kewenangan propinsi di laut by sulistriant

VIEWS: 595 PAGES: 4

More Info
									                              PENGATURAN KEWENANGAN PROPINSI KEPULAUAN
                                  DARI ASPEK PENGELOLAAN TAMAN LAUT



Yang dimaksud dengan Taman Laut adalah Taman Nasional Laut yang merupakan Kawasan Pelestarian Alam
sesuai UU No. 5/1990 tentang KSDAHE.

Kawasan Taman Laut mempunyai potensi sumberdaya alam, mempunyai aspek lingkungan, social dan ekonomi
yang perlu dikelola dengan baik dan mempunyai status berdasar peraturan perundangan tertentu, antara lain :
   1. sebagai kawasan khusus (UU No. 32/2004) jo PP No. 38/2007,
   2. kawasan strategis nasional (PP No. 26/2008 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
   3. kawasan konservasi (bagian dari kawasan pelestarian alam) (UU No. 5/1990)


A. PENGERTIAN :

I.     Pengertian Kawasan Khusus :

       Menurut UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Butir 19
       Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh
       Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan
       nasional.

       Kawasan Khusus terdiri :
       a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral
       b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan,
           Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya
       c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum
       d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan
        (PP No. 38 /2007 Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan
        Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian)
       Adapun peran Pemerintah adalah dalam penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan
       sumber daya alam, peran Pemerintah Provinsi adalah penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi
       pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala provinsi dan peran Pemerintah Kabupaten yaitu penetapan
       kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan        skala kabupaten/kota.

II.    Pengertian Kawasan Strategis Nasional
       Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
       pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara,
       ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia
       (Pasal 1 butir 17, PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional)

III.   Kawasan Konservasi
       UU No. 5/1990 mengatur mengenai kawasan konservasi dan konservasi terhadap jenis satwa dan tumbuhan
       yang dilindungi, termasuk kawasan konservasi perairan. Ada 3 hal yang diatur yaitu perlindungan,
       pengawetan dan pemanfataan. Aturan dalam UU ini dapat diterapkan baik pada kawasan konservasi darat
       maupun laut.
      Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban
      Pemerintah serta masyarakat ( Pasal 4)

      Pasal 38 UU No. 5/1990 menyebutkan :
         (1) Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat
        menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
        dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
        (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

        Jadi, kewenangan Pemda, sebagai pelaksana dari penyerahan sebagian urusan di bidang konservasi
        sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan melakukan tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

        Menurut PP No. 38/2007 lampiran Kehutanan, Dalam Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan
        Pelestarian Alam, dan Taman Buru, Pemerintah berperan menetapkan norma, standar, prosedur, dan
        kriteria serta pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam serta taman buru, sedang peran
        Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tidak disebutkan.


B.    SUBSTANSI PENGELOLAAN WILAYAH DENGAN LAUT MENURUT UU NO. 32/2004

     Pasal 18
     (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut ,
     (2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut
         sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
     (3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
         meliputi:
         a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
         b. pengaturan administratif;
         c. pengaturan tata ruang;
         d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan
             kewenangannya oleh Pemerintah;
         e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
         f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

     (4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
         jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan
         kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

     (5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk
         mengelola sumber daya. Di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari
         wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari
         wilayah kewenangan provinsi dimaksud.

     (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan
         oleh neIayan kecil.
     (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih
         lanjut dalam peraturan perundangperundangan.


C.     SUBSTANSI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DALAM OTONOMI DAERAH

      UU No. 32/2004, Pasal 13
      (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala
      provinsi yang meliputi:
      a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
      b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
      c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
      d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
      e. penanganan bidang kesehatan;
      f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
      g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
      h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
      i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
      j. pengendalian lingkungan hidup;
      k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
      l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
      m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
      n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
      o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota ; dan
      p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.


D.    HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH MENURUT UU NO. 32/2004 :

      Pasal 21
      Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:
      a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
      b. memilih pimpinan daerah;
      c. mengelola aparatur daerah;
      d. mengelola kekayaan daerah;
      e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
      f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di
         daerah;
      g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
      h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundangundangan.

      Pasal 22
      Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:
      a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara
         Kesatuan Republik Indonesia;
      b. meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;
      c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
      d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
     e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
     f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
     g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
     h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
     i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
     j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
     k. melestarikan lingkungan hidup;
     l. mengelola administrasi kependudukan;
     m. melestarikan nilai sosial budaya;
     n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
     o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.


E.   PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

      Terkait efektivitas dan efisiensi dan keterpaduan dalam pengelolaan pemerintahan baik Pemrintah,
     Propinsi dan Kabupaten :
      (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan criteria eksternalitas, akuntabilitas, dan
     efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
     (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan
     hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau
     antar pemerintahan. daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan
     (Pasal 11 UU No. 32/2004)

      (1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan
     sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Pasal 12 (UU No.
     32/2004).

     Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.7/Menhut-Ii/2010 memberikan pelimpahan
     Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2010 Kepada 33 Gubernur
     Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah sampai dengan Desember 2010


F.   ARAHAN ZONASI sesuai PP 26/2008 tentang RTRWN

     (4) Peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut disusun dengan memperhatikan:
      a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
      b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona
         penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan
         ketat;
      c. ketentuan pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan
      d. ketentuan pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu
         karang di zona penyangga.
         (Pasal 101)

								
To top