Docstoc

bab1 - PDF

Document Sample
bab1 - PDF Powered By Docstoc
					BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Seiring pertambahan jumlah penduduk, terjadi peningkatan pemenuhan kebutuhan hidup, sementara ketersediaan sumber daya alam di daratan dan perairan semakin terbatas. Dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong manusia menjadi lebih intensif melakukan eksplorasi terhadap manfaat matra ruang yang lain yaitu ruang udara. Beragamnya kepentingan untuk menggali manfaat ekonomis yang dimiliki ruang udara, sementara ketersediaan ruang yang tidak tak terbatas1, menyebabkan timbulnya berbagai masalah dan persoalan terhadap sumber daya yang terkandung di dalamnya. Sesungguhnya masalah ruang udara telah menjadi isu global yang dihadapi hampir semua negara di dunia termasuk negara Indonesia. Beberapa contoh nyata masalah yang pernah dan atau sedang terjadi terkait kepentingan ruang udara di atas wilayah Indonesia (ruang udara nasional), antara lain2: ■ masalah pelanggaran batas wilayah kedaulatan ruang udara RI oleh negara asing sebagai salah satu masalah dalam penegakan hukum di ruang udara nasional; ■ masalah konflik pengelolaan ruang udara untuk kepentingan penerbangan (FIR) di atas wilayah perbatasan negara RI dengan negara tetangga; ■ masalah konflik kepentingan antar sektoral/instansi Pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap ruang udara;
1

Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang pada bagian Penjelasan, Umum, nomor (3), menyebutkan bahwa “Ketersediaan ruang itu sendiri tidak tak terbatas” Masalah-masalah terkait ruang udara RI ini pernah dimuat di beberapa media massa, diantaranya adalah: Djoko Poerwoko, Siapa Pengontrol Ruang Udara Nasional?, Harian Kompas, 15 November 2003; K. Martono, Pengelolaan Wilayah Udara Indonesia Flight Information Region (FIR) di Atas Pulau Natuna, Jurnal Keadilan, Vol. 3, No. 2, Tahun 2003; Majalah Angkasa, Seputar Aksi Hornet AS, No. 11 Agustus 2003 Th.XIII, hal. 22-24 dan 56-57; Wildan A. Fathony, Haruskah Frekuensi Ditangani Pemda Propinsi?, Harian Suara Pembaruan, 9 Oktober 2003; Yuliantino Situmorang, Hak Pengendalian Ruang Udara (Bagian I-III), Harian Suara Pembaruan, 26–28 Mei 2003; dan lain-lain.

2

-1-

■ masalah daerah;

pembagian

kewenangan

pengelolaan

ruang

udara

antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi ■ masalah pencemaran udara yang bersifat lintas sektoral dan lintas daerah, bahkan lintas negara; ■ masalah penetapan peruntukkan (zonasi) ruang udara antara instansi Pemerintah, dan atau Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat yang berdampak kepada keamanan dan keselamatan; ■ masalah keterbatasan sistem informasi tentang ruang udara yang berdampak kepada pengembangan potensi ruang udara nasional; dan ■ masalah-masalah lainnya yang terkait ruang udara nasional dan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Masalah-masalah tersebut di atas terjadi akibat belum adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi beragam kepentingan dalam penggunaan dan atau pemanfaatan ruang udara termasuk sumber daya di dalamnya secara komprehensif dan terpadu hingga saat ini3. Ruang udara sebagai wilayah kedaulatan4, mempunyai fungsi strategis sebagai aset nasional yang berharga, tidak hanya untuk kepentingan pertahanan keamanan negara, serta untuk berbagai kepentingan sosial dan ekonomi lainnya, baik yang bersifat publik maupun privat5. Ruang udara beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya sangat penting untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, antara lain : bangunan, bangunan gedung
3

Di dalam makalahnya yang berjudul Kedaulatan Negara Atas Wilayah Udara dan Kepentingan Nasional Indonesia yang disajikan pada Kongres Kedirgantaraan Nasional Kedua, Jakarta, tanggal 22-24 Desember 2003, Menteri Luar Negeri RI menyatakan bahwa: “Pada dasarnya Indonesia sudah memiliki Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Undang-undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, dan Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan ruang udara RI, namun harus diakui bahwa pengaturannya masih bersifat sektoral. Oleh karena itu rencana pembuatan Undang-undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional perlu disambut baik, dan diharapkan dapat menjadi ‘aturan komprehensif’ yang dapat mengakomodir berbagai aspek kepentingan nasional dan menjadi landasan hukum bagi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan ruang udara”. Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan I.B.R. Supancana, Aspek-aspek Hukum Kedirgantaraan yang Perlu Diperhatikan dalam Rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali 1996-2010, Center for Regulatory Research, 2003, hal.7.

4 5

-2-

bertingkat tinggi, jalan layang, jaringan transmisi listrik, jaringan dan menara telekomunikasi, frekuensi, jalur penerbangan, pemetaan udara, olahraga dan wisata udara, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penggunaan energi angin, bahan baku industri, jalur periodik migrasi burung antar wilayah atau benua, dan lain-lain. Berkenaan dengan potensi ruang udara nasional yang sangat besar bagi kemakmuran rakyat Indonesia tersebut, sangat disayangkan jika di dalam Konstitusi Negara RI tidak menyebutkan keberadaan ruang udara sebagai salah satu kekayaan alam nasional. Pasal 33 UUD 1945 baik sebelum amandemen dan sesudah amandemen “hanya” menyebutkan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, tidak menyebutkan keberadaan ruang udara.6 Sementara ruang udara merupakan unsur utama pembentuk wilayah suatu negara selain ruang daratannya. Semua negara di dunia ini pasti memiliki kedua unsur tersebut yaitu darat dan udara sebagai wilayah negara, namun tidak semua negara memiliki wilayah laut. Ada negara-negara yang tidak memiliki wilayah laut (land locked). Indonesia sebagai negara kepulauan yang secara geografis terdiri dari ± 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, membutuhkan pengembangan terpadu terhadap potensi sosial-ekonomi dari ruang udara untuk menunjang pembangunan di seluruh wilayah nusantara hingga ke daerahdaerah terpencil serta dalam rangka mempertahankan integritas Negara Kesatuan RI. Indonesia sebagai wilayah tropis yang berada di posisi strategis lintasan khatulistiwa, di antara dua benua Asia-Australia dan dua samudera Pasifik6

Pakar Hukum Ruang Udara, Prof. Endang Syaifullah menyebutkan bahwa urgensi utama pembentukan UU Pengelolaan Ruang Udara Nasional tidak terlepas dari substansi Pasal 33 UUD 1945 yang tidak menyebutkan keberadaan ruang udara sebagai salah satu kekayaan alam nasional (Diskusi antara Tim Penyusun RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional dengan Prof. Endang Syaifullah tentang Kedaulatan Atas Ruang Udara Nasional yang dilaksanakan di Ruang Rapat Rektorat Universitas Islam Bandung (Unisba) pada tanggal 27 Januari 2006).

-3-

Hindia, memiliki kekhasan atmosfer yang menjadi penggerak sistem sirkulasi udara global dan berperan dalam pembentukan iklim dunia. Hanya ada tiga negara di dunia yang ruang udaranya memiliki kekhasan atmosfer tersebut, Keunggulan komparatif global ini telah mengarahkan wilayah Indonesia sebagai natural laboratory kegiatan-kegiatan pengamatan gejala iklim dunia7, yang berpotensi ekonomis dan menjadi tantangan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berangkat dari wacana bahwa ruang udara adalah sumber daya milik bersama/publik (common resources) yang tanpa pengaturan yang baik dipastikan akan terjadi tragedi sumber daya umum (tragedy of common), maka kebutuhan akan pengintegrasian melalui pengelolaan dapat mengoptimalkan pemanfaatan ruang udara secara terpadu menjadi sangat penting. Berdasarkan uraian tentang masalah-masalah (konflik) kepentingan yang terjadi di ruang udara, dan potensi yang dimilikinya sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa : (1) Negara Republik Indonesia membutuhkan pengaturan pengelolaan ruang udara nasional yang komprehensif dan integratif terhadap semua aspek yang terkait, dalam rangka optimasi, sinergis dan minimasi konflik8. (2) Diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi beragam kepentingan dalam pemanfaatan ruang udara beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya, dalam bentuk “Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional”. Atas dasar itu, maka dilakukan kajian yuridis dan empiris yang dituangkan dalam Naskah Akademis sebagaimana ditetapkan PP No. 68 Tahun 2005
7

Kekhasan atmosfer di wilayah ruang udara negara RI ini pernah diulas pada beberapa artikel di media massa, antara lain: Indroyono Soesilo, Indonesia Paru-paru Dunia – Makhluk Hidup Berutang kepada Indonesia, Harian Kompas, 17 Mei 2003; Harian Kompas, 15 Agustus 2003: Atmosfer Indonesia, Mesin Iklim Dunia. Prinsip optimasi, sinergis dan minimasi konflik dalam pengelolaan ruang udara nasional ini dikemukakan oleh Andi Oetomo dalam makalahnya yang berjudul, Pengaturan Pengelolaan Ruang Udara Nasional untuk

8

-4-

tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. B. Maksud dan Tujuan Maksud naskah akademik ini disusun untuk menjelaskan secara lengkap konsepsi yang memuat latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok-pokok pikiran, lingkup, obyek, jangkauan dan arah pengaturan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional. Sedangkan tujuannya sebagai acuan dalam penyusunan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional, agar muatan materi RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah akademik. C. Permasalahan Naskah Akademik disusun melalui proses pengkajian dan pembahasan yang mendalam mengenai berbagai permasalahan, seperti: (1) (2) (3) Apa yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional ? Bagaimana konsepsi pengaturan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional? Bagaimana harmonisasi hukum RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, baik itu peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan/perjanjian internasional? (4) Apa materi muatan RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional?

D. Metode Pendekatan Studi Secara garis besar penyusunan naskah akademik ini melalui tahapan sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan akan pengaturan pengelolaan ruang udara nasional.
Optimasi Penataan Ruang, yang disampaikan pada acara “Sosialisasi Rancangan Undang-undang

-5-

(2)

Merumuskan konsepsi pengaturan pengelolaan ruang udara nasional yang menjadi landasan pemikiran penyusunan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional.

(3)

Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan/ perjanjian internasional yang terkait dengan pemanfaatan ruang udara nasional, antara lain tentang kedaulatan wilayah, penerbangan, telekomunikasi, lingkungan hidup, dan lain-lain, sehingga materi muatan RUU tidak bertentangan, tidak tumpang tindih, dan tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan atau perjanjian internasional yang telah ada dan berlaku.

(4)

Menyusun materi muatan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional dengan acuan teknis kepada peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku9.

Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan melalui pengkajian akademik yang mendalam, antara lain melalui penelitian kepustakaan (library research), terhadap berbagai literatur teori/konsep dan dokumen peraturan perundangundangan nasional maupun peraturan/perjanjian internasional yang terkait. Berdasarkan hasil Kongres Kedirgantaraan Nasional Pertama (1998), bahwa ruang udara nasional memiliki 3 (tiga) peran dan fungsi, yaitu sebagai wadah untuk kepentingan hidup manusia, sebagai wilayah kedaulatan, dan sebagai wadah untuk kepentingan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945. 1. Untuk wadah kepentingan hidup manusia, ruang udara nasional dipandang sebagai ruang gerak, media, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola dan dilestarikan untuk kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan Ruang Udara Nasional, LAPAN-RI, Surabaya, 3-4 November 2004.
9

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan UndangUndang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

-6-

2. Sebagai wilayah kedaulatan negara, ruang udara nasional merupakan wawasan nusantara (darat, perairan, dan udara) sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 3. Sebagai wadah untuk kepentingan nasional, bahwa pemanfaatan ruang udara nasional diatur berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Sesuai dengan amanat UUD 1945, pengelolaan ruang udara nasional dalam rangka optimalisasi, sinergi, dan pengendalian konflik diperlukan kebijakan nasional pemanfaatan ruang udara untuk kemakmuran rakyat. Meskipun demikian, dalam penetapan kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan sematamata berdasarkan kepentingan nasional, harus memperhatikan kepentingan negara-negara lain sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Keharusan untuk memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional dalam pengelolaan ruang udara nasional, dimaksudkan untuk mengurangi konflik antar negara dalam pemanfaatan ruang udara nasional dengan negara tetangga. Oleh sebab itu, sangat diperlukan kerja sama bilateral atau internasional. Kerja sama tersebut juga diperlukan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi. Dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan ruang udara nasional di masa mendatang, maka perlu dikembangkan unsur-unsur sebagai berikut : 1. Keamanan dan keselamatan, bahwa dalam pengelolaan ruang udara nasional harus memperhatikan sistem keamanan dan keselamatan baik terhadap negara maupun aktivitas yang dilakukan di ruang udara. 2. Kelembagaan, bahwa dalam pengelolaan ruang udara nasional harus dikembangkan kapasitas kelembagaan baik pemerintah maupun nonpemerintah, sehingga terwujud koordinasi dan jaringan kerja sama dalam -7-

perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Politik dan hukum, bahwa pengelolaan ruang udara nasional sebagai upaya menengakkan kedaulatan atas wilayah udara nasional dan penegakkan hukum atas berbagai pelanggaran yang terjadi. 4. Sumber daya manusia, bahwa dalam pengelolaan ruang udara nasional harus didukung sumber daya manusia yang berkualitas baik pemerintah maupun non-pemerintah. 5. Sarana dan prasarana, bahwa dalam pengelolaan ruang udara nasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi. 6. Dana, bahwa dalam pengelolaan ruang udara nasional harus didukung oleh dana yang memadai agar ruang udara nasional dapat dikelola untuk kesejahteraan rakyat baik saat ini maupun mendatang. 7. Peran serta masyarakat, bahwa dalam pengelolaan ruang udara nasional tidak terlepas dari peranserta masyarakat seperti perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial kemasyarakat, politik, dan media massa sebagai ujung tombak khususnya dalam pengawasan. Didasarkan uraian di atas, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah empiris dan yuridis. Dasar pendekatan tersebut, sebagai dasar merumuskan konsepsi pengelolaan ruang udara nasional, sebagai upaya tegaknya kedaulatan atas ruang udara sesuai dengan prinsipprinsip hukum internasional, dalam rangka pendayagunaan ruang nasional untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. -8udara

Gambar-1 Pola Pikir Penyusunan Naskah Akademik RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional

LANDASAN
UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan Nasional

Konvensi Internasional

KEDAULATAN NEGARA

KEPENTINGAN NASIONAL

KEPENTINGAN INTERNASIONAL

PERAN DAN FUNGSI

PERENCANAAN

KEWENANGAN PENGELOLAAN

Antariksa

PEMANFAATAN
R. Udara

PUSAT PEMBINAAN
R. Darat R. Perairan

DAERAH PENGAWASAN

PERMASALAHAN

-9-

Melalui konsepsi pengelolaan ruang udara nasional, pemerintah dapat menetapkan kebijakan perencanaan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang udara nasional secara terpadu, sehinga ruang udara nasional dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan berlanjutan untuk pembangunan yang bersinergi dengan pemanfaatan sumber daya lainnya (daratan dan perairan). Pada setiap tahapan penyusunan naskah akademik disertai proses pembahasan dan diskusi dengan melibatkan para narasumber/pakar yang kompeten, dan instansi/sektor serta pihak-pihak yang berkepentingan/terkait (stakeholders) terhadap pengaturan pengelolaan ruang udara nasional. Selain pembahasan secara internal, juga dilaksanakan proses konsultasi publik dan sosialisasi terhadap materi muatan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional. Setiap usulan, sumbangan pemikiran, dan atau kritik dari narasumber atau peserta pembahasan dan diskusi yang dinilai memberi manfaat bagi penyusunan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional dimuat sebagai referensi naskah akademik ini.

E. Sistematika Laporan BAB 1 PENDAHULUAN Memuat latar belakang, rumusan permasalahan, maksud dan tujuan, metode pendekatan studi, dan sistematika laporan naskah akademik. BAB 2 KONSEPSI PENGATURAN PENGELOLAAN RUANG UDARA NASIONAL Menelaah konsepsi pengaturan pengelolaan ruang udara nasional yang menjadi landasan pemikiran penyusunan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional.

-10-

BAB 3 HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Merupakan kajian harmonisasi pengaturan pengelolaan ruang udara nasional dengan peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan/perjanjian internasional yang terkait dan berlaku. BAB 4 MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN RUANG UDARA NASIONAL Menerangkan hal-hal yang menjadi materi muatan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional. BAB 5 PENUTUP Memuat kesimpulan dan rekomendasi dari penyusunan naskah akademik RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional ini.

-11-


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1543
posted:3/4/2009
language:German
pages:11