Kesenjangan Komunikasi

Document Sample
Kesenjangan Komunikasi Powered By Docstoc
					    Kesenjangan Komunikasi Lintas Budaya antara Elite Pembuat
                   Kebijakan dan Komunitas Pasar Gede


I. Pendahuluan
       Tulisan ini merupakan studi kasus terhadap proses pembangunan ulang
Pasar Gede di sisi timur yang tak kunjung tuntas. Hingga sembilan bulan sejak
terbakar 28 April 2000, belum ada tanda-tanda pembangunan fisik akan dimulai.
Hal ini dipicu oleh belum adanya titik sepakat dalam menentukan desain Pasar
Gede yang akan dibangun ulang. Padahal, sebelum ada keputusan desain
arsitektur yang dipilih, maka proses pembangunan ulang belum dapat dimulai.
       Di dalam kasus ini terdapat konflik yang menghadapkan dua kelompok
yang terlibat di dalarnnya. Yakni, jajaran pembuatan kebijakan, dalam hal ini
Fraksi FPDI P DPRD.II dan pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) di Kota Solo,
berhadapan dengan komunitas Pasar Gede yang terepresentasikan dengan
Komunitas Paguyuban Pasar Gede (Komppag) yang didukung penuh oleh F Partai
Golkar, F PAN, F TNI, F Pembaharuan (seluruhnya ada lima fraksi di DPRD II
Solo). Mereka inilah yang terus berkepanjangan bertentang pendapat satu sarna
lainnya, tentang desain Pasar Gede.
        Satu pihak di 'kubu' F PDI P dan Pemda menghendaki terjadinya
perubahan bentukbangunan. Sedangkan komunitas Pasar Gede dan empat fraksi
lainnya menghendaki dibangun seperti semula. Akibat tak kunjung dibangun,
korban kebakaran itu pun terlantar di pasar darurat dan tak jelas kepastian kapan
akan kembali menempati Pasar Gede. Komunitas Pasar Gede mendasarkan pada
alasan historis dan ikatan psikologis yang tercipta dari interaksi sosia] yang secara
tradisional te]ah terjalin selarna puluhan tahun. Mereka khawatir perubahan atas
fisik bangunan akan mengganggu jalinan itu. Di sisi lain, secara umum dapat
diketahui, F PDI P dan Pemda melandaskan pendapatnya pada orientasi masa
depan, terutama menyangkut tata kota. Orientasi ini meliputi pembenahan Pasar
Gede ditinjau dari aspek ekonomis dengan menerapkan manajemen pasar modem.
Dan untuk melaksanakannya, diperlukan perubahan bentuk dan penambahan luas
pada bangunan Pasar Gede.
       Dari sini dapat ditangkap adanya sesuatu yang hilang dari proses
komunikasi, yakni ketiadaan 'jembatan' untuk menghubungkan dua ide yang
berlatar kebudayaan berbeda. Pun, lahirnya stereotip yang dilekatkan tiap pihak
kepada seterunya, tak terhindarkan. Berdasarkan fenomena itulah, penulis
memilih Kesenjangan Komunikasi Lintas Budaya Antara Pembuat Kebijakan dan
Komunitas Pasar Gede sebagai judul tulisan ini.
       Dalam karya ini penulis lebih menitikberaktan pada konflik antara
komunitas Pasar Gede dan penentangnya. Sementara tentang pendukungnya akan
diuraikan secukupnya yang dianggap penting. Pengumpulan data untuk menyusun
tulisan ini dilakukan kurang lebih selama 2,5 bulan, pertengahan 24 Oktober 2000
hingga 6 Januari 2001. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, literatur,
dan observasi lapangan. Tulisan ini juga dilengkapi kutipan wawancara dengan
beberapa narasumber dan petikan dari literatur untuk membantu pembahasan.
       Sebagai hasil karya manusia, tulisan ini tentu saja banyak memiliki
kekurangan. Dengan tak bermaksud melakukan apologi, keterbatasan waktu
dirasakan menjadi kendala yang cukup menghambat untuk membuat studi ini.
Sementara ketertutupan nara sumber --terutama dari kelompok pembuat kebijakan
saat ditemui oleh seorang (cuma) mahasiswa-- membutuhkan waktu yang tak
sebentar untuk menembusnya. Alhasil, penulis mengalami kesulitan untuk
menganalisa persoalan dan memberikan pemecahan kasus ini secara memadai.
Namun demikian, penulis telah berupaya untuk melakukan rekonstruksi konflik
secermat dan selengkap mungkin. Juga berhasil menemukan latar belakang
kebersikukuhan sikap kedua belah pihak dan menyusunnya, untuk kemudian
menggunakannya dalam pendekatan sosial dalam rangka pemecahan masalah.


II. Latar Belakang : Masalah
       Tulisan ini diilhami dari ruwetnya proses pembangunan ulang Pasar Gede
Solo. Seperti diketahui, bangunan sebelah timur pasar kebanggaan warga Solo itu
terbakar hebat pada 28 April 2000 dini hari. Untunglah berkat kesigapan petugas
pemadam kebakaran, bangunan pasar sebelah barat, yang hanya dipisahkan oleh
jalan raya selebar 5 m dapat diselamatkan.
        Tak urung, musibah itu menelan kerugian materiil yang besar,
diperkirakan mencapai Rp 10 miliar. Pemda juga kehilangan potensi pemasukan
senilai Rp 260 juta setahun dari penarikan retribusi di Pasar Gede. Ini adalah
Pendapatan Asli Daerah bagi pemda terbesar kedua setelah Pasar Klewer yang
mencapai Rp 1 miliar setahun.
        Selain itu, terbakarnya Pasar Gede menyebabkan ratusan orang kehilangan
mata pencaharian. Berdasar data di Dinas Pasar Surakarta, sejumlah 1008 orang
resmi tercatat sebagai penghuni/komunitas Pasar Gede. Mereka terdiri 449
pedagang pemegang surat ijin pemakaian los, 84 pedagang pemegang surat ijin
pengguanan kios dan 146 pedagang oprokan. Rata-rata berjualan bahan makanan
dan kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, sebanyak 238 kuli pasar, 86 penarik
becak, dan 5 orang juru parkir turut menggantungkan hidupnya pada keberadaan
Pasar Gede.
        Beberapa waktu kemudian, Jumat (26/5/2000), Pemda Solo memindahkan
sekitar 700 orang penghuni (bangunan sisi timur yang terbakar) Pasar Gede ke
lokasi pelataran parkir eks Beteng P1asa. Oleh pemda, dijanjikan paling lambat
setahun usai musibah, Pasar Gede selesai dibangun dan siap ditempati. Meskipun
demikian tak semuanya bersedia menghuni di bagian da1am pasar darurat.
Sebagian berjualan di luar pagar tepi jalan raya, sedang yang lainnya memilih
pindah ke lokasi lain.
        Karena ada janji dari pemda itulah, para korban kebakaran sangat berharap
untuk segera kembali menempati Pasar Gede. Terlebih, para perumus kebijakan
maupun peraturan kota, yakni Pemda dan DPRD Solo, terlihat begitu serius
menangani musibah itu. DPRD pun membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pasar
Gede.
        Salah satu tugas Pansus adalah bersama dengan Pemda Solo menggodok
rencana pembangunan ulang Pasar Gede. Karena itu, seperti layaknya proses
pembuatan kebijakan publik, kedua belah pihak terlibat aktif. Namun, dalam hal
ini, Pansus yang terdiri dari 42 orang (F PDI P 23 orang, FP Golkar 5, F TNI 4, F
Pembaharuan 4, F PAN 6) hanya mengurusi masalah nonteknis; mulai dari
memutuskan desain bangunan, anggaran hingga kontraktor pelaksana proyek.
Sedangkan persoalan teknis pengerjaan proyek hingga penataan dan penempatan
ulang para pedagang diserahkan sepenuhnya kepada eksekutif (pemda).
       Namun, langkah yang diambil tersebut tidak dengan sendirinya
mempercepat penyelesaian masalah Pasar Gede. Justru janji yang sempat
dilontarkan kepada komunitas Pasar Gede gagal dipenuhi. Pasalnya, hingga lewat
enam bulan, kelanjutan proses pembangunan Pasar Gede tak ada kejelasan. Pun,
tak ada kepastian kapan pembangunan fisik Pasar Gede akan dimulai.
       Biang kelambatan itu adalah tidak kunjung disepakatinya desain Pasar
Gede yang akan dibangun ulang. Berawal dari permintaan Walikota Solo Slamet
Suryanto kepada civitas akademika Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta
(UNS) untuk membuat desain Pasar Gede, munculah tiga alternatif. Anggota tim
desain ini berasal dari civitas akademika Fakultas Teknik dan FISIP UNS.
       Alternatif I, Pasar Gede dibangun kembali seperti aslinya dan tetap
berpatokan pada konsep pasar tradisional (tanpa diskotek dan bilyar centre)
dengan anggaran dana sebesar Rp 11.747.557.712,- yang berasal dari APBD dan
pinjaman bank. Alternatif II, Pasar Gede dibangun dengan kondisi seperti semula
dengan penambahan basement bawah tanah, dipergunakan untuk areal parkir yang
menelan biaya sebesar Rp. 17.088.227.107,- dengan dana dari investor. Yang
terakhir adalah alternatif III, Pasar Gede dibangun seperti semula ditambah
basement bawah untuk parkir dan penambahan luas di lantai 2 pada bagian tengah
(menggunakan konsep pasar modern). Diperkirakan dibutuhkan biaya sejumlah
Rp 19.381.572.366,- yang juga didanai oleh investor.
       Nyatanya, kemunculan tiga alternatif ini justru melahirkan debat
berkepanjangan soal pilihan desain yang akan dipilih. Pemda dan anggota pansus
dari Fraksi PDI P memilih alternatif III. Sedangkan anggota pansus dari empat
fraksi yang lain (F PAN, F Pembaharuan, F Partai Golkar, dan F TNI)
menganggap alternatif I sebagai pilihan yang bijak.
       Terlebih, aspirasi komunitas Pasar Gede cenderung menyuarakan alternatif
I. Hal itu di antaranya bisa dilihat dari hasil polling yang dilakukan Komunitas
Paguyuban Pasar Gede (Komppag). Polling yang dilakukan terhadap 230 orang
itu menunjukkan lebih dari 70 % komunitas/penghuni Pasar Gede sepakat Pasar
Gede dibangun seperti semula. Komppag berdiri pada 23 Juli 2000. Organisasi
yang diketuai kuli gendong Pasar Gede bernama Wiharto itu menaungi komunitas
Pasar Gede korban kebakaran. Anggotanya terdiri dari eks pedagang yang
menghuni bangunan sebelah timur yang terbakar, kuli pasar, juru parkir dan
tukang becak .
       Pun, berdasarkan wawancara penulis dengan 150 pedagang di 17 blok
pasar darurat dan di 5 blok yang tetap menghuni bangunan pasar bagian barat
yang tidak ikut terbakar (dari tiap blok yang berisi 20-24 pedagang, diambil 6-8
orang secara acak untuk diwawancarai), memberikan jawaban yang sarna. Ketika
disodori pertanyaan soal bentuk bangunan yang dipilih jika Pasar Gede dibangun
ulang, mereka meminta Pasar Gede dibangun persis seperti sedia kala.
       Partono, 57 tahun, eks pedagang pracangan penghuni Blok 5 Pasar Gede, saat ditemui
       penulis di pasar darurat sedang berkemas-kemas bersiap untuk pulang. Partono telah
       berjualan di Pasar Gede selama 20 tahun, dan karenanya mengaku tak betah terus
       berdagang di pasar darurat. Di Pasar Gede, semula ia berdagang di lantai gang pasar
       (oprokan --penulis) selama 3 tahun. Sedikit beruntung, ia akhirnya medapatkan los
       dasaran bekas tempat pedagang yang telah meninggal. Awalnya barang dagangan Partono
       hanya sayur-mayur, namun kini telah bertambah jumlah dan ragamnya. "Kalau saya bisa

                                                                    -
       memilih, lebih baik Pasar Gede itu tidak usah kobong (terbakar penulis) saja. Membuat

       kami susah. Gara-gara diskotik korseleting, semua kobong. Jaman dulu waktu belum ada
       diskotik kok rasanya saya dagang ya ayem-ayem saja. Waktu diskotik dibuat, kami
       sebenarnya sudah pernah rerasan (rembukan, usul dan saran -penulis) supaya ndak usah
       saja tapi ndak diperhatikan. Tapi gimana lagi, sekarang sudah habis. Pinginnya sih ya
       dibangun lagi seperti dulu, ndak usah ditambahi macem-macem. Pasar ya pasar. Diskotik
       dan kafe bagusnya sih di tempat lain saja."


       Namun demikian, Pemda dan anggota pansus dari Fraksi PDI P tetap
bergeming. Mereka tetap menilai altematif III sebagai desain yang efisien.
Sementara anggota pansus yang lain tak kalah bersikukuh sejalan dengan aspirasi
komunitas Pasar Gede. Alhasil, tak pernah tercapai kata sepakat. Bahkan, batas
waktu keputusan desain berulangkali dibuat, sebanyak itu pula dilanggar sendiri
oleh pansus. Sehingga belum dapat dibawa ke sidang paripuma DPRD untuk
memutuskan nasib Pasar Gede.
       Menurut Wakil Ketua Pansus dari Fraksi PAN yang mendukung altematif I Zainal Arifin,
       Pemda mengajukan alternatif III dengan alasan untuk menerapkan subsidi silang bagi
       para pedagang lama Pasar Gede. "Persoalannya, pedagang yang notabene adalah
       penghuni Pasar Gede punya keinginan beda. Kami dari Fraksi PAN tak mau disalahkan
       sebagai penghambat. Lama tidaknya proses pembangunan kembali Pasar Gede tergantung
       pada Walikota. Dia- kan (walikota- penulis) sebagai eksekutor yang berhak membangun,
       sementara kami kan hanya legislasi. Ya tidak wajar DPRD kok membangun proyek, nanti
       bisa   ditertawakan.   Lambatnya   pembangunan Pasar    Gede   lantaran disebabkan
       keterlambatan pengajuan desain gambar Pasar Gede, dan itu tanggungjawab eksekutif
       Lha wong menggambarnya saja tujuh bulan, itu kan waktu yang lama. Terus
       membangunnya kapan? Padahal mereka (Tim Arsitektur UNS-penulis) janji enam bulan
       gambarnya bisa selesai. Keinginan pedagang dan komunitas Pasar Gede seharusnya lebih
       diutamakan. Karena itu saya dan Fraksi PAN akan tetap memperjuangkan aspirasi para
       pedagang untuk memilih alternatif I."



       Begitulah. Tarik ulur terus terjadi di antara sesama anggota legislatif
sendiri dan juga legislatif berseberangan dengan eksekutif (Pemda Solo). Di
waktu yang bersamaan, komunitas Pasar Gede; pedagang, kuli hingga juru parkir
kian resah menanti kejelasan nasib mata pencaharian mereka. Dan peristiwa pada
Rabu, 20 Desember 2000, kian memperjelas seberapa besar kekecewaan mereka.
       Hari itu, Pansus Pasar Gede sedianya hendak menggelar sidang paripuma
yang terbuka untuk umum, apapun hasil keputusan desain yang disepakati. Tetapi
sebelumnya dilakukan rapat tertutup untuk menetapkan pilihan desain.
Rencananya, jika masih mengalami kebuntuan, sidang paripuma tetap
dilangsungkan dengan beragenda acara pemilihan desain, yang akan dilakukan
dengan pemungutan suara atau voting. Sementara itu, di ruangan sidang
paripurna, ratusan orang dari komunitas Pasar Gede telah berjubel menanti
dimulainya sidang. Mereka mengusung aneka spanduk dan poster berisi tuntutan
agar Pasar Gede dibangun seperti semula. Gelagatnya. ratusan orang itu telah
kehilangan kesabaran, setelah merasa sekian lama menanti tanpa hasil.
       Puncaknya terjadi saat sidang pari puma dimulai. Ketika Ketua DPRD,
Bambang Mudiyarto menyatakan menunda keputusan alternatif desain yang akan
dipergunakan -sekaligus menjadwalkan kembali Sidang Pari purna Pasar Gede
sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan, massa pun langsung tersulut
emosinya. Mereka berteriak-teriak mencaci maki dewan. Beberapa orang tampak
berusaha memburu anggota dewan, terutama dari F PDIP, dan sebagian berupaya
merusak perlengkapan gedung DPRD. Untunglah, tindakan anarkis itu dapat
dicegah. Meskipun demikian, beberapa orang sempat melampiaskan kejengkelan
dengan membakar kaos dan atribut PDIP.
       Pansus kembali gagal memutuskan desain bangunan lantaran Fraksi PDI P
tetap bersikukuh memilih altematif III. Seperti yang sudah-sudah, kebuntuan
kembali terjadi. Semula voting akan dilakukan. Tapi kehadiran massa
menghasilkan tekanan psikologis sedemikian rupa, sehingga voting urung
dilakukan dan memilih menunda sidang paripuma untuk menetapkan desain.
       Tentu para penyokong alternatif III punya alasan sendiri. Seperti
terungkap dari perbincangan penulis dengan Krismas Irmono, anggota pansus dari
F PDIP, mereka beranggapan bahwa dalam menentukan desain seharusnya
berpandangan jauh ke masa depan. Semisal menunjuk keberadaan basement
parkir pada altematif III diyakini mampu memecahkan masalah kepadatan lalu
lintas di jalan raya seputar Pasar Gede.
       Seperti telah disinggung di atas, aparat di jajaran Pemda Solo pun
mempunyai pendapat serupa dengan F PDI P. Umumnya menyebut altematif III
sebagai pilihan yang paling realistis bagi Pemda. Sebab, pembangunan ulang
Pasar Gede memerlukan campur tangan investor. Jika proyek berdasarkan pada
altematif I, investor tak mau mengerjakan, karena investor tak mendapat
keuntungan yang memadai.
       Kepala Dinas Pasar Triyanto, menegaskan, Pemda tak bermaksud menelantarkan
       pedagang dan penghuni Pasar Gede lainnya, kecuali karena Pemda benar-benar kesulitan
       menghimpun dana. Karena itulah dipilih altematif III. Jika menggunakan altematif I,
       Pemda tak bisa menangani. Biayanya dari mana? Tidak cukup dengan APBD. Soalnya,
       anggaran dalam APBD sangat tipis. Sedang untuk mengajukan pinjaman juga tidak
       mungkin karena Debt Coverage Ratio APBD sudah nol. Saya memang belum bisa
       memperkirakan keuntungan yang didapatkan bila membangun memakai altematif III
       dibanding altematif I. Juga keuntungan dari penjualan total jumlah kios yang bisa dibuat
       bila memperluas lantai dua. Tapi dari hitungan kasar, sebenarnya bisa dilihat altematif III
       cukup feasible karena investor akan lebih tertarik mengerjakan proyek. Di samping itu,
       sudah saatnya Pasar Gede dikelola secara profesional dan modern. Salah satunya ya soal
       penataan ruang bagi pedagang demi kenyamanan pembeli atau pengunjung."


       Dengan pembangunan basement dan penambahan luas lantai dua di bagian
tengah, aparat pemerintahan kota yakin investor tertarik untuk membangun Pasar
Gede. Sebab investor dapat memperbesar margin keuntungan. Misalnya dari hasil
penjualan kios tambahan di lantai yang baru.
       Meskipun demikian, para pendukung altematif III itu mengaku tak
menanggung penempatan kembali pedagang ke posisi semula. FPDI P hanya
menjamin bahwa pedagang akan kembali menempati Pasar Gede. Namun, urusan
pengaturan tempat dan tata letak pedagang adalah urusan eksekutif. F PDI P pun
tak bisa memberikan kepastian soal penempatan pedagang oprokan akan
diletakkan di mana, termasuk di lantai dua bagian tengah yang bakal dibangun
jika mengacu altematif III.
       Bahkan lantai yang baru itu nantinya diperuntukan bagi pedagang yang
menjajakan barang dagangan dengan jenis atau klasifikasi berbeda -misalkan
tekstil-dari yang selama ini dijual di Pasar Gede. Lalu kemana pedagang oprokan
akan ditempatkan? ltulah persoalannya. Hingga saat ini kepastian nasib pedagang
oprokan masih simpang siur.
       Hal itu dapat disimak misalnya dari pernyataan Ketua DPRD Solo
Bambang Mudiarto -berasal dari PDI P. Bambang, menyebut pedagang oprokan
akan ditempatkan pada ring luar lantai dua, bekas biliar diskotik tempat sumber
api kebakaran. Bertentangan dengan keterangan Kepala Dinas Pasar, Triyanto
yang merencanakan pedagang oprokan akan ditempatkan di lantai yang baru.
       Hal ini tentu sukar dimengerti. Sebab, pedagang oprokan yang selama ini
dituding sebagai biang ketidaknyamanan pengunjung, justru luput dari perhatian.
Padahal, Pemda dan FPDI P sejak awal ngotot memilih altematif III lantaran
hendak menata pedagang oprokan. Dan salah satu caranya adalah menempatkan
mereka di lantai yang baru.
       Namun gelagatnya, pedagang oprokan pun tak bakal kuat membayar uang
sewa atau beli kios/ dasaran di lantai tambahan. Bisa jadi, penghuni lantai dua
nantinya adalah pedagang bermodal kuat. Lebih-lebih, pedagang pada dasamya
enggan pindah tempat. Situasi ini kuat dapat dirasakan oleh penulis, sebab seluruh
pedagang --terutama oprokan- yang ditemui mengungkapkan kekhawatiran
serupa.
          Mbok Sarmin, 59 tabun, adalah eks pedagang oprokan di mulut pintu utara Pasar Gede. Ia
          tak bisa membaca, menulis dan hanya mampu berbahasa Jawa serta sedikit bercakap
          dalam bahasa Indonesia. Sekilas Mbok Sarmin mengesankan tak peduli dengan
          bagaimanapun bentuk bangunan Pasar Gede. Tapi bukan lantaran tidak berkepentingan.
          Sebab ketika ditelusuri lewat perbincangan lebih dalam, nyatanya Mbok Sarmin yang
          tinggal di Kampung Sangkrah itu, lantaran tak berpendidikan, merasa asing dengan istilah
          desain, arsitektur maupun manajemen pasar modern. Ia bahkan menyangka desain adalah
          wuwungan (puncak atap -penulis), dan manajemen sebagai mandor (supervisor). Suatu
          hal yang menggelikan sekaligus sebuah ironi menyedihkan, mengingat istilah-istilah
          itulah yang mengemuka dalam kasus ruwetnya bangun ulang Pasar Gede. Akhimya,
          dibantu dengan seorang kawan yang fasih berbahasa Jawa, penulis harus lebih dulu
          menjelaskan sesuai standar pengertian Mbok Sarmin untuk memperoleh pendapatnya.
          Berikut petikan penuturan Mbok Sarmin yang telah dialihbahasakan, " Saya tidak tahu,
          besok mau jualan di sebelah mana. Kata kawan-kawan, Pasar Gede akan dijadikan seperti
          Singosaren (Matahari Dept. Store -penulis). Saya sudah cocok di tempat yang dulu. Kalau
          disuruh pindah ke tingkat (lantai 2 --penulis) saya tidak kuat membayar sewa los. Biar
          saja orang lain di sana, tapi saya tetap di tempat yang dulu. Saya takut kehilangan
          langganan. Mereka kan sudah hafal dengan saya. Lha kalau pindah, nanti dagangan saya
          tidak laku. Ya jadinya bangkrut. Tapi yang membuat nelongso (masgyul-penulis), saya
          dikatakan nyepeti pasar (mengganggu pemandangan di pasar --penulis). Apa benar begitu,
          Mas?"


          Sementara itu, antara Pasar Gede dan penghuninya seperti telah terjalin
ikatan psikologis yang erat. Keinginan untuk memperoleh kembali bentuk
bangunan seperti semula sangat kuat. Sampai-sampai, sebagian besar pedagang
dan penghuni Pasar Gede lainnya sepakat untuk urunan membiayai alternatif I.
Kalau pun belum mencukupi, mereka bersedia membayar mundur retribusi yang
tarifnya telah dinaikkan, sampai jangka waktu yang diperkirakan telah dapat
melunasi biaya pembangunan. Dengan cara demikian, meminjam kalimat
Wiharto, menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab untuk menjaga
keberadaan Pasar Gede, lantaran sama-sama merasa ikut membangun. Pilihan ini
juga mampu meminimalisir konflik yang timbul antara pedagang karena rebutan
tempat. Selain itu akan menghindarkan terjadinya persaingan tidak sehat antara
pedagang yang bermodal cekak dengan yang barn dan bermodal besar. Paling
tidak, meringankan beban pedagang yang terbelit utang.
       Seperti jamak ditemui di pasar-pasar tradisional lainnya, pun para
pedagang di Pasar Gede sebagian besar mempunyai utang dagang, yang dilunasi
dengan cicilan. Biasanya dipinjam dari tukang kredit partikelir (bank plecit).
Hampir separoh pendapatan penjualan barang dagangan dipakai untuk melunasi
pinjaman berikut bunganya. Mereka merasa kehadiran pedagang baru, apalagi
mempunyai jarak yang lebar dalam hal kekuatan modal, memperketat persaingan.
Sehingga dikhawatirkan mengurangi pendapatan dan kemampuan melunasi utang.
       Wiharto    dan   juga   sejumlah    pedagang      yang   ditemui   penulis
mengungkapkan rasa tidak mengerti mereka terhadap sikap keras kepala FPDI
Perjuangan. Bagi komunitas Pasar Gede, keinginan mereka sederhana saja; pasar
dibangun persis sebelum terbakar dan bisa menempati posisi masing-masing
seperti semula. Karena itu mereka menganggap aneh sikap fraksi partai
berlambang banteng gemuk yang dinilai justru mengingkari aspirasi komunitas
Pasar Gede.



III. Pembahasan Masalah
       Dari uraian sebelumnya, kita dapat menemukan pemicu ruwetnya proses
bangun ulang Pasar Gede adalah belum disepakatinya pilihan desain yang akan
dijadikan dasar membangun ulang. Titik persoalan itu terjadi pada saat keinginan
mempermodern pasar harus menghadapi kekukuhan untuk mempertahankan Pasar
Gede sebagai pasar tradisional. Seiring dengan kian memanasnya perselisihan,
pihak yang terlibat dalam konflik Pasar Gede itu pun bisa segera dapat dipetakan.
Tak hanya berseberangan dengan fraksi lain, namun situasi ini juga menempatkan
FPDI P dan Pemda pada posisi frontal terhadap komunitas Pasar Gede, yang
notabene adalah massa setia PDI P.
       Temperatur konflik, dalam kaitan pertentangan antara FPDIP dan empat
fraksi yang lain, relatif lebih adem. Namun sebaliknya, kegelisahan serta rasa
was-was begitu tinggi dirasakan oleh komunitas Pasar Gede dalam hubungannya
dengan FPDI P, karena langsung berkaitan dengan keberadaan pemenuhan hajat
hidup mereka.


a. Kecurigaan Elit vis a vis Komunitas Pasar Gede
       Pandangan kedua pihak yang berseberangan terhadap persoalan Pasar
Gede memiliki versi yang berbeda sesuai dengan kepentingannya masing-masing.
Tumbuhnya kecurigaan satu kelompok terhadap yang lainnya tak dapat terelakan.
Selain dinilai tak aspiratif, FPDIP juga dianggap arogan dengan memaksakan
memperjuangkan kehendak dimana maskud dan tujuannya gagal dimengerti oleh
komunitas    Pasar      Gede.    Kekecewaan        yang    kian     menumpuk        akhimya
menyembulkan sikap sinis terhadap wakil rakyat, yang mana para penghuni Pasar
Gede merasa punya andil mendudukkan ke kursi parlemen.
       Dalam insiden sidang paripuma yang berbuntut pada pembakaran kaos dan atribut PDI P,
       dapat terekam oleh penulis ungkapan kejengkelan komunitas Pasar Gede. Tampak
       seorang ibu bernama Naning dengan bercucuran air mata berteriak-teriak histeris.
       "Oalahh nde nde, kowe iku kepilih dadi dewan amerga bakul. Saiki wae wis kepenak lali
       karo asalmu soko wong cilik. Wis ora nduwe isin kabeh. " (Oalahh nde nde, kamu itu
       terpilih menjadi anggota dewan berkat pedagang. Sekarang saja karena sudah hidup enak
       lupa dengan asalmu dari orang kecil -rakyat jelata. Sudah tidak punya malu semua).
       Petikan umpatan si ibu ini dapat ditemukan pula di harian Jawa Pos Radar Solo, edisi 21
       Desember 2000.



       Dan ternyata kejengkelan itu bukan semata luapan emosional sesaat.
Sebuah peribahasa Jawa "kacang lali kulite" (kacang lupa pada kulitnya: lupa
pada asal usulnya) adalah sebutan umum yang dilekatkan komunitas Pasar Gede
pada wakil rakyat FPDI P, yang bahkan tetap terpatri hingga sewaktu penulis
harus mengakhiri karya tulis ini. Selain itu, tudingan keminter --sok pintar-juga
kerap terlontar dalam banyak perbincangan penulis dengan komunitas Pasar Gede.
Hal ini dilandasi atas bersikukuhnya FPDI P mempertahankan altematif III
walaupun sudah banyak tokoh masyarakat Solo, pakar dan ahli dari beragam
disiplin ilmu yang menyerukan agar Pasar Gede dibangun seperti semula.
       Sebaliknya, anggota FPDIP dan petinggi pemda punya penilaian tersendiri
tentang komunitas Pasar Gede. Mereka menganggap warga yang diwakili itu tak
paham tentang seluk beluk pembangunan ulang Pasar Gede. Pedagang dan
komunitas pasar lainnya adalah sosok yang tidak lebih tahu daripada kalangan
pembuat kebijakan. Mereka, komunitas Pasar Gede itu bahkan tidak mampu
diajak berpikir secara rasional dan hanya mengutamakan kepentingan jangka
pendek, yang lebih berpijak pada kenangan romantis tentang sosok bangunan
Pasar Gede. Karena itu, mengajak komunitas pasar untuk berpikir maju adalah
suatu hal yang oleh elit dirasa sudah menjadi kewajibannya.
       Ketua Fraksi PDI P Farid Badres, mengaku fraksinya tak punya niat untuk
       mengutamakan kepentingan investor dalam kasus Pasar Gede. Semuanya demi kebaikan
       warga masyarakat Solo. "F PDI P tetap pada keputusan semula dan kita harus berpikir ke
       depan. Sebab kami lebih mengutamakan pada kepentingan masyarakat luas dan pedagang
       sendiri. PDI P sebetulnya berniat baik dalam masalah pembangunan kembali Pasar Gede.
       Hanya saja para pedagang belum bisa merasakan bagaimana manfaatnya jika dibangun
       dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang menguntungkan pedagang dan masyarakat
       luas."
       Anggota FPDI P yang lain, Krismas Irmono, lantas menunjuk kasak-kusuk yang kerap
       dikeluhkan 'warga' Pasar Gede --yang menyebut pasar akan diubab menjadi pasar
       swalayan-- sebagai contoh 'keterbelakangan'. "Mereka tak tahu persoalan sebenarnya
       yang terjadi di Pasar Gede. Buktinya ada kabar bahwa Pasar Gede mau diubab jadi mall.
       itu kan menunjukkan mereka itu sebenarnya tak tahu apa-apa."
       Pendapat serupa juga dilontarkan Joko, juga dari FPDIP. Menurutnya, keinginan agar
       Pasar Gede dikembalikan ke bentuk semula, harus dihargai. Namun pengembalian ke
       bentuk semula tanpa penambahan apapun, justru bisa membuat sejumlah <I>bakul
       oprokan<I> dan kaki lima tersingkir. "Apakah pilihan itu bijaksana? Sebab faktanya,
       sebelum terbakar pada 28 April 2000 silam, Pasar Gede merupakan pasar yang sumpek,
       padat serta memerlukan pengaturan tata letak yang memadai. Tangga yang seharusnya
       untuk kenyamanan pengunjung agar leluasa berbelanja, justru dipenuhi oleh pedagang
       <I>oprokan<I>. Hal sarna juga terjadi di pintu masuk dan sisi timur yang dipenuhi
       pedagang <I>oprokan<I> hingga tiga atau empat lapis. Dari mulai <I>oprokan<I> yang
       menempel toko hingga yang menggunakan badan jalan. Akibatnya, kemacetan dan
       kesemrawutan lalu lintas menjadi pemandangan sehari-hari. Melubernya pedagang
       hingga ke badan jalan, merupakan fakta bahwa Pasar Gede telah kelebihan beban alias
       <I>overload<I>. Kalau kita bersikukuh dengan idealisme hanya dari satu sisi dengan
       tetap mengembalikan Pasar Gede ke bentuk semula, tanpa penambahan sedikitpun, akan
       sangat banyak pedagang <I>oprokan<I> yang tersingkir. Dan tentunya mereka akan
       keberatan. "


Namun belakangan, harapan pada komunitas Pasar Gede agar mau berpikir 'maju'
justru dimentahkan oleh keinginan yang menunjukkan ketakkonsistenan.
       Ketika ditanya tentang kecurigaan berebut pengaruh dengan partai lain, dengan nada
       setengah gusar, Farid Badres mengingatkan, "Sebaiknya para pedagang Pasar Gede
       berpikir ala pedagang, bukannya berpikir ala politikus, budayawan dan sebagainya. Kalau
       masalah ini dipolitisir yang rugi justru para pedagang sendiri. Para pedagang mestinya
       dapat memikirkan untung ruginya setelah pasar betul-betul digunakan. Sebab selain
       pedagang, pembeli pun juga harus mendapat jaminan kebersihan, keamanan dan
       kenyamanan. FPDIP berharap Pasar Gede bisa ramai siang dan malam. Kami yakin pola
       bisnis para pedagang dapat berjalan seperti semula."



       Sebuah kontradiksi cukup serius muncul dari seorang pembina partai yang
sekaligus berperan sebagai elit pembuat kebijakan publik. Seorang pedagang dan
siapapun anggota komunitas Pasar Gede diharapkan tidak berperan lebih dari
'bidangnya'. Keluar dari porsinya dianggap sebagai sikap sok tahu dari sebuah
komunitas masyarakat yang dicap 'terbelakang'.
       Wiharto bercerita, dirinya pernah diundang Ketua DPC PDI P Solo untuk membicarakan
       persoalan pasar Gede di kantor sekretariat partai itu. Namun, di sana ia merasa dirasani -
       dipergunjingkan- oleh beberapa pengurus partai sebagai terlalu pintar untuk ukuran
       penghuni Pasar Gede. Bahkan dicurigai sebagai 'penyusup' yang membawa pesan
       kepentingan kelompok lain. Pemuda bujang umur 29 tahun itu memang sangat dipercaya
       komunitas Pasar Gede untuk mewakili mereka. Wiharto adalah kuli gendong di Pasar
       Gede sejak masih sekolah di SMKI Solo.
       Ia bergabung dengan komunitas Pasar Gede menyusul ibunya yang telah lama menjadi
       bakul penjual-- di sana. Berkat kegemarannya membaca, terutama filsafat dan agama,
       Wiharto mempunyai tingkat pengetahuan lebih ketimbang umumnya komunitas Pasar
       Gede. Ia pun relatif 'melek' soal perjuangan hak-hak publik.
           Stereotip, kecurigaan saling berlawanan itu sedikit banyak telah memberi
kontribusi terhadap terjadinya konflik antara FPDIP   -   Pemda Solo dan komunitas Pasar

Gede. Dalam uraian di atas, bercermin pada sikap kolektif komunitas Pasar Gede
dimana penilaian kacang lali kulite dilekatkan ke seterunya, pada gilirannya
menunjukkan 'pengakuan' tentang adanya dua kaum yang berbeda di antara
mereka, yang disimbolisasikan dengan kacang dan kulit. Namun, perbedaan
tersebut dapat dimaknai ganda. Yang pertama, adalah selisih dalam hal derajat

ordinasi antara dua kelompok -mengarah ke perbedaan tingkat kelas. Sedang

makna yang lain hanya sekadar ingin menunjukan identitas dua kelompok adalah
berbeda satu dengan lainnya, sejajar tanpa mempedulikan faktor ordinasi.
           Lahirnya penilaian kacang lali kulite juga sekaligus menandai telah terjadi
pergeseran sikap, perilaku dari sekelompok orang yang tergabung dalam
komunitas pemegang otoritas pembuat kebijakan publik, dimana kelompok ini
diakui sebagai sebuah elit dalam masyarakat. Kalangan ini, dalam khasanah
masyarakat Jawa, dikenal sebagai golongan priyayi. Selain itu, sikap kolektif yang
ditunjukkan komunitas Pasar Gede secara langsung hendak menegaskan
keberadaan mereka; menempati 'posisi' kulit. Kulit dapat dimaknai sebagai asal
muasal mengenai sikap dan perilaku mula maupun dalam hal kemampuan
ekonomi. Namun, kulit dapat pula menunjuk pada sebuah kelompok, yakni wong
cilik atau sebuah komunitas rakyat jelata, lengkap dengan kebudayaan mereka
sendiri.



b. Pendekatan Sosial Kasus Pasar Gede
b.l Etik Elit/Priyayi tentang Kewajibannya terhadap Wong Cilik,
           Priyayi, menurut istilah aslinya menunjuk kepada orang yang bisa
menelusuri asal-usul keturunannya sampai kepada raja-raja besar Jawa jaman
sebelum penjajahan, yang setengah mitos (Clifford Geertz dalam The Religion of
Java, terj. Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa). Namun demikian,
sejak Belanda masuk ke bumi Jawa dan memerintah lebih dari 300 tahun,
mempekerjakan kaum ini sebagai instrumen administrasi kekuasaannya. Lantaran
kemudian pemerintah kolonial kehabisan persediaan aristokrat asli untuk ditarik
ke birokrasi, maka orang kebanyakan pun turut direkrut. Alhasil, pengertian
priyayi kemudian meluas, bukan hanya mencakup orang yang keturunan raja atau
ningrat, namun juga masyarakat biasa yang bekerja di pemerintahan. Seseorang
dapat pula dikatakan priyayi karena pekerjaan dan prestasinya. Disebut priyayi
karena pekerjaannya yang halus, di belakang meja. Disebut priyayi karena orang
memiliki gelar akademis. Dan pada gilirannya, di masa sekarang, mereka yang
terlibat dalam pembuatan kebijakan publik, bisa digolongkan sebagai kelompok
priyayi.
           Sifat Etik Priyayi, menurut Geertz dalam buku yang sama, umumnya
memiliki kepekaan yang intens terhadap perbedaan status, penonjolannya yang
tenang mengenai hal superioritas spiritual, dan penekanannya yang bersegi dua
pada kehidupan rohani yang halus dan pada tingkah laku yang sopan.
Menjalankan tugas seorang priyayi sebagai prajurit dan pemerintahan (pejabat)
adalah kewajiban turun-temurun. Kalangan ini menganggap bahwa mereka tak
seperti kaum pedagang, yang dipandang hanya berfikir tentang kebutuhannya
sendiri dan tidak tentang masyarakat secara keseluruhan. (Geertz, h. 310)

       Merujuk pada uraian Geertz, maka sifat etik tersebut akan memunculkan
kepercayaan diri bahwa menjadi seorang priyayi/elit --sebagai pembuat kebijakan
publik- adalah orang-orang terpilih karena kemampuan mereka mengatur
kehidupan masyarakatnya. Dan kaum ini yakin dirinyalah yang mempunyai
keistimewaan untuk itu.
       Sementara itu, identifikasi wong cilik atau rakyat jelata menumpu pada
kebudayan dan tradisi rakyat kebanyakan, dimana basis kekuasaan terakhimya
adalah pada pengawasan mereka atas sumber bahan-bahan pokok masyarakat,
yakni persediaan pangan. Wong cilik, cenderung melihat sifat etik kaum
elit/priyayi sebagai bentuk puncak dari apa yang menjadi angan-angannya (sikap
menahan diri, pekerjaan halus, berpengetahuan dan tingkat rohaniah tinggi) dan
sikap kaku karena merasa diri penting. Yang terakhir, kaum elit priyayi
diasosiasikan oleh wong cilik sebagai orang yang banyak merasakan kegembiraan
dalam hidupnya.
       Namun, dalam kasus Pasar Gede, karena hidup dalam situasi perubahan
besar kehidupan sosial yang melanda Indonesia, fenomena hubungan elit dan
wong cilik, tidak 'sesakral' pada masa lampau. Kini elit/priyayi pembuat kebijakan
tidaklah berada pada derajat yang jauh, baik dalam ruang maupun secara sosial.
Wong cilik, rakyat jelata yang terepresentasikan pada komunitas Pasar Gede tak
lagi tampak sebagai massa yang tak berdiferensiasi. Wong cilik tak lagi kelompok
yang begitu saja gampang 'diatur' priyayi pejabat pemerintah kota maupun
dilegitimasikan secara konstitusional oleh kehadiran segelintir wakil-wakil
mereka di gedung DPRD.
       Sebaliknya, sebuah otoritas untuk memutuskan pemenuhan kebutuhan
sendiri menjadi cita-cita yang begitu kuat diperjuangkan komunitas Pasar Gede.
Kalangan ini meyakini bahwa yang mengetahui tentang seluk beluk pasar adalah
mereka sendiri. Pasar Gede bukan sekadar tempat berdagang semata. Pasar Gede
bagi komunitasnya ibarat kampung bahkan rumah kedua. Di sana pu1a terdapat
tatanan kehidupan interaksional tak cuma antar komunitas penghuninya, namun
juga hubungan sosial dengan pembelinya.
       Hanya saja, stratafikasi ala Geertz itu tak bisa diterapkan begitu saja pada
empat fraksi di DPRD yang lain, meskipun mereka juga digolongkan sebagai
priyayi --dan oleh karena itu seharusnya mengambil sikap yang sama dengan
FPDI P dan Pemda. Hal ini disebabkan karena sikap bisa dibentuk dan direkayasa
oleh pengalaman inderawi, dan memungkinkan tidak selalu sama. Nyatanya,
perkembangan di kemudian hari juga kian mengejutkan, sebab muatan
kepentingan di dalam kasus Pasar Gede telah mengalami pergeseran. Semula,
yang nampak di permukaan adalah seputar masalah teknis, dengan pertimbangan
aspek ekonomis. Tetapi pada akhimya terungkap, menjadi bertumpang tindih
dengan motivasi politis.
       Ada pengakuan baru dari petinggi PDI P. Ketua DPC PDI P Solo FX Hadi Rudyatno,
       kepada dua utusan Komppag Danang dan Lilik, menyatakan ada perhitungan politis
       mengapa jajaran PDI P yang tergabung dalam fraksi di DPRD menolak alternatif III.
       Rudyatno mencurigai adanya konpirasi untuk menjatuhkan PDI P dengan memilih
       alternatif I. Ada persekongkolan dari partaipartai non PDI P yang sengaja untuk ngotot
       menggolkan alternatif I. Targetnya, pada 3-4 tahun mendatang, menjatuhkan PDI P,
       dalam hal ini sasarannya adalah Walikota Solo Slamet Suryanto (mantan ketua DPC PDI
       P Solo). Caranya, para 'oposan' PDI P akan menggoyang Siamet lewat Pendapatan Asli
       Daerah (pAD) dari pemasukan Pasar Gede. Dalam pandangan Rudy, alternatifI
       berpotensi sebagai proyek rugi. Dan yang membayar pelunasannya adalah para komunitas
       Pasar Gede, maka setoran retribusi ke Pemda juga berkurang. Sebab lebih terkonsentrasi
       untuk pelunasan pembiayaan proyek. Pemda pun tak bakal tega menaikkan retribusi lebih
       tinggi, mengingat beban pedagang Pasar Gede. Alhasil PAD dari Pasar Gede menyusut
       drastis, yang mengakibatkan Slamet Suryanto dalam posisi tak aman secara politis.
       Yang mengherankan, Rudyatno juga menuding sejumlah budayawan Solo yang
       tergabung dalam SHS (Solo Heritage Society) punya motif ekonomis (menjadi semacam
       makelarlbroker proyek) dari persoalan Pasar Gede. Tak hanya itu, Rudi pun mencurigai
       Komppag telah ditunggangi Partai Arnanat Nasional (PAN). Tapi, kecurigaan kepada
       PAN ini agaknya lebih bertendensi gengsi politis PDI P. Maklum, peran PDI P dalam
       penanganan pasca kebakaran Pasar Gede sangat terlambat, hingga terlibas oleh aktivitas
       PAN, yang menyalurkan bantuan dana. Padahal, Komunitas Pasar Gede adalah kantung
       massa PDI P, sehingga dapat dipahami bahwa PDI P tak mau kehilangan muka dua kali
       dengan meloloskan altematifI yang aktif diperjuangkan PAN.
       'Kedongkolan' PDI P dipicu oleh sumbangan Ketua Umum PAN Amien Rais sebesar
       Rp. 100 juta untuk korban kebakaran Pasar Gede. Menurut Danang, dana itu sumbangan
       pribadi Amien Rais, sebagai warga Solo. Ceritanya, beberapa pekan setelah kebakaran,
       beberapa orang wakil pedagang (notabene dikenal sebagai kader PDI P), salah satunya
       Danang, menemui Amien Rais saat berkunjung di Solo untuk suatu acara. Amien Rais
       mengabulkan. Hanya saja, agar terkontrol, oleh pemberinya, sumbangan itu disalurkan
       lewat PAN Solo. Rupanya, sumbangan ini dianggap sebagai corengan arang bagi
       kehormatan DPC PDI P Solo.


       Peristiwa ini seolah menunjukkan bahwa konflik antar elit yang terjadi
telah mengorbankan masyarakat. Keberadaan rakyat kebanyakan, wong cilik
dijadikan sebagai alat untuk memperbaiki posisi tawar terhadap pesaingnya.
Praktik-praktik semacam ini, meskipun berulangkali dibantah para tokohnya,
sangat jamak teJjadi dalam hubungan politik antar partai. Menggunakan klaim diri
sebagai pengayom wong cilik untuk mencapai tujuan organisasi. Hanya saja,
proses penyadaran politik telah mulai berlangsung dalam komunitas Pasar Gede.
Keengganan untuk membawa-bawa politik partai dalam penyelesaian Pasar Gede,
telah mengantar mereka pada keteguhan untuk mempeIjuangkan pilihannya
sendiri, kembali menempati Pasar Gede. Keteguhan ini yang membawa mereka
tak mau menurut pada suara seiya sekata yang diinginkan para pemimpin partai,
'pengasuh' komunitas Pasar Gede selama ini. Sikap ini pula yang membuat
komunitas Pasar Gede terbuka terhadap uluran bantuan dari pihak yang nyata-
nyata mempunyai persaingan politis yang tinggi dengan partai induk mereka,
PDIP.


b.2 Memori Kolektif Komunitas Pasar Gede
        Ditilik dari riwayat pembangunannya, Pasar Gede merupakan simbol
sejarah perjuangan eksistensi keberadaan wong cilik. Karena itu memang
memiliki kemampuan untuk merangsang bangkitnya memori kolektif. Hal itu bisa
dirunut dari sejarah pembangunan pasar Gede. Pasar yang semula bernama Harjo
Negoro itu dibangun oleh pemerintah Belanda atas inisiatif Sinuhun Pakoe
Boewono X. Pembangunan memakan waktu dua tahun dimulai pada 1928 dan
selesai pada 1930.
        Berdiri di atas tanah seluas 10.421 m2, pasar ini termasuk berada pada lokasi yang
        strategis karena posisinya yang berada di tengah kota sehingga mudah untuk dijangkau.
        Pada mulanya, pasar Gede yang sesungguhnya bernama Pasar Harjo Negoro ini tidak se-
        'Gede' sekarang. Awalnya pasar ini hanya berupa warungan kecil yang berada di depan
        Gubernuran (Kotapraja) yang sekarang menjadi Balaikota. Atas inisiatif Pangeran Paku
        Buwana ke X, pasar kecil ini dibangun oleh Pemerintahan Belanda dengan gaya arsitektur
        Eropa yang dirancang oleh Thomas Karsten pada tahun 1928 dan selesai pada tahun 1930
        dan kemudian difungsikan kembali menjadi salah satu pasar termegah di Kota Bengawan
        ini hingga sekarang.
        Karena dekat dengan Gubenuran, Pasar ini ditingkat menjadi dua lantai supaya kelihatan
        lebih megah. Setelah direnovasi luasnyapun berkembang menjadi 20.244 m2. Pada awal
        pemfungsiannya, pasar ini dikelola oleh Keraton Solo dengan sangat tradisional. Petugas
        pasar yang berkewajiban untuk menarik biaya retribusi masih mengunakan seragam
        kain/bebet, baju beskap lengkap dengan blangkon. Hasil dari penarikan retribusi ini
        dulunya diserahkan kepada Kasunanan. Karena pemanfaatan pasar ini dulu lebih
        digunakan untuk kepentingan Belanda, maka hal itu menimbulkan kemarahan bagi
        bangsa pribumi, kemarahan itu memuncak pada tahun 1947 dengan perusakan pasar oleh
        Bangsa Indonesia sendiri. Namun setelah kekuasaan kembali di tangan Republik
        Indonesia, pasar ini mengalami beberapa kali perehapan. Perehapan pertama adalah pada
       tahun 1949 dengan membangun kembali pasar yang rusak oleh amukan massa hingga
       dapat difungsikan kembali sebagai pasar warga. Pada tahun 1981 perehaban kedua
       kembali dilakukan dengan menambah sirap (bagian atas bangunan, atap dari kayu) dan
       perehaban terakhir dilakukan pada tahun 1986/1987 menjadi <I> Akaru<I> Bilyard dan
       Pasar Buah.
       Kepada wartawan harian Solo Pos, edisi Jumat 28/4/2000, Pangageng Parentah Keraton
       Drs. GPH Dipokusumo, menuturkan Pasar Gede memiliki sejarah yang berkait erat
       dengan keberadaan Keraton dan Mesjid Agung. Dipo menje1askan bahwa pasar yang
       sebenarnya mempunyai nama Pasar Harjonagoro tersebut, secara filosofi berkait dengan
       nuansa keagamaan sekaligus kemasyarakatan yang dimiliki Keraton. "Ini kaitannya
       dengan ciri <I>hablumminallah<I> dan <I>hablumminannas<I>," ungkap putera Pakoe
       Boewono (PB) XII tersebut.
       Keberadaan pasar, secara filosofi berada di sebelah kanan Tugu Pamandengan yang
       terletak di depan Balaikota, yang ditarik garis lurus (dilihat) dari Keraton. Menurut Dipo,
       keberadaan Pasar Gede tersebut berkait dengan urusan dunia <I>hablumminannas<I>.
       Sementara yang berkait dengan akhirat <I>hablumminallah<I> berada di kiri (sebelah
       barat) tugu, termasuk di dalamnya Mesjid Agung. Kedua bangunan bersejarah itu
       dibangun pada masa PB X. Bahkan, menurut mantan anggota DPRD Solo tersebut, Pasar
       Gede telah menjadi identitas Kota Solo yang merupakan ciri khas Kota Tua. Dan
       keberadaannya dilindungi UU No 5/1992 tentang cagar budaya. Karenanya, Pasar Gede
       yang termasuk sebagai bangunan cagar budaya itu, oleh pihak Keraton diminta tetap
       dipertahankan ciri khasnya. "Sehingga kalau nantinya Pemda hendak membangun
       kembali pasar tersebut, kami minta agar ciri tadi dipertahankan. Jadi untuk bentuk
       bangunan fisiknya tolong diusahakan agar tetap seperti bangunan-bangunan lama yang
       ada kemarin. "


       Selain itu, pembangunan Pasar Gede pada hakikatnya merupakan upaya
PB X untuk meredam konflik pribumi - tionghoa. Pada masa itu, Surakarta -biasa
disebut Solo, masih dihinggapi trauma pemberontakan Tionghoa (Geger Pacinan)
yang didukung oleh kolonial Belanda. Pemberontakan itu telah menelan korban
jiwa dan benda yang sangat besar. Aset-aset milik pemerintah (keraton), terutama
untuk kepentingan (dan basis) ekonomi, di Boyolali, Klaten, Kartasura dan juga
Solo jatuh ke tangan etnis Tionghoa.
       Pasar Gede, yang saat itu berupa pasar rakyat yang luasnya hanya puluhan
meter persegi, terletak di tengah perkampungan yang mayoritas dihuni etnis
Tionghoa atau pecinan. Perkampungan itu, dengan dukungan Belanda, banyak
bermunculan pengusaha-pengusaha etnis Tionghoa. Bisnis mereka kian besar dan
berkembang pesat yang berakibat mematikan usaha milik pribumi. Khawatir akan
terjadi kekacauan kembali, dikarenakan terjadi upaya perebutan aset Tionghoa
oleh pribumi, PB X berinisiatif membangun Pasar Gede sebagai sentra ekonomi
perdagangan pribumi di wilayah kekuasaannya. Akhimya pasar yang semula
semrawut di tengah pecinan itu dibangun, diperluas dan dikelola hingga menjadi
pusat perdagangan penting di Solo, yang sekarang ini dikenal sebagai Pasar Gede.
Dengan demikian, meskipun tak kuasa memproteksi pedagang pribumi, PB X
juga tak perlu menghambat bisnis etnis Tionghoa --yang bila dilakukan PB X,
akan membawanya berbenturan dengan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda.
Namun langkah itu disertai dengan pemberian perhatian yang besar terhadap pasar
Gede, dapat menyeimbangkan tingkat perekonomian pribumi di sekitar Pasar
Gede khususnya, dan Surakarta umumnya. Keberadaan Pasar Gede itu juga
menumbuhkan kepercayaan diri pada pedagang pribumi, bahwa mereka mampu
bersaing dengan pedagang Tionghoa. Maka kesenjangan ekonomi dapat diciutkan.
Sehingga pecahnya konflik -setidaknya benturan fisik- antara pribumi dan
Tionghoa dapat diredam. Bahkan, rekonsiliasi pribumi-Tionghoa di kawasan itu
pun dapat terwujud hingga sekarang. Hal itu dapat dibuktikan saat beberapa kali
kerusuhan rasial melanda Solo, kawasan perkampungan sekitar Pasar Gede, yang
merupakan kampung bauran Pribumi dan mayoritas Tionghoa (seperti Balong dan
Ketandan) relatif aman dari amuk massa.
       Memori kolektif antara komunitas Pasar Gede juga terjadi dengan fisik
bangunan pasar. Sejumlah pedagang dan kuli kepada penulis mengakui hal ini.
Mereka mencontohkan tinggi lapak disesuaikan dengan tipikal dan fisik penduduk
pribumi Jawa, sehingga terasa nyaman di tubuh. Tinggi lapak yang sesuai juga
akan memudahkan proses bongkar muat barang dagangan, yang berarti akan
memperingan kerja kuli dan tak menambah beban bagi pedagang karena
membayar upah lebih besar. Sirkulasi udara dan cahaya di pasar Gede pun diakui
sangat pas dengan sifat barang dagangan mereka, yang umumnya bahan pangan,
sehingga tak cepat busuk atau rusak.
           Di sisi lain, ketiadaan jaminan yang tegas soal penempatan kembali ke
posisi masing-masing merupakan satu sumber masalah. Jika kelak lapak pedagang
bergeser meski hanya 1-2 meter saja, sudah bisa menimbulkan pertengkaran di
antara pedagang. Sebab, diyakini berpengaruh pada tempat strategis yang akan
mendatangkan pembeli.
           Karenanya bisa dipahami kecemasan yang menghinggapi komunitas Pasar
Gede terhadap altematif III Desain itu belum teruji mampu meredam potensi
melahirkan kesenjangan ekonomi yang tinggi, bahkan di kalangan internal
komunitas Pasar Gede sekalipun. Kekhawatiran yang terpancar dari mereka, bila
Pasar Gede dikelola dengan cara 'modern' maka akan berakibat mendatangkan
pedagang bermodal besar saja (baca: Tionghoa). Karena hanya merekalah yang
kuat membeli kios baru dan mahal, yang pasti juga disertai dengan manajemen
maju berkat pendidikan tinggi -ini juga berarti makan biaya sekolah yang besar.
Akibat lebih jauh, pedagang tradisional yang rata-rata bermodal lemah dan
berpendidikan rendah bakal kalah bersaing. Maka, bisa dibayangkan, apa yang
bakal teIjadi apabila pada akhimya tumbuh monolit pecinan yang justru lahir di
tengah-tengah atau pusat budaya pribumi Jawa.


c. Desain Lintas Budaya
           Dari uraian sebelumnya, maka untuk mengurai keruwetan di seputar
pembangunan ulang Pasar Gede diperlukan cara yang bijak. Pembangunan ulang
sebaiknya tak hanya mempertimbangkan aspek eksak, teknis sebagai bangunan
pasar semata. Namun, juga memperhitungkan aspek sejarah, sosiologis dan
psikologi komunitas Pasar Gede. Di dalam pasar legendaris kebanggaan wong
Solo itu telah terbentuk interaksi sosial yang terjalin selama pu1uhan tahun
lamanya. Pasar Gede tak lagi bisa dipandang sebagai tempat berjualan semata.
Pasar Gede telah menjelma menjadi karnpung kedua bagi komunitasnya dengan
sistem sosial berikut kebudayaannya sendiri, yang khas sebagai budaya 'wong
pasar' .
           Tak seperti gedung perkantoran ataupun pasar swalayan modern, Pasar
Gede memiliki kegiatan yang bercorak heterogen, yang kait mengait saling
membutuhkan satu sama lainnya. Dan kesemuanya itu adalah sebuah identitas
yang mendapat klaim sebagai milik wong cilik. Tingkat pendapatan nafkah
seorang kuli akan segera terganggu begitu pedagang pengguna jasa si ku1i tak
mampu membayar tip lantaran berkurang penghasilan dari penjualan barangnya.
Pedagang di Pasar Gede mendarnbakan sifat interaksional di antara sesama
pedagang. Seorang pedagang akan merasa nyaman berjualan bersisihan tanpa
sekat sedikitpun, dengan pedagang di sebelahnya --ibarat tetangga baik-- yang
telah dikenal dan dipercayanya selama bertahun-tahun. Sebagai tetangga dalam
satu kampung, seolah gerak naluriah, mereka pun biasa saling membantu dan
memupus persaingan tak sehat di antara mereka. Dan kesemuanya itu
dikhawatirkan bakal lenyap seiring dengan perubahan sekecil apapun di
'karnpung' mereka.
       Sistem ekonomi yang berlangsung di Pasar Gede bukanlah bersifat
individualistis, yang keteraturannya didapat dari membayar retribusi, menaati
peraturan yang disahkan pejabat pengelola pasar, yang kemudian dijanjikan akan
dikembalikan dalam bentuk jasa dan manfaat lain yang dinikmati di masa depan.
Keteraturan di dalarn komunitas Pasar Gede bersumber dari sebuah kepercayaan
pada jarninan tetap meratanya penguasan akses bahan pangan di antara mereka.
Titik tolak perdagangan dengan sistem pasar tradisional adalah pelibatan secara
langsung pedagang, produsen (petani), pembeli. Di sarnping itu, dengan sistem
pasar, jumlah masyarakat yang terlibat dalarn model perekonomian tersebut cukup
besar, muilai dari buruh, pedagang , petani, keamanan, transportasi dan lain-
Iainnya, sehingga mengurangi proses pengangguran.
       Karena itu, komunitas Pasar Gede hendaknya dilibatkan di dalam
menentukan desain bangunan. Namun, keterlibatan mereka di dalam proses ini
haruslah hingga ke tingkat yang benar-benar dalam. Tidak sekadar menjaring
pendapat dari obyek hunian, namun juga diberikan porsi yang cukup signifikan
dalam proses pengambilan keputusan. Komunikasi antara pembuat kebijakan dan
wong cilik dalam persoalan Pasar Gede agaknya mengalami hambatan. Terbukti
masing-masing pihak memunculkan stereotip negatif bagi satu sama lainnya.
Semuanya berlandaskan sebuah perbedaan pandangan atas kebudayaan yang
berlangsung dalam kelompok seterunya.
       Di sini diperlukan desain komunikasi yang interaktif. Komunikasi antar
dua budaya yang berbeda itu bisa dijembatani dengan cara pada muara saluran-
saluran komunikasi masyarakat dibuatkan sebuah ruang publik yang memadai.
Para elit pembuat kebijakan perlu menggiatkan fungsi bagian sosialisasi setiap
kebijakan publik. Di dalam kasus Pasar Gede ini, nyatanya wong pasar tidak
memperoleh akses yang leluasa untuk mengetahui latar belakang alasan ngototnya
FPDI P dan Pemda mempertahankan alternatif III. Selama ini yang ditangkap oleh
komunitas Pasar Gede dari sikap elit adalah; 'pokoknya altematif III'. Yang
diperlukan adalah sebuah sikap kesejajaran antara pembuat kebijakan dan wong
pasar. Komunikasi antar budaya dalam kasus ini tak cukup hanya dengan
menekankan pertimbangan eksak dan ekonomis, namun juga harus mau menerima
dan menyerap sejarah, latar belakang Pasar Gede dan komunitasnya.
       Namun lebih dari itu, komunikasi yang dijalin tidak menggunakan
pendekatan model komando. Komunitas Pasar Gede, walaupun merupakan
kantung massa PDIP, tidak otomatis boleh diperlakukan sebagai kelompok
masyarakat yang harus seiya sekata dengan pemimpinnya di parlemen. Komunitas
Pasar Gede sebaiknya dipandang sebagai suatu kelompok manusia yang memiliki
keinginan mandiri dan mampu mengatur dirinya dalam mencapai keinginan
mereka itu. Kekhawatiran bahwa komunitas Pasar Gede telah direbut simpatinya
oleh partai lain, sehingga harns dibalas dengan tindakan atas nama kehormatan
dan penyelamatan partai, adalah tidak tepat. Upaya demikian itu sebenamya justru
menunjukan tidak seriusnya pola hubungan yang dijalin antara elit partai dengan
kadernya. Proses pemberdayaan masyarakat tak digagas serius. Perhatian hanya
diberikan ketika mereka menjadi sebuah kebutuhan bagi pemungutan suara partai
dalam pemilu. Sebuah organisasi tidak bakal kehilangan pengikutnya jika mampu
menyerap aspirasi dan mendengarkan pendapat anggotanya. Dengan praktek keras
kepala yang mengingkari aspirasi akan menurunkan citra organisasi, yang
akibatnya justru akan ditinggalkan pendukungnya.
IV. Kesimpulan
       Wong cilik dalarn komunitas Pasar Gede telah mengalami proses
penyadaran akan hak-haknya sebagai warga masyarakat. Alhasil, kesakralan elit
priyayi, --dalam kasus Pasar Gede adalah pembuat kebijakan-- yang dulu
menciptakan jarak lebar dengan kebudayaan wong cilik, kini mulai terkikis.
Proses penyadaran empiris wong cilik itu semestinya ditanggapi sebagai satu
manfaat besar untuk memudahkan perumusan tujuan dan keinginan mereka. Elit
/priyayi pembuat kebijakan seharusnya tidak memposisikan kesadaran wong cilik
sebagai sebuah ancaman bagi kewibawaannya, Sebab manfaat kesadaran itu akan
membantu pembuat kebijakan publik untuk memproduksi suatu keputusan yang
adil dan mencerminkan keinginan publik.
       Persoalan Pasar Gede, tak lepas dari sikap egois merasa dirinya yang
paling benar. Juga dibumbui dengan aneka stereotip yang bersifat subordinasi.
Agar dapat menembus sekat kecurigaan, diperlukan komunikasi yang efektif
Kedua belah pihak harus mau mendengarkan satu sarna lain. Di sini diharapkan
terjadi transparansi ootuk membuktikan kecurigaan masing-masing. Juga
diperlukan sikap saling menghormati atas dasar prinsip kesejajaran di antara dua
belah pihak, tanpa melibatkan unsur gengsi bermotif persaingan politis.
       Kebudayaan wong pasar, yang telah bertahan selama puluhan tahun,
nyatanya mampu berfungsi sebagai peredam konflik antar ras di kawasan pecinan.
Suatu harmonisasi yang boleh dibilang hebat di tengah kentalnya semangat
rasialis masyarakat kota Solo. Karena itu, dalam menentukan desain pasar Gede
harns diperhitungkan dengan cermat agar tidak merusak kemampuan Pasar Gede
menciptakan sistem sosial yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan
ekonomi etnis Tionghoa.
V. Daftar Pustaka


Darmanto Jatman. 1993. Sekitar Masalah Kebudayaan, Bandung: Alumni.

Djalaluddin Rakhmat dan Deddy Mulyana. 2000. Komunikasi Antar Budaya,
       Bandung: Rosda.

Geertz, Clifford, 1977. Penjaja dan Raja, Jakarta: Gramedia.

Geertz, Clifford, 1981. The Religion of Java, terj. Abangan, Santri, Priyayi dalam
        Masyarakat Jawa, Jakarta: Pustaka Jaya.

Koentjaraningrat.1984. Kebudayaan Jawa. Jakarta : Balai Pustaka.

Zainuddin Fananie. 2000. Restrukturisasi            Budaya     Jawa,   Surakarta:
       Muhammadiyah University Press.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:587
posted:7/19/2010
language:Indonesian
pages:25