FIGUR YANG IDEAL BAGI PEMIMPIN Disusun oleh Nama Bolmer Suryadi Hutasoit NIM 8111409160 Mata Kuliah Hukum Tata Ne

Document Sample
FIGUR YANG IDEAL BAGI PEMIMPIN Disusun oleh Nama Bolmer Suryadi Hutasoit NIM 8111409160 Mata Kuliah Hukum Tata Ne Powered By Docstoc
					                 FIGUR YANG IDEAL BAGI PEMIMPIN




                                Disusun oleh:


Nama        : Bolmer Suryadi Hutasoit
NIM         : 8111409160
Mata Kuliah : Hukum Tata Negara
Dosen       : Arif Hidayat




                  UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
                               SEMARANG
                                    2010
                        FIGUR YANG IDEAL BAGI PEMIMPIN




                               Oleh: Bolmer Suryadi Hutasoit 1




        Abstrak: “Konsep demokrasi yang dianut Indonesia menimbulkan salah
        penafsiran. Setiap individu dalam negara ini dapat berperan aktif dalam
        berpendapat dan bertingkahlaku. Figur entertainment yang kerap disebut
        sebagai artis dan selebritis pun ikut ambil bagian dalam pemerintahan..
        Sistem tersebut juga yang menjadi bomerang, banyak kalangan yang
        menyebut mereka bukan sebagi figur yang tepat, terutama dengan adanya
        pencalonan sebagai pemimpin daerah. Fenomena yang carut marut di
        pemerintahan, disaat banyaknya tokoh politik punggawa pemerintahan
        yang dianggap sebagai figur tepat untuk menduduki kursi panas
        kekuasaan ternyata tidak becus. Saat itulah muncul tokoh dari dunia
        hiburan untuk menganbil bagian”.




        Kata Kunci: demokrasi, pemerintahan, figur entertainment, tokoh politik,




1
    Mahasiswa FH Universitas Negeri Semarang
A. PENDAHULUAN

          Demokrasi di Indonesia sangat berpotensi menjadi kiblat demokrasi di
kawasan Asia, dengan keberhasilan mengembangkan dan melaksanakan sistem
demokrasi. Ketua Asosiasi Konsultan Politik Asia Pasifik (APAPC), Pri Sulisto
mengatakan, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi bisa menjadi contoh
bagi negara-negara di kawasan Asia yang hingga saat ini beberapa di antaranya masih
diperintah dengan „tangan besi‟. Indonesia juga bisa menjadi contoh, bahwa
pembangunan sistem demokrasi dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan
ekonomi.

          Keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi yang tidak banyak disadari
itu, membuat pihak luar termasuk Asosiasi Internasional Konsultan Politik (IAPC),
membuat bangsa Indonesia sadar, bahwa keberhasilan tersebut merupakan sebuah
pencapaian yang luar biasa. Prestasi tersebut menjadikan Indonesia sangat berpotensi
mengantar datangnya suatu era baru di Asia yang demokratis dan makmur.

          Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menerima anugerah medali
demokrasi dan memaparkan tentang perjalanan demokrasi Indonesia. Demokrasi
Indonesia merupakan jawaban terhadap skeptisme perjalanan demokrasi di negeri ini.
Beberapa contoh nada skeptis yang ditujukan kepada Indonesia. Pertama, demokrasi
akan membawa situasi kacau dan perpecahan. Demokrasi di Indonesia hanyalah
perubahan rezim, demokrasi akan memicu ekstrimisme dan radikalisme politik di
Indonesia. Demokrasi di Indonesia menunjukkan Islam dan moderitas dapat berjalan
bersama. Dengan goncangan hebat akibat pergantian 4 kali presiden selama periode
1998-2002, demokrasi telah menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga telah berhasil menjadi sebuah negara
demokrasi terbesar di dunia dan melaksanakan pemilu yang kompleks dengan sangat
sukses.
          Meski diawal banyak kalangan yang meragukan pelaksanaan demokrasi di
Indonesia namun kenyataannya saat ini telah berusia 10 tahun dan akan terus
berkembang. Segelintir orang pernah berpendapat bahwa demokrasi tidak akan
berlangsung lama di Indonesia, karena masyarakatnya belum siap dan negara
Indonesia terlalu besar dan memiliki persoalan yang kompleks.

          Anwar Ibrahim2, yang turut hadir menyebutkan bahwa demokrasi telah
berjalan baik di Indonesia dan hal itu telah menjadikan Indonesia sebagai negara
dengan populasi 4 besar dunia yang berhasil melaksanakan demokrasi. Indonesia
negara berpenduduk Islam terbesar di dunia yang telah berhasil menerapkan
demokrasi. Perkembangan ekonomi juga makin meyakinkan sehingga demokrasi bisa
disandingkan dengan kesuksesan pembangunan. Hal ini bisa terjadi bila demokrasi
dapat mencegah korupsi dan penumpukan kekayaan hanya pada elit tertentu. Menurut
Anwar Ibrahim, demokrasi adalah pemberian kebebasan kepada warga negara,
sedangkan kegagalan atau keberhasilan ekonomi menyangkut sistem yang diterapkan.

          Demokrasi pun berlanjut pada Pemilihan Umum (pemilu) yang pada awalnya
ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota. Amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan
presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati
untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam
rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu
2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari
rezim pemilu. Di tengah masyarakat, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada
pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5
tahun sekali.



2
    Mantan wakil perdana menteri Malaysia
       Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan
singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak
zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara
langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti
seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti
pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun,
kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya
diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

       Di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan
dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus
dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara
yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara
pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.
Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada
pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas
jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi
juga penyelenggara pemilu.

       Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan 10 kali pemilu anggota
DPR, DPD, dan DPRD, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997,
1999, 2004, dan 2009.

       Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih
anggota-anggota DPR dan Konstituante. Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu
1955, dan dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo.
Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara,
kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:
      Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini
       diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai
       politik dan individu,
      Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini
       diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.

       Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi,
Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.
Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli
1971. Pemilu ini adalah Pemilu pertama setelah orde baru, dan diikuti oleh 10 partai
politik. Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama,
Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

       Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang
Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik,
menjadi hanya dua partai politik (yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai
Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya.

Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan
1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Soeharto.
Pemilu-Pemilu ini seringkali disebut dengan "Pemilu Orde Baru". Sesuai peraturan
Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik
dan satu Golongan Karya. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh
Golongan Karya.

       Pemilu berikutnya, sekaligus Pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru,
yaitu Pemilu 1999 dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal 7 Juni
1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik.
Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai
Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai
Amanat Nasional.

         Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak
(dengan perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah
calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai
Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid (Pada saat itu, Megawati hanya
menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999
hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan
presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR. Pemilu 2004, selain memilih
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, rakyat juga dapat
memilih anggota DPD, suatu lembaga perwakilan baru yang ditujukan untuk
mewakili kepentingan daerah.

         Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana para peserta dapat memilih
langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka. Pemenang Pilpres 2004 adalah
Susilo Bambang Yudhoyono. Pilpres ini dilangsungkan dalam dua putaran, karena
tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran
kedua digunakan untuk memilih presiden yang diwarnai persaingan antara
Yudhoyono dan Megawati yang akhirnya dimenangi oleh pasangan Yudhoyono-Jusuf
Kalla.

         Pilpres 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang
Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung
dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-
Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.
B. PEMBAHASAN

 1. Figur yang dianggap mampu ternyata tidak becus
          Banyak sudah orang-orang yang menguasai ilmu tinggi yang melanglang
    buana keluar negeri untuk menimba ilmu. Dengan berbekal ilmu yang mereka
    miliki, kembali ke negeri kampong halamannya. Tidak sedikit yang menjadi
    pejabat legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
          Dengan kehadiran mereka di kancah nasional dimana mereka mengatakan
    membela nasib rakyat, memegang amanat untuk kesejahteraan rakyat. Namun
    realita membuktikan bahwa itu semua hanya omong kosong. Ucapan mereka
    hanya manis di bibir saja tidak ada realisasinya. Disaat mereka mencalonkan
    diri sebagai calon pemegang amanat rakyat begitu banyak hal-hal yang
    digembargemborkan sampai mulut mereka pun berbuih.
          Pada saat sudah terpilih menjadi seorang pemegang amanat rakyat, apakah
    mereka akan memikirkan rakyat. Pertanyaan yang sudah sering terjawab oleh
    keadaan, mereka terlebih dulu memikirkan dompet pribadi. Hal tersebut
    dilakukan untuk menutupi dana yang dikeluarkannya pada saat mempromosikan
    dirinya atau yang sering kita sebut Kampanye. Banyaknya gelontoran dana yang
    sudah dikeluarkan pada saat kampanye mulai dicari penggantinya pada masa
    jabatannya. Berbagai cara yang dilakukan dan cara yang sudah menjadi tradisi
    adalah “korupsi”.
          Pada saat kampanye inilah mereka beraksi, memakai jurus andalan mereka
    “silat lidah”. Dengan jurus tersebut maka banyak orang yang akan tertipu,
    terbuai bujuk rayu dan tipu daya. Tanpa menyadari dampak yang akan diterima
    diakhir nanti.
          Pemilu yang sudah menjadi tempat untuk mencari seorang figur yang
    tepat memegang amanat rakyat malah disalahgunakan. Banyaknya partai politik
    yang ikut untuk dipilih membuat rakyat bingung untuk memilih. Banyaknya
    calon yang bermunculan bahkan tidak sedikit para figur entertainment yang
maju. Dengan begitu banyaknya partai dan calon member dampak pada
financial. Surat suara yang begitu lebar yang memuat wajah calon pemegang
amanat rakyat. Karena begitu lebarnya surat suara tersebut banyak masyarakat
malas untuk membukanya. Dengan banyaknya kasus suara tidak sah dan golput.
Meskipun mereka datang ke TPS tetapi asal mencoblos begitu saja tanpa
mambukanya terlebih dahulu dan malah tidak mencoblos sama sekali. Hal itu
mereka lakukan karena ketidakpercayaan mereka terhadap calon-calon tersebut.
     Hal yang menjadi dilema tidak akuratnya Daftar Pemilih Tetap. Di antara
penyimpangan dan kecurangan pemilu yang memicu delegitimasi pemilu 2009
adalah persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Memang ada persoalan logistik,
kesalahan pencontrengan, tertukarnya kertas suara dan lain-lain. Namun
persoalan DPT menjadi isu dominan           akibat ketidakberesan KPU dan
Pemerintah menyiapkan data pemilih sehingga jutaan warga yang kehilangan
hak konstitusionalnya, yakni tidak bisa memilih.

       Ketidakberesan KPU dan Pemerintah dalam menyiapkan data pemilih
terkontrol atau terkondisikan oleh publik, khususnya media. Sejak tanggal 5
April 2008, yakni ketika Depdagri menyerahkan Data Penduduk Potesial
Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU, public dan media sudah memperingatkan
bahwa DP4 Depdagri harus akurat dan up to date karena menyangkut akurasi
DPS serta DPT. Namun ketika itu, Mendagri begitu percaya diri yaknin bahwa
DP4 versi Depdagri adalah akurat dan tidak bermasalah. Meskipun pada hari
berikutnya dan hari ini kita menyaksikan bahwa karena DP4 Depdagri inilah
yang menjadi awal musabab kisruh DPT. Kontrol dan perhatian publik soal
daftar pemilih ini semakin terkonsentrasi setelah muncul kasus DPT pilkada
Jawa Timur. Bahkan 2 pekan jelang hari H pencontrengan, isu DPT sudah
menjadi fokus media, publik bahkan partai politik. Sehingga ketika
ketidakberesan DPT benar-benar terjadi, maka fokus publik kemudian bermuara
pada delegitimasi pemilu. Konteks ini berbeda dengan kasus pendataan pemilih
pada pilkada yang mana proses penyerahan DP4 sampai dengan pemutakhiran
DP4 tidak terkaskses secara luas.

     Besarnya perhatian terhadap kasus DPT ini karena adanya kesalahan
pendataan yang akhirnya memakan korban puluhan juta warga yang akhirnya
tidak bisa mencoblos. Karena skala pemilu yang cukup besar, maka korban
ketidakuratan DPT pun mencapai angka jutaan calon pemilih. Banyaknya warga
yang tidak memilih inilah yang kemudian menjadi bola liar yang menggelinding
yang seolah mereduksi kemenangan partai yang sudah merasa menang. Bahkan
hilangnya hak memilih akibat kesalahan DPT dianggap oleh Komnas HAM
sebagai pelanggaran HAM. Beberapa pihak pun akhirnya menggugat KPU
lewat mekanisme hukum formil. Hal ini yang membedakan dengan kasus DPT
pada pilkada yang tidak banyak “menelan” korban dan belum pernah ada kasus
DPT yang akhirnya berujung pada mekanisme hukum di pengadilan.

     Dari segi “mekanisme” kecarutmarutan DPT, kesalahan KPU dan
Pemerintah tidak dapat dapat terhindari adanya kesan Pembiaran atas kasus
DPT ini. Setidaknya ada 2 indikator kesan Pembiaran pemerintah dan KPU
dalam menyiapkan daftar pemilih. Pertama, sebelum tanggal 5 April 2008
(Batas penyerahan DP4 ke KPU), Depdagri lewat Dinas Kependudukan tidak
memaksimalkan penyisiran atau up date pemilih di daerah, khususnya daerah
yang baru selesai menyelenggarakan pilkada. Dengan tidak up to date nya data
depdagri versi tanggal 5 April 2008, maka ketika hari H pencontrengan tanggal
9 April, komentar warga yang tidak terdaftar di DPT nyaris sama; “ Dulu saya
terdaftar dan bisa mencoblos di Pilkada, kenapa pemilu tidak terdaftar?.
Jawabannya karena sejak awal di DP4 Depdagri mereka memang tidak
terdaftar. Kedua, setali tiga uang kinerja Depdagri, maka kinerja KPU/KPUD
yang memutakhirkan DP4 menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) juga sama amburadulnya.. Tidak mungkin mengharapkan
warga datang mengecek statusnya ketika tahapan pengecekan mereka tidak
ketahui. Ketika warga dikonfirmasi apakah sudah mengecek status-nya di DPT,
lagi-lagi jawabannya nyaris sama; “Memang sudah diumumkan dan dimana?
Pengecekannya harus kapan?? Dll. Yang paling rawan dan memicu kekisruhan
dalam pemutakhiran adalah; kemampuan tekhnis aparat KPUD dalam
menggunakan system program pemutakhiran data di computer dan perbedaan
persepsi soal status kependudukan; misalnya istilah pindah penduduk atau
pindah domisili. Kedua hal inilah yang melahirkan data yang aneh, misalnya 1
desa data yang pemilih semuanya terdiri dari laki-laki dst. Pembiaran yang
paling nyata oleh KPU dan pemerintah adalah ketika adanya laporan soal
ketidakberesan DPT sebulan sebelum hari H, namun KPU dengan percaya diri
mengatakan tidak ada masalah soal DPT. Bahkan Mendagri sepertinya ingin
cuci tangan dengan menyebut bahwa soal DPT adalah domain KPU. Entah
disadari atau tidak oleh Mendagri bahwa sesungguhnya depdagri lah yang
menanam saham ketidakberesan DPT ini.

     Faktor lain yang membedakan kasus DPT Pileg dengan Pilkada adalah
dari segi kemampuan, kapasitas dan Independensi penyelenggara pemilu. Harus
diakui bahwa kemampuan KPU era pemilu 2004 lebih berkualitas dibanding
dengan KPU versi 2009 saat ini. Bahkan jajaran KPUD versi 2004 lebih
berpengalaman dan independent dibanding dengan KPUD versi 2009 saat ini.
Keterbatasan pengalaman KPUD dalam mengelola data pemilih diperparah oleh
mepetnya waktu yang dimiliki akibat dari keterlambatan pembentukan KPUD
di daerah. Sementara soal DPT dalam pelaksanaan pilkada umumnya masih
ditangani oleh KPUD yang lahir dari era kepemimpinan KPU versi 2004 yang
punya pengalaman menangani DPT pada pemilu 2004. Dalam soal
penyelenggara, maka faktor yang paling menyumbang kekacauan DPT adalah
ketidaknetralan KPU beserta aparatnya. Modus tidak netralnya KPU dalam soal
daftar pemilih adalah; Tidak maksimalnya pemutakhiran data pemilih di
   wilayah yang menjadi rival kepentingan politik yang dibela oleh KPU,
   Penggelembungan data pemilih di wilayah potensial parpol tertentu.
   Mencermati kasus DPT pileg 2009 yang menunjukkan meratanya perosalan
   DPT semakin menunjukkan adanya ketidaknetralan KPU. Modus lain adalah,
   menghentikan atau setidaknya menunda proses distribusi undangan memilih.
   Kasus tidak terdistribusikannya Undangan memilih adalah dipengaruhi oleh
   faktor tekhnis dan non tekhnis. Soal mepetnya waktu dan kendala geografis
   sedangkan kendala non tekhnis adalah memihaknya distributor (baca; aparat
   KPU) terhadap kepentingan politik tertentu. Sepertinya faktor non tekhnis inilah
   yang dominant muncul pada pelaksanaan pileg 2009 yang lalu. Potensi
   ketidaknetralan penyelenggara sangat besar terjadi mengingat model kompetisi
   pemilu saat ini sangat terbuka dan cair dengan mekanisme yang berbasis caleg
   bukan partai. Artinya setiap individu dan kelompok begitu mudah membangun
   relasi pragmatis dengan para peserta pemilu yang berbasis caleg, termasuk
   penyelenggara pemilu.

        Hal lain yang menjadi masalah setelah berlansungnya pemilu adalah pada
   saat mereka sudah terpilih. Hal yang sudah menjadi adat kebiasaan dan tradisi
   mereka adalah Korupsi. Korupsi , penyakit menular para pejabat yang sudah
   mendarah daging dan sulit untuk disembuhkan. Penyakit yang membawa
   nikmat akan pelakunya dan sengsara bagi rakyat. Sudah banyak korban yang
   berjatuhan, mereka yang dianggap mampu untuk memegang amanat rakyat
   ternyata tidak becus.


2. Figur yang dianggap tidak mampu bermunculan
        Carut marut yang berlangsung dipemerintahan menimbulkan keresahan
   pada masyarakat. Kegerahan masyarakat terhadap pemerintahan memicu
   munculnya para artis dan selebritis untuk mencalonkan diri sebagai pemegang
   amanat rakyat.
     Munculnya nama artis Khadijah Azhari atau yang dikenal Ayu Azhari
dalam bursa bakal calon wakil bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada 2010 memicu pro dan kontra di
masyarakat. Keiikutsertaan Ayu Azhari dalam pilkada melalui Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P) membuat sebagian warga yang ditemui tidak
menyetujui Ayu Azhari menjadi Wakil Bupati Sukabumi periode 2010-2015
namun sebagian warga menyetujuinya.
     Banyak yang tidak menyetujui pencalonan Ayu Azhari karena untuk
menjadi pemimpin diperlukan kemampuan yang khusus dan tidak hanya
didukung kepopuleran saja. "Apalagi, wilayah Sukabumi merupakan kabupaten
terluas se Pulau Jawa dan Bali, sehingga diperlukan seorang pemimpin yang
benar-benar memperjuangkan rakyat begitulah komentar masyarakat.

     Nama artis lain yang juga naik kepermukaan yaitu Yulia Rachmawati alias
Julia Perez maju sebagai bakal calon wakil bupati Pacitan, pada Pilkada
Desember nanti mulai menuai pro kontra. Meski banyak yang mendukung,
namun dukungan penolakan terhadap pacar Gaston Castanyo juga tidak kalah
banyak. Penolakan umumnya muncul dari orang tua. Masyarakat menganggap
sosok Jupe bukan suri tauladan yang baik bagi warga, bukan figur yang ideal
bagi pemimpin Pacitan. Hal lain yang ditakutkan jika Jupe lebih memilih untuk
mengurusi karir artisnya, ketimbang membangun kampung halaman SBY ini.

     Para pendukung umumnya pelajar dan remaja, mereka menganggapnya
sebagai hal wajar karena sama-sama sebagai warga negara yang punya hak pilih
dan dipilih.

     Bagi Partai Demokrat, tak masalah jika artis seksi Julia Perez alias Jupe
maju jadi Cabup di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Yang penting, pencalonan
itu tidak sekedar mencari sensasi belaka. Mereka tidak ingin dijadikan bahan
olok-olok. Meskipun di daerah, pemilihan itu menyangkut kepentingan rakyat
juga. Posisi Bupati dan Wakil Bupati adalah posisi yang mewakili suara rakyat
di sebuah kabupaten, sehingga jangan main-main dengan pencalonan itu.
Terlebih jika pencalonan artis yang kerap mengumbar kemolekan tubuh bukan
untuk tujuan demokrasi bangsa.

     Tidak ada alasan untuk tidak setuju terhadap siapa saja yang hendak maju
sebagai calon Bupati. Siapapun yang mau maju, itu hak semua orang. Adapun
syarat pemilihan calon dilihat dari integritas, elektabilitas (peluang terpilih) dan
popularitas calon tersebut.

     Perempuan yang populer dengan nama Jupe itu tetap melangkah kendati
ditolak Aliansi Perempuan Pacitan (APP). Dengan banyaknya pro dan kontra
yang terjadi saat terutama mengenai pencalona kepala daerah. Ada yang
menarik dari Rencana Penambahan Persyaratan Calon Kepala Daerah oleh
pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Di antara rencana
tambahan persyaratan UU No. 32/2004 itu, ada persyaratan bahwa calon harus
tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Kandidat tidak boleh cacat moril.
Orang yang sudah berzina tidak boleh menjadi bupatiharus dibatalkan oleh
KPU. Jika tambahan persyaratan ini berlaku, maka mereka yang dikenal publik
dengan sosok erotis, pornografer, pernah terpublikasi kasus selingkuh dan
sejenisnya akan gagal masuk bursa calon di pilkada.

     Terminologi zina juga masih sumir, karena yang dirugikan adalah
perempuan. Statemen, kontroversi, formalisasi nilai-nilai agama wilayah privasi
yang tidak perlu diatur. Kita mesti tegakkan negara nasional. Moralitas pasti
menjadi pertimbangan partai. Perbuatan tercela sumir, yang paling konkret
korupsi. Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim “secara subjektif, hak politik itu
tidak terbatas, siapa pun boleh saja mencalonkan diri untuk dipilih menjadi
   kepala daerah. Secara subjektif hak politik tidak perlu diatur. Sebagai bentuk
   hak subjektif tidak apa Jupe (Julia Perez) dan Maria Eva mencalonkan diri”.
   Hak politik subjektif itu tetap harus dibatasi dengan syarat-syarat objektif.
   Jangan sampai persyaratan yang sulit diukur, dan bahkan akan menimbulkan
   diskriminasi, perlu diupayakan dalam proses pencalonan dalam parpol adalah
   demokratis, transparan, dan partisipatif. Tak lupa menciptakan kampanye yang
   membuka ruang luas dapat diketahui siapa sesungguhnya para calon. Llakukan
   pendidikan pemilih berkualitas.

         Namun, jangan sampai bertabrakan dengan prinsip kebebasan hukum tiap
   warga negara dan jangan sampai ada multitafsir. Dukungan justru muncul dari
   sejumlah elemen perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Pacitan
   (APP). Mereka mendukung larangan pencalonan diri seorang pezina dalam
   Pilkada sebagaimana dilontarkan. APP sangat mendukung kebijakan itu, jika
   benar-benar diterapkan. Harus ada batasan yang jelas agar tidak begitu saja
   orang yang sebenarnya tidak memiliki kualifikasi, tapi dicalonkan sebagai
   kepala daerah.




C. PENUTUP

       Menurut hemat saya, diganti tidaknya KPU menuju pilpres tidak memiliki
  pengaruh signifikan apabila konsep pendataan pemilih belum memiliki arah yang
  jelas. Mengingat terbatasnya waktu, maka beberapa tawaran untuk perbaikan data
  pemilih untuk pilpres yang akan datang adalah;

               Pertama, KPU segera mensosialisasikan secara intensif adanya
  kesempatan bagi warga yang tidak terdaftar DPT pada pileg untuk menjadi
  pemilih pada pilpres. Sosialisasi intensif yang dimaksud adalah kuantitas
informasi yang tinggi dan materi informasi yang lengkap detail tentang
mekanisme mendaftar . Prinsipnya KPU harus menjemput bola atau mengambil
inisiatif menyelematkan hak-hak warga yang tidak bisa memilih pada pileg.

              Kedua, untuk mengantipasi masih adanya warga yang tidak terdaftar
sebagai pemilh di DPT, maka KPU harus mengeluarkan Surat Edaran atau
kebijakan yang pada intinya memberi rekomendasi kepada KPUD untuk
mengambil langkah-langkah strategis serta solutif apabila terjadi kondisi yang
memang harus dilakukan untuk menyelamatkan hak warga sebagai pemilih. Hal
ini untuk mengantisipasi apabila karena tidak maksimalnya kerja KPU sebelum
mendaftar dan ternyata masih ada juga yang belum terdaftar, maka KPUD diberi
kebijaksanaan untuk mengambil langkah strategis.

                  Ketiga, KPU seharusnya menghapus atau meniadakan Surat
Panggilan         untuk   memilih.   Penghapusan   ini   untuk    mengantisipasi
ketidakmaksimalan distribusi Undangan tersebut. Daripada tidak terdistribusi
secara baik, maka lebih baik dihapus saja. Solusi gantinya adalah, pemilih cukup
membawa tanda pengenal ke TPS, baik KTP, SIM, Pasport dll. Namun yang pasti
dan tetap menjadi basis data acuan adalah Daftar Pemilih Tetap. Artinya, selama
warga terdaftar di DPT, maka warga ketika datang ke TPS cukup membawa
identitas diri.

              Keempat, dalam situasi yang sangat krusial, seperti yang diminta
oleh oleh beberapa kalangan maka, penggunaan KTP untuk memilih mungkin
menjadi alternatif terakhir. Penggunaan KTP dalam hal ini adalah seorang warga
yang secara jelas adalah berdomisili di suatu daerah dan memiliki KTP asli,
namun tetap saja tidak tercantum dalam DPT, maka yang bersangkutan boleh
memilih dengan menggunakan KTP.
             Sesungguhnya, idealnya adalah pemilih dalam menggunakan hak
pilihnya cukup menggunakan KPT saja. Namun hemat saya, untuk saat ini belum
tepat menggunakan KTP dalam memilih mengingat, Depdagri belum berhasil
melaksanakan mandat Undang-undang Ni 23 tahun 2006 tentang administrasi
Kependudukan. Undang-undang ini meinstruksikan kepada pemerintah untuk
mewujudkan sistem KTP Nasional yang tidak lagi memungkin warga memiliki
KPT lebih dari satu. Pasal 63 ayat 3 menyebut; KTP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional. Kemudian ayat pasal 63
ayat 6 berbunyi; (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP. Artinya apabila Depdagri
melaksanakan mandat undang-undang ini, dipastikan pendataan pemilih tidak
serumit sekarang, karena dengan KTP seseorang sudah bisa memilih. Sebab tidak
ada lagi kekhawatiran adanya KTP ganda. Semoga pemilu 2014 semua warga
Indonesia sudah bisa memilih dengan cukup memiliki KTP saja.

     Fakta politik dan sistemik ini tentu memerlukan terobosan baru. Karena
sistem presidensialisme dengan multipartai sederhana atau tidak, sebenarnya
bukan jaminan bagi efektivitas suatu pemerintahan. Tidak juga bagi pemerintahan
yang didasarkan pada prinsip separation of power plus sistem dua partai
sekalipun. Pengalaman negara-negara Amerika Latin, memberikan pelajaran yang
baik untuk itu. Agar pemerintahan berjalan efektif dalam sistem presidensialisme
multipartai, maka pelaksanaan pemilu nasional secara serentak dipakai sebagai
cara. Karena efektivitas pemerintahan itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat
interaksi dan heterogenitas antar kekuatan politik yang ada. Sehingga, tidak
tergantung pada multi tidaknya sistem kepartaian yang diterapkan, keserentakan
pelaksanaan pemilu, justru dimaksudkan untuk menciptakan demokrasi
konkordans (konsensual). Tujuannya, adalah mendorong keterlibatan sebanyak-
banyaknya aktor masyarakat dalam proses politik, dalam rangka meraih
keputusan lewat konsensus. Tipe ini merupakan tandingan dari demokrasi
mayoritas seperti yang terjadi di Amerika Serikat (the winner take all).

     Sama dengan di Indonesia, presidensialisme Amerika Latin juga dianggap
sebagai sistem politik alamiah. Karena, faktor pemilihan presiden dianggap yang
terpenting dan memberi pengaruh pada pemilihan legislatif, termasuk terhadap
sistem kepartaian. Keeratan kaitan antara ketiga variabel tersebut (presiden-
parlemen-sistem kepartaian), merupakan efek ketergantungan yang dapat diatasi
ataupun diukur melalui dua derajat keserentakan; waktu pelaksanaan, dan kertas
suara pencoblosan yang sama. Semakin serentak pelaksanaan pemilu, maka
semakin tinggi isu pemilihan presiden dalam mempengaruhi pemilihan anggota
legislatif, dan tingkat konsentrasi sistem kepartaian yang akan dihasilkan.

     Bergantung dengan sistem apa – pluralitas, mayoritas, ataupun runoff With
Reduced threshold/mayoritas bersyarat- keserentakan pelaksanaan pemilu
dikombinasikan, tentu dipengaruhi oleh kondisi obyektif dan tujuan yang ingin
dicapai. Karena masing-masing sistem, akan memberi dampak yang berbeda. Jika
bertujuan terhadap munculnya insentif bagi pembentukan koalisi atau aliansi
partai yang permanen, penyederhanaan sistem kepartaian, kesederhanaan tata cara
pemilihan, dan biaya yang lebih murah. Maka kombinasi keserentakan pemilu
dengan sistem runnof with a reduced threshold menjadi suatu alternatif yang
efektif. Dalam sistem ini, terjadi penurunan batas minimal perolehan suara di
bawah ketentuan sistem Mayoritas (50 persen plus satu). Efek langsung dari
kombinasi ini antara lain; pertama, besarnya peluang presiden untuk terpilih
langsung dengan tingkat legitimasi pemilih dan dukungan parlemen yang
signifikan. Ini terjadi karena adanya efek “coattails”, di mana preferensi pemilih
terhadap kandidat presiden, biasanya akan diberikan kepada calon legislatif atau
calon dari daftar partai yang sama. Kedua, mendorong strategi baru bagi partai
politik untuk membangun koalisi atau aliansi yang berjangka panjang, sekaligus
berguna bagi penyederhanaan sistem kepartaian. Ketiga, penciptaan preferensi
dan isu yang lebih tepat terhadap pemilih. Keempat, menciptakan tata cara
pemilihan yang lebih sederhana sekaligus pembiayaan pemilu yang murah, karena
putaran kedua jarang terjadi.

     Jadi salah satu persoalan yang mendasar yang harus dipecahkan untuk
membuat sistem presidensial yang kuat adalah, harus dibenahi sistem kepartaian
dan sistem Pemilu Legislatifnya. Ketiga paket UU Politik, harusnya sinergis agar
interaksi politik antara eksekutif dan legislatif mengarah pada efektivitas
pemerintahan. Sayang mungkin kita belum (akan) menemuinya pada Pemilu
legislatif dan Pilpres periode mendatang.
                               DAFTAR PUSTAKA



Arbi Sanit, 1997, Partai, Pemilu dan Demokrasi, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Azed, Abdul Bari (Ed), 2000, Sistem-sistem Pemilihan Umum Suatu Himpunan
Pemikiran, Jakarta; FH UI.

Bulkin, Farchan, 1998, Analisa Kekuatan Politik di Indonesia, Jakarta; LP3ES

Fatah, Eep Saefulloh Pemilu dan Demokrasi: Belajar dari Sejarah Pemilu-Pemilu,
www.cetro.com , 4 Agustus 2003

Fatah, Eep Saefulloh Tiga Tingkat Otonomi, Harian Republika 20 September 2004

Gaffar, Affan, 2000, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, Jogjakarta:
     Pustaka Pelajar.

Gozali Saydan, Dari Balik Suara ke Masa Depan Indonesia, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1999

Hestu CH, 2005, “Mencari Makna Representasi DPD dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Daerah”, Makalah pada Seminar Nasional Peningkatan Eksistensi DPD-RI
dalam rangka Otonomi Daerah diselenggarakan kertjasama DPD RI dan BEM KM
UGM, 16 Juni 2005 di Magister Management UGM.

Ichlasul Amal, Teori-teori Mutakhir Partai Politik, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988

Imawan,    Riswandha, 1999, “Perilaku Politik Partai Dalam Sistem Multipartai;
Ditinjau Berdasarkan Dinamika Kehidupan Politik Dalam Era Reformasi Menjelang
Pemilu”, Makalah Pelatihan Wartawan LP3Y, Jakarta.
Mainwaring, Scott Timothy Scully, 2007, “Institusionalisasi Sistem Kepartaian,
Upaya Untuk Mengatasi Paradoks Demokrasi”, Analisis Mingguan, Perhimpunan
Pendidikan dan Demokrasi, Vol.1. No.13, Minggu III-Juni.

Prihatmoko, Joko J., 2003, Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi, Semarang;
LP2I.

Sugiarto, Bima Arya, “Menuju Institusionalisasi, Menyelamatkan Transisi”,
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0202/18/opi01.html, 18 Februari 2002

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12233
posted:7/11/2010
language:Indonesian
pages:21