Tindak Pidana Korupsi pada Advokat

Document Sample
Tindak Pidana Korupsi pada Advokat Powered By Docstoc
					1   www.zamronicenter.com                Literatur by Zamroni & Partners




                            PROPOSAL TESIS


              TINDAK PIDANA KORUPSI
                  PADA ADVOKAT




                                OLEH :
                   MOHAMMAD ZAMRONI, SH



           PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
                  FAKULTAS HUKUM
               UNIVERSITAS AIRLANGGA
                     SURABAYA
                        2009
2    www.zamronicenter.com                                  Literatur by Zamroni & Partners


                                              Judul Tesis

                     TINDAK PIDANA KORUPSI PADA ADVOKAT



    LATAR BELAKANG MASALAH

           Korupsi kerap dipersepsikan kurang tepat oleh sebagian orang, yaitu hanya

    dikaitkan dengan uang yang termasuk kerugian negara. Padahal sebagaimana

    diungkapkan oleh Ketua KPK, dalam Undang-Undang Korupsi, hanya beberapa

    pasal saja yang mencantumkan kata-kata kerugian negara, sedangkan sebagian

    besar pasal lebih menyangkut tentang perilaku.1

           Suap adalah salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi yang terbukti

    sangat merugikan tetapi umum dilakukan. Dalam praktik sehari-hari, suap terjadi

    hampir di semua aspek kehidupan dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Suap tidak hanya dilakukan rakyat kepada pejabat negara (pegawai negeri) dan

    para penegak hukum dalam bentuk upeti, tetapi juga terjadi sebaliknya. Pihak

    penguasa atau calon penguasa tidak jarang melakukan sedekah politik (suap)

    kepada tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat agar memilihnya atau mendukung

    keputusan politiknya serta kebijakan-kebijakannya.

           Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), pilgub, pileg dan

    pilpres, seorang kandidat disamping harus menyetor uang (suap) ke partai politik

    agar mendapat rekomendasi, juga melakukan money politic kepada rakyat agar

    mau memilih atau mengubah pilihannya demi meraih kemenangan. Pada

    pemilihan legislatif 2009, hampir semua calon legislatif (caleg) DPR RI

    mengungkapkan bahwa melakukan money politik merupakan keharusan jika ingin

    mendapat suara signifikan. Bahkan nilainya bisa mencapai 1 (satu) milyar untuk


           1
               Harian Jawa Pos, 26 Mei 2008
3    www.zamronicenter.com                             Literatur by Zamroni & Partners


    setiap caleg. 2 Modus yang dilakukan pun bermacam-macam, mulai dari

    pemberian kredit bergulir atau kredit super lunak, memberi bantuan dana

    pembangunan rumah ibadah, sekolah atau pondok pesantren, membagikan barang

    atau sembako, memberikan janji-janji uang atau barang jika terpilih, sampai

    membagikan uang secara langsung. Padahal Undang-Undang Pemilihan Legislatif

    telah secara tegas mengatur mengenai money politic disertai ancaman pidana bagi

    pelakunya. Dalam pasal 274 disebutkan bahwa :

           “Pelaksanaan kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau
           memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta
           kampanye secara langsung atau tidak langsung agar tidak menggunakan
           haknya untuk memilih, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau
           menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat
           suaranya tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam)
           bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling
           sedikit Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.
           24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).”

           Berdasarkan survey yang dilakukan oleh KPK berkaitan dengan modus

    tindak pidana korupsi, praktik suap berada pada urutan kedua di bawah

    penyelewengan terhadap program pengadaan barang dan jasa.3

           Masalahnya, masyarakat masih menganggap bahwa suap sebagai hal yang

    wajar, lumrah, dan tidak menyalahi aturan. Banyak yang belum memahami bahwa

    suap, baik memberi maupun menerima, termasuk tindak korupsi. Adanya

    adagium „tak ada yang gratis di dunia‟ masih menjadi acuan masyarakat dalam

    berinteraksi. Akibatnya, sesuatu yang semestinya telah menjadi kewajiban

    seseorang karena jabatannya, menjadi „diperjualbelikan‟ demi keuntungan pribadi.

    Memberi atau menerima biaya lebih dari ketentuan resmi dalam setiap urusan

    sudah menjadi kebiasaan, dan tidak lagi menjadi beban.




           2
               Harian Kompas, 26 Februari 2009
           3
               www.hukumonline.com, 17 Pebruari 2009
4    www.zamronicenter.com                                  Literatur by Zamroni & Partners


            Yang ironis, institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan

    dan Advokat) yang semestinya menjadi sapu pembersih terhadap kotoran korupsi,

    justru menjadi tempat paling rawan terjadinya praktik suap. Berdasarkan survey

    indeks suap institusi publik di Indonesia yang dilakukan oleh Transparency

    International Indonesia tahun 2008, institusi penegak hukum masih menduduki

    peringkat suap tertinggi baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

            Meski pengadilan tidak termasuk dalam lima besar insitusi publik yang

    indeks suap-nya besar, angka spektakuler nilai transaksi suap di institusi

    Pengadilan justru hampir 50 kali lipat dibanding 14 institusi yang lain, yakni

    sebesar Rp. 102.412.000. Sementara nilai transaksi Kepolisian hanya Rp.

    2.273.000 dan Bea Cukai hanya Rp. 3.272.000. Artinya, untuk mendapatkan

    sebuah putusan yang „menguntungkan‟ di pengadilan, dibutuhkan „ongkos‟ suap

    sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Hal itu memberi gambaran

    mengenai buruknya situasi suap-menyuap di institusi pengadilan.4

            Nilai-nilai keadilan telah dicampuradukkan dengan berbagai bentuk

    intervensi    kekuasaan      maupun       intervensi     komersial     (pemodal).      Ukuran

    menguntungkan atau tidak menguntungkan pada suatu perkara, dipandang hanya

    dari kacamata politis dan ekonomis. Ketentuan hukum hanya menjadi alat

    pembenar yang dengan mudah bisa dicari celahnya pada peraturan-peraturan yang

    cukup banyak dan saling tumpang tindih. Terlebih lagi, yang membuat keadaan

    sistem hukum semakin parah adalah bahwa praktik-praktik koruptif tersebut di

    atas dilakukan secara sistematis oleh aparat penegak hukum itu sendiri, hingga

    kemudian muncul sebutan mafia peradilan.




            4
             Siaran Pers Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Suap Institusi Publik di Indonesia
    Tahun 2008, www.ti.or.id
5    www.zamronicenter.com                          Literatur by Zamroni & Partners


           Ketua Komisi Yudisial (KY) M. Busyro Muqoddas mencoba untuk

    menjabarkan mafia peradilan dari bentuk-bentuk lahiriahnya. Menurutnya, ada

    empat bentuk modus operandi mafia peradilan yang kerap terjadi di peradilan

    Indonesia. Pertama, penundaan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Kedua,

    manipulasi fakta hukum. Ketiga, manipulasi penerapan peraturan perundang-

    undangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

    Modus keempat, berupa pencarian peraturan perundang-undangan oleh majelis

    hakim agar dakwaan jaksa beralih ke pihak lain. 5

           Gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus-kasus

    suap yang melibatkan para penyelenggara negara dan penegak hukum

    memberikan atmosfer baru dalam gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Terlebih lagi, KPK menerapkan metode yang relatif jarang dipakai pada masa

    lalu, yaitu penyadapan, dalam mengungkap sejumlah kasus suap. Karena itulah,

    terungkapnya kasus-kasus suap tersebut, seperti membangkitkan kembali pasal-

    pasal suap dalam aturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi yang

    selama ini seringkali dipersepsikan sebagai pasal tidur.

           Hingga Maret 2009, KPK telah mengungkap kasus-kasus suap yang terjadi

    di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Yudisial (KY), Kejaksaan Agung

    (Kejagung), Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Mahkamah Agung (MA), Bank

    Indonesia (BI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pengawas Persaingan

    Usaha (KPPU), Pemerintah Daerah, bahkan di tubuh KPK sendiri dengan

    terungkapnya kasus penerimaan suap oleh penyidik KPK AKP Suparman pada

    tahun 2006.




           5
               Harian Jawa Pos, 20 April 2005
6    www.zamronicenter.com                                   Literatur by Zamroni & Partners


           Penerapan pasal suap seperti tercantum dalam pasal 5 dan pasal 6 UU

    Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

    Tindak Pidana Korupsi semakin sering dipakai oleh KPK untuk menjerat para

    pihak yang terlibat. Hal ini merupakan fenomena baru dalam sejarah

    pemberantasan korupsi di Indonesia. Indriyanto Seno Adji mengemukakan

    bahwa secara historis, penerapan pasal-pasal suap dalam pemberantasan tindak

    pidana korupsi di Indonesia tidak mencapai 0,1 persen dari total perkara korupsi

    yang ditangani oleh penegak hukum. 6 Padahal diketahui, selain melibatkan

    pejabat pemerintah dan penegak hukum sendiri, kasus-kasus suap terbukti diikuti

    transaksi yang nilainya cukup besar, bahkan dengan jumlah milyaran rupiah.

           Keberadaan pasal-pasal suap yang diadopsi dari Kitab Undang-Undang

    Hukum Pidana (KUHP) ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

    Korupsi, selama ini hanya menjadi pasal tidur yang tidak memiliki makna. Hal ini

    terjadi karena dari keseluruhan delik-delik korupsi yang bersifat multinormatif itu,

    mulai dari delik penyalahgunaan kewenangan, delik materiele wederrechtelijk,

    delik penggelapan, hanya delik suap yang sangat sulit pembuktiannya. Sehingga

    keberanian KPK dalam proses mencari alat bukti, baik melalui penyadapan

    maupun „skenario‟ suap perlu diberikan apresiasi. Karena hampir mustahil dapat

    menemukan alat bukti suap jika tidak tertangkap tangan atau dengan melalui

    teknik penyadapan. 7

           Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, KPK telah diberikan wewenang

    oleh Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

    Tindak Pidana Korupsi, untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.




           6
               Harian Kompas, 18 Mei 2008
           7
               Teten Masduki, Harian Indopos, 23 Juli 2007
7    www.zamronicenter.com                       Literatur by Zamroni & Partners


    Akan tetapi menjadi persoalan ketika proses pencarian alat bukti tersebut

    dilakukan terhadap advokat. Karena sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

    nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dalam menjalankan profesinya, advokat

    memiliki hak imunitas dan berhak atas kerahasiaan hubungannnya dengan klien.

    Pasal 16 menyebutkan bahwa :

           “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam
           menjalankan tugas profesinya dengan iktikat baik untuk kepentingan
           pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

           Sedangkan berkaitan dengan perlindungan terhadap kerahasiaan, pasal 19

    ayat (2) menyebutkan bahwa :

           “Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk
           perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau
           pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi
           elektronik advokat.”


           Tidak dapat dipungkiri bahwa advokat secara langsung maupun tidak

    langsung turut menciptakan terjadinya mafia peradilan. Padahal, posisi advokat

    dalam sistem hukum kita mempunyai peran yang sangat vital dan krusial, karena

    advokatlah yang memiliki akses menuju keadilan dan menjadi penghubung antara

    masyarakat awam dengan negara melalui institusi hukumnya.

           Namun yang seringkali terjadi, profesi advokat lebih dikenal sebagai

    broker perkara yang berdiri tepat di antara kliennya dan aparat penegak hukum

    (hakim, jaksa dan polisi), baik sebagai pembeli maupun penjual keadilan. Peran

    advokat yang seharusnya memberikan jasa hukum dan mewakili kliennya dalam

    penegakan hukum, berganti peran sebagai makelar kasus yang hanya bertugas

    melobi aparat penegak hukum lainnnya, agar perkara yang ditanganinya dapat

    dimenangkan dengan cara apa pun. Advokat yang seharusnya berperan secara
8    www.zamronicenter.com                          Literatur by Zamroni & Partners


    konsisten menjembatani kepentingan masyarakat dalam sistem peradilan, justru

    turut terlibat dan menjadi bagian dari mafia peradilan.

           Era globalisasi dan ketatnya persaingan antar advokat, turut menjadi

    pemicu berkembangnya advokat hitam. Meminjam istilah Denny Indrayana,

    devil’s advokat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah demokrasi

    yang berkembang. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat terhadap hukum

    dengan sendirinya membutuhkan keberadaan advokat. Tentu saja tidak hanya

    advokat baik, tapi juga advokat buruk, tergantung pada status hukum mana yang

    sedang dialami masyarakat.

           Disamping itu, budaya konsumtif yang sedang melanda negara-negara

    berkembang juga turut menciptakan pribadi-pribadi borjuis dalam diri advokat.

    Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak advokat yang mengabaikan

    peraturan dan kode etik profesi demi mendapatkan keuntungan materi semata.

    Segala cara dilakukan, termasuk mengelabui klien mereka sendiri dengan

    melakukan politik dagang sapi terhadap pihak lawan dari kliennya. Uang telah

    menjadi alat sekaligus tujuan dalam menangani setiap perkara. Dalam hal ini,

    advokat telah menjelma menjadi ular berkepala dua yang tega menghianati

    kepercayaan dari kliennya sendiri.

           Keadaan tersebut di atas memang sangat didukung oleh iklim budaya

    hukum masyarakat Indonesia yang lebih menghendaki agar perkaranya dapat

    cepat selesai dan dapat dimenangkan dengan cara apa pun, tanpa mempedulikan

    nilai keadilan dan kebenaran yang terkandung di dalamnya, termasuk

    mengesampingkan etika dan moralitas.
9    www.zamronicenter.com                            Literatur by Zamroni & Partners


           Dalam pasal 6 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001

    tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah jelas diatur bahwa, termasuk

    dalam tindak pidana korupsi setiap orang yang :

           a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud
              untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya
              untuk diadili; atau
           b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut
              ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat
              untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk
              mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung
              dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

           Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa :

           “Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud
           dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji
           sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana
           yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

           Pasal tersebut telah dengan jelas memberikan rumusan mengenai tindak

    pidana korupsi suap yang berkaitan dengan advokat. Hanya saja perlu dipertegas

    mengenai apa yang dimaksud dengan konsep mempengaruhi nasihat atau

    pendapat yang diberikan oleh advokat. Karena sebagaimana disebutkan dalam

    pasal 14 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, bahwa :

           “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela
           perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan
           dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-
           undangan.”

           Penting untuk dikaji, nasihat dan pendapat seperti apa yang masuk dalam

    kategori tindak pidana korupsi. Karena dalam penjelasan pasal 6 UU Nomor 20

    tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan cukup

    jelas. Selain itu, fungsi utama advokat adalah memberikan nasihat dan pendapat

    hukum, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan. Untuk jasa hukum

    tersebut, advokat berhak menerima honorarium dari kliennya, termasuk juga
10    www.zamronicenter.com                       Literatur by Zamroni & Partners


     sukses fee maupun janji atau hadiah lain yang biasanya diberikan oleh klien

     apabila memenangkan perkaranya.



     RUMUSAN MASALAH

            Beranjak dari apa yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan

     permasalahan sebagai berikut :

            1. Apa yang dimaksud dengan konsep mempengaruhi nasihat atau

                pendapat advokat ?

            2. Apakah teknik penyadapan dan merekam pembicaraan yang dilakukan

                oleh KPK dalam penyelidikan dapat dilakukan terhadap advokat ?



     TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

     1. Tujuan Penelitian

            Bertumpu pada rumusan permasalahan sebagimana diuraikan di atas,

     penelitian ini bertujuan :

        1. Tujuan Umum

            Untuk mengkaji secara mendalam kaidah-kaidah hukum formil dan

            materiil yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi oleh advokat

            berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan ini

            dimaksudkan sebagai kontribusi pemikiran yang bersifat konseptual dalam

            rangka melindungi kepentingan masyarakat.

        2. Tujuan Khusus

            Untuk meneliti sejauh mana konsep mempengaruhi nasihat atau pendapat

            advokat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan

            Tindak Pidana Korupsi, dapat menjadi unsur tindak pidana korupsi suap.
11    www.zamronicenter.com                               Literatur by Zamroni & Partners


             Dengan demikian dapat diketahui kapan advokat dianggap membela

             kepentingan kliennya dan kapan advokat dapat dianggap telah melakukan

             tindak pidana korupsi, yang pada akhirnya dapat dilakukan penyelidikan

             oleh pihak yang berwenang, berdasarkan ketentuan perundang-undangan

             yang berlaku.

     2. Manfaat Penelitian

         Penelitian    ini   diharapkan      dapat    memberikan       manfaat,     baik    bagi

     pengembangan secara teori maupun praktek.

         1. Manfaat Teoritis

             Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan

             kontribusi teoritis dalam rangka mengembangkan konsep hukum pidana,

             terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi suap di Indonesia.

         2. Manfaat Praktis

             Manfaat praktis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan

             sebagai bahan referensi bagi para praktisi dan aparat penegak hukum

             dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan korupsi suap,

             terutama yang dilakukan oleh advokat.



     METODE PENELITIAN

             Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis tentang tindak

     pidana korupsi oleh advokat ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hal ini

     sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum yang bersifat normatif. 8




             8
               Philipus M. Hadjon dan Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University
     Press, Yogyakarta, 2005, h. 1.
12    www.zamronicenter.com                        Literatur by Zamroni & Partners


            Metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk mencari pemecahan

     atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang

     akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang

     seyogianya atas isu yang diajukan.

            Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum

     merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

     maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

            Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan, disamping mempelajari

     tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum,

     dan norma-norma hukum, ilmu hukum juga menetapkan standar prosedur,

     ketentuan-ketentuan, dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

     Sehingga dalam melakukan penelitian hukum, dapat dilakukan langkah-langkah

     sebagai berikut :

            1.    Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak

                  relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

            2.    Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang

                  mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;

            3.    Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-

                  bahan yang telah dikumpulkan;

            4.    Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu

                  hukum; dan

            5.    Memberikan    preskripsi   berdasarkan   argumentasi   yang   telah

                  dibangun di dalam kesimpulan. Langkah-langkah ini sesuai dengan
13    www.zamronicenter.com                              Literatur by Zamroni & Partners


                   karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan

                   terapan.9

     a. Pendekatan Masalah

             Berpangkal tolak dari latar belakang masalah dan tujuan penelitian, untuk

     memperoleh jawaban atas pokok masalah digunakan pendekatan perundang-

     undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

             Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan

     hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi oleh advokat dan

     diargumentasikan secara teoritik berdasarkan konsep hukum pidana.

             Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep

     yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas melalui pandangan-

     pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

     b. Bahan Hukum

             Untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini dan memberikan

     preskripsi terhadap apa yang seyogyanya, maka diperlukan bahan-bahan

     penelitian. Bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan

     bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer antara lain :

             1.    Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

                   Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 1999 No. 140 TLNRI No.

                   3874) jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan

                   Atas    Undang-Undang        RI   Nomor      31    tahun    1999    tentang

                   Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2001 No. 134

                   TLNRI No. 4150);




             9
               Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
     2005, h. 171.
14    www.zamronicenter.com                        Literatur by Zamroni & Partners


            2.   Undang-Undang      nomor     30   tahun    2002     tentang   Komisi

                 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2002 No. 137

                 TLNRI No. 4250);

            3.   Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United

                 Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Persatuan

                 Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (LNRI Tahun 2006 No. 32

                 TLNRI No. 4620);

            4.   Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (LNRI

                 Tahun 2003 No. 49 TLNRI No. 4282);

            5.   Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;

            6.   Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 jo. Undang-Undang nomor 73

                 tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana;

            7.   Kode Etik Profesi Advokat;

                 Namun tidak dapat ditinggalkan bahan-bahan hukum primer lainnya

     seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Ketetapan-ketetapan

     Majelis Permusyawaratan Rakyat dan berbagai peraturan perundang-undangan

     lainnya yang terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan

     yang mendukung bahan hukum primer seperti karya ilmiah para pakar, buku-buku

     teks, artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum, kamus,

     ensiklopedi, serta sumber lainnya yang mendukung.

     c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

            Pengumpulan    bahan    hukum     dilakukan    melalui   identifikasi   dan

     inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara kritis

     dan selektif yang selanjutnya dikelompokkan melalui proses klasifikasi secara
15    www.zamronicenter.com                          Literatur by Zamroni & Partners


     logis-sistemis sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan dalam tujuan

     penelitian ini dengan menggunakan sistem kartu (card system).

            Pertama, digunakan kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai

     aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli

     penulis), kemudian kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok

     permasalahan), dan dilanjutkan dengan kartu ulasan (berisi analisis dan catatan

     khusus penulis).

            Dalam mengumpulkan bahan hukum, kartu-kartu disusun berdasarkan

     nama pengarang (subyek), tetapi dalam penguraian dan analisis bahan hukum

     dilakukan berdasarkan obyek (pokok masalah) sesuai dengan topik.

     d. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

            Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan

     (inventarisasi) dalam sistem kartu, kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan

     pendekatan perundang-undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari

     semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistemisasi dan klasifikasi, kemudian

     dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh

     para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.

            Analisis terhadap bahan-bahan hukum disajikan secara deskriptif.

     Penyajian deskriptif analitik adalah untuk menelaah konsep-konsep yang

     mencakup pengertian-pengertian hukum dan norma-norma hukum yang berkaitan

     dengan penelitian ini. Hal ini berkaitan dengan fungsi ilmu hukum normatif

     (dogmatik)   yaitu   untuk    menelaah,    mensistemasi,   menginterpretasi   dan

     mengevaluasi hukum positif yang berlaku bagi pengkajian tentang pokok

     masalah.
16    www.zamronicenter.com                         Literatur by Zamroni & Partners


            Sebagai alat bantu analisis, dipergunakan juga metode perbandingan dan

     interpretasi   hukum.   Metode   perbandingan    hukum    dimaksudkan     untuk

     mendapatkan sumber pembanding yang menunjang materi bahasan, dalam rangka

     menemukan konsep yang tepat mengenai tindak pidana korupsi suap. Sedangkan

     metode interpretasi digunakan dalam kajian agar dapat memahami peraturan

     perundang-undangan (hukum) dan menemukan makna terdalam dari suatu konsep

     atau ketentuan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum dalam penelitian.



     SISTEMATIKA PENULISAN

            Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pokok masalah yang

     dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, sistematika

     penulisan disusun dalam empat bab pembahasan sebagai berikut :

            Bab I adalah bab pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah dan

     pokok masalah yang menjelaskan tentang pentingnya kajian hukum ini dilakukan,

     dilengkapi dengan tujuan penelitian yang terdiri atas tujuan umum dan tujuan

     khusus, juga manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoritikal dan manfaat

     praktikal. Sebagai pertanggungjawaban akademik, agar pihak lain dapat

     menelusuri dan menguji kebenaran kajian ini, maka digunakan metode penelitian

     normatif berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

     Dalam bab ini juga diuraikan kerangka konseptual yang menjelaskan secara

     tematik-teoritik tentang permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini merupakan

     pedoman bagi penyusunan bab-bab selanjutnya.

            Bab II memuat analisis yang bertujuan untuk menjelaskan sekaligus

     menjawab masalah hukum pertama. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dalam

     bab kedua diketengahkan pembahasan tentang tindak pidana korupsi yang
17    www.zamronicenter.com                           Literatur by Zamroni & Partners


     berkaitan dengan advokat. Uraian dalam bab ini diawali dengan pembahasan

     tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi suap yang berkaitan dengan advokat,

     sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana

     korupsi. Kemudian dilakukan kajian mengenai apa yang dimaksud dengan konsep

     mempengaruhi nasihat atau pendapat advokat, dan nasihat dan pendapat seperti

     apa yang masuk sebagai unsur tindak pidana korupsi suap oleh advokat.

             Bab III memuat analisis yang bertujuan untuk menjelaskan sekaligus

     menjawab masalah hukum kedua. Pembahasan ditekankan pada kajian mengenai

     hukum acara pidana dalam tindak pidana korupsi. Dalam bab tiga ini diuraikan

     secara rinci ketentuan hukum pidana formil korupsi sebagai dasar terhadap upaya

     penegakan hukum, terutama menyangkut masalah pembuktian yang cukup sulit

     dilakukan terhadap tindak pidana korupsi suap.

             Bab IV merupakan bab penutup, mengetengahkan simpulan dari jawaban

     atas rumusan permasalahan berdasarkan uraian-uraian dalam bab II dan bab III.

     Pada bab penutup ini disertakan pula saran-saran yang relevan dan dianggap perlu

     sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk kajian akademik dalam kerangka

     penegakan hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

     suap.



     KERANGKA KONSEPTUAL

             Kerangka konseptual dipaparkan untuk mengetahui penjelasan yang

     konseptual dari sebuah konsep hukum. Karena hukum merupakan sistem
18    www.zamronicenter.com                                  Literatur by Zamroni & Partners


     konseptual       norma-norma         hukum        dan     keputusan-keputusan          hukum

     (rechtsbeslissingen).10

     A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Suap

             Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari

     istilah dalam bahasa Belanda straafbaar feit, atau dalam bahasa Inggris disebut

     sebagai criminal act. Simons merumuskan straafbaar feit sebagai tindakan

     melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan

     sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan

     oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. 11

             Mulyatno mengartikan straafbaar feit sebagai perbuatan yang dilarang

     oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

     pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.12

             Menurut van Hattum, kata straafbaar feit sebenarnya berasal dari kalimat

     ’feit terzake van het welk een persoon straafbaar is’, terjemahan bebasnya kurang

     lebih ialah perbuatan oleh mana seorang dapat dipidana. 13

             Sedangkan istilah korupsi berasal dari bahasa latin Corrupti atau

     Corruptus yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat

     disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian, sebagaimana dapat

     dibaca dalam The Lexion Webster Dictionary. Dari bahasa Latin itulah turun ke

     beberapa bahasa Eropa seperti Inggris: Corruptio, Corrupt; Perancis: Corruption;




             10
                 J.J.H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, alih bahasa Arief Sidharta, PT Citra Aditya
     bakti, Bandung, 1999, h. 3.
              11
                 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, Bandung, 1996, h. 96
              12
                 Mulyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 54
              13
                 Hermien H. Koeswadji, Korupsi di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h. 30
19    www.zamronicenter.com                                   Literatur by Zamroni & Partners


     dan Belanda: Corruptie (Korruptie). Dapat dikatakan bahwa dari bahasa Belanda

     inilah kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi.14

             Ditinjau dari sudut bahasa, kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang

     semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata

     korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu,

     disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia sebagai

     perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan

     sebagainya. 15

              H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai

     penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan

     secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat

     pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan

     tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalih

     menggunakan kekuasaan itu dengan sah. 16

              Sementara definisi yang luas disebutkan dalam kamus lengkap Webster’s

     Third New International Dictionary, yaitu ajakan (dari seorang pejabat politik)

     dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk

     melakukan pelanggaran petugas.17

              Robert Klitgaard mengartikan korupsi sebagai tingkah laku yang

     menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan



             14
               Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, PT Gramedia
     Pustaka Utama, Jakarta, 1984, h. 7
             15
                   W. J. S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
     1976, h. 32
             16
                   Mochtar Lubis dan James C. Scott, Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Jakarta,1995, h. 4
             17
                 William Allan Neilson (editor in chief), Webster’s Third New International Dictionary,
     Vol I., h. 599.
20    www.zamronicenter.com                                Literatur by Zamroni & Partners


     status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok

     sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku

     pribadi. 18

             Henry Campbell Black dalam Black’s Law Dictionary menyebut korupsi

     sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu

     keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-

     pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk

     mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain,

     bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. 19

             Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis,

     pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam

     Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001

     tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang sebelumya,

     yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

             Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada

     perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau

     perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi

     rumusan delik yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena

     itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

         1. Kelompok        delik    yang    dapat     merugikan      keuangan      negara    atau

             perekonomian negara.




             18
                 Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, alihbahasa Hermoyo, Yayasan Obor Indonesia,
     Jakarta, 2001, h. 31
             19 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Edisi VI, West Publishing , St. Paul
     Minesota, 1990
21    www.zamronicenter.com                          Literatur by Zamroni & Partners


         2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif

              (yang disuap).

         3. Kelompok delik penggelapan.

         4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion).

         5. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan

              rekanan. 20

              Dari rumusan di atas dapat dikatakan bahwa korupsi tidak hanya berkaitan

     dengan adanya kerugian negara, tetapi suap-menyuap (baik dilakukan terhadap

     pegawai negeri, maupun advokat) juga termasuk sebagai tindak pidana korupsi.

     Suap sendiri berasal dari kata bribery yang dapat diartikan sebagai

     memberikan/menyerahkan kepada seseorang, agar orang tersebut berbuat guna

     keuntungan (bagi) pemberi. 21

     B. Advokat Sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi Suap

              Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 menyebutkan bahwa advokat

     adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di

     luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-

     Undang. Sedangkan pengertian jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat

     berupa memberikan konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,

     mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan

     klien.

              Sejauhmana seorang advokat        boleh memperjuangkan kepentingan

     kliennya, masih sering disalahtafsirkan oleh publik dan advokat sendiri. Banyak

     yang berpendapat bahwa tugas advokat adalah melakukan pembelaan terhadap


              20
                Lihat Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
     Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
     Tindak Pidana Korupsi , Citra Umbara, Bandung, 2003), h. 68-73.
             21
                Hermien H. Koeswadji, op. cit., h. 32
22    www.zamronicenter.com                        Literatur by Zamroni & Partners


     klien semata. Apa pun akan dilakukan demi memperjuangkan kepentingan

     kliennya, sehingga melupakan hakekat profesi advokat sebagai penegak hukum.

     Pendapat yang keliru ini bertentangan dengan sumpah atau janji advokat dalam

     Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang

     antara lain menyebutkan bahwa (advokat) akan bertindak jujur, adil, dan

     bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan, serta tidak akan

     memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau

     pejabat lainnya agar memenangkan perkara kliennya.

            Undang-Undang tentang Advokat telah menegaskan bahwa advokat

     merupakan penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum lain (polisi, jaksa

     dan hakim), dan dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan

     hukum, serta memiliki kebebasan yang didasarkan pada undang-undang dan kode

     etik profesi. Kode etik profesi yang berlaku adalah Kode Etik Advokat Indonesia

     (KEAI) yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002, dimana telah dinyatakan

     mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis berdasarkan Undang-

     Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

            Berkaitan dengan korupsi suap, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001

     telah memberikan ketentuan mengenai tindak pidana suap yang menyangkut

     profesi advokat, yaitu :

            a. Seseorang menyuap advokat: Pasal 6 ayat (1) huruf b;

            b. Advokat menerima suap: Pasal 6 ayat (2);

            c. Advokat menerima suap: Pasal 12 huruf d.

            Ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 12 huruf d, sama-sama mengatur

     mengenai advokat menerima suap. Yang membedakan keduanya hanya terhadap

     ketentuan mengenai sanksi pidana penjara dan jumlah denda.
23    www.zamronicenter.com                                   Literatur by Zamroni & Partners


     C. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Suap

             Dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan

     Kehakiman disebutkan bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali

     apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang,

     mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab,

     telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan padanya.

             Ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi dalam pasal 183 KUHAP yang

     menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang

     kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia

     memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

     terdakwalah yang bersalah melakukannya.

             R. Subekti mengemukakan bahwa untuk mempersalahkan seorang

     terdakwa diperlukan suatu pembuktian yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

     Namun biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi ketentuan Undang-Undang,

     jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa, maka ia tidak boleh

     mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.22

             Undang-Undang selalu menempatkan keyakinan hakim sebagai kunci

     terakhir dalam persidangan. Keyakinan hakim memegang peranan yang tidak

     kalah penting dari alat bukti. Karena berapa pun banyaknya upaya mengajukan

     bukti di persidangan, kalau hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, maka

     terdakwa tidak dapat dihukum, berarti dibebaskan (vrijspraak) atau setidak-

     tidaknya dilepaskan (ontslag).23




             22
                  R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, jakarta, 1975, h. 10
             23
                  Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1989,
     h. 82
24    www.zamronicenter.com                          Literatur by Zamroni & Partners


            Dengan demikian jelas bahwa alat bukti sangat penting dalam upaya

     memperkuat dakwaan sekaligus membentuk dan memperkuat keyakinan hakim

     atas kesalahan terdakwa.

            Jika dikaitkan dengan tindak pidana suap, persoalan mengenai pembuktian

     tentu saja cukup memberatkan bagi Penuntut Umum, karena dalam kasus suap

     sangat susah untuk mencari alat bukti. Dalam banyak kasus yang ditangani oleh

     KPK, hampir keseluruhan kasus suap tertangkap tangan pada saat melakukan

     perbuatan suap-menyuap. Karena jika tidak, maka akan sulit untuk mencari alat

     bukti maupun saksi. Sebab perbuatan suap biasanya dilakukan di bawah tangan

     dengan tanpa meninggalkan alat bukti apa pun.

            Dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor

     20 tahun 2001, tindak pidana korupsi dianggap sebagai perbuatan yang luar biasa

     (extra ordinary crime), sehingga pemberantasannya juga harus dilakukan dengan

     cara luar biasa pula. Sejumlah sarana hukum yang diberikan untuk menangani

     korupsi (terutama delik suap) antara lain :

            a. Pembuktian terbalik yang dibebankan kepada terdakwa: Pasal 12 B

                dan 13 B;

            b. Alat bukti elektronik, rekaman data, suara, dan sebagainya: Pasal 26 A.

            Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi

     Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa dalam melaksanakan

     tugasnya, KPK diberikan wewenang melakukan penyadapan dan merekam

     pembicaraan (Pasal 12). Yang mungkin memberatkan adalah bahwa KPK tidak

     diberikan wewenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan

     penuntutan (SP3). Sehingga KPK dituntut untuk dapat membuktikan setiap kasus

     yang ditangani.
25    www.zamronicenter.com                       Literatur by Zamroni & Partners


                                   DAFTAR BACAAN

     BUKU

     Afiah, Ratna Nurul, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,

             1989

     Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, Edisi VI, West Publishing , St.

             Paul Minesota, 1990

     Bruggink, J.J.H., Refleksi tentang Hukum, alih bahasa Arief Sidharta, PT Citra

             Aditya bakti, Bandung, 1999

     Hadjon, Philipus M. dan Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada

             University Press, Yogyakarta, 2005

     Hamzah, Andi, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, PT Gramedia

             Pustaka Utama, Jakarta, 1984

     Klitgaard, Robert, Membasmi Korupsi, alihbahasa Hermoyo, Yayasan Obor

             Indonesia, Jakarta, 2001

     Koeswadji, Hermien Hadiati, Korupsi di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,

             1994

     Lubis, Mochtar dan James C. Scott, Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Jakarta,1995

     Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,

             Jakarta, 2005

     Mulyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

     Neilson, William Allan, (editor in chief), Webster’s Third New International

             Dictionary, Vol. I, 1989

     Poerwodarminto, W. J. S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,

             Jakarta, 1976

     Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, Bandung, 1996
26    www.zamronicenter.com                       Literatur by Zamroni & Partners


     Subekti, R., Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, jakarta, 1975



     KORAN DAN INTERNET

     Harian Indo Pos

     Harian Jawa Pos

     Harian Kompas

     www.hukumonline.com

     www.ti.or.id



     PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

     Undang-Undang Dasar 1945

     Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

     Korupsi (LNRI Tahun 1999 No. 140 TLNRI No. 3874)

     Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

     RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI

     Tahun 2001 No. 134 TLNRI No. 4150)

     Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

     Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2002 No. 137 TLNRI No. 4250)

     Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations

     Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Anti

     Korupsi, 2003) (LNRI Tahun 2006 No. 32 TLNRI No. 4620)

     Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (LNRI Tahun 2003 No.

     49 TLNRI No. 4282)

     Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 jo. Undang-Undang nomor 73 tahun 1958

     tentang Peraturan Hukum Pidana
27    www.zamronicenter.com                  Literatur by Zamroni & Partners


     Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

     Kode Etik Advokat Indonesia

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:1577
posted:7/6/2010
language:Esperanto
pages:27