t       diik ti d           t         l    i d      i   berkala
                                                                     tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review b k l
                                                                     atas implementasinya.
                                                                 •   RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: (1) kemana daerah akan
                                                                     di hk pengembangannya d apa yang h d k di
                                                                     diarahkan           b         dan                          i dalam
                                                                                                                  hendak dicapai d l
                                                                     lima tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3)
                                                                     langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
                                                                     tercapai
                                                                     tercapai.
                        www.dadangsolihin.com               33                              www.dadangsolihin.com                     34




    Landasan Hukum RPJMD                                               Landasan Hukum RPJMD
1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional    8. SE Mendagri 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk
   (SPPN)                                                            Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah
2. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara                                Kabupaten/Kota
3. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
                    g                                            9. SEB MenPPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri
4. UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah         0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis
   Pusat dan Pemerintah Daerah                                       Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007
5.
5 PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah                 10. Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
                                                                     Daerah
6. PP 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
   Pelayanan Minimal                                             11. PP 8/2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
                                                                     Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
7.
7 Permendagri 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
   Penetapan Standar Pelayanan Minimal



                        www.dadangsolihin.com               35                              www.dadangsolihin.com                     36
                                                                                  1                  Tahap Persiapan
     Step by Step Penyusunan RPJMD                                               1.   Orientasi Perencanaan Daerah
                                                                                 2.   Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
                               3                           5                     3.   Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
        1                     Tahap                                              4.   Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
                                                       Penyusunan
                           Penyusunan                                            5.   Orientasi Renstra SKPD
                         Rancangan Awal
                                                        Rancangan
     Persiapan                                         Akhir RPJMD               6.   Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
                          Renstra SKPD
                                                                                 7.   Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
                                                                                 8.   Identifikasi Stakeholder
                                                                                 9.   Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
                                                                                 10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
                                                                                     RPJMD
                                    Tahap Penyusunan              Penetapan      11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
                    y
                 Penyusunan          Rancangan Akhir
                 Rancangan           RPJMD Daerah /
                                                                Perda/Perkada    12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
                 Awal RPJMD           Renstra SKPD             tentang RPJMD          stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
                                                                     6           13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
                     2                        4
                                                                                 14 P               t d dan      d     Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD
                                                                                 14. Perumusan metoda d panduan J i A i i FGD d M                      b

                               www.dadangsolihin.com                        37                                    www.dadangsolihin.com                        38




2           Tahap Penyusunan Rancangan                                            3          Tahap Penyusunan Rancangan
                    Awal RPJMD                                                                    Awal Renstra SKPD
1.  Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah
    Daerah 5 tahunan                                                              1.    Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan RPJMD
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan                               2.    Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
3. Kajian terhadap RPJMD                                                          3.    Tupoksi RPJMD
      j
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
                  p                  g                p              p            4.    Perumusan Visi dan Misi RPJMDM
5. Analisis keuangan daerah                                                       5.    Evaluasi Renstra RPJMD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Kajian RTRW-D                                                                  6.    Review Renstra K/L dan Renstra RPJMD Provinsi
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional                                             7.    Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat                                    8.    Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD                                            9.    Pembahasan Forum RPJMD
                      p p
10. FGDs untuk setiap Topik                                                       10.   Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum RPJMD
11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs                                         11.   Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra RPJMD
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang                12.   Musrenbang RPJMD
    RPJMD                                                                         13.   Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD

                               www.dadangsolihin.com                        39                                    www.dadangsolihin.com                        40
                  Tahap Penyusunan Rancangan Akhir                                                        5          Tahap Penetapan Perda/Perkada
4
                    RPJMD DDaerah / Renstra RPJMD
                                h R     t                                                                                   tentang RPJMD
                                                                                                          1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda
1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah                                                            Kabupaten
2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD                                                              2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD                                                        3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
4.
4 Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD                                                         4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
                                                                                                          5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
                                                                                                          6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
                                                                                                          7 Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan
                                                                                                          7.




                                       www.dadangsolihin.com                                         41                              www.dadangsolihin.com                    42




     Langkah Penyusunan RPJMD                                                                                                Outline RPJMD
                             (1)         Visi, Misi, Program
Indikator                               Kepala Daerah Terpilih
                                                                                                          1. Pendahuluan
             Bappeda menyusun                            (2)
              Rancangan Awal                                        SKPD Menyusun Renstra SKPD            2 G b            k di i daerah
                                                                                                          2. Gambaran umum kondisi d   h
                  RPJMD                                  (3)
                                                                 Program SKPD                             3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
    a)   Visi,Misi Kepala Daerah                                                                             pendanaan
    b)   Strategi Pembangunan Daerah
    c)   Kebijakan Umum                                                                                   4. Analisis isu-isu strategis;
    d)   Kerangka Ekonomi Daerah                         (4)         Bappeda menyelenggarakan
                                                                       MUSRENBANG RPJMD                   5. Visi, misi, tujuan dan sasaran
    e) Program SKPD
                                                                                                          6.
                                                                                                          6 Strategi dan arah kebijakan
                                                         (5)
                                                                                                          7. Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah
             Bappeda menyusun                                                    Penetapan RPJMD
           Rancangan Akhir RPJMD                                                                          8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
    a)   Visi, Misi Kepala Daerah                                                       (7)
                                                                                                             pendanaan
    b)   Strategi Pembangunan Daerah                     (6)                                              9. Penetapan indikator kinerja daerah
    c)   Kebijakan Umum                                                          Digunakan sebagai
    d)   Kerangka Ekonomi Daerah                                                pedoman penyusunan        10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
    e)
     )   Program SKPD
         P                                                                        Rancangan RKPD
                                                                                                                                                                         8/
                                                                                                                                                             Pasal 40 PP 8/2008
                                       www.dadangsolihin.com                                         43                              www.dadangsolihin.com                    44
             Sistematika Penulisan RPJMD                                                      1/3                   Sistematika Penulisan RPJMD                                                  2/3
                                               Bab I   Pendahuluan                                    2.9    Pariwisata dan Budaya                     Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
                                               1.1.    Latar Belakang Penyusunan RPJMD                2.10   Pendidikan                                      Pembangunan Daerah
       Rencana Pembangunan                     1.2.    Landasan Hukum                                 2.11   Perlindungan sosial                             Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
      Jangka Menengah Daerah                   1.3.    Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup              2.12   Keuangan Daerah                                 Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
                                               1.4.    Kedudukan RPJMD dengan Dokumen                 2 13
                                                                                                      2.13   Rumusan Issue Strategis Pembangunan             (SMART) strategi pencapaian tujuan dan
                                                                                                                                                             (SMART),
                                                       Perencanaan lainnya                                   Daerah                                          kebijakan yang akan ditempuh untuk
                                               1.5.    Sistematika Penulisan                                                                                 masing-masing strategi pembangunan
                                                                                                      Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen                      daerah.
                                               Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan                               Perencanaan Terkait                      5.1   Tujuan
                                                      Permasalahan Pembangunan Daerah                 31
                                                                                                      3.1           N i
                                                                                                              RPJM Nasional l                          52
                                                                                                                                                       5.2   Strategi
                                                                                                                                                             St t i
                                                      Menggambarkan profil daerah, status,            3.2     RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk   5.3   Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
                                                      kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,           RPJM Provinsi)                                 pemerintahan daerah)
                                                      serta rumusan isu dan permasalahan              3.3     RPJM Provinsi                            5.4   Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
                                                      strategis dalam penyelenggaraan fungsi-         3.4     RTRW Provinsi dan RTRW                         Kerangka Pendanaan
                                                                                                                                                                   g
                                                      fungsi pemerintahan daerah secara                       Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
                                                      menyeluruh                                              Kota)                                    Bab VI Program Pembangunan Daerah
                                               2.1    Kondisi Geografis Daerah                                                                                Untuk masing-masing program perlu
                                               2.2    Pelayanan Umum                                  Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan                dicantumkan nama program, tolok ukur dan
                                               2.3    Ketertiban dan Ketentraman                             Daerah                                           target kinerja capaian program dan pagu
                                               2.4    Ekonomi                                         4.1    Visi                                             indikatif
                                               2.5    Lingkungan Hidup                                4.2    Misi                                      6.1    Program Pembangunan
                                               2.6    Perumahan dan Fasilitas Umum                    4.3    Agenda (apabila ada)                            6.1.1 Program SKPD
      Provinsi/Kabupaten/Kota                  2.7    Kesehatan                                                                                              6.1.2 Program Lintas SKPD
                                               28
                                               2.8    Pendidikan                                                                                             6.1.3 Program Lintas Kewilayahan

                                   www.dadangsolihin.com                                      45                                           www.dadangsolihin.com                                  46




             Sistematika Penulisan RPJMD                                                      3/3                      Contoh: Outline RPJMD DKI
62
6.2   Program Pengembangan Kelembagaan         Lampiran                                               BAB I PENDAHULUAN                                BAB V    ARAH KEBIJAKAN UMUM
      dan Legislasi Daerah                     Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-            Latar Belakang                                         PEMBANGUNAN DAERAH
                                               kurangnya mencakup:                                       Maksud dan Tujuan                                 Urusan Wajib
Bab VII Kaidah Pelaksanaan                                                                               Landasan Hukum                                    Urusan Pemerintahan
        Mengemukakan tentang program dan       1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,                Hubungan RPJMD dengan Dokumen
        kegiatan pendukung yang diperlukan        Issue dan P
                                                  I                  l h      i
                                                        d Permasalahan masing-masing i                   Perencanaan Lainnya                           BAB IV   ARAH KEBIJAKAN UMUM
        untuk dapat mengimplementasikan           fungsi pemerintahan daerah                             Sistematika Penulisan                                  KEUANGAN DAERAH
        RPJMD secara efektif                   2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik                                                                Umum
7.1     Konsistensi penyusunan Renstra SKPD,      dan Musrenbang RPJMD                                BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH                  Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
        RKPD dan Renja SKPD dengan RPJMD
        RKPD,                                                                                            Kondisi Geografis                                 Arah Kebijakan Belanja Daerah
                                               3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja
7.2     Pemantauan dan evaluasi kinerja                                                                  Kondisi Demografi                                 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
                                                  Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
        pencapaian program RPJMD                                                                         Sumber Kekayaan Alam
                                                  fungsi-fungsi pemerintahan daerah
7.3     Penguatan kemampuan dan kapasitas                                                                Kondisi menurut Aspek Kehidupan               BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN
        DPRD untuk memantau dan mengevaluasi   4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun            Kondisi menurut Urusan Pemerintahan                   DAERAH
        RPJMD                                     lalu (Penerimaan dan Belanja)                                                                           Program Dedicated
7.4     Penguatan kemampuan dan kapasitas      5. Proyeksi Fiskal Daerah                              BAB III VISI DAN MISI                               Program menurut Urusan Pemerintahan
        Non Government Stakeholders untuk                                                                Visi                                             Program Kewilayahan
                                               6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
        memantau dan mengevaluasi                                                                        Misi
        implementasi RPJMD                                                                                                                             BAB      VIII PENUTUP
                                                                                                      BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
                                                                                                         Tujuan Pembangunan Daerah
                                                                                                         Strategi Pembangunan Daerah
                                                                                                         Pendekatan



                                   www.dadangsolihin.com                                      47                                           www.dadangsolihin.com                                  48
                                                                1/3               Evaluasi Kualitas RPJMD                             2/3
            Evaluasi Kualitas RPJMD
                                                                      4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan                .
1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian        .        p     g
                                                                         pembangunan daerah sesuai dengan:g
   pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
   pemerintahan daerah                                                      Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
                                                                            mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan       .           kelemahan (weaknesses)
   daerah
                                                                            Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan:           .           mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
      Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha                           ancaman (threats)
      mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi               5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi,   .
      kelemahan (weaknesses)                                             dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan,
      Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha                                                         daerah.
                                                                         strategi dan kebijakan pembangunan daerah
      mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi            6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan,    .
      ancaman (threats)                                                  strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program
                                                                                        daerah.
                                                                         pembangunan daerah
                         www.dadangsolihin.com                  49                             www.dadangsolihin.com                  50




            Evaluasi Kualitas RPJMD                             3/3

7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah      .
             g               j  ,      g,               j
   sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
   keuangan daerah
8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan             .
   kendala fiskal daerah
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program             .
   pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan
   permasalahan strategis nasional
10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif     .
    dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan
    penyusunan RPJMD
11. Kualitas RPJMD sudah SMART                                  .



                         www.dadangsolihin.com                  51                             www.dadangsolihin.com                  52
                                                                                                                 Prioritas Nasional
                            2010-
                 VISI RPJMN 2010-2014                                                                                      1    Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
                                                                                                                           2    Pendidikan
                                                                                                                           3    Kesehatan

                                    VISI                                                                                   4

                                                                                                                           5
                                                                                                                                Penanggulangan Kemiskinan
                                                                                                                                Ketahanan Pangan
                                                                                             11 Prioritas Nasional
                            ,           ,
    INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN                                              Kabinet Indonesia Bersatu II    6    Infrastruktur
                                                                                                     2009-2014
                                                                                                     2009 2014             7    Iklim Investasi dan Iklim Usaha
                   BERKEADILAN
                                                                                                                           8    Energi
                                                                                                                           9    Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
        Sejahtera                   Demokratis                    Berkeadilan
                                                                                                                           10   Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
                                                                                                                           11   Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
                                                               Memperkuat penegakan
    Memperkuat triple
                                                               hukum
    tracks strategy             Memantapkan
                                                               Pemberantasan korupsi
    Pembangunan inklusif     konsolidasi demokrasi                                                                         12   Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
                                                               Pengurangan
    dan berkeadilan                                                                                Prioritas Lainnya       13   Bidang Perekonomian
                                                               kesenjangan
                                                                    j g
                                                                                                                           14   Bidang Kesejahteraan Rakyat

                                 www.dadangsolihin.com                             53                                     www.dadangsolihin.com                                 54




                        SASARAN RPJMN 2010‐2014                                                                                                                                1/5
                Ekonomi-Pengangguran-
    Pertumbuhan Ekonomi-Pengangguran-                                                                              j            y
                                                                                                               Kesejahteraan Rakyat
               Kemiskinan
                                                                                            Ekonomi
                      2010            2011           2012           2013        2014
                                                                                            No.   Pembangunan                                       Sasaran
                                                                                                                                      Rata-rata 6,3 – 6,8 % pertahun
Pertumbuhan (%)     55-56
                    5,5 5,6         60-63
                                    6,0 6,3       6,4 6,9
                                                  64-69           67-74
                                                                  6,7 7,4     7,0 7,7
                                                                              70-77           1.
                                                                                              1      Pertumbuhan Ekonomi
                                                                                                                                      Sebelum tahun 2014 tumbuh 7%
Pengangguran (%)       7,6          7,3 - 7,4     6,7 - 7,0       6,0 - 6,6   5,0 - 6,0       2.     Inflasi                        Rata-rata 4-6 % pertahun
                                                                                              3.     Tingkat Pengangguran
                                                                                                     Ti k t P                       5-6     d khi tahun
                                                                                                                                    5 6 % pada akhir t h 2014
Kemiskinan (%)      12,0 -13,5    11,5 - 12,5    10,5 - 11,5     9,5 - 10,5   8,0 - 10,0
                                                                                              4.     Tingkat Kemiskinan             8-10 % pada akhir tahun 2014




                                 www.dadangsolihin.com                             55                                     www.dadangsolihin.com                                 56
                 Kesejahteraan Rakyat                                      2/5                                                                            3/5
                                                                                                 Kesejahteraan Rakyat
Pendidikan                                                                       Kesehatan
                                                         Status Awal   Target
No                      Indikator                                                                                                    Status Awal   Target
                                                            (2008)     (2014)    No                    Indikator
1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk                                                                                        (2008)      (2014)
                                                            7,50        8,25
   berusia 15 tahun ke atas (tahun)                                              1. Meningkatnya umur harapan hidup (tahun)             70,7       72,0
2.
2 Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia
                                                              9
                                                            5,97          18
                                                                        4,18
   15 tahun ke atas (%)                                                               Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
3. Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A (%)
                                                                                 2.                                                     228         118
                                                            95,14       96,0          per 100.000 kelahiran hidup
4. Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (%)
         g     y                                ( )           ,
                                                            72,28           ,
                                                                         76,0
                                                                                                                         1.000
                                                                                      Menurunnya angka kematian bayi per 1 000
5. Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (%)                 64,28        85,0    3.                                                      34          24
                                                                                      kelahiran hidup
6. Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (%)                 21,26        30,0
7. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan                Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi
                                                                                 4.
                                                                                 4                                                      18,4
                                                                                                                                        18 4         15 0
                                                                                                                                                   < 15,0
   antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang        kurang dan gizi buruk) pada anak balita (%)
   diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat



                              www.dadangsolihin.com                         57                               www.dadangsolihin.com                        58




                                                                           4/5                                                                            5/5
                 Kesejahteraan Rakyat
                     j            y                                                                  j            y
                                                                                                 Kesejahteraan Rakyat
                                                                                      Energi
     Pangan                                                                           No.
                                                                                      No          Pembangunan                         Sasaran
     No.      Pembangunan                             Sasaran                               Peningkatan kapasitas
                                                                                       1.                                 3.000 MW pertahun
                                                                                            pembangkit listrik
     1.    Produksi Padi              Tumbuh 3,22 % per tahun
                                              ,     p
                                                                                            Meningkatnya rasio
     2.    Produksi Jagung            Tumbuh 10,02 % per tahun                         2.                                 Pada tahun 2014 mencapai 80 %
                                                                                            elektrifikasi
     3.    Produksi Kedelai           Tumbuh 20,05 % per tahun                              Meningkatnya rasio desa
                                                                                       3
                                                                                       3.                                 Pada tahun 2014 mencapai 98 %
                                                                                            berlistrik
     4.    Produksi Gula              Tumbuh 12,55 % per tahun
                                                                                            Meningkatnya produksi         Pada tahun 2014 mencapai 1,01
     5.    Produksi Daging Sapi       Tumbuh 7,30 % per tahun                          4.
                                                                                            minyak bumi                   juta barrel perhari

                                                                                            Peningkatan pemanfaatan       Pada tahun 2014 mencapai
                                                                                       5.
                                                                                            energi panas bumi             5.000 MW


                              www.dadangsolihin.com                         59                               www.dadangsolihin.com                        60
         Perkuatan Demokrasi                                                      Penegakan Hukum
                                                                      Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui
Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia                               penegakan hukum (rule of law) dan
                                                                        terjaganya ketertiban umum

Sasaran:                                                              Sasaran:
 1. Semakin t j i
 1 S                        i k t iklim litik k d if bagi
          ki terjaminnya peningkatan ikli politik kondusif b i         1. Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan
    berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik            kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam
    rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan                       berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak
      p               p pranata hukum;
    kepatuhan terhadap p               ;                                  hukum
 2. Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan                  2. Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada
    terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;                              aparat dan lembaga penegak hukum
 3. Meningkatnya kinerja l b
 3 M i k t                    l b     demokrasi;
                 ki j lembaga-lembaga d   k i                          3. Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan
 4. Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat                          ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisen
    dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis.                    4. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang
 5. Indeks Demokrasi Indonesia: 73 dari 100 pada 2014                     meningkat dari 2,8 pada tahun 2009
                         www.dadangsolihin.com                   61                            www.dadangsolihin.com                            62




                                                                                            Nama                  : Dadang Solihin
                                                                                            Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
                                                                                            Pekerjaan             : Direktur Evaluasi Kinerja
                                                                                                                    Pembangunan Daerah
                                                                                                                    Bappenas
                                                                                            Alamat Kantor         : Jl. Taman Suropati No. 2
                                                                                                                    Jakarta
                                                                                                                    J k t 10310
                 Terima Kasih                                                               Telp/Fak Kantor       : (021) 392 6248
                                                                                            HP                    : 0812 932 2202
                                                                                            Email                 : dadangsol@yahoo.com


                                                                                            Websites              :
                                                                                              www.dadangsolihin.com
                                                                                              www.flickr.com/photos/dadangsolihin
                                                                                              www.slideshare.net/dadangsolihin
                                                                                              www slideshare net/dadangsolihin
                                                                                              www.docstoc.com/profile/DadangSolihin
                         www.dadangsolihin.com                   63                            www.dadangsolihin.com                            64

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: rpjmd
Stats:
views:1004
posted:7/21/2010
language:Indonesian
pages:16
Description: Capacity Building DPRD Kabupaten Biak Numfor di Grand Cempaka Hotel-Jakarta, 20 Juli 2010