isi by alexanderwijaya

VIEWS: 970 PAGES: 80

									                                    BAB I

                              PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

       Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang dimana proses

pembangunan berjalan di segala bidang. Proses pembangunan dapat menimbulkan

kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu juga dapat mengakibatkan

perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif.,

terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan

masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sedang marak sekarang ini yakni

Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan

negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak – hak sosial dan ekonomi

masyarakat.

       Masalah korupsi ini di berbagai negara di dunia selalu menjadi

perbincangan yang menarik, hal ini dikarenakan dampak dari tindak pidana ini

terkait dengan berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah yang

serius karena juga berpengaruh bagi stabilitas ekonomi, dan juga politik, serta

dapat merusak nilai – nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan

ini seolah menjadi turun temurun. Tetapi yang jelas dengan adanya tindak pidana

korupsi ini yang jelas hal ini akan menjadi ancaman terhadap cita – cita menuju

masyarakat yang adil dan makmur.

       Persoalan korupsi di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang

sangat rumit, reaksi masyarakat yang mengharapkan agar pelaku kejahatan

korupsi dapat dihukum telah mengalami distorsi yang cukup mengkhawatirkan,

hal ini tentunya akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap




                                       1
                                                                                    2



       lembaga hukum yang melakukan upaya pemberantasan tindak pidana

korupsi secara maksimal1

       Oleh sebab itu maka pemerintah berusaha untuk memberantas tindak

pidana ini yaitu dengan memgeluarkan berbagai peraturan yang berlaku. Istilah

korupsi pertama sekali hadir dalam khasanah Hukum Indonesia dalam Peraturan

Penguasa Perang Nomor Prt/perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan

Korupsi. Kemudian, dimasukkan jugan dalam Undang – undang Nomor

24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana

Korupsi. Undang – undang ini kemudian dicabut dan dingantikan oleh Undang –

undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 dingantikan oleh Undang – undang

Nomor 31 Tahun 1999 dan kemudian berlaku efektif paling lambat 2 ( dua ) tahun

kemudian ( 16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang – undang

Nomor 20 Tahun 2001 pada Tanggal 21 November 2001.

       Para pelaku tindak pidana korupsi ini juga bukan hanya dari satu profesi

pekerjaan tertentu saja melainkan korupsi juga sudah menjalar ke semua bidang

pekerjaan. Mulai dari pekerjaan biasa sampai kepada para pejabat pemerintahan.

Ironisnya para pejabat pemerintahan dimana mereka yang seharusnya diberi

kekuasaan dan kepercayaan untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan

justru menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Cara dan bentuk korupsi yang ada

sekarang ini semakin bervariasi hal ini menunjukkan bahwa korupsi sudah

semakin marak terjadi.




       1
          Edi Setiadi, Hukum Pidana Ekonomi, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam
Bandung, Bandung, 2004, hal.50
                                                                                    3



       Salah satunya yang sedang marak saat ini adalah korupsi yang dilakukan

oleh kepala daerah. Kita tahu bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah di

Indonesia tidak lain adalah untuk memberikan kesempatan kepada masing –

masing daerah yang ada untuk mengembangkan potensinya masing masing. Oleh

karena itu peran kepala daerah baik Gubernur ( kepala daerah di tingkat provinsi)

maupun Bupati / Walikota (kepala daerah di tingkat Kabupaten / Kota) sangatlah

besar. Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM)

menyimpulkan, pelaku korupsi terbanyak pada 2007 adalah kepala daerah 2.

Dalam melakukan tindakan korupsi para kepala daerah ini menggunakan modus

yang berbeda – beda serta di pengaruhi oleh berbagai faktor.

       Oleh karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah ini

merupakan kasus yang menarik dan sedang marak terjadi di Indonesia maka

penulis tertarik untuk membahas dan mencoba mengkaji tentang “Terlibatnya

Beberapa Kepala Daerah Dalam Tindak Pidana Korupsi”, ini juga sekaligus

menjadi judul skripsi ini.

B. Perumusan Masalah

       Setelah mengetahui latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka

dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu :

       1. Apa Faktor, Modus, dan Dampak korupsi yang dilakukan oleh kepala

           daerah ?

       2. Bagaimana mekanisme pemeriksaan terhadap kepala daerah yang

           melakukan Tindak Pidana Korupsi ?



       2
         http://jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Yudikatif&rbrk=&id=28711&p
ostdate=2007-12-28&detail=Yudikatif, diakses tanggal 24 – mei – 2008 jam 15.00 wib.
                                                                                 4



       3. Beberapa kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah ?

C. Tujuan Penulisan

       Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut :

 1. Melalui tulisan ini diharapkan kita mengetahui bagaimana kasus – kasus

     korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah baik itu faktor – faktor yang

     menyebabkan banyaknya kepala daerah yang melakukan korupsi, selain itu

     juga juga kita juga akan mengetahui modus – modus apa saja yang

     digunakan oleh kepala daerah dalam melakukan tindak pidana korupsi, serta

     dampak yang ditimbulkannya.

 2. Untuk mengetahui bagaimana proses hukum dan hambatan yang dialami

     dalam proses hukum terhadap kepala daerah yang terlibat korupsi.

D. Manfaat Penulisan

       Adapun yang menjadi manfaat penulisan skripsi ini tidak dapat dipisahkan

dari tujuan penulisan yang telah diuraikan di atas, yaitu :

       1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan akan menjadi bahan

           untuk penelitian lebih lanjut terhadap penanggulangan tindak pidana

           korupsi yang dilakukan kepala daerah dan dapat memberikan masukan

           bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya              tindak pidana korupsi

           sebagai suatu sub sistem dari kejahatan .

       2. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat ,memberikan

           pengetahuan tentang kasus – kasus korupsi yang dilakukan kepala

           daerah yang marak terjadi sekarang ini. Dan juga menjadi bahan
                                                                             5



           masukan bagi aparat penegak hukum yang terkait untuk menindak

           pelaku tindak pidana korupsi ini.

E. Keaslian Penulisan.

       “TERLIBATNYA BEBERAPA KEPALA DAERAH DALAM TINDAK

PIDANA KORUPSI INDONESIA ”, yang diangkat menjadi judul skripsi ini

belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

       Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah murni hasil pemikiran

dari penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun

doktrin-doktrin yang ada melalui referensi buku-buku, media elektronik dan

bantuan dari berbagai pihak. Skripsi ini dibuat dalam rangka melengkapi tugas

akhir dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara, dan apabila ternyata di kemudian hari

terdapat judul dan permasalahan yang sama, maka penulis akan bertanggung

jawab sepenuhnya terhadap skripsi ini.

F. Tinjauan Kepustakaan.

   1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

       Kata “korupsi” berasal dari bahasa latin yakni ( corruption = penyuapan;

corruptore = merusak ) dalam ensiklopedia korupsi ini dapat diartikan gejala

dimana para pejabat dan badan – badan negara menyalahgunakan wewenang

dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun

arti harafiah lainnya korupsi ini dapat berupa :

   a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan

       ketidak jujuran.
                                                                                           6



    b) Perbuatan yang busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok,

        dan sebagainya3

    c) 1. Korup ( busuk; suka menerima uang suap/sogok; memakai kekuasaan

        untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);

        2. Korupsi ( perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang

        sogok , dan sebagainya);

        3. Koruptor ( orang yang korupsi)4

        Dengan demikian dapat dikatakan dari kata korupsi adalah busuk, jahat,

dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan

kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi – segi moral, sifat

keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan,

penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan

faktor politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan

dibawah kekuasaan jabatannya.

        Dengan demikian arti kata ”korupsi” secara harafiah sangat luas yakni

menyangkut:

        a. penyelewengan atau penggelapan uang baik uang negara atau uang

            perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang

            lain.

        b. Busuk, rusak, suka memakai barang yang dipercayakan kepadanya;

            dapat disogok ( melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).5




        3
           Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,1976, hal. 12
        4
           Muhammad Ali, Kamus lengkap Bahasa Indonesia Modern, Balai Pustaka, Jakarta,
1999, hal.15
         5
           Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 9
                                                                                                  7



          Selain itu beberapa          sarjana    memberikan pendapat mereka mengenai

istilah korupsi antara lain :

    a. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio : Korupsi adalah perbuatan curang,

          tindak pidana yang merugikan jiwa negara6

    b. Carl J. Friesrich Mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada

          apabila      seseorang memegang kekuasaan                 yang    berwenang       untuk

          melakukan hal – hal tertentu seseorang pejabat bertanggung-jawab melalui

          uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang

          – undang, membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja

          yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar – benar

          membahayakan kepentingan umum7

    c. M.Nc.Mullan, dalam buku Martin Prodjohamidjojo yang berjudul

          Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi mengatakan :

          Seorang pejabat pemerintah dikatakan “korup” apabila ia menerima uang

          yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa

          dilakukan dalam tugas jabatan padahal ia selama menjalankan tugasnya

          seharusnya tidak boleh demikian, atau berarti menjalankan kebijakannya

          secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan

          umum yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.8

    d. Bayley, menyatakan perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan

          penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau



          6
              Subekti dan Tjitrosodibio, Kamus Hukum, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1973,
hal. 10
          7
         Martin Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi,
Mandar Maju, bandung, 2001, hal 9.
       8
         Ibid hal 9.
                                                                                               8



        kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang

        memegang jabatan bagi keuntungan pribadi9.

    e. Baharuddin Lopa, Mengutip pendapat dari David M. Chalmers

        menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang yakni yang

        menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di

        bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum 10.

    f. Suyatno, menyatakan korupsi merupakan tindakan desosialisasi yakni

        suatu tindakan yang tidak memperdulikan hubungan – hubungan dalam

        sistem sosial11.

    g. Sedangkan menurut Edelherz yang dikutip Edi Yunara dalam bukunya

        yang berjudul Korupsi dan Pertanggung jawaban Pidana Korporasi lebih

        senang memakai istilah White Collar Crime untuk perbuatan korupsi

        ini.Dimana disebutkan sebagai berikut : “ White collar:…an illegal act or

        services of illegal acts committed by nonphysical means and by

        concealment or guile, to obtain money or property, to avoid the payment

        or loss of money or property, to obtain business or personal

        advantage.”(….Suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat

        illegal yang dilakukan secara fisik tetapi dengan akal bulus / terselubung

        untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran /

        pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis /

        keuntungan pribadi.)12


        9
           Ibid hal 9.
        10
            Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Rinika Cipta, Jakarta,
1992, hal 42
         11
            Suyatno, Korupsi Kolusi Nepotisme, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 2005, hal 16.
         12
            Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT citra Aditya
bakti, Bandung, 2005, hal.34
                                                                                     9



           Istilah korupsi semakin menarik perhatian manakala gejala sosial itu

dirasakan di suatu negara tertentu. Sejarah membuktikan hampir tiap negara

dihadapkan kepada masalah ini. Korupsi juga dikenal dibeberapa negara,

misalnya di negara Malaysia korupsi lebih dikenal dengan istilah “resuah” yang

tentulah berasal dari bahasa Arab ( riswah), yang menurut kamus Arab –

Indonesia artinya sama dengan korupsi. Dalam Encycklopedia Americana,

korupsi itu adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya,

bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa adalah tidak berlebihan apabila

dikatakan bahwa pemberian arti dari beberapa segi peninjauan tentang korupsi

akan relevansi bagi usaha untuk menemukan cara penanggulangannya dari segi

hukum pidana dan kriminologi.

           Di Indonesia pengertian korupsi dewasa ini dirumuskan dalam perumusan

pidana yakni dalam pasal 2 (1) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 yang

kemudian di ubah menjadi Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya adalah :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”13


2. Ketentuan Pidana Korupsi dalam Beberapa Undang – Undang.

           Untuk melihat bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dapat kita

lihat dalam beberapa ketentuan peraturan perUndang - undangan , baik itu yang



           13
                Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
                                                                                  10



masih berlaku maupun yang sudah tidak berlaku lagi. Adapun undang – undang

yang mengatur tentang tindak pidana korupsi ini antara lain :

a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana14

          Didalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana tidak dikenal tindak

pidana korupsi yang ada hanya istilah kejahatan jabatan, seperti yang diatur

dalam :

1. Pasal 415 KUHP

       Pegawai negeri atau orang lain, yang diwajibkan untuk seterusnya atau
untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum , yang dengan
sengaja menggelapkan uang atau surat yang berharga , yang disimpannya karena
jabatannya, atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat berharga itu diambil
atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang yang lain itu sebagai orang
yang membantu dalam hal itu dihukum penjara selama lamanya tujuh tahun.


2. Pasal 416 KUHP

          Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya

sementara waktu menjalankan pekerjaan umum, yang dengan sengaja dengan

palsu membuat atau memalsukan buku atau daftar yang semata – mata untuk

pemeriksaan administrasi, dihukum penjara selama –lama empat tahun.

3. Pasal 418 KUHP

       Pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau
patut dapat menyangka , bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu
berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut
pikiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada berhubungan dengan
jabatan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya enam bulan atau
denda sebanyak – banyaknya RP 4.500.




          14
         R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar –
komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 282.
                                                                            11



C. Kejahatan – kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan

   420 KUHPidana.

(2) Pada kelompok besar kedua.

   Yang disebut dengan perbuatan korupsi lainnya adalah :

a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan, melawan

   hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara

   langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang

   menerima bantuan keuangan negara atau daerah, atau badan lain yang

   mempergunakan modal dan kelonggaran – kelonggaran dari masyarakat.

b. Perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan

   hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang

   digunakan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan.



D. Peraturan pemerintah Pengganti Undang – Undang No 24 Prp Tahun

   1960 tentang            Pengusutan, Penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana

   Korupsi (LN 72 Tahun 1960)15

   Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No 24 (Prp) Tahun 1960

atau disebut juga sebagai undang – undang anti korupsi, yang merupakan

peningkatan dari berbagai peraturan. Sifat Undang – undang ini masih melekat

kedaruratan Pasal 96 UUDS 1950, Pasal 139 Konstitusi RIS 1949.

   Undang – undang Anti Korupsi Tahun 1960, mengandung hal – hal baru yang

belum ada dalam undang – undang sebelumnya, yakni:

   a. Delik percobaan dan delik pemufakatan.


      15
           Ibid, hal 15.
                                                                            12



   b. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

   c. Ada delik pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri.

   d. Kewajiban rapor bagi pegawai yang menerima hadiah atau janji.

   e. Rumusan pegawai negeri di perluas.

       Rumusan delik korupsi menurut undang – undang ini , dibagi dalam dua

kelompok besar sebagai berikut:

Kelompok besar pertama terdiri dari:

a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

   sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak

   langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau patut disangka

   olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian

   negara.

b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

   suatu badan, menyalahgunakan wewenang atau kesempatan atau sarana yang

   ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak

   langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

c. Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209,210, 375, 416,

   418, 419, 420,423,425,dan 435 KUHPidana.

d. Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti

   dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu

   wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si

   pemberi hadiah atau janji dianggap melekat jabatan atau kedudukan itu.

e. Barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat –

   singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya,
                                                                                13



      seperti yang tercantum dalam Pasal 418, 419, dan 420 KUHPidana tidak

      melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Kelompok besar kedua, hanya ada satu ketentuan, yakni:

      Barangsiapa melakukan percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak

pidana tersebut dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e pasal ini.



e. Undang – Undang No 3 tahun 1971 tentang Pemberatasan Tindak Pidana

      Korupsi (LN.19 Tahun 1971).

      Rumusan delik korupsi pada Undang – undang No 3 tahun 1971 ini

mengambil rumusan dari delik korupsi UU No 24 (Prp) Tahun 1960 baik

mengenai perbuatan – perbuatan maupun sistematikanya. Sehingga karena itu ada

dua kelompok delik korupsi , yaitu delik korupsi yang selesai (Volooid) dan delik

percobaan (poging) serta delik pemufakatan (covenan).

      Delik korupsi dalam Undang – undang Nomor 3 Tahun 1971 ada enam

kelompok:

(1)      Tindak korupsi dirumuskan normatif ( Pasal 1 sub(1) adan b)

(2)      Tindak pidana korupsi dalam KUHPidana yang diangkat menjadi delik

         korupsi (sub (1)c)

(3)      Tindak pidana korupsi dilakukan subyek non pegawai negeri (sub(1) d)

(4)      Tindak pidana korupsi karena melapor (sub (1)d)

(5)      Tndak pidana percobaan (sub (2) )

(6)      Tindak pidana pemufakatan (sub (2) )
                                                                              14



f. Undang – Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

   Pidana Korupsi.

                 Rumusan delik korupsi dalam Undang – undang ini sebagian besar

mengadopsi dari delik korupsi yang terdapat dalam Undang – undang Nomor 3

Tahun 1971.Undang - undang ini di undangkan pada tanggal 16 Agustus 1999

dimasa pemerintahan B.J. Habibie dan menteri Kehakiman dijabat oleh Muladi.

Undang – undang ini pada masa itu dianggap sebagai undang – undang yang

paling keras yang mengatur tentang permasalahan korupsi di ASEAN. Namun hal

yang kurang dalam undang – undang ini adalah ketentuan dalam beban

pembuktian tidak diterima pada saat penyusunannya sehingga tidak dicantumkan.

Andaikata hal ini diterima, maka tidak perlu diciptakan ancaman pidana

sedemikian beratnya selama semua pelanggaran dapat diajukan ke pengadilan dan

semua kerugian negara dapat dikembalikan ke kas negara, sebagaimana yang

berlaku di Malaysia dan Hongkong.

          Perbedaan yang terdapat dalam undang – undang ini dapat kita lihat dari

dimana dalam undang – undang sudah diperluas seperti , pengertian pegawai

negeri , memperluas subyek delik korupsi, memperluas jangkauan modus

operandi keuangan negara. Dalam undang – undang ini juga dapat kita lihat

bahwa subyek korporasi dapat juga dikenakan sanksi guna mencapai tujuan yang

lebih efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi.

          Delik korupsi dalam undang – undang ini terbagi dua kelompok besar

yakni :

Kelompok I (pertama) terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi

terdiri dari Pasal 2 sampai Pasal 20
                                                                              15



Kelompok II (kedua) terdiri dari Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan

korupsi dari Pasal 21 sampai Pasal 24.

          Beberapa pasal yang terkait dengan tindak pidana korupsi dalam Undang –

undang Nomor 31 Tahun 1999 yakni :

Pasal 2

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

   dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan


Pasal 3:
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
Pasal 4:

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak

menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 14:

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas

menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut

sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-

undang ini.
                                                                               16



Pasal 15:

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat

Untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16:

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan

bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana

korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

   Disamping pasal – pasal dalam undang – undang ini yang mengatur mengenai

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi dapat dilihat dalam Pasal 21

sampai Pasal 24.



g. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang

   – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

   Korupsi

   Adapun yang menjadi tujuan dari lahirnya undang – undang ini adalah untuk

menambahkan ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian, yang pertama

menyangkut pemberian (gratification) dalam jumlah satu juta keatas, harus

dilaporkan jika tidak dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya. Berarti

penuntut umum hanya membuktikan satu bagian dari inti delik, yaitu adanya

pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara . Bagian yang lain,

seperti berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya

dibebankan kepada terdakwa.
                                                                                  17



         Pada dasarnya perumusan beban pembuktian ini sama dengan Rancangan

Undang – undang No 31 tahun 1999 yang ditolak itu. Dalam Undang – undang

ini ketentuan tentang harta benda terdakwa juga disebutkan harta yang diperoleh

sesudah melakukan perbuatan korupsi yang dibuktikan dengan pembuktian biasa,

dianggap diperoleh juga dari perbuatan korupsi sampai dibuktikan sebaliknya.

         Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “ keadaan tertentu” untuk

menjatuhkan pidana mati, juga diubah sesuai dengan rancangan bahwa bukan

waktu yang menentukan tetapi peruntukan kuang untuk keadaan tertentu itu yang

di korupsi, Menurut Andi Hamzah penjelasan tentang “keadaan tertentu” itu tidak

sesuai dengan sistem hukum pidana Indonesia yang semua rumusan delik harus

berupa definisi, harus dimasukkan dalam rumusan, bukan dalam penjelasan.16

         Seperti yang dikemukakan diatas bahwa Undang – undang ini terdapat

perubahan perumusan tindak pidana korupsi dalam pasal 5 sampai 12 Undang –

undang        Nomor   31 Tahun 1999, dengan tidak mengatur kepada ketentuan

KUHPidana dan langsung menyebut unsur delik yang bersangkutan.

         Selain hal tersebut Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 juga

menyisipkan pasal – pasal baru kedalam Undang – undang 31 Tahun 1999

diantaranya sebagai berikut :

(1) Pasal 12 A Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001

         (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana
             dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,
             Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang
             nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

         (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari
             5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

         16
           Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana nasional dan
internasional,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 77.
                                                                              18



           dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana
           denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh jutaupiah

(2) Pasal 12 B (Gratifikasi)

   (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
       dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan
       yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan
       sebagai berikut:
       a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,
          pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap
          dilakukan oleh penerima gratifikasi;
       b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
          pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut
          umum.

   (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana
       dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana
       penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
       tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
       rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


(3) Pasal 12 C

     (1)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak
           berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada
           Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
       (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
           dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari
           kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
       (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling
           lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib
           menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik
           negara.
       (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana
           dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana
           dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang – undang tentang
           Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


3. Pengertian Kepala Daerah.

       Negara Indonesia adalah negara kesatuan, dimana kedaulatan negara

adalah tunggal, tidak tersebar pada negara – negara bagian seperti dalam negara

federal / serikat. Artinya pemerintah pusat memengang kekuasaan penuh. Namun
                                                                              19



mengingat negara Indonesia sangat luas yang terdiri atas puluhan ribu pulau besar

dan kecil dan penduduknya terdiri atas berbagai suku bangsa, beragam etnis,

beragam golongan, dan memeluk agama yang berbeda – beda. Maka di Indonesia

perlu dibentuk daerah – daerah otonom, Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18

ayat (1) dan (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan :

(1)    Negara Kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi

       dan daerah – daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap

       – tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah

       yang diatur dengan undang – undang.

(2)    Pemerintah daerah provinsi , daerah kabupaten dan kota mengatur dan

       mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

       pembentuan.

       Berdasarkan bunyi pasal tersebut disimpulkan bahwa penyelenggaraan

pemerintahan tidak diselenggarakan secara sentralisasi tapi desentralisasi. Dalam

pasal – pasal tersebut ditegaskan bahwa pemerintahan terdiri atas pemerintahan

pusat dan pemerintahan daerah yang diatur dengan undang – undang. Menurut

Prabawa Utama     yang mengutip pendapat J.Oppen Heim pemerintah daerah

adalah :

       1. Adanya lingkungan atau daerah yang lebih kecil dari pada negara.

       2. Adanya penduduk dalam jumlah tertentu.

       3. Adanya kepentingan – kepentingan yang hampir sama dengan

           kepentingan negara.

       4. Adanya organisasi untuk menyelenggarakan kepentingan itu
                                                                                         20



        5. Adanya kemapuan untuk membiayai.17

        Seperti yang telah disebutkan bahwa peran kepala daerah sangat penting

dalam suatu daerah. Kepala daerah adalah pemimpin lembaga yang melaksanakan

peraturan perundangan18. Istilah Kepala Daerah sejak awal kemerdekaan,

khususnya dalam pengaturan. Undang – undang selalu mengandung arti sebagai

Kepala Daerah Otonom. Mengenai pengertian Kepala Daerah dapat kita lihat

dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni dalam Pasal 24 dimana

disebutkan bahwa Kepala daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk

Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Walikota19, dan juga untuk

setiap Kepala Daerah dibantu oleh satu orang wakil Kepala Daerah.

1. Kepala Daerah Pemerintah provinsi.

        Untuk daerah provinsi, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah

pemerintah provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Dalam menjalakan tugasnya

Gubernur     dibantu    oleh    perangkat     pemerintah     provinsi.    Gubernur      dan

perangkatnya ini disebut birokrat / perangkat pemerintahan provinsi.

        Dalam lingkup sempit tugas pokok gubernur sebagai representasi lembaga

pelaksana kerja daerah adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat bersama

lembaga DPRD provinsi. Namun dalam praktek ruang lingkup tugas gubernur

lebih luas lagi, yaitu melaksanakan semua peraruran perUndangan – undangan

baik yang dibuat bersama DPRD Provinsi, DPR, Presiden, maupun lembaga

eksekutif pusat sebagai operasionalisasi undang – undang.




        17
            Prabawa Utama, Pemerintah di Daerah, IND-HILL-CO, 1991, Jakarta , hal 21
        18
            Hanif Nurcholis, Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, PT.Grasindo,
2007, Jakarta,hal 212.
         19
            Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
                                                                            21



       Status provinsi adalah daerah otonom dan sekaligus wilayah administrasi.

Oleh karena itu, gubernur adalah sebagai kepala daerah otonom sekaligus sebagai

kepala wilayah administrasi.Sebagai kepala daerah otonom gubernur adalah

kepala pemerintah daerah provinsi, yang bertanggung jawab kepada rakyat daerah

setempat.   Sedangkan   sebagai   kepala wilayah administrasi     (local state

government) ,gubernur adalah wakil pemerintah pusat diwilayah administrasi

provinsi yang bersangkutan. Adalah kedudukan ganda pada gubernur tersebut

karena pemerintah pusat menyerahkan kewenangan ( desentralisasi) kepada

provinsi dan melimpahkan kewenangan ( dekonsentrasi) kepada gubernur sebagai

wakil pemerintah.

       Dalam statusnya sebagai kepala daerah otonom, gubernur dan perangkat

daerah adalah pelaksana kebijakan daerah. Sedangkan dalam kedudukannya

sebagai kepala wilayah administrasi, gubernur dan perangkatnya adalah pelaksana

kebijakan pemerintah pusat. Sebagai pelaksana tugas pemerintah pusat maka

gubernur wajib melaksanakan tugas yang paling utama yakni adalah agar menjaga

tegak dan utuhnya wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Sedangkan dalam

hal negara otonom maka gubernur bertanggung jawab kepada rakyat pemilihnya.

2. Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten.

       Lembaga pelaksana kebijakan daerah kabupaten adalah pemerintah

kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Kabupaten bukan bawahan dari provinsi

melainkan sesam daerah otonom. Bedanya pertama wilayahnya lebih kecil

daripada provinsi, kedua, wilayahnya dibawah koordinasi suatu provinsi, dan

ketiga, sistem pemerintahanya hanya berasaskan desentralisasi. Hubungannya

adalah koorninatif. Maksudnya, pemerintah kabupaten termasuk kedalam suatu
                                                                              22



provinsi tertentu merupakan daerah otonom dibawah koordinasi pemerintah

provinsi yang bersangkutan. Misalnya, Kabupaten Deli Serdang adalah suatu

daerah otonom dibawah koordinasi Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian,

hubungan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi bukan hubungan

hirearki antara atasan dan bawahan sebagaimana hubungan Provinsi Daerah

Tingkat I dan Kabupaten Daerah Tingakat II berdasarkan Undang – undang No. 5

Tahun 1974. tapi hubungan antara badan publik berdasarkan perundangan.Namun

daerah kabupaten tidak bisa lepas dari daerah provinsinya

       Pemerintah kabuapaten dipimpin oleh bupati. Bupati dan aparat- aparatnya

adalah pelaksana kebijakan daerah kabupaten. Jadi bupati dan perangkatnya

adalah pelaksana peraturan perundangan dalam lingkup kabupaten ( Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah). Bupati dan perangkatnya adalah pelaksana

kebijakan / peraturan daerah yang dibuat bersama dengan DPRD Kabupaten.

Akan tetapi, dalam prakteknya ruang lingkup tugas bupati dan perangkatnya lebih

luas, yaitu pelaksana Peraturan Daerah dan pelaksana semua peraturan perUndang

– undangan     baik yang dibuat DPR dan Presiden, Presiden,, Menteri, dan

Gubernur.

       Pemerintah kabupaten adalah daerah otonom penuh, karena hanya

berasaskan desentralisasi. Buapati dipilih oleh warga kabupaten melalui pemilihan

kepala daerah secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil. Karena

itu bertanggung jawab kepada warga kabupaten.

3. Kepala Daerah Pemerintahan Kota.

       Daerah otonom yang setara dengan pemerintahan kabupaten adalah

pemerintahan kota. Sebelum Undang – undang No. 22 Tahun 1999 pemerintahan
                                                                                       23



kota disebut Pemerintahan Kotamadya daerah Tingkat II. Menurut Undang –

undang 22 Tahun 1999 juga Undang – undang 32 Tahun 2004 nomenklatur

tersebut berubah menjadi pemerintaha kota saja. Pemerintahan kota dan

pemerintahan kabupaten keduanya daerah otonom dengan asas desentralisasi. Hal

yang membedakan adalah pemerintahan kota bersifat perkotaan sedangkan

pemerintahan kabupaten bersifat pedesaan . Pemerintah kota wilayahnya berupa

daerahnya perkotaan dengan ciri utama sebagai pusat perdaganggan, pelayanan,

industri dan jasa.

       Seperti halnya pemerintah kabupaten, pemerintah kota juga bukan

bawahan dari pemerintah provinsi. Pemerintah kota adalah daerah otonom

dibawah koordinasi provinsi. Walikota dan perangkatnya                    adalah pelaksana

kebijakan daerah kota yang dibuat bersama DPRD Kota. Walikota adalah alat

daerah otonom kota yang artinya bertugas melaksanakan kebijakan daerah kota

dan peraturan perundangan lainya. Dan juga Walikota bertanggung jawab

terhadap warga kota yang memilihnya dalam pemilihan kepala daerah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, Kepala Daerah merupakan figur atau

manajer yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan

daerah20. Proses pemerintahan di daerah secara sinergis ditentukan oleh sejauh

mana efektivitas peran yang dimainkan kepala daerah. Dengan kata lain arah dan

tujuan organisasi pemerintahan daerah ditentukan oleh kemampuan , kompetensi

dan kapabilitas kepal daerah dalam melaksanakan fungsi – fungsi administrasi /

manajerial, kepemimpinan , pembinaan, dan pelayanan serta tugas – tugas lain

yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kepala daerah.

       20
            J. Kaloh, Kepala Daerah, PT gramedia, Jakarta, 2003, hal 4.
                                                                                    24



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

       Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan

yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui

pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Data dan Sumber Data
   Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah adalah data sekunder. Data

sekunder yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut :

   1. Bahan hukum primer, antara lain :

           a. Norma atau kaedah dasar

           b. Peraturan dasar

           c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak

              pidana korupsi yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

              sebagaimana telah diubah dengan          Undang-undang Nomor 20

              Tahun 2001 dan tindak pidana pencucian uang yakni Undang-

              undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

              KUHP, KUHAP.

   2. Bahan hukum sekunder berupa buku yang berkaitan dengan tindak pidana

       korupsi, artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, dan sebagainya.

   3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan

       yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum

       primer, bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum,

       majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang
                                                                               25



         relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan

         dalam penulisan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data
       Dalam penulisan skripsi ini metode yang penulis gunakan dalam

mengumpulkan data adalah metode library research (penelitian kepustakaan),

yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber

bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet

yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam

skripsi ini.

4. Analisis Data
         Analisis data yakni dengan analisis secara kualitatif. Data sekunder yang

diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi

ini.

H. Sistematika Penulisan
         Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, maka akan dibahas

dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut :

BAB I       PENDAHULUAN:
            Merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan tentang latar
            belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan,
            keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metodologi penulisan, dan
            sistematika penulisan.
BAB II      GAMBARAN UMUM TETANG KORUPSI YANG DILAKUKAN
            KEPALA DAERAH :
            Pada bagian ini akan mengenai hal – hal yang berkaitan dengan korupsi
            yang dilakukan kepala daerah, seperti mengenai mengenai faktor –
            faktor, modus operandi, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana
            korupsi tersebut.
                                                                            26



BAB III MEKANISME          PERMERIKSAAAN           TERHADAP         KEPALA
        DAERAH YANG TERLIBAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA
        KORUPSI :
        Pada bab ini akan dibahas mengenai bagaimana proses hukum yang
        harus dijalani oleh kepala daerah yang terlibat kasus korupsi, baik itu
        dari proses awal yakni pemeriksaan pendahuluan seperti penyelidikan
        dan penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan proses penuntutan,
        dan sampai kepada proses pemeriksaan akhir.
BAB IV ANALISA TERHADAP BEBERAPA KASUS KORUPSI YANG
        TERJADI       YANG       DILAKUKAN       KEPALA       DAERAH        DI
        INDONESIA.
        Pada bab ini akan dibahas mengenai beberapa kasus korupsi yang
        dilakukan oleh kepala daerah disertai dengan modus, besar kerugian
        yang ditimbulkan dan juga bagaimana status hukum kepala daerah
        yang terlibat korupsi tersebut.
BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN :
        Bab terakhir dari penulisan skripsi ini berisi kesimpulan mengenai bab-
        bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran-saran dari
        penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
                                            BAB II

    GAMBARAN UMUM TENTANG KORUPSI YANG DILAKUKAN
                   KEPALA DAERAH


A. Faktor – Faktor Penyebab Korupsi Yang Dilakukan Kepala Daerah.

       Jika dilihat dari nama resmi undang – undang tentang pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi , ada jelas perbedaan jelas dengan undang – undang tindak

pidana khusus lainnya, seperti undang – undang tindak pidana ekonomi dan

undang undang lainnya. Pada undang – undang ini ada disebut kata

pemberantasan di tengah – tengah dimana seakan memberikan pengertian bahwa

undang – undang ini dapat memberantasan korupsi., padahal telah terbukti dalam

sejarah bahwa tuntutan pidana belaka dalam memberantas korupsi tidak cukup.

Seperti pendapat Moore dalam buku Andi Hamzah yang berjudul Pemberantasan

Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internsional disebutkan bahwa

kekerasan saja tidak akan dibendung kejahatan, untuk memberantas kejahatan

harus dicari sebab dan menghapuskannya 21

       Apalagi pelaku kejahatan dalam hak ini termasuk pelaku tindak pidana

korupsi berasal dari berbagai kalangan profesi atau berasal dari lingkungan

pekerjaan yang berbeda – beda pula, diman hal tersebut mengakibatkan penyebab

korupsi itu bermacam – macam. Walau demikian memang secara umum penyebab

atau faktor penyebab terjadinya korupsi hampir sama. Begitu juga dengan korupsi

yang dilakukan oleh kepala daerah.

       Sama halnya dengan             pelaku tindak pidana korupsi maka   tindakan

korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah juga dilatar belakangi oleh berbagai


       21
            Andi Hamzah, Op. Cit, hal 10.



                                              29
                                                                              30



sebab dan faktor.. Tentang sebab atau faktor kepala daerah melakukan perbuatan

tindak pidana korupsi , berbagai pendapat telah dilontarkan. Apalagi kita tahu

bahwa kedudukan seorang kepala daerah boleh dikatakan sebagai raja – raja kecil

di daerah dimana mereka memiliki kewenagan yang cukup luas dalam mengelola

pemerintahan di daerah. Oleh sebab itu pengaruh kewenangan ini cukup besar

dalam menimbulkan korupsi disamping faktor – faktor lain yang juga bisa

membuat maraknya korupsi. Ditambah dengan kenyataan yang kita lihat selama

ini maka dapat diasumsikan faktor penyebabnya adalah sebagai berikut.



1. Terjadinya perpindahan kewenangan dari pusat ke daerah yang terlalu radikal.
       Seperti yang dikemukakan diatas dengan bergurirnya otonomi daerah,

yang mana dalam Undang – undang 32 tahun 2004 disebut bahwa :

       “ Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

       untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

       kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan dengan peraturan

       perundang – undangan.”22

       Maka para kepala daerah ini mendadak menjelma menjadi raja – raja kecil.

Merekalah para penguasa di daerah. Otonomi daerah yang berarti desentralisasi

dimana terjadi penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

       Apalagi jika kita lihat unsur – unsur yang menjadi asal – usul timbulnya

korupsi adalah: kekuasaan, pemberian jasa yang menimbulkan balas jasa,

transaksi komersial ( jual – beli dan sebagainya ), pelanggaran hukum, dan
                                                                                    31



penyetoran uang. Dengan demikian kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah

pusat kepada kepala daerah dalam mengelola daerahnya menjadi salah satu

penyebab maraknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Oleh

sebab itu jika dulu praktik korupsi terkosentrasi di pusat, sejak otonomi daerah

praktik KKN menyebar kedaerah daerah. Apalagi dalam Undang – undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tepatnya dalam Pasal 25 disebutkan

bahwa kepala daerah mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya adalah :

   1.         Memimpin       penyelenggaraan     pemerintahan     daerah,   berdasarkan

              kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

   2.         Mengajukan rancangan Perda.

   3.         Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

   4.         Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada

              DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

   5.         Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.

   6.         Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat

              menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan

              perundangan – undangan.

   7.         Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan perundangan –

              undangan.

   Hal ini seakan memberikan kewenangan yang cukup besar kepada kepala

daerah untuk mengelola daerahnya. Salah satu hal yang penting lainnya adalah

urusan pengelolaan keuangan daerahnya. Sebab salah satu tolak ukur keberhasilan

daerah otonom adalah kemampuan daerah dalam mengelola keuangan negara

        22
             Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
                                                                                   32



daerah. Sebab pengelolaan keuangan yang baik akan bermuara kepada

peningkatan usaha – usaha pembangunan. Keuangan daerah adalah semua hak

dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa

uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut23.

       Oleh sebab itu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah didanai dari

dan atas beban Aggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah              (APBD). Namun

pemintahan pusat juga memberi dana dari APBN untuk urusan penyelenggaran

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kedua hal ini

dilakukan secara terpisah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah

adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan

kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya,

yang   berupa    perencanaan,     pelaksanaan,    penatausahaan,     pelaporan    dan

pertanggungjawaban, serta pengawasaan keuangan daerah kepada pejabat

perangkat daerah. Pelimpahan ini berdasarkan pada prinsip pemisahaan

kewenangan antara yang memerintah, menguji, dan yang memerintah menerima

dan mengeluarkan uang.

       Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor maraknya tindak

pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah dimana kewenangan yang diberikan

dan kepercayaan publik dalam hal ini rakyat yang memilihnya disalahgunakan.

Dimana seharusnya pengelolaan keuangan              daerah    itu ditujukan untuk

perkembangan daerah dan kemakmuran rakyat justru dingunakan hanya untuk


       23
           H. Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah
secara langsung, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,Hal 143).
                                                                               33



memperkaya diri sendiri dan kepentingan pribadi . Tidak heran jika wewenang

yang besar itu justru melahirkan penyimpangan, yaitu mengalirkan dana negara ke

kantong pribadi. Dan lebih parahnya, upaya memperkaya diri itu dilakukan secara

missal, jadi berat di hak dan lemah di kewajiban Oleh sebab itu hendaknya dalam

Undang – Undang tersebut juga mengatur mekanisme pertanggungjawaban yang

transparan kepada publik. Sehingga ada ketidak jelasan akuntabilitas kepala

daerah terhadap masyarakat setempat terutama mereka yang pada waktu pilkada

adalah masyarakat yang mendukungnya, yang membuat bentuk-bentuk tanggung

jawab kepala daerah ke publik. Oleh karena itu posisi masyarakat dalam proses

penegakan prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, jelas, dan

publik tahu bagaimana kinerja birokrasi di daerah



2. Proses pengisian jabatan kepala daerah.

       Negara Indonesia adalah negara demokrasi dimana saat ini proses dalam

memilih kepala negara dilakukan secara pemilihan langsung. Hal ini tidak

terkecuali dalam memilih calon pemimpin ditingkatan daerah yakni dalam

memilih kepala daerah baik itu ditingkat provinsi yakni        Gubernur maupun

ditingkatan kabupaten yaitu Bupati, dan tingkat kota Walikota maupun dalam

memilih wakil kepala daerah.Dalam proses pemilihan kepala daerah yang

terdahulu sangat kental nuansa politik dimana pasangan calon kepala daerah itu

harus diusung oleh partai politik atau gabungan dari partai politik. Namun setelah

sekian lama dibuat jenuh oleh performa partai politik yang selalu diwarnai politik

uang dan konflik tak berkesudahan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus Mujiran,

parpol – parpol masa kini lebih sebagai kendaraan politik menuju kekuasaan
                                                                                           34



ketimbang berusaha mendengarkan suara dan pendapat konstituen pemilih24

putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan calon perseorangan dalam

bursa pilkada menimbulkan ekspektasi besar munculnya kepala daerah yang

memihak pada kepentingan rakyat banyak sebagai antitesis calon berkendaraan

partai yang kencang berbau politik uang.Kenyataan yang terjadi justru putusan ini

bukan menjadi alat yang menjamin munculnya calon kandidat kepala daerah yang

memihak kepada kepentingan rakyat, sebab hampir semua calon kepala daerah

yang dilpilih dalam pilkada itu merupakan usungan dari partai politik.

                  Para calon kepala dan wakil kepala daerah tersebut nantinya akan

mengeluarkan banyak uang dan hal inilah yang bisa dijadikan salah satu faktor

tindakan korupsi yang dilakukan kepala daerah jika nantinya mereka terpilih.

Secara umum terdapat empat bentuk praktek penyimpangan yang dilakukan oleh

kandidat dan partai politik. Mengingat keempat bentuk korupsi ini terjadi pada

saat dan menjelang pemilu, maka kemungkinan besar hal ini juga akan terjadi

pada saat pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) nanti. Korupsi pemilu

sendiri dalam waktu-waktu tertentu sering ditukarnamakan dengan politik uang.

Walaupun sebenarnya istilah politik uang memiliki dimensi yang lebih luas,

karena praktek ini bisa terjadi diluar momen pemilu. Dalam terminologi hukum,

praktek politik uang disebut sebagai tindak pidana suap. Seperti pendapat Ramon

diaz dalam buku Selo Soemardjan yang berjudul Membasmi Korupsi dikatakan”

politik merupakan seni halus mengalihkan sumber – sumber nyata dari

masyarakat umum ke arah teman – teman politiknya25.


       24
            Paulus Mujiran, Republik Para maling, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, , 2004, hal 12
       25
            Selo soemardjan, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hal 54.
                                                                             35



       Bentuk pertama pertama dari korupsi pemilu dikenal dengan istilah beli

kursi (seat buying), dimana para kandidat yang ingin menjadi pejabat publik

seperti kepala daerah dengan kekuatan uang dan koneksinya dapat „memesan‟

jatah kursi nomor wahid.Besarnya biaya tersebut bisa mencapai miliaran rupiah.

Hal ini berbeda jika calon tersebut berasal dari calon independen yang tidak

diusung dari partai politik.

       Berikutnya adalah praktek beli pengaruh (influence buying) yakni sebuah

tindakan ilegal yang dilakukan kandidat atau partai politik dengan „membeli‟

tokoh-tokoh masyarakat seperti pemuka agama, pemuka adat dan tokoh informal

lainnya untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan politik mereka.

       Bentuk lainnya adalah praktek pembelian penyelenggara pemilu, yakni

sebuah tindakan ilegal oleh kandidat atau partai politik dalam mempengaruhi

proses pemilu dan hasilnya dengan menyuap para penyelenggara pemilu, mulai

dari level desa, kecamatan, kelurahan dan seterusnya maupun pengawas pemilu

untuk melakukan praktek-praktek curang seperti menggandakan jumlah pemilih,

memasukkan surat suara ilegal, mendrop suara sah, memanipulasi perhitungan

suara dan lain sebagainya. Diantara keempat bentuk korupsi pemilu, istilah yang

terakhir ini paling dikenal, yakni pembelian suara. Secara sederhana, beli suara

merupakan upaya ilegal dari kandidat dan partai politik untuk mempengaruhi

suara pemilih dengan memberikan uang atau bentuk „bantuan‟ lainnya. Bentuk

beli suara sendiri bisa bermacam-macam, tergantung dari metoda dan jumlah uang

yang dimiliki kandidat atau partai politik.

       Mengingat banyaknya uang yang dikeluarkan oleh para calon kepala

daerah dalam pilkada hal inilah yang dijadikan indikasi sebagai faktor awal
                                                                                          36



mengapa banyak korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Korupsi yang

dilakukan oleh kepala daerah tersebut adalah tidak lain untuk megembalikan uang

yang telah dikeluarkannya dalam pillkada tersebut.Oleh sebab itu keberadaan

politik dalam ketatanegaraan harus sejalan sebab dominasi pengaruh politik dan

sistem ketatanegaraan banyak dicemari oleh pengaruh politik dapat menimbulkan

konflik frontal bila terjadi pertikaian antara pemerintah dengan rakyat.26



3. Penyelenggaraan pemerintah daerah yang kurang baik dan kurangnya
    kontrol pemerintah pusat.
  Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah yakni pemerintah daerah dan
DPRD haruslah juga mengacu kepada penyelenggaraan pemerintahan yakni
berpedoman kepada Asas – asas umum pemerintahan yang layak. Asas ini lebih
dikenal dengan istilah “ Asas Umum Penyelenggaraan Negara”, yang diirinci
antara lain:
1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas tertib penyelenggaraan negara
3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsional
6. Asas proporsionalitas
7. Asas akuntabilitas
8. Asas efisiensi
9. Asas efektifitas.27
        Hal ini sangat penting mengingat asas ini adalah salah satu menciptakan

penyelenggara       negara    yang    bersih    bebas     dari   korupsi,     kolusi,     dan

nepotisme.Namun dalam kenyataannya aparat pemerintahan di daerah yakni


        26
           H.F. Abraham Amos, Sistem Ketatanegaraan Indonesia ( dari orla .orba, sampai
reformasi), raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 45 .
        27
            H. Rozali Abdullah, Op. Cit hal 28.
                                                                             37



kepala daerah dan aparaturnya justru menjadi pelaku tindakan korupsi dimana

mereka menjadi pelaku secara bersama. Sebab jika kita melihat kasus korupsi

yang dilakukan kepala daerah melibatkan banyak pelaku lain.Bisa saja wakil

kepala daerah, sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam

hal ini dapat disimpulkan dimana para penyelenggara negara tersebut lebih

mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan loyalitas terhadap pekerjaannya.

Sebab dalam jenjang pekerjaan hubungan antara atasan dan bawahan sangat

dominan dimana yang tadinya pegawai tersebut tidak mau terlibat dalam tindakan

korupsi namun mengingat itu merupakan perintah atasan maka dia terpasak

terlibat. Untuk itu dirasa perlu adanya perekrutan pegawai yang baik dan juga

adanya rotasi pegawai.

       Disamping itu seharusnya dalam menopang kerja para penyelenggara

negara dibutuhkan adanya kontrol dari pemerintah pusat. Pusat sebenarnya

mempunyai fungsi kontrol, yakni dalam hal kesesuaian hukum. Maksudnya agar

proses – proses yang berlaku di daerah sesuai dengan aturan perundang –

undangan yang berlaku di tingkat pusat. Itu dilakukan oleh Menteri Dalam

Negeri, dan Departemn Hukum dan Ham.

       Dua kementrian itu, harus berfungsi secara efektif agar kewenangan –

kewenangan yang diberikan kepada daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku. Contohnya saja selama ini banyak perda

yang tidak dilaksanakan dan bahkan yang bertentangan
                                                                                 38



4. Faktor modernisasi dan moral kepala daerah yang buruk.

       Sebagai bangsa yang sedang berkembang maka hal ini menyebabkan

maraknya tindakan korupsi ketimbang di negara yang sudah maju. Hal ini

menunjukkan     bahwa    luasnya     perkembangan     korupsi   berkaitan     dengan

modernisasi social dan ekonomi yang cepat.Apalagi negara Indonesia termasuk

negara yang luas dimana dampak modernisasi saat ini sudah menjalar hampir di

setiap daerah baik daerah besar sampai daerah yang kecil.

       Dengan    demikian    dapat    dikatakan     penyebab    modernisasi    yang

mengembangbiakkan korupsi .

a.     Modernisasi membawa perubahan – perubahan pada nilai dasar atas

       masyarakat.

b.     Modernisasi juga ikut mengembanhkan korupsi karena modernisasi

       membuka sumber –sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Hubungan

       sumber – sumber ini dengan kehidupan politik tidak diatur dalam norma –

       norma tradisional yang terpenting dalam masyarakat, sedangkan norma –

       norma ini belum diteriam dalam golongan – golongan yang berpengaruh

       dalam masyarakat.

c.     Modernisasi merangsang korupsi karena perubahan – perubahan yang

       diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik. Modernisasi

       terutama di negara – negara yang memulai modernisasi lebih kemudian,

       memperbessar kekuasaan pemerintah dan melipat gandakan kegiatan –

       kegiatan yang diatur oleh peraturan – peraturan pemerintah .

       Memang pengaruh modernisasi akan membawa perubahan terhadap gaya

       hidup Suatu bangsa terutama bangsa berkembang.Dimana pengaruh uang
                                                                                             39



       akan semakin Besar dan juga terkadang yang ada hanyalah keinginan

       untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin guna untuk memenuhi

       keinginan. Prilaku konsumtif ini akan semakin bahaya jika tidak di tunjang

       dengan moral.Sebab kita tahu gaji untuk ukuran kepala daerah cukup besar

       belum lagi tunjangannya, apakah hal tersebut tidak cukup untuk memenuhi

       kebutuhan hidup?. Hal ini juga dapat terjadi terhadap kepala daerah

       Seperti kata sudarsono dalam bukunya “Korupsi di Indonesia”,

       menyatakan buruknya ekonomi belum tentu sendirinya menghasilkan

       suatu wabah korupsi dikalangan pejabat kalau tidak ada faktor yang

       menentukan karena orang – orang berkecukupan juga melakukan

       korupsi.28

       Dari uraian diatas jelas bahwa sebab korupsi tidak hanya terletak pada

lingkungan sosial tetapi juga berasal dari diri pelaku korupsi dalam hal ini kepala

daerah. Disamping itu juga budaya suka memberi juga salah satu faktor terkait

dalam diri kita bangsa Indonesia. Permasalahannya adalah sulit untuk

membedakan antara pemberian sebagai teman atau pemberian yang koruptif.

       Dalam masalah pemberian ini jika kita lihat dengan kasus korupsi kepala

daerah dapat saja hal ini menjadi faktor, misalnya kepala daerah yang

memberikan uang terhadap parpol yang menyokongnya dimana uang tersebut

berasal dari tindakan korupsi. Belum lagi kita tahu sekarang ini untuk menjadi

pegawai negeri sipil ( PNS) di lingkungan pemerintahan memerlukan uang masuk

sebagai pelicin, yang mana pelaku juga berasal dari orang dalam pemerintahan.




       28
            Sudarsono, Korupsi di Indonesia, Karya Bhratara Aksara, Jakarta, 1969, hal 25.
                                                                                      40



B. Modus – Modus Operandi Yang Dilakukan Kepala Daerah.

        Mengungkap kasus korupsi merupakan bukanlah pekerjaan mudah.

Maklum, korupsi termasuk kategori tindak pidana luar biasa yang sangat sulit

untuk diurai. Apalagi tidak ada kemauan luar biasa para penegak hukum . Bukan

saja itu namun kasus korupsi sering mengancam nyawa para aparat penegak

hukum.

        Salah satu hal yang juga menyebabkan kasus korupsi yang terkait dengan

kepala daerah ini adalah juga rapinya tindak kejahatan itu dilakukan sehingga

nantinya akan sulit untuk diperiksa atau diusut oleh para penegak hukum. Hal ini

tidak lain terkait dari bagaimana modus atau cara yang dilakukan. Selain itu

banyak juga hal yang menjadikan modus operandi menjadi semakin baik untuk

dilakukan.

        Dengan adanya sumber daya yang semakin canggih seperti. Computer,

facsimile, tingkat pendidikan sumber daya manusia, system electronic data

processing, ( EDP) serta semakin pesatnya kemajuan alat – alat komunikasi,

semuanya ini sangat mendukung untuk melakukan penyimpangan dengan modus

operandi yang cukup canggih sehingga sulit untuk dideteksi terlebih apabila

kualitas sumber daya manusia masih relative terbatas29

         Seperti yang diungkapkan diatas bahwa masalah modus korupsi ini

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan kelancarannya. Apalagi dalam

masalah korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, yang mana dalam hal ini

pelakunya adalah orang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam




        29
          Badan Pemeriksa keuangan, Kebijakan dan Sistem Pemeriksaan atas Pengurusan dan
Pertanggung jawaban, Jakarta, 1992, hal 81
                                                                                          41



memimpinn daerah. Serta tempat terjadinya tindak pidana tersebut berada di

daerah dimana pengetahuan dan sumber daya manusia juga masih kurang.

       Hal inilah yang juga menjadi slaah satu factor yang memperlancar modus

para kepala daerah dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Berikut ini beberapa modus korupsi yang marak dilakukan kepala daerah.30

1.Korupsi Pengadaan Barang

       Inilah modus yang banyak digunakan para kepala daerah dalam

melakukan tindak pidana korupsi, bentuknya antara lain adalah :

a. Penggelembungan (mark up) nilai barang dan jasa dari harga pasar. Dalam

    hal ini harga barang yang ingin dingunakan untuk kepentingan daerah jauh

    dari harga pasar atau dengan kata lain sengaja di naikkan sehingga kepala

    daerah mendapat keuntungan sebab biaya pengadaan barang tersebut berasal

    dari kas daerah atau APBD.

b. Kolusi dengan kontraktor dalam proses tender.

    Dalam hal ini bentuknya adalah pada pelaksanaan proyek pembangunan di

    daerah tidak dilakukan secara tender namun dalam hal ini dilakukan secara

    Penunjukan Lansung. Hal ini tentu saja merugikan negara sebab jika proyek

    pembangunan dilakukan secara tender maka kas negara akan mendapatkan

    pemasukan dari HPS ( Harga Penawaran Sendiri ). Sedangkan jika dilakukan

    PL ( penunjukan Langsung) maka ada kemungkinan terjadi indikasi korupsi

    yang dilakukan oleh pihak kontraktor dengan pemerintah setempat.Dalam hal

    ini pihak kontraktor membayar sejumlah uang untuk kepada aparat daerah

    agar mereka dijadikan pihak yang menangani proyek pembangunan tanpa


       30
            http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/11/04/nrs,20041104-01.id.html
                                                                                 42



    melalui proses yang sebenarnya maka akan berbelit – belit. Sementara para

    aparat daerah dalam hal ini pemerintah daerah mendapatkan uang untuk

    kepentingan pribadinya sendiri yang seharusnya uang tersebut masuk ke kas

    negara.

2. Penyelewengan dana APBD

       Modus ini sering terjadi dalam bentuk        laporan terhadap Anggaran

Pendapatan belanja Daerah yang terdapat penyimpangan atau dengan kata lain

diperuntukkan bukan sebagaimana mestinya yang jelas dana tersebut dingunakan

untuk kepentingan pribadi.

3. Penghapusan barang inventaris

a. Memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi dan juga menjual

   inventaris    kantor untuk kepentingan pribadi, yang seharusnya terjadi

   pemisahan antara harta pribadi dan juga harta untuk kepentingan dinas atau

   terkait dengan pekerjaan. Kedua hal ini tidak boleh disamakan sebab barang

   inventaris kantor tidak boleh diperjual belikan apalagi untuk kepentingan yang

   tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya.

b. Selain itu bentuk lain dalam modus ini adalah penghapusan asset negara

   misalnya tanah dan bangunan.

4. Pemotongan uang bantuan sosial

       Biasanya hal ini berupa adanya tindakan penyelewengan dana yang

ditujukan untuk kepentingan sosial seperti untuk rumah ibadah ,sekolah, pantai

asuhan,dll. Terkadang juga korupsi dilakukan terhadap uang yang diperuntukkan

untuk bantuann bencana alam.
                                                                              43



5. Proyek fiktif fisik

        Bentuk tindakan korupsi ini beupa adanya dana dialokasikan dalam

laporan resmi, tetapi secara fisik proyek itu nihil.yang dimana dalam laporan

tersebut ditujukan untuk mengadakan barang demi kepentingan daerah.

6. Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan iuran

        Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat besar maka

peran pajak sangat penting bagi kelancaran pembangunan di daerah. Oleh karena

pajak terkait dengan sumber pemasukan dana maka haal ini juga tidak luput dari

korupsi. Adapun bentuk korupsi terhadap pajak tersebut dapat berupa jumlah riil

penerimaan penjualan, pajak tidak dilaporkan dan Penetapan target penerimaan

pajak lebih rendah dari penerimaan rill.

7. Manipulasi proyek-proyek fisik (jalan, jembatan, bangunan,sekolah kantor, dan

asrama)

        Hal ini terkait dengan upaya adanya pemberian atau laporan yang tidak

benar terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan yang dilakukan di daerah

bisa saja seperti mark up nilai proyek dan pungutan komisi tidak resmi terhadap

kontraktor

8. Manipulasi pemberian ganti rugi dan pembebasan tanah.

        Pemerintah tidak memberikan harga ganti rugi secara wajar atau yang

disediakan sementara dalam laporan untuk pemeberian ganti rugi atas tanah dan

juga untuk pembebasan tanah terdapat adanya pengelembungan dan yang tidak

sesuai dengan dana yang sebenarnya
                                                                              44



9. Manipulasi dalam pemberian izin

        Biasanya pemberian izin ini banyak dilakukan terkait dengan izin

pemanfaatan kayu. Izin tersebut diberikan tidak dengan ketentuan yang sesuai

dengan undang – undang. Selain itu menyangkut kayu kasus korupsi juga terjadi

dalam hal dana reboisasi hutan serta masalah kasus dana lelang kayu hasil illegal

logging sering menjadi modus korupsi.



C. Dampak Korupsi Bagi Pembangunan di Daerah.

        Dengan adanya otonomi daerah di Indonesia yang mana hal ini ditujukan

agar daerah – daerah cepat maju dan berkembang ternyata terhambat dengan

munculnya masalah yang kian marak di masyarakat. Kita tahu bahwa korupsi

sudah   menghinggapi    semua    aspek    kehidupan   tidak   terkecuali   dengan

pemerintahan di daerah. Daerah yang selama ini berusaha menyelenggarakan

pemerintaha guna menjadikan masyarakat yang makmur terhambat dengan

korupsi, apalagi pelaku korupsi tersebut adalah pemimpin mereka yang mana di

pundaknya masyarakat menaruh harapan besar agar pemimpin mereka itu

membawa kehidupan yang lebih baik lagi.

        Seperti yang sudah di kemukakan bahwa korupsi juga membawa akibat

bagi semua bidang kehidupan salah satunya adalah bagi proses pembangunan di

daeah. Ciri dari bentuk kehidupan yang maju adalah dapat dilihat dari bagaimana

proses pembangunan yang sudah dilakukan. Suatu pembangunan juga akan

berpengaruh atau terkait dengan berbagai bidang seperti bidang ekonomi, soisal,

hukum, dll. Pembangunan yang dilakukan di daerah seperti pembangunan
                                                                                             45



infrastruktur sangat diharapkan sebab daerah cenderung terpencil dan jauh dari

keramaian.

Adapun dampak korupsi terhadap pembangunan di daerah dapat kita lihat dari

berbagai hal :

1. Dampak bidang Ekonomi.31

       Keadaan ekonomi suatu masyarakat dapat menjadi faktor untuk menilai

apakah kehidupan masyarakat tersebut makmur dan sejaterah. Dampak korupsi

dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari segi ekonomi makro, dimana ruang

lingkup ekonomi mikro itu sendiri berkisar pada mekanisme bekerjanya sistem

perekonomian individual. Masyarakat dalam hal ini terkena imbasnya dengan

adalanya korupsi di daerah antara lain menurunnya taraf hidup masyarakat daerah.

Hal ini terjadi disebabkan ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya karena harga naik dan juga tidak meratanya pembagian

bantuan untuk masyarakat kecil yang mana seharusnya ditujukan untuk mereka

seperti bantuan beras dan bantuan lain yang berasal dari pemerintah pusat.

       Korupsi dalam bentuk kolusi antara para elite politik korup dan elite

ekonomi serakah akan mengekspolitasi sumberdaya alam secara semena-mena

untuk keuntungan pribadi Akibatnya, perusakan lingkungan yang hebat

(environmental hazard) tak terelakkan Dan, ketika environmental hazard ini

terjadi, bukan hanya memustahilkan pemenuhan hak-hak dalam kategori sosial

ekonomi pada pihak lain, khususnya atas orang-orang miskin seperti hak atas

pangan (right to food), hak atas kesehatan (right to health), hak atas perumahan




       31
            Muljatno sindhudarmoko, Ekonomi Korupsi, Pustaka Quantum, Jakarta, 2001,hal33.
                                                                                               46



(right to housing), hak atas pekerjaan (right to work) dll Dengan demikian dalam

ekonomi dapat dilihat dari semakin banyaknya masyarakat miskin di daerah

2. Dampak sosial32

        Dalam konteks sosial, dampak korupsi menimbulkan problematik yang

sangat besar. Yang jelas, korupsi berdampak pada merosotnya investasi pada

human capital dan bahkan korupsi menghancurkannya. Ketiadaan pembangunan

infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan

menyebabkan masyarakat rentan terhadap berbagai penyakit dan rendah

kompetensinya sehingga masyarakat menjadi tidak profesional dan tidak mampu

berkompetisi secara dinamis dengan berbagai sumberdaya manusia dari negara

lain.

3. Dampak terhadap Birokrasi daerah.

         Seperti yang dikatakan Myrdal dalam buku Andi Hamzah yang berjudul

Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasinal dan internasional bahwa

korupsi itu harus dianggap sebagai uang pelican dan Korupsi mengakibatkan

turunnya disiplin sosial, uang suap tidak hanya memperlancar prosedur

administrasi, tetapi biasanya memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya

juga berakibat adanya kesengajaan untuk memperhambat proses administrasi agar

dengan demikian dapat menerima uang suap dan disamping itu, pelaksanaan

rencana – rencana pembangunan yang sudah diputuskan, dipersulit atau

diperhambat karena alasan – alasan yang sama33. Tetapi dampak jelas yang dapat

kita lihat di birokrasi adalah pelayanan publik menjadi mahal dan lama , karena



        32
           http://www.transparansi.or.id/majalah/edisi4/4berita_3.html, diakses 6 April 2008
pukul 16.00 Wib
        33
           Andi Hamzah, Op. cit , hal 22
                                                                            47



birokrasi yang selalu mengutamakan siapa yang punya uang yang akan mudah

mendapatkan pelayanan.

4. Dampak terhadap pembangunan Infrastuktur.

       Pembangunan infrastuktur seperti jalan sekolah dll adalah hal yang

menunjang agar suatu daerah cepat berkembang dan tidak terasing lagi. Hal ini

penting sebab sangat mempengaruhi proses mobilitas masyarakat. Namun dengan

adanya korupsi maka akan mempengaruhi infrastuktur publik seperti Infrastruktur

publik yang tidak memadai, kondisi jalan dan bangunan-bangunan publik

(sekolah-sekolah, rumah sakit dll) yang cepat rusak dan ambruk, karena proyek

yang tidak sesuai dengan bestek (untuk jalan) dan bahan bangunan yang

digunakan dari kualitas yang rendah.Selain itu dana pembangunan tersebut juga

berasal dari daerah dan dengan demikian hal tersebut juga akan menambah

pengeluaran APBD sehingga kas daerah semakin sedikit yang juga akan

berdampak bagi bantuan terhadap masyarakat miskin di daerah semakin kecil.

Rusaknya mutu infrastruktur transportasi dan komunikasi menyebabkan mobilitas

penduduk menjadi merosot.
                       BAB III
 MEKANISME PEMERIKSAAN TERHADAP KEPALA DAERAH YANG
           TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI



1. Pemeriksaan Awal.
      Dalam mengadili suatu tindak pidana korupsi harus melalui suatu

mekanisme pemerikasaan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Sama halnya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah

juga akan diproses sesuai dengan ketentuan atau prosedur hukum yang berlaku.

       Adapun rangkaian dari mekanisme pemeriksaan hukum terhadap kepala

daerah yang terserat kasus korupsi adalah diawali dari adanya proses pemerikasan

awal. Secara umum adapun inti dari proses pemeriksaan awal ini adalah tindakan

untuk mengumpulkan bahan – bahan yang menjadi barang bukti atau alat – alat

bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara, serta kelengkapan pemerikasaan

lainnya yang dimaksud untuk dapat menyerahkan perkara kepengadilan34. Proses

pemerikasaan pendahuluan ini berupa kegiatan yang rinciannya merupakan

pemerikasaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dalam

proses pemerikasaan ini juga akan diketahui mengenai status hukum kepala

daerah yang diduga melakukan korupsi dengan melihat bukti – bukti yang ada

apakah sebagai saksi atau tersangka. Sebelum membahas mengenai proses

penyelidikan dan penyidikan dalam kasus korupsi maka khusus masalah kasus

korupsi yang pelakunya adalah kepala daerah yang tidak lain adalah pejabat

negara terlebih dahulu harus dengan izin kepala negara yakni Presiden.

       Bagi kepala daerah (kota atau kabupaten) dan gubernur bila diduga terlibat

korupsi atau bahkan sekadar menjadi saksi saja harus mendapat izin dari presiden.




                                       48
                                                                             49



Hal ini mengacu pada Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun

2004 Pasal 36.

Dalam Pasal 36 Undang – undang No 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa :

   (1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan / atau

       wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari

       presiden atas permintaan penyidik.

   Terlepas dari prokontra masalah pemberian izin dari presiden yang dianggap

sebagian orang dapat menghambat pelaksanaan penuntasan masalah korupsi hal

ini memang hanya merupakan prosedur administrasi yang harus didahului dan

wajib sebab ini merupakan perintah undang – undang. Hal ini dikatakan hanya

bersifat administrasi dikarenaka pemberian izin tidak selamanya akan memakan

waktu yang lama sebab dalam Pasal 36 angka 2 Undang - undang 32 tahun 2004

dikatakan:

   “ Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak

     diberikan oleh presiden dalam waktu paling lambat 60 ( enam puluh) hari

     terhitung sejak diterimanya permohonan proses penyelidikan dan penyidikan

     dapat dilakukan.”

       Selanjutnya adapun langkah atau proses hukum berikutnya setelah

masalah prosedur pemberian izin dalam pemerikasaan kepala daerah proses

penyelidikan dan penyidikan. Hal inilah yang sebenarnya menjadi hal penting

dalam pemerikasaan pendahuluan ini. Khusus masalah korupsi yang merupakan

salah satu bentuk tindak pidana khusus maka sudah tentu tindakan ini akan

memiliki pengaturan khusus pula dan hal ini dapat kita lihat dalam Undang –


       34
            Evi Hartanti, Op.cit, hal 41
                                                                             50



undang No 39 Tahun 1999 yang kemudian dirubah menjadi Undang – Undang

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Untuk

masalah perihal penyidikan kepala daerah yang terlibat tindak pidana korupsi

maka hal tersebut diatur dalam pasal 26 Undang – undang 31 Tahun 1999

Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga dalam Pasal 39 (1)

Undang – undang 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Dalam Pasal 26      dan Pasal 39 disebutkan bahwa “ Penyelidikan,

Penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum

acara pidana yang berlaku dan     Undang – undang 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang – undang 20 Tahun 2001

Tentang Perubahan atas Undang – undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentuakan lain dalam undang – Undang ini.

       Yang dimaksud dengan “ hukum acara pidana yang berlaku” baik dalam

Pasal 26 Undang – undang 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi dan Pasal 39 (1) Undang – undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah hukum acara pidana untuk

melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang

pengadilan dalam perkara tindak pidana.     Hukum acara pidana yang berlaku

untuk Peradialan Umum, yaitu seperti yang terdapat dalam Undang – undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut Kitab Undang –

Undang Hukum Acara Pidana atau biasa disingkat dengan KUHAP.

       Dalam Pasal 1 (5) KUHAP disebutkan “Penyelidikan adalah serangkaian

tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakuakan
                                                                                 51



penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini”35, dan yang

orang yang melakukan penyelidikan ini adalah penyelidik. Sedangkan penyidikan

adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna

menemukan tersangkanya ( Pasal 1 (2) KUHAP).”, dan orang yang melakukan

penyidikan disebut dengan penyidik.

       Mengenai siapa yang berwenang dalam hal penyelidikan dan penyidikan

adalah dapat dilihat dalam Pasal 4 KUHAP dimana dikatakan penyelidik adalah

setiap pejabat      polisi negara Republik Indonesia dan perihal orang yang

melakukan penyidikan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan juga

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang

undang ini ( Pasal 6 (2) KUHAP). Dengan demikian untuk masalah korupsi tidak

semua pejabat polisi berhak untuk menyelidik perrkara korupsi melainkan mereka

yang sudah ditunjuk dan diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian

Republik Indonesia tanggal 24 Desember 1983 Nomor Poli. Skep/619/XII/1983.

Selain pejabat polisi negara republik Indonesia maka jaksa            juga merupakan

penyidik tindak pidana korupsi hal ini sesuai dengan Pasal 26 UU Nomor 20

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidak lain juga

berasal dari apa yang dimaksud dalam Undang – undang 3 tahun 1971. Dengan

demikian jaksa dalam melakukan tindakan penyidikan sudah tentu didahului

dengan tindakan penyelidikan.




       35
            Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
                                                                           52



        Salah satu pejabat yang berhak untuk melakukan       penyelidikan dan

penyidikan adalah Komisi Pemberantasan korupsi.yang diatur dalam Undang –

undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Dalam Pasal 38 Undang – undang 30 Tahun 2002 disebut tentang

adanya kewenangan penyelidikan , penyidik, dan penuntutan tindak pidana

korupsi oleh komisi pemberantasan korupsi tersebut harus berdasarkan KUHAP.

        Dalam proses pemerikasaan pendahuluan ini maka dapat dilakukan

tindakan penahananan. Istilah penahanan mempunyai arti penempatan tersangka

atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim

dengan penetapannya, serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini

(Pasal 1 butir 21 KUHAP).Dalam kasus korupsi seperti yang dilakukan oleh

kepala daerah penahanan ini dilakukan dengan tujuan atau dugaan tersangka atau

terdakwa akan melarikan diri, meusak atau menghilangkan barang bukti, atau

mengulangi tindak pidana.

        Jenis – jenis penahanan ada dalam Pasal 22 (KUHAP) yakni:

   a. Penahanan rumah tahanan negara

   b.   Penahanan rumah

   c. Penahanan kota.

   Mengenai jangka waktu penahanan diatur dalam Pasal 24 sampai dengan

Pasal 29 KUHAP. Pengaturan tersebut dilakukan secara instasional sesuai dengan

tahap pemeriksaan Berdasarkan ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 29

KUHAP, jumlah penahanan termasuk masa perpanjangan penahanan maksimal

400 hari. Perbedaan pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan,

didasarkan pada pertimbangan derajat pengekangan kebebasan pada masing –
                                                                            53



masing jenis penahanan. Derajat pengekangan kebebasan tertinggi ada pada jenis

penahan rutan,dibandingkan penahanan rumah atau kota. Sebab penahanan rutan

dilaksanakan di Rutan, sedangkan penahan rumah atau kota dilaksanakan dirumah

kediaman atau kota dimana tersangka atau terdakwa berdiam.Selanjutnya apabila

kepala negara tersangka / terdakwa dalam kasus korupsi menjalani proses penahan

memiliki hak yang diatur dalam KUHAP.

       Dalam hal terjadi penahanan rumah tahanan negara yang mana penahanan

tersebut tidak seperti penahahanan rumah atau kota maka tugas kepala daerah

akan didilaksanakan oleh wakil kepala daerah begitu sebaliknya namum jika

kepala dan wakil kepala derah terjadi penahan rumah tahanan negara maka tugas

dan kewajiban kepala dan wakil kepala daerah akan ditetapkan persiden yang

mana presiden akan menetapkan pejabat gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri

tau pejabat Bupati / Walikota atas ususl Gubernur dengan pertimbangan DPRD

sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap.



2. Penuntutan.

       Setelah melalui mekanisme pertama dalam pemeriksaan perkara korupsi

yang dilakukan kepala daeah yakni dalam hal masalah penyelidikan dan

penyidikan maka akan dilanjutkan kepada mekanisme berikutnya yakni

penuntutan. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai

berikut : “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan

perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwewenang dalam hal menurut cara

yang diatur dalam undang – undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan
                                                                           54



diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Adapun yang dimaksud dengan

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberikan wewenang oleh KUHAP untuk

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim ( Pasal 1 angka 6

KUHAP), sedangkan jaksa itu sendiri adalah pejabat yang diberi wewenang oleh

KUHAP untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan

pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

       Sesudah berlakunya Undang – undang Nomor 30 tahun 2002 , terdapat 2

(dua) pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwewenang untuk

memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi , yaitu:

A. Pengadilan Negeri ;

B. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Kedua pengadilan tersebut sama – sama berada di lingkungan Peradilan Umum (

pasal 3 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Pasal 54 ayat

(1) Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002). Tugas dan wewenang dari

Pengadilan Negeri adalah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi

yang dilimpahkan atau penuntutannya diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dari

Instansi kejaksaan ( pasal 14 huruf e jo. Pasal 143 ayat (1) KUHAP), Sedangkan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan

memutus    tindak pidana korupsi      yang penuntutannya diajukan      Komisi

Pemberantasan Korupsi.( pasal 53 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002).

Dalam pasal 54 ayat (2) Undang – undang Nomor 2002 menentukan : “Untuk

pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur padal ayat 1

dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi

seluruh wilayah negara republik Indonesia.”
                                                                            55



       Perbedaan antara perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilimpahkan atau

penuntutannya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan

Korupsi dengan Jaksa Penuntut Umum dari instansi kejaksaan adalah berkaitan

dengan perbedaan antara perkara tindak pidana korupsi yang penyidikannya

dilakukan oleh penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan perkara

tindak pidana korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh penyidik dari instansi

kepolisian atau kejaksaan, yaitu:

   a. Perkara tindak pidana korupsi yang dilimpahkan atau penuntutannya

       diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi

       ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah

       a.1. perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan atau penuntutannya

       diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dari instansi kepolisian

       atau kejaksaan sebagaiman yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 9

       Undang – undang Nomor 30 tahun 2002;

       a.2. perkara tindak pidana korupsi yang penyelidikan, penyidikan, dan

       penuntutannya memang menjadi wewenang dari Komisi Pemberantasan

       Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang – undang Nomor

       30 Tahun 2002.

   b. perkara tindak pidana korupsi yang dilimpahkan atau penuntutannya

       diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari instansi kejaksaan ke Pengadilan

       Negeri adalah perkara tindak pidana korupsi yang penyidikannya

       dilakukan oleh penyidik dari instansi kepolisian atau kejaksaan.

       Khusus sebagai penegasan untuk perkara tindak pidana korupsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002,
                                                                              56



jika perkara tindak pidana korupsi tersebut yang melimpahkan atau menuntutnya

adalah Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka yang

memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tetapi jika

yang melimpahkan atau menuntutnya adalah jaksa Penuntut Umum dari instansi

kejaksaan , maka yang memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Negeri.



3. Pemeriksaan Akhir.

       Perkara korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah sudah seharusnya

diproses dengan cepat mengingat bahwa pelakunya adalah tidak lain orang yang

sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap kondisi dan keadaan daerah.

Sebab jika hal ini dibiarkan berlarut – larut dikhawatirkan akan membawa

dampak sangat besar bagi kehidupan masyarat di daerah sebab banyak hal yang

akan terbengkalai misalnya kurang berjalannya proses administrasi di

pemerintahan.Hal ini seajalan dengan apa yang ada dalam Pasal 25 Undang –

undang Nomor 20 Tahun 2001 yakni : “ Penyidikan , penuntutan, dan

pemerikasaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus di

dahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Jadi sudah tepat Surat

dakwaan dibuat dengan cara singkat tentang perbuatan yang dituduhkan dengan

mengurai waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Namun hal yang terpenting

adalah surat dakwaan tersebut harus terang dana dapat dimengerti oleh terdakwa.

       Setelah melalui proses hukum penuntutan dalam hal ini berkas perkara

sudah dilimpahkan ke Pengadilan. Maka langkah selanjutnya adalah Pemeriksaan

perkara di muka pengadilan dan hal inilah yang disebut pemerikasaan akhir

dimana nantinya perkara korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah ini akan di
                                                                              57



putus oleh majelis hakim. Seperti yang telah disebut perkara korupsi akan diadili

oleh Pengadilan Negeri dan juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.Dalam

melaksanakan proses pemerikasaan di sidang pengadilan maka perkara korupsi

tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana terkecuali

di tentukan lain dalam Undang – undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi dan Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Pembacaan Surat Dakwaan.

       Proses yang pertama setelah berkas perkara masuk ke pengadilan adalah

hakim ketua    pengadilan negeri akan menunjuk hakim yang akan mengadili

perkara korupsi dan juga menentukan hari persidangan dan setelah itu hakim akan

memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa.

       Dalam pemerikasaan perkara korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah

perumusan surat tuduhan itu dapat disusun secara singkat dan hal yang demikian

ini ada kemudian tidak dapat dimengerti oleh terdakwa oleh sebab itu maka hakim

wajib menjelaskan tetang dakwaan yang ditunduhkan pada terdakwa. Dalam hal

pembacaan surat dakwaan ini maka hal penting yang harus di perhatikan

menyangkut surat dakwaan tersebut adalah Pasal 143 ayat (2) KUHAP dimana

surat dakwaan tersebut harus:

   a. nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan

       tempat tinggal dan pekerjaan tersangka;

   b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang

       didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu

       dilakukan.
                                                                             58



   Dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah

melakukan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Jika terdakwa terbukti

melakukan delik namun tidak disebutkan dalam dakwaan, ia tidak dapat dipidana.

       Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi adapun unsur – unsur delik korupsi adalah:

   1. melawan hukum;

   2. memperkaya diri sendiri atau orang atau orang lain atau suatu badan;

   3. yang secara lansung atau tidak lansung merugikan keuangan negara dan

       perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa

       perbuatan tersebut merungikan keuangan atau perekonomian negara.

2. Eksepsi ( Pasal 156 KUHAP).

       Eksepsi adalah hak terdakwa untuk mengajukan keberatan setelah

mendengar isi surat dakwaan. Hal ini diatur dalam Pasal 156 KUHAP, yaitu

apabila terdakwa atau penasehat hukumnya setelah mendengar isi surat dakwaan

berhak mengajukan keberatan ( eksepsi) atau surat dakwaan tersebut. Eksepsi ini

diajukan sebelum pengadilan memeriksa pokok perkaranya, jadi diajukan sebelum

sidang pertama.

       Eksepsi bertujuan menghemat tenaga dan waktu dalam persidangan. Jika

dari surat dakwaan itu sendiri sudah diketahui bahwa perkara dapat diputus atas

dasar dakwaan itu ( tanpa pemeriksaan di sidang pengadilan), perkara itu harus

diputus tanpa pemeriksaan dalam sidang. Dengan cara ini, akan menghemat

tenaga dan waktu sidang.
                                                                               59



3. Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli.

        Pemeriksaan saksi dan saksi ahli bertujuan untuk meneliti apakag para

saksi   yang dipanggil sudah hadir dalam persidangan. Saksi diperiksa secara

bergantian. Menurut Pasal 160 ayat (1) sub b KUHAP yang pertama kali diperiksa

adalah korban yang menjadi saksi. Berbeda dengan praktik pemeriksaan dimana

selama ini dilakukan, menurut sistem KUHAP pemeriksaan dimulai dengan

mendengarkan saksi meskipun pada permulaan sidang yang dipanggil masuk

adalah terdakwa terlebih dahulu.

        Dalam pemeriksaan terdapat dua saksi, yaitu saksi de charge dan saksi a

de charge. Saksi de cahge, yaitu saksi yang membertkan. Saksi ini diajukan sejak

awal oleh penuntut umum. Adapun saksi a de charge, yaitu saksi yang

meringankan terdakwa. Saksi ini diajukan terdakawa atau penasehat hukumnya.

4. Keterangan Terdakwa ( Pasal 177 – 178).

        Dalam hal pemeriksaan di persidangan di sini terdakwa tidak di sumpah.

Apabila dalam suatu perkara terdakwa atau saksi tidak dapat berbahasa Indonesia,

pengadilan menunjuk seorang juru bahasa yang akan menjadi penghubung antara

majelis hakim, penuntut umum, dan terdakwa. Juru bahasa harus bersumpah atau

berjanji atas kebenaran yang di terjemahkan.

        Demikian juga terhadap terdakwa atau saksi yang bisu, tidak bisa menulis,

dan tuli, pengadilan mengangkat orang agar berkomunikasi dengan semua

dibacakan dalam pesidangan atas terjemahannya (Pasal 178 KUHAP).

5. Pembuktian (Pasal 181 KUHAP).

        Pembuktian meliputi, yaitu barang yang dipergunakan terdakwa untuk

melakukan suatu tindak pidana atau hasil tindak pidana. Barang – barang ini disita
                                                                            60



oleh penyidik sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi

nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel dan hanya dapat dibuka oleh

hakim pada waktu sidang pengadilan. Dalam Pasal 181 ayat (1) ditentukan bahwa

hakim ketua sidang memperlihatkan barang tersebut kepada terdakwa dan

menyakan apakah terdakwa kenal dengan barang tersebut.

       Ada (5) lima alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di

Indonesia maka pembuktian tersebut harus berdasarkan Undang – Undang yakni

KUHAP dimana untuk mebuktikan seorang bersalah harus ada dua alat bukti yang

sah, selain itu juga pembuktian itu disertai dengan keyakinan hakim.

       Dalam kasus korupsi yang perlu diperhatiakan mengenai alat bukti yakni

keterangan terdakwa di kenal istilah pembuktian terbalik.Dimana hal ini mengacu

pada pasal 37 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan

   tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak

   pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan

   sebagai dasar untuk menyataka bahwa dakwaan tidak terbukti.

   Didalam penjelasan umum Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999

disebutkan:”…Undang – undang ini menerapkan pembuktian terbalik yang

bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk

membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindakan pidana korupsi dan wajib

memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harat benda istri atau
                                                                               61



suami, anak dan harta setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai

hubungan dengan perkara yang bersangkutandan penuntut umum teta[

berkemajiban membuktikan dakwaaanya”.

       Adapun penjelasan Pasal 37 disebutkan: “ Ketentuan ini merupakan suatu

penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang

menentukan bahwa jaksa wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan

terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak

melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal

tersebut, tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum

masih tetap berkewajiban untu membuktikan dakwaanya hal inilah yang disebut

dengan kata “berimbang”. Dan “terbatas” sebab terdakwa hanya diberi hak dan

bukan kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak

pidana korupsi, juga karena terdakwa hanya diberikan kewajiban untuk

memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, suami, isteri, anak, harat

benda stiap orang atau korporasi yang berhubungan dengan perkara. Dan dalam

pembuktian terbalik yang bersifat terbats dan berimbang ini dilakukan terhadap

semua tindak pidana korupsi selain perkara tindak pidana korupsi tentang

gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah) atau lebih

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf dan perampasan harta

benda milik terdakwa yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak

pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (1) jo ayat (2) jo

ayat (3) . Sedangkan untuk gartifikasi yakni adalah pemberian dalam arti luas,

yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa

bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-
                                                                                   62



cuma, dan fasilitas lainnya36. Jika nilainya Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta

rupiah) atau lebih dilakukan secara pembuktian terbalik. Pembuktian biasa yang

diterapkan terhadap perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,

22,23, dan Pasal 24.

6. Reguisitor atau Tuntutan Pidana ( Pasal 187 Huruf a KUHAP)

          Apabila menurut pertimbangan majelis hakim pemeriksaan atas terdakwa

dan para saksi telah cukup, penuntut umum di persilahkan menyampaikan

tuntutan pidana ( requisitoir). Adapun isi surat tuntutan adalah identitas terdakwa,

surat dakwaan, keterangan saksi / ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, hal –

hal lain yang meringankan serta memberatkan terdakwa, dan tuntutan (

permohonan kepada hakim)

7. Pledoi ( Pasal 196 Ayat (3) KUHAP).

          Apabila penuntut umum telah membacakan tuntutannya, hakim ketua

sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk

menyampaikan pembelaan ( pledoi)

8. Replik – Duplik ( Pasal 182 Ayat (1) Butir c KUHAP).

          Atas Pledoi terdakwa, penuntut umum dapat memberi jawabannya, yang

dikenal dengan istilah replik. Terdakwa dan penasehat hukumnya masih

mempunyai kesempatan untuk menjawab replik ini. Jawabannya ini disebut

duplik.

          Kesempatan terakhir untuk berbicara diserahkan kepada terdakwa dan

penasehat hukumnya ( Pasal 182 ayat (1) sub b). Apabila pemeriksaan sudah

dianggap selesai, hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan sidang sudah

          36
          Penjelasan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
                                                                            63



selesai dan dinyatakan tertutup. Pemeriksaan yang ditutup ini dapat dinyatakan

dibuka kembali atas kewenangan hakim ketua sidang ataupun atas permintaan

penunutut umu, terdakwa atau penasehat hukumnya dengan menyebutkan alasan –

alasan ( Pasal 182 ayat (2) )ini dimaksudkan untuk menampung data tambahan

sebagai musyarawah hakim.

9. Kesimpulan.

       Sesudah sidang dinyatakan ditutup, penuntut umum dan pembela masing –

masing membuat kesimpulan yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk

mengambil keputusan yang dilakukan dengan musyawarah antara para hakim

didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang (

Pasal 182 ayat (4) ).Sebelum membuat keputusan, hakim harus bermusyawarah

dalam majelis hakim dengan cara meminta pendapat dari hakim termuda sampai

hakim tertua (Pasal 182 ayat (5) ).

10. Putusan Pengadilan.

       Di dalam KUHAP dijumpai tiga macam putusan pengadilan yang diatur

dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2), serta Pasal 193 ayat (1):

a. Putusan bebas ( Pasal 191 ayat (10 )

b. Putusan yang menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atau perbuatan yang

   didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan.

c. Pemidanaan ( Pasal 191)

   Putusan yang dijatuhkan pada terdakwa oleh hakim apabila kesalahan

terdakwa dianggap terbukti secara sah dan menyakinkan
                                   BAB IV


  BEBERAPA KASUS KORUPSI YANG TERJADI YANG DILAKUKAN
                 OLEH KEPALA DAERAH


       Kasus korupsi telah lama ditemukan di pemerintahan tiap daerah bahkan

di tiap negara baik negara berkembang maupun negara maju sekalipun. Tak

terkecuali di daerah di Indonesia. Akhir-akhir ini mulai marak diberitakan

mengenai penangkapan atau setidaknya usaha penangkapan para kepala daerah

yang tersangkut kasus korupsi.

       Selain itu otonomi daerah rupanya belum membawa angin segar bagi

pemberantasan korupsi. Kejahatan korupsi justru subur di era desentralisasi .

Menurut sejumlah pengamat hal ini disebabkan juga oleh kontrol pemerintah yang

dulu kuat kini tidak lagi, selain itu adanya pembagian kekuasaan politik antara

DPRD dan kekuasaan pada kepala daerah juga menciptakan ruang untuk

berkembanganya tindak pidana korupsi di daerah.

       Selain itu masalah dalam hal pemeriksaan hukum terhadap kepala daerah

juga membawa akibat kenapa masalah korupsi yang dilakukan kepala daerah ini

semakin banyak dan semakin berlarut – larut. Data Indonesia Corruption Watch (

ICW) menunjukkan dari 33 pronvinsi di Indonesia, terdapat 3 gubernur dan 41

bupati dan 5 walikota di tahun 2007 terlibat korupsi. Status hukumnya beragam,

ada yang tengah proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan bahkan ada

juga kepala daerah yang telah di vonis bersalah. Berikut ini rinciannya nama




                                      64
                                                                                       65



kepala daerah yang terlibat kasus korupsi dan juga nama kepala daerah yang telah

di vonis di tahun 2008 ini37.

Gubernur

1. Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna Abdullah Fatah, telah di vonis 1,5

   tahun penjara atas dugaan kasus pemberian izin pemanfaatan kayu (IPK) ke

   11 perusahaan adapun besar kerugian negara yakni sebesar Rp 346 miliar.

2. Gubernur        Kalimantan       Barat,   Usman       Djafar,   status   dalam   proses

   penyelidikan, Usman Djafar terkait kasus kredit macet PT Lativi di Bank

   Mandiri adapun besar kerugian sebesar Rp. 328 Miliar.

3. Gubernur NTT, Piet A Tailo, terkait kasus korupsi dana proyek sarana

kesehatan NTT tahun 2002, sejak tanggal 2-1-2006 status ditetapkan sebagai

tersangka, dan negara dirugikan sebesar Rp. 14,9 Miliar.



Walikota

1. Walikota Medan, Abdillah, kasus yang menimpa walikota Medan inilah yang

   menjadi kasus pembuka yang melibatkan kepala daerah diawal tahun 2008.

   Pimpinan KPK memutuskan untuk menahan Wali Kota Medan Abdillah dan

   dititipkan di Ruang Tahanan Polda Metro Jaya. Dia ditahan, terhitung Sejak

   Tanggal 2 Januari 2008. Walaupun memang sudah dari tahun 2007 KPK

   menetapkannya sebagai tersangka. Abdillah bersama wakilnya Ramli oleh

   KPK telah ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2007 atas kasus

   penyalahgunaan APBD Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2002-2006

   dan penggelembungan dana pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar).


       37
            Majalah Forum, No. 36, 13 januari 2008, hal 20
                                                                             66



   Mereka sepakat Pemkot Medan akan membeli damkar tampa melalui proses

   lelang, padahal mereka tahu hal tersebut bertentangan dengan pasal 3 huruf b,

   c, dan d Kepres RI No 80/2003. Selain itu Abdillah juga melakukan

   penunjukan langsung PT Sata Nusantara sebagai penyedia barang. Selain itu

   adanya SK 027/1544.k/2005 tidak lain adalah salah satu upaya mengangarkan

   hal tersebut dalam APBD 2005 yang sebenarnya proyek ini tidak

   dianganggarkan sebelumnya. Negara diduga sekurang-kurangnya telah

   dirugikan    sebesar   Rp29,69   miliar.   Masing-masing    kerugian   kasus

   penggelembungan dana pengadaan pemadam sebesar Rp3,69 miliar dan

   penyelewengan dana APBD sebesar Rp26 miliar. Dalam perkara ini, Pada

   Jumat 23 – Mei – 2008 sidang perkara kasus korupsi yang dilakukan Abdillah

   mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor dengan demikian status Abdillah

   berubah menjadi Terdakwa. Jaksa Penuntut umum Muhimudin menjerat

   Abdillah dengan dakwaan primer pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31/1999

   sebagaimana dibah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak

   Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Abdillah juga dijerat

   dengan dakwaan subsider pasal 3 jo pasal 18 UU No 31/1999. Sampai saat ini

   sidang masih berlansung.

2. Walikota Kendari, Sulawesi Tenggara, Lukman Abu Nawas, kasusnya adalah

   penyelewengan dana APBD 2003 untuk Pesangon anggota DPRD, dalam hal

   ini negara dirugikan sebesar Rp. 2 miliar dan status ditetapkan sebagai

   tersangka.
                                                                                67



3. Walikota      Kupang, NTT, Samuel Kristian Lerik, kasus korupsi dana

     contingency APBD kota Kupang tahun 2003 dan 2004 sebesar Rp. 4,5 miliar

     dan status adalah tersangka.

4. Walikota Kendiri, jatim, A. Maschut dalam kasus penghilangan asset tanah

     dan bangunan TNI AD. Kasus ini masih dalam penyelidikan dan besar

     kerugian belum diketahui.

5. Walikota Madiun, Koko Raya, kasus korupsi APBD kota Madiun tahun

     anggaran 2002- 2004, dengan nilai kerugian Rp. 9,68 miliar. Kasus ini masih

     dalam proses penyelidikan.



Bupati

1. Bupati Kutai kerta Negara, Syakauni Hassan Rais,            di vonis hakim

     Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 2 tahun 6 bulan penjara meski terbukti

     merugikan keuangan negara sebesar Rp103,532 miliar. Begitu pula dengan

     pembayaran denda, Syaukani dituntut membayar denda Rp250 juta, subsidair

     6 bulan kurungan.

2.   Bupati Pandeglang, Banten, Achmad Dimyati Natakusumah. Achmad

     diduga terlibat kasus korupsi APBD Pandeglang tahun 2002 pada

     pembebasan tanah untuk lahan parkir Karangsari, Kecamatan Labuhan,

     dengan nilai Rp 3,5 miliar. Achmad diperiksa Kejati Banten sebagai saksi

3    Bupati Bone Bolango, Gorontalo, Ismet Mile, diizinkan SBY diperiksa

     sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan fasilitas penunjang objek

     wisata Lombongo, yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga tahun 2003. Ia

     juga diduga menggunakan sisa ABT (Anggaran Biaya Tambahan) APBD
                                                                               68



     2003 dan penggunaan DAK (Dana Alokasi Khusus) non-reboisasi 2004, serta

     pembagian dana APBD 2004.


4.   Bupati Sarolangun, Jambi, Muhammad Madel, diduga terlibat korupsi

     pembangunan dermaga ponton Rp 3,5 miliar. Kasus ditangani Kejati Jambi

     dan 3 Mei 2007 lalu diizinkan Depdagri untuk diperiksa sebagai saksi.


5. Bupati Garut, Jawa Barat, Agus Supriadi, diduga menyelewengkan

     APBDGarut 2004-2007 untuk kepentingan pribadi. Agus sudah ditetapkan

     menjadi tersangka dan ditahan KPK sejak Tanggal 26 – Juli -2007. Dan

     kemudian Divonis Tanggal 24 – Mei -2008 di Pengadilan Tipikor. Bupati

     Garut Agus Supriadi divonis 7 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini lebih

     ringan dari tuntutan jaksa. Terdakwa diharuskan membayar denda sebesar Rp

     300 juta dengan hukuman pengganti selama 6 bulan penjara. Selain itu, dia

     juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp 8,183 miliar


6.   Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Lili Hambali Hasan, diperiksa Kejaksaan

     Tinggi Jawa Barat sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana bencana

     alam Rp 2 miliar dan kasus korupsi pembangunan gedung Islamic Center

     Purwakarta sebesar Rp 1,725 miliar.


7.   Bupati Kendal, Jawa Tengah, Hendy Boedoro, telah divonis 5 tahun

     penjara oleh Pengadilan Tipikor 18 September 2007 selain vonis lima tahun,

     Hendy juga diharuskan membayar denda Rp200 juta, subsider tiga bulan

     kurungan.
                                                                             69



8.   Bupati Pemalang, Jawa Tengah, M Machroes, diperiksa Kejaksaan Negeri

     Pemalang selaku saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan buku

     ajar 2004 dan 2005 senilai total Rp 26,587 miliar.


9.   Bupati Semarang, Jawa Tengah, Bambang Guritno, diadili dalam kasus

     penyimpangan APBD 2004 Kabupaten Semarang terkait pengadaan buku ajar

     SD/MI kelas I dan IV yang menyebabkan kerugian negara Rp3,365 miliar.

     Kasus ini sudah sampai pada proses penuntutan .


10. Bupati Wonogiri, Jawa Tengah, Begug Purnomosidi, beberapa kali diperiksa

     KPK terkait dugaan penyimpangan APBD Wonogiri.


11. Bupati Madiun, Jawa Timur, H Djunaedi Mahendra, merupakan tersangka

     penyelewengan APBD 2001-2004 yang merugikan negara Rp 8,7 miliar.

     Kasus ditangani Polwil Madiuun.


12. Bupati Magetan, Jawa Timur, Saleh Muljono, merupakan tersangka kasus

     dugaan korupsi pembangunan GOR Ki Mageti dan gedung DPRD Magetan

     senilai Rp 7,2 milliar. Ditetapkan tersangka sejak 29 Juni 2007 lalu.


13. Bupati Malang, Jawa Timur, Sujud Pribadi, diambil keterangan terkait kasus

     dugaan penyelewengan dana keagamaan senilai Rp 1,1 miliar dari total

     anggaran sekitar Rp 2,3 miliar. Kasus ini telah menyeret mantan Kabag

     Pemerintahan Sahiruddin sebagai tersangka.


14. Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Achmad Syafii Yasin, diambil keterangan

     dalam kasus korupsi anggaran biaya tambahan sebesar Rp 3,5 miliar.
                                                                             70



15. Bupati Pasuruan, Jawa Timur, H. Jusbakir Aldjufri, diperiksa sebagai saksi

    dalam kasus korupsi penggunaan anggaran proyek usaha peternakan Aliansi

    bekerja sama dengan Unibraw, Lousiana State University, American

    Brahmanan Breeuer Association. Kerugian negara diperkirakan Rp 3,5 miliar.


16. Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Wien Hendrarso, akan diperiksa dalam kasus

    dugaan korupsi belasan miliar rupiah pada proyek pengadaan tanah untuk

    Pasar Induk Agrobis (PIA) di Kelurahan Jemundo, Kecamatan Taman,

    Sidoarjo.


17. Bupati Situbondo, Jawa Timur, Ismunarso, ditetapkan tersangka pada 18

    September 2007 dalam kasus dugaan korupsi raibnya dana kas daerah sebesar

    Rp Rp 45,750 miliar.


18. Bupati Ketapang, Kalimantan Barat, Morkes Effendi, diduga terlibat korupsi

    penyimpangan dana PSDH dan DR Kabupaten Ketapang dan korupsi proyek

    pengadaan air bersih Riam Berasap yang berpotensi merugikan negara

    sebesar Rp 42 miliar. Kejaksaan sudah mengajukan surat izin ke presiden

    yang dilayangkan dengan nomor R 308/3/2006, sejak 29 Maret 2006 untuk

    meminta keterangannya sebagai saksi.


19. Bupati Sintang, Kalimantan Barat, Milton Crosby, sedang menunggu izin

    pemeriksaan dirinya atas dugaan kasus korupsi penahanan Provisi Sumber

    Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR).


20. Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Ardiansyah, diajukan oleh Kapolri

    sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi pemberian izin illegal mining

    pada 2 Februari 2006. Namun belum diketahui perkembangan kasusnya.
                                                                                71



21. Bupati Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Baharudin H Lisa, akan diperiksa

    sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus dana reboisasi tahun

    anggaran 2004 dan 2005 di Kabupaten Barito Selatan.


22. Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Achmad Yuliansyah, status

    tersangka kasus dana lelang illegal logging Rp 3 miliar sejak 17 April 2006.


23. Bupati Lamandau Bustani, Kalimantan Tengah, Hj Mahmud, pada 3 Mei

    2007 lalu diizinkan Depdagri untuk diperiksa sebagai tersangka kasus

    korupsi penyimpangan dana APBD 2004 dengan kerugian negara

    berdasarkan perhitungan BPKP sekitar Rp 12 miliar. Kejati Kalimantan

    Tengah telah mendapat izin penahanan dan pemeriksaan atas Bupati

    Lamandau dari Presiden.


24. Bupati   Penajam     Paser   Utara,    Kalimantan      Timur,   Yusran   Aspar,

    dinonaktifkan   10    September       2007.   Yusran     merupakan   tersangka

    penggelembungan dana pembebasan lahan 50 hektar di Babulu, Kecamatan

    Babulu Darat, sebesar Rp 5,8 milyar, seluas lahan yang rencananya akan

    dibangun perumahan pegawai negeri sipil.


25. Bupati Tulang Bawang, Lampung, Abdurachman Sarbini, diperiksa sebagai

    saksi kasus korupsi pengadaan kapal cepat dengan APBD tanpa persetujuan

    DPRD dengan nilai proyek Rp.4 miliar


26. Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat, Abu Bakar Ahmad, divonis 2 tahun

    penjara oleh Pengadilan Tipikor atas korupsi dana tak terduga Pemkab

    Dompu 2003-2005 Rp 4,6 miliar. Lalu Abu Bakar diberhentikan berdasarkan

    Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Desember.
                                                                           72



27. Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Iskandar, diduga terlibat mark

    up tukar guling tanah Pemkab Lobar di Desa Sesela, Gunungsari, Lombok

    Barat, kerugian diatas Rp. 1 Miliar lebih.


28. Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ibrahim Agustinus Medah,

    merupakan tersangka dana proyek pengadaan 300 unit rumpon senilai Rp 3,9

    miliar dan kasus Purnabakti DPRD Kabupaten Kupang Rp 1 miliar. Ketua

    DPD Partai Golkar NTT ini resmi tersangka sejak 21 Juli 2007.


29. Bupati Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Christian Nehemia Dillak,

    merupakan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dua unit kapal

    ikan tahun 2002. Ditetapkan tersangka pada 20 Juli 2007 lalu oleh Polda

    NTT.


30. Bupati Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Daniel Banunaeak,

    sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penebangan pohon jati tanpa izin

    dari pejabat yang berwenang di kawasan Hutan Kutuanas, Desa Lelo,

    Kecamatan Atu Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Juga terkait kasus

    dana purna bakti Timor Tengah Selatan periode 1999-2004 sebesar Rp 1,4

    miliar.


31. Bupati Jayawijaya, Papua, David Agustein Hubi, pada 3 Mei 2007 lalu

    diizinkan Depdagri untuk diperiksa sebagai tersangka pembelian fiktif dua

    pesawat Fokker 27 seharga Rp 8,6 miliar per satu unit, penyimpangan dana

    pengadaan/pengoperasian pesawat Antonov buatan Rusia sebesar Rp 3,9

    miliar, biaya pengangkutan rangka baja dari Bandara Sentani ke Wamena
                                                                           73



   sebesar Rp 2 miliar, dan pengadaan dua unit ground power senilai Rp 1,75

   miliar. Total kerugian negara Rp. 24,8 miliar.


32. Bupati Nabire, Papua, Drs Anselmus Petrus Youw, tersangka Korupsi

   APBD Kabupaten Nabire Rp 2,5 miliar. Ditetapkan jadi tersangka 5

   November 2004 lalu oleh Polda Papua. Belum diketahui perkembangan

   kasusnya.


33. Bupati Pelalawan, Riau, Tengku Azmun Jaafar, telah ditetapkan KPK

   sebagai tersangka gratifikasi dalam penerbitan izin pemanfaatan kayu (IPK).

   Dalam persidangan di pengadilan Tipikor tanggal 9 – Mei – 2008 terdakwa

   diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU 31 /

   1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2002 tentang Tindak

   Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Dakwaan primer membuat

   terdakwa diduga telah menyakahgunakan wewenang secara melawan hukum

   sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

   Ancaman pidana maksimum 20 tahun penjara dan minimum 4 tahun.

   Dakwaan subsider untuk Azmun adalah pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor Pasal

   55 ayat 1jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan diancam penjara 20 Tahun.


34. Bupati Mamasa, Sulawesi Barat, HM Said Saggaf, diduga terlibat korupsi

   APBD senilai Rp 70 miliar. Namun Said hanya diperiksa selaku saksi.


35. Bupati Luwu, Sulawesi Selatan, Basmin Mattayang, diperiksa Kepolisian

   Daerah Sulawesi Selatan sebagai tersangka kasus korupsi Anggaran

   Pendapatan Belanja Daerah 2004 senilai Rp 1,05 miliar pada 18 Juli 2007

   lalu.
                                                                         74



36. Bupati Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Johanis Amping Situru, bersama

   wakilnya, A Palino Popang, mendekam di balik jeruji Rutan Makassar. Orang

   nomor satu Tana Toraja itu menjadi tersangka kasus dugaan korupsi APBD

   Toraja 2003/2004 senilai Rp. 3,9 miliar.


37. Bupati Morowali, Sulawesi Tengah, Andi Muhammad AB, pada 3 Mei 2007

   lalu diizinkan Depdagri untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus

   korupsi penyelewengan dana pemekaran senilai Rp 5 miliar.


38. Bupati Muaraenim, Sumatera Selatan, Kalamudin Djinab, status diambil

   keterangan dalam kasus korupsi proyek penggantian box culvert dan

   perbaikan. Jalan tanah Abang – Modong, status sebagai tersangka.


39. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Muhtadin Serai,

   tersangka dalam korupsi pembangunan proyek pasar tradisional Saka

   Selabung Muara dua.Pemeriksaan menunggu izin Presiden.


40. Bupati Nias, Sumatera Utara, Bina B Bahaiak, tersangka kasus dugaan

   korupsi penggunaan dana PSDH senilai Rp 2,3 miliar. Dana ini digunakan

   untuk proyek pembangunan jalan di Nias. Kasus ditangani Kejari Gunung

   Sitoli.


41. Bupati Sleman, Yogyakarta, Ibnu Subiyanto, sebagai saksi (sebelumnya

   ditulis sebagai tersangka-red) atas dugaan korupsi pengadaan buku paket

   pelajaran SD-SMA yang merugikan negara hingga Rp 12 miliar. Kasus

   ditangani Polda DIY.
                                                                             75



        Selain kasus korupsi yang dilakukan para kepala daerah diatas salah satu

lagi kepala daerah yang terlibat korupsi yakni Minahasa Utara Vonny Anneke

Panambunan. Pada hari jumat tanggal 16 – Mei – 2008 Pengadilan Tipikor

menjatuhkan    vonis   1,5   tahun   hukuman   penjara.   Majelis   hakim   juga

mengharuskan Vonny membayar uang pengganti sebesar Rp 4,006 miliar yang

dikompensasi dari barang bukti yang sudah disita sebesar Rp 4,048 miliar.

Kelebihannya dikembalikan kepada terdakwa.

Analisa Umum.


        Berdasarkan kasus – kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah diatas

adapun analisa umum adalah :


1. Status Hukum Kepala Daerah

    Dari sekian banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah maka status

hukum diberikan kepada kepala daerah tersebut sampai saat ini adalah sebagai

berikut :


    a. Terpidana / yang telah mendapat vonis ada sebanyak 7 orang yakni : 1

        Gubernur dan 6 Bupati.


    b. Tersangka sebanyak 23 orang dengan rincian 1 Gubernur 3 Walikota dan

        19 Bupati.


    c. Saksi sebanyak 13 orang dimana semua saksi tersebut adalah Bupati.


    d. Sementara itu ada beberapa kepala daerah yang belum diberikan status

        hukum diantaranya 1 Gubernur dan 2 Walikota dalam proses penyelidikan
                                                                           76



       ,dan 3 Bupati ( 1 sedang menunggu izin pemeriksaan, 2 Bupati masih

       dalam pemeriksaan).


2. Bentuk – Bentuk Korupsi


   Adapun bentuk korupsi       yang banyak melibatkan kepala daerah    berupa

penyelewengan, penyalahgunaan, dan penyimpangan dana APBD, setelah itu

bentuk korupsi lain yang juga banyak dingunakan adalah kasus korupsi pengadaan

barang dan proyek fiktif, bentuk lainnya berupa masalah pemberian izin

pemanfaatan kayu, selain itu bentuk korupsi lainnya berupa kasus penghilangan

asset tanah dan bangunan milik negara, dll.


3. Besar kerugian negara terbesar dan vonis terberat kasus korupsi yang

   melibatkan kepala daerah.


   a. Vonis,Untuk gubernur maka               Suwarna Abdullah Fatah Gubernur

       Kalimantan Timur, telah di vonis 1,5 adalah kepala daerah yang mendapat

       vonis penjara paling lama, sedangkan untuk Bupati, Hendy Boedoro

       Bupati Kendal, Jawa Tengah, telah divonis 5 tahun penjara, dan untuk

       Walikota sampai saat ini proses hukumnya belum sampai pada penjatuhan

       vonis namun prosesnya masih sedang berjalan

   b. Besar kerugian Negara, dalam hal ini maka untuk tingkat gubernur maka

       Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna Abdullah Fatah menimbulkan

       kerugian Negara sebesar Rp 346 miliar, padahal vonis yang dijatuhkan

       terhadapnya hanya 1,5 tahun penjara lebih rendah dari Bupati Kendal,

       Jawa Tengah,yang telah divonis 5 tahun penjara sedang kerugian Negara

       yang ditimbulkan hanya Rp 16 miliar. Sedangkan untuk tingkat bupati
                                                                    77



maka Walikota Medan Abdillah menimbulkan kerugian negara sebesar

Rp. 29, 69 miliar.Untuk Bupati maka Bupati Kutai kerta Negara, Syakauni

Hassan Rais terbukti merugikan Negara sebesar Rp. 103 miliar hal ini

masih lebih rendah dibanding data yang dikumpulkan Indonesian

Corruption Watch (ICW) per 20 September 2007, Syaukani diduga

melakukan korupsi dengan taksiran angka kerugian negara mencapai Rp

2,1 triliun. Namun vonis yang diterimanya hanya 2 tahun 6 Bulan.
                                    BAB V

                        KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


       Adapun kesimpulan yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah


sebagai berikut


1. Secara keseluruhan adapun yang menjadi penyebab maraknya tindak pidana

   korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah adalah antara lain :


      a. Karena    konsekwensi     dari    otonomi      daerah   yang   memberikan

          kewenangan besar kepada daerah maka korupsi di daerah pun semakin

          menjamur. Di era ini tak sedikit daerah yang memiliki PAD hingga

          triliunan rupiah. Uang sebanyak itu, jika tidak dikelola dengan arah dan

          tujuan pencapaian pembangunan yang jelas, maka akan semakin

          mempertebal „kantong‟ elit pemerintahan daerah, termasuk kepala

          daerah. Hal ini juga dapat dilihat dari kebanyakan modus korupsi yang

          dilakukan    kepala    daerah        adalah   berupa   penyelewengan   /

          penggelembungan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

          ).

       b. Korupsi yang dilakukan kepala daerah juga merupakan hasil dari

           sistem pilkada. Dalam sistem pilkada dimana biasanya para calon yang

           akan maju dalam proses biasanya adalah mereka –mereka yang

           mendapat dukungan dari salah satu atau beberapa parpol. Dengan

           demikian maka para calon kepala daerah akan mengeluarkan biaya

           yang cukup untuk hal tersebut. Oleh sebab itu faktor ini akan




                                          78
                                                                            79



           memberikan pengaruh besar bagi mereka untuk melakukan korupsi

           jika nantinya kepala daerah terpilih. Hal ini akan bertambah lagi

           dengan biaya dana kampanye yang akan di keluarkan calon kepala

           daerah tersebut. Oleh sebab itu dengan di perbolehkan adanya calon

           independen dalam pilkada diharapkan dapat mengurangi dampak

           buruk yang tentunya berpengaruh terhadap korupsi yang dilakukan

           kepala daerah.


       c. Pengawasan yang lemah terjadi dalam tatakelola pemerintahan kita,

           termasuk di daerah. Pengawasan intern yang dilakukan DPRD dan

           Bawasda sulit dipercaya, lantaran kedua lembaga tersebut memiliki

           interest yang jelas dengan kepala daerah. Bawasda misalnya, tidak

           mungkin akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap kepala

           daerah, sebab mereka diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah

           tersebut. Selain itu pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat juga

           belum maksimal.


2   Kendala dalam mempercepat proses kasus korupsi yang melibatkan kepala

    daerah (bupati, wali kota, dan gubernur) dalam tindak pidana korupsi dapat

    dilihat dari beberapa hal.


       a. Masalah Perizinan, Adapun kepala daerah (kota atau kabupaten) dan

           gubernur bila diduga terlibat korupsi atau bahkan sekadar menjadi

           saksi saja harus mendapat izin dari presiden. Hal ini mengacu pada

           Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 36

           bahwa rentang waktu perizinan dari presiden adalah dua bulan. Dan
                                                                        80



   dua bulan, ada atau tidak jawaban dari presiden, penyidikan bisa

   dilanjutkan. Masalah izin presiden inilah yang dijadikan alat tarik ulur

   dan mengundur-undur pemeriksaan oleh pihak kejaksaan atau

   kepolisian terhadap kepala daerah.


b. Konsep Muspida Plus. Dalam konsep ini kejaksaan dan pengadilan

   negeri adalah menjadi bagian dari muspida yang kekuasaan tertinggi

   berada di kepala daerah (kota, kabupaten, dan gubernur). Karena

   penegak hukum berada di bawah koordinasi kepala daerah, untuk

   menyidik tindak pidana yang dilakukan bupati, wali kota, atau

   gubernur tidaklah semudah itu.. Maka, banyak kasus korupsi yang

   diduga melibatkan kepala daerah macet di tengah jalan apakah di SP3

   atau dianggap tidak memenuhi unsur korupsi.


c. Wewenang dan Kekuasaan. Kepala daerah adalah orang yang memiliki

   kekuasaan tertinggi di daerah. Di era otonomi daerah ini kepala daerah

   (bupati/wali kota) ibarat raja-raja kecil di daerah. Mereka menjadi

   pusat kekuasaan di daerah sehingga sulit untuk dikontrol oleh institusi-

   institusi penegak hukum atau masyarakat. Dengan wewenang yang

   dimiliki pula, kepala daerah bisa memanfaatkan dana ABPD untuk

   merangkul, dan memperkecil partisipasi publik untuk mengontrol

   keuangan daerah.


d. Kurang jelasnya konsep tanggung jawab bersama masalah Anggaran

   Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana dalam mengesahkan

   APBD eksekutif dan legislatif menyetujui secara bersama- sama.
                                                                            81



           Namun dalam beberapa kasus, ketika APBD tersebut menjadi masalah

           seperti dobel anggaran, penyalahgunaan alokasi anggaran yang tidak

           ada dasarnya, mengapa yang terjerat hanya legislatif saja? Sedangkan

           eksekutif untuk menjadi saksi saja tidak ada yang dilibatkan.


B. Saran


     Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan

  permasalahan di dalam skripsi ini adalah.


  1. Bila pemerintah benar-benar ingin melakukan percepatan pemberantasan

     korupsi, maka masalah perizinan bagi pemeriksaan kepala daerah harus

     dipersingkat atau bahkan dihilangkan sama sekali. Sebab pada kenyataan

     dua bulan itu adalah lama waktu sejak permohonan di terima Sekab, hal

     ini belum lagi lamanya waktu yang harus di habiskan sebelum menuju

     Sekab. Dengan demikian dalam kasus korupsi kepala daerah akan

     memakan waktu yang cukup lama . Ini sangat berkaitan erat dengan

     Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

     Pemberantasan Korupsi. Karena itu, presiden perlu menilik ulang proses

     pemberian izin yang hingga kini masih menjadi problem bagi perwujudan

     inpres tersebut.


  2. Jika kenyataannya konsep muspida plus menjadi penghambat percepatan

     pemberantasan korupsi di daerah, maka perlu dibikin pengadilan-

     pengadilan ad hoc di masing-masing daerah yang khusus menangani kasus

     korups ( Pengdilan Tindak Pidana Korupsi di daerah).
                                                                       82



3. Selain itu diharapkan juga adanya kontrol     pemerintah pusat terhadap

   daerah. Maksudnya adalah agar proses yang berlaku di daerah sesuai

   dengan aturan perundang – undangan yang berlaku di tingkat pusat. Itu

   dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri , dan Departemen Hukum dan Ham.

   Dengan demikian kewenangan yang diberikan terhadap daerah akan

   sejalan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, misalnya

   saja dalam hal kontrol terhadap pelaksanaan Perda.

								
To top