Docstoc

Perencanaan dan Pelaku Pembangunan - Download as PDF

Document Sample
Perencanaan dan Pelaku Pembangunan - Download as PDF Powered By Docstoc
					                                                                 www.dadangsolihin.com   2




                         Materi
Perencanaan: Proses, Ruang Lingkup, dan Syarat Perencanaan
Kegagalan Perencanaan
Sistem Perencanaan yang Berhasil
Perencanaan yang Ideal
Fungsi/Manfaat Perencanaan
Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
  j                           g
Pelaku Pembangunan: Stakeholders
Bias-Bias dalam Perencanaan




                     www.dadangsolihin.com                   3   www.dadangsolihin.com   4
         Proses Perencanaan                                                       Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
                Pendekatan Politik:                                                                NASIONAL                                       DAERAH
                Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana                      Dokumen             Penetapan                Dokumen                Penetapan
                pembangunan hasil proses politik (public choice theory of           R       P b
                                                                                    Rencana Pembangunan             UU          Rencana Pembangunan
                                                                                                                                R       P b                       Perda
                                                                                                                                                                  P d
                planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.         Jangka Panjang Nasional                     Jangka Panjang Daerah
                                                                                                              (Ps. 13 Ayat 1)                                (Ps. 13 Ayat 2)
                                                                                    (RPJP-Nasional)                             (RPJP-Daerah)
                Proses Teknokratik:
                                                                                    Rencana Pembangunan          Per Pres       Rencana Pembangunan          Peraturan KDH
                Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh                Jangka Menengah           (Ps. 19 Ayat 1)   Jangka Menengah Daerah       (Ps. 19 Ayat 3)
                lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional                    Nasional                                    (RPJM-Daerah)
                bertugas untuk itu.                                                 (RPJM-Nasional)

                Partisipatif:                                                       Renstra K    t i
                                                                                    R t Kementerian /           Peraturan
                                                                                                                P t             R t Satuan Kerja
                                                                                                                                Renstra S t   K j               Peraturan
                                                                                                                                                                P t
                                                                                    Lembaga (Renstra KL)       Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renstra    Pimpinan SKPD
                Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,                                          (Ps. 19 Ayat 2)   SKPD)                         (Ps. 19 Ayat 4)
                antara lain melalui Musrenbang.
                                                                                    Rencana Kerja                Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah     Peraturan KDH
                                                                                    Pemerintah (RKP)          (Ps. 26 Ayat 1)   Daerah (RKPD)                (Ps. 26 Ayat 2)
                Proses top-down dan bottom-up:
                                                                                    Rencana Kerja               Peraturan       Rencana Kerja Satuan Kerja      Peraturan
                Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.                          Kementerian / Lembaga      Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renja      Pimpinan SKPD
                                                                                    (Renja KL)                (Ps. 21 Ayat 1)   SKPD)                        ( Ps. 21 Ayat 3)
                           www.dadangsolihin.com                              5                                    www.dadangsolihin.com                                        6




 Syarat Dokumen Perencanaan                                                                      y
                                                                                                Syarat Perencanaan
          S.M.A.R.T
          SMART
                                                                                  Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Specific:
1 Specific:       Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan           1 T j an akhir yang dikehendaki
                                                                                  1. Tujuan       ang dikehendaki.
                  jelas;
                                                                                  2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
   Measurable:
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur                    mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
               baik bagi indikator kuantitif maupun k lit tif
               b ik b i i dik t k      titif        kualitatif;
                                                                                  3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
   Achievable:
3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
               kapasitas dan sumber daya yang ada;                                4. Masalah-masalah yang dihadapi.
4. Relevant:
   Relevant:      Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target              5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
                  output dalam rangka mencapai target outcome yang                   pengalokasiannya.
                  ditetapkan; serta antara target outcome dalam                   6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
                  rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
                                                                                  7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
        Bond:
5. Time Bond:     Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
                                                                                  8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
                                                                                     pelaksanaannya.
                                                                                     pelaksanaannya
                           www.dadangsolihin.com                              7                                    www.dadangsolihin.com                                        8
                                                                                                                                   1/4
                                                                                 Kegagalan Perencanaan

                                                                             y
                                                                         Penyusunan perencanaan
                                                                         tidak tepat, mungkin karena:
                                                                           informasinya kurang
                                                                              g p
                                                                           lengkap,
                                                                           metodologinya belum
                                                                           dikuasai,
                                                                           perencanaannya tidak
                                                                           realistis sehingga tidak
                                                                           mungkin pernah bisa
                                                                           terlaksana
                                                                           pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
                                                                           pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.


                      www.dadangsolihin.com                        9                             www.dadangsolihin.com                10




       Kegagalan Perencanaan                                       2/4                                                             3/4
                                                                                 Kegagalan Perencanaan
Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya.
                                                                         Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
  kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan                  dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
  dengan pelaksanaannya.                                                 mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
  aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,                        Misalnya, orientasi
  masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga               semata-mata pada
  tidak mendukungnya.                                                     pertumbuhan yang
                                                                          menyebabkan makin
                                                                             l b
                                                                          melebarnya k       j
                                                                                      kesenjangan.
                                                                          Dengan demikian, yang
                                                                          keliru bukan semata-mata
                                                                                            tetapi
                                                                          perencanaannya, t t i
                                                                          falsafah atau konsep di
                                                                          balik perencanaan itu.


                      www.dadangsolihin.com                        11                            www.dadangsolihin.com                12
                                                                      4/4
           Kegagalan Perencanaan                                                                     y g
                                                                                  Sistem Perencanaan yang Berhasil

    Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total                   •   Sistem perencanaan yang
    kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
    k hid           i        i       li   k il k li                             mendorong berkembangnya
                                                                                mekanisme pasar dan peran
       Perencanaan di sini tidak memberikan                                     serta masyarakat.
       kesempatan berkembangnya prakarsa
                                                                            •   Dalam sistem ini perencanaan
       individu dan pengembangan kapasitas
                                                                                dilakukan dengan menentukan
       serta potensi masyarakat secara penuh.
                                                                                sasaran-sasaran secara garis
       Sistem ini bertentangan dengan hukum                                     besar.
       penawaran dan permintaan karena
                                                                            •   Pelaku utamanya adalah
       pemerintah mengatur semuanya.
                                                                                masyarakat dan usaha swasta.
       Perencanaan seperti inilah yang disebut
       sebagai sistem perencanaan terpusat
       (centrally planned system).


                           www.dadangsolihin.com                      13                               www.dadangsolihin.com   14




                 Perencanaan yang Ideal                                            g
                                                                                Fungsi/Manfaat Perencanaan
•   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat           •   Sebagai penuntun arah
                                             prosesnya.
    dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya
                                                                            •   Minimalisasi ketidakpastian
•   Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
                                                                            •   Minimalisasi inefisiensi
    pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
                                                                                sumberdayay
      d
    adanya k     j
            kemajuan tterus-menerus d l
                                      dalam k     j ht      dan
                                             kesejahteraan, d
    jangan sampai terjadi kemunduran.                                       •   Penetapan standar dan
                                                                                pengawasan kualitas
•   Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
      l k             tidak dapat h
    pelaksanaannya tid k d                dilihat dari t i i (atau
                                  t hanya dilih t d i satu sisi ( t
    sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
    keutuhan konsep secara keseluruhan.
•   M       d     i t
    Mengandung sistem yang d
                           dapat b k b
                               t berkembang ( learning and
                                            (a l   i     d
    adaptive system).
•   Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

                           www.dadangsolihin.com                      15                               www.dadangsolihin.com   16
                                                                               Apa Itu Pembangunan?
                                                                                p            g
                                                                      Pembangunan adalah:                               Tujuan Pembangunan:
                                                                        proses perubahan ke                  1.    Peningkatan standar hidup (levels
                                                                        arah kondisi yang lebih                    of living) setiap orang, baik
                                                                        baik                                       pendapatannya, tingkat konsumsi
                                                                                                                   pangan, sandang, papan, pelayanan
                                                                        melalui upaya yang                         kesehatan, pendidikan, dll.
                                                                        dilakukan secara                     2.    Penciptaan berbagai kondisi yang
                                                                        terencana
                                                                        terencana.                                         ki k tumbuhnya rasa
                                                                                                                   memungkinkan t      b h
                                                                                                                   percaya diri (self-esteem) setiap
                                                                                                                   orang.
                                                                                                             3.
                                                                                                             3     Peningkatan kebebasan
                                                                                                                   (freedom/democracy) setiap orang.
                                                                                                                                           Todaro, 2000


                          www.dadangsolihin.com               17                                       www.dadangsolihin.com                             18




                                                                        Tantangan dalam Pembangunan Daerah
                            How?                                                                                                        • Mengurangi
                                                                                                 Sarana dan
                                                                                               Prasarana yang                             ketimpangan
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan                                           memadai dan                             • Memberdayakan
                                                                                                 berkualitas                              masyarakat
       antar daerah
                                                                                                                                        • Mengentaskan
       antar sub daerah                                                                                                                   kemiskinan.
                                              keadilan).
       antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan)                                                                                 • Menambah lapangan
                                                                                                                                          kerja.
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.                                                          Dunia usaha yg        • Menjaga kelestarian
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.                                                    Pemanfaatan
                                                                                                                     kondusif             SDA
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.                              sumber daya secara
                                                                                                 berkualitas
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
                                                                                   Koordinasi yang
   agar bermanfaat bagi g
    g                                   g     generasi masa
                      g generasi sekarang dan g                                   semakin baik antar
   datang (berkelanjutan).                                                          stakeholders



                                                                   Peningkatan kapasitas
                                                                           SDM
                          www.dadangsolihin.com               19                                       www.dadangsolihin.com                             20
PEMBANGUNAN DAERAH                        PEMBANGUNAN DI DAERAH
                                                                                              PEMBANGUNAN DAERAH
                                                                                                        Dilaksanakan Melalui:
   p y
 Upaya terencana untuk
                                          Upaya untuk memberdayakan
 meningkatkan kapasitas                                                        Penguatan Otonomi                 Pengelolaan
                                          masyarakat di seluruh daerah                                                                        Good Governance
  Pemerintahan Daerah                                                               Daerah                       Sumberdaya

  Sehingga tercipta suatu                      Sehingga tercipta suatu                        Keseimbangan Peran Tiga Pilar
kemampuan yang andal dan                  lingkungan yang memungkinkan
   profesional dalam:                            masyarakat untuk:
                                                                                  Pemerintahan                   Dunia Usaha                       Masyarakat

                                            Menikmati kualitas kehidupan          Menjalankan dan
Memberikan pelayanan kepada                                                    menciptakan lingkungan        Mewujudkan penciptaan             Penciptaan interaksi
masyarakat,                                            baik, maju,
                                            yang lebih baik maju dan
                                            tenteram,                          politik dan hukum yang          lapangan kerja dan              sosial, ekonomi dan
Mengelola sumber daya                       Peningkatan harkat, martabat,       kondusif bagi unsur-              pendapatan.                         politik.
ekonomi daerah.                             dan harga diri
                                                       diri.                          unsur lain.

                           www.dadangsolihin.com                          21                                   www.dadangsolihin.com                                  22




           Pergeseran Paradigma:                                                     Pelaku Pembangunan: Paradigma
        From Government to Governance
                                                                                              Governance
                                                                                              Governance
                                                                                 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
                                                                                                    transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
                                                                                 yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb
                                                                                                                 Tenaga Kerja
                                                                                                 Kontrol                           Kontrol



                                                                                      Dunia Usaha 
                                                                                                                 Pemerintah                   Masyarakat
                                                                                        Swasta
          Government                               Governance
  Memberikan hak ekslusif bagi           Persoalan-persoalan publik                                  Nilai                      Redistibusi
                          hal-hal
  negara untuk mengatur hal hal          adalah urusan bersama                                  Pertumbuhan                 Melalui Pelayanan
                                                                                                                            Melalui Pelayanan
  publik,                                pemerintah, civil society dan                                              Pasar
  Aktor di luarnya hanya dapat           dunia usaha sebagai tiga aktor
  disertakan sejauh negara
                j      g                 utama.                                          sendi sendi          dipenuhi,
                                                                                 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan
  mengijinkannya.                                                                Good.
                           www.dadangsolihin.com                          23                                   www.dadangsolihin.com                                  24
                                                                               Pelaku Pembangunan: Stakeholders
         Model Governance
                Sektor Swasta     Sektor Publik        Sektor Ketiga                              STATE                        CITIZENS
                                                                                                  Executive                    organized into:
   Tingkat        Perusahaan        Organisasi              LSM
                                                                                                  Judiciary        Community-based organizations
Supranasional
  p              transnasional   Antar Pemerintah      Internasional                                               Non governmental
                                                                                                                   Non-governmental organizations
                                                                                                 Legislature
                                                                                                                      Professional Associations
                                                                                                Public service
                                                                                                                          Religious groups
                                                                                                   Military               Women’s groups
  Tingkat
     g           Perusahaan                              Ormas/LSM                                  Police                      Media
  Nasional        Nasional        GOVERNANCE              Nasional
                                                                                                             BUSINESS
                                                                                                     Small / medium / large enterprises
   Tingkat        Perusahaan        Pemerintah           LSM Lokal
                                                                                                        Multinational Corporations
 Subnasional         Lokal            Lokal
                                                                                                            Financial institutions
                                                                                                               Stock exchange
                                           (Kamarack and Nye Jr., 2002)

                          www.dadangsolihin.com                           25                           www.dadangsolihin.com                            26




                                                                                Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
                           Troika                                                                              y
                                                                                  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



                                                                                  Masyarakat,
                                                                                  Bangsa,
                                                                                  Bangsa dan
                                                                                    Negara                                      Masyarakat

                                                                                                                                                 VISI
                                                                                                                        Pemerintah

                                                                                Good Governance               Dunia Usaha
                                                                                                              D i U h




                          www.dadangsolihin.com                           27                           www.dadangsolihin.com                            28
       Perumusan Visi Daerah                                               Perumusan Visi Daerah
                                      Stakeholders                                                         Stakeholders




                       PEMDA                                                                PEMDA




                        www.dadangsolihin.com                  29                            www.dadangsolihin.com                   30




 Permasalahan Pembangunan Daerah (1)                                 Permasalahan Pembangunan Daerah (2)

1. Pembangunan Ekonomi                                              3. Pembangunan Prasarana Wilayah
     Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan                            Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan
     Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk                      intra wilayah.
     mengembangkan sektor riil
         g        g                                                      Menurunnya kapasitas p
                                                                                    y     p                                pengaturan
                                                                                                   pemerintah daerah dalam p g
     Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara                 dan pengelolaan infrastruktur.
     nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang              Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga
          p gg             y
     cukup tinggi antarwilayah                                           listrik.
2. Pembangunan Sosial                                                    Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.
     Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-                    Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
                             (pendidikan,             gizi).
     pelayanan sosial dasar (pendidikan kesehatan dan gizi)                          infrastruktur
                                                                         pelayanan infrastruktur.




                        www.dadangsolihin.com                  31                            www.dadangsolihin.com                   32
 Permasalahan Pembangunan Daerah (3)                                   Permasalahan Pembangunan Daerah (4)

4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup                   5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)
     Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh,           Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.
     pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).                  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi
     Berkurangnya ruang p
              g y                          g
                         g publik dan ruang terbuka hijau (
                                                      j (RTH) di
                                                              )          acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya p
                                                                                      p                 g             y pada
     wilayah perkotaan.                                                  Perencanaan.
     Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman      Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air,
     secara signifikan.
              g                                                          serta meningkatnya DAS kritis.
                                                                                    g    y
                                                                         Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang
                                                                         frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas,
                                                                                  p             yang      g         g
                                                                         terutama pada kawasan y g berfungsi lindung.




                         www.dadangsolihin.com                   33                           www.dadangsolihin.com                34




 Permasalahan Pembangunan Daerah (5)

6. Permasalahan Khusus
   Lemahnya daya saing investasi
   Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu
   antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
                           p         ,    y      ,
   Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan
   masyarakat
   Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas
   keamanan di daerah perbatasan negara.




                         www.dadangsolihin.com                   35                           www.dadangsolihin.com                36
                                          Bias Pertama                                                      Bias Kedua

Dimensi Rasional dan Dimensi Moral                            Top D  dan B tt Up
                                                              T Down d Bottom U
         Adanya kecenderungan berpikir bahwa:
          – dimensi rasional dari pembangunan lebih                        Pendekatan pembangunan yang berasal
            penting dari dimensi moralnya,                                 dari atas lebih sempurna daripada
                                                                           pengalaman dan aspirasi pembangunan di
            dimensi material l bih penting d i d
          – di    i    t i l lebih    ti daripada
                                                                           tingkat bawah (grass-root).
            dimensi kelembagaannya, dan
                                                                           Akibatnya kebijakan pembangunan
          – dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi
                                                                           menjadi kurang efektif karena kurang
            sosialnya.
                                                                           mempertimbangkan kondisi yang nyata
         Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber                     dan hidup di masyarakat.
         daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan
         pikiran yang demikian.




               www.dadangsolihin.com                     37                  www.dadangsolihin.com                           38




                                           Bias Ketiga                                                   Bias Keempat

Bantuan Material dan Manajerial                               Teknologi yang dari Atas dan
                                                                 yang dari Masyarakat
          Pembangunan masyarakat banyak di tingkat                  Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh
          bawah lebih memerlukan bantuan material                   lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari
          daripada keterampilan teknis dan manajerial.              masyarakat itu sendiri.
          Anggapan ini sering mengakibatkan                         Anggapan demikian dapat menyebabkan
          pemborosan sumber daya dan dana, karena:                  pendekatan pembangunan yang:
           – kurang mempersiapkan keterampilan teknis
                  g     p      p          p                          • terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi
             dan manajerial dalam pengembangan                         tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di
             sumber daya manusia, dan                                  tanah air yang sangat luas dan beragam tahap
                                                                       perkembangannya ini.
                g                      gg y
           – mengakibatkan makin tertinggalnya
                                                                             b ik       t   i teknologi tradisional yang
                                                                     • mengabaikan potensi t k l i t di i         l
             masyarakat di lapisan bawah.
                                                                       dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan
                                                                       mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk
                                                                                               g        g            g
                                                                       dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor. p

               www.dadangsolihin.com                     39                  www.dadangsolihin.com                           40
                                                 Bias Kelima                                                               Bias Keenam

Lembaga Masyarakat Tidak Efisien                                          Masyarakat sebagai Obyek
                  Lembaga-lembaga yang telah berkembang di                                   Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa
                  kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan                                yang diperlukannya atau bagaimana
                  kurang efektif bahkan menghambat proses                                    memperbaiki nasibnya.
                      b
                  pembangunan.                                                               Ol h k       itu,
                                                                                             Oleh karena it mereka h         dituntun d
                                                                                                                    k harus dit t dan
                                                                                             diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan
 Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan                                  dalam perencanaan meskipun yang
 bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk                                                           sendiri.
                                                                                             menyangkut dirinya sendiri
 memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya.                      Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan
 Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan              yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak
 lembaga-lembaga
 lembaga lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan                             masalah,
                                                                        memecahkan masalah dan bahkan merugikan rakyat  rakyat.
 dengan nilai dan norma masyarakat.                                     Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek
                                                                        pembangunan.


                     www.dadangsolihin.com                      41                             www.dadangsolihin.com                      42




                                                Bias Ketujuh                                                           Bias Kedelapan

Miskin Karena Bodoh dan Malas                                        Konsep Pembangunan yang Bersifat Teknis

                Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan                                                       diterapkan,
                                                                        Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan misalnya
                malas. Dengan demikian, cara menanganinya               ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada
                haruslah bersifat paternalistik seperti                 yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan.
                        l k k           bodoh dan
                memperlakukan orang b d h d malas, d    l dan           Padahal               b d                k t k
                                                                        P d h l upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan
                                                                                                                               h ilk
                bukan dengan memberi kepercayaan.                       pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang
                Dengan anggapan demikian masalah                        lebih lestari (sustainable), tetapi umumnya dalam kerangka waktu
                kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha                                          panjang.
                                                                        (time frame) yang lebih panjang
                sosial (charity) dan bukan usaha penguatan              Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan
                ekonomi.                                                yang sangat bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial
                                                                        budaya dari pembangunan dan potensi yang ada pada rakyat
                                                                        sebagai kekuatan pembangunan.



                     www.dadangsolihin.com                      43                             www.dadangsolihin.com                      44
                                                   Bias Kesembilan                                                Bias Kesepuluh

Sektor Pertanian Tidak Menguntungkan                                                 Terpusat
                                                                         Pembangunan Terpusat di Perkotaan
 •                                                 tradisional,
     Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional kurang
                                                                                            Kegiatan investasi makin cenderung
     produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu
                                                                                            terpusat di perkotaan, di sektor industri
     kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran
                                                                                            yang justru banyak disubsidi dan
     di sektor itu.
                                                                                            diproteksi,       kib t
                                                                                            di t k i yang akibatnya j   juga
 •   Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor                       mendorong urbanisasi.
     pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan
                                                                                            Pengalaman Taiwan dan Jepang
     memiliki risiko tinggi.
                                                                                            menunjukkan bahwa investasi di wilayah
 •   Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan                                    perdesaan dapat meningkatkan
     menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh membangun                                pertumbuhan dan sekaligus pemerataan
                                        perdesaan.
     usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan                                           yang menyebabkan ekonominya
                                                                                            menjadi kukuh.



                           www.dadangsolihin.com                    45                www.dadangsolihin.com                             46




                                                                                    Nama                 : Dadang Solihin
                                                                                    Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
                                                                                    Pekerjaan            : Direktur Evaluasi Kinerja
                                                                                                           Pembangunan Daerah
                                                                                                           Bappenas
                                                                                    Alamat Kantor        : Jl. Taman Suropati No. 2
                                                                                                           Jakarta
                                                                                                           J k t 10310
                    Terima Kasih                                                    Telp/Fak Kantor      : (021) 392 6248
                                                                                    HP                   : 0812 932 2202
                                                                                    Email                : dadangsol@yahoo.com


                                                                                    Websites             :
                                                                                     www.dadangsolihin.com
                                                                                     www.flickr.com/photos/dadangsolihin
                                                                                     www.slideshare.net/dadangsolihin
                                                                                     www slideshare net/dadangsolihin
                                                                                     www.docstoc.com/profile/DadangSolihin
                           www.dadangsolihin.com                    47                www.dadangsolihin.com                             48

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:477
posted:7/14/2010
language:Indonesian
pages:12
Description: Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana Tingkat Pertama Angkatan 16 di LPEM FEUI-Jakarta, 13 Juli 2010