Docstoc

Alat Paksa dalam Hukum Pajak

Document Sample
Alat Paksa dalam Hukum Pajak Powered By Docstoc
					KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan rahmadNya penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Adapun tujuan utama dari makalah ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari dosen mata kuliah, namun penulis juga berharap materi-materi yang disajikan dalam makalah ini dapat berguna bagi pihak-piha lain terutama bagi teman-teman sesame mahasiswa. Makalah yang penulis susun ini berjudul alat paksa dan penghapusan piutang dalam hukum pajak agar sekiranya dapat diterima oleh dosen mata kuliah. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membaca penulis menyelesaikan makalah ini. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat ejaan yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan.

Penulis

ALAT PAKSA DAN HUKUM PAJAK Hukum pajak adalah hukum yang tunduk pada norma-norma hukum. Prinsip hukum dan asas-asas hukum umum berlaku juga dalam hukuman pajak, kecuali apabila dalam hukum pajak terdapat ketentuan khusus yang menyimpang dari prinsip dan asas hukum umum. Hukum tidak mempunyai wibawa kalau tidak dapat dipaksakan. Maka cirri hukum itu ialah bahwa hukum (hubungan hak dan kewajiban) harus dapat dipaksakan. Paksaan itu tidak boleh dilakukan sendiri, melainkan harus dilakukan sesuai dengan hukum melalui badan peradilan, seperti mengenai utangpiutang jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Kalau penjual dan pembeli sudah sepakat melakukan perjanjian jual beli, maka pada waktunya si penjual harus menyerahkan barang yang dijual dan si

pembeli harus pula pada waktunya membayar harga barang yang dibeli. Jika salah satu pihak tidak melakukan seperti diperjanjikan maka ia melakukan contract breuk (tidak melaksanakan ketentuan perjanjian)sehingga dapat dipaksa melakukan prestasi itu melalui pengadilan. Pengadilan akan meberi keputusan siapa yang melakukan contract breuk, dan tidak melakukan prestasi, sehingga diwajibkan melakukan prestasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam putusan hakim. Bila putusan itu juga dilaksanakan, maka baru dilakukan paksaan melalui juru sita. Barang-barang piha debitur dilakukan paksaan melalui juru sita. Barang-barang piha debitur yang tidak melaksanakan putusan hakim yang menjadi jaminan bagi perikatan yang dibuatnya (IBW Pasal 1131 akan disita dan dilelang untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain.

Demikian juga dalam hukum pajak semua milik wajib pajak yang dimiliki sekarang atau yang dimiliki di kemudian hari, baik yang berupa harta gerak, maupun harga tak gerak, menjadi jaminan untuk utang-utang pajaknya. Dalam hukum pajak, paksaan dapat dilakukan secara langsung (parate executie) tanpa melalui pengadilan.

 Surat Paksa Jika wajib pajak tidak membayar pajaknya, walaupun kepadanya sudah dikirimkan surat teguran, maka akan dikeluarkan langsung surat paksa oleh Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Pelayanan Pajak. Wewenang untuk langsung mengeluarkan surat paksa, tanpa melalui prosedur di muka pengadilan, disebut Parate exetie atau ekstensi langsung. Surat paksa dalam hukum pajak adalah sutu ketetapan tertulis dari pejabat pajak tertentu yang berwenang yang mempunyai titel executional (artinya berkepala Demi Keadilan berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa), sehingga mempunuyai kekuatan yang sama seperti putusan hakim) yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti (Belanda = in kracht van gewijd) artinya tidak dapat ditentang lagi dengan jalan hukum apa pun, tidak dapat diajukan banding atau kasasi), yang mengandung perintah kepada wajib pajak yang namanya tertulis dalam surat paksa itu untuk membayar lunas pajak-pajak yang disebut dalam surat paksa itu dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat paksa itu, dengan ancaman sita apabila pembayaran itu tidak dilakukan.

Penagihan pajak dengan alat paksa itu diatur dalam UU No. 19 tahun 1959 (LN 1959 no. 63) surat paksa harus ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan diberitahukan secara resmi oleh juru sita. Pemberitahuan secara resmi dilakukan oleh juru sita di tempat tinggal wajib pajak atau dikantornya. Bila pada waktu diberitahukaj di rumahnya/kantornya, wajib pajak tidak ada di rumah/ di kantor, surat paksa dapat diserahkan kepada salah seorang penghuni rumah atau salah seorang pegawainya di kantor. Kalau ternyata wajih pajak sudah pindah sedangkan alamatnya tidak diketahui, maka surat paksa dapat ditempatkan di gerbang umum Kantor Pelayanan Pajak yang mudah dilihat oleh setipa orang. Surat paksa tidak dikiriman melalui pos walaupun dengan tercatat, melainkan harus disampaikan sendiri oleh juru sita.

 Biaya Surat Paksa Surat paksa membawa biaya yang harus dipikul oleh wajib pajak. Biaya ini ditentukan oleh Keputusan Menteri Keuangan no. 954/KM 04/1993 dan Kep. 81/KMK. 04/1986 Tgl. 26-3-1986 sebagai berikut : a. Untuk pemberitahuan surat paksa Rp. 5.000,00 b. Untuk biaya sita Rp. 25.000,00 c. Dan untuk biaya lainnya

Biaya ini harus dibayar pula waktu surat paksa diberitahukan kepada wajib pajak. Kalau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat paksa itu pajak masih juga belum dibayar maka akan dilakukan sita atau sandera.

 Sita Sita (dalam bahasa Belanda beslag) merupakan tindakan lanjut dari surat paksa. Segala harta kekayaan yang ada pada wajib pajak dapat dijadikan objek sita, baik barang bergerak atau harta tak gerak. Ini adalah sesuai dengan ketentuan IBW pasal 1132 yang mengatakan bahwa, semua harta kekayaan seseorang baik yang dimiliki sekarang maupun dimiliki di kemudian hari, menjadi jaminan pemenuhan utang-utangnya terhadap pihak ketiga, dan setiap waktu dapat disita, menurut cara yang ditentukan hukum, dijual di muka umum (lelang), dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang-utangnya. Yang berwenang melakukan sita adalah juru sita dengan membawa surat perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Semua barang dapat dijadikan objek sita kecuali alat-alat tidur dan bahan makanan. Benda benda lainnya yang dapat disita adalah mobil, radio, sepeda, barang antik, gambar-gambar, tape recorder, kulkast, rumah, tanah, dan lain sebagainya Barang-barang yang disita tidak diangkut oleh juru sita, melainkan diberi tanda dan diberitahukan kepaa wajib pajak, dan dibuat daftar laporan penyitaan. Barang-barang yang disita tidak boleh dipindahkan ke tempat lain oleh wajib pajak atau diperjual belikan. Penentuan barang mana yang akan disita lebih dahulu, menjadi wewenang dan didasarkan pertimbangan juru sita.

Kalau jumlah utang pajaknya hanya berjumlah Rp. 2.000.000,00 tentunya tidak akan dilakukan sita rumahnya (harga gerak) yang seharga Rp. 100.000.000,00 tetapi cukup melakukan sita mobilnya yang seharga Rp. 4.000.000,00. deposito berjangka yang ada pada wajib pajak an yang simapnan (pos giro tabanas-bank-giro) atas nama wajib pajak dapat juga dikenakan sita. Surat-surat berharga, seperti saham-saham, surat obligasi dapat juga dikenakan sita. Akan tetapi penyitaan surat-surat saham atas nama dapat menimbulkan kesulitan, karena penjualan surat-surat saham atas nama tidak dapat dijual secara bebas, melainkan harus mendapat izin dahulu dari PT yang bersangkutan. Perhiasan wajib pajak dan/atau perhiasan istiranya dapat menjadi objek penyitaan. Tetapi wajib pajak dapat meminta kepada juru sita supaya barang-barang tertentu (umpama barang-barang pusaka), penggilana nenek moyang disita

belakangan, kalau terdapat cukup barang lain yang dapat di sita. Semua barang yang terdapat di rumah itu bukan kepunyaanya, krena berdasarkan bezit geldt ast volkomen maka barang siapa yang menguasai barang bergerak, dianggap sebagai pemiliknya. Tetapi kalau barang itu benar milik orang lain dan termasuk barang yang disita, maa barang itu dengan menunjukkan bukti bahwa brang itu benar miliknya. Jika pada saat yang ditentukan pajak belum juga dibayar, maka barang-barng yang disita aka dilelang. Tentunya juru sita akan menyita sejumlah barang yang hasilnya setelah dikurangi dengan biaya-biaya diperkirakan cukup untuk membayar pajak yang ditagihkan denan paksa itu. Lelang barang-barang yang disita dapt

dihentikan oleh juru sita, jika menurut pertimbangannya hasil lelang itu sudah cukup untuk membayar utang pajak dan biaya-biayanya, walaupun masih ada barang sitaan yang belum terjual dalam lelang. Wajib pajak dapat minta barang-barang mana yang telah disita yang harus dijual lebih dahulu. Sita yang dilakukan oleh juru sita untuk urusan pajak-pajak tunduk pada HIR.

 Sandera Sandera adalah alat paksa lain, yang tidka langsung. Artinya bahwa sandera itu belum pasti mengakibatkan bahwa pajak dibayar, maka oleh sebab itu sandera merupakan alat paksa yag tidka langsung. Sandera sebagai alat paksa merupakan alat oaksa yang akan diterapkan terakhir, apabila alat paksa lain tidak dapat memeri hasil. Dalam hal tidak ada harta kekayaan yang dapat disita, atau jika hara kekayan wajib pajak disembunyikan maka akan dilakukan sandera atau juga disebut sita badan. Pada sandera, wajib pajak, atas surat perintah Hakim Pengadilan (karena merampas kemerdekaan seseorang yang dianggap bertentangan dengan hak asasi), dimasukakn dalam rumah pemasyarakatan, atas biaya yang menyandera Banyak orang mengira bahwa sandera itu meupakan alat pidana, karena ornag yang disandera dimasukkan dalam rumah pemasyarakatan, padahal sandera itu merupakan alat paksa perdata. Diretorat jenderal Pajak yang menyendera wajib pajak harus membayar pajak di rumah pemasyarakatan tidak diperlakukan sepertio orang yang dipidana, dan boleh membawa apa saja ke rumah pemasyarakatan itu, seperti

temapt tidur, TV, radio dan lain. Jangka waktu berturut-rutu 12 bulan (Ps 16 UU no. 19 Th. 1959) Sandera dihentikan jika : a. Si penyandera (Direktorat Jenderal Pajak) tidak membayar atau berhenti membayar biaya hidup wajib pajak yang disandera b. Wajib pajak membayar utang pajaknya yang menjadi sebab penyanderaan. c. Bila jangka waktu maksimum penyaderan telah tercapai Setelah wajib pajak keluar dari penyanderaa, dan setelah lampau jangk waktu 8 hari dan masi juga belum membayar lunas utang pajaknya, maka wajib pajak dapat disanderakan lagi. Penyanderaan ini sebetulnya merugikan negara, karena negr aharus membayar hidup selama wajib pajak disandera, sedangkan belum tentu wajib pajak akan membayar pajaknya, apalagi jika ia berkeras kepala tidak akam membayar pajak yang bersangkutan. Sandera ini sebenarnya menurut hukum melanggar hak asasi manusia karena kemerdekaannya dibatasi, hanya karena kehendak krediturna, untuk urusan hukum perdata. Maka oleh sebab itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edara (no.2 Th 1964) yang menganjurkan supaya sandera dalam perkara perdata tidak diterapkan lagi, karena bertentangan dan membatasi hak asasi hak kemerdekaan Tapi dalam hukum pajak sandera masih dapat diterapkan. Mengapa? Karena pajak-pajak termasuk kuasa hukum publik bukan hukum privat-privat dan hukum publik mengatur hak dan kewajiban warga negara terhadap masyarakat, temapt hidupnya. Hak masyarakat yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negaranya, maka jia

wajib pajak melnggar hak asasi masayrakat, wajar sekiranya, dikenakan pembatasan hak asasinya. Pasal 11 ayat 15 (1) Perpu 49/1960 tntang Pantiai Urusan Piutang Negara (PUPN) masih memungkinkan dilakukan penyanderaan terhapa debitur negara. Sandera sebenarnya mengenai segi kejiwaan/psychologi dan martabat manusia. Orang yang disandera karena utanya kepada negara/masyarakat tidak dibayar, oleh masyarakat dianggap sebagai ketidakpatuhan terhadap negara yang sangat dicela dan mengurangi penghargaan terhadap diri pelanggar, karena melanggar hak aasi masyarakat. Karena itu, wajib pajak akan malu dan juga keluarganya akan ikut malu, akan karena tekanan psyklogis, wajih pajak atau sanak kelaurga wajib pajak, akhirnya akan juga membaayr pajak yang bersangkutan. Jadi sandera dalam hukum pajak masih dapat diterapkan walaupun sebagai alat paksa terakhr, berdasarkan alasan-alasan diatas.

 Barang-barang yang dapat dan yang tidak dapat dikenakan sita Para prinsipnya semua barang yang terdapat pada wajib pajak, baik berupa barang bergerak maupun barang yang tak gerak dapat disita. Mengenai brang

bergerak tidak perlu diselidiki, apakah barang bergerak itu benar-benar mililknya atau tidak, berdasarkan asas yang dimuat dalam Pasa 1971 IBW bahwa siapa yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemiliknua (Bezit geldt als volkmen title). Bila ternyata bahwa pemiliknya adalah prang ,lain, maka orang itu dapat

melakukan sanggahan (verzet) terhadap sita yang dilakukan terhadap barang itu dan ia harus membuktikan bahwa barang itu benar-benar merupakan miliknya. Mengenai barang tak bergerak, dapat disita apabila barang tak gerak itu sertifikanya tertulis atas namanya atau jika sertifikat itu belum keluar, tetapi sudah terjadi jual beli/pemindahan hak secara sah di hadapan PPAT (Pejabat Pembua Akte Tanah). Barang-barang yang tidak dapat dikenakan sita adalah Pasal 9 ayat 4 UU 14 tahun 1959 a. Tempat tidur dan alat perlengkapan rumah tangga yang sangat diperlukan untuk hidup sehari-hari yang mutlak. b. Bahan makanan waktu satu bulan c. Alat produksi, yang digunakan untuk memperoduksi barang, sebagai nafkah untuk keperluan hidup d. Alat perlengkapan angkatan perang e. Barang-barang mili pemerintah yang ada pada wajib pajak (pejabat negara) untuk melakukan tugasnya (pistol, kendaraan bermotor alat pertanian, perkebunan dan lain sebagainya).

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK Hasil pajak yang diterima secara riil dimuat dalam suatu daftar yang merupakan realisasi jangka angka budget yang baru merupakan perkiraan. Dalam budget dimasukkan jumlah pajak yang diperkirakan akan diterima dalam sesuatu tahun baik pajak langsung maupun tidak langsung. Jumlah ini karena baru merupakan rencana anggara belum tentu diterima sepenuhnya. Penerimaan pajak sesungguhnya dapat berbeda dari anga perkiraan budget, dapat lebih tinggi atau kurang. Mengenai pajak-pajak langsung jumlah pajak yang diterapkan melalui surat ketetapan pajak dapat diperkirakan dengan pasti, tetap belum pasti apakah jumlah pajak yang ditetapkan itu, dapat masu atau ditagihkan seluruhnya. Tungakan pajak itu harus diusakan supaya dibayar oleh wajib pajak dalam waktu yang wajar dengan menerapkan alat paksa bilamana perlu. Bila timbul persoalan-persoalan mengenai penagihan pajak, maka hal ini dapat diserahkan kepada Panitia penagihan Piutang Negara, yang selanjutnya akan mewakili negara dalam proses di muka Pengadilan. Kalau benar ada sebagian piutang pajak, yang setelah dilakukan proses juridis, tidak dapat ditagihkan lagi, umpama karena wajib pajak menghilang tanpa diketahui alamatnya, atau wajib pajak mati punah tanpa meninggalkan harta kekayaan, atau wajiba pajak jatuh pailit dan tidak bangkit lagi usahannya atau pajak itu daluwarsa maka untuk menghindarkan piutang pajak yang tak tertagihkan itu harus dilakukan penelitian dengan teltii dan hati-hati sekali. Yang melakukan hal ini adalah Menteri Keuangan.

 Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak (Ps. 24 UU No. 6 Th 1983) Tata cara tentang penghapusan piutang pajak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (Kep.Men.Keu 952.KMK.04/1983 tgl 13-12-1983) sampai pada saat dituliskan bukti ini telah dikeluarkan peraturan yaitu : a. Dalam hal yag bagaimana dan atas dasar apa dapat dilakukan penghapusan piutang pajak b. Syarat yang harus dipenuhi agar dapat dilakukan penghapusan c. Formulir yang harus digunakan d. Siapa yang berwenang menentukan jumlah penghapusan. Penghapusan ini dilakukan tanpa memberitahukan hal demikian kepada wajib pajak yang bersangkutan (walaupun nama dan alamat wajib pajak diketahui). Jadi piutang pajak yang dihapuskan tidak akan ditagihkan lagi dan merupakan tinakan administratip itern, sesuai dengan kebijaksaan Menteri Keuangan. Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT) yang tidak dapat ditagihka lagi karena wajib pajak meigngal dunia dengan waris, atau wajib pajak menghilang dan tidak dapat diketemukan, atau wajih pajak tidak mempunyai harga kekayaan lagi (karena jatuh miskin, pailit) atua karena utang pajak itu sudah daluwarsa hak penagihannya. Untuk maksud ini perlu dilakukan pemeriksaan setempat untk menentukan jumlah pajak yang mutlak tidak dapat ditagihkan, dan dari pemeriksaan itu dibuat laporan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak setiap akhir tahun takwin mengajukan usul penghapusan piutang pajak, untuk setiap jenis pajak yang berisi nama wajib pajak, nomor pajak, jumlah pajak yang tidak membayar dan yang diusulakn dihapuskan. Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak.

PENUTUP

Sistem hasil dalam pajak yang diterima secara riil dimuat dalam suatu daftar yang merupakan realisasi jangka angka budget yang baru merupakan perkiraan. Dalam budget dimasukkan jumlah pajak yang diperkirakan akan diterima dalam sesuatu tahun baik pajak langsung maupun tidak langsung. Jumlah ini karena baru merupakan rencana anggara belum tentu diterima sepenuhnya. Penerimaan pajak sesungguhnya dapat berbeda dari anga perkiraan budget, dapat lebih tinggi atau kurang. Mengenai pajak-pajak langsung jumlah pajak yang diterapkan melalui surat ketetapan pajak dapat diperkirakan dengan pasti, tetap belum pasti apakah jumlah pajak yang ditetapkan itu, dapat masu atau ditagihkan seluruhnya. Tungakan pajak itu harus diusakan supaya dibayar oleh wajib pajak dalam waktu yang wajar dengan menerapkan alat paksa bilamana perlu. Bila timbul persoalan-persoalan mengenai penagihan pajak, maka hal ini dapat diserahkan kepada Panitia penagihan Piutang Negara, yang selanjutnya akan mewakili negara dalam proses di muka Pengadilan.

ALAT PAKSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG DALAM HUKUM PAJAK
D I S U S U N

OLEH:
IVAN NAJJAR ALAVI ATIKA S PULUNGAN EGI ARJUNA GINTING BUDHI PRASETYO ALWAN HUSNI 060200232 060200223 060200199 060200189 060200216

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007

DAFTAR PUSTAKA

Shadily, Hassan (Pemred) 1990. Ensikplopedia Indonesia. Jilid I Penerbit Ichtiar Baru-Van Hoeve. Jakarta. Rahmat Soemitro, SH.1998. Asas-asas Dasar Perpajakan 2. Refika Aditama. Bandung.

Blau, Peter M. 1964. Exhange and Power in Social Life. Chicago : John Wiley & Son, Inc. ---------,1975. Parameters of Social Structure. dalam Peter M. Blau (Ed) Approach to the Study of Social Structure. New York : The Free Press.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4723
posted:3/4/2009
language:Indonesian
pages:17