Perubahan UUD'45 dan HAM by anomov

VIEWS: 3,711 PAGES: 10

									                    PERUBAHAN UUD’45 DAN WACANA HAM
                                        Anom Surya Putra


PENDAHULUAN
         Dalam pertarungan antara kekuasaan masyarakat dan negara di masa reformasi,
kelompok-kelompok pembaharu konstitusi memberi perhatian besar pada penataan lembaga
negara, proses hukum yang demokratis serta hak-hak asasi. Seluruh perubahan dalam UUD’45
memperlihatkan semangat perdebatan tersebut dan sekaligus menunjukkan adanya titik-singgung
yang berusaha untuk membatasi pelaksanaan kekuasaan negara, baik berdasarkan
konstitusionalisme maupun doktrin politik-keagamaan yang transenden.1
         Kata kunci yang perlu diperhatikan adalah “perubahan” dan “amandemen” yang seringkali
disamakan maknanya.2 Kata “perubahan” merupakan bahasa politik-hukum yang mencerminkan
adanya pelaksanaan tugas reformasi yang menjadi tuntutan politik-kerakyatan terhadap hubungan
kekuasaan negara dan masyarakat di Indonesia. Sedangkan kata “amandemen” merupakan
bahasa hukum yang mengubah sebagian isi atau pasal-pasal suatu aturan dan belum tentu
mengubah landasan filosofis, historis dan yuridis dari sebuah Republik. Oleh karena itu, istilah
“perubahan UUD’45” amat tepat sebagai bahasa politik hukum yang menunjukkan cita-cita hukum
(rechtsidee) yang non-regresif dan menjamin pembentukan Republik Indonesia yang demokratis
berdasarkan konstitusi dan wacana konstitusionalisme.3
         Terdapat relasi yang penting antara konstitusionalisme dan hak-hak asasi manusia.4
Secara khusus, hak-hak asasi manusia (HAM) umumnya dipahami menurut pengertian-pengertian
sosial, ekonomi maupun politik yang memang menampakkan sebuah tujuan yang serius, namun
kurang bisa dimengerti daripada konstitusionalisme. Pertama, hal ini dikarenakan perubahan
konstitusi sebagai gerakan kelas menengah yang gradual-sistematik dengan sasaran-sasaran
yang kompromistik dan terkadang melewatkan isu ekonomi dan sosial bagi masyarakat miskin.
Kedua, konstitusionalisme seperti halnya setiap tata hubungan negara dan masyarakat, lebih
merupakan masalah pembagian kekuasaan dan wewenang atas sumber-sumber kekuasaan
dalam Orde Politik tertentu. Ketiga, adanya mitos bahwa HAM adalah produk “Barat”,
“westernisasi”, “kolonial” dan “anti-Pancasila” sehingga tidak layak dimasukkan dalam rumusan
konstitusi. 5


   Alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Peneliti CLS (Centre for Legislative Strengthening)
Surabaya.
1 Kurniawan Zein dan Sarifuddin HA, Syariat Islam Yes, Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam

Amandemen UUD 1945 (Jakarta: Paramadina, 2001).
2 Istilah amandemen merupakan istilah yang populer dan hampir selalu disamakan maknanya dengan

perubahan, lihat misalnya Hendarmin Ranadireksa, Visi Politik Amandemen UUD’45: Menuju Konstitusi
yang Berkedauatan Rakyat (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2002).
3 Kata “Perubahan Undang-Undang Dasar” secara normatif merupakan kandungan norma yang terdapat di

dalam Bab XVI UUD’45 sebelum mengalami perubahan. Oleh karena itu, hal ini harus ditaati dalam hal
penggunaan istilah karena mengandung norma dan arah politik hukum Indonesia. Konsekuensinya, UUD
diubah melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 37 UUD’45 (sebelum mengalami perubahan).
4 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan (Jakarta: LP3ES, 1990).
5 Terdapat perdebatan reformatif yang berhasil keluar dari mitos HAM yang relatif dianggap sama identik

dengan Barat. Lihat misalnya karya Abdullahi Ahmed An-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan
Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam (Yogyakarta: LKiS, 1994).


                                                                                                     1
         Tulisan ini akan membahas masalah HAM dalam perubahan UUD’45 secara filosofis,
historis dan yuridik. Amatan filosofis diarahkan untuk menilai sejauhmana mitos “HAM=Barat”
dapat dipatahkan dalam konteks perubahan UUD’45. Sedangkah amatan historis ditujukan untuk
menilai pasang surut HAM dalam konstitusi Indonesia. Terakhir, amatan yuridik digunakan untuk
melihat sejauhmana perumusan HAM dalam UUD’45 hasil perubahan dan agenda berikutnya.

MITOS HAM SEBAGAI PROYEK “BARAT”
         Suasana batin (geistlichen hintergrund) BPUPK-PPK tahun 1945 (--maaf huruf “I” saya
hilangkan karena waktu itu kata “Indonesia” memang belum ada), ketika melakukan penyusunan
UUD’45 dengan pengawasan ketat militer Jepang, menyisakan suatu perdebatan filosofis antara
M. Yamin dan Soepomo.
         Pemikir hukum yang Indonesia-sentris yaitu M. Yamin,6 menjelaskan secara rinci agar
rumusan tentang HAM dimasukkan dalam UUD. Tujuannya agar warga negara Indonesia
mendapat hak dan kewajibannya secara kuat berdasarkan aturan-aturan HAM sebagaimana telah
dikenal oleh dunia internasional. Hal ini ditanggapi oleh Soepomo bahwa UUD adalah grondwet
(Undang-Undang Dasar) sebagai bagian dari hukum dasar tertulis.7 Sebagai hukum dasar maka
UUD tidak perlu mengatur hak dan kewajiban warga negara secara rinci dan nantinya akan diatur
lebih disiplin dalam peraturan perundang-undangan. Paham ini sejak awal diperkuat melalui uraian
“sekilas” Soepomo mengenai uraian filosofis Adam Muller, Spinoza dan Hegel.8
         Dasar keberatan terhadap rumusan HAM terletak pada pemahaman tentang
individualisme. Manusia hanya dipandang sebagai individu dan berhak menuntut haknya. Hal ini
ditolak oleh mayoritas penyusun UUD karena pusat hidup adalah bukan individu, tetapi lebih pada
kelompok atau perserikatan. Sehingga, manusia individual hanya penting dalam hubungannya
dengan kedudukannya dalam kelompok itu. Muhammad Yamin yang lulusan sekolah hukum
Hindia-Belanda dan memahami kesejarahan konstitusi tak tertulis masa Kerajaan Majapahit, Kutai
(Kartanegara) dan seterusnya, bermaksud agar Republik yang akan dibangun itu dapat mengikuti
situasi geopolitik dunia dan dapat mengambil sebagian dari rumusan HAM tersebut. Sedangkan
Soepomo yang lulusan Universitas Leiden dan ahli hukum adat (adatsrecht) bersikukuh bahwa
UUD adalah hukum dasar (droit constitutionnel).
         Menurut saya, pendapat hukum (legal opinion) M. Yamin dan Soepomo mempunyai titik
tolak yang berbeda yaitu UUD sebagai constitution dan grondwet. Dalam teori konstitusi,
penyusunan sebuah konstitusi memang benar adanya agar dapat memasukkan hak, kewajiban
dan martabat manusia sebagai warga negara melalui proses yang demokratis. Namun, suasana
batin yang meliputi penyusunan UUD’45 saat itu berada dalam suasana yang berada dalam
pengawasan ketat militer Jepang, yang sudah barang tentu tidak memenuhi syarat

6 Pernyataan Yamin tentang Declaration of Rights and Independence, dapat dilihat sepenuhnya dalam
“Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945,” Sekretariat Negara Republik Indonesia,
Jakarta, 1998, hlm. 198.
7 Istilah Grondwet artinya Undang-Undang Dasar dan bukan konstitusi selazimnya dikenal dalam teori

konstitusi. Hal ini dimaksudkan Soepomo untuk menjaga konsistensi yaitu UUD sebagai bagian dari hukum
dasar tertulis, serta penyebutan yang konsisten untuk aturan di bawah UUD yaitu Undang-undang. Lihat
“Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945,” Sekretariat Negara Republik Indonesia,
Jakarta, 1998, hlm. 288.
8 Pernyataan Soepomo tentang ketiga tokoh ini berada di awal-awal sidang yaitu Sidang Pertama, Rapat

Besar tanggal 31 Mei 1945, dalam rangka menjelaskan dasar-dasar Negara Indonesia Merdeka. Lihat
“Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945,” Sekretariat Negara Republik Indonesia,
Jakarta, 1998, hlm. 52.


                                                                                                   2
konstitusionalisme yang tepat-teoritis. Kontekstualitasnya terletak bagaimana kita memperoleh
gambaran tentang perundingan di tengah situasi geopolitik yang penuh peperangan.
         Pendapat M. Yamin tetap benar namun harus dilaksanakan dalam situasi yang benar-
benar merdeka dan demokratis. Adapun pendapat Soepomo tentang UUD (grondwet) dan hukum
dasar (droit constitutionnel) juga benar dalam konteks hirarki peraturan perundang-undangan
bahwa grondwet menjadi dasar bagi aturan lain yang bersifat mengatur (regeling). Oleh karena itu,
UUD’45 perlu dibuat supel dan dapat ditafsirkan lebih lanjut dalam Undang-undang dan konvensi
yang dibuat dalam suasana merdeka tanpa militer Jepang. Hal inilah yang melatarbelakangi
munculnya Aturan Tambahan.9
         Perdebatan antara M. Yamin dan Soepomo berujung pada masalah teknis yaitu waktu
yang disediakan untuk memperdebatkan HAM dalam penyusunan UUD’45 tidaklah cukup.
Penafsiran terhadap rumusan HAM secara tergesa-gesa akan membuat UUD’45 tidak sistematis
dan belum tentu selesai. Usulan “jalan tengah” adalah membuat suatu dasar kebebasan yang
berasaskan gotong royong (istilah Soekarno) atau kekeluargaan (istilah Soepomo). Istilah ini
sementara “menang” dalam persidangan BPUPK-PPK. Dengan demikian, konstitusi dalam
pengertian grondwet (Undang-Undang Dasar) menjadi doktrin hukum tata negara dan ditulis dalam
penjelasan UUD’45.
         Doktrin hukum tata negara sebagaimana saya maksud adalah “UUD (grondwet) sebagian
dari hukum dasar.” Penjelasannya adalah UUD suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya
dasar negara itu, UUD ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya UUD itu berlaku
juga hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam
praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis. Istilah hukum dasar merupakan
terjemahan dari bahasa Perancis yaitu droit constitutionnel dan terkait dengan pasal-pasal atau
batang tubuh (loi constitutionnel) serta suasana kebatinannya dalam istilah Jerman yaitu
geistlichen hintergrund. Inilah kiranya kita tidak perlu fanatis terhadap Ajaran Hukum Murni (Reine
Rechtslehre) dari Hans Kelsen tentang Hukum Positif. Karena, hukum tertulis bukanlah tumpuan
dari sistem hukum “Indonesia” (baca: civil law system) sejak tahun 1945.
         Perihal naskah pembukaan UUD’45, PPK memutuskan untuk tidak mempergunakan
rancangan Pernyataan Kemerdekaan yang disusun oleh BPUPK, tetapi mempergunakan
Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia Sembilan dalam masa
reses tanggal 22 Juni 1945. Pada sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945 pagi, dengan
persetujuan penuh dari tokoh-tokoh Islam, telah dapat dituntaskan masalah anak kalimat dalam
alinea keempat Rancangan Pembukaan UUD’45, yaitu Ketuhanan, dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
         Dalam hal ini, M. Yamin punya jasa besar dalam hal rumusan pembukaan UUD’45 (selain
Soekarno, Mohammad Hatta, AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir,
Abdul Wahid Hasjim, Haji Agus Salim, Achmad Soebardjo) yang tergabung dalam Panitia
Sembilan. Yamin mempunyai argumentasi penting berupa keterkaitan antara spirit teks


9 Bunyi lengkap naskah Aturan Tambahan itu adalah: (1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan
Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Dasar ini; (2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk,
Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Usulan naskah ini dari Soepomo dan
disetujui Soekarno, setelah mendengar Ratulangie dan lain-lainnya mengusulkan hal serupa, namun belum
tertata redaksionalnya. Lihat “Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945,” Sekretariat
Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 570-3.


                                                                                                   3
Proklamasi, Piagam Djakarta dan pembukaan UUD’45.10 Spirit ini menjadi dasar argumentasi
yang marak diperdebatkan dalam penyusunan naskah pembukaan UUD’45. Meskipun terjadi
perdebatan antara argumentasi konstitusionalisme dan kaidah keagamaan (baca: piagam jakarta),
hak individu dan kelompok sudah terlebur ke dalam hak kolektif (baca: gotong royong dan
kedaulatan rakyat) melalui kompromi antara Pihak Islam dan Pihak Kebangsaan. 11
          Dasar kebebasan ini kemudian terumuskan dalam paragraf awal pembukaan UUD’45 dan
UUD’45 : “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa....” Penyusun UUD’45
dan naskah UUD’45 tetap mempertahankan hak yang melekat pada pribadi manusia sebagai
makhluk sosial ini, agar memperjuangkan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan yang anti-
penjajahan. Paragraf lainnya yaitu “perjuangan pergerakan kemerdekaan”, “rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya”, serta “pembentukan suatu Pemerintah Negara
Indonesia...dalam suatu UUD Negara Indonesia” tidak dapat diklaim oleh sekelompok atau individu
tertentu dan sekaligus mencerminkan hak yang melekat pada pribadi manusia sebagai makluk
sosial. Hal ini terlihat pula dalam perubahan UUD’45 bahwa hak pribadi sebagai bagian dari HAM
tidak dirumuskan dalam pembukaan UUD’45 karena kedaulatan rakyat menjadi inti dari penafsiran
HAM. Rincian terhadap hak pribadi/kodrati akan ditafsirkan dan dirumuskan lebih lanjut dalam
pasal-pasal UUD’45.
          Proses perubahan UUD’45 mempunyai konsekuensi penting dalam doktrin hukum tata
negara bahwa grondwet dan hukum dasar sebagaimana dirumuskan dalam “penjelasan UUD’45”
telah ditiadakan. Dasar hukumnya adalah Aturan Tambahan Pasal II: “Dengan ditetapkannya
perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”.12 Bagian “penjelasan UUD”45” tidak menjadi dasar bagi
kita untuk memahami secara absolut tentang UUD’45.
          Status penjelasan UUD’45 di masa lalu memang terpisah dari hasil BPUPK-PPK atau
panitia hukum dasar dan disusun atas dasar transkrip pembicaraan Soepomo. Narasi penjelasan
UUD’45 tersebut dimuat dalam Berita RI Tahun II No. 7 (tanggal 15 Februari 1946), halaman 51-
56, setelah Pembukaan dan Batang Tubuh, Pembentukan Daerah RI dan Kementrian Negara,
Maklumat Pemerintah RI dan Maklumat Politik yang semuanya dimuat sepanjang halaman 45-51
Berita RI tersebut. Oleh karena itu, penjelasan UUD’45 hanya dimaksudkan sebagai keterangan
untuk kalangan umum, sebagaimana dijelaskan dalam kalimat Berita RI: “Oentoek memberikan
kesempatan lebih loeas lagi kepada oemoem mengenali isi Oendang-Oendang Dasar Pemerintah
jang semoelanja dibawah ini kita sadjikan pendjelasan selengkapnya.”13
          Saat ini, sebagai landasan teoritik yang relatif relevan untuk memahami UUD’45 adalah
teori konstitusi dan hak asasi manusia sebagaimana tercerminkan dalam pembukaan dan pasal-
pasalnya. Poin penting yang menurut saya penting dalam sub-bahasan ini adalah:
1) HAM merupakan wacana universal dan dapat ditafsirkan oleh warga negara;



10 Lihat Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia (Djakarta: Penerbit Djambatan,
1960).
11 Analisis berupa keterangan tentang modus atau persetujuan ini antara pihak Islam dan pihak

Kebangsaan yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945, lihat pada Dahlan Thaib dkk, Teori dan
Hukum Konstitusi, Edisi Revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 119.
12 Lihat naskah “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Sekretariat Jenderal MPR

RI, 2002, hlm. 81.
13 “Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945,” Sekretariat Negara Republik Indonesia,

Jakarta, 1998, hlm. 701.


                                                                                                  4
2) HAM ditafsirkan oleh penyusun UUD’45 sebagai hak kolektif yang melekat pada manusia
   sebagai makluk sosial; dan
3) Masyarakat dan lembaga-lembaga negara harus memahami sejelas-jelasnya prinsip
   perubahan UUD’45, serta mengembangkan wacana HAM dan teori konstitusi secara
   demokratis dalam pengertian ekonomi, sosial dan budaya dalam perhitungan stratejik (geo-
   ekonomi, geopolitik dan geokultural).

PASANG SURUT HAM DALAM KONSTITUSI INDONESIA
         Dalam naskah konstitusi Indonesia terdapat rumusan HAM yang berbeda-beda apabila
dilihat secara historis, yaitu:
(1) UUD’45 yang menganut grondwet (hukum dasar) tidak mempunyai bab khusus tentang HAM.
(2) Konstitusi RIS 1949, Bab I Negara Republik Indonesia Serikat, Bagian V Hak-hak dan
     Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia (KepPres. RIS 31 Djan. 1950 Nr. 48, LN. 50-3.)
(3) UUDS 1950, BAB I Negara Republik Indonesia, BAGIAN V, Hak-hak dan kebebasan
     kebebasan-kebebasan dasar manusia.
(4) UUD’45 berdasarkan Dekrit 5 Juli 1959.
         UUD’45 dipahami sebagai hukum dasar dan karenanya hak-hak warga negara yang
berada dalam pasal-pasal disebut sebagai hak dasar. Hak dasar tersebut menjadi dasar hukum
bagi pembentukan (rechtsvorming) peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan
pemahaman yang berbeda-beda di antara ahli hukum dan masyarakat ketika wacana HAM
menjadi tuntutan di masa Orde Baru. Pasal-pasal yang dapat dipahami sebagai hak dasar yang
menjunjung tinggi HAM sebagai hak kodrati adalah:
a. Pasal 27 ayat (1) tentang hak warga negara yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.
b. Pasal 27 ayat (2) tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
c. Pasal 28 tentang hak berserikat dan berkumpul.
d. Pasal 29 ayat (2) tentang hak untuk memeluk agama dan kepercayaan.
e. Pasal 30 ayat (1) tentang hak untuk bela negara.
f. Pasal 31 ayat (1) tentang hak untuk pengajaran.
g. Pasal 33 ayat (3) tentang hak untuk mendapatkan kemakmuran.
h. Pasal 34 tentang hak untuk dipelihara oleh negara.
         Lain halnya dengan Konstitusi RIS 194914 yang menetapkan HAM sebagai hak dan
kebebasan dasar manusia, sehingga lebih progresif dalam hal merumuskan HAM dalam konstitusi.
Pasal-pasal yang dapat dipahami sebagai HAM sebagai hak kodrati adalah:
 Pasal 7 ayat (1) tentang hak diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-Undang
 Pasal 7 ayat (2) tentang hak menuntut perlakuan dan perlindungan
 Pasal 7 ayat (3) tentang hak menuntut perlindungan atas penghasutan
 Pasal 7 ayat (4) tentang hak atas bantuan hukum
 Pasal 8 tentang hak perlindungan atas diri dan harta benda
 Pasal 9 ayat (1) tentang hak untuk bebas bergerak di perbatasan
 Pasal 9 ayat (2) tentang hak untuk meninggalkan negeri dan kembali lagi
 Pasal 10 tentang hak untuk tidak diperbudak
 Pasal 11 tentang hak untuk tidak disiksa

14Lihat naskah Konstitusi RIS 1949, KepPres. RIS 31 Djan. 1950 Nr. 48, LN, 50-3. (du. 6 Peb. ’50), dalam
Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas
Konstituante 1956-1959, Terj. Sylvia Tiwon (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2001), hlm. 485-520.


                                                                                                      5
   Pasal 12 tentang hak untuk tidak ditahan tanpa alasan kekuasaan yang sah
   Pasal 13 tentang hak untuk perlakuan jujur dalam perkaranya yang ditangani Hakim
   Pasal 14 tentang hak legalitas dan non-retroaktif dalam perbuatan pidana
   Pasal 15 tentang hak perdata dalam perkara pidana
   Pasal 16 tentang hak perlindungan terhadap kediaman
   Pasal 17 tentang hak atas rahasia dalam surat menyurat
   Pasal 18 tentang hak atas kebebasan pikiran keinsyafan batin dan agama, bertukar
    agama/keyakinan serta pendidikan terhadap anak dalam iman dan keyakinan
 Pasal 19 tentang hak atas kebebasan berpendapat
 Pasal 20 tentang hak atas kebebasan berkumpul dan rapat
 Pasal 21 tentang hak pengaduan
 Pasal 22 ayat (1) tentang hak ikut serta dalam pemerintahan dan wakil rakyat
 Pasal 22 ayat (2) tentang hak diangkat dalam jabatan pemerintah
 Pasal 23 tentang hak turut serta dalam pertahanan kebangsaan
 Pasal 24 ayat (2) tentang hak untuk diperhatikan kebutuhan hukumnya
 Pasal 25 tentang hak milik
 Pasal 26 tentang hak untuk dilindungi dari pencabutan hak (onteigening)
 Pasal 27 tentang hak untuk pekerjaan dan pengupahan sesuai martabat manusia
 Pasal 28 tentang hak membentuk serikat pekerja
 Pasal 29 tentang hak untuk mengajar secara bebas
 Pasal 30 tentang hak untuk pekerjaan sosial dan swasta
         Sedangkan pasal 24 ayat (1), 31, 32 dan 33 Konstitusi RIS 1949 merupakan kewajiban
asasi manusia yang dilekatkan pada manusia yang berkedudukan sebagai penguasa. Dalam
Konstitusi RIS 1949, penyusunan materi HAM sangat lengkap namun tidak bertahan lama karena
bentuk negara berupa republik-federasi yang dikendalikan oleh kekuatan internasional yang
kolonial-imperialis.
         Sebagai dasar perubahan UUD’45 berlandaskan federalisme, naskah pembukaan UUD’45
berubah menjadi Mukaddimah yang melegitimasi adanya suatu Piagam Negara yang berbentuk
republik federasi. Konsekuensinya, rumusan HAM dalam Konstitusi RIS 1949 mengikat seluruh
warga negara Republik-Federal yang ditunjukkan oleh Piagam Persetujuan, tanggal 29 Oktober
1949, antara Delegasi RI dan Delegasi Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal (BFO;
Bijeenkomst Federaal Overleg) yang menyetuji naskah Undang-Undang Dasar Peralihan bernama
Konstitusi RIS. Adapun Pemimpin Delegasi RI adalah Drs. Moh. Hatta sedangkan utusan BFO
diwakili oleh:15
a. Sultan Hamid II (Kalbar), Ketua BFO
b. Ide Anak Agoeng Gde Agoeng (Indonesia Timur), Wakil Ketua BFO Pertama
c. Dr. Soeparmo (Madura), Wakil Ketua BFO Kedua
d. AA Rivai (Banjar)
e. Saleh Achmad (Bangka)
f. KA Moh. Joesoef (Belitung)
g. Mochran bin Hadji Moh. Ali (Dayak Besar)
h. Dr. Sutjipto (Jateng)
i. R. Tg. Djuwito (Jatim)


15   ibid., hlm. 520.


                                                                                         6
j.  M. Jamani (Kalimantan Tenggara)
k.  Adji Pangeran Sosronegoro (Kalimantan Timur)
l.  Mr. R. Tg. Djumhana Wiraatmadja (Pasundan)
m.  Radja Mohammad (Riau)
n.  Abdul Malik (Sumatera Selatan)
o.  Radja Kaliamsjah Sinaga (Sumatera Timur)
         Situasi sejarah berbalik ke arah negara kesatuan sehingga muncul UU No. 7/1950 tentang
Perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi UUDS RI. UUDS RI 1950 mengubah Mukaddimah
yang terarah untuk melegitimasi republik kesatuan. UUDS RI 1950 memasukkan HAM dalam
rumusannya selain pengertian-pengertian tentang kedaulatan rakyat, negara hukum, Republik,
unitarisme (kesatuan). Adapun hak-hak kodrati yang terdapat dalam KRIS 1949 beberapa
diantaranya masuk ke dalam Bab I, Bagian V tentang Hak-hak Kebebasan-Kebebasan Dasar
Manusia:16
 Pasal 7 ayat (1) tentang hak diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-Undang
 Pasal 7 ayat (2) tentang hak menuntut perlakuan dan perlindungan
 Pasal 7 ayat (3) tentang hak menuntut perlindungan atas penghasutan
 Pasal 7 ayat (4) tentang hak atas bantuan hukum
 Pasal 8 tentang hak perlindungan atas diri dan harta benda
 Pasal 9 ayat (1) tentang hak untuk bebas bergerak di perbatasan
 Pasal 9 ayat (2) tentang hak untuk meninggalkan negeri dan kembali lagi
 Pasal 10 tentang hak untuk tidak diperbudak
 Pasal 11 tentang hak untuk tidak disiksa
 Pasal 12 tentang hak untuk tidak ditahan tanpa alasan kekuasaan yang sah
 Pasal 13 tentang hak untuk perlakuan jujur dalam perkaranya yang ditangani Hakim
 Pasal 14 tentang hak legalitas dan non-retroaktif dalam perbuatan pidana
 Pasal 15 tentang hak perdata dalam perkara pidana
 Pasal 16 tentang hak perlindungan terhadap kediaman
 Pasal 17 tentang hak atas rahasia dalam surat menyurat
 Pasal 18 tentang hak atas kebebasan pikiran keinsyafan batin dan pikiran (sedangkan perihal
    pendidikan terhadap anak berdasarkan keyakinan telah dihapus).
 Pasal 19 tentang hak atas kebebasan berpendapat
 Pasal 20 tentang hak atas kebebasan berkumpul dan rapat
 Pasal 21 tentang hak berdemonstrasi dan mogok (sedangkan hak pengaduan diatur dalam
    pasal 22)
 Pasal 22 tentang hak atas pengaduan
 Pasal 23 ayat (1) tentang hak ikut serta dalam pemerintahan dan wakil rakyat
 Pasal 23 ayat (2) tentang hak diangkat dalam jabatan pemerintah
 Pasal 24 tentang hak turut serta dalam pertahanan Negara (sedangkan hak dalam pertahanan
    Kebangsaan telah dihapus)
 Pasal 25 ayat (2) tentang hak untuk diperhatikan kebutuhan hukumnya
 Pasal 26 tentang hak milik
 Pasal 27 tentang hak untuk dilindungi dari pencabutan hak (onteigening)
 Pasal 28 tentang hak untuk pekerjaan dan pengupahan sesuai martabat manusia

16   ibid., hlm. 523-8.


                                                                                             7
   Pasal 29 tentang hak membentuk serikat pekerja
   Pasal 30 tentang hak untuk pengajaran, memilih pengajaran dan kebebasan mengajar
   Pasal 31 tentang hak untuk pekerjaan sosial dan swasta
         Sedangkan pasal 25 ayat (1), 32, 33 dan 34 UUDS RI 1950 merupakan kewajiban asasi
manusia yang dilekatkan pada manusia yang berkedudukan sebagai penguasa. Sifat “sementara”
dalam UUDS RI 1950 membuat adanya rumusan tambahan tentang kewenangan Konstituante
agar membuat konstitusi yang baru berdasarkan teori konstitusi dan HAM. Organ Konstituante
yaitu Panitia Persiapan Konstitusi mengeluarkan Keputusan No.l 26/K/PK/1958 yang isinya
tentang rumusan rancangan pasal-pasal UUD mengenai HAM dan Hak-hak serta Kewajiban
Warganegara, yang akan diajukan kepada Rapat Pleno Konstituante untuk mendapatkan
keputusan. Isinya mencakup 35 butir rumusan HAM yang meliputi: 17
a. ke-18 hak dan kewajiban warga negara
b. ke-13 hak warga negara yang dapat diperluas sampai mencakup orang yang bukan warga
    negara sebagai HAM
c. kelima hak yang masih tersisa dari daftar 24 HAM yang belum diajukan ke sidang pleno.
         Dalam hal ini, terdapat 13 hak dan kewajiban yang masih diwarnai perbedaan pendapat
karena Koalisi Pancasila dan Koalisi Islam di dalam Panitia tersebut cenderung mempertahankan
pasal-pasal berdasarkan “martabat manusia” dan “firman Tuhan”. Perdebatan ini tidak ada
kelanjutannya karena terjadi intervensi pemerintah supaya persidangan dihentikan dan kembali ke
UUD’45. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah membubarkan seluruh rumusan HAM dalam UUD
(constitution) versi Konstituante dan kembali pada sebuah UUD (grondwet) yang dibuat pada
tahun 1945.
         Poin penting bagi saya dalam sub-bahasan ini adalah:
a. rumusan HAM dalam UUD’45 mempunyai penafsiran yang berbeda-beda dan berpengaruh
    dalam implementasi.
b. Perbedaan tafsir diperumit dengan oposisi biner koalisi politik berbias ideologisasi
    (Agama/Kebangsaan atau Pancasila/Islam).
c. Rumusan HAM dalam perubahan UUD’45 mengalami langkah pasang surut yang ditunjukkan
    pada masa KRIS 1949, UUDS RI 1950, serta Dekrit 5 Juli 1959 yang menunjukkan perbedaan
    tafsir terhadap kodrat manusia Indonesia di dalam dunia.

REFORMASI KONSTITUSI BERDASARKAN HAM
        Reformasi sejak tahun 1998 secara gradual-sistematik dijalankan terlebih dahulu secara
konstitusional melalui MPR. Hal ini dikarenakan batasan yang terdapat di dalam Pasal 37 UUD’45
(Bab XVI Perubahan UUD) bahwa kewenangan melakukan perubahan UUD sebagai bagian dari
grondwet melekat pada MPR. Perubahan-perubahan yang terkait antara konstitusi dan HAM
diawali pada perumusan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang masih
menggunakan konsideran berdasarkan UUD’45. Sehingga, terlihat adanya perubahan secara
bertahap atas rumusan HAM dalam UUD’45, yang didahului dengan peraturan perundang-
undangan tentang HAM sejak tahun 1999.
        Ketetapan MPR tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk membentuk peraturan
perundang-undangan yang mendukung proses perubahan UUD’45:




17   ibid., hlm. 554-60.


                                                                                             8
   Undang-undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The
    Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang
    Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).
 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
         Agenda reformasi berupa penegakkan HAM tetap berjalan sesuai semangat gerakan
sosial yang tercetuskan sejak 1998 dan diiringi pelaksanaan peraturan perundang-undangan
tentang HAM, sebagaimana dimaksud sebelumnya. Puncak hirarkinya terdapat pada Perubahan
Kedua UUD NRI Tahun 1945, tanggal 18 Agustus 2000 bahwa MPR melakukan perubahan
UUD’45 dan memasukkan HAM secara jelas dalam Pasal 28:18
 Pasal 28A tentang hak mempertahankan hidup dan kehidupannya
 Pasal 28B ayat (1) tentang hak membentuk keluarga
 Pasal 28B ayat (2) tentang hak anak atas kelangsungan hidup
 Pasal 28C ayat (1) tentang hak mengembangkan diri
 Pasal 28C ayat (2) tentang hak memajukan diri secara kolektif
 Pasal 28D ayat (1) tentang hak perlakuan sama di depan hukum
 Pasal 28D ayat (2) tentang hak bekerja dan mendapat imbalan yang layak
 Pasal 28D ayat (3) tentang hak yang sama dalam pemerintahan
 Pasal 28D ayat (4) tentang hak kewarganegaraan
 Pasal 28E ayat (1) tentang hak untuk memeluk agama, memilih pendidikan dan pengajaran,
    pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal, meninggalkan wilayah negara dan hak untuk
    kembali
 Pasal 28E ayat (2) tentang hak untuk meyakini kepercayaan
 Pasal 28E ayat (3) tentang hak berserikat, berkumpul dan berpendapat
 Pasal 28F tentang hak berkomunikasi dan memperoleh informasi
 Pasal 28G ayat (1) tentang hak perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan dan hartanya
 Pasal 28G ayat (2) tentang hak untuk bebas dari penyiksaan
 Pasal 28H ayat (1) tentang hak untuk hidup sejahtera
 Pasal 28H ayat (2) tentang hak mendapat perlakuan khusus
 Pasal 28Hayat (3) tentang hak jaminan sosial
 Pasal 28H ayat (4) tentang hak milik pribadi
 Pasal 28I ayat (1) tentang hak legalitas dan non-retroaktif
 Pasal 28I ayat (2) tentang hak anti-diskriminasi
 Pasal 28I ayat (3) tentang hak atas tradisi
         Dalam hal ini, terdapat pula pembatasan terhadap HAM diatur dalam Pasal 28J yang
prinsipnya saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Ditambah pula adanya
rumusan HAM yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I
ayat (3) dan ayat (4). Penafsiran terhadap HAM dan Konstitusi sudah jelas dan tidak sumir seperti
dalam UUD’45 meskipun pasal-pasal yang menetapkan HAM ini tetap dikaitkan dengan pasal-
pasal lain yang menetapkan tentang hak asasi warga negara, semisal dengan Pasal 27:19
 Pasal 27 ayat (1) tentang hak persamaan di dalam hukum dan pemerintahan

18 Lihat naskah “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Sekretariat Jenderal MPR
RI, 2002, hlm. 74-6.
19 ibid., hlm. 74.




                                                                                                  9
   Pasal 27 ayat (2) tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
   Pasal 27 ayat (3) tentang hak ikut serta dalam pembelaan negara
         Perubahan konstitusi tersebut menjadi legitimasi bagi pembuatan peraturan perundang-
undangan (rechtsvorming) yang lebih mengacu pada HAM, seperti:
 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menggunakan UU HAM
    sebagai salah satu konsiderannya.
 PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam
    Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, yang menggunakan UU Pengadilan HAM
    sebagai salah satu konsiderannya.
 PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban
    Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, yang menggunakan UU Pengadilan HAM
    sebagai salah satu konsiderannya.
 Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres No. 129 Tahun
    1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia, yang menggunakan
    UU HAM sebagai salah satu konsiderannya.
         Rumusan UUD’45 telah memenuhi syarat-syarat konstitusionalisme masa transisi menuju
demokrasi, yang telah mengubah landasan filosofis, historis dan yuridis sebuah bangunan
Republik Kesatuan. Hal ini menyumbangkan suatu langkah penting agar tercipta sebuah ciri-ciri
konstitusi yang baik dan tepat, sejauh menurut ukuran teori konstitusi dan HAM, yaitu:
a. adanya pembatasan kekuasaan
b. jaminan terhadap hak-hak warga negara
c. perumusan yang jelas tentang HAM
d. pembatasan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan HAM agar terjaminnya HAM orang
    lain dan terwujudnya keadilan.
e. pemulyaan terhadap rakyat dan elemen pro-demokrasi melalui pelembagaan organisasi yang
    pro-perubahan konstitusi.
         Kesimpulan yang dicapai dalam seluruh bahasan ini adalah terjadinya suatu pola
komunikasi politik berlandaskan teori konstitusi dan HAM, yang diarahkan untuk memulyakan
tujuan refomasi. Reformasi atas konstitusi terbukti tidak menyatakan HAM sebagai produk Barat
dan justru mengambil sejumlah rumusan HAM kontemporer serta rumusan HAM dalam perubahan
UUD’45 yang terdahulu (KRIS 1949 dan UUDS RI 1950) yang telah ditafsirkan sesuai spirit zaman.
Tepat kiranya bila hal ini dibahasakan sebagaimana doktrin agama yang transenden:
“mempertahankan kaidah HAM yang baik di masa lalu, dan menerapkan kaidah HAM yang terbaik
untuk masa depan”.[][]




                                                                                           10

								
To top