Pengantar Hukum Persaingan Usaha

Report as inappropriate Your report has been received

Shared by: nks54907

Tags

persaingan usaha, hukum pidana, pengantar ilmu hukum, lain yang, hukum indonesia, hukum perdata, hukum internasional, hukum acara perdata, hukum tata negara, hukum acara pidana, hukum agraria, penegakan hukum, search engine, hukum islam, hukum perbankan

Stats

views:: 702
posted:: 7/10/2010
language:: Indonesian
pages:: 36

Public Domain

Document Sample

Pengantar
Hukum Persaingan Usaha

Oleh:
Ditha Wiradiputra
Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi
11 Juni 2007
Topics to be Discussed
 Manfaat Persaingan
 Asas & Tujuan Undang-undang
Persaingan Usaha
 Prinsip-prinsip Umum dalam Hukum
Persaingan Usaha

2
Topics to be Discussed
 SubstansiPengaturan dalam Undang-
undang Persaingan Usaha
 Bentuk-bentuk Persekongkolan Tender
 Hukum Acara Persaingan Usaha
 Pengecualian

3
Manfaat Persaingan
 Industri penerbangan
 Industri telekomunikasi
 Industri pertelevisian
 Jasa taksi
 dll

4
Asas Undang-undang
Persaingan Usaha

Demokrasi Ekonomi dengan
memperhatikan keseimbangan antara
kepentingan pelaku usaha dan
kepentingan umum

5
Tujuan Undang-undang
Persaingan Usaha Indonesia
(Pasal 3)
1. menjaga kepentingan umum dan
meningkatkan efisiensi ekonomi nasional;
2. menjamin adanya kepastian kesempatan
berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar,
pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha
kecil;
3. mencegah praktek monopoli; dan
4. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam
kegiatan usaha.
6
Instrument of Competition Policy

Structural merger &monopolies

Behavioral price fixing, collusive
agreement,
vertical restrains

7
Instrument of Competition Policy

 Per se mutlak dilarang

 Rule of Reason melihat kepada
akibat yang
ditimbulkan

8
Contoh Pasal UU No.5/1999
 Pasal 5 UU No.5/1999
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan
pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas
suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh
konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan
yang sama.

 Pasal 7 UU No.5/1999
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan
pelaku usaha pesaingnya untuk membuat perjanjian
dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan
harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

9
Pengaturan UU No.5/1999
1. Perjanjian yang dilarang
2. Kegiatan yang dilarang
3. Posisi dominan
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
5. Penegakan Hukum
6. Ketentuan lain-lain

10
Perjanjian yang dilarang
1. Oligopoli (Pasal 4 UU No.5/1999);
2. Penetapan harga
 price fixing (Pasal 5 UU No.5/1999);
 Diskriminasi harga / price discrimination (Pasal 6 UU
No.5/1999);
 Predatory Pricing (Pasal 7 UU No.5/1999);
 Resale Price Maintenance (Pasal 8 UU No.5/1999);
3. Pembagian wilayah / market division (Pasal 9
UU No.5/1999);

11
Perjanjian yang dilarang
4. Pemboikotan (Pasal 10 UU No.5/1999);
5. Kartel (Pasal 11 UU No.5/1999);
6. Trust (Pasal 12 UU No.5/1999);
7. Oligopsoni (Pasal 13 UU No.5/1999

12
Perjanjian yang dilarang
8. Integrasi vertikal (Pasal 14 UU No.5/1999);
9. Perjanjian Tertutup
 exclusive distribution agreement (Pasal 15 ayat (1) UU
No.5/1999);
 tying agreement (Pasal 15 ayat (2) UU No.5/1999);
 vertical agreement on discount (Pasal 15 ayat (3) UU
No.5/1999);
10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri.

13
Kegiatan yang dilarang
1. Monopoli,
2. Monopsoni,
3. Penguasaan Pasar, dan
4. Persekongkolan

14
Pengertian Tender

Tawaran mengajukan harga untuk :
a. memborong atau melaksanakan
suatu pekerjaan,
b. mengadakan barang dan atau
jasa
c. membeli suatu barang dan atau
jasa
d. menjual suatu barang dan atau
jasa
15
Tujuan Tender

1. Memberikan kesempatan yang sama
kepada pelaku usaha,
2. Mendapatkan barang dan atau jasa
dengan harga termurah dan kualitas
terbaik.

16
Metoda Pemilihan
Penyedia
1. Pelelangan Umum
2. Pelelangan Terbatas
3. Pemilihan Langsung
 Wajib melakukan prakualifikasi (wajib diumumkan)
 Wajib mengundang yang lulus prakualifikasi dan bila jumlahnya kurang dari 3 (tiga)
dilakukan pengumuman ulang. Apabila yang lulus dua maka dilakukan pemilihan
langsung tetapi kalau hanya 1 dilakukan penunjukan langsung sesuai ketentuan
lainnya.

4. Penunjukan Langsung
 Dilakukan prakualifikasi terhadap penyedia untuk pekerjaan kompleks
 Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau
mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau
bernilai diatas Rp. 50.000000000 (lima puluh milyar Rupiah).

5. Bencana Alam, Sosial, dan Perang
17
Proses Tender
1. Apakah proses tender dilakukan secara
a. tidak jujur,
b. melawan hukum atau
c. menghambat persaingan usaha?
2. Proses tender mencakup:
1. Perencanaan
2. Pembentukan panitia
3. Prakualifikasi perusahaan
4. Pembuatan persayaratan untuk ikut tender dan penyusunan dokumen
tender
5. Saat pengumuman tender
6. Pengambilan dokumen tender
7. Penentuan Harga Perkiraan Snediri atau harga dasar lelang
8. Penjelasan tender
9. Saat penutupan tender
10. Penentuan pemenang tender
11. Saat pengumuman pemenang tender
12. Pengajuan sanggahan
13. Penandatanganan kontrak
14. Pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan 18
Prinsip Persekongkolan
dalam Tender (1)
1. Kerjasama yang dilakukan pelaku usaha dengan pihak lain
atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya
memenangkan peserta tender tertentu.
2. Dilakukan dalam bentuk:
a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih,
b. Secara diam-diam atau terang-terangan melakukan
penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya,
c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan
d. Menciptakan persaingan semu
e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya pesekongkolan
f. Pemberian kesempatan eksklusif kepada peserta tender
dengan cara melawan hukum
3. Persekongkolan dilakukan secara horizontal, vertikal dan
gabungan keduanya

19
Prinsip Persekongkolan dalam
Tender (2)
Tender berpotensi menciptakan persaingan
usaha tidak sehat atau menghambat
persaingan usaha:
1. tender bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak
diumumkan secara luas
2. tender bersifat diskriminatif sehingga tidak dapat
diikuti semua pelaku usaha dengan kompetensi yang
sama
3. tender dengan persayaratan dan spesifikasi teknis
atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha
tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain
untuk ikut.
20
Mengukur Dampak
Persekongkolan dalam Tender
1. Konsumen atau pemberi kerja membayar lebih
mahal
2. Barang atau jasa yang diperoleh (dari sisi:
mutu, jumlah, waktu maupun nilai) seringkali
lebih rendah dari yang akan diperoleh bila
tender dilakukan secara jujur.
3. Adanya hambatan bagi peserta potensial.
4. Nilai proyek untuk tender pengadaan jasa
menjadi lebih tinggi karena adanya mark up
oleh pihak-pihak yang bersekongkkol.

21
Persekongkolan horizontal

22
Persekongkolan Vertikal

23
Persekongkolan Gabungan
(horizontal & vertikal)

24
Persekongkolan
Pasal 22
Pelaku usaha dilarang bersekongkol
dengan pihak lain untuk mengatur dan
atau menentukan pemenang tender
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat.

25
Persekongkolan
Pasal 23
Pelaku usaha dilarang bersekongkol
dengan pihak lain untuk mendapatkan
informasi kegiatan usaha pesaingnya
yang diklasifikasikan sebagai rahasia
perusahaan sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat

26
Persekongkolan
Pasal 24
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan
pihak lain untuk menghambat produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha
pesaingnya dengan maksud agar barang dan
atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar
bersangkutan menjadi berkurang baik dari
jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang
dipersyaratkan

27
KPPU
 Dalam UU No. 5/1999 lembaga yang
diberi kewenangan untuk mengawasi
pelaksanaan dari UU No. 5/1999 adalah
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(selanjutnya disingkat “KPPU”)
 KPPU mempunyai status yang
independen dari kekuasaan Pemerintah
dan bertanggung jawab kepada Presiden

28
Tugas dari KPPU
 melakukan penilaian terhadap (a) perjanjian, (b)
kegiatan, maupun (c) penyalahgunaan posisi
dominan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
atau persaingan usaha tidak sehat
 mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya
 memberikan saran dan nasehat sehubungan dengan
kebijakan yang diambil oleh Pemerintah yang
berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat

29
Tugas dari KPPU
menyusun pedoman atau publikasi yang
berkaitan dengan UU No. 5/1999
memberikan laporan secara berkala tentang
kerja KPPU kepada Presiden dan DPR

30
Kewenangan KPPU
 KPPU memiliki kewenangan
 untuk meneliti, menyelidiki dan menyidik suatu
pelanggaran
 untuk memutus suatu dugaan praktek monopoli atau
persaingan usaha tidak sehat
 Dengan kata lain KPPU mempunyai
kewenangan sebagai lembaga yang mirip
dengan “Kepolisian”, “Kejaksaan” dan
“Pengadilan”

31
JENIS PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN DI INDONESIA:
Penegakan Hukum Publik Yaitu Melalui KPPU RI

MA
MA

PT PT

PN
PN Penuntut

Penyidik
KPPU
KPPU

Individu
Individu

Perdata Persaingan Pidana
32
PENANGANAN PERKARA DI KPPU
Majelis
Komisi
Tim
Kajian
……

Monitoring Penyidikan

Penelit- Gelar Pmrks
Pmrks Pmrks
Pmrks
Penelit- Gelar
Klarif
Klarif Laporan
Laporan Pedhln
Pedhln Lanjt
Lanjt

Pmbtn
Pmbtn Pmbc
Pmbc
Put
Put Put
Put
Laporan
Pelaks
Pelaks
Put
Put

33
PELAKS. PUT. MA
SECARA PAKSA

PENUNT PN
PN
SITA
PEL USAHA
Pen Eks(1)
KURUNGAN

PENYID
PENYID KPPU
KPPU
Penyer(2)

34
Pengecualian
 Melaksanakan Peraturan Perundangan
 HAKI
 Waralaba
 Standar Teknis
 Agen (no exclusive dealing on price)
 Penelitian (standar hidup)
 Perjanjian Internasional
 Ekspor
 Usaha kecil
 Koperasi (untuk anggota)

35
36

Related docs