Get documents about "Perencanaan dan Pelaku Pembangunan - Download as PDF
Description
Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana Tingkat Pertama Angkatan 16 di LPEM FEUI-Jakarta, 13 Juli 2010
Shared by: DadangSolihin
Categories
Tags
-
Stats
- views:
- 464
- posted:
- 7/13/2010
- language:
- Indonesian
- pages:
- 12
Document Sample
www.dadangsolihin.com 2
Materi
Perencanaan: Proses, Ruang Lingkup, dan Syarat Perencanaan
Kegagalan Perencanaan
Sistem Perencanaan yang Berhasil
Perencanaan yang Ideal
Fungsi/Manfaat Perencanaan
Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
j g
Pelaku Pembangunan: Stakeholders
Bias-Bias dalam Perencanaan
www.dadangsolihin.com 3 www.dadangsolihin.com 4
Proses Perencanaan Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
Pendekatan Politik: NASIONAL DAERAH
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of R P b
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan
R P b Perda
P d
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Jangka Panjang Nasional Jangka Panjang Daerah
(Ps. 13 Ayat 1) (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Proses Teknokratik:
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional Nasional (RPJM-Daerah)
bertugas untuk itu. (RPJM-Nasional)
Partisipatif: Renstra K t i
R t Kementerian / Peraturan
P t R t Satuan Kerja
Renstra S t K j Peraturan
P t
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, (Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
antara lain melalui Musrenbang.
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Proses top-down dan bottom-up:
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
www.dadangsolihin.com 5 www.dadangsolihin.com 6
Syarat Dokumen Perencanaan y
Syarat Perencanaan
S.M.A.R.T
SMART
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Specific:
1 Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan 1 T j an akhir yang dikehendaki
1. Tujuan ang dikehendaki.
jelas;
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
Measurable:
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
baik bagi indikator kuantitif maupun k lit tif
b ik b i i dik t k titif kualitatif;
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
Achievable:
3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
kapasitas dan sumber daya yang ada; 4. Masalah-masalah yang dihadapi.
4. Relevant:
Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
output dalam rangka mencapai target outcome yang pengalokasiannya.
ditetapkan; serta antara target outcome dalam 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
Bond:
5. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
pelaksanaannya
www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8
1/4
Kegagalan Perencanaan
y
Penyusunan perencanaan
tidak tepat, mungkin karena:
informasinya kurang
g p
lengkap,
metodologinya belum
dikuasai,
perencanaannya tidak
realistis sehingga tidak
mungkin pernah bisa
terlaksana
pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
www.dadangsolihin.com 9 www.dadangsolihin.com 10
Kegagalan Perencanaan 2/4 3/4
Kegagalan Perencanaan
Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya.
Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
dengan pelaksanaannya. mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, Misalnya, orientasi
masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga semata-mata pada
tidak mendukungnya. pertumbuhan yang
menyebabkan makin
l b
melebarnya k j
kesenjangan.
Dengan demikian, yang
keliru bukan semata-mata
tetapi
perencanaannya, t t i
falsafah atau konsep di
balik perencanaan itu.
www.dadangsolihin.com 11 www.dadangsolihin.com 12
4/4
Kegagalan Perencanaan y g
Sistem Perencanaan yang Berhasil
Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total • Sistem perencanaan yang
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
k hid i i li k il k li mendorong berkembangnya
mekanisme pasar dan peran
Perencanaan di sini tidak memberikan serta masyarakat.
kesempatan berkembangnya prakarsa
• Dalam sistem ini perencanaan
individu dan pengembangan kapasitas
dilakukan dengan menentukan
serta potensi masyarakat secara penuh.
sasaran-sasaran secara garis
Sistem ini bertentangan dengan hukum besar.
penawaran dan permintaan karena
• Pelaku utamanya adalah
pemerintah mengatur semuanya.
masyarakat dan usaha swasta.
Perencanaan seperti inilah yang disebut
sebagai sistem perencanaan terpusat
(centrally planned system).
www.dadangsolihin.com 13 www.dadangsolihin.com 14
Perencanaan yang Ideal g
Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat • Sebagai penuntun arah
prosesnya.
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya
• Minimalisasi ketidakpastian
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
• Minimalisasi inefisiensi
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
sumberdayay
d
adanya k j
kemajuan tterus-menerus d l
dalam k j ht dan
kesejahteraan, d
jangan sampai terjadi kemunduran. • Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
l k tidak dapat h
pelaksanaannya tid k d dilihat dari t i i (atau
t hanya dilih t d i satu sisi ( t
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• M d i t
Mengandung sistem yang d
dapat b k b
t berkembang ( learning and
(a l i d
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16
Apa Itu Pembangunan?
p g
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang
terencana
terencana. ki k tumbuhnya rasa
memungkinkan t b h
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3.
3 Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 18
Tantangan dalam Pembangunan Daerah
How? • Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang ketimpangan
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
antar daerah
• Mengentaskan
antar sub daerah kemiskinan.
keadilan).
antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan) • Menambah lapangan
kerja.
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. Pemanfaatan
kondusif SDA
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. sumber daya secara
berkualitas
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
Koordinasi yang
agar bermanfaat bagi g
g g generasi masa
g generasi sekarang dan g semakin baik antar
datang (berkelanjutan). stakeholders
Peningkatan kapasitas
SDM
www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20
PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH
PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:
p y
Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas Penguatan Otonomi Pengelolaan
masyarakat di seluruh daerah Good Governance
Pemerintahan Daerah Daerah Sumberdaya
Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu Keseimbangan Peran Tiga Pilar
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
profesional dalam: masyarakat untuk:
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Menikmati kualitas kehidupan Menjalankan dan
Memberikan pelayanan kepada menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
masyarakat, baik, maju,
yang lebih baik maju dan
tenteram, politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
Mengelola sumber daya Peningkatan harkat, martabat, kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
ekonomi daerah. dan harga diri
diri. unsur lain.
www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22
Pergeseran Paradigma: Pelaku Pembangunan: Paradigma
From Government to Governance
Governance
Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Pemerintah Masyarakat
Swasta
Government Governance
Memberikan hak ekslusif bagi Persoalan-persoalan publik Nilai Redistibusi
hal-hal
negara untuk mengatur hal hal adalah urusan bersama Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Melalui Pelayanan
publik, pemerintah, civil society dan Pasar
Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara
j g utama. sendi sendi dipenuhi,
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan
mengijinkannya. Good.
www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24
Pelaku Pembangunan: Stakeholders
Model Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga STATE CITIZENS
Executive organized into:
Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Judiciary Community-based organizations
Supranasional
p transnasional Antar Pemerintah Internasional Non governmental
Non-governmental organizations
Legislature
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Tingkat
g Perusahaan Ormas/LSM Police Media
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Multinational Corporations
Subnasional Lokal Lokal
Financial institutions
Stock exchange
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
www.dadangsolihin.com 25 www.dadangsolihin.com 26
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Troika y
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Masyarakat,
Bangsa,
Bangsa dan
Negara Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
D i U h
www.dadangsolihin.com 27 www.dadangsolihin.com 28
Perumusan Visi Daerah Perumusan Visi Daerah
Stakeholders Stakeholders
PEMDA PEMDA
www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30
Permasalahan Pembangunan Daerah (1) Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
1. Pembangunan Ekonomi 3. Pembangunan Prasarana Wilayah
Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan
Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk intra wilayah.
mengembangkan sektor riil
g g Menurunnya kapasitas p
y p pengaturan
pemerintah daerah dalam p g
Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara dan pengelolaan infrastruktur.
nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga
p gg y
cukup tinggi antarwilayah listrik.
2. Pembangunan Sosial Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.
Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan- Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
(pendidikan, gizi).
pelayanan sosial dasar (pendidikan kesehatan dan gizi) infrastruktur
pelayanan infrastruktur.
www.dadangsolihin.com 31 www.dadangsolihin.com 32
Permasalahan Pembangunan Daerah (3) Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)
Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.
pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi
Berkurangnya ruang p
g y g
g publik dan ruang terbuka hijau (
j (RTH) di
) acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya p
p g y pada
wilayah perkotaan. Perencanaan.
Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air,
secara signifikan.
g serta meningkatnya DAS kritis.
g y
Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang
frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas,
p yang g g
terutama pada kawasan y g berfungsi lindung.
www.dadangsolihin.com 33 www.dadangsolihin.com 34
Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
6. Permasalahan Khusus
Lemahnya daya saing investasi
Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu
antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
p , y ,
Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan
masyarakat
Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas
keamanan di daerah perbatasan negara.
www.dadangsolihin.com 35 www.dadangsolihin.com 36
Bias Pertama Bias Kedua
Dimensi Rasional dan Dimensi Moral Top D dan B tt Up
T Down d Bottom U
Adanya kecenderungan berpikir bahwa:
– dimensi rasional dari pembangunan lebih Pendekatan pembangunan yang berasal
penting dari dimensi moralnya, dari atas lebih sempurna daripada
pengalaman dan aspirasi pembangunan di
dimensi material l bih penting d i d
– di i t i l lebih ti daripada
tingkat bawah (grass-root).
dimensi kelembagaannya, dan
Akibatnya kebijakan pembangunan
– dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi
menjadi kurang efektif karena kurang
sosialnya.
mempertimbangkan kondisi yang nyata
Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber dan hidup di masyarakat.
daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan
pikiran yang demikian.
www.dadangsolihin.com 37 www.dadangsolihin.com 38
Bias Ketiga Bias Keempat
Bantuan Material dan Manajerial Teknologi yang dari Atas dan
yang dari Masyarakat
Pembangunan masyarakat banyak di tingkat Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh
bawah lebih memerlukan bantuan material lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari
daripada keterampilan teknis dan manajerial. masyarakat itu sendiri.
Anggapan ini sering mengakibatkan Anggapan demikian dapat menyebabkan
pemborosan sumber daya dan dana, karena: pendekatan pembangunan yang:
– kurang mempersiapkan keterampilan teknis
g p p p • terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi
dan manajerial dalam pengembangan tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di
sumber daya manusia, dan tanah air yang sangat luas dan beragam tahap
perkembangannya ini.
g gg y
– mengakibatkan makin tertinggalnya
b ik t i teknologi tradisional yang
• mengabaikan potensi t k l i t di i l
masyarakat di lapisan bawah.
dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan
mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk
g g g
dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor. p
www.dadangsolihin.com 39 www.dadangsolihin.com 40
Bias Kelima Bias Keenam
Lembaga Masyarakat Tidak Efisien Masyarakat sebagai Obyek
Lembaga-lembaga yang telah berkembang di Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa
kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan yang diperlukannya atau bagaimana
kurang efektif bahkan menghambat proses memperbaiki nasibnya.
b
pembangunan. Ol h k itu,
Oleh karena it mereka h dituntun d
k harus dit t dan
diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan
Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan dalam perencanaan meskipun yang
bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk sendiri.
menyangkut dirinya sendiri
memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya. Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan
Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak
lembaga-lembaga
lembaga lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan masalah,
memecahkan masalah dan bahkan merugikan rakyat rakyat.
dengan nilai dan norma masyarakat. Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek
pembangunan.
www.dadangsolihin.com 41 www.dadangsolihin.com 42
Bias Ketujuh Bias Kedelapan
Miskin Karena Bodoh dan Malas Konsep Pembangunan yang Bersifat Teknis
Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan diterapkan,
Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan misalnya
malas. Dengan demikian, cara menanganinya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada
haruslah bersifat paternalistik seperti yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan.
l k k bodoh dan
memperlakukan orang b d h d malas, d l dan Padahal b d k t k
P d h l upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan
h ilk
bukan dengan memberi kepercayaan. pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang
Dengan anggapan demikian masalah lebih lestari (sustainable), tetapi umumnya dalam kerangka waktu
kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha panjang.
(time frame) yang lebih panjang
sosial (charity) dan bukan usaha penguatan Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan
ekonomi. yang sangat bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial
budaya dari pembangunan dan potensi yang ada pada rakyat
sebagai kekuatan pembangunan.
www.dadangsolihin.com 43 www.dadangsolihin.com 44
Bias Kesembilan Bias Kesepuluh
Sektor Pertanian Tidak Menguntungkan Terpusat
Pembangunan Terpusat di Perkotaan
• tradisional,
Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional kurang
Kegiatan investasi makin cenderung
produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu
terpusat di perkotaan, di sektor industri
kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran
yang justru banyak disubsidi dan
di sektor itu.
diproteksi, kib t
di t k i yang akibatnya j juga
• Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor mendorong urbanisasi.
pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan
Pengalaman Taiwan dan Jepang
memiliki risiko tinggi.
menunjukkan bahwa investasi di wilayah
• Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan perdesaan dapat meningkatkan
menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh membangun pertumbuhan dan sekaligus pemerataan
perdesaan.
usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan yang menyebabkan ekonominya
menjadi kukuh.
www.dadangsolihin.com 45 www.dadangsolihin.com 46
Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta
J k t 10310
Terima Kasih Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Websites :
www.dadangsolihin.com
www.flickr.com/photos/dadangsolihin
www.slideshare.net/dadangsolihin
www slideshare net/dadangsolihin
www.docstoc.com/profile/DadangSolihin
www.dadangsolihin.com 47 www.dadangsolihin.com 48
Related docs
Other docs by DadangSolihin
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja - PDF - PDF
Views: 201 | Downloads: 3
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah
Views: 1770 | Downloads: 150
Taking the Measure of the Doing Business Indicators An Independent Evaluation 采取营商指标的措施：一项独立评估
Views: 132 | Downloads: 12
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Views: 681 | Downloads: 7
An Economic View of Indonesian History in the Period of Dutch Colonialism
Views: 114 | Downloads: 15
