Docstoc

Peran Dana Bagi Hasil Dalam Pembangunan Darah

Document Sample
Peran Dana Bagi Hasil Dalam Pembangunan Darah Powered By Docstoc
					            OPTIMALISASI PERAN DANA BAGI HASIL DALAM
                         PEMBANGUNAN DAERAH
                                       Oleh: Isti’anah*
       PENDAHULUAN
       1. 1. Latar Belakang

       Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara,
khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan
proses pengambilan keputusan public yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat
diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan dibawahnya.

       Implementasi kebijakan perimbangan keuangan dilakukan melalui alokasi
anggaran belanja untuk daerah termasuk didalamnya dana perimbangan.. Sejalan dengan
itu, selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam membiayai berbagai urusan dan
kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan, diserahkan dan atau ditugaskan
kepada daerah, pengalokasian dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi
ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengurangi
kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Dana Perimbangan merupakan
transfer dana yang bersumber dari APBN ke daerah, berupa dana bagi hasil (DBH), dana
alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

       Dana Bagi Hasil (revenue sharing) atau DBH adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH dilaksanakan
dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan
yang dibagihasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk
semua komponen DBH, kecuali DBH perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh
kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupun SDA dilakukan
berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

       Berdasarkan sumbernya DBH dibedakan dalam DBH Perpajakan dan DBH
Sumber Daya Alam (DBH SDA). DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

      DBH yang bersumber dari Penerimaan PBB dibagikan dengan imbangan 90%
untuk Daerah dan 10% untuk Pusat. DBH PBB sebesar 10% yang merupakan bagian
pusat dialokasikan kembali pada kabupaten/kota dengan rincian 6,5% dibagiratakan
kepada seluruh /kota dan 3,5 % dibagikan kepada kabupaten/kota yang realisasi
penerimaan PBB sektor Pedesaaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumya
mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan. Pengalokasian atas DBH
bagian pusat yang dibagikan lagi ke daerah dilakukan dengan penerbitan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

      Sedangkan 80 % yang merupakan bagian Daerah dibagi lebih jauh dengan rincian
64,8 % untuk kabupaten/kota yang bersangkutan, 16,2% untuk provinsi yang
bersangkutan dan 9% digunakan untuk upah pungut. Bagian daerah ini dibagikan setiap
hari Rabu dan Jumat melalui Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang
merupakan salah satu instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen
Perbendaharaan) Departemen Keuangan. Atas pengeluaran tersebut akan diterbitkan
DIPA pengesahan berdasarkan data hasil rekonsiliasi Kuasa Pengguna Anggaran dan
Bendahara Umum Negara (BUN) pada awal tahun anggaran berikutnya.

      Penerimaan Negara dari BPHTB diberikan kepada daerah dalam bentuk DBH
BPHTB dengan porsi 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah. DBH BPHTB untuk
daerah sebesar 80% selanjutnya dibagi dengan imbangan 16% untuk provinsi yang
bersangkuan dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil. Seperti halnya PBB bagian
daerah ini juga langsung dibagikan hari Rabu dan Jumat melalui KPPN. Sementara
bagian pemerintah pusat sebesar 20% dialokasikan kembali kepada seluruh
kabupaten/kota dengan porsi sama besar dengan mekanisme penerbitan DIPA..

      DBH yang bersumber dari penerimaan PPh WPOPDN (Wajib Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri) dan PPh Pasal 21 yang dibagikan kepada Daerah sebesar 20% dan
80% merupakan bagian pemerintah pusat. DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebesar
20% tersebut dibagi dengan rincian 8% untuk provinsi yang bersangkutan, 2% untuk
kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, 8,4 % untuk kabupaten/kota tempat
wajib pajak terdaftar dan 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang
bersangkutan dengan bagian sama besar.

        Alokasi DBH Perpajakan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Setiap
awal tahun anggaran Menteri Keuangan menetapkan alokasi sementara DBH Perpajakan
yang menjadi dasar penerbitan DIPA untuk penyaluran Triwulan I, II dan III atau Tahap
I/II atas bagian pemerintah pusat yang disalurkan kembali ke daerah dan atas bagian
daerah. Pada akhir tahun anggaran Menteri Keuangan menetapkan Alokasi Definitif
DBH Perpajakan yang merupakan dasar penerbitan DIPA untuk           penyaluran pada
Triwulan/Tahap akhir.

        Sedangkan DBH yang bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA) meliputi :

a. DBH SDA Kehutanan terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Izin
   Usaha Pemanfaatan (IIUPH) dan Dana Reboisasi (DR).

b. DBH SDA Pertambangan Umum yang terdiri dari Land Rent (Iuran tetap), Iuran
   Eksplorasi dan iuran Eksploitasi (Royalty) dan Kontrak Karya Perjanjian Karya
   Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

c. DBH SDA Perikanan berasal dari Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan
   Hasil Perikanan

d. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi;

e. DBH SDA Pertambangan Gas Bumi; dan

f. DBH SDA Pertambangan Panas Bumi.




                                         Tabel
                               Porsi pembagian Dana Bagi Hasil


                                                                 Kab/Kota
    N      Nama DBH         Pusat        Provi
    o        SDA                          nsi                        Lainnya
                                          Ybs      Penghasil          dalam
                                                                     Propinsi       Lain
                                                                       Ybs          nya
    1   Kehutanan
    .

        a. PSDH              20%         16%           32%             32%               -
        b. IIUPH             20%         16%           64%               -               -
        c.DR                 60%           -           40%               -               -
    2   Pertambangan
    .   Kab/Kota
        a. Land Rent         20%         16%           64%               -               -
        b. Royalty           20%         16%           32%             32%               -
        Pertambangan
        Prov
        a. Lend Rent         20%         80%            -                -           -
        b. Royalty           20%         26%           54%               -           -
    3   Perikanan            20%          -             -                -          80%
    .
    4   Minyak       Bumi    84,5%        3%            6%              6%               -
    .   Kab/Kota
        Tambahan       5%                0,1%          0,2%            0,2%              -
        daerah
        Minyak       Bumi    84,5%        5%           10%               -               -
        Provinsi
        Tambahan       5%               0,17%            -             0,33%             -
        daerah
    5   Gas          Bumi    69,5%        6%           12%             12%               -
    .   Kab/Kota
        Tambahan       5%      -         0,1%          0,2%            0,2%              -
        daerah
        Gas          Bumi    69,5%       10%           20%               -               -
        Provinsi
                               -        0,17%          0,33%             -               -
    6   Panas Bumi           20%         16%           32%             32%               -
    .



        Alokasi DBH SDA ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Setiap awal
tahun anggaran Menteri Keuangan menetapkan alokasi sementara DBH SDA yang
menjadi dasar penerbitan DIPA untuk satu tahun anggaran. Penyaluran DBH SDA
berdasarkan realisasi penerimaan yang datanya bersumber dari hasil rekonsiliasi antara
departemen teknis, daerah penghasil dan Departemen Keuangan. Hasil rekonsiliasi
tersebut ditetapkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dan
dijadikan dasar bagi Ditjen Perbendaharaan untuk menerbitkan DIPA.
       Permasalahan yang sering muncul dalam mekanisme penyaluran/pencairan DBH
adalah praktek pembagian triwulanan yang tidak tepat waktu merupakan keluhan bagi
daerah penerima DBH PPh. Ketika sudah dibayarkanpun masih muncul persoalan yaitu
kelebihan ataupun kekurangan pembayaran untuk suatu daerah. Ini terjadi karena
penetapan alokasi sementara yang berdasarkan prognosa penerimaan PPh lebih tinggiatau
lebih rendah dari alokasi definitif yang berdasarkan realisasi penerimaan PPh
sesungguhnya.

       Demikian juga proses penyaluran DBH SDA, adanya keterlambatan atas
penyaluran dalam setiap triwulannya sehingga mengganggu sistem perencanaan
pembangunan di daerah. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas
Pemerintah pusat dalam menetapkan Kebijakan dana bagi hasil dalam tahun 2007 lebih
menitikberatkan pada penyempurnaan dan percepatan dalam proses perhitungan,
pengalokasian, dan penetapan dana bagi hasil ke daerah. Hal ini dilakukan agar
penyaluran DBH ke daerah dapat dilakukan tepat waktu. Untuk mendukung kebijakan
tersebut, pemerintah akan melakukan langkah-langkah aktif dalam penyempurnaan
proses dan mekanisme penyaluran DBH ke daerah, antara lain melalui peningkatan
koordinasi antardepartemen/instansi terkait serta peningkatan akurasi data oleh
departemen/instansi terkait.

1.2. Perumusan Masalah.

                Meskipun UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah telah diterapkan beberapa tahun, namun berbagai permasalahan masih tetap
muncul, terutama soal desentralisasi fiskal dan kewenangan pengelolaan sumber daya
alam(SDA). Daerah-daerah yang APBDnya masih didominasi besarnya jumlah alokasi
dari DBH merasa belum bisa merasakan manfaat DBH. Bahkan mereka mengklaim
pembangunan di daerahnya menjadi tertinggal dibanding dengan daerah lainnya. Terkait
dengan masalah tersebut maka masalah dirumuskan dengan “ Bagaimana meningkatkan
optimalisasi peranan DBH dalam pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya DBH
SDA bagi daerah kaya?”


1.3. Tujuan Kajian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka secara umum tujuan
roset ini adalah untuk melihat seberapa efektif mekanisme penyaluran DBH. Sedangkan
tujuan khusus adalah :

1. Menilai kontribusi DBH bagi pembangunan daerah.

2. Mengindentifikasikan faktor-faktor pendorong dan penghambat efektifnya peran
   DBH bagi pembangunan daerah.

3. Menyusun mekanisme DBH yang tepat, cepat dan transparatif yang mengarah pada
   transparasi good governance.
                                       BAB II

                             KERANGKA TEORITIS

       Riset optimalisasi peran DBH dalam pembangunan daerah ini berbasis pada
konsep negara kesejahteraan. Menurut Mustamin Dg. Matutu seperti dikutip Aminuddin
Ilmar (2004 :15), peran negara juga dimungkinkan untuk ikut serta dalam segala aspek
kehidupan masyarakat. Tujuan negara dalam konsep negara kesejahteraan adalah
mewujudkan kesejahteraan setiap warganya. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat adalah dengan meningkatkan pelayan umum. Tjosvold sebagaimana dikutip
dari bukunya Sadu Wasistiono (2003 :42), melayani masyarakat baik sebagai kewajiban
maupun sebagai kehormatan merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang
manusiawi.

       Hal itu sejalan dengan pemberian otonomi daerah yang diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. (Nurlan Darise 2006 : 14). Pemberian
otonomi kepada daerah dituangkan dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999 dan
disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah. Pelimpahan wewenang ini dibarengi dengan pelimpahan keuangan dari
pemerintah pusat kepada daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun
1999 dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tanpa adanya otonomi
keuangan daerah tidak akan pernah ada otonomi bagi pemerintah daerah. Jadi kedua
Undang-undang ini saling melengkapi (Ismail, 2002).

       Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana suatu masyarakat
menciptakan suatu lingkungan yang mempengaruhi hasil-hasil indikator ekonomi seperti
kenaikan kesempatan kerja. Lingkungan yang dimaksud adalah sumber daya perencanaan
yang meliputi lingkungan fisik, peraturan dan perilaku (Bakley, 1989). Konteks
perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah akan
tetapi perencanaan untuk suatu daerah yang bisa dianggap sebagai perencanaan untuk
memperbaiki berbagai sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk
memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan sumber-sumber daya swasta
yang bertanggung jawab (Kuncoro, M, 2004).

       Pada era otonomi, terjadi pergeseran wewenang dan tanggung jawab dalam
pengalokasian sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pergeseran baru
dalam hal pertanggungjawaban masih belum sepenuhnya komplit (world bank, 2003 a).
Desentralisasi “bing bang” mungkin telah meninggalkan perangkat checks and balances
yang belum memadai; sesuatu yang tidak mempertimbangkan kapasitas dalam berbagai
hal (Kaiser and Hofman, 2002). Dalam banyak hal, masih belum jelas apakah
konstituensi local benar-benar telah merefleksikan keinginan public yang sesungguhnya
(Usman, 2001).

       Penyelenggaraan otonomi daerah yang digulirkan pada awal tahun 2001 telah
memberikan berbagai implikasi baik nasional maupun regional. Pada tingkat regional,
kebijakan ini merupakan upaya kemandirian daerah untuk memberdayakan sumber daya
yang tersedia. Bagi daerah yang surplus, otonomi daerah atau dikenal juga desentralisasi
fiscal merupakan sumber kesejahteraan masyarakat untuk lebih meningkatkan taraf
hidupnya. Sebaliknya bagi pemerintah daerah yang minus dan masih mengharapkan
kucuran dana dari pemerintah pusat, kebijakan ini sangat memberatkan. (Siregar (2001 :
298) mengemukakan bahwa bagi banyak daerah, pengeluaran untuk pembangunan tahun
2001 (setelah otonomi daerah/desentralisasi) lebih rendah dari pos pengeluaran yang
sama tahun anggaran 2000 (sebelum desentralisasi).

       Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana Perimbangan, Pinjaman daerah dan lain-lain
pendapatan yang sah (hibah dan dana darurat) merupakan sumber-sumber keuangan
untuk pembiyaaan pembangunan ekonomi daerah. (Kuncoro, 2004). Setelah tujuh tahun
(2001-2008) pelaksanaan otonomi daerah, komponen dana perimbangan masih
mendominasi pendanaan pembangunan di daerah. Hal ini menunjukkan tingginya
ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap uluran tangan pemerintah pusat.
Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap
keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan good
governance.
       Sejalan dengan upaya perwujudan otonomi daerah dan good governance, maka
tepatlah untuk memerhatikan masalah akuntabilitas. Dalam konteks birokrasi pemerintah,
akuntanbilitas adalah     perwujudan kewajiban       suatu instansi   pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhailan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang
bersangkutan.(Lembaga Administrasi Negara dan BPKP, Akuntabilitas dan good
governance, 2000). Hakikat otonomi daerah harus tercermin dalam pengelolaan keuangan
daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.




                                         BAB III

                                   METODE RISET

A. Lokasi Riset ini berada di dalam lingkup Ditjen Perbendaharaan baik yang dipusat
   maupun instansi daerahnya khususnya yang berkenaan dengan mekamisme
   penyaluran Dana Bagi Hasil baik dana bagi hasil Pajak maupun Dana Bagi Hasil
   Sumber Daya Alam.

B. Teknis Pengumpulan Data.

   Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam riste ini adalah menggunakan
   wawancara tidak terstruktur berupa pertanyaan pada responden. Selain itu, juga
   menggunakan pengematan bebas terstruktur dengan pihak terkait guna memperdalam
   hasil yang didapatkan dalam sebaran wawancara dari responden, sehingga
   mempertajam dan memperjelas hasil dari wawancara.



C. Teknik Analisis Data

   Untuk menjawab Permasalahan, analisis riset ini menggunakan analisis data
   kualitatif, untuk menghasilkan data deskriptif- analitis. (Ronny Hanitijo Soemitro,
   1993 : 93). Analisis ini dipilih karena sangat fleksibel dan
       Berikut adalah daftar DIPA Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah diterbitkan oleh
Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan selama tahun 2008.

                         DAFTAR DIPA DANA BAGI HASIL

 NO                  JENIS DIPA                      JUMLAH             Tanggal

   1   DBH PBB TAHAP I & II                       1,036,767,117,785       9 Maret 2007

   2   DBH BPHTB TAHAP I & II                       808,484,998,847       9 Maret 2007

   3   DBH PPh TRW I                              4,483,224,000,000       9 Maret 2007

   4   DBH PSDH TRW I (KEHUTANAN)                    30,318,098,264       13 Juni 2007

   5   DBH IIUPH TRW I (KEHUTANAN)                    7,398,361,520       13 Juni 2007

   6   DBH MINYAK BUMI TRW I (MIGAS)              2,750,292,766,859       13 Juni 2007

   7   DBH GAS TRW I (MIGAS)                      2,074,439,061,931       13 Juni 2007

   8   DBH PERIKANAN TRW I                           26,006,572,684       25 Juni 2007

   9   DBH KUASA PERTAMBANGAN TRW I                 170,587,254,579       25 Juni 2007

  10   DBH PKP2B TRW I                              426,285,841,953       25 Juni 2007

       KURANG BAYAR KEHUTANAN PSDH                  179,015,882,498       26 Juni 2007
  11
     KURANG BAYAR KEHUTANAN IIUPH        12,035,219,193          26 Juni 2007
12
     KURANG BAYAR KP                     35,320,817,841          28 Juni 2007
13
     KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN UMUM
                                        509,639,233,224      27 Agustus 2007
14   TRW I
     DBH MINYAK BUMI TRW II (MIGAS)    2,589,945,697,793         31 Juli 2007
15
     DBH GAS TRW II (MIGAS)            2,141,804,618,266         31 Juli 2007
16
     DBH PERIKANAN TRW II                11,610,764,000      16 Agustus 2007
17
     DBH PSDH TRW II (KEHUTANAN)        126,793,224,250      15 Agustus 2007
18
     DBH IIUPH TRW II (KEHUTANAN)        17,381,897,880      15 Agustus 2007
19
     DBH SDA-DR (KEHUTANAN) TR II       182,182,737,933    11 September 2007
20
     DBH KUASA PERTAMBANGAN TRW II      176,401,586,148      28 Agustus 2007
21
     DBH PKP2B TRW II                   530,713,914,947      28 Agustus 2007
22
     DBH PERIKANAN TRW III               28,338,208,800    5 Nopember 2007
23
     DBH MINYAK BUMI TRW III (MIGAS)   3,167,671,708,885   5 Nopember 2007
24
     DBH GAS TRW III (MIGAS)           2,110,170,316,845   5 Nopember 2007
25
     KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN UMUM
                                        374,322,842,667    5 Nopember 2007
26   TRW II
     DBH PKP2B TRW III                  445,263,314,038    5 Nopember 2007
27
     DBH KUASA PERTAMBANGAN TRW III     171,549,526,358    5 Nopember 2007
28
     DBH PSDH TRW III (KEHUTANAN)       118,558,094,459    1 Nopember 2007
29
     DBH SDA-DR (KEHUTANAN) TR III      106,775,956,491    1 Nopember 2007
30
     KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN UMUM
                                        490,848,252,890     6 Desember 2007
31   TRW III
     DBH PERIKANAN TRW IV                16,516,792,160    10 Desember 2007
32
     DBH MINYAK BUMI TRW IV (MIGAS)    3,679,345,654,699   10 Desember 2007
33
     DBH GAS TRW IV (MIGAS)            2,573,272,516,218   10 Desember 2007
34
     DBH KUASA PERTAMBANGAN TRW IV      165,278,588,170    13 Desember 2007
35
     DBH PSDH TRW IV (KEHUTANAN)         85,011,634,112    13 Desember 2007
36
       DBH SDA-DR (KEHUTANAN) TR IV                                         89,119,915,673          13 Desember 2007
  37
       DBH IIUPH TRW IV (KEHUTANAN)                                         21,300,395,000          13 Desember 2007
  38
       KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN UMUM
                                                                           285,854,710,969          18 Desember 2007
  39   TRW IV
       DBH PKP2B TRW IV                                                    424,786,581,062          18 Desember 2007
  40
  41   DBH PPh TRW IV                                                   3,458,187,182,946           18 Desember 2007
       DBH KURANG BAYAR PERPAJAKAN TA
  42                                                                        43,247,880,423          18 Desember 2007
       2005 DAN 2006
  43   DBH PBB TAHAP III                                                1,243,002,482,215           19 Desember 2007

  44   DBH BPHTB TAHAP III                                                    2,627,201,153         19 Desember 2007

  45   ESCROW Perikanan                                                     77,527,662,356          28 Desember 2007

  46   ESCROW Migas                                                     3,370,055,298,506           28 Desember 2007

  47   ESCROW Kehutanan                                                    734,359,691,458          28 Desember 2007
       Sumber : Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan 2008.



       Sampai dengan tahun 2007 hanya DBH PBB dan BPHTB yang dapat disalurkan
tepat waktu oleh pemerintah pusat, sedangkan DBH yang lainnya masih mengalami
keterlambatan. Untuk DBH Perpajakan bidang PPh masih ditemukan adanya kurang
bayar tahun 2005 dan 2006 sebesar Rp. 43.247.880.423, sehingga Direktorat Jenderal
Perbendaharaan menerbitkan DIPA untuk menutupi kekurangan tersebut pada tanggal 18
Desember 2007. Problem lainnya juga terjadi atas DBH SDA bidang Perikanan, migas
dan kehutanan yang belum bisa disalurkan hingga tahun anggaran hampir berakhir. Hal
itu disebabkan belum adanya rekonsiliasi antara departemen teknis, daerah penghasil dan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan. Karena sistem
anggaran kita tidak membolehkan dana tahun lalu dicairkan tahun berikutnya maka untuk
menghindari hangusnya dana tersebut di ambil kebijakan untuk menerbitkan DIPA
ESCROW atas dana-dana tersebut, dengan rincian untuk bidang perikanan sebesar Rp.
77.527.662.356, untuk bidang migas sebesar Rp. 3.370.055.298.506 dan bidang
kehutanan sebesar Rp. 734.359.691.458.
        Keterlambatan DBH dinilai membuat pembangunan di daerah tidak berjalan
lancar. Dana yang harusnya bisa dialokasikan untuk triwulan I, misalnya, baru
dibayarkan pada triwulan II dan begitu juga bila dana itu digunakan untuk triwulan II,
baru diberikan di triwulan III. Pembayaran yang seharusnya dilakukan per
triwulan     atau    per   1    April,   selalu    meleset.   Bahkan     keterlambatan      bisa
mencapai      enam     bulan.    Hal     itu   berdampak      terhadap    aliran     dana   atau
cash   flow      daerah,   khususnya      daerah    dengan    APBD       yang      mengandalkan
dari sektor dana bagi hasil yaitu daerah daerah yang kaya migas seperti (NAD, Papua,
Riau, dan Kaltim). Berikut ini perhitungan APBD 2 (dua) di antara daerah yang kaya
tersebut yaitu ringkasan dari APBD sepropinsi Riau tahun 2007 dan APBD sepropinsi
Kalimantan Timur tahun 2007.

                                     APBD Tahun 2007
                                    Total Se-Provinsi Riau

                                                                           (dalam juta rupiah)

KODE                                 DESKRIPSI                                       NILAI
1          PENDAPATAN DAERAH                                                       14.915.545,70
1.1        Pendapatan asli daerah                                                   1.691.632,74
1.1.1      Pajak daerah                                                               930.763,14
1.1.2      Retribusi daerah                                                           174.102,65
1.1.3      Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan                          246.573,19
1.1.4      Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah                                  340.193,77
1.2        Dana perimbangan                                                        12.884.828,17
1.2.1      Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak                             9.974.351,86
1.2.2      Dana alokasi umum                                                        2.629.743,40
1.2.3      Dana alokasi khusus                                                        280.732,91
1.2.4      Lain-lain                                                                        0,00
1.3        Lain-lain pendapatan daerah yang sah                                       339.084,79
1.3.1      Hibah                                                                        2.000,00
1.3.2      Dana darurat                                                                 2.000,00
1.3.3      Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya                      251.634,62
1.3.4      Dana penyesuaian dan otonomi khusus                                         61.862,17
1.3.5      Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya                           21.500,00
1.3.6      Lain-lain pendapatan daerah yang sah                                            88,00
2          BELANJA DAERAH                                                          20.075.815,40
2.1       Belanja tidak langsung                                        5.465.594,17
2.1.1     Belanja pegawai                                               3.467.351,20
2.1.2     Belanja bunga                                                     1.753,51
2.1.3     Belanja subsidi                                                  17.547,02
2.1.4     Belanja hibah                                                    14.958,05
2.1.5     Belanja bantuan sosial                                        1.186.230,61
2.1.6     Belanja bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Desa                   329.803,19
2.1.7     Belanja bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Desa             390.717,10
2.1.8     Belanja tidak terduga                                            57.233,50
2.1.9     Lain-lain                                                             0,00
2.2       Belanja langsung                                             14.610.221,23
2.2.1     Belanja pegawai                                               1.972.274,04
2.2.2     Belanja barang dan jasa                                       3.357.096,13
2.2.3     Belanja modal                                                 9.280.851,06
          Surplus/(Defisit)                                            -5.160.269,70
3         PEMBIAYAAN DAERAH                                             6.945.406,38
3.1       Penerimaan pembiayaan                                         7.935.811,01
3.2       Pengeluaran pembiayaan                                          990.404,63

Sumber: Ringkasan Buku APBD


                                      APBD Tahun 2007
                              Total Se-Provinsi Kalimantan Timur

                                                                   (dalam juta rupiah)

KODE                                DESKRIPSI                            NILAI
1         PENDAPATAN DAERAH                                            16.889.409,93
1.1       Pendapatan asli daerah                                        1.520.267,50
1.1.1     Pajak daerah                                                    856.718,42
1.1.2     Retribusi daerah                                                247.612,42
1.1.3     Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan                90.759,26
1.1.4     Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah                       325.177,40
1.2       Dana perimbangan                                             14.225.429,33
1.2.1     Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak                 10.853.824,21
1.2.2     Dana alokasi umum                                             3.017.915,00
1.2.3     Dana alokasi khusus                                             353.690,12
1.2.4     Lain-lain                                                             0,00
1.3       Lain-lain pendapatan daerah yang sah                          1.143.713,09
1.3.1     Hibah                                                                 6.100,81
1.3.2     Dana darurat                                                          3.500,00
1.3.3     Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya               286.668,14
1.3.4     Dana penyesuaian dan otonomi khusus                                  24.500,00
1.3.5     Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya                   820.599,82
1.3.6     Lain-lain pendapatan daerah yang sah                                  2.344,32
2         BELANJA DAERAH                                                   22.260.455,01
2.1       Belanja tidak langsung                                            5.585.198,69
2.1.1     Belanja pegawai                                                   2.930.098,24
2.1.2     Belanja bunga                                                        24.481,64
2.1.3     Belanja subsidi                                                       9.375,00
2.1.4     Belanja hibah                                                       129.825,74
2.1.5     Belanja bantuan sosial                                              947.651,73
2.1.6     Belanja bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Desa                       423.598,05
2.1.7     Belanja bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Desa               1.030.514,04
2.1.8     Belanja tidak terduga                                                89.654,25
2.1.9     Lain-lain                                                                 0,00
2.2       Belanja langsung                                                 16.675.256,32
2.2.1     Belanja pegawai                                                   1.598.185,99
2.2.2     Belanja barang dan jasa                                           4.093.128,11
2.2.3     Belanja modal                                                    10.983.942,22
          Surplus/(Defisit)                                                -5.371.045,08
3         PEMBIAYAAN DAERAH                                                 5.775.231,16
3.1       Penerimaan pembiayaan                                             6.531.946,82
3.2       Pengeluaran pembiayaan                                              756.715,66

Sumber: Ringkasan Buku APBD


         Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk wilayah se propinsi Riau sumber APBDnya
66,88% adalah dana bagi hasil .Demikian halnya dengan Propinsi Kalimantan Timur
sumber APBD nya 64,27 % berasal dari dana bagi hasil.             Karena begitu besarnya
presentase DBH terhadap APBD maka kelambatan atas penerimaan bagian DBH
dimaksud sangat mempengaruhi kelancaran pembangunan di daerah-daerah yang kaya
SDA. Bahkan banyak pengamat ekonomi mengatakan bahwa daerah-daerah yang surplus
bagi hasilnya justru mengalami kelambanan dalam pembangunan daerahnya yang
disebabkan kelambatan dari pemerintah dalam menyalurkan DBH bagian daerah.
       Kalau di lihat dari hal-hal tersebut di atas, sampai saat ini PBB dan BPHTB
merupakan mekanisme yang dianggap paling bagus dan efektif sehingga sampai saat ini
memang tidak menimbulkan problem ataupun sudah dianggap sebagai mekanisme yang
paling bagus, namun jika dicermati lebih mendalam dan kajian khusus maka bisa
ditemukan belum tepatnya system tersebut. Perlu diketahui PBB sendiri mempunyai
beberapa sektor yi : Sektor pertambangan 70 % bag Direktorat Jenderal Pajak, 30%
bagian daerah, sektor kehutanan 65% Direktorat Jenderal Pajak dan 35% bagian daerah,
sektor perkotaan 20% Direktorat Jenderal Pajak, 80% bagian daerah, sektor perdesaan
10% Direktorat Jenderal Pajak, 90% daerah, sector perkebunan 40% bagian Direktorat
Jenderal Pajak dan 60 % untuk bagian daerah. Tiga sektor terakhir dan BPHTB layak di
daerahkan     karena   sifat   dan   naturenya   tetap.   Pemerintah   pusat    hanya
mengadministrasikannya melalui KPPN selaku institusi Perbendaharaan di daerah, jadi
pemerintah pusat tahu seberapa besar kekuatan daerah.
       Sementara untuk mekanisme      SDA selayaknya mengadopsi system PBB dan
BPHTB dengan didahului pendalaman dan pengkajian yang mendalam. Mekanismenya
sebagai berikut :
1. Daerah penghasil/ rekanan     menyetor hasil SDA ke rekening Kas Negara dan
   melaporkan kepada KPPN selaku institusi perbendaharaan didaerah atas penyetoran
   yang dilakukan.
2. KPPN melakukan verifikasi atas penyetoran tersebut, biaya-biaya yang perlu
   dikeluarkan atas kegiatan SDA dan menyalurkan ke rekening pihak-pihak yang
   berhak : pemerintah daerah penghasil, non penghasil dan pemerintah pusat sesuai
   dengan porsi pembagian dana bagi hasil.
3. KPPN melaporkan pembukuan dimaksud ke menteri keuangan dan menteri Energi
   Sumber Daya Mineral dan Pemerintah daerah terkait.
4. Di akhir tahun pemerintah pusat (Departemen Keuangan dan Departemen Energi
   Sumber Daya Mineral) melakukan penetapan atas pagu difinitif dan melakukan
   rekonsiliasi data berapa sebenarnya hak atas DBH SDA, jika ditemukan adanya
   kekurangan penyaluran maka pemerintah pusat akan melalukan klarifikasi atas
   kekurangan tersebut. Kalau hal ini disebabkan kelebihan target maka atas pemerintah
   daerah dimaksud berhak atas insentif dan melakukan transfer atas kekurangan
   dimaksud. Sebaliknya jika ada kelebihan penyaluran maka bisa diperhitungkan tahun
   berikutnya.
       Dengan system tersebut diharapkan tranparasi good governance terjadi, begitu
juga ketepatan dan kecepatan atas penyaluran DBH pun terjadi sehingga daerah dapat
menghitung dengan tepat berapa dana yang dimiliki untuk melakukan pembangunan di
daerahnya. Selanjutnya DBH bisa termanfaatkan secara optimal dalam pembangunan
daerah. Wallahu alam.



Tujuan

       Secara umum tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji dan merumuskan
strategi    penguatan   BKM   dan   KSM   yang   melibatkan    stakeholders   untuk
menghasilkan program yang partisipatif di Kelurahan Petukangan Utara. Secara
khusus tujuan kajian ini adalah :

a. Mengetahui potensi-potensi yang ada di masyarakat yang dapat mendukung
   kinerja BKM dan KSM.
b. Mengetahui kinerja BKM dan kinerja KSM dalam hal peran serta anggota,
   pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan, pelayanan dan akuntabilitas, serta
   faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BKM dan KSM.
c. Menyusun strategi penguatan BKM dan KSM dengan melibatkan stakeholders
   untuk menghasilkan program yang bersifat partisipatif.




reference
1. Ahmad, Ehtisham and Ali MAnsoor, Indonesia : Managing Decentralization,
   Fiscal Affairs Department, IMF, 2000
2. BAKM, Depkeu, Perspektive Desentralization Fiscal, Jakarta, 2001
3. Depkeu, Nota Keuangan dan UU RI No. 19 tahun 2001 tentang APBN Ta.2002.
4. Depkeu, Nota Keuangan dan UU nomor 18 tahun 2006 tentang APBN 2007
5. IMF, Public Expenditure Handbook : A Guide to Public Policy Issues in
   Developing Countries, Publication Services, 1998.
6. Mello, Luiz de and Matias Barenstein, Fiscal Decentralization and Governance :
   A Cross Country Analysis, IMF Working Paper, Fiscal Affairs Department,
   Washington DC, 2001
7. Tanzi, Vito, On Fiscal Federalism: Issues To Worry About, Fiscal Affairs
   Department, IMF, 2000.
8. Treisman,Daniel, Decentralization and The Quality of Government, Department
   of Political Science, University of California, Los Angeles, USA, 2000.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1152
posted:7/7/2010
language:Indonesian
pages:18