Docstoc

kesejahteraan pns

Document Sample
kesejahteraan pns Powered By Docstoc
					                                  WACANA BIROKRASI:
                                  KESEJAHTERAAN PNS


         Rencana kenaikan gaji PNS pada tahun 2009 yang disampaikan oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan di depan rapat paripurna DPR RI tanggal 16
Agustus 2008 merupakan suatu berita gembira bagi para PNS di seluruh Indonesia. Para PNS di
seluruh Indonesia tentu bergembira karena kenaikan gaji bukan hanya akan menambah besarnya
gaji yang selama ini diterima, tetapi juga akan menambah daya beli dan pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan lainnya.
         Kenaikan gaji PNS bukan hal baru karena kebijakan ini pernah dilaksanakan oleh
pemerintahan sebelumnya. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur),
gaji pokok PNS dinaikkan sebesar Rp 150.000,00 merata untuk seluruh PNS. Saat ini, pada masa
pemerintahan Presiden Susilo, gaji PNS sudah dinaikkan sebesar 15% pada tahun 2006
kemudian dinaikkan lagi sebesar 15% pada tahun 2007 dan 15% pada tahun 2008. Ini berarti
selama tiga tahun berturut-turut yakni 2006, 2007 dan 2008 dalam masa pemerintahan Presiden
Susilo kenaikan gaji PNS mencapai 45%.
         Tak dapat disangkal bahwa baik pemerintahan sebelumnya maupun pemerintahan
Presiden Susilo mempunyai dalih atau alasan yang sama dalam menaikkan gaji PNS. Paling
tidak ada dua dalih atau alasan mengapa pemerintah menaikkan gaji PNS. Alasannya adalah
meningkatkan kesejahteraan PNS dan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan, dengan
kenaikan gaji PNS, kesejahteraan PNS akan meningkat. Begitu pula, dengan meningkatnya
kesejahteraan PNS akan meningkat pula pelayanan PNS kepada masyarakat. Akan tetapi,
pertanyaannya apakah kedua dalih ini dapat terwujud secara baik?
         Walaupun gaji PNS dinaikkan, masih ada keraguan dari kalangan PNS akan naiknya
kesejahteraan mereka. Keraguan tersebut muncul berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa
rencana kenaikan gaji PNS selalu diikuti oleh lonjakan harga bahan kebutuhan pokok, barang-
barang dan jasa lainnya. Fenomena yang terjadi sebelumnya, manakala pemerintah
mengumumkan rencana kenaikan gaji PNS, maka harga barang-barang dan jasa-jasa di pasaran
sudah naik mendahului realiasi kenaikan gaji tersebut. Dengan kata lain, sebelum kenaikan gaji
diterima, harga barang-barang di pasaran sudah naik.
         Selain itu, kenaikan sebesar 15% akan menambah kurang lebih Rp 225.000,00 kalau
gaji pokok sebesar Rp 1.500.000,00 per bulan. Sementara itu, kebutuhan juga meningkat baik
jenis maupun jumlahnya. Dari fenomena ini, kebanyakan PNS berangapan bahwa dampak dari
kenaikan gaji terhadap kesejahteraan PNS belum terlalu signifikan. Dalam kenyataannya,
kenaikan gaji belum mencukupi kebutuhan keluarga yang beragam.


PENGARUH GAJI
         Apakah kenaikan gaji PNS akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat?
Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang sesuai dengan kriteria-kriteria pelayanan
publik. Zeithami (1990) mengemukakan tolok ukur kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari
sepuluh dimensi antara lain:
       tangiable (terjamah)
       terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi;
       realiable (handal)
       kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat
       waktu;
       responsiveness (pertanggungjawaban)
       kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan yang
       diberikan;
       competence
       tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam
       memberikan layanan;
       courtesy
       sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen serta mau
       melakukan kontak atau hubungan pribadi;
       credibility
       sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat;
       security
       jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai bahaya dan resiko;
       access
       terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan;
       communication
       kemauan pemberi layanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan,
       sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat;
       understanding the customer (memahami pelanggan)
       melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.
         Pelayanan yang mengabaikan kriteria-kriteria pelayanan publik tersebut hanya akan
mengurangi atau malah menghilangkan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan PNS kepada
masyarakat diharapkan berdasarkan tolok ukur atau kriteria-kriteria pelayanan publik tersebut.
Hal ini terutama karena para PNS yang diangkat dan dipekerjakan oleh pemerintah sebagai abdi
negara dan abdi masyarakat berperan dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat sehingga mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan yang
diberikan. Mereka diangkat bukan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani
masyarakat. Mereka adalah instrumen pemerintah dalam melayani kebutuhan dan kepentingan
masyarakat.
         Kenyataan yang selama ini dijumpai adalah pelayanan publik belum memuaskan,
malah jauh dari prinsip-prinsip pelayanan publik. Dalam hasil penelitiannya tentang Governance
and Decentralization Survey (GDS) 2003, Agus Dwiyanto dkk (2003) mengemukakan beberapa
indikasi adanya pelayanan pemerintah kabupaten dan kota yang masih jauh dari prinsip-prinsip
tata pemerintahan yang baik antara lain:
        belum adanya prinsip keadilan dan persamaan dalam praktek pelayanan publik yang
        ditandai oleh masih adanya diskriminasi menurut hubungan pertemanan, afiliasi politik,
        kesamaan etnis dan agama dalam praktek pelayanan publik;
        rendahnya responsivitas pemerintah kabupaten dan kota dalam menanggapi keluhan dan
        kebutuhan masyarakat. Frekuensi keluhan masyarakat yang paling banyak adalah
        masalah sertifikat tanah dan yang terendah adalah masalah KTP;
        rendahnya efisiensi dan efektivitas pelayanan yang ditandai oleh adanya pelayanan yang
        lambat, tidak cepat dan tepat waktu dan masih adanya biaya tambahan di luar biaya yang
        seharusnya;
        masih adanya budaya rente birokrasi di mana sering terjadi praktek suap dan potongan
        yang   kadang-kadang     melebihi   keuntungan   dalam   mengerjakan   proyek-proyek
        pemerintah.
             Menurut pengamat sosial dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Budi Radjab,
jika memakai akal sehat, seharusnya ada korelasi kenaikan gaji PNS dengan pelayanan, tetapi
kenyataannya tidak ada. Dalam kenyataannya, orang dengan mudah berceritera tentang
bagaimana mengurus KTP; bagaimana bingungnya mengurus sertifikat tanah, berapa besar biaya
yang telah dikeluarkan untuk mengurus izin mendirikan bangunan (IMB), izin perusahaan dan
sebagainya. Malah masyarakat sudah dibuat biasa dan dipaksa mengikuti kebiasaan yang
dibangun selama ini. Kalau ingin mengurus sesuatu dengan lancar dan cepat, berikanlah sesuatu.


MANAJEMEN BIROKRASI
             Tampaknya telah tertanam suatu pandangan, sikap dan perilaku birokrasi yang belum
berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Inu Kencana (1999)
mengemukakan bahwa sebabnya adalah masih adanya kecenderungan para pelayan publik
(biroktrat) yang memosisikan masyarakat sebagai pihak yang "melayani", bukan yang "dilayani".
Akibatnya, pelayanan yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat umum kadang dibalik
menjadi pelayanan masyarakat kepada pelayan publik (birokrat). Budi Radjab juga
mengemukakan bahwa dalam pandangan PNS, tidak ada kaitan antara gaji yang diterima dengan
pelayanan. Pelayanan sudah diartikan selama ini sebagai extra money atau jalan lain untuk
mendapatkan uang tambahan di luar gaji. Dan itulah persoalan terbesar birokrasi Indonesia.1
           Untuk melihat hubungan antara pengaruh gaji dan kualitas pelayanan PNS, maka perlu
melihat kenyataan yang sudah terjadi di lapangan. Nyatanya, seperti dikatakan ketua Lembaga
Administrasi Negara (LAN), Asmawi Rewansyah, kenaikan gaji PNS tidak serta merta
mencerminkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


"Tidak ada jaminan," kata Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) Asmawi Rewansyah di
Jakarta, Selasa, saat ditanya pengaruh rencana pemerintah menaikkan gaji PNS dan TNI/Polri
sebesar lima persen dengan pelayanan publik mulai 2010. Hal yang sama, menurut Asmawi,
dikatakan saat penghasilan pegawai Bea dan Cukai juga dinaikkan. "Saya katakan tidak ada
jaminan (pelayanan akan baik)," katanya. Masalah pelayanan, katanya, tidak hanya tergantung
dari PNS saja namun tergantung pula dari reformasi para pengusahanya. Para pengusaha
diharapkan pula untuk tidak melakukan suap untuk memperlancar suatu urusan mereka.2



1
    http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Kenaikan-gaji-kesejahteraan-dan-pelayanan-PNS
2
    http://www.menkokesra.go.id/content/view/12129/39/
        Masalah kenaikan gaji PNS memang bukan hal yang baru lagi, isu yang sama selalu
terjadi setiap pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan pegawainya. Oleh karena itu,
seharusnya niat baik ini tidak disikapi sebagai sesuatu yang negatif, polemik kali ini timbul
ketika presiden mengungkapkan rencananya tersebut pada pidatop pengantar RAPBN 2010:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan gaji pegawai negeri sipil dan prajurit
TNI serta Polri, dan pensiunan pada tahun 2010 akan dinaikkan rata-rata lima persen, guna
memperbaiki penghasilan mereka. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan gaji ke-13, dan
kenaikan uang makan bagi TNI Polri menjadi 40 ribu rupiah per hari. Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono menjelaskan hal tersebut dalam pidato Pengantar RAPBN 2010 dan Nota Keuangan
di depan Rapat Paripurna Luar Biasa DPR di Jakarta, Senin.3

        Buruknya birokrasi tetap menjadi salah satu problem terbesar yang dihadapi Asia.
Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hongkong meneliti pendapat
para eksekutif bisnis asing (expatriats), hasilnya birokrasi Indonesia dinilai termasuk terburuk
dan belum mengalami perbaikan berarti dibandingkan keadaan di tahun 1999, meskipun lebih
baik dibanding keadaan Cina, Vietnam dan India. Di tahun 2000, Indonesia memperoleh skor 8,0
atau tak bergerak dari skor 1999, dari kisaran skor yang dimungkinkan, yakni nol untuk terbaik
dan 10 untuk terburuk. Skor 8,0 atau jauh di bawah rata-rata ini diperoleh berdasarkan
pengalaman dan persepsi expatriats yang menjadi responden bahwa antara lain menurut mereka
masih banyak pejabat tinggi pemerintah Indonesia yang memanfaatkan posisi mereka untuk
memperkaya diri sendiri dan orang terdekat.4
        Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi didefinisikan sebagai:
    1. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang
        pada hirarki dan jenjang jabatan;
    2. Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat
        dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya.
        Kalau kita mendengar konsep birokrasi pada umumnnya membayangkan proses yang
berbelit-belit, waktu yang lama, biaya yang banyak dan menimbulkan keluh kesah yang pada
akhimya ada anggapan bahwa birokrasi itu tidak efisien dan bahkan tidak adil. Anggapan yang



3
 http://www.bbc.co.uk/indonesian/forum/story/2009/08/090803_pegawenegeri.shtml
4
 Lihat Masalah Birokrasi di Indonesia, Jurnal Transparansi, Website Masyarakat Transparansi Indonesia, Edisi 18
Maret 2000.
demikian tidak seluruhnya benar. Oleh karena itu tidak heran kalau banyak terjadi perbedaan
pendapat tentang birokrasi bahkan tidak jarang timbul pro-kontra yang berkepanjangan.
           Secara obyektif sebenamya harus diakui bahwa birokrasi juga mempunyai cirri-ciri ideal
dipandang dari aspek formalnya, jika dalam kenyataan praktek kerja ciri-ciri ideal itu luntur dan
berubah menjadi sesuatu yang buruk dan merugikan berarti memerlukan modifikasi serta
perubahan dan pengembangan. Menurut Weber (Dalam Albrow, 1989:33) secara rasional
birokrasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
           Para anggota staf secara pribadi bebas, hanya menjalankan tugas-tugas impersonal
           jabatan mereka.
           Ada hirarki jabatan yang jelas.
           Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara jelas.
           Para pelabat diangkat berdasarkan suatu kontrak.
           Mereka dipilih berdasarkan kualifikasi profesional, idealnya berdasarkan suatu diploma
           (ijasah) yang diperoleh melalui ujian.
           Mereka memiliki gaji dan biasanya ada hak-hak pensiun, gaji berjenjang menurut
           kedudukan dalam hirarki.
           Pejabat dapat selalu menempati posnya dan dalam keadaankeadaan tertentu ia dapat
           diberhentikan.


REFORMASI BIROKRASI


Menko Perekonomian/Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada tahun 2010
pemerintah akan melakukan reformasi birokrasi di 13 K/L. K/L tersebut antara lain Kejaksaan
Agung, Departemen Pertahanan, Departemen Hukum dan HAM, Kantor Menko Perekonomian,
Kantor Menko Kesra, Kantor Menko Polhukam, Kantor Meneg PAN, Kantor Meneg
PPN/Bappenas, Kepolisian Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN), BKN, dan BPKP.
“Juga akan dilakukan penambahan pegawai baru di pemerintah pusat sebanyak 100 ribu
orang,” kata Menkeu.5

           Isu tersebut disambut baik di kalangan PNS yang berharap terjadinya peningkatan
kesejahteraan, akan tetapi sangat disayangkan jika niat baik itu tidak berjalan lurus dengan
kualitas pelayanan. Sinyalemen yang mempertanyakan kemampuan para abdi negara untuk


5
    http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=14562
meningkatkan kualitas pelayanannya merupakan salah satu pertanda bahwa kesejahteraan yang
diharapkan masih jauh dari kenyataan. Bagaimana seharusnya mensikapi fenomena ini? Berikut
beberapa jalan keluar yang bisa dilakukan:
       Merubah budaya yang terjadi, jika selama ini PNS dianggap sebagai lamban dan berbelit
       dalam memberikan pelayanan, maka sudah seharusnya dibuat budaya baru dengan
       pembagian kerja yang jelas dan penghargaan yang seimbang;
       Perbaikan pelayanan publik, sarana dan prasarana yang selama ini menjadi alasan bagi
       buruknya kualitas pelayanan seharusnya dapat ditingkatkan melalui kerjasama dengan
       berbagai pihak;
       Good governance, tiga faktor utama pemerintahan yang baik adalah kerjasama antara
       pemerintah, swasta dan masyarakat madani. Ketiga komponen tersebut merupakan faktor
       penting dalam menciptakan suasana checks and balances.
       Jika semua usaha di atas masih gagal juga, maka sudah saatnya pemerintah memberikan
sanksi tegas bagi para pihak yang terlibat. Bukankah Indonesia adalah negara hukum?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: birokrasi
Stats:
views:1396
posted:7/15/2010
language:Malay
pages:7
Description: masalah yang sering terjadi dalam birokrasi adalah wacana kesejahteraan, seringkali rendahnya kesejahteraan pns menjadi alasan terjadinya korupsi...