Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah - PDF - PDF

Document Sample
Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah - PDF - PDF Powered By Docstoc
					                                                     www.dadangsolihin.com   2




                         Materi
•   Perencanaan Pembangunan Daerah
•   Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
•   Kegagalan Perencanaan
•   Indikator Kinerja
•   Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah




                        www.dadangsolihin.com    3   www.dadangsolihin.com   4
          Proses Perencanaan                                                     Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
               Pendekatan Politik:                                                                  NASIONAL                                       DAERAH
               Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana                        Dokumen             Penetapan                Dokumen                Penetapan
               pembangunan hasil proses politik (public choice theory of             R       P b
                                                                                     Rencana Pembangunan             UU          Rencana Pembangunan
                                                                                                                                 R       P b                       Perda
                                                                                                                                                                   P d
               planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.           Jangka Panjang Nasional                     Jangka Panjang Daerah
                                                                                                               (Ps. 13 Ayat 1)                                (Ps. 13 Ayat 2)
                                                                                     (RPJP-Nasional)                             (RPJP-Daerah)
               Proses Teknokratik:
                                                                                     Rencana Pembangunan          Per Pres       Rencana Pembangunan          Peraturan KDH
               Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh                  Jangka Menengah           (Ps. 19 Ayat 1)   Jangka Menengah Daerah       (Ps. 19 Ayat 3)
               lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional                      Nasional                                    (RPJM-Daerah)
               bertugas untuk itu.                                                   (RPJM-Nasional)

               Partisipatif:                                                         Renstra K    t i
                                                                                     R t Kementerian /           Peraturan
                                                                                                                 P t             R t Satuan Kerja
                                                                                                                                 Renstra S t   K j               Peraturan
                                                                                                                                                                 P t
                                                                                     Lembaga (Renstra KL)       Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renstra    Pimpinan SKPD
               Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,                                            (Ps. 19 Ayat 2)   SKPD)                         (Ps. 19 Ayat 4)
               antara lain melalui Musrenbang.
                                                                                     Rencana Kerja                Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah     Peraturan KDH
                                                                                     Pemerintah (RKP)          (Ps. 26 Ayat 1)   Daerah (RKPD)                (Ps. 26 Ayat 2)
               Proses top-down dan bottom-up:
                                                                                     Rencana Kerja               Peraturan       Rencana Kerja Satuan Kerja      Peraturan
               Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.                            Kementerian / Lembaga      Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renja      Pimpinan SKPD
                                                                                     (Renja KL)                (Ps. 21 Ayat 1)   SKPD)                        ( Ps. 21 Ayat 3)
                          www.dadangsolihin.com                              5                                      www.dadangsolihin.com                                        6




            y
           Syarat Perencanaan                                                           g
                                                                                     Fungsi/Manfaat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
                                                                                 •   Sebagai penuntun arah
1 T j an akhir yang dikehendaki
1. Tujuan       ang dikehendaki.
                                                                                 •   Minimalisasi ketidakpastian
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang                       •   Minimalisasi inefisiensi
   mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).                                 sumberdayay
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.                               •   Penetapan standar dan
4. Masalah-masalah yang dihadapi.                                                    pengawasan kualitas
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
   pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
   pelaksanaannya.
   pelaksanaannya
                          www.dadangsolihin.com                              7                                      www.dadangsolihin.com                                        8
                                                                                  Apa Itu Pembangunan?
                                                                                   p            g
                                                                         Pembangunan adalah:                               Tujuan Pembangunan:
                                                                           proses perubahan ke                  1.    Peningkatan standar hidup (levels
                                                                           arah kondisi yang lebih                    of living) setiap orang, baik
                                                                           baik                                       pendapatannya, tingkat konsumsi
                                                                                                                      pangan, sandang, papan, pelayanan
                                                                           melalui upaya yang                         kesehatan, pendidikan, dll.
                                                                           dilakukan secara                     2.    Penciptaan berbagai kondisi yang
                                                                           terencana
                                                                           terencana.                                         ki k tumbuhnya rasa
                                                                                                                      memungkinkan t      b h
                                                                                                                      percaya diri (self-esteem) setiap
                                                                                                                      orang.
                                                                                                                3.
                                                                                                                3     Peningkatan kebebasan
                                                                                                                      (freedom/democracy) setiap orang.
                                                                                                                                              Todaro, 2000


                          www.dadangsolihin.com                   9                                       www.dadangsolihin.com                             10




                                                                           Tantangan dalam Pembangunan Daerah
                            How?                                                                                                           • Mengurangi
                                                                                                    Sarana dan
                                                                                                  Prasarana yang                             ketimpangan
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan                                              memadai dan                             • Memberdayakan
                                                                                                    berkualitas                              masyarakat
       antar daerah
                                                                                                                                           • Mengentaskan
       antar sub daerah                                                                                                                      kemiskinan.
                                              keadilan).
       antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan)                                                                                    • Menambah lapangan
                                                                                                                                             kerja.
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.                                                             Dunia usaha yg        • Menjaga kelestarian
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.                                                       Pemanfaatan
                                                                                                                        kondusif             SDA
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.                                 sumber daya secara
                                                                                                    berkualitas
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
                                                                                      Koordinasi yang
   agar bermanfaat bagi g
    g                                   g     generasi masa
                      g generasi sekarang dan g                                      semakin baik antar
   datang (berkelanjutan).                                                             stakeholders



                                                                      Peningkatan kapasitas
                                                                              SDM
                          www.dadangsolihin.com               11                                          www.dadangsolihin.com                             12
PEMBANGUNAN DAERAH                        PEMBANGUNAN DI DAERAH
                                                                                              PEMBANGUNAN DAERAH
                                                                                                        Dilaksanakan Melalui:
   p y
 Upaya terencana untuk
                                          Upaya untuk memberdayakan
 meningkatkan kapasitas                                                        Penguatan Otonomi                 Pengelolaan
                                          masyarakat di seluruh daerah                                                                        Good Governance
  Pemerintahan Daerah                                                               Daerah                       Sumberdaya

  Sehingga tercipta suatu                      Sehingga tercipta suatu                        Keseimbangan Peran Tiga Pilar
kemampuan yang andal dan                  lingkungan yang memungkinkan
   profesional dalam:                            masyarakat untuk:
                                                                                  Pemerintahan                   Dunia Usaha                       Masyarakat

                                            Menikmati kualitas kehidupan          Menjalankan dan
Memberikan pelayanan kepada                                                    menciptakan lingkungan        Mewujudkan penciptaan             Penciptaan interaksi
masyarakat,                                            baik, maju,
                                            yang lebih baik maju dan
                                            tenteram,                          politik dan hukum yang          lapangan kerja dan              sosial, ekonomi dan
Mengelola sumber daya                       Peningkatan harkat, martabat,       kondusif bagi unsur-              pendapatan.                         politik.
ekonomi daerah.                             dan harga diri
                                                       diri.                          unsur lain.

                           www.dadangsolihin.com                          13                                   www.dadangsolihin.com                                  14




           Pergeseran Paradigma:                                                              Pelaku Pembangunan:
        From Government to Governance
                                                                                              P   di    G
                                                                                              Paradigma Governance
                                                                                 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
                                                                                                    transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
                                                                                 yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb
                                                                                                                 Tenaga Kerja
                                                                                                 Kontrol                           Kontrol



                                                                                      Dunia Usaha 
                                                                                                                 Pemerintah                   Masyarakat
                                                                                        Swasta
          Government                               Governance
  Memberikan hak ekslusif bagi           Persoalan-persoalan publik                                  Nilai                      Redistibusi
                          hal-hal
  negara untuk mengatur hal hal          adalah urusan bersama                                  Pertumbuhan                 Melalui Pelayanan
                                                                                                                            Melalui Pelayanan
  publik,                                pemerintah, civil society dan                                              Pasar
  Aktor di luarnya hanya dapat           dunia usaha sebagai tiga aktor
  disertakan sejauh negara
                j      g                 utama.                                          sendi sendi          dipenuhi,
                                                                                 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan
  mengijinkannya.                                                                Good.
                           www.dadangsolihin.com                          15                                   www.dadangsolihin.com                                  16
                                                                               Pelaku Pembangunan: Stakeholders
         Model Governance
                Sektor Swasta     Sektor Publik        Sektor Ketiga                              STATE                        CITIZENS
                                                                                                  Executive                    organized into:
   Tingkat        Perusahaan        Organisasi              LSM
                                                                                                  Judiciary        Community-based organizations
Supranasional
  p              transnasional   Antar Pemerintah      Internasional                                               Non governmental
                                                                                                                   Non-governmental organizations
                                                                                                 Legislature
                                                                                                                      Professional Associations
                                                                                                Public service
                                                                                                                          Religious groups
                                                                                                   Military               Women’s groups
  Tingkat
     g           Perusahaan                              Ormas/LSM                                  Police                      Media
  Nasional        Nasional        GOVERNANCE              Nasional
                                                                                                             BUSINESS
                                                                                                     Small / medium / large enterprises
   Tingkat        Perusahaan        Pemerintah           LSM Lokal
                                                                                                        Multinational Corporations
 Subnasional         Lokal            Lokal
                                                                                                            Financial institutions
                                                                                                               Stock exchange
                                           (Kamarack and Nye Jr., 2002)

                          www.dadangsolihin.com                           17                           www.dadangsolihin.com                            18




                                                                                Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
                           Troika                                                                              y
                                                                                  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



                                                                                  Masyarakat,
                                                                                  Bangsa,
                                                                                  Bangsa dan
                                                                                    Negara                                      Masyarakat

                                                                                                                                                 VISI
                                                                                                                        Pemerintah

                                                                                Good Governance               Dunia Usaha
                                                                                                              D i U h




                          www.dadangsolihin.com                           19                           www.dadangsolihin.com                            20
Perumusan Visi Daerah                        Perumusan Visi Daerah
                     Stakeholders                                              Stakeholders




      PEMDA                                                      PEMDA




       www.dadangsolihin.com        21                           www.dadangsolihin.com             22




                                                                                                   1/4
                                                 Kegagalan Perencanaan

                                             y
                                         Penyusunan perencanaan
                                         tidak tepat, mungkin karena:
                                           informasinya kurang
                                              g p
                                           lengkap,
                                           metodologinya belum
                                           dikuasai,
                                           perencanaannya tidak
                                           realistis sehingga tidak
                                           mungkin pernah bisa
                                           terlaksana
                                           pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
                                           pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.


       www.dadangsolihin.com        23                           www.dadangsolihin.com             24
       Kegagalan Perencanaan                                       2/4                                                                3/4
                                                                                    Kegagalan Perencanaan
Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya.
                                                                             Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
  kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan                      dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
  dengan pelaksanaannya.                                                     mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
  aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,                            Misalnya, orientasi
  masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga                   semata-mata pada
  tidak mendukungnya.                                                         pertumbuhan yang
                                                                              menyebabkan makin
                                                                                 l b
                                                                              melebarnya k       j
                                                                                          kesenjangan.
                                                                              Dengan demikian, yang
                                                                              keliru bukan semata-mata
                                                                                                tetapi
                                                                              perencanaannya, t t i
                                                                              falsafah atau konsep di
                                                                              balik perencanaan itu.


                      www.dadangsolihin.com                        25                             www.dadangsolihin.com                   26




                                                                   4/4
       Kegagalan Perencanaan                                                                      y g
                                                                               Sistem Perencanaan yang Berhasil

Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total                    •   Sistem perencanaan yang
k hid           i        i       li   k il k li
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.                        mendorong berkembangnya
                                                                             mekanisme pasar dan peran
   Perencanaan di sini tidak memberikan                                      serta masyarakat.
   kesempatan berkembangnya prakarsa
                                                                         •   Dalam sistem ini perencanaan
   individu dan pengembangan kapasitas
                                                                             dilakukan dengan menentukan
   serta potensi masyarakat secara penuh.
                                                                             sasaran-sasaran secara garis
   Sistem ini bertentangan dengan hukum                                      besar.
   penawaran dan permintaan karena
                                                                         •   Pelaku utamanya adalah
   pemerintah mengatur semuanya.
                                                                             masyarakat dan usaha swasta.
   Perencanaan seperti inilah yang disebut
   sebagai sistem perencanaan terpusat
   (centrally planned system).


                      www.dadangsolihin.com                        27                             www.dadangsolihin.com                   28
                  Perencanaan yang Ideal
•    Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
                                              prosesnya.
     dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya
•    Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
     pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
       d
     adanya k     j
             kemajuan tterus-menerus d l
                                       dalam k     j ht      dan
                                              kesejahteraan, d
     jangan sampai terjadi kemunduran.
•    Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
       l k             tidak dapat h
     pelaksanaannya tid k d                dilihat dari t i i (atau
                                   t hanya dilih t d i satu sisi ( t
     sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
     keutuhan konsep secara keseluruhan.
•    Mengandung sistem yang d
     M       d     i t      dapat b k b
                                t berkembang ( learning and
                                             (a l   i     d
     adaptive system).
•    Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

                            www.dadangsolihin.com                      29                           www.dadangsolihin.com                     30




             Pengertian Indikator                                                     Pengertian Kinerja
                                                                            Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
                                                                            kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,
                                                                            tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)
                                                                            Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan
                                                                            stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta
                                                                            kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane
                                                                            dan Johnson, 1995)
                                                                            Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu
    Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi       kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional,
    p
    petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga
          j     p               g                       ,      gg           sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada
    dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).                 banyak faktor (Bates dan Holton 1995).




                            www.dadangsolihin.com                      31                           www.dadangsolihin.com                     32
     Pengertian Indikator Kinerja                                                                        Fungsi Indikator Kinerja
  Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan                    •                Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan
  ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian                             dilaksanakan
  suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan
                                                                                •                Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders

KEGUNAAN                                                                        •                M b
                                                                                                 Membangun d           k         li i dan    l   i kinerja
                                                                                                            dasar pengukuran, analisis, d evaluasi ki j
  dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante),                               program pembangunan
  pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)
  petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran




                          www.dadangsolihin.com                        33                                                                      www.dadangsolihin.com                                                       34




    Kedudukan Indikator Kinerja                                                                                    Logic Model Theory
                                                                                                                                                  Hasil pembangunan yang 
                                                                                                                                                                                                       Apa yang ingin 
                                                                                                                DAMPAK                            diperoleh dari  pencapaian 
                                                    Pemantauan                                                                                             outcome                                        diubah
     Perencanaan          Pelaksanaan
                                                    dan Evaluasi
                                                    d E l      i
                                                                                                                                                Manfaat yang diperoleh dalam 
                                                                                                                                                  jangka menengah untuk                                Apa yang ingin 
                                                                                                              OUTCOME

                                                                            Metode Penyusunan
                                                                                                                                                beneficieries tertentu sebagai                            dicapai
                            Indikator                                                                                                                 hasil dari output

                             Kinerja                                                                                                                                                                   Apa yang dihasilkan 
                                                                                                                                                Produk/barang/jasa akhir yang 
                                                                                                                OUTPUT                                                                                   (barang) atau 
                                                                                                                                                         dihasilkan
                                                                                                                                                                                                         dilayani (jasa)
          Kualitatif                              Kuantitatif
                                                                                                                                                      Proses/kegiatan  
                                                                                                                                                    menggunakan input                                       Apa yang 
                                                                                                              KEGIATAN                            menghasilkan output yang 
                                                                                                                                                     g                   g                                 dikerjakan
                                                                                                                                                        diinginkan
                                                                                                                               Metode
                       Sasaran dan Tujuan                                                                                    Pelaksanaan
                                                                                                                                                Sumberdaya yang memberikan                                 Apa yang 
                                                                                                                  INPUT                              kontribusi dalam                                  digunakan dalam 
                                                                                                                                                   menghasilkan output                                      bekerja
                          www.dadangsolihin.com                        35                                                                     www.dadangsolihin.com
                                                                                                Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007   36
           Indikator Kinerja INPUT                                                   Indikator Kinerja OUTPUT
                                                                           •   Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu
                                                                               kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang
•   Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana),          terdefinisi dengan baik dan terukur.
    SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan        •   Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan
    untuk melaksanakan kegiatan.                                               instansi.
•   Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah          Co to
                                                                           Contoh:
    alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana           •   Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan
    stratejik yang ditetapkan
                                                                                –   Jumlah orang yang diimunisasi/ vaksinasi
                                                                                –          p            yang
                                                                                    Jumlah permohonan y g diselesaikan
Contoh:                                                                         –   Jumlah pelatihan/ peserta pelatihan
                                                                                –   Jumlah jam latihan dalam sebulan
•   Jumlah dana yang dibutuhkan
                                                                           •   Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan
•   Tenaga yang terlibat
                                                                                –   Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli
•   Peralatan yang digunakan                                                    –   Jumlah komputer yang dibeli
•   Jumlah bahan yang digunakan                                                 –   Jumlah gedung/jembatan yg dibangun
                                                                                –   meter panjang jalanyang dibangun/rehab

                           www.dadangsolihin.com                      37                                  www.dadangsolihin.com                           38




                                                                                                Contoh:
      Indikator Kinerja OUTCOME                                                     Ukuran Ki
                                                                                    Uk          j Indikator O t
                                                                                           Kinerja I dik t Outcome
•   Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran          •   Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan
    indikator Keluaran.                                                         – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan
•   Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun             – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)
    produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara               – kemenangan tim dlm setiap pertandingan
    outcome kegiatan telah tercapai.
•   Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi       •   Peningkatan langsung hal-hal yg positif
    y g     g       y g
    yang mungkin menyangkut kepentingan banyak p
                              p     g      y pihak.                                        p
                                                                                – kenaikan prestasi kelulusan siswa
•   Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil             – peningkatan daya tahan bangunan
    yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat                       – Penambahan daya tampung siswa
    dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan
      p g              g              y                   g
    yang besar bagi masyarakat.                                            •   Penurunan langsung hal-hal yang negatif
                                                                                – Penurunan Tingkat Kemacetan
                                                                                – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas

                           www.dadangsolihin.com                      39                                  www.dadangsolihin.com                           40
          Indikator Kinerja IMPACT                                              Persyaratan Indikator Kinerja: SMART
•   Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang
    diperoleh dari hasil kegiatan.                                                          j               g     g            p
                                                                                 • SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
•   Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat           • MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
    diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang.
                                                                                   gets managed”)
•   Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan
    dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan         • ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
    kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.                               appropriate collection method)
Contoh:
                                                                                 • RELEVANT (information needs of the people who will
•   Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang
                                                                                   use the data)
     – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat
     – Peningkatan cadangan pangan                                               • TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
     – Peningkatan PDRB sektor tertentu                                            time to influence many manage decision)
•   Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang
     – Penurunan Tingkat kemiskinan
     – Penurunan Tingkat Kematian
                               www.dadangsolihin.com                       41                              www.dadangsolihin.com             42




                                                                                               Landasan Hukum
                                                                                             y             2010-
                                                                                          Penyusunan RPJMN 2010-2014
                                                                                1. UU 25/2004 tentang SPPN:
                                                                                   • Pasal 19 ayat 1 : RPJMN ditetapkan
                                                                                     dengan Peraturan Presiden paling lambat 3
                                                                                     bulan setelah Presiden dilantik.

                                                                                2. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005 – 2025
                                                                                   • Arah pembangunan untuk RPJM ke-2
                                                                                     (2010-2014):
                                                                                     Memantapkan penataan kembali Indonesia
                                                                                     di segala bidang dengan menekankan
                                                                                     upaya peningkatan kualitas sumber daya
                                                                                     manusia termasuk pengembangan
                                                                                     kemampuan ilmu dan teknologi serta
                                                                                     penguatan daya saing perekonomian.


                               www.dadangsolihin.com                       43                              www.dadangsolihin.com             44
                       2010-
         Dokumen RPJMN 2010-2014                                                  Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III

                     BUKU I: PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS
                             NASIONAL                                                                          Visi-Misi
                                                                                                             SBY-Boediono
                               Tema : Mewujudkan Indonesia Sejahtera,
        BUKU I
                               Demokratis dan Berkeadilan
                               Visi, Misi, Agenda, Prioritas Nasional, dan
                                   ,     , g     ,                   ,                           Buku           2010 1014
                                                                                                          RPJMN 2010-1014
                               Kerangka Makro                                                      I
   BUKU III
                                                                                                        11 Prioritas Nasional+
BUKU II: STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG
                                                                                  Buku
                                                                                  B k                3 Prioritas Nasional Lainnya                 B k
                                                                                                                                                  Buku
           Sinergi pembangunan antarbidang
           Isu lintas bidang & mainstreaming, 9 bidang pembangunan                 II                                                              III
           (sosbud, ekonomi, iptek, politik, hukum & aparatur, hankam,                   Prioritas Bidang:
           infrastruktur wilayah & tataruang, lingkungan hidup)
           infrastruktur,          tataruang                                        Sosbud, Ekonomi, IPTEK,
                                                                                    Sosbud Ekonomi IPTEK                       Prioritas Regional:
BUKU III: STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH                                             Sarana Prasarana, Politik,                 Sumatera, Jawa-Bali,
           Sinergi pembangunan pusat – daerah dan antardaerah                      Hankam, Hukum & Aparatur,                Kalimantan, Sulawesi, Nusa
           Isu-isu Pembangunan Wilayah (7 Wilayah)                                 Wilayah & Tata Ruang, SDA &               Tenggara, Maluku, Papua
                                                                                                LH
                              www.dadangsolihin.com                          45                              www.dadangsolihin.com                       46




      Arah Kebijakan Pembangunan (1/2)                                               Arah Kebijakan Pembangunan (2/2)


                                                                                     4 K bij k d strategi d        dalam pembangunan
                                                                                     4. Kebijakan dan t t i dasar d l           b
     1. Keberhasilan pembangunan nasional sangat                                        untuk semua (development for all), yaitu:
        tergantung pada keberhasilan pembangunan daerah
                                                                                          1) Pembangunan harus bersifat inklusif.
     2. Sinergi, koordinasi dan kerjasama Pusat-Daerah                                    2) Pembangunan harus berdimensi wilayah.
        perlu dibangun secara efektif                                                     3) Mengintegrasikan dan menyatukan p
                                                                                           )     g   g                y              p
                                                                                                                             potensi-potensi
                                                                                             ekonomi yang ada di daerah menjadi satu
                                                                                             kesatuan geoekonomi secara nasional.
     3. Pembangunan (development) ditujukan untuk                                                         ekonomi ekonomi
                                                                                          4) Pengembangan ekonomi-ekonomi lokal.
        menghasilkan: 1. Kesejahteraan (prosperity)
                                                                                          5) Keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan
                      2. Demokrasi (democracy)
                                                                                             (pro growth, pro job, pro poor).
                      3. Keadilan (justice)
                                                                                                                             manusia.
                                                                                          6) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
                              www.dadangsolihin.com                          47                              www.dadangsolihin.com                       48
                                                                                            Prioritas Nasional
                    2010-
         VISI RPJMN 2010-2014                                                                               1    Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
                                                                                                            2    Pendidikan
                                                                                                            3    Kesehatan

                           VISI                                                                             4

                                                                                                            5
                                                                                                                 Penanggulangan Kemiskinan
                                                                                                                 Ketahanan Pangan
                                                                          11 Prioritas Nasional
                        ,           ,
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN                               Kabinet Indonesia Bersatu II        6    Infrastruktur
                                                                                2009 2014
                                                                                2009-2014                   7    Iklim Investasi dan Iklim Usaha
               BERKEADILAN
                                                                                                            8    Energi
                                                                                                            9    Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
    Sejahtera              Demokratis              Berkeadilan
                                                                                                            10   Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
                                                                                                            11   Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
                                                Memperkuat penegakan
Memperkuat triple
                                                hukum
tracks strategy           Memantapkan
                                                Pemberantasan korupsi
Pembangunan inklusif   konsolidasi demokrasi                                                                12   Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
                                                Pengurangan
dan berkeadilan                                                              Prioritas Lainnya              13   Bidang Perekonomian
                                                kesenjangan
                                                     j g
                                                                                                            14   Bidang Kesejahteraan Rakyat

                        www.dadangsolihin.com                      49                                    www.dadangsolihin.com                                   50




                                                                                                       Nama                      : Dadang Solihin
                                                                                                       Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
                                                                                                       Pekerjaan                 : Direktur Evaluasi Kinerja
                                                                                                                                   Pembangunan Daerah
                                                                                                                                   Bappenas
                                                                                                       Alamat Kantor             : Jl. Taman Suropati No. 2
                                                                                                                                   Jakarta
                                                                                                                                   J k t 10310
                  Terima Kasih                                                                         Telp/Fak Kantor           : (021) 392 6248
                                                                                                       HP                        : 0812 932 2202
                                                                                                       Email                     : dadangsol@yahoo.com


                                                                                                       Websites                  :
                                                                                                        www.dadangsolihin.com
                                                                                                        www.flickr.com/photos/dadangsolihin
                                                                                                        www slideshare net/dadangsolihin
                                                                                                        www.slideshare.net/dadangsolihin
                                                                                                        www.docstoc.com/profile/DadangSolihin
                        www.dadangsolihin.com                      51                                    www.dadangsolihin.com                                   52

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:454
posted:7/16/2010
language:Indonesian
pages:13
Description: 15 Juli 2010 Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Kota Jayapura di Gedung Serba Guna Pemkot Jayapura, Papua