Paradigma Baru Pembiayaan Mikro

Document Sample
Paradigma Baru Pembiayaan Mikro Powered By Docstoc
					Paradigma Baru Microfinance

Microfinance (microcredit atau kredit mikro) merupakan wacana strategis dalam
konteks perekonomian Indonesia. Berbicara tentang microfinance berarti
berbicara tentang para pelaku usaha kecil dan mikro. Sementara itu, jumlah unit
usaha skala mikro dan kecil ini saja mencapai 90 % dari total unit usaha yang ada
di Indonesia yaitu sekitar 30 juta unit usaha. Pada sisi lain, jika saja setiap satu
unit usaha tadi minimal dikelola oleh satu jiwa secara full-timer maka telah
tercipta pula lapangan kerja sekitar 30 juta, terlepas dari defenisi sektor formal-
informal, pengangguran terselubung-setengah menganggur dan sebagainya.
Bayangkan potensinya !.

Bias Paradigma
Menyadari kondisi objektif serta potensi yang dimilikinya oleh karenanya
kemudian pemerintah melihat bahwa sektor ini perlu mendapat dukungan
politik dan ekonomi yang cukup sehingga bisa bersaing dengan pelaku ekonomi
lainnya. Berbagai formulasi kebijakan yang muncul kemudian tentu beranjak
dari paradigma ini. Dalam jabaran teknis di lapangan, lahirlah kemudian
berbagai bentuk program yang berintikan semangat proteksi dengan berbagai
variannya.

Satu yang paling dominan adalah program kredit bersubsidi. Rezim pemerintah
ketika itu, dengan berbagai pertimbangan dan kondisi perekonomian negara
memutuskan bahwa keterbatasan akses modal para pelaku ekonomi kecil ini
dapat diatasi dengan memberikan bantuan kredit murah berbunga rendah
(ceiling rate-interest) dengan menggunakan anggaran negara (APBN). Dalam
sektor pertanian maka dikenallah berbagai pola kredit seperti BIMAS, KUT dan
sebagainya. Sedemikian berlimpahnya pola kredit seperti ini, tidak hanya
departeman pertanian, bahkan hampir semua departemen saling berlomba
menciptakannya dengan berbagai macam nama yang menjadi ciri khas
departemen masing-masing.

Selain dari sisi kemudahan kredit, banyak pula kemudian proteksi-proteksi yang
disediakan buat para pelaku usaha kecil dan mikro tadi. Satu kesimpulan yang
bisa ditarik adalah, disadari atau tidak, semua pola program tadi pada akhirnya
membentuk sebuah ekslufisme entitas ekonomi yang tercerabut dari integrasi
sistim perekonomian nasional secara keseluruhan. Ibaratnya, pelaku ekonomi
kecil dan mikro adalah special creature yang hidup pada suatu dunia yang penuh
keterisolasian dan teralienasikan dari pelaku dan dunia ekonomi pada umumnya.

Dampak Kebijakan
Pertanyaan besarnya adalah dengan berbagai proteksi tersebut terselesaikankah
berbagai PR besar yang dihadapi sektor usaha kecil dan mikro ini ?. Dengan
berani kita bisa menyatakan bahwa sejarah perekonomian bangsa kemudian
telah menjawabnya sendiri dengan huruf besar, TIDAK !. Bahkan secara umum
bisa dikatakan program kelolaan pemerintah ini gagal total. Alih-alih memberi
solusi terhadap permasalahan yang ada, program ini ternyata menimbulkan
permasalahan baru yang menjadi isu besar dan kronis sampai saat ini yaitu
KORUPSI !.

Sejak awal, para ekonom sudah memperingatkan bahwa dalam literatur
ekonomi manapun, program subsidi dengan berbagai macam bentuknya sangat
rawan korupsi. Menularlah kemudian penyakit berbahaya ini dari kota sampai
ke ujung-ujung desa. Dengan kekuasaan yang dipegangnya, mesin-mesin
birokrasi kemudian menjual kredit ini kepada masyarakat yang karena
dorongan keadaan terpaksa menawar dengan harga lebih (suku bunga lebih
tinggi dari ketentuan resmi pemerintah namun masih di bawah suku bunga
pasar). Konspirasi para pemburu rente ini kemudian menjadikan pola kredit
seperti ini kehilangan ruhnya sebagai sebuah upaya yang di awali niat mulia
untuk mengentaskan keterbatasan modal para pelaku usaha kecil.

Melihat hal ini, para pelaku ekonomi kecil tentu berpikir rasional pula. Mereka
yang polos dan tidak pernah memperoleh informasi lengkap tentang segala hal
yang berkaitan dengan kredit ini, tentu akan berpikir bahwa mark-up rate kredit
tadi sebagai aktivitas legal bagi-bagi uang. Sementara yang agak sedikit kritis,
akan berpikiran bahwa jika aparat pemerintah saja berani mengkorupsi uang
negara, maka mengapa pula kredit pemerintah ini harus dikembalikan ?. Pola
pikir seperti inilah yang kemudian membudaya di kalangan sebagai besar
masyarakat. Oleh karenanya kita tidak perlu merasa heran, mengapa kemudian
semua program kredit berpola subsidi dari pemerintah (menggunakan anggaran
negara) yang dikelola birokrasi selalu gagal. Hal ini ditandai dengan redahnya
tingkat pengembalian kredit ini dari masyarakat peminjam.

Di sisi lain, serbuan gelontoran kredit murah oleh pemerintah ini, menyebabkan
banyak lembaga-lembaga keuangan mikro milik masyarakat terpaksa tiarap.
Ataupun, jika tetap beroperasi, para pengelolanya disandra menjadi rententir
oleh keadaan. Bayangkan saja, untuk tetap hidup dan bersaing secara sehat
dengan pemerintah jelas tidak mungkin. Kita tentu memaklumi bahwa selain
minimnya dana, tingginya resiko default dan overhead cost yang tinggi, telah
menyebabkan rate bunga yang ditetapkan lembaga keuangan mikro ini biasanya
lebih tinggi dari pada rate bunga pasar (perbankan dan lembaga keuangan
formal lainnya). Sebagai langkah antisipasi untuk menutupi gap profit-cost ini,
biasanya pengelola lembaga keuangan mikro tadi selain mengenakan bunga
resmi (dengan rate sebanding dengan rate kredit bersubsidi milik pemerintah),
juga membebani nasabahnya dengan berbagai biaya siluman yang tidak jelas di
kemudian harinya.

Meruntuhkan Mitos
Akhirnya, memburuknya kondisi keuangan negara akibat anjloknya harga
minyak mentah dunia jualah yang memaksa pemerintah menghentikan
sebagian besar dari program tersebut. Lantas, dengan paparan berbagai fakta
yang memiriskan di atas, masih layakkah kita berharap akan perbaikan nasib
para pelaku usaha skala kecil dan mikro ini ?. Jawaban sederhananya, ADA.
Tetapi tentu jabaran teori dan aplikasi teknisnya di lapangan tidaklah
sesederhana jawabannya.

Sebenarnya, pengalaman panjang BRI (Bank Rakyat Indonesia) cukuplah
menjadi sebuah pelajaran berharga tentang kisah sukses pengelolaan kredit
mikro yang tidak dikelola dengan menggunakan anggaran negara dan aparat
birokrasi. BRI yang didirikan lebih dari 20 tahun yang lalu, pada hari ini dikenal
sebagai salah satu lembaga keuangan dengan segmen pasar ritel mikro
(terutama kalangan pelaku usaha kecil dan mikro di daerah pedesaan), yang
terbesar dan tersukses tidak saja lagi level domestik, bahkan dunia. Dengan
kantor cabang berjumlah lebih dari 3.855 unit dan tersebar di seluruh Indonesia,
lebih dari 30 juta nasabah penabung (dengan rata-rata tabungan US $ 108) dan
3,1 juta nasabah pembiayaan dari kalangan pelaku usaha kecil (rata-rata
pembiayaan US $ 540), maka perbankan BRI termasuk ke dalam 5 besar bank
komersial di Indonesia (Klaus Maurer, 2004).

Prestasi besar ini dicapai BRI tanpa subsidi dana sama sekali dari pemerintah
dan lembaga donor lainnya. Bahkan dalam proses IPO (Initial Public Offering)
tahun 2005 lalu dan initial listingnya di lantai Bursa Efek Jakarta, oversubscribed
terhadap saham BRI mencapai 3 X lipat. Betapa sebuah kepercayaan dan
apresiasi yang luar biasa dari publik dan kalangan investor terhadap kinerja BRI.

Lantas, apa benang merahnya ?. Ternyata, mitos-mitos selama ini yang
mengatakan bahwa microfinance sebagai lahan kering (unprofitable) adalah tidak
berdasar sama sekali. Oleh karenanya maka fakta ini kemudian juga
meruntuhkan berbagai mitos lainnya. Bahwa ternyata, program microfinance
tidak harus didekati dengan paradigma proteksi berwujud program subsidi.
Sistim dan aktor ekonomi yang terlibat di dalamnya juga tidak harus diisolasi
dari masyarakat ekonomi secara keseluruhan. Oleh karenanya, siapapun bisa
mengelola microfinance ini dengan baik.

Pengalaman BRI menunjukkannya. Dalam kenyataannya, para pelaku ekonomi
kecil dan mikro tidaklah memerlukan segala hak-hak istimewa tadi untuk
keberlanjutan usahanya. Bagi mereka cukuplah tersedianya akses bagi mereka
terhadap segala sumber daya yang ada dalam waktu yang tepat, jumlah yang
cukup dan aturan main yang jelas serta transparan. Itu pulalah yang dijawab
oleh BRI selama ini. Kerja keras BRI dalam melakukan bauran inovasi, efisiensi
dan transparansi manajemen perbankan menjadi kunci kisah sukses mereka.

Demokratisasi Keuangan
Dengan brand produk KUPEDES dan SIMPEDES, BRI menjadi raja dalam
jumlah nasabah (kecil dan mikro). Hal ini menjadi pertanda bahwa penetrasi
produk inovatif perbankan mereka dapat diterima dengan baik oleh pelaku
usaha kecil dan mikro di pedesaan. Nah, jika saat ini BRI baru mampu melayani
sekitar 3 juta nasabah pembiayaan berarti untuk mencover kebutuhan sekitar 30
juta unit usaha kecil dan mikro di Indonesia, maka secara hitung-hitungan
sederhana, masih dibutuhkan paling sedikit 9 (sembilan) unit lagi bank sejenis
dan sebesar BRI !. Wuih, tak terbayangkan rasanya kalau mimpi ini terwujud.
Betapa nanti para pelaku usaha kecil dan mikro akan dimanjakan dengan
berbagai keunggulan produk dan pelayanan perbankan sebagai buah dari
kompetisi yang sehat dari ke 10 bank sejenis ini.

Wacana strategis seperti ini selayaknya menjadi perhatian bagi pemerintah
untuk ke depan. Dari sisi demand, sudah saatnya para pelaku usaha skala kecil
dan mikro ini di akui eksistensinya sebagai bagian dari pelaku ekonomi
keseluruhan dan oleh karenanya juga berhak memperoleh pelayanan dari satu
sistem ekonomi yang sama. Hanya dengan jalan ini, kebutuhan mereka
terhadap segala sumber daya secara tepat dan pasti sebagai syarat keberlanjutan
usahanya dapat terpenuhi. Sementara itu dari sisi supply, potensi pelaku usaha
kecil dan mikro yang melimpah ini dapat menjadi sebuah peluang usaha yang
sangat menjanjikan bagi para pelaku ekonomi lainnya. Tentu, hanya mereka
yang terbaiklah yang berhasil.

Kita semua berharap bahwa di awal tahun 2006 ini perubahan paradigma dari
sekedar bagaimana menyediakan microfinance menjadi bagaimana
mempersiapkan financial systems for the poor, dapat menjadi langkah awal yang
manis dari demokratisasi pada sektor keuangan dan ekonomi. Karena mereka,
pelaku usaha kecil dan mikro, juga adalah pemilik sah negeri ini dan karenanya
juga berhak atasnya.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:261
posted:7/8/2010
language:Indonesian
pages:4
Description: Menguraikan analisis kisah sukses pembiayaan mikro yang dikelola tanpa subsidi dan campur tangan birokrasi pemerintah.Dalam hal ini rujukan kisah sukses tadi adalah BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan program kredit mikro yang dijalankan dengan sistem BRI Unit Desa