Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif Daerah

Description

Seminar Peningkatan Peran Daerah DPRD Kabupaten Merangin dan Kabupaten Selayar; Hotel Grand Asia-Jakarta, 27 Februari 2009

Shared by: DadangSolihin

Tags

dprd

Stats

views:: 1792
posted:: 2/27/2009
language:: Indonesian
pages:: 13

Public Domain

Document Sample

BAPPENAS

Seminar Peningkatan Peran Daerah DPRD Kabupaten Merangin dan Kabupaten Selayar Hotel Grand Asia-Jakarta, 27 Februari 2009
www.dadangsolihin.com 2

Materi Seminar
• • • • • • • • • • • Hubungan antara Pemda dan DPRD Apa Tujuan Pembangunan? p j g Pembangunan Daerah Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Permasalahan Pembangunan Daerah Wadah Perwakilan Rakyat Peran dan Fungsi DPRD Tantangan bagi DPRD yang Efektif Orientasi Dasar Politik DPRD Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik Penutup
www.dadangsolihin.com 3

Hubungan antara Pemda dan DPRD
Kedudukannya SETARA dan bersifat KEMITRAAN. Setara:
– Kedudukan sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. – Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah.

•

Kemitraan:
– Hubungan kerja yang saling mendukung. – Bukan merupakan lawan ataupun pesaing dalam melaksanakan fungsi masing-masing.
www.dadangsolihin.com 4

Apa Tujuan Pembangunan? pa ujua e ba gu a
(Todaro: the three objectives of development)
1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan k l kesehatan, pendidikan, dll h t didik dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya p y ( ) p g rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang.

www.dadangsolihin.com

How? H ?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. 4 Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam g g generasi sekarang dan g g generasi masa agar bermanfaat bagi g datang (berkelanjutan).

Pembangunan Daerah (1)
Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta t i t suatu kemampuan yang andal d profesional d l t k d l dan f i l dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah daerah.

www.dadangsolihin.com

Pembangunan Daerah (2)
Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, tenteram • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. •

Pembangunan Daerah (3)
Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan dil k k apabila t j di k bil terjadi keseimbangan peran d i ti pilar, yaitu: i b dari tiga il it pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

•

www.dadangsolihin.com

Pergeseran Paradigma:

Pembangunan Daerah (4)
• Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan k j d pendapatan. l kerja dan d t Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. p

From Government to Governance

• •

Government
Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, publik Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. iji k

Governance
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, pemerintah civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
12

www.dadangsolihin.com

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat Pemerintah, Swasta, yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja Kontrol Kontrol

Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE
Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police

CITIZENS
Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media

organized into:

Dunia Usaha Swasta
Nilai Pertumbuhan

Pemerintah

Masyarakat

Redistibusi Melalui Pelayanan Pasar

BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan p p , Good.
www.dadangsolihin.com 13 www.dadangsolihin.com 14

Troika

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara

Masyarakat y Pemerintah

VISI

Good Governance

Dunia Usaha

www.dadangsolihin.com

Ternyata Pemerintah M ih Di l k P i t h Masih Diperlukan

Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1. Pembangunan Ekonomi Meningkatnya p g gg g y pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil Pola P l persebaran i b investasi untuk PMA d PMDN secara t i t k dan nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayananpelayanan sosial dasar (pendidikan kesehatan dan gizi) (pendidikan, gizi).

www.dadangsolihin.com

Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
3. Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat p y y g pelayanan j jaringan transportasi antar dan g p intra wilayah. Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. infrastruktur Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. infrastruktur

Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan kawasan kumuh (kemacetan, kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman seca a s g secara signifikan. a

www.dadangsolihin.com

Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Meningkatnya urbanisasi d aglomerasi perkotaan. M i k t b i i dan l i k t Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya p p g y pada Perencanaan. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis kritis. Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.

Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
6. Permasalahan Khusus Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.

www.dadangsolihin.com

Perwakilan Rakyat y

Wadah P W d h Perwakilan Rakyat kil R k
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas p j perjuangan kepentingan tertentu g p g Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional Mana yang paling d k t M li dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat? Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan y rakyat?
24

www.dadangsolihin.com

Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan
Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Parpol LSM S
Produk-produk Fungsi DPRD Program partai dan janji kampanye p y Kebijakan dan program khusus LSM

Pemda
Kebijakan dan Program Pembangunan g

Ormas O
Agenda lobi dan tekanan politik

Kelompok Median
Mereka d l h M k adalah para pemain politik di tingkat ''meso'' atau tengah i li ik i k h yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan. Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang mereka harapkan; bisa insentif politik atau ekonomi. Mereka dapat b M k d t bergerak seperti 'b l li ' k k ti 'bola liar' karena mampu masuk k dalam berbagai kalangan dengan mudah. Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider j g j p gg g terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat dan kepentingan mereka. Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas menengah' di umumnya kelas menengah lingkungan ekonomi atau pun lingkungan intelektual.

Sosial
Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga

Arena Pembangunan Ekonomi Lingkungan
Pertumbuhan dan pemerataan Lingkungan yang sehat dan lestari

Kelembagaan
Pembuatan keputusan partisipatif

Pemda
KDH, Sekda, SKPD

DPRD

Lembaga Intermediary Parpol
Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Bi bi d l Partai

LSM

Ormas
Berbagai bentuk dan jenis Ormas d j i O

Pimpinan, Komisi, Fraksi, K i i F k i Kaukus

Berbagai bentuk dan jenis d j i LSM

Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya

Gender
Laki Perempuan

Ekonomi
Kaya Miskin

Domisili
Tetap www.dadangsolihin.com Tidak Tetap

Keamanan
Mapan Rentan

Organisasi
Kelompok Individual 25 www.dadangsolihin.com 26

Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)

Pendukung Pemilu
Pada umumnya mereka mendapatkan akses pemanfaatan fasilitas publik dan sumberdaya pembangunan secara l bih b ik dib di k b lebih baik dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan. Karena posisi y g berada di lapisan tengah, p yang p g , mereka dapat diakses baik oleh para penguasa formal maupun masyarakat luas, sebab keduanya punya ketergantungan terhadap kelompok median ini.

Fungsi DPRD menurut UU F i
1. Legislasi: kewenangan pembuatan P 1 L i l i k b Peraturan D Daerah (P d ) h (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. 2. Anggaran: kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD melalui proses pembahasan APBD, Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD. APBD 3. Pengawasan: kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan p pelaksanaan p perda dan p peraturan lainnya, p g y pengawasan terhadap p pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
27 www.dadangsolihin.com

www.dadangsolihin.com

Sumber: UU 32/2004 28

Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998) (1966• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif. Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat. Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka d l k k dalam memastikan b h tik bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas konstituen. Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD yang loyal pada rezim.
www.dadangsolihin.com 29

Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
• • DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu. Anggota DPRD secara aktif t lib t d l A t ktif terlibat dalam penyusunan peraturan t daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah. Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan keputusan keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat di daerahnya. Melalui Melal i pemilihan umum yang j j r dan adil anggota DPRD kini m m ang jujur adil, lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.
www.dadangsolihin.com 30

•

Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1)
• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tid k t j di i d k tidak terjangkau, t i h d i realita k terpisah dari lit kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia. Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus masyarakat dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa. •

Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2)
Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik. Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1 000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam 1.000 penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi. DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau d PERDA d l t j i t t dua dalam setahun walaupun t h l merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya.

•

www.dadangsolihin.com

Mengapa Hal Ini Terjadi?
• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat. Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai. Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali. “Hubungan Konstituensi berarti memelihara kelompok kepentingan Hubungan Konstituensi” tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang.
www.dadangsolihin.com 33

Kemauan untuk Mereformasi
• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari seharihari. Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi. DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi.

•

www.dadangsolihin.com

Best Practices (1)
Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi • Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya dalam proses pembuatan keputusan. Penggunaan Masa Reses yang Bermakna • Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk melakukan konsultasi dengan para konsituennya. • Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing masing masing.

Best Practices (2)
Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah • DPRD dan pemerintah daerah membuka p p pintunya untuk masukan y dari kelompok-kelompok masyarakat sipil. • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan peraturan daerah. • Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan.

www.dadangsolihin.com

Best Practices (3)
Dengar Pendapat Publik • Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan masyarakat melalui dengar pendapat publik. • Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah. • Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna meningkatkan k i k tk komunikasi di t ik i diantara para peserta, d pertemuan i i t dan t ini pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.

Best Practices (4)
Transparansi Anggaran • Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk y p g y mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya kepada publik dalam bentuk poster. • Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program radio untuk membicarakan anggaran daerah. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran • Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.

www.dadangsolihin.com

Orientasi Dasar Politik DPRD
1. Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas k lit pendidikan d didik dan kesehatan; Pemberantasan korupsi dan p reformasi birokrasi.

O e tas asa o t Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
2. Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. klise Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka d l ij k k dalam proses politik yang litik berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. Dengan informasi dan p g g pengetahuan y g yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.

www.dadangsolihin.com

O e tas asa o t Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
3. Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan. perbaikan Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.

O e tas asa o t Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
4. Membangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif. efektif Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan update terhadap informasi dan program kerjanya. Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang. b

www.dadangsolihin.com

Siklus Representasi Wakil Rakyat

Siklus Representasi Wakil Rakyat
Mandat litik M d t politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa b if t t d ti b h rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. k d t Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang y p p g para p pemilihnya, y , wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan p maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.
www.dadangsolihin.com 43 Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi)

RAKYAT PEMILU
Representasi Rakyat (keterwakilan)

DPRD

Fungsi Legislasi

MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK

Fungsi Anggaran

Fungsi Pengawasan

Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat Sumber: NDI, LGSP

Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat 44

www.dadangsolihin.com

Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (1)
Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui i t itif l l i instrumen f fungsi-fungsi DPRD, yaitu f if i DPRD it fungsi l i l i i legislasi, anggaran dan pengawasan. Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari p p g p politik perwakilan. DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, keterwakilan yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu i di id i id warga negara.

Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (2)
Secara substansial perlindungan hak peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek Secara prosedural mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnya Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, konstituen serikat Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain. Sistem pendukung ( pp p g (supporting system) memadai antara lain g y ) mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.

www.dadangsolihin.com

Penutup Penutup
• • • Kesetaraan dan Kemitraan adalah kedudukan dan sifat yang melandasi hubungan antara Pemda dan DPRD. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD harus selalu mencermati isu dan masalah pembangunan daerah. Pembangunan Daerah harus dilaksanakan dalam rangka menjawab tujuan pembangunan itu sendiri yang harus dikaitkan dengan adanya pergeseran paradigma dari Government menjadi Governance Di sisi lain, peran dan fungsi DPRD dapat dioptimalkan apabila DPRD dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif melalui pelaksanaan orientasi dasar politik DPRD yang mengacu kepada indikator pelaksanaan mandat yang baik.
www.dadangsolihin.com 47

Terima Kasih T i K ih

•

www.dadangsolihin.com

Tentang Narasumber

www.dadangsolihin.com